PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK USAHA DIBIDANG PERKEBUNAN MASALAH DAN PENYELESAIANNYA
DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI
JAMBI, 12 AGUSTUS 2008
I. PENGERTIAN-PENGERTIAN 1. Hutan : adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan 2. Kawasan Hutan : adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dapat dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap 3. Hutan Negara: adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah 4. Hutan Hak: adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
5. Pengukuhan Kawasan Hutan : adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan 6. Penataan Batas : adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman , inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas
7. Penetapan Kawasan Hutan : adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap 8. Penatagunaan Kawasan Hutan : adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan
9. Pelepasan Kawasan Hutan : adalah mengubah sebagian peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan
II. SEJARAH PEMETAAN KAWASAN HUTAN A. Periode Sebelum Tahun 1980 1. Dasar hukum yang dipakai adalah UU Pokok Kehutanan No 5 Tahun 1967 a. Pasal 5 (1) : Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. b. Pasal 7 (2) : Penetapan Kawasan Hutan dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Penggunaan Tanah yang ditentukan oleh Pemerintah 2. Pada kurun waktu inilah lahir peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 3. Di Propinsi Jambi peta TGHK telah disyahkan pada tahun 1987
B. Periode Tahun 1980 - 1992 1. Pada kurun waktu ini masuklah usulan-usulan penyempurnaan TGHK melalui Peta Budidaya Pertanian 2. Dasar hukum yang diacu adalah UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 3. Nafas dari Undang-undang ini adalah menampung aspirasi pemakaian lahan untuk kepentingan Non Kehutanan
C. Periode 1992 - 1995 1. Terjadi kesepakatan antara Departemen Kehutanan dengan Departemen Dalam Negeri untuk memadu serasikan antara peta TGHK dengan peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilaya) 2. Di Propinsi hasil paduserasi tersebut telah ditangkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 1993. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah hasil paduserasi antara TGHK dengan peta Budidaya Non Kehutanan 0
0
0
0
< 1980
1980
1992
1995
*) Hutan diregistrasi *) Jaman Belanda
TGHK
RTRW Paduserasi TGHK Dg RTRW
UU Pokok UU 24/92 Ttg Kehutanan No. Penataan 5 / 1967 Ruang
*) Perda Propinsi
III. KEADAAN KAWASAN HUTAN DI PROPINSI JAMBI 1. Luas kawasan hutan tetap di Propinsi Jambi berdasarkan SK Menhut Nomor 421 jo SK Gubernur Nomor 108 Tahun 1999 seluas 2.179.440 Ha, dengan rincian : .Hutan Produksi Terbatas .Hutan Produksi Tetap .Hutan Lindung .Hutan Suaka Alam .Hutan Pelestarian Alam .Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat.
: : : : : :
340.700 Ha 938.000 Ha 191.130 Ha 30.400 Ha 648.720 Ha 30.490 Ha
0,59 % 18,39 % 3,75 % 0,59 % 12,72 % 0,60 %
LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN TGHK TAHUN 1987 2.947.200 HA I.
SALDO AWAL (dasar SK MENHUTBUN No 421/Kpts-II/ 1999 tanggal 15 Juli 1999) cq. PERDA RTRWP Provinsi Jambi No 9 tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993
II. IN ( APL menjadi Kawasan Hutan) Saldo ( I + II )
:
: :
III. Out (Pelepasan dan Review RTRWP) a. Pelepasan Kotalu b. Review RTRWP Jumlah III (Out)
: :
IV. Saldo s/d 1 Oktober 2005
:
( II - III = IV ) Jumlah
2.179.440 Ha
49.936 Ha ______________ (+) 2.229.376 Ha 4.200 Ha 98.577 Ha _______________ (+)
102.277 Ha 2.229.376 Ha 102.277 Ha ______________ (-) 2.127.099 Ha
Kesimpulan : 1. Kawasan Hutan berkurang (out) ( III – II ) x 100 %
:
52.841 Ha
: 52.841 Ha ___________ x 100 % 2.179.440 Ha
= 2,4 % (Kurun waktu 1993 s/d 2005/ 12 Tahun) 2. Saldo tersebut dengan asumsi, Review RTRWP disetujui keseluruhan ( 98.577 Ha ) oleh Departemen Kehutanan. 3. Luas Kawasan Hutan saat ini di Propinsi Jambi 2.127.099 Ha = 41 % dari Luas Daratan.
IV. DASAR HUKUM 1). Sesuai Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 bahwa semua hutan di dalam wilayah RI teramsuk kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasa oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran Penguasaan hutan oleh Negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah (Menteri Kehutanan) untuk :
• Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan • Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan • Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan perbuatan hukum mengenai hutan
Kawasan hutan sesuai fungsinya : 1. Di dalam Areal Budidaya Kehutanan (HP, HPT, HL, dll) 2. Di luar Areal Budidaya Kehutanan (APL dalam HPH) Kawasan hutan Secara Hukum kenyataannya : 1. Bisa berupa Hutan 2. Bisa tidak berhutan Kawasan hutan menurut kewenangannya masih merupakan kewenangan pemerintah pusat (Menteri Kehutanan ), sehingga tidak seorangpun berhak menerbitkan ijin dalam kawasan hutan
2. Pelepasan Kawasan Hutan SK Menhut Nomor : 146/Kpts-II/2003; Jo Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2005
Peraturan Menteri
a. Luas • Luas Optimum pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan untuk semua komuditas 10.000 Ha • Luas maksimum pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan semua komuditas untuk perkebunan besar 1 (satu) provinsi 20.000 Ha • Bagi pemohon yang telah memiliki HGU atau hak lainnya seluas 20.000 Ha atau lebih di provinsi yang bersangkutan tidak diberikanlagi pelepasan kawasan hutan
b. Batas Waktu : • Pemegang persetujuan pencadangan dalam waktu 6 bulan sejak keputusan diterbitkan tidak melaksanakan penataan batas dan persiapan baik fisik maupun adminsitrasif, persetujuan pencadangan dapat dibatalkan • Kepada pemegang persetujuan pencadangan diberikan peringatan 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 hari kerja (oleh Baplan) • Setelah 3 kali berturut-turut tidak dapat menyelesaikan kewajiban maka pencadangan dibatalkan (oleh Menteri Kehutanan) • Bila dalam masa pemberian peringatan dapat menyelesaikan kewajiban maka persetujuan pencadangan diproses lebih lanjut • Kawasan hutan yang persetujuan pencadangannya dibatalkan tetap merupakan kawasan hutan
Pemegang SK Pelepasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dibatalkan apabila : • Tidak memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan tersebut untuk usaha perkebunan • Tidak melaksanakan kegiatan perkebunan sesuai dengan Proyek Proposal yang telah disetujui Dinas Teknis dibidang perkebunan • Tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha • Sebelum dicabut, Kepada pemegang SK pelepasan diberikan peringatan 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 hari kerja (oleh Baplan) • Bila dalam masa pemberian peringatan dapat menyelesaikan kewajiban maka pemberian peringatan berikutnya dapat dihentikan untuk dilakukan evaluasi • Kawasan hutan yang sudah dilepas dan belum dibebani HGU masih menjadi wewenang dan pengawasan Dephut
c. Kewajiban-kewajiban • Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengalihkan arealnya kepada pihak lain • Melaksanakan penataan batas dalam waktu 6 bulan • Melaksanakan pembangunan kebun • Menyelesaikan HGU • Menyampaikan laporan perkembangan kebunnya setiap 6 bulan sekali d. Sanksi Apabila kewajiban-kewajiban tidak dilaksanakan Surat Ijin Persetujuan / SK Pelepasan dicabut Oleh Menteri Kehutanan, kewenangan areal tetap ada pada Departemen Kehutanan
IV. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI 1.Tantangan yang dihadapi oleh Kehutanan saat ini adalah :
Masalah Tenurial / Perambahan Kawasan Hutan
2. MASALAH TENURIAL § 1,3 Juta Ha. Pencadangan Lahan untuk § § § §
perkebunan besar di Propinsi Jambi 300.000 Ha. Realisasi pembangunan perkebunan besar Realitas adanya penguasaan / okupasi lahan oleh masyarakat (occupant (occupant)) Landscape / bentang alam Propinsi Jambi kurang produktif Sumber Daya Alam Hutan tidak bisa diandalkan lagi dari aspek ekonomi, perlu dipertahankan untuk kepentingan aspek ekologi dan aspek sosial.
3. MASALAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN a. Luas Kawasan hutan yang sudah dilepaskan s/d saat ini 354,627.98 Ha b. Realisasi pembangunan kebun s/d saat ini baru seluas 122.482,56 Ha c. Pemilik ijin pelepasan tidak melaporkan realisasi pembangunan kebunnya d. Letak/posisi realisasi pembangunan kebun belum dapat diketahui apakah sesuai dengan posisi ijin pelepasan
KAWASAN HUTAN YANG TELAH MENDAPAT SK PELEPASAN DARI MENTERI KEHUTANAN DI PROPINSI JAMBI NO
NAMA PERUSAHAAN/
IZIN
IZIN PELEPASAN
LUAS
LOKASI (KABUPATEN)/
LOKASI BPN
KAWASAN HUTAN
(HA)
4
5
LUAS (Ha) 1
2
3
1.
PTP VI. Durian Luncuk I
-
2.
3.
353/Kpts-II1987
Batanghari
2 Nop 1987
PTP IV. Durian Luncuk II
266/Kpts-II/90
Sarko
18 Mei 1990
PTP. IV Sungai Bahar
247 tahun 1983
No. 268/KPTS/VII/88
Batanghari
30 Juni 1993
21-3-1988 418/Kpts-II/1990 13 Agust 1990
20,172.63
3,601.00
17,157.50
32,842,50
1 4.
2
3
4
PT. Jamika Raya
188.53 263 th 85
720/Kpts-II/1989
Bungo Tebo
1 Juni 1985
24 Nop 1989
602/Kpts-II/1995
5 18,295.00
950.00
2 Nopember 1995
5.
6.
7.
PT. Agrindo Panca Tunggal
133 tahun 1987
No. 82/KPTS-II/89
Sarko
27 April 1987
11-2-1989
PT. Bahari Gembira Ria
188/44/398 th 86
73/Kpts-II/1996
Batanghari
26 Agustus 1986
27 Februari 1996
PT. Dasa Anugrah Sejati
77 tahun 1988
No. 266/Kpts-II/90
Tanjung Jabung
8.
9.
PT. Agrowiyana I
14,394.40
10,200.00
18 Mei 1990
348 tahun 1984
111/Kpts-II/1991
27 Des 1984
21 Pebruari 1991
PT. Agrowiyana II
681/Kpts-II/1995
Tungkal Ulu
26 Desember 1995
Tebing Tinggi
1,934.00
13,694.00
1,050.00
1 10.
2
3
4
PT. Inti Indosawit Subur
242 tahun 1987
494/Kpts-II/1991
Batanghari
19 Juni 1987
4 September 1991
PT. Borneo Karya Cipta
349 tahun 1983
918/Kpts-II/1991
Sungai Gelam
15 Sep 1983
17Desember 1991
PT. Kresna Duta Agrindo
494 tahun 1988
634/Kpts-II/1993
S. Pelakar,
11 Des 1988
4 September 1993
5 26,856.00
Tanjung Jabung
11.
12.
1,000.00
2,900.00
Sarko 13.
PT. Kresna Duta Agrindo II, III
319/Kpts-II/96
S. Pelakar,
26 Juni 1996
Sarko
249/Kpts-II/99
5,017.00
3,448.00
27 April 1999 14.
15.
PT. Bangun Desa Utama
188.4/599 th 85
667/Kpts-II/1992
Batanghari
3 Desember 1985
3 Juli 1992
PT. Sawit Jambi Lestari
58 tahun 1988
666/Kpts-II/1992
Batanghari
3 Maret 1988
3 September 1992
27,675.00
11,700.00
1 16.
17.
18.
19. 20.
2
3
4
PT. Aneka Pura Multi Kerta
351 tahun 1988
174/Kpts-II/1993
Tanjung Jabung
22 Agust 1988
27 Pebruari 1993
PT. Brahma Bina Bakti
101 th 1990
125/Kpts-II/1993
Batanghari
31 Maret 1990
27 Pebruari 1993
PT. Bukit Kausar
No. 347 Th 1989
175/Kpts-II/1993
Tanjung Jabung
27 Juli 1989
27 Pebruari 1993
6,220.00
1,000.00
5,575.00
689/Kpts-II/1997
5,720.25
22,710.00
90 tahun 1989
771/Kpts-II/1993
Bungo Tebo
5 Maret 1989
18 Nopember 1993
PT. Sari Aditya Loka
23 Tahun 1992
312/Kpts-II/1994
Sarko
23 Januari 1992
18 Juli 1994
8 Agustus 1991
500.00
443/Kpts-II/1999
PT. Rigunas Agri Utama
332 Tahun 1991
5
6,141.00
1 21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
2
3
4
PT. Jambi Agro Wijaya
320 Tahun 1991
474/Kpts-II/1994
Sarko
29 Juli 1991
14 Oktober 1994
PT.Trimitra lestari
449 Tahun 1992
396/Kpts-II/1995
Tanjab
11 Nopem. 1992
01 Agustus 1995
PT. Sawit Desa Makmur
146 tahun 1989
412/Kpts-II/1995
Batanghari
15 April 1988
08 Agustus 1995
PT. Eramitra Agro Lestari
321 Th 1991
308/Kpts-II/96
Sarko
29 Juli 1991
24 JUNI 1996
Tanah Kas Desa Pemda I
344 Tahun 1991
40/Kpts/Kwl-I/1996
Bungo Tebo
15 Agustus 1991
6 maret 1996
Tanah Kas Desa Pemda II
217 Tahun 1991
20.I/Kpts/Kwl-I/96
Bungo Tebo
27 Mei 1991
5 Februari 1996
PT. Rudi Agung Laksana
523 Th 1989
769/Kpts-II/1996
Tanjab, Batanghari
9-12-1989
17 Desember 1996
PT. Gatra Kembang Paseban
73 Th 1994
645/Kpts-II/1996
Batanghari
1-4-1994
13 April 1996
5 11,740.00 -
5,403.00
14,050.00
10,310.00
97.00
99.00
4,240.00
1,044.00
1 29.
30.
31.
32.
33.
2
3
4
PT. Agrotame Sumindo Abadi
236 Th 1992
309/Kpts-II/1996
Batanghari
18-7-1992
24 Juli 1996
PT. Petaling Bunga Gading
360 Th 1988
440/Kpts-II/1996
Batanghari
27 Agustus 1988
16 Agustus 1996
PT. Wirakarya Sakti
311 Tahun 1991
682/Kpts-II/1995
23 Juli 1991
26 Desember 19995
PT. Kumala Jaya Perkasa/
303 Tahun 1990
226/Kpts-II/1997
Tanjung Jabung
5 Maret 1990
1 Mei 1997
PT. Bukit Barisan Indah Prima
72 tahun 1988
505/Kpts-II/1997
Batanghari
17 Maret 1988
8 September 1997
PT. Sad Mitra Wisaya
411 tahun 1988
287/Kpts-II/1997
Bungo Tebo
10 Oktober 1988
26 Mei 1997
5 500.00
370.00
1,200.00
500.00
3,214.00
Tanjung Jabung
34.
4,900.00
1 35.
36
2
3
PT. Kaswari Unggul
06 Tahun 1995
448/Kpts-II/1999
Tanjung Jabung
4 Mei 1995
17 Juni 1999
PT. Pedamaran Indah
-
Bungo Tebo
37
38
4
PT. Mendahara Agrojaya
PT. Ratna Seruni
590/Kpts-II/1999
5
12,553.40
7,562.00
2 Agustus 1999
25 Tahun 1994
954/Kpts-II/1999
10 Pebruari 1994
14 Oktober 1999 355/Kpts-II/1999
5,860.00
464.70
14 Oktober 1999 39
PT. Secona Persada
705/Kpts-II/1999
6.430.00
15 September 1999 577/Kpts-II/1999
3.383.00
27 Juli 1999
Jumlah
354,627.98
Keterangan : PT. Pedamaran seluas 7.562 dan PT. Gatra 1.040 Ha telah dicabut oleh Menhut
VI SANKSI HUKUM Pelanggaran mengenai Kawasan Hutan telah diatur dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 3 : “ Setiap orang dilarang a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah b. Merambah kawasan hutan c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak s/d 500 m dari tepi waduk atau danau, 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 m dari kiri kanan tepi sungai, 50 m dari kanan kiri anak sungai, 2 kali kedalaman jurang di tepi jurang, 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
d. Membakar hutan e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang f. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi brersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Sanksi Hukum : Pasal 78 : 1. Ayat 2 : “ melanggar butir a, b, c, e dan f diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 2. Ayat 3: “ melanggar butir d, diancam dengan pidana paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000
VII. SARAN TINDAK LANJUT 1. Melakukan Evaluasi (data dan fisik lapangan) mengenai perkembangan pembangunan kebun pada kawasan hutan yang sudah dilepaskan bersama instansi terkait 2. Menghimpun permasalahan riel di lapangan 3. Mencabut perusahaan yang menelantarkan lahannya 4. Mencari investor baru yang berminat dan bersungguh-sungguh mau menginvestasikan modalnya di Provinsi Jambi
