Jika seorang keturunan Adam meninggal maka putuslah segala amalannya, kecuali 3 hal, yaitu:
Sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat Doa anak yang soleh
1
Presented by:
Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.
081 357 822 744 0819- 13200 364 081 357 822 744 6851 (Home) 022-8888 08888 299 629 7822 Flexi : 022-6156 0819- 13200 364 08888299629; 022-31129253
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Lecturer n’ Preceptor Accountant Tax Instructor / Accounting Trainer Registered Tax Consultants / Tax Adviser Accounting Service & Management Advisory Writer Instructor Lecturer
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
KASUS PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH OP FORMULIR 1770 S & SS
SOSIALISASI
Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012
APA YG DIMAKSUD SPT TAHUNAN ITU?
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.
MENGAPA KITA WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh ?
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF WAJIB :
Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan
Wajib MENGISI SURAT PEMBERITAHUAN dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani serta
MENYAMPAIKANNYA ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 2 dan 3 UU No.6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU No.16 Tahun 2009)
Tempat Penyampaian SPT dan Batas Waktu, Penyampaian SPT Salah satu tempat penyampaian SPT adalah melalui DROP BOX
ATAU
Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Penyuluhan (KP2KP) Maret 2012 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan adalah 31 Maret
31 7
Sanksi Tidak Menyampaikan SPT
SANKSI DENDA & BUNGA
PIDANA KARENA ALPA
PIDANA KARENA SENGAJA
Ps. 7 UU KUP
Ps. 38 UU KUP
Ps. 39 UU KUP
TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
Rp 100.000 dan 2% dari Kurang Bayar
MENYAMPAIKAN SPT: ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR
KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK 8 TERHUTANG
PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG
Pengambilan Formulir SPT Tahunan PPh OP 1
2
DOWNLOAD / UNDUH
AMBIL SENDIRI
www.pajak.go.id
KPP Pratama/ KP2KP
AMBIL SENDIRI DI 3
Mobil Pajak Keliling
Definisi Penghasilan
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh Jenis Penghasilan
Keterangan
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh penyelenggara. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Laba usaha
Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb
Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Bunga di luar bunga bank
Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs
Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh
Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan 11
Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh
Penghasilan Yang bukan Merupakan Objek PPh Jenis Penghasilan
Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan
Harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek Harus dilaporkan dan tidak dihitung pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus besarnya PPh dalam SPT Tahunan satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan. Warisan, klaim asuransi, Beasiswa
Harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
s/d akhir tahun 2012
Status PTKP WP Tidak Kawin
Kode
Jumlah
WP Kawin
Kode
Jumlah
0 Tanggungan
TK/0
15.840.000
0 Tanggungan
K/0
17.160.000
1 Tanggungan
TK/1
17.160.000
1 Tanggungan
K/1
18.480.000
2 Tanggungan
TK/2
18.480.000
2 Tanggungan
K/2
19.800.000
3 Tanggungan
TK/3
19.800.000
3 Tanggungan
K/3
21.120.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung
Kode
Jumlah
0 Tanggungan
K/I/0
33.000.000
1 Tanggungan
K/I/1
34.320.000
2 Tanggungan
K/I/2
35.640.000
3 Tanggungan
K/I/3
36.960.000
13
NO.
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi TARIF Pasal 17 Ayat (1) a LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
1.
s.d. Rp 50.000.000,-
2.
Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000
3.
Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-
4.
Di atas Rp 500.000.000,-
14
Punya NPWP
Tidak Punya NPWP
5%
6% (5% + (20%x 5%))
15%
18% (15% + (20%x 15%))
25%
30% (25% + (20%x 25%))
30%
36% (30% + (20%x 30%))
Jenis-Jenis SPT PPh Orang Pribadi 1770
BAGI ORANG PRIBADI YANG PENGHASILANNYA BERSUMBER ANTARA LAIN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS, SEPERTI DOKTER PRAKTEK, PENGACARA, PEDAGANG, PENGUSAHA, BIRO JASA, KONSULTAN DAN LAIN-LAIN YANG PEKERJAANNYA TIDAK TERIKAT.
•
1770 S
1770 SS
BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DIPEROLEH DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DAN MEMLIKI PENGHASILAN LAINNYA YANG BUKAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS. CONTOHNYA KARYAWAN, PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, YANG MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA ANTARA LAIN SEWA RUMAH, HONOR PEMBICARA/PENGAJAR/PELATIH DAN SEBAGAINYA
BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DARI SATU PEMBERI KERJA (SEBAGAI KARYAWAN) DAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA TIDAK MELEBIHI RP60.000.000 SETAHUN SERTA TIDAK TERDAPAT PENGHASILAN LAINNYA KECUALI PENGHASILAN DARI BUNGA BANK DAN BUNGA KOPERASI
15
Formulir SPT Tahunan bagi Suami Istri yang memiliki NPWP Terpisah (melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri-sendiri & penghasilan di atas 60 juta setahun)
SUAMI
ISTRI
FORMULIR SPT SUAMI
FORMULIR SPT ISTRI
PNS/ Swasta
PNS/ Swasta
1770S
1770S
PNS/ Swasta
Usaha
1770S
1770
Usaha
PNS/ Swasta
1770
1770S
KETERANGAN
•Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan; •Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing2 suami-isteri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan disesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka
YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT DILAPORKAN PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK
FORMULIR
1770 S
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK •
SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PET UNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
•
ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN T INT A HITAM
• BERI TANDA "X" PADA
2 0 SPT PEMBETULAN KE - …
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
KLU : NO. FAKS :
LAMPIRAN TERSENDIRI
-
TIDAK ADA
*) Pengisian kolom-kolom y ang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
RUPIAH *)
…….…………………………………………….. 1
A. PENGHASILAN NETO
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
……………………………………………………………………………………………. ………… 2
[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)
……………………………………………………………………………………… 4
5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB …………………………………………………………………………… 5
C. PPh TERUTANG
B.PENGHASILAN KENA PAJAK
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN ……………….. 6 YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
TK/
K/
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
8 …………………………………………………………………………………………….
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
K/I/
PH/
7
…………………………………………………………………… 9
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
HB/
……………………………………… 10
…………………………………………………………………………………………… 11
18
FORMULIR 1770 S
IDENTITAS
PERHATIAN
• DALAM NEGERI LAINNYA • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)] PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
(11-12) ……………………………………………………..13
a. PPh PASAL 25 …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) c. FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
……………………………………………………… 14b
……………………………………………………………. 14c
………………………………………………………………………. 15
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
TGL LUNAS a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
16
(13-15)
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
16 TGL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
BLN
THN
a.
DIRESTITUSIKAN
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK …………………………………………………………………………………………………………………….. BERIKUTNYA SEBESAR 18 DIHITUNG BERDASARKAN 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 a. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
G. LAMPIRAN
b. a.
Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21
d.
Perhitungan PPh T erutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri
b.
Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29
e.
…………………………………………………………..
c.
Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK
KUASA
TANGGAL TGL
NAMA LENGKAP
:
N PW P
:
BLN
THN
F.1.1.32.18
19
FORMULIR 1770 S
D. KREDIT PAJAK
13 a.
12
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• • •
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - I
1770 S - I
2 0
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BUNGA
2.
ROYALTI
3.
SEWA
4.
PENGHARGAAN DAN HADIAH
5.
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
6.
PENGHASILAN LAINNYA
JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) (3)
JUMLAH BAGIAN A
JBA Pi ndahkan Jumlah Bagian A ke Formuli r Induk 1770 S Bagi an A angka (2)
BAGIAN B
:
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH
2.
WARISAN
3.
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) (3)
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI 4.
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
5.
BEASISWA DALAM NEGERI
6.
PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B
JBB
20
BAGIAN C
NO (1)
:
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA PEMOTONG/
NPWP PEMOTONG/
PEMUNGUT PAJAK
PEMUNGUT PAJAK
(2)
(3)
BUKTI PEMOTONGAN/
JENIS PAJAK :
PEMUNGUTAN
PPh PASAL 21/
NOMOR
TANGGAL
22/23/24/26/DTP*
(4)
(5)
(6)
JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (7)
1. 2. 3. 4. 5. dst JUMLAH BAGIAN C
JBC Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk
Catatan : - DTP : Ditanggung Pemerintah *) - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
1770 S Bagian D angka (12)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
JIKA FORM ULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
21
Halam an ke-
dari
halaman Lampiran-I
1770 S - II KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• • • •
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
PPh TERUTANG
PENGHASILAN BRUTO
(2)
(1) 1
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA
2
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4
HADIAH UNDIAN
5
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
6
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
7
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN
10
0
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
(Rupiah)
9
2
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
DASAR PENGENAAN PAJAK/ NO.
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - II
(Rupiah)
(3)
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI
11
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
12
DIVIDEN
13
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
14
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JUMLAH BAGIAN A
JBA
22
BAGIAN B
:
HARTA PADA AKHIR TAHUN
NO.
JENIS HARTA (2)
(1)
TAHUN PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(3)
(4)
KETERANGAN
(Rupiah)
(5)
1 2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN B BAGIAN C NO.
:
JBB
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN NAMA
ALAMAT
TAHUN
PEMBERI PINJAMAN
PEMBERI PINJAMAN
(2)
(3)
PEMINJAMAN (4)
(1)
JUMLAH (5)
1 2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN C BAGIAN D :
JBC
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
NAMA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 2 3 4 5
23
JIKA FORM ULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halam an ke-
dari
halam an Lam piran-II
Contoh : 1. Nama
ADI SAPUTRO
2. Alamat
Jl. Sakti No. 25
3. Jabatan
Kepala Pengawas
4. Status/Tanggungan
Kawin/ 3 Anak
5. NPWP
48.999.666.3.011.000
6. Istri
Bekerja di BCA
Bagaimana jika Adi Saputra PNS atau Peg. Swasta ? 24
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011 A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2011 (Formulir 1721-A2) : Gaji pokok Rp 65.000.000 BIAYA JABATAN = : Tunjangan istri/suami Rp 6.500.000 5% x Penghasilan : Bruto (Maksimal : Tunjangan anak Rp 2.000.000 6.000.000/Th, : Tunjangan struktural/fungsional Rp 6.000.000 500.000/Bln Rp 3.000.000 Tunjangan beras :
Tunjangan lain-lain
Rp
Penghasilan Bruto
- (+) = Rp
82.500.000
Pengurangan : - Biaya Jabatan 5% x82.500.000
:
Rp
4.125.000
*)
- Iuran Pensiun
:
Rp
3.087.500
**)
IURAN PENSIUN = 4.75% x Gaji Pokok = 4.75% x 65.000.000
Penghasilan Neto
= Rp
25
= Rp
7.212.500 (-) 75.287.500
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011 Penghasilan Neto
= Rp
75.287.500
PTKP ( K/3 ) - Wajib Pajak
:
Rp
15.840.000
- Status Kawin
:
Rp
1.320.000
- Anak 3 orang @ Rp 1.320.000
:
Rp
3.960.000 (+) = Rp
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
Rp Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang
5 % x Rp 50.000.000 = 2.500.000
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak adalah Ribuan Penuh (000)
21.120.000 (-) 54.167.500
= Rp
54.167.000
= Rp
3.125.050
15 % x Rp 4.167.000 = 625.050
PPh Telah Dipotong PPh yang kurang atau lebih dibayar *)
**)
= Rp
3.125.050 (-) NI HI L
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum sebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan. Iuran pensiun sebesar 4,7 5 % x gaji26pokok
1721 - A2
SPT T AHUNAN PPh PASAL 21 •
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
1. 2. 3.
TAHUNTAKW IM
FORMULIR
LAMPIRAN I - B
Lembar 1 untuk KPP Lembar 2 untuk Pemotong Pajak Lembar 3 untuk Pegawai
2
0
:
0
2
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
:
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
Y
Z
NPWP BENDAHARA
:
0
1
.
0
1
1
.
8
8
8
.
9
-
0
1
1
.
0
0
0
NAMA BENDAHARA
:
B
E
N
D
A
H
A
R
A
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
ALAMAT BENDAHARA
:
J
L
.
M
E
R
D
E
K
A
B
A
R
A
T
N
O
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN
:
A
D
I
NIP / NRP
:
1
9
5
0
1
2
1
0
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN
:
2
7
0
1
5
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
:
J
L
:
I
:
K
:
x
:
K /
2
:
0
1
Dipindahkan ke SPT 1770 S-I bagian C
PANGKAT / GOLONGAN JABATAN
STATUS DAN JENIS KELAMIN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
RI A.
1721-a2
NOMOR URUT
S
A
P
U
T
R
O
9
0
6
1
5
1
9
8
8
8
4
6
6
6
.
S
A
K
V
/
A
E
P
A
L
T
A
KAWIN
I
B
N
A
TK/ S.D
G
TIDAK KAWIN
X
4 O
.
2
I
A
N
PENGHASILAN BRUTO : 1.
GAJI POKOK / PENSIUN
2.
TUNJANGAN ISTERI
3.
TUNJANGAN ANAK
4.
•
X
1
2
A
N
Y
Z
3
1 0
0
0
K
LAKI-LAKI
E
U
A
N
G
PEREMP
HB/ 1
2 RUPIAH
1
65,000,000
2
6,500,000
3
2,000,000
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
73,500,000
5.
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
6,000,000
7.
TUNJANGAN BERAS
7
3,000,000
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
10.
•
N
10
5
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •
0
1
9
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
10
82,500,000
PENGURANGAN 11.
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
11
4,125,000
12.
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
3,087,500
13.
JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
7,212,500
14
75,287,500
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
27
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
6,000,000
7.
TUNJANGAN BERAS
7
3,000,000
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
9
Dipindahkan ke SPT 1770 S no. 1
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
•
PENGURANGAN 11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
Dipindahkan ke SPT 1770 S no. 7
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
17.
18. PPh PASAL 21 TERUTANG
Dipindahkan ke SPT 1770 S no. 9
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 20. JUMLAH PPh PASAL 21 :
•
11
4,125,000
12
3,087,500
13
7,212,500
14
75,287,500
15
Dipindahkan ke SPT PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 1770 16) S no. 8
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
B.
82,500,000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
1721-a2
•
10
a.
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
b.
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
:
16
21,120,000
17
54,167,500
18
3,125,050
19
3,125,050 NI HI L
20
DIPINDAHKAN
PINDAHAN
BARU
C. TANDA TANGAN BENDAHARA
PENSIUN
3 (Tempat)
1
/
1
TGL
2
/
2
BLN
0
1
01
THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA NAMA
:
NIP/NRP
:
K
E
W A 1
3
M R 3
E S 2
N I
T T
3
3
E
R
I
3
3
A
N
X
Y
Z
O 5
WARSITO Dipindahkan ke SPT
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.49
28
1770 S no. 12 dan 1770 S-I bagian C kolom 7
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA
NOMOR URUT
:
0 2
NPWP PEMOTONG PAJAK
:
0 1
NAMA PEMOTONG PAJAK
:
P T
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
A D I
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
4 8
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
J L
0 1 1
8 8 8
MA J U
9
TAHUN KALENDER
FORMULIR
1721 - A1
1. Lembar 1 untuk Pegaw ai 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0 1 1
0 1 1
0 00
M A K MU R
S A P U T R O 9 9 9
6 6 6
S A K T I
3
N O
0 1 1
0 0 0
2 5
: STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
X K/
KAWIN
3
TIDAK KAWIN TK/
PENGAWAS
X
LAKI-LAKI
HB/ MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:
0 1
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •
KARYAWAN ASING
PEREMPUAN
S.D
12
RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO : 1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
1
2. TUNJANGAN PPh
2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
3
70.000.000
5.000.000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
6.
•
•
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
6
7. JUMLAH (1 s.d. 6)
7
75.000.000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
7.500.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
82.500.000
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
3.750.000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
375.000
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
12
3.087.500
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
13
7.212.500
14
75.287.500
PENGURANGAN :
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
Dipindahkan ke SPT 1770 S no. 1
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
15
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Dipindahkan ke SPT 1770 S no. 7
16
75.287.500
17
21.120.000
Dipindahkan ke SPT 1770 S no. 8
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
Dipindahkan ke SPT 19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 1770 S no. 9 20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
17
21.120.000
18
54.167.500
19
3.125.050
20
21. PPh PASAL 21 TERUTANG
3.125.050
21
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
3.125.050 Dipindahkan ke SPT 1770 S no. 12 dan 1770 S-I bagian C kolom 7
22
22a
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP
22b
3.125.050
23. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)
NIHIL
23
b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21) 24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI
BULAN
TAHUN
BULAN
TAHUN
24
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
SURABAYA
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
X
PEMOTONG PAJAK
(tempat)
KUASA
0 5 TGL
0 2 BLN
2
1 THN
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
NAMA LENGKAP NPWP
P T 0 1
M A J 0 1
U 1
M A K M U R 8 8 8
9
0 1 1
0 0 0
SOFYAN
LAMPIRAN I - A
1721 - A1 DEPARTEMEN KEUANGAN RI
SPT T AHUNAN PPH PASAL 21 •
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)
NOMOR URUT
:
0
5
NPWP PEMOTONG PAJAK
:
0
1
NAMA PEMOTONG PAJAK
:
B
A
G
ALAMAT PEMOTONG PAJAK
:
J
L
.
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
S
I
S
K
A
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
4
8
9
9
9
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
J
L
.
S
A
K
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
A.
0
0
1
I
A
N
M
H
.
KAWIN K/
X TK/
1
T
T
7
8
G
A
J
I
H
A
M
R
6
6
I
0 B
I
O LAKI-LAKI
A
N
3
6 N
TIDAK KAWIN 0
7
0 1
1
•
•
Lembar 1 untuk KPP Lembar 2 untuk Pemotong Pajak Lembar 3 untuk Pegaw ai
2
1 1
0
1
0
0
0
N
K
B
C
A
O
1
2
5
1
1
0
0
1
0
8 X
PEREMPUAN
KARYAWAN ASING
HB/ MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:
Kepala Cabang
PENGHASILAN BRUTO :
1. 2. 3.
N
0
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •
TAHUNTAKWIM
FORMULIR
Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri
Dipindahkan ke SPT 1770 S-II bagian A no. 13
1
S.D
1
2
RUPIAH
1.
GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
2.
TUNJANGAN PPh
3.
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
4.
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
5.
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
6.
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
6
7.
JUMLAH (1 s .d. 6)
7
8.
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
9.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
1
150.000.000
2 3
150.000.000
150.000.000
PENGURANGAN :
6.000.000
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
13
6.000.000
14
144.000.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
32
Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri 6,000,000 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
•
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
14
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
15
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
16
144,000,000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17
15,840,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
18
128,160,000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN
19
14,224,000
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
20
Dipindahkan ke SPT 1770 S-II Bagian A no. 13
21. PPh PASAL 21 TERUTANG 22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
144,000,000
14,224,000
21 22
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)
23
14,224,000
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
24
11,974,000 14.224.000
25. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)
N IH IL
25
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23) 26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI
BULAN
TAHUN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
BULAN
TAHUN
26
Jakarta
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
x
PEMOTONG PAJAK
3
(tempat)
KUASA
1 TGL
1
2 BLN
2
0
1
10
THN
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
NAMA LENGKAP
B
A
NPWP
0
1
G
0
G
A
0
1
J
I
1
B
7
8
A
N
7
K
0
33
B
C
1
1
A
0
0
0
RINI
Penghitungan enghitungan penghasilan Istri tahun 201 2011: Fatmawati, Kepala Cabang BCA Thamrin, Penghasilan Bruto setahun Rp 150.000.000.
Pengh. bruto setahun
150.000.000
Pengurangan: Biaya jabatan (maksimum)(Rp. 150jt x5% =7.500.000) Penghasilan neto setahun PTKP (TK/0) PKP PPh terutang (5% x Rp50.000.000,00) (15% x Rp78.160.000,00) PPh terutang sebulan (Rp14.224.000/12)
Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 34
(6.000.000) 144.000.000 (15.840.000) 128.160.000 14.224.000 1.185.333
Daftar HARTA
Daftar HARTA & KEWAJIBAN
Jenis Harta
Rumah
Rumah
Toyota Forturner
Perhiasan
Deposito BRI
Harga Beli/ Nominal
Rp 560.000.000
Rp 10.000.000
Rp 285.000.000
Rp 10.500.000
Rp 1.000.000.000
1998
1980
2008
2005
2007
Warisan
Tunai
Tunai
-
NOP:151987645461 2
No. BPKB : 34598764
Rp 7.000.000
Rp 285.000.000
Tahun Perolehan
Alamat
Cara Pembayaran
Keterangan Harga Perolehan
Jl. Widya Chandra No. 18 Kredit 20 Tahun NOP : 13.12344567812 Rp 560.000.000
Jl. Bangka No. 9
35
Bunga 10%/Tahun = 100.000.000 Rp 10.500.000
Rp 1.000.000.000
Daftar HARTA & KEWAJIBAN
Jenis Harta
Tahun Perolehan Alamat Pemberi Pinjaman No. Objek Pajak Keterangan
Rp. 116.000.000
Daftar KEWAJIBAN
Harga Beli/ Nominal
Rumah
1998 Jl. MH. Thamrin No. 5 KPR BTN 15.19876454612 20 Tahun
36
LAMPIRAN - II
1770 S - II
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• • • •
KEMENTERIANKEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
NO.
TAHUN PAJAK
FORMULIR
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
2
4 8 A0 D I
9 9 9 6 6 6 3 S A P U T R O
0 1 1
SUMBER/JENIS PENGHASILAN (2) BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4
HADIAH UNDIAN
5
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
6
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
7
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN
9 10
DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2
0 0
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
(1)
2
1 1
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO
PPh TERUTANG
(Rupiah)
1
0
DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2
(Rupiah)
(3)
100.000.000
20.000.000
DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN PPh TERUTANG BRUTODEVIDEN BUNGA 20% x PH. BRUTO
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI
11
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
12
DIVIDEN
13
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
14
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JUMLAH BAGIAN A
Diisi dari Lampiran 1721A1/A2 Istri, Jika NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan Istri membuat SPT sendiri
150.000.000 37 JBA
JUMLAH TOTAL PPh TERUTANG
14.224.000 34.224.000
DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK
BAGIAN B
DI ISI DENGAN HARGA PEROLEHAN WP
DI ISI DENGAN TAHUN PEROLEHAN JENIS HARTA WP HARTA PADA AKHIR TAHUN
:
JENIS HARTA
NO.
(2)
(1)
TAHUN PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(3)
(4)
1998
1
Rumah (Jl. Widya Chandra No. 18)
2
Toyota Forturner
2008
3
Perhiasan
2005
4 5 dst
Deposito BRI
2007
Rumah (Jl. Kebon Jeruk No. 5)
1980
JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C
(1)
(5)
Kredit, NOP : 13.12344567812
560.000.000 285.000.000
No. BPKB : 34598764
10.500.000 DIJUMLAHKAN HARGA PEROLEHAN WP
1000.000.000 Warisan, NOP : 13.12344567812
7.000.000 JBB
1.862.500.000
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN NAMA
NO.
1
:
KETERANGAN
(Rupiah)
PEMBERI PINJAMAN
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
(2)
(3)
Jl. MH. Thamrin No. 5
KPR BTN
TAHUN PEMINJAMAN (4)
1998
JUMLAH (5)
116.000.000
2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN C
JBC
DI ISI DENGAN 38 JUMLAH PINJAMAN
116.000.000
DI ISI DENGAN HUB KELUARGA
DI ISI DENGAN NAMA KELUARGA
BAGIAN D :
DIISI DENGAN PEKERJAAN
DI ISI DENGAN TANGGAL LAHIR SESUAI AKTE
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
NAMA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
12/07/1965 01/09/1985 10/10/1990
Istri Anak Kandung Anak Kandung
1
Siska
2
Nadine Royan
3
Karyawati Bca Mahasiswa Mahasiswa
4 5 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
1 dari 1
halaman Lampiran-II
DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN 39
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN
1770 S - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• • •
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - I PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NPWP
:
4 8
NAMA WAJIB PAJAK
:
A D
BAGIAN A
:
9 9 9 I
6 6 6
3
0 1 1
0 0 0 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2
S A P U T R O
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
NO.
JUMLAH PENGHASILAN
JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(2)
(1)
2 0 1 1
(3)
1. BUNGA
2. ROYALTI 3. SEWA 4. PENGHARGAAN DAN HADIAH 5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA 6. PENGHASILAN LAINNYA JUMLAH BAGIAN A
JBA
40
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)
BAGIAN B
:
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) (3)
1. BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH
10.000.000
2. WARISAN 3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI 4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK
5. BEASISWA DALAM NEGERI 6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B BAGIAN C
NO (1) 1.
:
10.000.000
JBB
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH NAMA PEMOTONG/
NPWP PEMOTONG/
PEMUNGUT PAJAK
PEMUNGUT PAJAK
(2)
(3)
Bendahara Kementerian XYZ
BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN NOMOR TANGGAL (4) (5)
01.001.688.7.011.000
02
31 Des 2011
JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*
JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
(6)
(7)
PPh 21
Rp. 3.125.050
2. 3. 4. 5. dst JUMLAH BAGIAN C
JBC
Rp. 3..125.050
Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk Catatan : *)
1770 S Bagian D angka (12)
- DTP : Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
41
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
DI ISI DENGAN JUMLAH PINDAHKAN KE BAGIAN C Halaman ke1 dari 1 FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12)
DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN halaman Lampiran-I
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN
DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2
FORMULIR
1770 S
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI • DALAM NEGERI LAINNYA DENGAN FORMULIR • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL 1721 –A1/A2
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
PERHATIAN
•
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
4 8
9 9 9
•
• BERI TANDA "X" PADA
ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
6 6 6
3
011
A D I S A P U T R O P EG A WA I N EG E R I - 5 5 5 5 5 5 5 5 02 1 LAMPIRAN TERSENDIRI
0 0 0
NO. FAKS
:
0 2 1
-
KETERANGAN TERDAFTAR RUPIAH *) …… … . …………………………………………
1
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]
A. PENGHASILAN NETO
4
Pindahan dari 1721[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ] A1 angka 16 atau PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ………………………………………………………………………………………………………………………… 1721-A2 angka [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk] JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) ……………………………………………………………………………………… 14/15
5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK
9 5 0 0 0 1 5 5 5 5 DENGAN 5DI5ISI SESUAI 5 SURAT 5
TIDAK ADA
1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
3
PEMBETULAN KE - … DI ISISPT DENGAN PEKERJAAN WP &YANG SESUAI (KOTAK PILIHAN) No. TELEPONSESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 KLU :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
2 0 1 1
..
75.287.500
………… …………………………………………………………………………………………… 2
……………………………………………………………………………
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5)
42
………………
3 4 5
.. 6
. .
-
75.287.500 75.287.500
B.PENGHASILAN KENA PAJAK
C. PPh TERUTANG
7
Pindahan 1721A1 angka 17 5% x 50.000.000 = 2.500.000 atau 1721-A2 15% x 4.167.000 = 625.050 + angka 16 = 3.125.050 Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dihitung PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ 3 K/I/ danPH/ HB/ dengan 7 21.120.000 perhitungan tersendiri 8
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
……………………………………………………………………………………………
Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom inixdikosongkan dan dihitung dengan 9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh ANGKA 8) …………………………………………………………………… 9 perhitungan tersendiri 10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN ……………………………………… 10 Merupakan pindahan dari 1770 S-I 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) …………………………………………………………………………………………… 11 jumlah bagian C kolom (7) 12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
3.125.050 3.125.050 3.125.050
Pindahan 1721b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT A1 angka 19 atau 1721-A2 angka 14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a 18 13 a.
D. KREDIT PAJAK
12
54.167.500
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
(11-12) …………………………………………………….. 13
b.
STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c.
FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
……………………………………………………… 14b
……………………………………………………………. 14c
………………………………………………………………………. 15
43
-
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
TGL LUNAS
(13-15)
16 TGL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) 17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA G. LAMPIRAN
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
16
BLN
THN
a.
DIRESTITUSIKAN
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA …………………………………………………………………………………………………………………… SEBESAR 18 DIHITUNG BERDASARKAN 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 a.
x
b. a. b. c.
x x
PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21
d.
Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak
e.
…………………………………………………………..
Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
x
WAJIB PAJAK
KUASA
NAMA LENGKAP
:
A D I
NPWP
:
4 8
TANGGAL
2 8
0 3
TGL
BLN
2 0 12 THN
S A P U T R O
9 9 9
6 6 6
3
0 1 1
F.1.1.32.18
44
0 0 0
JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI
-
SPT Tahunan 1770
ss
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja; dan Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi
45
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
•
BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
•
BERI TANDA "X" PADA
•
LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
•
ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
KLU :
-
NO. FAKSIMILI
LAMPIRAN TERSENDIRI
:
-
TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN
…………………………..
Rp.
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
……………………………
Rp.
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja. TANGGAL
TGL
*)
BLN
THN
Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
Petunjuk Pengisian
46
0
SPT PEMBETULAN KE -…
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
:
NAMA WAJIB PAJAK
2
FORMULIR 1770 ss
NPWP
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
1770 SS
YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL SEBELUM SPT DISAMPAIKAN PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK
47
FORMULIR
1770 SS
DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN FORMULIR YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA1721 DAN–A1/A2
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
PERHATIAN
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN
2 0 1 1 SPT PEMBETULAN KE -…
•
BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
•
BERI TANDA "X" PADA
•
LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
•
ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP
:
2 7
1 99
6 6 6
NAMA WAJIB PAJAK
:
I MRON
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
T E KN I S I 0 2 1 - 5 5 5 5 5 5 5 5
PERUBAHAN DATA
:
DI ISI DENGAN LAMPIRAN TERSENDIRI NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2
x
3
0 1 4
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
0 0 0
NO. FAKSIMILI :
DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN KLU – : FORMULIR 1721 A1/A2
0 2 1
5 5 5 5 5 5 5 5
DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI
TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ………………………….. Rp.
50.000.000
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
75.000.000
…………………………… Rp.
DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT PERNYATAAN DITANDATANGANI Dengan menyadariINI sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-
DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: TANDA TANGAN PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI
lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.
TANGGAL
2 9. TGL
-
0 3
-
2 0 1 2
BLN
THN
48
DIISI DENGAN NILAI PEROLEHA DARI SELURUH HARTA DIMILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YAN BERLAKU. MISALNYA: RUMAH KENDARAAN BERMOTOR, KEBUN, SAWAH, PERHIASAN DEPOSITO, TABUNGAN DLL
JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI
DI ISI DENGAN NOMOR FAX
FO RM ULIR
1721 - A1 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 • PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)
NOMOR URUT
:
1
0
NPWP PEMOTONG PAJAK
:
1
9
2
9
9
NAMA PEMOTONG PAJAK
:
P
T
X
Y
Z
ALAMAT PEMOTONG PAJAK
:
J
L
.
J
E
N
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
I
M
R
O
N
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
2
7
1
9
9
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
J
L
K
E
B
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
:
X KAWIN
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
K/
0
D
A
5
4
0
.
S
U
6
6
6
Y
O
R
TIDAK KAWIN TK/
X
3
D
A
2 0 1 10
1
7
0
0
M
A
N
3
0
3
0
1
4
0
0
N
2
7
I
R
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
CONTOH
0
FORMULIR 1721-A1 0
KARYAWAN ASING
HB/
TEKNISI
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:
0
1
S.D
1
2
RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO : 1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
1
2. TUNJANGAN PPh
2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
3
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
6.
•
1. Lembar 1 untuk KPP 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak 3. Lembar 3 untuk Pegaw ai
0
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •
T AHUN TAKW IM
LAMPIRAN I - A
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
50,000,000
6
50,000,000
7. JUMLAH (1 s.d. 6)
7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
50,000,000
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
2,500,000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
PENGURANGAN :
49
FORMULIR INI SEBAGAI SATU KESATUAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI SPT 1770 SS
13
2,500,000
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
14
47,500,000
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
15
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
16
47,500,000
CONTOH
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17
18,480,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
18
29,020,000
FORMULIR 1721-A1
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN
19
1,451,000
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
20
21. PPh PASAL 21 TERUTANG
21
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
22
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)
23
1,451,000
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
24
1,451,000
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) •
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
1,451,000
25. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)
-
25
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23) 26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI
BULAN
TAHUN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
BULAN
TAHUN
26
X PEMOTONG PAJAK
0
JAKARTA
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
0
TGL
(tempat)
KUASA
1
BLN
1
2
0
1
21
THN
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
NAMA LENGKAP
H
E
NPWP
2
8
N
D
R
A
7
7
7
[XaWeT 3
3
3
8
0
2
5
0
0
0
JIKA FORM ULIR INI TIDAK M ENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI D.1.1.32.48
50
FORMULIR INI SEBAGAI SATU KESATUAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI SPT 1770 SS
Pengambilan Formulir SPT Tahunan PPh OP DOWNLOAD / UNDUH
AMBIL SENDIRI
www.pajak.go.id AMBIL SENDIRI DI KPP Pratama/ KP2KP
51
Mobil Pajak Keliling
52
Terima Kasih Atas Perhatiannya Tim Instruktur IKPI – Cabang Bandung Tim Instruktur IAI – Wilayah Jawa Barat
Ikatan Konsultan Pajak – Cabang Bandung Ikatan Akuntan Indonesia – Wilayah Jawa Barat
Ada Pertanyaan???
54
Pertanyaan: 1. 2. 3. 4. 5.
…… …… …… …… ……
Jawaban Pertanyaan :
hatur nuhun Iji Samaji, S.E, M.Si., Ak. CA., BKP. Lecturer, Tax Adviser & Tax Trainer / Instructor
Semoga Sukses
59
IKATAN AKUNTAN INDONESIA WILAYAH JAWA BARAT Jl. Cikutra No. 204A Bandung 40125 www.iaijabar.or.id email :
[email protected]
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CABANG BANDUNG Sekretariat : Ruko Taman Mekar Agung No. 11-12 Komplek Perumahan Mekar Agung Bandung 40237 Telp. 022-5234018
KANTOR KONSULTAN PAJAK IJI SAMAJI
ISam
Izin Praktik No. : SISI-2353 / PJ / 2012
Registered Tax Consultants
Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP. Register Akuntan No. D-51.705 Akuntan Profesional No. 11.D51705 Alamat Kantor / Rumah : Jl. Raya Barat No. 672, Cimahi 40525 – Jawa Barat E-mail :
[email protected];
[email protected]
Phone. Flexi Frenduo Mobile Fax
: (022) 8888 6851 : (022) 6156 7822 ; : (022) 3112 9253; 08888 299 629 : 081357 822744; 0819 13200 364 : (022) 8888 6851
OUR SERVICES
LAYANAN KAMI
Taxes: Tax System and Procedure Design Tax Due Diligence Review Tax Compliance Service Tax Management Planning Tax Consulting Tax Administration & Reporting Tax Assessment Assistance Tax Objection & Appeal Tax Refund (Restitution)
Perpajakan: Desain Prosedur & Sistem Perpajakan Reviu Penelitian Perpajakan Pelayanan Pemenuhan Pajak Perencanaan Manajemen Pajak Konsultasi Perpajakan Pelaporan & Administrasi Pajak Bantuan Penaksiran Pajak Permohonan Keberatan Pajak Restitusi Pajak
Accounting Services: General Book keeping Accounting Guidance & Supervision Accounting & Administration System
LAYANAN AKUNTANSI: Pembukuan Supervisi & Bimbingan Akuntansi Sistem Administrasi & Akuntansi
Visi : Kepuasan dengan Moralitas
Misi : Menjadikan Tax Compliance dalam Berbisnis
Motto : Rahasia Bisnis Anda Jaminan Kami
Registered Tax Consultants
ISam
Izin Praktik No. : SI-2353 / PJ / 2012
KANTOR KONSULTAN PAJAK IJI SAMAJI Jl. Raya Barat No. 672, Cimahi 40525 – Jawa Barat Telp. : 022-8888 6851; Flexi : 022-6156 7822 Fax (022) 8888 6851