JCP Jurnal Charta Publika rssN 2302-3392 Vol. 3, Nomor 1, Juli-Desember 2012
DAFTAR ISI Daftar Isi
i
iii
Pengantar Redaksi
Liberalism and Multiculturalism In Australia Tr i Wn d ari (F i s ip, Univ er s i t as L ambun gm an gkur at, B anj arm
a s i n)
381 - 386
Penganuliran Kebijakan Tersangka Oleh Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Distorsi Pesan BaclruddinAliAkhmad (Fisip, Universitas Lambung Manglarat, Banjarmasin)..
387
-
401
Korporatokrasi Pertambangan: Studi Kuasa Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Selatan 2004-2009 Andi knri Sompa (Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)......
403
-
4tt
Kinerja Aparatur dalam Pengelolaan Distribusi Beras Miskin di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai lJtaru Thberani, Nurul Azkar dan Budi suryadi (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai dan Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin)....
413 - 427
Implementasi Progam Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Endang Rustiningsih, Debora dan TaufikArbain (Pemerintah Kabupaten Lamandau, Fisip, Universitas Kris ten P alangkaray a, P alangkaraya dan Fis ip, Univ ers it as L amb un g Mangkur at, B anj armas in) .............
429
- 442
Akuntabilitas Profesional dalam Penyidikan Tindak Pidana di Lembaga Kepolisian Yusran Cahyo, Nurul Azkar dan Bachruddin AA (Polres Hulu Sungai Selatan dan Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, B anj armastn) .............
443
- 455
Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungar lJtara Syamsudin Noor, Nurul Azkar dan Syahrul Rakhmadi (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin dan Sekolah Tinggi llmu Administrasi, Antuntai
457
- 464
Pemberdayaan Pengrajin Eceng Gondok dalam Meningkatkan Pendapatan di
Kabupaten Hulu Sungai Utara Sri Mainooq Asmu'i dan Syarituah Siregar (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Uara, Amuntai, Fisip, (Jniversitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin dan Fakultas Ekonomi, (Jniversitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin).........
465 - 474
PEMBERDAYAAN PENGRAJIN ECENG GONDOK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAI{ DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Sri Mainoor Asmu'i Syarituah Siregar Pemerintah Kabupaten Hulu Sung ai lJtara,Amuntai Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Fakultas Ekonomi, Universitas Lambung Mangkurat, Banj armasin
Abstract The development of hyacinth industry is highly dependent on the support of government and the capacity of people, in particular local industrialists. Government role through Ministry or Office of Cooperatives, Industry and Trade and other relevant institutions is needed to develop and assist local craftsmen. In pre-research study, it revealed that hyacinth craftsmen empowerment had not been optimal in improving people's income. This research's purpose is to discover the empowerment performed by the office of cooperatives, sMEs, Industry and Trade of Hulu Sungai Utara Regency in improving people's income besides elaborating its influential factors. This research uses qualitative approach that is to describe , analyze, and interpret the topic and research results. For data collection, author used interviews, observation, and documentation technique. The results show that the empowerment has not been optimal, due to the fact that the quality of product is still low, the marketing is limited, human resources quality is less developed, and capital source is limited. On the other hand, hyacinth crafts industry is potential as leading commodity regarding its abundant raw material and the existence of government with its commitment to develop this industry. It is recommended that the Office of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade to communicate more intensively with the people through gatherings and supervisions to build their motivation and mind-set to be strong and competitive.
Keywords: empowerrnent, hyacinth craftsmen
465
466
Jurnal Charta Publika,
VoL 3, Nomor
l,
Juli-Desember 2012, hlm. 381-474
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara industri eceng gondok tersebar di wilayah KecamatanAmuntai Selatan, Danau Panggang, dan Kecamatan Babarik dengan jumlah 17 unit usaha dengan jumlah produk sebanyak 3.044 unitproduk per tahun dengan lima jenis produk yang dihasilkan. Potensi induski kerajinan Eceng Gondok tersebut didukung oleh ketersediaan bahan baku eceng gondok yang melimpah sebagai potensi alam yang belum optimal untuk diberdayakan. Perkembangan industri Eceng Gondok sangat tergantung pada dukungan pemerintah dan kemampuan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang bergerak di sektor industri lokal. Peranan Pemerintah, khususnya Departemen/Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan instansi terkait sangat diperlukan dalam membina dan membantu para pengarajin industri lokal. Dukungan ini tentu tidak dengan maksud memanjakan, melainkan agar induski lokal pada saatnya mampu mandiri dan berkembang secara kompetitif.
Khusus pilar pembangunan yang keempat yakni pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyadari bahwa IKM merupakan bagian integral dari perekonomian daerah, berperan strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, komitmen Bupati Hulu Sungai Utara bersama masyarakat yang kuat juga sangat memberikan motivasi dan berpengaruh pada pola pikir dan sikap masyarakat dalam mewujudkan efektivitas peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) tersebut. Berdasarkan data surveypendapatanpengrajin anyaman Eceng Gondok di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan di bawah ini:
Tabel: I Pengrajin Anyaman Eceng Gondok Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 No
Lokasi/Kecamatan
Tenaga
Kerja
Tahun 2011
Perorangan (dalam Rp)
Tenaga
Kerja
Perorangan (dalam Rp)
I
Amuntai Selatan
46
260.000
71
390.000
2
Haur Gading
2l
240.000
24
310.000
3
Sungai Pandan
34
22s.000
36
29s.000
4
Babirik
27
210.000
57
280.000
5
Danau Panggang
24
215.000
44
37s.000
6
Amuntai Tengah
t2
210.000
15
340.000
7
Banjang
30
230.000
30
30s.000
8
Paminggir
36
200.000
56
280.000
9
Sungai Tabukan
8
190.000
8
280.000
Sri Mainoor, Asmu'i & Syarituah Siregar, Pemberdayaan Pengrajin Eceng Gondok... 467
l0
Amuntai Utara
9
Jumlah
247
17s.000
9
260.000
3s0
Sumber : Data Survey Awal Penelitian
Data di atas memberikan gambaran tentang kondisi faktual pendapatan pengrajian anyarnan Eceng Gondok di kabupaten Hulu Sungai Utara, tingkat pendapatn pengrajin tidak ada yang melebihi Rp.400.000, hal tersebut tenfu saja dapat memberikan informasi bahwa pendapatan pengrajin anyaman Eceng Gondok masih rendah. Diperlukan upaya pemberdayaan dari Dinas agar tingkat pendapatan pengrajin anyaman Eceng Gondok dapat meningkat.
TINJAUAN PUSTAKA Pemberdayaan
Secara konseptual definisi pemberdayaan masih dalam perdebatan teoritik. Dalam kosa-kata pembangunan, konsep pemberdayaan adalah konsep yang paling sering diplesetkan (disalahartikan) karena menyangkut gangguan pada para pemegang kekuasaan saat ini (baik nasional maupun internasional), para pihak yang tidak berdaya (powerlessness) serta perubahan sosial. Saat ini ada dua pemegang kekuasaan pada sistem kehidupan kita saat ini yakni (1) kelompok yang menguasai kekayaan alam ataukeuangan dan (2) kelompok yang menguasai ilmu pengetahuan. Pemberdayaan atau empowerment adalah proses membangun dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga organisasi itu bisa menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan mutu yang tinggi. (Margono Slamet) Berdasarkan asumsi tersebut maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengafl cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi
yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian.
Tujuan Pemberdayaan IKM adalah untuk membentuk individu dan IKM menjadi lebih mandiri. Dimana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian IKM adalah suatu kondisi yang dialami IKM yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri dari kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal IKM tersebut. (Andik Nurcahyo. Penulis dan peneliti tinggal di Yogyakarta dan sekarang bekerja untuk Yayasan Akar Rumput.) Hal-hal yang diharapkan oleh para pelaku usaha di Indonesia atas peran Pemerintah untuk mengondisikan dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya iklim yang mendukung kegiatan usaha yang sehat.
PeranPemerintahuntukmengondisikandanmemfasilitasitumbuhdanberkembangnya iklim yang kondusif untuk mendukung kegiatan usaha yang sehat.:
468
Jurnal Charta Publika, Vol. i, Nomor l, Juli-Desember 2012, hlm. 381-474
1.
Menciptakan stabilitas iklim politik, sosial dan ekonomi. Banyak studi mengenai penanaman modal asing di sejumlah negara menunjukkan bahwa faktor politik merupakan faktor yang selalu signifikan dalam mempengaruhi besarnya investasi.
2.
Memperbaiki kondisi/ menyediakan infrastruktur dasar (listrik,telekomunikasi dan prasarana j alan dan pelabuhan)
3.
Membuat berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga ke{a (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpaj akan.
4. 5.
Menciptakan good governance termasuk pemberantasan korupsi.
6.
Menciptakan kepastian dalam kebijakan ekonomi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.
Di Sektor Birokrasi, membuat peraturan perizinaninvestasi yang mudah tidak berteletele, transparan dan saling menguntungkan antara Pemerintah Investor.
Di dalam suatu laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi (World Bank, 2005a), di antara faktor-faktor tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting. Berdasarkan Peraturan Presiden R[ Nomor 07 tahun 2005 tantang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah periode 2004-2009 dimuat arah kebijakan dan pemberdayaan koperasi dan IKM. Oleh kementrian Koperasi dan IKM peraturan ini dijabarkan dalam berbagai hal dan aspek, salah satunya tantang kriteria IKM. Di sini digariskan bahwa usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti bclum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dongan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 100.000.000,- atau kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000,-. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,-. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 200.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha.
Untuk membangun IKM yang sehat dan kompetitif, selain adanya kemampuan pelaku IKM, juga pemerintah sangat dituntut untuk proaktif melakukan pembinaan, khususnya kepada usaha mikro dan usaha kecil. Keharusan pemerintah dalam membina dan memberdayakan IKM telah diamanahkan dalam Undang-Undang R[ Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pasal 14. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang: a. produksi dan pengolahan, b. pemasaran, c. sumbar daya manusia dan d. teknologi. Pasal 15. pemerintah, dunia usaha dan rnasyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dengan meningkatkan kemampuan menejemen serta teknis produksi dan pengolahan;
a. b.
Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan Pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan.
Sri Mainoor, Asmu'i & Syarituah Siregar, Pemberdayaan Pengrajin Eceng Gondok...
469
Industri Kecil Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang
ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
1.
Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2.
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
3. 4.
Milik Warga Negara Indonesia Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaat yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
5.
Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
METODE PENELITIAN Alasan Menggunakan Metode Kualitatif Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut S.Nasution (1988: 5), "penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan taksiran mereka tentang dunia sekitarnya" Penelitian ini bertujuan unfuk menggapbarkan suatupermasalahan di lapangan secara apa adanya, yaitu proses pembinaan dan fasilitasi bagi industri eceng gondok di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang kemudian dianalisis dan dicarikan solusi untuk menghindari penyimpafiganyang terjadi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Lokasi Penelitian Tempat atau lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mencakup 2 (dua) kecamatan , yaitu Kecamatan Danau Panggang dan Amuntai Selatan. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari sampai dengan luni20t2.
470
Jurnal Charta Publika, Vol. 3, Nomor l, Juli-Desember 2012, hlm. 38l-474
Sumber Data Sumber data secara umum dibagi dalam dua kelompok, yakni data primer dan data sekunder. Menurut Bogdan dan Taylor (1982) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lebih lanjut Bogdan dan Taylor (1982) mengemukakan, bahwa sumber data dari penelitian kualitatif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Secara keseluruhan sumber data utama penelitian ini adalah orang atau aktor yang dianggap menguasai permasalahan.
Instrumen Penelitian Dalam melaksanakan penelitian di lapangan diperlukan instrumen penelitian. Berkaitan dengan instrumen penelitian, maka yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti menjadi instrumen utama karena penelitilah yang menggali data, mengolah dan menganalisis data. Namun demikian, peneliti juga memerlukan alat bantu penelitian diantaranya pedoman wawancara dan alat tulis menulis. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data di lapangan tentang Pemberdayaan Pengrajin Eceng Gondok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Oleh Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan digunakan teknik observasi, wawancara dan, dokumenter. Dalam observasi, penulis mengamati kondisi riil peran ; Wawancara, dilakukan dengan mewawancarai para responden dan informan yang terlibat dan mengetahui permasalahan yang terjadi; Dokumenter, yaitu menggali data tertulis yang ada pada instansi terkait berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.
Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif sebagaimana yang diungkapkan Miles dan Huberman (1992), dengan Kegiatan yang ditempuh dalam analisis data ini meliputi: Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskanpadahal-hal penting dan dicari tema dan polanya dari catatan lapangan; Penyajian data, yaitu menguraikan atau hasil temuan lapangan kemudian diberi pembahasan dan interpretasi yang logis hingga dapat dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap peningkatan pendapatan pengrajin Eceng Gondok. Penarikan kesimpulan, yaitu proses mencari arti berkenaan dengan penjelasan dan masalah yang ditemukan di lapangan.
Pengujian Kredibilitas Data Menurut Lincoln dan Guba (1984), penelitian kualitatif harus memenuhi keabsahan data. Penelitian dianggap memenuhi keabsahan data bila dalam penelitian tersebut harus memenuhi : (1) mendemonstrasikan nilai yang benar ; (2) menyediakan dasar agar hal tersebutdapatditerapkan; dan (3) memperbolehkankeputusanluaryangdapatdibuattentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Moeong,2007). Berdasarkan reformulasi keabsahan data yang dilakukan oleh Lincoln dan Guba (1984) selanjutnya Moelong Q\AT dan Nasution (1986), menetapkan keabsahan
sri Mainoor, Asmu'i & syarituah siregar,
Pemberdayaan Pmgrajin Eceng Gondok...
471
data yang didasarkan atas empat kriteria yang di gunakan yaitu : derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (traferability), kebergantungan (dependability), dan Kepastian (confirmability).
HASIL DAN PEMBAIIASAN Menurut Kieffer (1981) dan Suharto (1997) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio-politik, dan kompetensi partisipatif
(Ismail Nawawi, 2006:94). Pendapat di atas sesuai dengan hasil penelitian, makna pemberdayaan bahwa masyarakat memiliki kompetensi partisipatif, masyarakat pengrajin eceng gondok memiliki otoritas untuk mengembangkan sendiri kemampuan dan penyaluran keterampilannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat darinarasumber bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam memfasilitasi keinginan dan aspirasi masyarakat.
Secara umum pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu proses sosial multi-dimensional yang membantu penduduk untuk mengawasi kehidupannya sendiri. Pemberdayaan itu merupakan suatu proses yang memupuk kekuasaan (yaitu, kemampuan mengimplementasikan) pada penduduk, untuk penggunaan bagi kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka, dan masyarakat mereka, dengan berbuat mengenai isu-isu yang mereka tentukan sebagai hal penting (Page & Cntba,1999:3).
Ada tiga komponen dalam definisi pemberdayaan sebagai dasar untuk pemahaman manapun tentang pemberdayaan. Pemberdayaan adalah multi-dimensional, sosial, dan suatu proses. Pemberdayaan bersifat multi-dimensional terjadi dalam dimensi sosiologis, psikologis, ekonomis, dan dimensi-dimensi lain. Pemberdayaan juga te{adi pada tingkatantingkatan yang beragam, seperti individu, kelompok, dan masyarakat. Pemberdayaan, berdasarkan definisi tersebut, merupakan suafu proses sosial, karena terjadi dalam tata hubungan dengan orang-orang lain. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang sama dengan jalan setapak (path) atau perjalanan (journey), proses yang berkembang jika kita bekerja melalui jalan itu. Dinamika perubahan dan pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berdasarkan keadilan. dalam pembangunan yang makin kompleks, masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi dan turut merumuskan jalan pemecahannya, sehingga peran serta masyarukat yang aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan dan berimplikasi pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakatyang adil, makmur dan sejahtera.upayamemberdayakan masyarakat,diperlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan dari pihak yang sudah maju kepada pihak yang belum berkembang.
Dalam konteks ini, Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menuju pada kemandirian. berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun administrasi, menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian
Jurnal Charta Publika, Vol. 3, Nomor l, Juli-Desember 2012, hlm. 381-474
472
dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan, atau dengan kata lain masyarakat tidak
hanya merupakan obyek, tetapi sebagai subyek pembangunan. pandangan ini muncul sebagai tanggapan atas terjadinya kesenjangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok (baca : masyarakat) mampu bertahan (survive) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rargka mencapai tujuan bersama. dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakatdapat dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi,
yakni:
1.
2.
3.
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. titik tolak dari pemikiran ini adalah pemahaman bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. pemberdayaan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyesiaan berbagai masukkan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang. melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah yang lemah menj adi bertambah lemah.
Selanjutnya aspek pembinaan pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah terlaksana dengan baik. Karena peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan
harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prisip kepuasan pelanggan.
Ada hubungan erat antara mutu suatu produk dengan kepuasan pelanggan serta keuntungan industri. Mutu yang lebih tinggi menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, sekaligus mendukungharga yang lebih tinggi dan sering juga biaya lebih rendah. Produk kerajinan eceng gondok sangat terkait dengan kualitas hasil kerajinan, untuk meningkatkan pemberdayaan pengrajin eceng gondok dalam kaitannya dengan kualitas produk kerajinan eceng gondok.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan temuan empiris dan kajian teoritis hasil penelitian tentang Pemb erdayaan Pengrajin Eceng Gondok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Oleh Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Sri Mainoor, Asmu'i & Syarituah Siregar, Pemberdayaan Pengrajin Eceng
l.
2.
Gondok...
473
Pemberdayaan Pengrajin Eceng Gondok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, hal ini dapat dilihat dari pembinaan produksi eceng gondok, pembinaan pemasaran, peningkatan pengkapasitasan sumber daya manusia, dan pembinaan permodalan. Pemberdayaan Pengrajin Eceng Gondok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik karena dihadapkan beberapa faktor penghambat, yaitu rendahnya kualitas produk kerajinan eceng gondok, rendahnya pemasaran, rendahnya sumberdaya manusia pengrajin, dan lemahnya permodalan yang dimiliki pengrajin
Saran UntukpemberdayaanpengrajinEcengGondokdalamupayameningkatkanpendapatan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara disarankan:
1. 2. 3.
Hendaknya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih mengoptimalkan komunikasi dengan pengrajin melalui pertemuan, pendampingan dengan kelompok-kelompok pengrajin.
Lebih mengoptimalkan ketersediaan bahan baku eceng gondok agar lebih bermanfaat untuk keBentingan peningkatan ekonomi masyarakat. Pola, pikiq semangat dan motivasi wirausaha poengrajin eceng gondok untuk selalu dilakukan, sehingga terbentuk pola pikir untuk membangun usaha yang handal dan
kompetitif.
4.
Agar pemerintah daerah membuat terobosan untuk peningkatan industri
eceng
gondok melalui dukungan kebijakan.
DAFTAR PUSTAKA ...............,2010. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka, Badan Pusta Statistik, Amuntai ,20 I 0, Data Pokok Kabupaten
Hulu
Sung ai lJ taru,
BAPPEDA Hulu Sung ai rJ tar a,
Amuntai ...............,2010, Profile Dinas Koperasi, UKM, Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sung ai U tar a, Amuntai. ...............,2010. Upakarti Dinas Koperasi, UKM, Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sung ai U tar a, Amuntai.
...............,2010, RPJMD 2007-2012 Kabupaten Hulu Sungai Utara, BAppEDA Hulu Sungai Utara,Amuntai
474
Jurnal Charta Publika, Vol. 3, Nomor
1,
Juli-Desenber 2012, hlm. 381-474
Prof. Dr. Soeharto Prawirokusumo, M.Sc.2001. Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi). Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Dwiyanto, Agus.2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan.UGM.Yogyakarta
Ali Basyah, 1985. Analisa Show Share dalam Menelaah Perkembangan Industri Antardaerah. Jakarla: LP UI.
Amin,
Arsyad, Lyncoln, 1999. Pengantar Perencanaan Ekonomi. Daerah. Yogyakarta: FE UGM.
Aziz, Iwan Jaya, 1993. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasi di Indonesia. Jakarta: LP UI.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta: Balai Pustaka.
RI,
1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Echols, John M., dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, ( Jakarta: Gramedia, 1984). F
itriyadi,
2
00 5. Manaj
eman Sumber D ay a Manusia. Pustaka Banua. Banj armasin
Indrawijaya, Adam Ibrahim, 1990. Perilaku Organisasi. Bandung: Sunar Baru. Machcndrawaty. Nanih, dan Agus Ahmad Safci, Pengembangan Masyarakat ( Bandung: Rcmaja Rosdakarya, 2001). Sentosa Sembiring, 2010. Perindustrian, Nuansa Aulia, Bandung
Sockanto, Soerjono, 1990. Sosiologi Suatu Pengantar, lakarta: Rajawali Pers. Suryabarta, Sumadi, 1997. Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Surya Dharma, 2005. Manajemen Kinerja, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syarif Hidayat, Darwin Syamsulbahri. 2001. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Jakarta P.T Pustaka Quantum.
Tjokroamidjojo, Bintaro ,1990.PerencanaanPengembangan. Jakarta: Universitas Indonesia. Wahyu, 2007 " Perbedaan Penulisan Karya Ilmiah, Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
Wiratmo, Wiratmo, Pengantar Keriwaswastaan, (Yogyakarta: BPFE, 1 996).
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang R[ Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor lglPerlM. KUKM/III2006 Tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu SungaiUtaraNomor 12 tahun 2}t2Tentang Organisasi
dan Tata Ke{a Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Internet Sumber:http://id.shvoong.com/business-management/managementl1658495-mengupaskonsep-strategil#ixzz I q8TbjlN I
