JAKARTA. Latar Belakang Historis dan Pasang Surut. Nim: NIP: FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Lembar Pengesahan Pembimbing Skripsi

Latar Belakang Historis dan Pasang Surut Partai Bulan Bintang Dalam Pentas Politik Nasional SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Untuk Mernenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Di Susun Oleh

:

NURJANNAH

Nim: 1110022000008

Dra. Hi. Tati Hartimah" M.A

NIP:

19550731 1989032001

SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 1436 Hi201s

M

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul Latar Belakang Historis dan Pasang Surut Partai Bulan Bintang Dalam Pentas Politik Nasional. telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada20 Agustus2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh geias Sarjana Humaniora (S. Hum) pada program Studi Sej arah dan Kebud ay aan Islam.

Jakafta, 20 Agustus 2015

SIDANG MUNAQASYAH S

NIP: 19690724199703

I

001

ekretaris Merangkap Anggota

7504t7 200501 2007 Anggota

Penguji

Penguji

II

H,

Prof. Dr. M. Dien Madjid NIP: 19490706 197109 I 001

Drs. Imam Subchi. MA NIP: 19670810 200003

Pembimbing

U-ry

Dra.Hj. Tati Hartimah" M.A NIP:19550731 198903 2 001

1 001

Lembar Pernyataan Dengan

1.

ini

saya menyatakan bahwa

:

Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

)

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. J.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku

di

Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

J

akarta, 20 Agustus 20 1 5

Nurjannah

ABSTRAK

Nurjannah Latar Belakang Historis dan Pasang Surut Partai Bulan Bintang Dalam Pentas Politik Nasional. Skripsi ini menjawab pertanyaan bagaimana pasang Surut Partai Bulan Bintang dalam perpolitikan di Indonesia.Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan metode historis (kualitatif) dengan pendekatan politik. Karena kehadiran Partai Bulan Bintang di pentas Nasional sebagai metamorfosa dari partai pendahulu (baca: Masyumi) telah memberikan bukti bahwa Partai Islam memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia pada awal revolusi. Ide Islamic Modernization dari Masyumi diteruskan oleh Partai Bulan Bintang yang mengalami rekam jejak fluktuatif hingga reformasi.Lantas penulis melihat kenapa Partai Bulan Bintang belum bisa sejaya Masyumi?Ternyata ditemukan bahwa partai yang berbasis Islam sudah tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan partai yang berbasis nasionalis. Partai-partai nasionalis pun sudah mulai merangkul golongan agama (Baca: Islam) sebagai maneuver politik yang dilakukannya.Selain itu pula, pasang Surut Partai Bulan Bintang dalam suksesi perpolitikan di Indonesia disebabkan oleh tokoh, arus global, kaderisasi, situasi Partai Nasional.konflik dalam tubuh Partai Bulan Bintang. Keyword: Partai Masyumi, Partai Bulan Bintang, politik, Nasional

i

KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Semoga rahmat dan hidayah-Nya selalu tercurah kepada kita semua, amin. Shalawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW, keluarga serta para sahabat, semoga kita sebagai umatnya mendapat pertolongannya kelak, amin. Dalam proses penyususnan skripsi ini, begitu banyak rintangan dan hambatan yang penulis temui. Namun Alhamdulillah atas kerja keras, semangat dan dukungan dari semua pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menghaturkan ribuan terimakasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan moril dan materil, Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik/sesuai yang direncanakan ini. Disampaikan kepada: 1. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis. Khususnya untuk mamah, terimakasih mamah karena selalu mengajarkan sebuah arti kesabaran dan keikhlasan. Selalu menjadi pendengar yang baik, yang tak pernah henti menyemangati. Terimakasih untuk setiap doa yang tak pernah lupa mamah panjatkan untuk mendoakan penulis. Tanpa mamah mungkin penulis tidak akan bisa menjadi orang yang kuat, tegar dan sabar selama menghadapi cobaan dan rintangan dalam membuat skripsi ini. Sekali lagi terima kasih mamah sudah menjadi ibu dan sahabat terbaik dalam hidupku. Dan untuk papah, terima kasih yang tak terhingga. Sosok papah selalu menjadi inspirasi buat

ii

penulis. Buat kakak dan adik tercinta kak Uus, kak Echi, Fika. Karena selalu membuat penulis tersenyum dan semangat berkat canda tawa kalian disaat penulis mulai lelah. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan perjuangan mereka. 2. Dosen pembimbing Dra. Hj. Tati Hartimah, MA yang dengan sabar dan penuh dedikasi selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Seluruh civitas akademik Fakultas Adab dan Humaniora, kepada Dekan Fakultas adab dan Humaniora, Ketua jurusan dan sekertaris jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Pembimbing Akademik Drs. Saidun Derani, MA yang selalu bersedia meluangkan waktunya bagi penulis untuk bertanya dan meminta solusi atas beberapa kendala yang penulis hadapi. 4. Drs. Ma’ruf Misbah, MA yang telah memberikan pencerahan kepada penulis dalam menentukan judul skripsi ini. 5. Dr. H. MS. Kaban, SE, M.Si selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang masa jabatan 2010-2015. Terimakasih telah bersedia memberikan waktu dan kesempatannya untuk penulis wawancarai. 6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang beserta staf-stafnya. 7. Keluarga besar PMII Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora (KOMFAKA) yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan pelajaran yang sangat berharga, dan kekeluargaannya yang begitu kuat. Khususnya untuk kakak senior tersayang kak eka, kak apank, ka hima dan kak Eka Priyanto yang tak henti selalu menyemangati. 8. Keluarga besar PERMASI (Persatuan Mahasiswa Bekasi) 9. Keluarga Besar Youth For Climate Change (YFCC) Indonesia

iii

10. Sahabat-sahabat SKI angkatan 2010. Terimakasih untuk solidaritasnya, canda tawanya, dan tak hentinya memberikan dukungan, semangat serta doa, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan yang tersayang Rina Syafrianti, Siti Uswatun Chasanah, Dian Rahmayanti, Iwan Restandi, Ahmad Rifa’i, Ela Hikmah Hayati. Untuk Tati Rohayati yang berbaik hati membantu penulis memberi masukan serta arahannya. 11. Nurrica Wulansari, sahabat seperjuangan dalam hal apapun. Kemana pun selalu bareng, Penelitian bareng, ngerjain skripsi bareng, dan yang selalu bersedia nganter penulis mencari sumber kemanapun. Serta Ayah dan Ibu dari Nurrica yang seperti orang tua kedua bagi penulis. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Namun demikian penulis berharap semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat kepada siapa saja yang menjadikan ini sebagai bahan bacaan mereka dan dapat menjadikan tulisan ini sebagai referensi.

Penulis

Nurjannah

iv

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ………………………………………….…………………..

i

KATA PENGANTAR …………………………….……………………

ii

DAFTAR ISI ………………………………………..…………………..

v

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah …………………………………

1

B. Batasan dan Rumusan Masalah …………………………

10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………….

11

D. Metode Penelitian ……………………………………….

11

E. Tinjauan Pustakaan ……………………………………...

14

F. Sistematika Penulisan ………………………………......

16

LATAR BELAKANG HISTORIS PARTAI BULAN BINTANG A. Sejarah Partai Bulan Bintang 1. Latar Belakang Berdirinya Partai Bulan Bintang………

18

2. Tujuan Didirikannya Partai Bulan Bintang……………..

20

3. Visi dan Misi……………………………………………

22

4. Para Pendiri Partai Bulan Bintang……………………... B. Sejarah Partai Masyumi

BAB III

24

1. Latar Belakang Berdirinya Partai Masyumi……………

27

2. Perkembangan Partai Masyumi ……………………......

28

3. Dibubarkannya Partai Masyumi ……………………….

29

KORELASI PARTAI BULAN BINTANG DENGAN PARTAI MASYUMI A. Perpolitikan Indonesia Pada Awal Perjuangan Partai Bulan Bintang ……………………………………………. B. Peran Partai Bulan Bintang dalam Mewariskan Tradisi Partai Masyumi

v

31

BAB IV

1. Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan ………………...

39

2. Tradisi Politik ………………………………………….

41

PASANG SURUT PARTAI BULAN BINTANG DALAM PENTAS POLITIK NASIONAL A. Partai Bulan Bintang Pada Masa Kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra 1. Pengangkatan Yusril Ihza Mahendra menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang……………………………

43

2. Program Kerja Partai masa Yusril Ihza Mahendra ….....

44

3. Partai Bulan Bintang pada Pemilu di Indonesia tahun 1999 dan 2004 ………………………………………….

48

B. Partai Bulan Bintang Pada Masa Kepemimpinan Malem Sambat Kaban 1. Malem Sambat Kaban menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang ………………………………………….

53

2. Program Kerja partai masa Malem Sambat Kaban ……

55

3. Partai Bulan Bintang pada Pemilu di Indonesia tahun 2009 dan 2014 ………………………………………….

63

C. Pasang Surut Partai Bulan Bintang 1.Faktor Internal a) Tokoh …………………………………………………

67

b) Kaderisasi ……………………………………………..

68

2. Faktor Eksternal

BAB V

a) Situasi Politik Nasional ……………………………….

69

b) Arus Global …………………………………………...

70

PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………………………

72

B. Saran …………………………………………………..…

74

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………..

76

LAMPIRAN …………………………………………………………….

81

vi

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Berbicara mengenai partai Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan peranan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang memiliki pengaruh besar pada awal dekade kemerdekaan. Partai terbesar kedua dalam pemilihan umum tahun 1955 ini merupakan partai hasil perpaduan beberapa kelompok modernis yang memadu-padankan nilai-nilai Islam dengan nilai demokrasi Barat. Meskipun pada akhirnya Masyumi harus mengalami kegagalan, akan tetapi

nilai-nilai dasar perjuangan dan tindakan politik mereka patut

mendapat perhatian. Terbukti sampai saat ini Masyumi masih menjadi sorotan dalam perbincangan partai Islam di Indonesia.1 Pada akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1945, Masyumi merupakan satu-satunya organisasi yang mendapatkan izin dari Jepang untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, hal ini dimanfaatkan oleh para pengurus Masyumi untuk bergerak dan berorganisasi secara efektif dalam menghimpun gerakan politik. Masyumi resmi menjadi partai politik berdasarkan kongres umat Islam di Yogyakarta pada 7-8 November 1945, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari; Dr. Sukiman, Mohammad Natsir, Mr. Kasman Singodimejo, Mr. Mohammad Roem, K.H. A. Wahid Hasyim, dan lain-lain. Munculnya partai Masyumi sebagai partai politik dianggap sebagai tonggak awal sejarah berdirinya 1

Remy Madinier, Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral (Jakarta: Mizan, 2013), h.15-21.

1

2

partai Islam terbesar pada permulaan revolusi Indonesia. Besarnya peranan partai Masyumi dalam kancah politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan, terbukti dengan banyaknya jumlah masa dan juga dominasi partai Masyumi dalam tata pemerintahan pun nampak begitu jelas, hal ini terlihat dalam susunan anggota Badan Kerja atau Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang banyak diisi oleh para anggota partai Masyumi.2 Peranan penting serta dominasi partai Masyumi dalam percaturan politik Indonesia periode awal kemerdekaan, terlihat semakin jelas ketika presiden Republik Indonesia pertama Ir.Soekarno mengangkat Mohammad Natsir seorang anggota aktif partai Masyumi untuk memimpin kabinet Indonesia periode 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951.3 Sehingga Kabinet Natsir adalah kabinet pertama di Indonesia pasca kemedekaan. Dalam dinamika politik Indonesia, partai Masyumi merupakan salah satu partai yang memiliki rekam jejak fluktuatif.4 Meskipun partai Masyumi menjadi partai Islam terbesar pada masa itu dan terbukti memiliki peran penting dengan keterlibatan beberapa anggotanya dalam badan kerja atau KNIP, serta peran Mohammad Natsir sebagai kader partai Masyumi yang menjadi perdana menteri pertama dalam kabinet Natsir I, hal ini tidak menutup kemungkinan akan pengkerdilan bahkan pelarangan partai Masyumi dalam pentas perpolitikan nasional. Terbukti pada tahun 1960 partai Masyumi dinyatakan dilarang oleh 2

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.428-429. 3 Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2 (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), h.323. 4 Fluktuatif menurut KBBI (Kamus Besar bahasa IndonesiaI diartikan sebagai turun-naik atau adanya perubahan. KBBI Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Indonesia.

3

pemerintah karena beberapa hal, pertama; partai Masyumi bersikukuh mempertahankan bentuk demokrasi parlementer; kedua, banyaknya gagasan partai Masyumi yang secara terang-terangan bertentangan dengan keputusan presiden Soekarno; ketiga, beberapa tokoh dari partai Masyumi pun banyakyang dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).5 Dari faktor itulah yang mendorong dan meyakinkan presiden Soekarno untuk membubarkan partai Masyumi. Konsekuensi dari dibubarkannya partai Masyumi berpengaruh pada organisasi dan kekuatan-kekuatan lain yang memiliki hubungan dekat dengan partai Masyumi. Salah satunya adalah oganisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau yang sering dikenal dengan HMI terancam akan dibubarkan. Karena HMI dengan partai Masyumi memiliki hubungan yang sangat dekat secara intelektual mempunyai kaitan genealogis. Oleh karena itu, cacat politik partai Masyumi di mata Soekarno menjadikan HMI sebagai target berikutnya yang akan dibubarkan. Namun hal itu tidak sampai terjadi, karena Nahdhatul Ulama (NU) membantu untuk tidak dibubarkan pada saat itu dan perjuangan kader-kader HMI untuk mempertahankan organisasnya sangat antusias, hingga akhirnya organiasai HMI masih tetap berdiri hingga saat ini.6 Runtuhnya Orde Baru dan dimulainya Reformasi, menjadi langkah baru bagi tumbuhnya iklim demokrasi dan menjadi sebuah kesempatan besar bagi beberapa partai, khusunya partai Islam untuk terlibat dalam kegiatan politik di Indonesia. 5

Kehadiran

partai-partai

Islam

merupakan

babak

baru

bagi

B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia (Jakarta: Grafiti Pers, 1985),h.94. Majelis Nasional KORPS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, HMI dan KAHMI: Menyongsong Perubahan Menghadapi Perganitian Zaman (Jakarta: HMI, 1997), h. xxvii-xxxix 6

4

perkembangan politik Islam di Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa partapartai Islam memiliki kepentingan dalam upaya mencapai kekuasaan di pemerintahan. Setelah partai Masyumi resmi dibubarkan, para pendukung dan pengikut Partai Masyumi berinisiatif untuk mendirikan wadah baru, sebagai upaya untuk menyampaikan aspirasi politik mereka, dalam sebuah organisasi yang bernama Keluarga Bulan Bintang. Keluarga Bulan Bintang adalah organisasi politik yang sengaja dibentuk oleh para anggota partai Masyumi untuk melanjutkan cita-cita mereka. Semangat memperjuangkan dan mengaktualisasikan hukum Islam di Indonesia menjadi landasan bagi para pendukung dan pengikut partai Masyumi untuk terus bergerilya membesarkan Keluaraga Bulan Bintang di tengah arus pergerakan politik nasional. Konsistensi para anggota Keluarga Bulan Bintang untuk membesarkan organisasinya ini mendapat angin segar pada tahun 1968. Terlihat dari hasil muktamar I di Malang yang salah satu hasilnya adalah mendirikan partai baru yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Adapun ketua umum dari Parmusi diketuai oleh Mohammad Roem. Namun penguasa orde baru menolak adanya bekas tokoh partai Masyumi yang memimpin partai politik. Akhirnya jabatan sebagai ketua umum dipegang kembali oleh H. Djarnawi Hadikusumo sedangkan jabatan sebagai sekretaris umum dipegang oleh Drs. Lukman Harun dari Muhammadiyah. Tetapi, kepengurusan ini pun tidak berlangsung lama karena pada 17 Oktober 1970 dengan dukungan penguasa, partai itu dikomandani oleh Jailani Naro yang tak begitu jelas akar keterlibatannya dalam gerakan politik

5

Islam di masa lalu. Akhirnya kepemimpinan Parmusi diserahkan kepada Mintaredja, SH. Namun keberadaan Parmusi tidak dengan mudah mewujudkan cita-cita para anggota eks-Masyumi, sebab usai pemilihan umum 1971 yang diikuti oleh Sembilan Partai politik7 dan Golkar (walaupun mengikuti pemilu, Golkar tidak mau dirinya disebut sebagai partai politik). Pemerintah membuat kebijakan politik melalui fusi yaitu penyederhanaan kepartaian menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya. Fusi partai-partai NU, Parmusi, PSII dan Perti kemudian bergabung menjadi PPP pada 5 Januari 1973.8 Sejak saat itu hampir tidak ada partai yang sepenuhnya independen dan berdaulat. Setiap calon pimpinan sebuah partai memerlukan perizinan dan persetujuan dari penguasa untuk melaporkan kegiatan partai mereka, agat tidak terjadi intervensi kekuasaan, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung melalui operasi intelijen. Bahkan lebih jauh dari itu, setiap organisasi termasuk organisasi sosial kepemudaan, profesi, gerakan kampus bahkan sampai ke masjid-masjid tidak lepas dari pantauan intelijen. Pada Orde Baru ini pula, Soeharto melakukan rekayasa sosial dan politik yang efektif melalui Dwi Fungsi ABRI, TNI dan POLRI. Bukan saja kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga kekuatan sosial dan politik. TNI dan POLRI mendapat jatah kursi di DPR, MPR

dan 7

DPRD.

TNI

melalui

Kodam

(Komando

Daerah

Militer),

Sembilan partai politik itu adalah Partai Katolik Indonesia, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), NU (Nahdatul Ulama), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), Partai Kristen Indonesia, Murba (Partai Musyawarah Rakyat Banyak), PNI (Partai Nasional Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia). 8 Bambang Setyo, Simpul-simpul Perjuangan Islam di Indonesia: Sejarah dan Kebangkitan Partai Bulan Bintang(Bogor: Disampaikan dalam Semiloka Pengkaderan Partai Bulan Bintang, 2001), h. 13-14.

6

Kodim(Komando Distrik Militer) dan Koramil (Komando Rayon Militer) aktif memantau semua pergerakan politik, bahkan melakukan intervensi terhadap semua kegiatan itu, demi menjaga stabilitas nasional untuk kelangsungan pembangunan pemerintahan.9 Sejarah pergolakan dan perjuangan para anggota eks-Masyumi dalam mewujudkan satu wadah baru gerakan politik nasional pada akhirnya mendapat titik temu di akhir pemerintahan presiden Soeharto. Gagasan mendirikan kembali partai Masyumi kembali diperbincangkan dengan dibentuknya sebuah partai baru, awalnya partai baru ini ingin kembali diberi nama Masyumi akan tetapi setelah melewati musyawarah oleh para anggota eks-Masyumi dan pendukungnya, partai ini akhirnya diberi nama Partai Bulan Bintang dan resmi dideklarasikan pada 26 Juli 1988.10 Background historis yang melatar belakangi didirikannya Partai Bulan Bintang disemangati oleh keberadaan partai terbesar ke dua pada Pemilu 1955 yaitu partai Masyumi yang dibubarkan Orde Lama pada tahun 1960.Adapun dasar pergerakan Partai Bulan Bintang adalah Islamic Modernism serta keyakinan bahwa Islam adalah ajaran universal yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup mereka di dunia dan akhirat. Tetapi keadaan politik Partai Bulan Bintang dalam peta perpolitikan nasional, ternyata belum mampu mengikuti kegemilangan partai Masyumi

9

Yusril Ihza Mahendra, Kebijakan Orde Baru dan Islam, artikel diakses pada 03 April 2015 dari http://yusril.ihzamahendra.com/2008/01/31/kebijakan-orde-baru-terhadap-masyumi-danislam/ 10 http://www.antaranews.com/pemilu/berita/422121/profil-partai-bulan-bintang-pbb diakses pada 03 Juni 2014.

7

sebelumnya. Tercatat dalam pesta demokrasi Indonesia terhitung mulai tahun 1999, 2004, 2009 sampai tahun 2014. Keterlibatan Partai Bulan Bintang dalam setiap pemilihan umum telah menjadi bukti eksistensi partai Bulan Bintang dalam panggung politik nasional. Pada dasarnya hasil yang dicapai dalam setiap pemilihan umum oleh setiap partai politik dapat menjadi indikasi kebesaran suatu partai, demikian pun berlaku dalam menakar keberhasilan Partai Bulan Bintang. Tercatat pada pemilihan umum tahun 1999 Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.049.708 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi di DPR RI. Kemudian pada pemilihan umum tahun2004 Partai Bulan Bintang meraih 2.970.487 suara atau sekitar 2,62% dan mendapatkan 11 kursi di DPR. Selanjutnya pada pemilihan umum tahun2009 Partai Bulan Bintang mengalami penurunan angka dalam perolehan suara, Partai Bulan Bintang hanya mendapatkan suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7%. Dengan diberlakukannya sistem parlimentary threshold yakni 2,5% jumlah ambang batas minimal suatu partai dapat menempatkan wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, maka sebagai akibatnya Partai Bulan Bintang tidak bisa menempatkan wakilnya dalam susunan DPR RI. Namun demikian Partai Bulan Bintang masih memiliki sekitar 400 anggota DPRD baik ditingkat propinsi maupun kabupaten kota.11 Selanjutnya untuk menghadapi pemilihan umum tahun 2014, Partai Bulan Bintang menargetkan perolehan suara sebanyak 8%, namun demikian bukan hal

11

Bulan-bintang.org/partai/sejarah/singkat/ diakses pada 09 September 2014

8

yang mudah mengingat pada pemilu tahun 2009 Partai Bulan Bintang belum bisa mencapai target perolehan suara berdasarkan system parlimentary threshold. Seperti yang dilaporkan oleh salah satu stasiun swasta nasional bahwa Partai Bulan Bintang menunjukkan trend penurunan suara pada tiga kali keikutsertaan dalam pemilihan umum.12 Selain itu hasil survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menunjukkan informasi bahwasanya, jika pemilihan umum digelar tahun 2014 maka Partai Bulan Bintang hanya berada di peringkat ke-11 dengan perolehan 0,8% suara. Berdasarkan data dan analisa lembaga survey tersebut, maka para pengurus Partai Bulan Bintang mengurungkan niatnya untuk menetapkan target tinggi dalam perolehan suara.13 Berdasarkan sejarah panjang berdirinya Partai Bulan Bintang sampai pada fase penurunan perolehan suara pada setiap pemilihan umum, penulis melihat adanya sebuah ironi pada Partai Bulan Bintang. Sebuah partai yang embrionya berasal dari partai Masyumi yang eksistensinya terbilang besar dan sukses pada awal revolusi, tetapi kini Partai Bulan Bintang sebagai turunan dari partai Masyumi penulis lihat belum cukup mampu meneruskan estafet kebesaran dan keberhasilan partai Masyumi sebagai partai pendahulunya. Penulis menyimpulkan adanya beberapa faktor yang memengaruhi kemunduran Partai Bulan Bintang seperti, persaingan antar partai Islam, serta maraknya dominasi partai-partai nasional dalam pentas politik Indonesia. Yusril Ihza Mahendra juga mengeluhkan sikap pemilih yang doyan menerima sogokan dalam menentukan pilihan dalam bilik suara. Sementara itu partai-partai Islam 12

Liputan 6 petang SCTV, Jumat, 28Maret2014. Indonesia-baru.liputan6.com/read/2029505/pbb-targetkan-8-suara-pemilu-legislatif2014 diakses pada 15 Juli 2014. 13

9

termasuk Partai Bulan Bintang tidak memiliki cukup uang untuk mengelola media besar dan mendidik masyarakat.14 Melihat fenomena sekarang ini pilihan partai yang didukung oleh masyarakat Indonesia khusunya masyarakat muslim Indonesia sudah tidak berpedoman pada penamaan atau simbol-simbol Islam dalam sebuah partai politik, sehingga konsentrasi masyarakat muslim saat ini tidak lagi terpusat pada partai Islam saja. Selain itu hasil dari beberapa lembaga survey yang menunjukkan bahwa saat ini elektabilitas partai Islam mengalami penurunan yang cukup signifikan, ini berarti melemahnya daya saing partai Islam terhadap partai nasional. Tentu saja meredupnya elektabilitas partai-partai Islam dalam panggung politik nasional akan berdampak langsung pada Partai Bulan Bintang. Di samping elektabilitas partai Islam yang semakin menurun, masalah pengkaderan dalam tubuh Partai Bulan Bintang pun tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, juga dicarikan jalan keluar oleh para pengurus di dalamnya. Penulis melihat jika faktor-faktor yang menyebabkan kinerja Partai Bulan Bintang tidak segera diselesaikan maka potensi partai ini akan sulit bersaing dalam pentas politik Indonesia. Dari beberapa uraian serta analisa di atas maka penulis ingin mengetahui sejauh mana perkembangan Partai Bulan Bintang dalam percaturan politik nasional serta bagaimana pengaruh Masyumi terhadap eksistensi Partai Bulan Bintang saat ini.

14

Dwi Sulistyo, Dulu Masyumi Jaya, Partai Islam Sekarang ke Mana?, Artikel diakses pada 20 Februari 2015 dari http://jaringnews.com/kbr/pilar-demokrasi/49321/dulu-masyumi-jayapartai-islam-sekarang-ke-mana-

10

B.

Batasan dan Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat bahwa Partai Bulan Bintang adalah turunan atau partai penerus Masyumi yang sukses pada masa revolusi, namun kenyataan di lapangan Partai Bulan Bintang belum bisa melanjutkan kesuksesan Masyumi.

1. Batasan Masalah Terkait judul penulis yaitu “Latar Belakang Historis dan Pasang Surut Partai Bulan Bintang Dalam Pentas Politik Nasional” maka penulis membatasi masalahnya pada dua hal pokok, pertama; batasan temporal/tahun, yang dimulai pasca Reformasi. Dikarenakan tahun-tahun tersebut adalah saat dimana Partai Bulan Bintang mengalami pasang surut dalam peta politik nasional; kedua, adalah batasan tema. Tema ini hanya terfokus pada bagaimana pengaruh partai Masyumi terhadap pasang surutnya Partai Bulan Bintang. 2. Rumusan Masalah Adapunrumusan masalah pada studi ini adalah mengapa Partai Bulan Bintang belum mampu meneruskan kesuksesan partai Masyumi. Adapun sub pertanyaannya adalah sebagai berikut: a) Bagaimana sejarah Partai Bulan Bintang dan Partai Masyumi? b) Bagaimana Korelasi Partai Bulan Bintang Dengan Partai Masyumi? c) Faktor apa yang menyebabkan Partai Bulan Bintang Mengalami Pasang Surut?

11

C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu ingin menjawab pertanyaan bagaimana pasang surut Partai Bulan Bintang pada perpolitikan Indonesia Kemudian manfaat dari penulisan ini adalah ingin : 1. Mengetahui sejarah berdirinya Partai Masyumi dan Partai Bulan Bintang. 2. Menjelaskan korelasi Partai Bulan Bintang dengan Partai Masyumi. 3. Mengungkapkan faktor yang menjadi kendala Partai Bulan Bintang sehingga mengalami pasang surut.

D.

Metode Penelitian Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode sejarah dengan langkah-langkah: 1. Heuristik. Heuristik adalah tahap pertama dalam mengumpulkan sumber-sumber. Adapun pengumpulan sumber-sumber yang dilakukan penulis yaitu melalui metode library research, yakni mengunjungi beberapa tempat atau perpustakaan yaitu: Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Perpustakaan Utama Universitas Indonesia, Perpustakaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Perpustakaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Perpustakaan Pribadi milik Drs. Saidun Derani, M.A., Toko Buku Kwitang, Toko Buku Gramedia. 2. Kritik Sumber. Setelah mengumpulkan data-data, tahapan selanjutnya yaitu kritik sumber. Penulis berusaha membandingkan dan mengkritisi sumber-sumber yang telah penulis dapatkan, agar sumber yang di dapatkan relevan dengan judul. 3. Interpretasi.

12

Dalam tahapan selanjutnya penulis mencoba untuk menganalisa atau menafsirkan terhadap sumber-sumber yang diperoleh dari tahapan pengumpulan data dan kritik sumber. Sehingga dari proses itu penulis dapat memecahkan permasalahan tersebut. 4. Historiografi. Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian atau sebagai penulisan akhir, dimana penulisan akhir ini diperoleh melalui fakta-fakta atau sumbersumber yang dikumpulkan dan hasil dari pemikiran penulis. Serta memaparkan hasil dari penelitian sejarah secara sistematik yaitu pengumpulan sumber (Heuristik), kritik sumber, dan hasil interpretasi E.

Tinjauan Pustaka Penulis mencari beberapa referensi terkait bagaimana pengaruh partai Masyumi terhadap pasang surut Partai Bulan Bintang, baik dalam bentuk buku, dokumen, jurnal, Website resmi Partai Bulan Bintang, maupun hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi. Dari hasil pencarian tersebut, penulis belum menemukan pembahasan yang spesifik mengenai pengaruh partai Masyumi terhadap pasang surut Partai Bulan Bintang. Adapun yang menjadi rujukan penulisan ini yaitu, pertama tulisan Remy Madinier, Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral,yang diterbitkan oleh Mizan. Buku ini menguraikan kajian yang sangat kritis, utuh dan mendalam mengenai sepak terjang Partai Masyumi di kancah politik nasional. Ini berbeda dengan tulisan penulis yang lebih menitik beratkan kepada pengaruh Masyumi terhadap Partai Bulan Bintang. Kedua,buku Firdaus Efendi, Partai Bulan Bintang: Dari Muktamar membangun Tradisi Demokrasi, buku ini membahas mengenai sepak terjang

13

perjalanan Partai Bulan Bintang di pentas demokrasi.Berbeda dengan tulisan penulis yang lebih menitikberatkan kepada pasang surut Partai Bulan Bintang dalam politik nasional. Ketiga, buku Yudi Pramuko, Yusril Ihza Mahendra Sang Bintang Cemerlang: Perjuangan Menegakkan Sistem dan Akhlak Berpolitik, dan buku Firdaus Syam, Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik, buku ini membahas tentang sketsa perjalanan dan perjuangan hidup serta pemikiran politik Yusril Ihza Mahendra.Berbeda dengan tulisan penulis yang lebih menitik beratkan kepada Partai Bulan Bintang pada masa kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra. Keempat, buku Hasil Muktamar I, II, III Partai Bulan Bintang, yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Buku ini menjelaskan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Bulan Bintang. Studi lainnya adalah tulisan Bambang Setyo yang disampaikan dalam semiloka pengkaderan Partai Bulan Bintang, Simpul-simpul Perjuangan Islam di Indonesia: Sejarah Kebangkitan dan Kiprah Partai Bulan Bintang, buku ini membahas tentang gambaran sejarah partai Masyumi dan sejarah Partai Bulan Bintang. Artikel yang ditulis oleh Iradhat Taqwa Sahidi, Prospek Partai Islam Indonesia, artikel ini menguraikan tentang tolak ukur partai Islam dalam kontestasi politik. maka oleh penulis dijadikan sebagai perbandingan.

14

Dari tinjauan pustaka diatas, hanya memberikan gambaran kepada penulis mengenai sejarah Partai Masyumi, Sejarah Partai Bulan Bintang, Peran tokohtokoh Partai Masyumi dan Partai Bulan Bintang. Namun penulis belum menemukan pembahasan yang sesuai terkait judul penulis, oleh karena itu bukubuku diatas penulis jadikan sebagai bahan rujukan. F.

Sistematika Penulisan Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab dan didalamnya terdapat beberapa sub bab yang terdiri atas : BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Batasan dan Rumusan Masalah C. Tujuan dan Manfaat Penelitian D. Metode Penelitian E. Tinjauan Pustaka F. Sistematika Penulisan

BAB II

LATAR BELAKANG HISTORIS PARTAI BULAN BINTANG A. Sejarah Partai Bulan Bintang 1. Latar Belakang Berdirinya Partai Bulan Bintang 2. Tujuan Didirikannya Partai Bulan Bintang 3. Visi dan Misi 4. Para Pendiri Partai Bulan Bintang B. Sejarah Partai Masyumi 1. Latar Belakang Berdirinya Partai Masyumi 2. Perkembangan Partai Masyumi 3. Dibubarkannya Partai Masyumi

BAB III

KORELASI PARTAI BULAN BINTANG DENGAN PARTAI MASYUMI A. Perpolitikan Indonesia Pada Awal Perjuangan Partai Bulan

15

Bintang B. Peran Partai Bulan Bintang dalam Mewariskan Tradisi Partai Masyumi 1. Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan 2. Tradisi Politik BAB IV

PASANG SURUT PARTAI BULAN BINTANG DALAM PENTAS POLITIK NASIONAL A. Partai Bulan Bintang Pada Masa Kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra 1. Pengangkatan Yusril Ihza Mahendra menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang 2. Program Kerja Partai masa Yusril Ihza Mahendra 3. Partai Bulan Bintang pada Pemilu di Indonesia tahun 1999 dan 2004 B. Partai Bulan Bintang Pada Masa Kepemimpinan Malem Sambat Kaban 1. Malem Sambat Kaban menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang 2. Program Kerja partai masa Malem Sambat Kaban 3. Partai Bulan Bintang pada Pemilu di Indonesia tahun 2009 dan 2014 C. Pasang Surut Partai Bulan Bintang 1. Faktor Internal a) Tokoh b) Kaderisasi 2. Faktor Eksternal

a) Situasi Politik Nasional b) Arus Global BAB V PENUTUP D. Kesimpulan E. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB II LATAR BELAKANG HISTORIS PARTAI BULAN BINTANG A.

Sejarah Partai Bulan Bintang

1. Latar Belakang Berdirinya Partai Bulan Bintang Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai Islam di Indonesia yang mempunyai landasan dalam memperjuangkan ajaran-ajaran Islam yang berlaku Universal dan bersifatRahmat Li Al’Amin (Rahmat Bagi Sekalian Alam) sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an QS Al-Anbiyã’: 107 ‫وَمَآ أَ ْرسَلْنَـكَ إِّالَ رَحْمَةّلِلْعَـلَمِين‬ “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Universalisme ajaran Islam yang diusung oleh Partai Bulan Bintang yaitu tentang asas keadilan, kejujuran, kebenaran, pemihakan kepada kaum yang lemah dan tertindas, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia apapun agama yang mereka peluk.15 Ada beberapa Ormas Islam yang mendukung berdirinya Partai Bulan Bintang

diantaranya;

Dewan

Dakwah

Islamiyah

Indonesia

(DDII),

Muhammadiyah (diwakili Lembaga Hikmah), Ittihadul Mubalighin, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps Alumni HMI (KAHMI), Syarikat Islam (SI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Perti, Al Irsyad, Persatuan Islam (PERSIS), As-Syafiiyah, Badan Kerjasama Pondok Pesantren SeIndonesia (BKSPPI), Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Keluarga Besar PII (KB-PII), Serikat Tani 15

Yusril Ihza Mahendra, “Hanya Ada Satu Kata: Maju.” Artikel diakses pada 16 Desember 2014 dari http://yusril.ihzamahendra.com/2008/07/10/hanya-ada-satu-kata-maju/

18

19

Islam Indonesia (STII), Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (BAKOMUBIN), Lembaga Dakwah Kampus, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Forum Silaturahmi Habaib, Ulama, Mubaligh dan Tokoh Masyarakat, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI).16 Partai Bulan Bintang yang didirikan oleh Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan dimasa reformasi, merupakan penerus partai Masyumi yang pernah jaya dimasa awal revolusi. Partai Bulan Bintang dikatakan sebagai penerus partai Masyumi karena pada tahun 1989 keluarga besar Partai Bulan Bintang membentuk Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), forum ini berfungsi sebagai wadah silaturahmi tokoh Islam yang kebanyakan adalah para simpatisan partai Masyumi. Sejalan dengan masa Orde Baru yang penguasanya cenderung anti politik Islam, dimana pada masa ini keinginan untuk mendirikan partai Islam pun dipendam, yang pada akhirnya angin reformasi berhembus semakin kuat, maka FUI bertekad untuk mendirikan sebuah partai Islam.17 Setelah beberapa kali melakukan pertemuan tim partai ataupun komisi politik BKUI18 menyepakati masalah prinsip yang akan diajukan dalam anggaran dasar yaitu nama Partai Bulan Bintang dan kesepakatan ini pun langsung dilakukan ikrar penandatanganan berdirinya Partai Bulan Bintang. Semula ada

16

Yudi Pramuko, Yusril Ihza Mahendra Sang Bintang Cemerlang: Perjuangan Menegakkan Sistem dan Akhlak Berpolitik, (Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000), h. 68-69. 17 Neneng Komariah, Peran Yusril Ihza Mahendra Dalam Partai Bulan Bintang Di Indonesia Pada Tahun 1998-2009 (Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 34-35. 18 BKUI adalah Badan Koordinasi Umat Islam yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1998. Terbentuknya BKUI atas kerja keras FUI yang merangkul ormas Islam yang bertaraf nasional untuk mencapai tujuan yang besar secara bersama-sama.

20

keinginan yang kuat untuk membentuk nama partai yaitu Partai Politik Islam Masyumi karena nama ini sudah melegendaris, namun setelah dipertimbangkan kembali mengingat integritas pribadi tokoh-tokoh Masyumi pada masa lalu, dikawatirkan jika memakai nama itu lagi kalau tidak dapat memikulnya justru akan mencoreng nama baik partai Masyumi. Maka dipilihlah nama Partai Bulan Bintang.19 Akhirnya pada 17 Juli 1998 sejumlah ormas Islam dan mantan aktivis Masyumi berkumpul di halaman Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berkumpulnya mereka tidak lain adalah untuk mendeklarasikan berdirinya Partai Bulan Bintang.20 Dengan dukungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia beserta ormas Islam pendukung Masyumi akhirnya partai ini memilih Yusril Ihza Mahendra sebagai pemimpin partai politik yang diharapkan bisa tampil sebagai tokoh muda yang mengemban nilai dan cita-cita partai Masyumi.

2. Tujuan Didirikannya Partai Bulan Bintang Bagi partai yang berasaskan Islam, tujuan partai Islam sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan partai politik pada umumnya, yaitu untuk memperoleh kekuasaan maupun kedudukan politik serta tegaknya pemerintahan negara yang mengedepankan aspek kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun secara khusus tujuan didirikannya Partai Bulan Bintang adalah untuk membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia,

19

Setyo, Simpul-simpul Perjuangan Islam di Indonesia, h. 20. http://www.antaranews.com/pemilu/berita/422121/profil-partai-bulan-bintang-pbb diakses pada 03 Juni 2014. 20

21

tanpa membedakan asal usul keturunan (rasisme), agama, maupun golongan sesuai prinsip Islam sebagai Rahmatan Li Al’Amin.21 Inipun tertuang dalam hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, adil dan makmur yang diridhai Allah swt. Adapun tujuan umum didirikannya Partai Bulan Bintang yaitu untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).22

3. Visi dan MisiPartai Bulan Bintang Pada dasarnya, kemunculan partai-partai Islam di era Reformasi adalah bagian dari perjalanan politik demi mewujudkan cita-cita politik Islam. Karakteristik yang diperlihatkan oleh partai-partai Islam memberikan pemahaman bahwa tujuan politik adalah terciptanya kepentingan umat Islam. Partai-partai ideologis Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), mendasarkan orientasi perjuangannya demi tegaknya aspirasi politik Islam. Perjuangannya tersebut

21

Yudi Pramuko, Yusril Ihza Mahendra Sang Bintang Cemerlang Perjuangan Menegakkan System dan Akhlak Berpolitik, (Jakarta: Putera Berdikari Bangsa, 2000), h. 69. 22 Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang, Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang (Jakarta: DPP PBB, 2000), h. 25-26.

22

dalam

rangka

untuk

menciptakan

pemerintahan

yang

mengakomodasi

kepentingan umat Islam maupun masyarakat pada umumnya.23 Untuk itu sangat diperlukan sebuah Visi dan Misi dari sebuah partai, adapun Visi dari Partai Bulan Bintang yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Sedangkan Misi dari Partai Bulan Bintang adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa, maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.24 Dengan demikian, Partai Bulan Bintang menawarkan sebuah platform perjuangan yang mengkombinasikan dan mengintegrasikan antara keislaman dan keindonesiaan. Upaya membumikan ajaran Islam dalam konteks kehidupan dalam pengertian luas, diwujudkan dengan upaya politiknya yang demikian gigih untuk memperjuangkan syariat Islam di dalam amandemen konstitusi.25

4. Para Pendiri Partai Bulan Bintang Berdirinya Partai Bulan Bintang tentu saja karena adanya orang-orang hebat yang mempunyai semangat keislaman yang tinggi, dimana mereka ingin

23

Carman Ansari E.A.R Latief, Partai Islam dan Pemilu Presiden 2009: Faktor-Faktor Yang Mendasari Partai-Partai Islam Mendukung SBY-Boediono, (Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 14. 24

Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang, Khittah Perjuangan Partai, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 118. 25 Firdaus Syam, Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup Pemikiran dan Tindakan Politik, (Jakarta: PT Dyatama Milenia, 2004), Cet. 1, h. 53.

23

memperjuangkan Partai Bulan Bintang agar bisa berdiri dan eksis dalam perpolitikan Indonesia. Adapun para pendiri Partai Bulan Bintang yaitu:26 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH 2. Dr. Anwar Harjono, SH 3. H. Hartono Mardjono, SH 4. H. Malem Sambat Kaban, SE, M. Si 5. Drs. H. Anwar Sanusi 6. Drs. H. M. Cholil Badawi 7. Eggi Sudjana, SH. M. Si 8. Abdurrahman Tardjo, SH 9. Masroer Anhar 10. Drs. Inting Chomsin 11. H. Sumargono (Alm) 12. Mohamad Soleiman (Alm) 13. Anwar Shaleh 14. H. Zainoedin Steind Gumay 15. M. Suaib Didu 16. Arifin Agule 17. Muhammad Nur 18. Ahmad Said Alamudi 19. H. Fakhri Hamka 20. Mohammad Yasin Ardhy 26

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), Daftar Para Pendiri Partai Bulan Bintang, (Jakarta: PBB, 1999).

24

21. Drs. Mukhsin MK 22. Oo Cholis Rohendi 23. Muhammad Abduh Djauhari 24. Abdul Qodir Djaelani 25. Abdurahman Saleh 26. H. A. Kholil Ridwan 27. Drs. M. Yamin Amna, MA 28. Yanda Zaihifni Ishak 29. Qohiruddin 30. Jamaluddin Karim 31. Ramlan Mardjoned 32. Drs. M. A. Salam AS 33. Syarief Husein Alaydrus 34. Bambang Setyo S 35. Hamdan Zoelva, SH 36. M. Rachmat Mihardja 37. Abdul Qadir Lamanelle 38. Ir. Darmansyah 39. Imam Muhtadin 40. TM. Luthfi Yazid 41. Agus Dwi Warsono, SH 42. Drs. Sahar L. Hassan 43. Amiruddin Said, M. Sc

25

44. Ahmad Muzani 45. H. A. Timur Djaelani, MA 46. Badruzzaman Busyairi 47. Dra. A. Nurul Djannah 48. Ir. M. Nizzar Dahlan 49. Drs. Saleh Muhammad 50. Ir. Albar Azier 51. KH. TB. Hasan Basri 52. Achmad Djauhari 53. H. M. Fathoni Karim. B. Sejarah Partai Masyumi 1. Latar Belakang Berdirinya Partai Masyumi Masyumi pertama kali dibentuk oleh Jepang pada 24 Oktober 1943 M sebagai organisasi besar muslim yang didalamnya semua organisasi Islam tergabung

menjadi

satu,

terdiri

dari

organisasi

masyarakat

(ormas)

Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Umat Islam dan Perserikatan Umat Islam. Ketua Masyumi yang pertama adalah K.H. Hasyim Asy’ari dan wakilnya K.H. Wahab Hasbullah. Namun organisasi Masyumi ini tidak bertahan lama dikuasai oleh Jepang, karena ternyata Jepang memiliki tujuan yang buruk, yaitu ingin me-Nippon kan bangsa Indonesia melalui organisasi Masyumi. Tujuan buruk Jepang itu akhirnya berhasil dilawan oleh muslim Indonesia dengan keras (yaitu perlawanan yang diperlihatkan oleh ulama-ulama secara individual) maupun dengan lunak (perlawanan dimotori oleh pemimpin-pemimpin

26

muslim melalui organisasi-organisasi). Dipihak lain Jepang juga menyadari bahwa muslim Indonesia beserta ulamanya bukanlah sesuatu yang mudah dibentuk atau diarahkan. Hingga pada akhirnya Jepang menyerah dan mengaku kalah.27 Didirikannya Masyumi sebagai sebuah partai karena umat Islam belum merasa puas terhadap organisasi Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). MIAI ini hanya bertujuan untuk mempersatukan umat Islam dan menganjurkan agar tiaptiap golongan umat Islam menghormati golongan lain. karena MIAI hanya sebuah organisasi yang tidak berpolitik sedangkan saat itu kegiatan politik sangat diperlukan untuk mengatur negara yang sudah merdeka, akhirnya MIAI pun digantikan oleh Masyumi.28 Jika sebelumnya umat Islam berjuang dengan tema ijtihad dimana para masyarakat muslim ingin merebut kembali bangsa Indonesia yang dikuasai Jepang dengan melakukan perlawanan, kini perhatian umat Islam setelah itu adalah memperjuangkan masalah sosial-politik.Berdirinya Masyumi sebagai sebuah partai berawal dari keresahan para tokoh muslim modernis pada sebuah pemerintahan yang pada saat itu Islam-politik kurang banyak terwakili dalam lembaga-lembaga kenegaraan. Mereka ingin adanya sebuah pengakuan atas identitas Islam bangsa Indonesia dan mereka juga berharap dirinya dianggap mewakili nurani agama sesama warga bangsa. Dari situlah para tokoh Islam modernis membuat sebuah

27

Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

h. 40-44. 28

Umar Hubeis dan Bey Arifin, Ummat Islam Indonesia dan Madzhab (Surabaya: Salim Naban, 1956), h. 9-11.

27

gerakan atau organisasi yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) pada 2 Oktober 1945 M. GPII bertujuan untuk berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia serta menyiarkan ajaran Islam. Hingga pada 3 November 1945 M pemerintah mengeluarkan Maklumat yang berisi tentang pemberian hak kepada masyarakat Indonesia untuk mendirikan

partai-partai

politik,

dalam

rangka

untuk

mempertahankan

kemerdekaan Indonesia. Pemerintah merasa perlu adanya satu partai politik untuk melanjutkan perjuangan Islam dalam alam kemerdekaan.29 “Pemerintah menyukai timbulnya parta-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Diharapkan bahwa partaipartai telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan umum pada bulan Januari 1946.” Untuk tujuan itulah, akhirnya kesadaran untuk mengisi kemerdekaan pun muncul dari tokokh-tokoh Islam. Partai Masyumi dibentuk pada Muktamar di gedung Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, pada 7-8 November 1945 M. Yang dipimpin oleh suatu Dewan Pimpinan Pusat yaitu Dr. Soekiman, Mohammad Natsir, Mr. Kasman Singodimejo, Mr. Mohammad Roem, dan K.H. A. Wahid Hasyim. Dalam Muktamar tersebut, telah diputuskan bahwa partai Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Dan akhirnya partai Masyumi pun resmi menjadi partai politik dan Ketua Umum partai Masyumi yang pertama adalah Dr. Soekiman.30

29

Maklumat itu adalah Maklumat Wakil Presiden Indonesia (Moh.Hatta) No. X tanggal 3 November 1945. Bambang Setyo, Simpul-Simpul Perjuangan Islam di Indonesia: Sejarah Kebangkitan dan Kiprah Partai Bulan Bintang, h.4. 30 M. Isa Anshary. “Perjuangan Masjumi.” Suara Partai Masjumi, Desember 1951.

28

2. Perkembangan Partai Masyumi Pada awal berdirinya partai Masyumi hanya ada empat organisasi yang mendukungnya yaitu Muhammadiyah, NU, Persatuan Umat Islam dan Perserikatan Umat Islam. Namun dalam perkembangannya, hampir semua organisasi Islam bergabung menjadi anggota partai Masyumi. Sebagai partai politik Islam terbesar, partai Masyumi memiliki ciri khas tersendiri yaitu organisasi politik yang mampu merumuskan citra Islam dan cita-cita kebangsaan secara modern bagi umat Islam secara keseluruhan. Dalam wadahnya partai Masyumi berhasil menghimpun kekuatan politik umat Islam-Indonesia dibawah satu pimpinan.31 Selain itu, kiprah dan perjuangan partai Masyumi tidak bisa lepas dari peran Mohammad Natsir, kiprah politiknya semakin sukses ketika tampil menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945-1946. Kemudian pada tahun 1948 Mohammad Natsir ditunjuk sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia. Prestasi Mohammad Natsir pun terekam dalam sejarah. Ketika status Indonesia menjadi negara Serikat sebagai produk dari Konferensi Meja Bundar (KMB) melalui sidang RIS tahun 1950 Natsir tampil mengemukakan pendapat yang kemudian dikenal dengan Mosi Integral Natsir32, implikasi dari mosi itu

31

Noor Ishak, Pergerakan Partai Masyumi di Indonesia 1945-1960 (Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 43-44 32 Adapun isi Mosi Integral Natsir adalah “Menganjurkan kepada pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang hangat, yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik di waktu yang akhir-akhir ini, dengan cara integral dan program yang tertentu. Sekarang ini seluruh wakil rakyat Negara bagian manapun semuanya menghendaki terwujudnya Negara kesatuan, dalam hal ini tidak ada Negara bagian yang satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya, semuanya sama dari yang lain, marilah Negara kesatuan kita dirikan bersama dengan cara semua Negara bagian termasuk juga Negara RI Jogja dilikuidasi sama sekali dan marilah atas dasar hak yang sama mosi integral ini sebelum dibicarakan dalam parlemen diperiksa oleh presiden dan

29

menjadikan Indonesia yang sudah terpecah menjadi 17 negara bagian kini dapat bersatu kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas jasa inilah Mohammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri RI oleh Presiden Ir. Soekarno.33

3. Dibubarkannya Partai Masyumi Pasca kemerdekaan Indonesia merupakan catatan yang kelam bagi umat Islam, terutama bagi para kader-kader partai Masyumi, karena pada saat itu partai Masyumi sebagai partai politik Islam yang benar-benar memperjuangkan syariat Islam peran politiknya dipinggirkan/dimarginalkan, baik pada saat Orde Lama maupun pada saat Orde Baru. Terlihat pada Orde Lama, dengan cover demokrasi terpimpin, Masyumi dibungkam dan demokrasi pun dibunuh. Tidak jauh berbeda dengan Orde Lama, pada masa Orde Baru dengan cover demokrasi pancasila, Masyumi tidak boleh direhabilitasi dan demokrasi pun dihilangkan.34 Partai Masyumi pun dibubarkan pada 17 Agustus 1960 berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 200 Tahun 1960 pada 17 Agustus 1960 yang berisi: “Membubarkan Partai Politik Masyumi, termasuk bagianbagian/tjabang-tjabang/ranting-rantingnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia”.35

menteri, dan parlemen secara aklamasi menyetujuinya”. Dzulfikriddin, Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia (Bandung: Mizan, 2010), h. 78. 33 Mas’oed Abidin, Gagasan dan Gerak Dakwah Natsir (Yogyakarta: Gre Publishing, 2012), h. 4-5. 34 Pedoman Pengaderan dan Pedoman Dasar Badan Pengelola Pengaderan (BP2P-PBB) (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, 2005), h. 8. 35 Yayasan Pembangunan Ummat, Fakta Dokumentasi, (Jakarta: 1982), h. 6.

30

Dibubarkannya Partai Masyumi karena keterlibatan para pemimpin partai Masyumi terhadap pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Republik Persatuan Indonesia. Pimpinan partai Masyumi harus menyatakan partainya bubar dan harus segera melaporkan kepada Presiden. Jika tidak, maka partai Masyumi akan diumumkan sebagai partai terlarang.36 Kondisi partai Masyumi terus menerus dihadapkan pada peristiwa yang membawanya pada situasi yang genting. Peristiwa tersebut seperti pertama, pada masa awal Demokrasi Terpimpin tahun 1957 hubungan partai Masyumi dengan Presiden

Soekarno

menjadi

renggang

dikarenakan

bertentangan

secara

konfrontatif. Salah satu contoh peristiwa yang terjadi yaitu pada saat Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin yang dianggap sebagai pelanggaran. Akhirnya presiden Soekarno pun mendapat protes dari Mohammad Natsir atas kebijakan dan konsep tersebut. Tetapi kritik Mohammad Natsir ditanggapi dengan teror-teror.37 Inilah yang memicu terjadinya konflik antara partai Masyumi dengan Presiden Soekarno. Tidak hanya itu, ada konflik lain yang juga disebabkan oleh beberapa hal: 1. Masalah kedudukan dan kekuasaan dalam pemerintahan. Kedudukan dan kekuasaan partai Masyumi dalam pemerintahan sangat besar pada masa Demokrasi Parlementer, sementara pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno sangat keciI. Mengingat kedudukan seperti itu, maka Presiden Soekarno ingin merebut kedudukan itu, dan terlibat secara langsung dalam pemerintahan. 2. Adanya perbedaan yang prinsipil mengenai demokrasi. Presiden Soekarno menginginkan demokrasi terpimpin sedangkan partai Masyumi menolak dan menentang demokrasi terpimpin.

36

Deliar Noer, “Partai Islam di Pentas Nasional”, h.386. Lukman Hakim, M. Natsir di Panggung Sejarah Republik, (Jakarta: Republika, 2008),

37

h. 6-7.

31

3. Adanya perbedaan ideologi. Presiden Soekarno menggalang kerjasama dengan PKI yang berhaluan komunis.38 Kedua, peristiwa yang menyedihkan ketika Presiden Soekarno terpengaruh oleh kekuasaan, Presiden Soekarno hanya membenarkan dan mengizinkan adanya partai yang sejalan dengan misinya, sehingga partai Masyumi dan PSI dibubarkan.39 Ada beberapa faktor yang menyebabkan presiden Soekarno membubarkan partai Masyumi. 1. Presiden Soekarno ingin merealisasikan pemikiran dan obsesinya yang sudah lama terkubur, terutama mengenai partai politik, demokrasi dan revolusi. 2. Adanya konflik yang berkepanjangan antara presdien Soekarno dengan partai Masyumi. Konflik itu mulai muncul ketika Perdana Menteri Mohammad Natsir menolak usul presiden Soekarno tentang cara penyelesaian Irian Barat. Selain itu, Mohammad Natsir juga mengingatkan Presiden Soekarno supaya jangan mencampuri urusan pemerintah dan kalau presiden Soekarno terusterusan mencampuri kebijaksanaan pemerintah maka perdana menteri bisa menangkapnya. Kasus ini menimbulkan dendam pribadi Presiden Soekarno kepada Mohammad Natsir. Selain dendam pribadi, Presiden Soekarno juga menyimpan dendam sejarah kepada Partai Masyumi. Partai Masyumi seringkali mengkritisi dan menentang gagasan dan kebijaksanaan presiden Soekarno. Adanya penentangan dan perlawanan partai Masyumi yang tidak putus-putusnya kepada presiden Soekamo yang semakin mendorong dan meyakinkan presiden Soekarno untuk membubarkan partai Masyumi. 3. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan melestarikan kekuasaannya. Presiden Soekamo khawatir kalau partai Masyumi tetap dibiarkan hidup, maka akan mengancam kekuasaannya, dan menghambat jalannya Demokrasi Terpimpin. Dan akhirnya presiden Soekarno memerintahkan pembubaran partai Masyumi pada tanggal 17 Agustus 1960.40 Dibubarkannya partai Masyumi merupakan sejarah yang sangat kelam bagi para kader Masyumi, karena tidak hanya dijadikan partai terlarang, namun

38

Ibid.,h. 369. Deliar Noer, Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa, (Bandung: Mizan, 2001), h. 110. 40 Sejarahanda.blogspot.com/2012/09/sejarah-partai-masyumi.html# diakses pada 07 Februari 2014. 39

32

tokoh-tokohnya pun banyak yang dijebloskan kedalam penjara tanpa proses pengadilan.

BAB III KORELASI PARTAI BULAN BINTANG DENGAN PARTAI MASYUMI

A.

Perpolitikan Indonesia Pada Awal Perjuangan Partai Bulan Bintang. Situasi politik di Indonesia pada pasca Reformasi diwarnai euforia masyarakat akan kebebasan berpendapat dan kebebasan mengartikulasikan kepentingan yang telah lama terkubur oleh rezim Orde Baru. Situasi politik zaman Orde Baru yang sangat mengekang tidak memungkinkan masyarakat untuk bebas berpendapat atau mengkritik suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sekalipun. Saat itu, rezim Orde Barumenghapus kegiatan politik massa. Dengan dilakukannya penghapusan kegiatan politik massa tersebut oleh penguasa maka masyarakat ditekan sebisa mungkin untuk tidak bersuara menentang penguasa atau melakukan kegiatan politik yang bertentangan dengan kepentingan penguasa. Tidak hanya itu, Malem Sambat Kaban (MS. Kaban) dalam sambutannya mengungkapkan kokohnya Soeharto di puncak kekuasaan juga memarginalkan gerakan umat Islam. Berbagai kebijakan yang mengatasnamakan agama semakin dikebiri dengan alasan menjaga stabilitas, semua yang berbau Islam ditekan. Bahkan Mohammad Natsir mengungkapkan kejengkelannya dengan mengatakan: “Mereka memperlakukan kami (politisi muslim) bagai kucing-kucing kurap”.41 Lembaga pers pun tidak luput dari pengaturan yang otoriter oleh Rezim Orde Baru. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan Surat Izin Usaha Penerbitan

41

Firdaus Efendi, Partai Bulan Bintang: Dari Muktamar Membangun Tradisi Demokrasi,(Jakarta: Nuansa Madani, 2005), h. 39.

31

32

Pers (SIUPP) yang wajib dimiliki oleh semua lembaga penerbitan pers di Indonesia. Dalam memuat isi berita pun, pemerintah mengatur supaya tidak ada berita atau opini yang isinya menghujat atau mengkritik pemerintah dengan kata lain, Rezim Orde Baru sangat anti terhadap segala macam kritik walaupun sebenarnya kritik itu ditujukan untuk sebuah perbaikan di pemerintahan. Akibatnya, pers yang seharusnya menjadi penampung aspirasi dan opini dari masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Konsentrasi untuk mendapatkan keuntungan besar dan kesejahteraan materi dari bisnis pers menjadi semacam eskapisme42 bagi wartawan. Karena dalam situasi yang mengekang, sulit bagi wartawan untuk bisa mengeksplorasi kemampuan jurnalistiknya. Apalagi dengan adanya “hantu” pencabutan lisensi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Izin SIUPP benar-benar seperti nyawa bagi pers, dan pemerintah adalah malaikat yang siap mencabut nyawa itu setiap waktu. Pencabutan SIUPP menjadi momok yang menakutkan bagi pers. Terlebih lagisaat itu sangat sulit untuk memeroleh SIUPP. Kriteria untuk mendapatkan SIUPP tidak jelas dan menjadi rahasia umum, kalangan yang dekat dengan kekuasaan saja lah yang bisa mendapatkan SIUPP. Sehingga muncul dugaan SIUPP sengaja dijadikan alat untuk menyeleksi kepemilikan pers. Selain itu, ketika pemerintah (Departemen Penerangan), pada akhir 1980-an, memutuskan untuk tidak lagi menerbitkan SIUPP baru, selembar kertas perizinan itu nilainya menjadi amat mahal untuk diperjualbelikan. Melalui sistem lisensi ini lah negara (pemerintah) menguasai ruang publik, bukan saja

42

Eskapisme diartikan sebagai kehendak atau kecenderungan menghindar dari kenyataan dengan mencari hiburan dan ketentraman di dalam khayal atau situasi rekaan.

33

media massa harus mendapat ijin agar terbit, rapat-rapat dan pertemuan publik lebih dari lima orang juga harus mendapat ijin.43 Kehidupan politik yang sangat mengekang pada masa Rezim Orde Baru akhirnya mendapatkan kecaman yang keras dari berbagai kalangan terutama dari kalangan mahasiswa dan cendekiawan. Sistem otoriter Orde Baru kini mendapatkan kecaman dari mahasiswa yang menginginkan Presiden Soeharto turun dari jabatannya yang telah diduduki selama 32 tahun. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia waktu itu menjadi faktor utama yang menuntut suksesi kepemimipinan Soeharto. Berbagai kerusuhan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sebagai bentuk penentangan terhadap rezim Orde Baru. seperti, di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para Mahasiswa. Para mahasiswa dan cendekiawan menilai suksesi kepemimipinan Soeharto sangat diperlukan untuk mengatasi krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia saat itu. Perubahan dalam kehidupan politik menjadi prioritas utama yang dituntut saat itu. Para cendekiawan mencetuskan tuntutan mereka dalam agenda Reformasi yang berisi “adili Soeharto”, penghapusan dwifungsi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya, menciptakan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perubahan yang dilakukan di bidang politik yaitu dibebaskannya hak kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kritikan kepada pemerintah. Perubahan yang paling signifikkan dalam bidang

43

David T. Hill, Pers Dimasa Orde Baru, Terj. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 40-42 .

34

politik adalah tentang kebijakan mengenai partai politik yang diberikan kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya terutama pemilu.44 Atas

desakan

itulah,

akhirnya

Presiden

Soeharto

lengser

dari

kekuasaannya pada 21 Mei 1998 dan jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie. Pada masa jabatan B.J. Habibie sebagai Presiden terdapat tuntutan dalam konteks kepartaian agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendirikan partai. Partai politik memiliki hubungan dengan sistem sosial dimana diberikan ruang untuk memainkan berbagai fungsinya. Salah satu fungsi partai politik yaitu fungsi Input. Dimana fungsi Input itu dimaksud sebagai sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekutmen politik dan artikulasi kepentingan. Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu fungsinya adalah sarana komunikasi politik. Informasi dari sebuah negara bersifat dua arah, yaitu berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam hal ini, partai sebagai jembatan antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah.Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik mempunyai peranan yang besar. Seperti yang kita ketahui negara demokratis, Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, pastilah diusung oleh suatu partai politik. Oleh sebab itu tidak bisa dipungkiri jika Presiden dalam menjalankan pemerintahannya sedikit atau banyak tentu dipengaruhi oleh kebijakan partai politik yang mengusungnya, karena dalamhal ini eksekutif merupakan implementasi dari partai politik yang mengusungnya. 44

Max Lane, Bangsa Yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto, Terj. (Jakarta: Reform Institute, 2007), h. 155-165.

35

Di Indonesia sendiri, seperti yang tertuang dalam UUD tahun 1945 pasal 5 ayat 1, diatur bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” dan dalam pasal 20 ayat 4 disebutkan “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Oleh karena itu, hal inilah yang secaratidak langsung membuat partai politik dapat mempengaruhi proses pembuatanundangundang atau kebijakan melalui badan eksekutif. Tidak hanya itu, melalui badan legislatif pun partai politik juga dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan, karena pada dasarnya orang-orang yang duduk di parlemen juga diusung oleh partai politik. Hal ini tertuang dalam UUD tahun 1945 amandemen pertama, pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentk undang-undang”. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa proses pembuatan UU atau kebijakan dikuasai penuh oleh DPR yang mana didalamnya adalah partai politik.45 Negara Indonesia yang dipimpin oleh B.J. Habibie mengeluarkan UU No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.46 Keputusan itu mendatangkan relaksasi politik bagi masyarakat. Peran tokoh-tokoh politik yang tergabung dalam berbagai organisasi kembali melakukan perjuangannya untuk mendirikan partai baru, khususnya partai Islam. Karena pada rezim Orde Baru pemerintah cenderung anti politik Islam akhirnya bisa terealisasikan.

45

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik(Jakarta: Grasindo, 2009), h. 39-40. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 449.

46

yang

36

Dalam hal ini, Partai Bulan Bintang secara resmi dideklarasikan pada 17 Juli 1998 oleh para tokoh eks-Masyumi serta simpatisan dan para ormas Islam. Pendirian Partai Bulan Bintang pun sesuai dengan UU No.2 Tahun 1999 tentang kebebasan mendirikan Partai Politik pada Bab II. Secara terperinci mengenai syarat-syarat pembentukan partai politik dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2; dan Pasal 3 dan 4 ayat 1, 2, dan 3.47 Akhirnya setelah melewati berbagaimacam hambatan, Partai Bulan Bintang berhasil menjadi bagian dari partai politik di Indonesia. Para tokoh Partai Bulan Bintang menjadikan partai ini sebagai salah satu alat perjuangan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Awal perjuangan politik Partai Bulan Bintang di mulai pada kali pertama pemilu tahun 1999, dimana Partai Bulan Bintang melakukan konsolidasi sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilihan Umum yang dipercepat, maka digelarlah Musyawarah Kerja Nasional I di Jakarta pada 25-28 Februari 1999. Sejak dideklarasikan hingga Mukernas I berlangsung kurang lebih selama 6 bulan. Partai Bulan Bintang sudah berdiri di 27 propinsi dan memiliki 318 Cabang di seluruh daerah tingkat II di tanah air. Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) diselenggarakan

bersama

cabang-cabang

Partai

Bulan

Bintang

sebagai

pertimbangan untuk konsolidasi partai dan persiapan menghadapi pemilihan umum tahun 1999 yang tinggal beberapa bulan lagi. Dalam Mukernas tersebut, membahas program umum mengenai perjuangan 47

partai

(termasuk

kesiapan

mengikuti

pemilihan

umum),

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UU_NO_2_1999_parpol _ok.pdf diakses pada 03 April 2015.

37

pengembangan organisasi, pernyataan politik, anggaran dasar/rumah tangga, dan tafsir asas. Dalam berbagai kesempatan, baik pada deklarasi partai di daerahdaerah maupun pada masa kampanye pemilihan umum, Partai Bulan Bintang selalu menekankan perjuangan untuk memperbaiki sistem, menegakkan supremasi hukum dan perlunya amandemen UUD 1945 yang selama ini disakralkan seperti kitab suci, dapat diterima oleh kekuatan politik lain.48 Pada pemilu 1999 Partai Bulan Bintang berhasil meraih suara diatas Threshold492% yaitu 2.049.70850 dan berdasarkan hasil presentase perolehan suara tersebut Partai Bulan Bintang menempatkan 13 kadernya di DPR RI. Selain itu, Partai Bulan Bintang juga mendapat kepercayaan menjabat salah satu menteri yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada kabinet Persatuan Nasional. Namun menurut analisis dalam Muktamar Partai Bulan Bintang, pada pemilu 1999 belum mampu mengkoordinasi seluruh potensi intern seperti ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk menganalisis keputusan dalam program dan kegiatan partai. Selain itu Partai Bulan Bintang belum mampu me-manage konflik dalam tubuh partainya sendiri. 51 Pada pemilu tahun 2004 Partai Bulan Bintang meraih 2.970.708 suara dan hanya mendapat 11 kursi di DPR. Perolehan dalam pemilu tahun 2004 ini kurang dari batas minimal Electoral Threshold 3% sehingga tidak bisa mengikuti pemilu tahun 2009. Akan tetapi, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara 48

Setyo, Simpul-simpul Perjuangan Islam di Indonesia, h. 24-25. Threshold adalah batas minimal presentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi di daerah pemilihan. 50 http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999 diakses pada 29 Maret 2015. 51 Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang, Program Penyuksesan Pemilu dan Sidang Umum MPR 2004 (Jakarta: DPP PBB, 2000), h. 98-99. 49

38

langsung untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 2004, Partai Bulan Bintang bersama partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berhasil memenangkan pemilihan pada tahap pertama dan tahap kedua. Sehingga pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kala terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009. Dalam kabinet Indonesia bersatu Partai Bulan Bintang berhasil menempatkan 3 orang kadernya yaitu Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Sekretaris Negara, Malem Sambat Kaban sebagai Menteri Kehutanan, dan Abdurrahman Saleh sebagai Jaksa Agung.52

B.

Peran Partai Bulan Bintang Dalam Mewariskan Tradisi Masyumi Hubungan Masyumi dengan Partai Bulan Bintang sudah melekat sejak awal berdirinya Partai Bulan Bintang. Selain itu juga, Partai Bulan Bintang mewarisi kebesaran Masyumi dengan seluruh tradisi yang melingkupinya. Partai Bulan Bintang didirikan sebagaimana Masyumi pertama kali karena adanya dukungan dari puluhan Ormas Islam. Lambang partai yang menampilkan Bulan dan Bintang memang telah merujuk pada historis partai, sebagai metamorfosa partai Masyumi baru. Terpilihnya lambang Bulan Bintang merupakan strategi keluarga eks-Masyumi dalam memainkan peranan politiknya di era Reformasi. Karena dengan ditetapkannya lambang Bulan Bintang itu sama saja dengan menggunakan semangat Masyumi.53 Mengutip kata-kata Yusril Ihza Mahendra dalam buku Yudi Pramuko.

52

Pedoman Pengkaderan dan Pedoman Dasar Badan Pengelola Pengaderan (BP2P-PBB), (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, 2005), h. 12. 53 http://bulanbintang.wordpress.com diakses pada 02 Februari 2015.

39

“Partai Bulan Bintang adalah partai yang meneruskan cita-cita perjuangan Masyumi dulu, yang prinsipnya Islamic Modernisme. Masyumi boleh mati, tapi ruhnya tetap hidup.” Dimata Anwar Harjono selaku juru bicara Masyumi sekaligus pendiri dan sesepuh Partai Bulan Bintang, ia mengatakan bahwa Partai Bulan Bintang ibarat satu sisi dari mata uang yang sama dengan Masyumi. Menurutnya Partai Bulan Bintang dengan darah baru meneruskan cita-cita besar partai Masyumi.54 Berikut peran dari Partai Bulan Bintang dalam mewarisi tradisi Partai Masyumi: 1. Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan Tradisi keislaman dan keindonesiaan yang diwariskan Masyumi kepada Partai Bulan Bintang adalah syari’at Islam. Dimana partai Masyumi sangat menekankan syari’at Islam dalam berpolitk. Maka dari itu, Partai Bulan Bintang pun menerapkan syari’at Islam dalam tindakan politiknya. Seperti yang dikatakan oleh mantan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang MS. Kaban bahwasanya: “Prinsip dan dasar perjuangan Partai Bulan Bintang adalah Syari’at Islam. Misalnya untuk mengatur kekayaan Negara maka 20 persen dari hasil tambang negara harus menjadi milik Negara, partai nasionalis hanya bilang 1 atau 2 persen namun Partai Bulan Bintang mengatakan 20 persen, kenapa? karena perintah Al-Quran.”55

54

Yudi Pramuko, Yusril Ihza Mahendra Sang Bintang Cemerlang Perjuangan Menegakkan System dan Akhlak Berpolitik, h. 67-69. 55 Hasil Wawancara dengan MS. Kaban, SE, M.Si, Kamis 05 Maret 2015, di kantorDPP PBB.

40

Tradisi keislaman yang dijalankan Partai Bulan Bintang diterapkan dalam Tafsir Asas.56 Dimana Partai Bulan Bintang berpedoman seutuhnya pada ajaran Al-Islam, sebuah panduan hidup yang pokok-pokok ajarannya meliputi:

1) Akidah, bahwa setiap anggota partai dengan sungguh-sungguh meyakini ke Esa-an Allah sebagai tuhan satu-satunya yang patut dan wajib di sembah. 2) Syari’ah, pelaksanaan Syari’at Islam yang utuh dalam kehidupan masyarkat, bangsa, dan Negara memerlukan posisi dan peran politik yang kuat. Karena itu perjuangan politik umat Islam seperti yang dilaksanakan Partai Bulan Bintang merupakan kewajiban syar’i dalam upaya melaksanakan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 3) Akhlak, adalah norma-norma moral universal berkenaan dengan apa yang baik dan buruk, hak dan batil, al-ma’ruf dan al-munkar. Oleh karena itu Partai Bulan Bintang menjunjung tinggi akhlak yang luhur serta berusaha keras menerapkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, kepartaian, masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan demikian Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Pedoman Organisasi (PO), dan khittah perjuangan partai berpedoman pada pokok-pokok ajaran Al-Islam tersebut. Asas Islam bagi Partai Bulan Bintang adalah partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Al-Islam sebagai

56

Asas ialah “hukum dasar” yang berkenaan dengan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi – partai) yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau berpendapat.

41

agama Allah yang diturunkan untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana gelap gulita (kekafiran) kepada terang-benderang (keimanan).57 Adapun dari sisi keindonesiaan, Partai Bulan Bintang berusaha membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju mandiri dengan mengupayakan pengembangan ajaran Islam dalam konteks kehidupan yang diwujudkan pada partai politiknya yang demikian gigih memperjuangkan syariat Islam dalam amandemen konstitusi.Ini pun jelas sejalan dengan format yang dibangun oleh Partai Bulan Bintang yaitu Islam, cita-cita nasional dan demokratis.58

2. Tradisi Politik Peran yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang dalam mewariskan tradisi Masyumi dalam berpolitik adalah spirit berbangsa dan bernegara. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang menerima estafet perjuangan dari Ny. Ida M. Natsir putri dari Mohammad Natsir berupa peniti emas. Dimana peniti emas itu adalah sebagai simbol perjuangan dan kelanjutan perjuangan partai Masyumi yang kini disematkan ke dada Yusril Ihza Mahendra. Penerimaan peniti emas tersebut tentu bukan hanya sekedar simbol, karena peniti emas itu milik Mohammad Natsir tokoh terbaik Masyumi yang terkemuka, telah

57

Hasil Muktamar III Partai Bulan Bintang, Tafsir Asas Partai Bulan Bintang (Jakarta: DPP PBB, 2010), h. 65-67. 58 Firdaus Syam, Yusril Ihza Mahendra: Perjuangan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik (Jakarta: PT. Dyatama Milenia, 2004), Cet. 1, h. 53.

42

dicitrakan oleh keluarga besar Bulan Bintang sebagai simbol perjuangan politik Islam, dalam hal ini partai Masyumi yang kini diteruskan Partai Bulan Bintang.59 Pada kesempatan berbeda, mantan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Malem Sambat Kaban mengatakan bahwa: “Partai Bulan Bintang dikatakan sebagai penerus Masyumi adalah spiritnya, spirit dari semangat nilai-nilai perjuangan Masyumi untuk berbangsa dan bernegara, karena Masyumi sebagai partai Islam sangat memperjuangkan syariat Islam dalam kontek bernegara. Jadi bagaimana Islam secara syariah dapat dilaksanakan oleh negara.” Spirit

para

kader-kader

Partai

Bulan

Bintang

dalam

berpolitik

sebagaimana para kader partai Masyumi terdahulu. Dimana dalam berpolitik mereka sangat mengedepankan syari’at Islam yang bukan hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari namun juga dalam berpolitik. Visi dan misi Partai Bulan Bintang dengan partai Masyumi pun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agama Islam, dan melaksanakan nilai-nilai Islam dalam urusan kenegaraan. Tidak hanya itu, partai Masyumi lahir dari ide besar yaitu “Islamic Modernization” itu juga yang menjadi dasar pergerakan Partai Bulan Bintang serta keyakinan bahwa Islam adalah ajaran universal yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup mereka di dunia dan akhirat. Dengan demikian Partai Bulan Bintang mengaplikasikan perjuangannya dengan mengkombinasikan dan mengintegrasikan antara ke-Islaman dan KeIndonesiaan. Upaya ini diwujudkan dengan perjuangan politiknya yang begitu gigih untuk memperjuangkan Syari’at Islam didalam amandemen konstitusi. 59

Yudi Pramuko, Yusril Ihza Mahendra Sang Bintang Cemerlang: Perjuangan Menegakkan Sistem dan Akhlak Berpolitik, h. 71.

BAB IV PASANG SURUT PARTAI BULAN BINTANG DALAM PENTAS POLITIK NASIONAL

A.

Partai Bulan Bintang Pada Masa Kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra

1. Pengangkatan Yusril Ihza Mahendra menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Pada era Reformasi, tepatnya setelah terjadinya keruntuhan masa Orde Baru, atas kesepakatan tim partai dalam rapat yang dilaksanakan dirumah Anwar Harjono pada 23 Juli 1998 maka Yusril Ihza Mahendra didaulat sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang60 tanpa melalui proses pemilihan. Sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra memiliki potensi yang besar, karena selain beliau salah satu pendiri Partai Bulan Bintang yang mencoba untuk mewarisi kharisma Masyumi, beliau juga menerima estafet perjuangan berupa peniti emas yang menjadi lambang pewaris kekuasaan kepemimpinan Masyumi. Ida M. Natsir putri dari Mohammad Natsir pun menyambut baik kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra. Adapun ungkapannya dalam buku Yudi Pramuko. “Saya tidak heran ketika mendengar Yusril ditunjuk memimpin PBB. Ketokohannya dan kemampuannya merangkul berbagai kalangan sesuai dengan misi dan visi PBB. Insya Allah mampu dia emban.”61 Partai Bulan Bintang yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra sangat konsisten terutama dalam memperjuangkan Syariat Islam agar masuk kedalam

60

Yusril Ihza Mahendra, “Pembuka Kata”. Artikel diakses pada 13 April 2015 dari www.yusrilihzamahendra.com 61 Yudi Pramuko, Yusril Ihza Mahendra Sang Bintang Cemerlang: Perjuangan Menegakkan Sistem dan Akhlak Berpolitik, h. 41-43.

43

44

konstitusi Negara Republik Indonesia melalui perjuangan amandemen UUD 1945, dan ini telah dibuktikan dalam sidang tahunan dari sejak sidang MPR tahun 1999 sampai berakhirnya pembahasan amandemen UUD 1945, sebagai sebuah konstitusi baru di tahun 2002, bersama dengan partai Islam lainnya seperti PPP.62

2. Program Kerja Partai masa Yusril Ihza Mahendra Adapun beberapa program kerja Partai Bulan Bintang baik bersifat internal maupun eksternal yang dicanangkan selama masa kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra (2000-2005). Program kerja ini tercantum secara rinci dalam hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang. Berikut rinciannya;63 a) Internal 1. Konsolidasi dan Pemberdayaan Partai a) Meningkatkan disiplin jajaran partai untuk melaksanakan ketentuanketentuan yang telah diatur dalam AD/ART serta peraturan, kebijakan Partai Bulan Bintang. b) Mereformulasi (Redesign) struktur organisasi partai mulai dari pusat sampai ke ranting sesuai dengan kebutuhan masing-masing tingkatan. c) Mensosialisasikan visi dan misi partai kepada jajaran partai dan masyarakat luas. 2. Kaderisasi a) Menyusun konsep pedoman pengkaderan partai dengan orientasi Partai Bulan Bintang adalah partai massa dan partai kader. b) Menetapkan dan melaksanakan program pengembangan kader secara sistematis dan berkala di segala bidang. c) Menciptakan peluang pendidikan formal dan informal untuk Sumber Daya manusia partai. 3. Hukum dan Perundang-undangan a) Menjadikan Al-Qur’an dan Al-Sunnah sebagai sumber nilai dan norma dalam hukum nasional. b) Menanamkan kesadaran moral (akhlak al karimah) pada semua aparat hukum dari semenjak masa pendidikan sampai pada praktik pelaksanaan hukum. 62

Kompas, Sabtu 12 Agustus 2000 Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang, Program Umum Perjuangan Partai (Jakarta: DPP PBB, 2000), h. 82-94. 63

45

c)

Melakukan kajian terhadap seluruh produk hukum dan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. 4. Dakwah dan Pembinaan Akhlakul Karimah a) Menyusun dan mempublikasikan pola dakwah yang komprehensif. b) Mempublikasikan tulisan-tulisan tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (IPOLEKSOSBUD) dalam prespektif Islam. c) Melakukan kajian dan sosialisasi AL-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW untuk meningkatkan IMTAQ dan mengembangkan IPTEK. d) Membuat networking dengan berbagai pusat informasi dengan membentuk “Bulan Bintang Net (BNN)”. Keberadaan BNN ini paling tidak sampai pada tingkat wilayah atau cabang-cabang besar. 5. pemberdayaan Ekonomi Anggota a) Membentuk Pusat Pengembangan Ekonomi partai untuk memfasilitasi usaha anggota yang dapat menghasilkan dana bagi pengembangan anggota partai. b) Membentuk Lembaga Permodalam Umat yang bernafaskan Syariah. c) Mendorong anggota membentuk Koperasi Bulan Bintang. b) Eksternal 1. Politik, Kenegaraan dan Pemerintahan a) Melalui perjuangan partai, ikut mewujudkan Negara yang adil, makmur dan sejahtera yang penuh dengan limpahan ampunan Allah SWT. b) Membangun negara hukum yang berakhlakul karimah. c) Membentuk pemerintahan berwibawa yang bersih dari korupsi dan kolusi. 2. Ekonomi a) System ekonomi diatur menurut pola ekonomi kerakyatan yang berdasarkan syariat Islam dengan koperasi sebagai primadonanya dan melarang system ekonomi kapitalis dengan konglomeratnya dan system ekonomi sosialis atau komunis dengan negara sebagai penguasa tunggal pengendali ekonomi. b) Memperjuangkan dihapuskannya segala bentuk usaha yang menimbulkan distorsi ekonomi yang tidak kompetitif seperti monopoli, oligopoli dan kartel. c) Memberdayakan dan meningkatkan pengusaha golongan kecil dan menengah dengan memberika kemudahan fasilitas, permodalan dan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Pendidikan a) Melakukan kaji ulang terhadap undang-undang No. 2/1989 tentang pendidikan nasional. b) Memberi pengertian dan kesadaran kepada masyarakat bahwa belajar adalah wajib bagi setiap orang. Maka wajib belajar harus dilakukan dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat atas. c) Meperjuangkan sekolah wajib belajar bebas biaya; biaya pendidikan ditanggung oleh Negara.

46

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan a) Mengembangkan sumber daya manusia yang memperhatikan kondisi daerah. b) Mendorong penyesuaian arah pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada penguasaan teknologi tepat guna, usaha-usaha padat karya, kesempatan memperoleh pendidikan dan akses informasi usaha. c) Turut berusaha mengurangi angka pengangguran dengan memotivasi peningkatan mutu sumber daya manusia yang bertaraf global. 5. Lingkungan Hidup a) Turut melakukan penataan lingkungan sehat terutama daerah-daerah kumuh, kawasan kota padat, hasil budaya industri (limbah), penampungan dan pengolahannya, sampah dan kali bersih. b) Mendorong industri-industri untuk memperoleh sertifikat ISO 14000 tentang manajemen lingkungan industri, melalui potret problematika di bidang lingkungan industry. c) Menyelenggarakan diskusi tentang lingkungan hidup dengan lembaga yang bergerak di bidang tersebut. 6. Pertanian a) Memperjuangkan kapasitas usaha tani melalui akses kepada permodalan berbiaya murah, informasi pasar,teknologi pasca panen, membebaskan dari praktek ijon, perolehan bibit unggul dan sarana produksi lainnya. Secara cepat dan murah serta pengetahuan dasar reproduksi. b) Memperjuangkan posisi tawar petani dalam bidang ekonomi dan politik, agar mereka tidak hanya dijadikan objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. c) Meningkatkan ketrampilan petani dalam teknologi produksi, system penyimpanan produk pertanian, permodalan dan pemasaran. 7. Kelautan a) Mensosialisasikan undang-undang No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka pengembangan sumber daya kelautan. b) Mengembangkan konsep pemanfaatan zona ekonomi ekslusif melalui strategi joint venture. c) Ikut berusaha menjadikan sumber daya kelautan sebagai sektor penghasilan utama Indonesia. 8. Pertahanan dan Keamanan a) Memfungsikan system pertahanan dan keamanan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. b) Meperjuangkan keutuhan negara Republik Indonesia dari pengaruh eksternal dan menempatkan lembaga masjid sebagai media pemersatu, pengembangan silaturahmi, serta media pertahanan dan keamanan. c) Mengembangkan wacana bahwa sipil merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan bagi rakyat Indonesia. 9. Informasi dan Komuinikasi

47

a)

Menyempurnakan undang-undang media massa agar sesuai dengan nilainilai yang hidup dalam masyarakat, seperti antara lain agama. b) Memfungsikan media massa sebagai media informasi, kontrol sosial dan pendidikan. c) Memperjuangkan distribusi informasi melalui media massa yang cepat, tepat sasaran, bermoral serta murah dan mudah dijangkau masyarakat kelas bawah. 10. Sistem Sosial Budaya a) Menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa manusia pada dasarnya adalah sama, perbedaan kebangsaan (suku), keturunan, jenis kelamin, kekayaan dan jabatan tidak mengubah posisi seseorang dengan lainnya. Kemuliaan seseorang terletak pada iman dan taqwa, yang secara formal hanya Allah saja yang mengetahuinya. Karenanya rasa persamaan harus senantiasa tumbuh di dalam kehidupan bersama. b) Mengembangkan masyarakat Indonesia yang berbudaya luhur yang didasarkan pada piranti-piranti agama, pendidikan, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi. c) mendorong budaya masyarakat yang selalu menghargai prestasi, bukan koneksi, mulai dari the learning society menjadi the reading society, lalu the listening society dan the achieving society, melalui proses pendidikan yang bermuara ke character and nation building dengan memperkuat Iptek dan Imtaq yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. 11. Sistem Politik Luar Negeri a) Mempertahankan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dengan bertumpu pada kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara. b) Pelaksanaan politik luar negeri berorientasi pada kepentingan nasional bangsa. c) Mewujudkan politik perdamaian dengan negara-negara asing yang bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan universal. 12. Hubungan Antar Umat a) Melaksanakan kunjungan-kunjungan ke organisasi keagamaan untuk silaturahmi dan membuat kesepakatan-kesepakatan kerjasama strategi antar umat. b) Membentuk publik opini dalam urusan keagamaan sepanjang hal tersebut dengan nota kesepakatan dan atau misi bersama seluruh umat. c) Berperan aktif dalam menengahi terjadinya benih perpecahan antara umat Islam dengan non Islam maupun intern umat Islam sendiri. 13. Generasi Muda a) Terus menerus mendorong generasi muda untuk siap menghadapi era millennium, melalui pendidikan dan peningkatan penguasaan teknologi. b) Memperjuangkan terbebasnya generasi muda dari bahaya narkoba melalui peningkatan peran serta dan kesadaran remaja dalam kegiatan masjid dan keagamaan lainnya. c) Pengembangan organisasi pemuda diarahkan kepada pengembangan kemampuan, kemandirian dan kreativitas dengan memahami kemajemukan/pluralitas.

48

14. Transmigrasi a) Penyempurnaan program transmigrasi nasional dengan mempertimbangkan aspek agama, sosial, ekonomi, budaya dan politik. b) Pola transmigrasi pada pergerakan ekonomi dan desakan kepadatan penduduk. Pembenahan dalam manajemen Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar tidak menjadi barrier bagi proses alih penduduk secara alami. 15. Industri dan Jasa a) Memperjuangkan dan mendorong tumbuhnya industri terpadu produk pertanian didaerah pedesaan. b) Memperjuangkan dan mendorong tumbuhnya industri yang berwawasan lingkungan. c) Memperjuangkan dan mendorong kemitra usahaan antara pengusaha dengan koperasi atau kelompok tani didaerah/pedesaan. 16. Kesehatan Masyarakat a) Mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat, dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. b) Memperjuangkan agar pemerintah dapat memberikan jaminan sosial kesehatan bagi manula dan masyarakat miskin. c) Ikut berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan usia harapan hidup orang Indonesia. Demikianlah program Partai Bulan Bintang yang disusun untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan program operasional oleh semua aparat partai pada masa kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra. Dengan program kerja tersebut Partai Bulan Bintang setidaknya dapat merealisasikan cita-cita partai.

3. Partai Bulan Bintang pada pemilu di Indonesia tahun 1999 dan 2004. Dalam memimpin Partai Bulan Bintang, tentunya banyak hambatan yang dialami Yusril Ihza Mahendra. Namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap memajukan Partai Bulan Bintang. Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwasanya menjadi seorang pemimpin partai itu sungguh sangat berat, fitnahnya banyak, intriknya banyak, sehingga haruslah banyak bersabar. Beliau juga mengungkapkan janganlah partai itu dijadikan alat kepentingan pribadi, dan Yusril Ihza Mahendra memiliki prinsip bahwa seseorang

49

jangan berlama-lama dalam memimpin partai karena akan menimbulkan kesan yaitu kedudukan itu seperti menjadi identik dengan pribadinya. Maka dari itulah beliau tidak ingin berlama-lama memimpin partai, sebab sebagai partai yang demokratis tentu siapa pun boleh mencalonkan diri dalam menduduki jabatan dalam partai.64 Untuk pertama kalinya Partai Bulan Bintang masuk dalam pemilu di Indonesia, yaitu masa Yusril Ihza Mahendra pada tahun 1999. Dan pada tahun ini pula, pemilu pertama yang dilangsungkan setelah runtuhnya Orde Baru tepat pada 7 Juni 1999. Jumlah partai yang terdaftar pada KPU sebanyak 48 partai politik termasuk partai politik Islam. Untuk Partai Bulan Bintang menempati urutan ke 22 dari 48 partai yang ada.65 Hasil perolehan suara dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Partai Bulan sebesar 2.049.708 suara dan meraih 13 kursi di DPR RI. Kemudian pada pemilu 2004 Partai Bulan Bintang meraih suara 2.970.708 dan hanya mendapat 11 kursi di DPR. Dari kedua pemilu tersebut, Pada pemilu 2004 perolehan suara Partai Bulan Bintang mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilu 1999. Selain itu, Partai Bulan Bintang juga mengalami penurunan dalam perolehan kursi untuk parlemen. Dimana pada tahun 1999 Partai Bulan Bintang memperoleh 13 kursi untuk parlemen, sedangkan pada 2004 hanya memperoleh 11 kursi. Berikut data perolehan suara pada pemilu tahun 1999 dan tahun 2004. Perolehan suara dalam Pemilihan Umum 1999 No 64

Nama Partai

Perolehan

Perolehan

Neneng Komariah, h. 52 Keputusan mukernas tahun 2010-2011, DPP Partai Bulan Bintang, 2010-2015, h. 1

65

50

Suara

Kursi

Indonesia

35.689.073

153

2

Partai Golongan Karya (Golkar)

23.741.749

120

3

Partai Persatuan Pembangunan

11.329.905

58

13.336.982

51

1

Partai

Demokrasi

Perjuangan (PDIP)

(PPP) 4

Partai

Kebangkitan

Bangsa

(PKB) 5

Partai Amanat Nasional (PAN)

7.528.956

34

6

Partai Bulan Bintang (PBB)

2.049.708

13

7

Partai Keadilan

1.436.565

7

8

PKP

1.065.686

4

9

PNU

679.179

5

10

PDKB

550.846

5

11

PBI

364.291

1

12

PDI

345.720

2

13

PP

655.052

1

14

PDR

427.854

1

15

PSII

375.920

1

16

PNI Front Marhaenis

365.176

1

17

PNI Massa Marhaen

345.629

1

18

IPKI

328.654

1

19

PKU

300.064

1

20

Masyumi

456.718

1

21

PKD

216.675

-

22

PNI Supeni

377.137

-

23

Krisna

369.719

-

24

Partai KAMI

289.489

-

25

PUI

269.309

-

26

PAY

213.979

-

51

27

Partai Republik

328.564

-

28

Partai MKGR

204.204

-

29

PIB

192.712

-

30

Partai SUNI

180.167

-

31

PCD

168.087

-

32

PSII 1905

152.820

-

33

Masyumi Baru

152.589

-

34

PNBI

149.136

-

35

PUDI

140.980

-

36

PBN

140.980

-

37

PKM

104.385

-

38

PND

96.984

-

39

PADI

85.838

-

40

PRD

78.730

-

41

PPI

63.934

-

42

PID

62.901

-

43

Murba

62.006

-

44

SPSI

61.105

-

45

PUMI

49.839

-

46

PSP

49.807

-

47

PARI

54.790

-

48

PILAR

40.517

-

Perolehan suara dalam Pemilihan Umum 2004 No

1

Nama Partai

Partai

Golongan

Perolehan

Perolehan

Suara

Kursi

Karya

24.461.104

128

Indonesia

20.710.006

109

(Golkar) 2

Partai

Demokrasi

Perjuangan (PDIP)

52

3

Partai Persatuan Pembangunan

9.226.444

58

(PPP) 4

Partai Demokrat

8.437.868

55

5

Partai Amanat Nasional (PAN)

7.255.331

53

6

Partai

Bangsa

12.002.885

52

Keadilan

Sejahtera

8.149.457

45

Bintang

Reformasi

2.944.529

14

Kebangkitan

(PKB) 7

Partai (PKS)

8

Partai (PBR)

9

Partai Damai Sejahtera (PDS)

2.424.319

13

10

Partai Bulan Bintang (PBB)

2.965.040

11

11

Partai

1.310.207

4

896.603

3

2.394.651

2

906.739

1

1.420.085

1

Demokrasi

844.48

1

Partai Buruh Sosial Demokrat

634.515

-

Persatuan

Demokrasi

Kebangsaan (PPDK) 12

Partai Pelopor

13

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

14

Partai

Nasional

Indonesia

Marhaenisme (PNIM) 15

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

16

Partai

Penegak

Indonesia (PPDI) 17

(PBSD) 18

Partai Merdeka

839.705

-

19

Partai Perhimpunan Indonesia

669.835

-

1.228.497

-

Baru (PPIB) 20

Partai

Nasional

Kemerdekaan (PNBK)

Banteng

53

21

Partai

Persatuan

Nahdhatul

890.98

-

1.178.738

-

Ummah Indonesia (PPNUI) 22

Partai Patriot Pancasila

23

Partai Sarikat Indonesia (PSI)

677.259

-

24

Partai Persatuan Daerah (PPD)

656.473

-

Sumber: KPU Indonesia tahun 1999 dan tahun 2004

B. Partai Bulan Bintang Pada Masa Kepemimpinan Malem Sambat Kaban 1. Malem Sambat Kaban menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Melalui muktamar ke-II di Surabaya. Malem Sambat Kaban yang menjabat sebagai menteri kehutanan mencalonkan diri sebagai salah satu calon ketua umum Partai Bulan Bintang. Setelah melalui proses pemilihan yang cukup ketat akhirnya Malem Sambat Kaban berhasil terpilih menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2005-2010 menggantikan Yusril Ihza Mahendra. Dengan perolehan suara 283 suara, mengalahkan Hamdan Zoelva (61 suara), Sahar L. Hasan (47 suara), Yusril Ihza Mahendra (8 Suara), Anwar Sholeh (1 suara), Syahrozi (1 Suara), Husein Umar (1 suara), Suaibidu (5 suara), Ali Muchtar Ngabalin (2), KH Nadjih Ahjad (2 suara), Ahmad Sumargono (3 suara), Prof Fuad Amsyari (1 suara), Nursamsi (1 suara), dan suara tidak sah 4 suara.66 Dalam sambutannya sebagai ketua umum, MS Kaban mengatakan bahwa dibawah kepemimpinannya Partai

Bulan Bintang tetap kritis terhadap

pemerintahan Presiden yang saat itu kedudukan Presiden dipegang oleh Susilo 66

Firdaus Efendi, Partai Bulan Bintang: Dari Muktamar Membangun Tradisi Demokrasi,

h. 72-73.

54

Bambang Yudhoyomo. MS Kaban pun berjanji tetap menjaga kekompakan partai berasaskan Islam ini dengan merangkul potensi kekuatan yang ada. Ia juga mengatakan akan menjaga dan memperluas basis dukungan agar Partai Bulan Bintang menjadi partai besar dan disegani. Terpilihnya Malem Sambat Kaban sebagai ketua umum, diragukan oleh Ahmad Sumargono bahwa Malem Sambat Kaban tidak akan berani mengkritisi pemerintah. Dikarenakan Malem Sambat Kaban selain menjabat sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang sekaligus sebagai menteri kehutanan maka dikhawatirkan Malem Sambat Kaban tidak berani mengkritik Presiden SBY yang juga sebagai bosnya. Menurutnya kalau Partai Bulan Bintang tidak bisa mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak sesuai Amar Ma’ruf Nahi Munkar, maka berat bagi Partai Bulan Bintang mendapat simpati dari rakyat. Selain itu Ahmad Sumargono juga khawatir Malem Sambat Kaban tidak bisa bekerja full time untuk partai.67 Namun pada kesempatan yang lain Malem Sambat Kaban berjanji siap membagi waktu untuk Partai Bulan Bintang dan beban kerja di Kementerian Kehutanan. Melaui Media Indonesia, Senin 02 Mei 2005 Malem Sambat Kaban mengatakan kepada pers. “Yang dituntut partai adalah mampu membagi waktu, karena itu saya akan berusaha menyediakan waktu untuk partai di sela-sela kesibukan saya sebagai menteri.”68

67

Firdaus Efendi, Partai Bulan Bintang: Dari Muktamar Membangun Tradisi Demokrasi,

h. 107 68

Media Indonesia Senin, 02 Mei 2005

55

2. Program Kerja Partai masa Malem Sambat Kaban a) Periode 2005-2010 A. Program Internal 1. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi a) Melakukan reorientasi terhadap visi dan misi partai bagi jajaran keluarga besar bulan bintang secara nasional, melalui orientasi kepengurusan partai (OKP) dan lain-lain. b) Melakukan konsolidasi organisasi sampai ditingkat yang paling bawah ranting, RW dan RT, antara lain dengan menyelenggarakan PESANTREN MODERN TERBUKA (PMT) sebagaimana konsep DPP Partai Bulan Bintang. c) Melakukan reformulasi struktur organisasi partai yang efektif dan efisien. 2. Dakwah dan Pembinaan Akhlakul Karimah a) Melakukan kajian-kajian keislaman disetiap tingkatan kepengurusan partai. b) Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif dan melaksanakannya secara sistematis terprogram. c) Memelihara dan mengembangkan ukhuwah islamiyah dengan sebanyakbanyaknya potensi, subyek dan obyek dakwah. 3. Pemberdayaan Ekonomi Anggota a) Membuka ruang dan kesempatan dengan membuka akses bagi pengembangan usaha semua kader partai. b) Membangun jaringan networking pengusaha kader partai secara nasional. c) Membangun pusat informasi dan komunikasi usaha bagi pengusaha kader partai. 4. Pemberdayaan Generasi Muda a) Mendorong dan mendukung sepenuhnya usaha-usaha pemuda bulan bintang dalam membina dan memberdayakan generasi muda serta memperluas basis dukungan partai dari kalangan pemilih muda dan pemilih pemula. b) Mendorong dan memberi kesempatan lebih luas kepada generasi muda untuk memimpin partai dan menjadi pejabat pubik dari partai. c) Mendorong dilakukannya regenerasi kepemimpinan partai secara konsisten dan terus menerus. 5. Pemberdayaan Perempuan a) Pembinaan dan pengembangan potensi perempuan secara maksimal dalam wadah khusu, melalui penugasan dalam berbagai aktifitas partai. b) Memperluas kesempatan bagi kader perempuan (muslimat) berperan lebih besar dalam kiprah partai sesuai dengan syari’at Islam. c) Melindungi kaum perempuan dari kekerasa dalam rumah tangga dan masyarakat. 6. Pembinaan dan Pengembangan Profesi a) Melakukan up-grading dan pelatihan terhadap kader partai yang mengemban amanah sebagai pejabat publik.

56

b) Melakukan rekrutmen para akademisi dan professional untuk berkiprah dalam badan khusus partai antara lain; dewan pakar, badan penelitian dan pengembangan dan lain-lain serta mendukung penuh pemberdayaan badan-badan khusus tersebut. c) Menyusun dan mendorong tegaknya kode etik baik bagi anggota dan fungsionaris partai maupun anggota legislatif dan pejabat publik yang difasilitasi partai, dengan membentuk dan memberdayakan badan kehormatan/majelis pertimbangan di setiap tingkatan kepengurusan partai dan majelis syura di tingkat DPP, sebagai badan peradilan bagi tindakan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah partai. B. Program Eksternal Partai 1. Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi a) Memperjuangkan tersusunnya undang-undang tentang wilayah negara kesatuan republik Indonesia serta penyempurnaan undang-undang tentang pertahanan dan keamanan untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. b) Merumuskan konsep sistim pertahanan dan keamanan untuk menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat dan bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan republik Indonesia. c) Mendorong peningkatan kualitas keprofesionalan tentara nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara dan kepolisian republik Indonesia sebagai alat keamanan negara. 2. Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria a) Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang berwibawa, kuat, bersih dan terhindar dari KKN. b) Memperjuangkan berkembangnya budaya politik yang sehat dan demokratis dengan melakukan transformasi nilai-nilai Islam. c) Memperjuangkan terlaksananya syari’at islam dalam skala lokal, baik itu pada tingkat kabupaten dan kota maupun pada tingkat propinsi, yang diakomodir dalam bentuk perda. 3. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan a) Memperjuangkan program pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, kelauan dan perikanan sebagai basis strategi pengembangan ekonomi nasional. b) Mendorong dan menetapkan pola ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam. c) Meningkatkan optimalisasi sumber daya alam pertanian dan kelautan serta teknologi tepat guna untuk mengembangkan produktivitas ekonomi nasional. 4. Hukum dan Perundang-undangan, HAM dan Keamanan a) Memperjuangkan transformasi nilai-nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan. b) Mendorong peningkatan kualitas, wawasan dan moral aparat penegak hukum secara nasional.

57

c) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keamanan nasional melalui penumbuhan minat bela negara, semangat nasionalisme dan wawasan nusantara. 5. Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggi a) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan sebagai urat nadi aktifitas kehidupan masyarakat. b) Memperjuangkan pembangunan fasilitas perumahan bagi rakyat kecil dan menata pemukiman kumuh dengan pola pendekatan persuasive. c) Mendorong dan memperjuangkan pemberian treatment-treatment khusus untuk menjadi stimulus bagi percepatan pembangunan di kawasan daerah tertinggal. 6. Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya a) Mengawasi pelaksanaan undang-undang system pendidikan nasional dan mencermati penyusunan peraturan pelaksanaannya. b) Memperjuangkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan sekolah bebas biaya dan realisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 25 % dalam APBN. c) Mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dan Pesantren terutama dalam mengembangkan model pendidikan terpadu yang berwawasan Imtak dan Iptek. 7. Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN. a) Memperjuangkan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah. b) Memperjuangkan penguatan struktur industri nasional yang berbasis pada penggunaan bahan baku lokal. c) Mendorong terciptanya kerjasama Internasional yang bertumpu pada kesamaan derajat dan saling menguntungkan dalam bidang perdagangan. 8. Energi, Sumber Daya Mineral, Riset Teknologi dan Lingkungan Hidup a) Mendorong pemanfaatan secara optimal Bioteknologi untuk kepentingan kepentingan petani, nelayan, buruh dan masyarakat umum lainnya. b) Memperjuangkan pengaturan struktur industri nasional yang berbasis pada penggunaan bahan baku lokal. c) Mendorong terciptanya kerjasama Internasional yang bertumpu pada kesamaan derajat dan saling menguntungkan dalam bidang perdagangan. 9. Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan a) Memperjuangkan penyusunan undang-undang yang mengatur hubungan antar umat beragama, termasuk pengaturan penyiaran agama untuk kerukunan umat beragama dan stabilitas nasional. b) Membendung paham-paham keagamaan yang berkembang dalam masyarakat yang bertentangan dengan tuntunan Rasulullah. c) Memperjuangkan suatu sistem jaminan sosial nasional bagi fakir miskin, anak-anak terlantar dan jompo. 10. Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi a) Mendorong peningkatan program-program kependudukan yang terencana untuk terciptanya keluarga sakinah, mawadah warahmah.

58

b) Memperjuangkan pemerataan penyebaran penduduk dan pengurangan urbanisasi dari desa ke kota-kota besar dengan menciptakan lapangan kerja di daerah. c) Memperjuangkan jaminan nasional perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya fakir miskin. 11. Keuangan, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank a) Memperjuangkan penyusunan peraturan perundang-undangan perbankan syariah dan lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan prinsip syariah. b) Memperjuangkan penggunaan mata uang emas dan perak sebagai salah satu alat tukar dalam perdagangan dalam negeri. c) Memperjuangkan perubahan undang-undang perbankan yang lebih memperhatikan usaha kecil. b) Periode 2010-2015 A. Program Internal 1. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi a) Membangun struktur dan personalia partai yang kuat dan efektif sampai ke tingkat bawah. b) Mengkoordinasi badan otonom/badan khusus untuk meningkatkan kinerja dan memperluas jaringan partai. c) Menyelenggarakan semiloka pengaderan untuk mengkaji dan menyempurnakan sistem pengaderan dan melaksanakannya secara terencana dan baik. 2. Dakwah dan Pembinaan Akhlakul Karimah a) Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif, sistematis dan terprogram serta membangun lembaga dakwah/majelis taklim. b) Memprakarsai dan melaksanakan pertemuan antar lembaga-lembaga dakwah/ormas islam, ulama dan mubaligh. c) Mengembangkan dakwah dengan memanfaatkan teknologi informasi mutakhir. 3. Pemberdayaan Ekonomi Ummat a) Membangun dan memberdayakan ekonomi yang berbasis syariah. b) Membuka peluang dan kesempatan serta jaringan untuk pengembangan usaha. c) Membangun dan mengembangkan pusat informasi dan komunikasi usaha bagi pengusaha/pelaku ekonomi. 4. Pembentukan Badan/Tim/Forum a) Membentuk lembaga pengkajian pembahasan tafsir asas bulan bintang. b) Membentuk forum silaturahmi nasional anggota legislatif partai bulan bintang di setiap zona dan sekretariat pusat di Jakarta. c) Membentuk lembaga pengkajian dan pengawasan parlemen dan pemerintah (LP4). 5. Pembinaan dan Pengembangan Profesi

59

a) Melakukan up-grading dan pelatijan terhadap kader partai yang mengemban amanah sebagai pejabat publik. b) Melakukan rekrutmen para akademisi dan professional untuk berkiprah dalam badan khusus partai. c) Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi dalam bentuk forumkajian, pemberian beasiswa dan penempatan tugas. 6. Pemenangan Pemilihan Umum 2014 a) Membentuk komite aksi pemenangan pemilihan umum (KAPPU). b) Menetapkan target dan strategi untuk meloloskan partai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Menyusun pedoman dan panduan teknis pemenangan pemilihan umum 2014. B. Program Eksternal 1. Pemerintahan Dalam Negeri a) Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa serta terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme. b) Memperjuangkan berkembangnya budaya politik yang sehat dan demokratis dengan melakukan transformasi nilai-nilai Islam. c) Memperjuangkan terlaksananya syariat Islam dalam skala lokal, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi, yang diakomodir dalam bentuk peraturan daerah. 2. Luar Negeri a) Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi untuk kepentingan nasional, mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dari campur tangan asing dan juga untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga. b) Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi untuk kepentingan ekonomi nasional yaitu meningkatkan perdagangan, investasi, serta perbaikan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. c) Memelihara dan mengembangkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif yang bertumpu pada kedaulatan dan kehormatan bangsa serta kepentingan nasional Indonesia. 3. Pertahanan dan Keamanan a) Memperjuangkan lahirnya undang-undang tentang batas wilayah negara kesatuan republik Indonesia. b) Mendorong peningkatan kualitas keprofesionalan tentara nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara dan kepolisian republik Indonesia sebagai alat keamanan negara. c) Memperjuangkan peningkatan alat utama sistem pertahanan dan keamanan tentara nasional dan kepolisian negara republik Indonesia. 4. Pertanian a) Memperjuangkan program pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai basis strategi pengembangan ekonomi nasional. b) Meningkatkan optimalisasi sumber daya alam pertanian serta teknologi tepat guna untuk mengembangkan produktivitas ekonomi nasional dalam rangka swasembada pangan.

60

c) Memperjuangkan kemudaha akses permodalan dan jaringan pasar bagi pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor pertanian dalam rangka kesejahteraan petani. 5. Kehutanan a) Memperjuangkan program pelestarian hutan sebagai paru-paru dunia. b) Memperjuangkan pengusahaan hutan berbasis pengembangan ekonomi rakyat. c) Meningkatkan optimalisasi sumber daya hutan dalam rangka peningkatan pendapatan negara. 6. Kelautan dan Perikanan a) Mendorong pemerintah dan parlemen untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. b) Memperjuangkan program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai basis strategi pengembangan ekonomi nasional. c) Meningkatkan optimalisasi sumber daya kelautan untuk mengembangkan produktivitas ekonomi nasional. 7. Lingkungan Hidup a) Menyerukan pendayagunaan (eksploitasi) lingkungan hidup mencakup tumbuh-tumbuhan, hewan, air, udara dan semua yang ada di bumi, yang terkendali dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat. b) Memperjuangkan dan mengembangkan program-program bioteknologi yang bertanggung jawab bagi kepentingan masyarakat. c) Menciptakan dan membangun lingkungan hidup yang harmoni, teratur, tertib, sehat dan bersih. 8. Hukum dan HAM a) Memberikan masukan kepada legislatif, eksekutif dan yudikatif terkait dengan peningkatan kualitas pembentukan dan penegakkan hukum nasional dengan bersumber pada nilai-nlai Islam. b) Mendorong peningkatan kualitas, wawasan, moral dan akhlak aparat penegak hukum melalui pendidikan. c) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan tentang pornografi, pornoaksi, psikotropika dan trafficking. 9. Perhubungan dan Telekomunikasi a) Mendorong pemerintah dan parlemen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana perhubungan dan telekomunikasi. b) Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global. c) Mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan pemberitaan media cetak dan elektronik khususnya tulisan/gambar dan acara-acara yang tidak mendidik serta dapat merusak moral bangsa dan akidah ummat. 10. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat a) Mendorong pemerintah dan parlemen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

61

b) Mendorong pemerintah dan parlemen untuk membangun fasilitas perumahan bagi rakyat kecil dan menata pemukiman kumuh dengan pola pendekatan persuasif. 11. Pembangunan Daerah Tertinggal a) Mendorong pemerintah dan parlemen untuk memberikan treatmenttreatment khusus yang menjadi stimulus bagi percepatan pembangunan di kawasan daerah tertinggal. b) Mendorong pemerintah dan parlemen untuk membangun sarana dan prasarana di pedesaan di kawasan tertinggal, terutama di daerah terpencil, dan pulau-pulau serta daerah pedalaman. 12. Pendidikan a) Mengawasi pelaksanaan undang-undang sistem pendidikan nasional serta melakukan pengawasan terhadap realisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dalam APBN/APBD. b) Mendorong pemerintah dan parlemen agar mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBN/APBD untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk madrasah dan pesantren serta kesejahteraan tenaga pendidik. c) Mendorong islamisasi ilmu pengetahuan yang diharapkan di massa mendatang dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang melahirkan insan kamil. 13. Pemuda dan Olah Raga a) Mendorong pemerintah dan parlemen untuk meningkatkan kualitas pemuda serta peningkatan prestasi olah raga di Indonesia. b) Melakukan pembinaan generasi muda dengan model pendidikan, pelatihan dan up-grading, di berbagai profesi. Sekaligus menumbuhkan jaringan kerja sama antar pemuda di tingkat nasional dan internasional. c) Memperjuangkan terbebasnya generasi muda dari bahaya narkoba, pergaulan bebas dan penyakit kejiwaan lainnya yang mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan generasi muda melalui peningkatan peranserta dan kesadaran remaja dalam kegiatan masjid dan keislaman lainnya. 14. Pariwisata dan Kebudayaan a) Mendorong pemerintah untuk mengembangkan pariwisata dan kebudayaan yang bernuansa islami. b) Mendorong pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan dan ketertiban sebagai budaya masyarakat modern dan islami. c) Ikut serta dalam mengembangkan pariwisata, seni dan budaya yang bernafaskan Islam. 15. Koperasi, UMKM, dan BUMN a) Mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan pemberdayaan koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). b) Memperjuangkan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah. c) Memperjuangkan penguatan struktur industri nasional yang berbasis pada penggunaan bahan baku lokal.

62

16. Energi dan Sumber Daya Mineral a) Mendorong pemerintah dan parlemen untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy dan sumber daya mineral untuk kemakmuran rakyat. b) Mendorong pemerintah untuk meningkatkan daya listrik dengan membangun sarana dan prasarana secara merata sampai ke pedesaan. c) Memperjuangkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan energy dan sumber daya mineral yang berbasis pelestarian lingkungan hidup. 17. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Mendorong pemerintah dan parlemen untuk meningkatkan peranserta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dilandasi nilai-nilai Islam. b) Memperjuangkan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin, anak-anak terlantar dan jompo. c) Mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang perlindungan anak. 18. Kependudukan dan Kesehatan a) Mendorong peningkatan program-program kependudukan yang terencana untuk terciptanya keluarga sakinah, mawadah warahmah. b) Memperjuangkan pemerataan penyebaran penduduk dan pengurangan urbanisasi dari desa ke kota dengan menciptakan lapangan kerja di daerah oleh pemerintah. c) Memperjuangkan jaminan nasional tentang perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya fakir miskin. 19. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi a) Mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan, proses administrasi dan perizinan bagi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan perlindungan hukum. b) Memperjuangkan adanya perlindungan asuransi bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. c) Melakukan penyempurnaan program transmigrasi yang berbasis ekonomi dan berkesinambungan. 20. Keuangan dan Perbankan a) Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan berdasarkan prinsip syariah. b) Mendorong pemerintah agar segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang perbankan syariah. c) Memperjuangkan penyusunan peraturan perundang-undangan lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

3. Partai Bulan Bintang pada pemilu di Indonesia tahun 2009 dan 2014

63

Partai Bulan Bintang masa kepemimpinan Malem Sambat Kaban mengalami penurunan yang cukup drastis, jika sebelumnya pada tahun 2004 Partai Bulan Bintang mengalami penurunan hanya mendapat 11 kursi dari yang sebelumnya mendapat 13 kursi di DPR RI, kini pada tahun 2009 Partai Bulan Bintang benar-benar tidak menghantarkan satu pun tokohnya duduk di kursi parlementer. Karena tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan (baca: Parlementary Threshold), Partai Bulan Bintang hanya mampu mendapatkan suara 1.79%. Perolehan suara dalam Pemilihan Umum 2009 No

Nama Partai

1

Partai Demokrat

2

Partai

Golongan

Perolehan

Perolehan

Suara

Kursi

21.655.295

148

Karya

15.031.497

106

Indonesia

14.576.388

94

Sejahtera

8.204.946

57

(Golkar) 3

Partai

Demokrasi

Perjuangan (PDIP) 4

Partai

Keadilan

(PKS) 5

Partai Amanat Nasional (PAN)

6.273.462

46

6

Partai Persatuan Pembangunan

5.544.332

38

Bangsa

5.146.302

28

Partai Gerakan Indonesia Raya

4.642.795

26

3.925.620

17

1.864.642

-

(PPP) 7

Partai

Kebangkitan

(PKB) 8

(Gerindra) 9

Partai

Hati

Nurani

Rakyat

(Hanura) 10

Partai Bulan Bintang (PBB)

64

11

Partai Karya Peduli Bangsa

1.461.375

-

745.965

-

1.260.950

-

(PKPB) 12

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

13

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

14

Partai Barisan Nasional (PBN)

760.712

-

15

Partai Keadilan dan Persatuan

936.133

-

198.803

-

Indonesia (PKPI) 16

Partai

Perjuangan

Indonesia

Baru (PPIB) 17

Partai Kedaulatan

438.030

-

18

Partai Persatuan Daerah (PPD)

553.299

-

19

Partai Pemuda Indonesia (PPI)

415.563

-

20

Partai

Indonesia

317.433

-

Partai Demokrasi Pembaruan

896.959

-

Nasional

Marhaenisme (PNIM) 21

(PDP) 22

Partai Karya Perjuangan (PKP)

351.571

-

23

Partai Persatuan Pembangunan

415.294

-

Demokrasi

139.988

-

Partai Demokrasi Pembaruan

671.356

-

631.814

-

345.092

-

1.522.032

-

468.856

-

(PMB) 24

Partai

Penegak

Indonesia (PPDI) 25

(PDK) 26

Partai

Republik

Nusantara

(PRN) 27

Partai Pelopor

28

Partai Damai Sejahtera (PDS)

29

Partai

Nasional

Benteng

65

Kerakyatan Indonesia (PNBKI) 30

Partai

Bintang

Reformasi

1.264.150

-

547.798

-

Demokrasi

325.771

-

33

Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

321.019

-

34

Partai Kebangkitan Nasional

1.527.509

-

111.609

-

146.831

-

(PBR) 31

Partai Patriot

32

Partai

Kasih

Indonesia (PKDI)

Ulama (PKNU) 35

Partai Merdeka

36

Partai

Persatuan

Nahdhatul

Ummah Indonesia (PPNUI) 37

Partai Sarikat Indonesia (PSI)

141.558

-

38

Partai Buruh

265.369

-

Perolehan suara dalam Pemilihan Umum 2014 No

1

Nama Partai

Perolehan

Perolehan

Suara

Kursi

Indonesia

23.681.471

109

Karya

18.432.312

91

Partai Gerakan Indonesia Raya

14.760.371

73

Partai

Demokrasi

Perjuangan (PDIP) 2

Partai

Golongan

(Golkar) 3

(Gerindra) 4

Partai Demokrat

12.728.913

61

5

Partai Amanat Nasional (PAN)

9.481.621

49

6

Partai

Bangsa

11.298.957

47

Sejahtera

8.480.204

40

Kebangkitan

(PKB) 7

Partai (PKS)

Keadilan

66

8

Partai Persatuan Pembangunan

8.157.488

39

8.402.812

35

6.579.498

16

(PPP) 9

Partai

Nasional

Demokrat

(Nasdem) 10

Partai

Hati

Nurani

Rakyat

(Hanura) 11

Partai Bulan Bintang (PBB)

1.825.750.

-

12

PKPI

1.143.094

-

Sumber: KPU Indonesia tahun 2009 dan 2014 C.

Pasang Surut Partai Bulan Bintang Perjalanan partai-partai Islam di Indonesia sebenarnya terus mengalami pasang surut sejak pemilu 1972 hingga pemilu 2014. Tidak adanya keseimbangan pada pertumbuhan dan perkembangan partai-partai Islam dalam memperjuangkan cita-cita politik, partai Islam seringkali menghadapi hambatan, baik dari internal maupun faktor politis secara eksternal.69 Sebagai Partai yang demokratis dan terbuka, Partai Bulan Bintang selalu menampung berbagai masukan yang membangun dari berbagai pihak. Misalnya, kritikan tajam dan masukan yang datang dari peserta selama berlangsungnya Muktamar Partai Bulan Bintang. Mulai dari tidak berhasilnya partai Bulan Bintang dalam pemilu sampai masalah konflik intern yang tidak tertangani akibat dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang kurang mau turun ke bawah.

69

Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.60-61.

67

Adapun faktor penyebab Partai Bulan Bintang mengalami pasang surut dalam perpolitikan Indonesia yang pada akhirnya mengalami kemuduran yaitu sebagi berikut; 1. Faktor Internal a) Tokoh Salah satu penyebab kemunduran Partai Bulan Bintang dapat dilihat dari pandangan tokoh pemimpinnya. Sebut saja Yusril Ihza Mahendra yang menampilkan “Islam Moderat” ditubuh Partai Bulan Bintang yang pada akhirnya menjadikan Partai Bulan Bintang itu mengalami pro dan kontra. Beberapa nama besar seperti Hartono Marjono, K.H. Kholil Ridwan, Abdul Qadir Jaelani, K.H. Anwar Sanusi dan beberapa nama lain memilih untuk keluar dari Partai Bulan Bintang daripada harus dipimpin oleh Yusril. Konflik internal di tubuh Partai Bulan Bintang sepertinya mengulang sejarah, dimana NU keluar dari Masyumi diakibatkan oleh konflik yang berkepanjangan antar Islam modernis dengan Islam tradisionalis. Alhasil Masyumi pun terbelah dengan keluarnya NU dari barisan politik Masyumi. Konflik Partai Bulan Bintang pasca Muktamar I, menurut Anas Urbaningrum adalah tanda belum dewasanya mentalitas para politikus tersebut. Selain itu juga Anas menambahkan bahwa konflik internal partai merupakan fenomena ketidakmampuan manajemen konflik secara sehat dan dewasa. Anas pun menggambarkan konflik internal Partai Bulan Bintang sebagai “tawuran di

68

dalam masjid” sebab Partai Bulan Bintang adalah partai yang tegas menyandarkan identitasnya pada Islam.70 Selain itu, wartawan “Pikiran Rakyat” Ahmad Yusuf memberikan keterangan bahwa laporan pertanggungjawaban DPP Partai Bulan Bintang dibawah pimpinan Yusril Ihza Mahendra diterima oleh seluruh DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dan kepemimpinan Yusril tidak luput dari kritikan pedas, baik dari sejumlah DPW maupun ormas Islam pendukung Partai Bulan Bintang. Yusril dianggap kurang turun kebawah dan tidak mampu menyatukan kader Partai Bulan Bintang. Akibatnya, Partai Bulan Bintang gagal meraih batas minimal kursi di DPR pada pemilu legislatif 2004 lalu. Ahmad Sumargono pun mengemukakan pendapatnya dalam skripsi SI Neneng Komariyah yaitu “Kalau untuk simbolnya Partai Bulan Bintang itu partai terbuka, walaupun dalam kepengurusannya memang harus orang Islam, karena kita kan partai Islam, Yusril merupakan tokoh elit yang kurang turun kebawah kurang integrasi tidak seperti M. Natsir yang langsung turun kebawah”. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa salah satu kegagalan Partai Bulan Bintang disebabkan oleh para tokoh Partai Bulan Bintang yang kurang turun kebawah, sehingga masyarakat luas belum tahu siapa saja tokoh Partai Bulan Bintang. b) Kaderisasi Pada pemilu tahun 2009 dan tahun 2014, Partai Bulan Bintang mengalami penurunan suara, sehingga tidak dapat menempatkan wakil-wakilnya di DPR. 70

Anas Urbaningrum, Melamar Demokrasi. Dinamika Politik Indonesia, (Jakarta: Republika, 2004), h. 215-217.

69

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang melalui lembaga survey independent dari Universitas Indonesia mengetahui penyebab Partai Bulan Bintang kalah pada pemilu terutama pada saat pemilu 2009. Yaitu: 1. Figur caleg tidak dikenal atau kurang popular 2. Pengurus partai kurang dikenal dan tidak dekat dengan masyarakat 3. Program dan isu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat 4. Citra pimpinan dan pengurus jarang diliput oleh media massa 5. Kinerja anggota legislatif dan kepala daerah yang berasal dari Partai Bulan Bintang tidak aspiratif dan kurang terpublikasi.71 Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa kinerja kader-kader Partai Bulan Bintang belum sepenuhnya bekerja dengan baik. Untuk itu, perlu adanya evaluasi agar para tokoh serta kader Partai Bulan Bintang bisa lebih berbaur lagi kepada masyarakat. Adapun faktor eksternal yang ikut andil dalam kemunduran Partai Bulan Bintang. Berikut penjelasannya; 2. Faktor Eksternal a) Situasi Politik Nasional Yang melatar belakangi kemunduran partai-partai Islam khususnya Partai Bulan Bintang adalah semakin berkembangnya partai-partai Nasionalis-Sekuler, dimana partai Golkar, PDIP dan juga Demokrat terus mendominasi pada setiap pemilu. Yusril Ihza Mahendra mengatakan dalam artikel Dwi Sulistyo. “Kita tidak bisa samakan dengan tahun 1850-an, dimana orang memilih partai karena ideologi. Ketika iu, kelompok Islam yang modernis akan memilih Masyumi dan yang tradisional akan memilih NU. Dulu kelompok 71

Hasil Muktamar III, Langkah-langkah Untuk Masa Depan Partai Bulan Bintang, h.

129.

70

Islam Modernis dipandang barat sebagai mitra dalam berseteru dengan komunis. Namun, kini kelompok Islam menjadi musuh barat”.

Yusril juga mengeluhkan sikap pemilih yang doyan menerima sogokan dalam menentukan pilihan dalam bilik suara. Sementara itu partai-partai Islam termasuk Partai Bulan Bintang tidak memiliki cukup uang untuk mengelola media besar dan mendidik masyarakat.72 Menurut Bahtiar Efendi surutnya partai Islam dikarenakan perpecahan internal yang menyulitkan mobilisasi. Selain itu, lahir kesan ditengah masyarakat tentang inkonsistensi para politikus partai Islam. Dakwah mereka mengenai Islam yang menekankan persatuan dan persaudaraan tak terwujud dalam praktik politik mereka. Selain itu tentang moralitas partai Islam. Politisi Islam yang mengklaim dirinya independen, bersih terhadap perbuatan kotor ternyata hanya sandiwara belaka. Kasus-kasus seperti; korupsi, pelecehan seksual banyak didalangi oleh politisi Islam. Hal ini lah yang menjadi salah satu pemicu sehingga sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang awam, memiliki pandangan yang miring terhadap partai Islam. b) Arus Global Penyebab lain dari mundurnya Partai bulan Bintang yaitu perkembangan arus global, menguatnya pencitraan figur ketokohan, perkembangan demokrasi yang begitu cepat, orientasi kekuasaan, menurunnya kepercayaan umat Islam, serta semakin besarnya dominasi partai-partai “mapan”, sehingga partai-partai 72

Dwi Sulistyo, Dulu Masyumi Jaya, Partai Islam Sekarang ke Mana?, Artikel diakses pada 20 Februari 2015 dari http://jaringnews.com/kbr/pilar-demokrasi/49321/dulu-masyumi-jayapartai-islam-sekarang-ke-mana-

71

yang berideologi Islam mulai ditinggalkan, padahal secara kuantitas hampir 85% masyarakat Indonesia adalah muslim.73

73

Lili Romli, Islam Yes, Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 41-42.

BAB V PENUTUP A.

KESIMPULAN Munculnya partai Masyumi pada 24 Oktober 1943 M sebagai partai politik yang didukung oleh Jepang dianggap sebagai tonggak awal sejarah berdirinya partai Islam terbesar pada permulaan revolusi Indonesia. Partai Masyumi lahir karena adanya keresahan para tokoh muslim modernis yang pada saat itu Islam dimarginalkan dan Islam-politik tidak mendapat porsi dalam pemerintahan. Selain itu pula, partai Islam membutuhkan sebuah pengakuan atas identitas Islam bangsa Indonesia dalam rangka berjuang mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia. Partai Masyumi mendapatkan kebebasan dan pengakuan resmi pada 3 November 1945 M, dimana pemerintah mengeluarkan Maklumat yang berisi tentang pemberian hak kepada masyarakat Indonesia untuk mendirikan partaipartai politik, dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masyumi yang mengusung konsep Islamis pada akhirnya berusaha untuk mengikuti rezim pemerintahan yang ada.Partai Masyumi yang merumuskan citra Islam dan cita-cita kebangsaan secara modern bagi umat Islam secara keseluruhan ini, ternyata dikecam keras oleh Presiden Soekarno, karena dianggap tidak sejalan dengan idiologi Soekarno. Era keterbukaan pada saat itu, membuka keran-keran partisipasi politik (baca:pemilu), sehingga banyak partai Nasionalis yang berdiri untuk menyuarakan aspirasinya. Pada saat itu pula, partai yang berbasis Islamis mulai ditinggalkan dan nasib partai Masyumi pun terombang-ambing.Masyumi saat itu tidak hanya

72

73

dijadikan partai terlarang, namun tokoh-tokohnya pun banyak yang dijebloskan kedalam penjara tanpa proses pengadilan. Partai Masyumi sudah tidak ada, maka diteruskan oleh Partai Bulan Bintang yang mempunyai dasar yang tidak jauh berbeda dengan Masyumi yaitumemperjuangkan

ajaran-ajaran

Islam

dengan

platform

yang

mengkombinasikan dan mengintegrasikan antara keislaman dan keindonesiaan. Tepat pada 17 Juli 1998 berdirilah Partai Bulan Bintang dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai ketuanya.Banyak dukungan muncul dari beberapa partai Islam dikarenakan mereka merindukan adanya partai Islam seperti Partai Masyumi sedia kala.Selain itu pula, tujuan didirikannya Partai Bulan Bintang yaitu untuk memperoleh kekuasaan maupun kedudukan politik serta tegaknya pemerintahan negara yang mengedepankan aspek kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Partai Bulan Bintang mengalami pasang surut dalam perpolitikan Indonesia, terlihat mulai dari pemilu tahun 1999 Partai Bulan Bintang berhasil menempatkan 13 orang masuk dalam jajaran di DPR RI karena total suara yang didapat sebesar 2% yaitu 2.049.708 suara. Keberhasilan pada pemilu pertama ini memberikan kepercayaan kepada Partai Bulan Bintang untuk menempati posisi sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada kabinet Persatuan Nasional. Akan tetapi situasi perpolitikan mulai berubah, Partai Bulan Bintang mengalami penurunan suara di pemilu tahun 2004. Partai Bulan Bintang hanya memperoleh 2.970.708 suara dengan 11 kursi di DPR. Dan keadaan mulai

74

memburuk pada pemilu tahun 2009 dan 2014 Partai Bulan Bintang tidak mendapatkan jatah kursi di DPR RI karena perolehan suara hanya 1.79%. secara otomatis tidak memenuhi standar Parlementary Threshold. Adapun dibalik kemuduran perpolitikan Partai Bulan Bintang disebabkan karena faktor internal dan eksternal, diantaranya ada konflik (pro dan kontra) dalam tubuh Partai Bulan Bintang sendiri. Meminjam istilah Anas Urbaningrum “tawuran didalam masjid”. Dan ada anggapan bahwa pemimpin Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra kurang menyatukan kader Partai Bulan Bintang dan dalam pemilu figure caleg kurang dikenal masyarakat, program yang akan dijalankan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan citra pengurus Partai Bulan Bintang tidak terkenal serta kinerja anggota legislatif tidak aspiratif dan kurang terpublikasi. Disamping itu pula, ditambah dengan banyaknya partai Nasionalis-Sekuler yang muncul dan arus globalisasi yang semakin berkembang.

B.

SARAN Kesempurnaan tulisan tidak lepas dari kritik dan saran dari pembaca. Penulis menyadari betul akan kekuarangan tulisan ini. Maka dari itu ada beberapa saran sebagai upaya berbaikan kedepan. Pertama; Untuk Partai Bulan Bintang hendaknya dalam pengkaderan harus lebih turun kebawah (lapisan masyarakat) atau pendekatan secara emosional. Dengan begitu masyarakat tau betul apa itu Partai Bulan Bintang, siapa pemimpinnya dan mengetahu lebih jauh peran dari Partai Bulan Bintang, terutama masa pemilu.

75

Kedua, Partai Masyumi akan lebih baik jika terus menjalin hubungan baik dengan partai-partai yang dahulu mendukungnya, karena terlihat adanya kerenggangan/ketidak harmonisan Partai Bulan Bintang dengan partai-partai pendahulunya. Ketiga, bagi dunia akademis, harapan besar penulis akan ada yang menggali lebih lanjut menganai Masyumi, Partai Bulan Bintang yang dilihat dari aspek yang lain, misalnya digali dari kajian ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Dengan begitu akan banyak karya tulisan yang fokus menganai Masyumi-Partai Bulan Bintang.

DAFTAR PUSTAKA BUKU: Anshary, M. Isa. Perjuangan Masjumi, Suara Partai Masjumi. 1951. Boland, B.J.Pergumulan Islam di Indonesia.Jakarta: Grafiti Pers, 1985. Budiardjo,Miriam.Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Dzulfikriddin.Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia.Bandung: Mizan, 2010. Efendi,Firdaus.Partai Bulan Bintang: Dari Muktamar Membangun Tradisi Demokrasi. Jakarta: Nuansa Madani, 2005. Gottschalk,Louis. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006. Hakim,Lukman.M. Natsir di Panggung Sejarah Republik.Jakarta: Republika, 2008. Hariyono. Mempelajari Sejarah Secara Efektif. Yogyakarta: Pustaka Jaya, 1995. Hubeis, Umar dan Arifin,Bey.Ummat Islam Indonesia dan Madzhab.Surabaya: Salim Naban, 1956. Lane,Max. Bangsa Yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto, Terj. Jakarta: Reform Institute, 2007. Madinier,Remy.Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral. Jakarta: Mizan, 2013. Majelis Nasional KORPS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, HMI dan KAHMI: Menyongsong Perubahan Menghadapi Perganitian Zaman. Jakarta: HMI, 1997. Mansur Suryanegara,Ahmad.Api Sejarah 2. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010.

76

77

Mas’oed, Abidin.Gagasan dan Gerak Dakwah Natsir.Yogyakarta: Gre Publishing, 2012. Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa, Bandung: Mizan, 2001. Noer,Deliar. Partai Islam di Pentas Nasional. Jakarta: Grafiti Pers, 1987. Pramuko,Yudi. Yusril Ihza Mahendra Sang Bintang Cemerlang Perjuangan Menegakkan System dan Akhlak Berpolitik. Jakarta: Putera Berdikari Bangsa, 2000. Romli,Lili. Islam Yes, Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Subakti,Ramlan.Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 2009. Sunanto,Musyrifah.Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Syafii Maarif, Ahmad.Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Syam, Firdaus. Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup Pemikiran dan Tindakan politik. Jakarta: PT Diyatama Milenia, 2004. T. Hill,David.Pers Dimasa Orde Baru, Terj. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011. Urbaningrum,Anas. Melamar Demokrasi Dinamika Politik Indonesia.Jakarta: Republika, 2004.

INTERNET Bulan-bintang.org/partai/sejarah/singkat/ Dwi Sulistyo, Dulu Masyumi Jaya, Partai Islam Sekarang ke Mana?,Artikel diakses pada 20 Februari 2015 dari http://jaringnews.com/kbr/pilardemokrasi/49321/dulu-masyumi-jaya-partai-islam-sekarang-ke-manahttp://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UU_NO_2_1999_ parpol_ok.pdf diakses pada 03 April 2015.

78

http://www.antaranews.com/pemilu/berita/422121/profil-partai-bulan-bintang-pbb http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999 diakses pada 29 Maret 2015. Indonesia-baru.liputan6.com/read/2029505/pbb-targetkan-8-suara-pemilulegislatif-2014

Iradhat Taqwa Sahidi, Prospek Partai Islam Indonesia, melalui website http://www.madzhabdjaeng.org/2011/05/prospek-partai-islamindonesia.html Kompas, Sabtu 12 Agustus 2000 Liputan 6 petang SCTV, Jumat, 28Maret2014. Media Indonesia Senin, 02 Mei 2005 Sejarahanda.blogspot.com/2012/09/sejarah-partai-masyumi.html# Yusril Ihza Mahendra, “Hanya Ada Satu Kata: Maju.”Melalui website http://yusril.ihzamahendra.com/2008/07/10/hanya-ada-satu-kata-maju/ Yusril Ihza Mahendra, “Pembuka Kata”. Artikel diakses pada 13 April 2015 dari www.yusrilihzamahendra.com

Yusril Ihza Mahendra, Kebijakan Orde Baru dan Islam, artikel diakses pada 03 April 2015 dari http://yusril.ihzamahendra.com/2008/01/31/kebijakanorde-baru-terhadap-masyumi-dan-islam/

DOKUMEN Bambang Setyo, Simpul-Simpul Perjuangan Islam di Indonesia: Sejarah Kebangkitan dan Kiprah Partai Bulan Bintang, Bogor: Disampaikan dalam Semiloka Pengkaderan Partai Bulan Bintang, 2001 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), Daftar Para Pendiri Partai Bulan Bintang, Jakarta: PBB, 1999.

79

Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang, Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang, Jakarta: DPP PBB, 2000 Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang, Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang.Jakarta: DPP PBB, 2000.

Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang, Khittah Perjuangan Partai. Jakarta: DPP PBB, 2005. Hasil Muktamar III Partai Bulan Bintang, Tafsir Asas Partai Bulan Bintang. Jakarta: DPP PBB, 2010. Keputusan mukernas tahun 2010-2011.DPP Partai Bulan Bintang 2010-2015. Pedoman Pengaderan dan Pedoman Dasar Badan Pengelola Pengaderan.Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, 2005.

Yayasan Pembangun Ummat. Fakta Dokumenta. Jakarta: Yayasan Pembangunan Umat, 1982. WAWANCARA Dr. H. MS. Kaban, SE, M. Si SKRIPSI Komariah,Neneng.Peran Yusril Ihza Mahendra Dalam Partai Bulan Bintang Di Indonesia Pada Tahun 1998-2009. Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Ansari E.A.R Latief,Carman.Partai Islam dan Pemilu Presiden 2009: FaktorFaktor Yang Mendasari Partai-Partai Islam Mendukung SBY-Boediono. Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Ishak,Noor.Pergerakan Partai Masyumi di Indonesia 1945-1960. Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

80

Gambar 1 : Lambang Bendera Partai Masyumi (Gambar diambil melalui website pribadi milik Yusril Ihza Mahendra http://yusril.ihzamahendra.com)

Gambar 2 : Lambang Bendera Partai Bulan Bintang (Gambar diambil melalui website resmi Partai Bulan Bintang www.bulanbintang.org)

81

Photo: Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2000-2005. (Photo diambil melalui website resmi Partai Bulan Bintang www.bulanbintang.org)

Photo: Malem Sambat Kaban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2005-2010 dan periode 2010-2015. (Photo diambil melalui website resmi Partai Bulan Bintang www.bulanbintang.org)

82

Bersama Ketua Umum DPP PBB Malem Sambat Kaban. Gambar diambil setelah penulis selesai melakukan wawancara dengan beliau di kantor DPP PBB Jakarta Selatan

Gambar : I

83

Gambar : II Keterangan : Gambar I dan II adalah Perpustakaan DPP PBB. Gambar diambil melalui kamera pribadi milik penulis pada saat penulis melakukan penelitian.

84

Gambar diambil dari buku Firdaus Syam yang berjudul Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup Pemikiran dan Tindakan Politik.

85

TokohPartaiBulanBintang yang mendudukikursiParlementer a) Periode 1999-2004 1. Mawardi Abdullah (Kab. Aceh Utara) 2. Nur Balqis (Kodya Tebing Tinggi) 3. Malem Sambat Kaban (Kodya Bukit Tinggi) 4. Darmansyah Husein (Kab. Belitung) 5. Yusril Ihza Mahendra (Kab. Bekasi) 6. Hartono Mardjono (Kab. Cirebon) 7. Ahmad Sumargono (DKI Jakarta) 8. Amanullah (KodyaSalatiga) 9. Nadjih Ahjad (Kab. Gresik) 10. M Qasthalani (Kab. Tapin) 11. Zoubair Bakry (Kab. Selayar) 12. Hamdan Zoelva, SH (Kab. Lombok Barat) 13. Abdul Qadir Dzaelani b) Periode 2004-2009 1. Muhammad Fauzi (NAD I) 2. Ali Mochtar Ngabalin (Sulsel 2) 3. H. Nur Syamsi Nurlan (Sumbar I) 4. Nizar Dahlan (Sumbar 2) 5. Muhammad Tonas (Riau) 6. H. Hamdan Ainie (Sumsel) 7. Yusron Ihza ( Bangka)

86

8. Anwar Shaleh (Jabar) 9. Hilman Indra (Jabar) 10. Eddy Wahyudin ( Banten) 11. Jamaludin Karim (Kalsel) 12. Ryaas Rasyid (Sulsel) 13. Yusril Ihza Mahendra (MenteriSekretaris Negara) 14. Malem Sambat Kaban (MenteriKehutanan)

87

Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Partai Masyumi periode 1945-1949 Ketua:

: Dr. Sukiman Wirjosandjojo

Ketua Muda I (Wakil Ketua I)

: Abikusno Tjokrosujoso

Ketua Muda II (Wakil Ketua II)

: Wali Alfatah

Sekretaris I

: Harsono Tjokroaminoto

Sekretaris II

: Prawoto Mangkusasmito

Bendahara

: Mr. R. A. Kasmat

Anggota

: K.H. M. Dachlan H.M. Faried Ma’roef Junus Anies K.H. Fakih Usman K.H. Faturrahman Dr. Abu Hanifah M. Natsir S.M. Kartosuwirjo Anwar Tjokroaminoto Mr. Samsudin Mr. Mohamad Roem

Bagian Penerangan

: Wali Alfatah A. Gaffar Ismail

Bagian Barisan Sabilillah Dan Hijbullah

: K.H. Masjkur W. Wondoamiseno Hasjim Sulio Adikusumo

Bagian Keuangan

: Mr. R.A. Kasmat R. Prawirojuwono H.A. Hamid Bkn

88

Bagian Pemuda

: M. Mawardi Harsono Tjokroaminoto

Majelis Syuro Ketua Umum

: K.H. Hasjim Asj’ari

Ketua Muda I

: Ki Bagus Hadikusumo

Ketua Muda II

: K.H. A. Wahid Hasyim

Ketua Muda III

: Mr. Kasman Singodimedjo

Anggota

: R.H.M. Adnan H.A. Salim K.H. Abdul Wahab K.H. Abdulhalim K.H.A. Sanusi Syekh M. Djamil Djambek

Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Partai Masyumi periode 1949-1951 Presiden

: Dr. Sukiman Wirdjosanjojo

Ketua

: Mohammad Natsir

Anggota

: Mr. Mohamad Roem Mr. Sjarifuddin Prawiranegara Dr. Abu Hanifah Mr. Jusuf Wibisono Zainul Arifin Zainal Abidin Ahmad Ki Bagus Hadikusumo H. Benjamin Abdurrahman Sjihab

89

Ny. Sunarjo Mangunpuspito Mr. Samsudin

Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Partai Masyumi periode 1951-1952 Presiden

: Dr. Sukiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua I Presidium

: Mr. Kasman Singodimedjo

Wakil Ketua II Presidium

: Mr. Jusuf Wibisono

Ketua

: M. Natsir

Wakil Ketua I

: Prawoto Mangkusasmito

Wakil Ketua II

: Mr. Mohamad Roem

Anggota

: Mr. Sjafruddin Prawiranegara Dr. Abu Hanifah K.H.A. Wahid Hasjim K.H. Masjkur Ki Bagus Hadikusumo K.H. Fakih Usman Samsuridjal Ny. Sunarjo Mangunpuspito Anwar Harjono

Dewan Organisasi Ketua

: Mohammad Natsir

Sekretaris Pimpinan Partai

: K. Taufiqurrahman

90

Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Partai Masyumi periode 1952-1954 Ketua

: Mohammad Natsir

Wakil Ketua I

: Dr. Sukiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua II

: Mr. Kasman Singodimedjo

Anggota

: Prawoto Mangkusasmito Mr. Syafruddin Prawiranegara Mr. Mohamad Roem Mr. Jusuf Wibisono K.H. Fakih Usman Ny. Sunarjo Mangunpuspito Mohammad Sardjan Dr. Abu Hanifah Mr. Boerhanoedin Harahap Ny. Hafni Abu Hanifah

Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Partai Masyumi periode 1952-1954 Ketua

: Mohammad Natsir

Wakil Ketua I

: Dr. Sukiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua II

: Mr. Kasman Singodimedjo

Anggota

: Prawoto Mangkusasmito Mr. Syafruddin Prawiranegara Mr. Mohamad Roem Mr. Jusuf Wibisono K.H. Fakih Usman Ny. Sunarjo Mangunpuspito

91

Mohammad Sardjan Dr. Abu Hanifah Mr. Boerhanoedin Harahap Ny. Hafni Abu Hanifah Ki Taufiqurrahman M. Isa Anshari

Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Partai Masyumi periode 1954-1956 Ketua

: Mohammad Natsir

Wakil Ketua I

: Dr. Sukiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua II

: Prawoto Mangkusasmito

Wakil Ketua III

: K.H. Fakih Usman

Sekretaris Umum

: M. Yunan Nasution

Anggota

: Ardiwinangun Gusti Abdul Moeis Anwar Harjono Mr. Boerhanoedin Harahap Mr. Sjafruddin Prawiranegara Mr. Jusuf Wibisono Mr. Kasman Singodimedjo Mr. Mohamad Roem A.R. Baswedan Amelz Ki Taufiqurrahman K.H. Ahmad Azhari Ny. Sunarjo Mangunpuspito

92

Ny. Hafni Abu Hanifah

Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Partai Masyumi periode 1956-1959 Ketua

: Prawoto Mangkusasmito

Wakil Ketua I

: Dr. Sukiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua II

: K.H. Fakih Usman

Wakil Ketua III

: Mr. Mohamad Roem

Sekretaris Umum

: M. Yunan Nasution

Anggota

: Mr. Kasman Singodimedjo Anwar Harjono Ki Taufiqurrahman A.R. Baswedan Ardiwinangun H. Hasan Basri Osman Raliby Mr. Sindian Djajadiningrat Saleh Iskandar K.H. Ahmad Azhari Mr. Djamaluddin Dt. Singomangkuto Ny. Sunaryo Mangunpuspito Ny. Samsuridjal

93

Pengurus Harian

: Prawoto Mangkusasmito Dr. Sukiman Wirjosandjojo K.H. Fakih Usman Mr. Mohamad Roem M. Yunan Nasution Anwar Harjono H. Hasan Basri Osman Raliby

Catatan: Dari pimpinan tahun 1956 mereka yang tersangkut dalam pemberontakan PRRI 1958 adalah M. Natsir, Boerhanoedin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara. Sehingga mereka tidak hadir dalam kongres tahun 1959. Pengurus harian dirasa perlu karena gawatnya keadaan ketika itu, terutama dalam hubungan dengan pemerintah.

94

Hasil perolehan suara Partai Masyumi pada Pemilihan Umum 1995 No

Nama Partai

Perolehan

Perolehan

Suara

Kursi

1

Partai Nasional Indonesia (PNI)

8.434.653

57

2

Masyumi

7.903.886

57

3

Nahdlatul Ulma (NU)

6.955.141

45

4

Partai Komunis Indonesia (PKI)

6.179.914

39

5

Partai Syarikat Islam Indonesia

1.091.160

8

1.003.326

8

(PSII) 6

Partai

Kristen

Indonesia

(Parkindo) 7

Partai Katolik

770.740

6

8

Partai Sosialis Indonesia (PSI)

753.191

5

9

Ikatan

541.306

4

483.014

4

Pendukung

Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 10

Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

11

Partai Rakyat Nasional (PRN)

242.125

2

12

Partai Buruh

224.167

2

13

Gerakan Pembela Panca Sila

219.985

2

(GPPS) 14

Partai Rakyat Indonesia (PRI)

206.161

2

15

Persatuan

200.419

2

Pegawai

Polisi

(P3RI) 16

Murba

199.588

2

17

Baperki

178.887

1

18

Persatuan Indonesia Raya (PIR)

178.481

1

Wongsonegoro

95

19

Grinda

20

Persatuan

Rakyat

Marhaen

154.792

1

149.287

1

Indonesia (Permai) 21

Persatuan Daya (PD)

146.054

1

22

PIR Hazairin

114.644

1

23

Partai Politik Tarikat Islam

85.131

1

(PPTI) 24

AKUI

81.454

1

25

Persatuan Rakyat Desa (PRD)

77.919

1

26

Partai

Indonesia

143.907

1

Muda

64.514

1

53.306

1

1.022.433

-

37.785.299

257

Republik

Merdeka (PRIM) 27

Angkatan

Comunis

(Acoma) 28

R. Soedjono Prawirosoedarso

29

Lain-lain Jumlah

Sumber: KPU Indonesia tahun 1995

Hu il M UKTAMAR.I

PARTA] BUI.AN B INTANG

121

PERSONALIADPP PARTAI BULAN BINTANG PERTODE 142't-L426 rV2000-2005 SESEPUH

M

K.H. Rusyad Nurdin Drs.H. Laode Manarfa Prof. H. Anton Timur Djaelani

MAIELIS SYURO Ketua

Wakil Ketua

H. Mohamad Soleiman KH. Syachrodji Bisri

PIMPINANPUSAT KetuaUmum

Prof. Dr. Yusril lhza Mahendra, SH.

WakilKetua Umum

Drs. Sahar L Hassan AhmadSumargono, SE. Drs. KH. ZubairBakry

Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua

HamdanZoelva, SH. DR. RifyalKa'bah, MA. DR. Tiena Gustinar Amran

Sekretaris Jenderal

H. MS. Kaban, SE., M.Si

Wakil Sekretaris Jenderal

Ab durahman Tardl' o, SH. Abdul Kadir Lamanele JamaluddrnKarim, SH.

Wakil Sekre taris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekre taris Jenderal Wakil Sekre taris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekre taris Jenderal

Abdurrahman Saleh, SH., MH. Dra. Andi Nurul Djannah, Lc. Ir. Amiruddin Said, M.Sc.

Anwar Shaleh BambangSetyo, M.Sc.

Dachlan Abdul Hanried, SE. GerardYakobus, MBA.

T.M.LuthfiYazid, SH. Nur Syamsi Nurlan, SH., ir4M. drg. Nina Soejoto Ir. NizarDalrlan Personalia DPP PARTAI

BUIAN BINTANG

1'

122

Hasil MUKT,,1I'1,4R1 PARTAI BUTAN BINTANG

Wakil Sekretaris Jenderal

RamlalMardjoned Ir. M. SuaibDidu

Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekre taris Jenderal

Yasin Ardhy, SH

Bendahara Umum

Baharudin Tiatjo

Bendahara Bendahara Bendahara

Ade Sr.vara CecepHermar.van Tonas, SE.

Anggota Pleno Anggota Pleno Anggota Pleno

Asad Umar Baridwan, SH. Ir. Darmansyah Husein HasanJufreis, SH. lda M. Natsir Yanda Zaihifit Ishak, SH., M.Sc.

AnggotaPleno Anggota Pleno Anggota Pleno

LukmanHakim Ir.M. Qomar Novian Zen Nasser Mahmud Drp. Hj. Tuty Mariiuri, MM., MBA.

AnggotaPleno Anggota Pleno

AnggotaPleno Anggota Pleno Anggota Pleno D

Usman hnran. H, SE.

EPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Pemberdayaan partai Ketua Sekretaris

Agus Dwi Warsono, SH. M. Nur Caniago

Anggota-Anggota

Zulkifli,

Departemen Kaderisasi Kebua

Sekretaris

Anggota-Anggota

S. Si.

Drs. Agus Salim OdihJuanda, SE. Drs. Nur Railtaru MBA.

Drs. Agus Purwanto, MM. Drs. M. Taufik Noerrachman

Andi Sofandi Zakariya Drs. Ujang Syahruddin Drs. H. AIi MuchtarNgabalin Dra. Maisuri Rais PeTsonalin DPP PARTAI

BT]IAN BTNTANG

Hg i I M UKTAMAR.T PARTAI BUIAN

B

t23

INTANG

Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rusydi Bahalwao S. Pd. Drs. Yusuf Hasani Bunyamin Abdul Ghafur H. Euis ]ulaeha, S. Pd.

Ketua Sekretaris

Anggota-Anggota

MN.Mas'ud,N{M. Drs. Mahmud Anis Baswedan Drs. Hasan M. Noor Departemen Perburuhan H. Nurdin Umar Arifin Agule, SE. Yanzi Sofyan H. Abubakar Huremaking H.S. KahfiAmin

Ketua Sekretaris

Anggota-Anggota

Muhammad Adnan Asfandi H. Muh. Sunding Hasan Basri Departemen Pemenangan Pemilu Ketua Sekretaris

Hans Munthahar Toto AryPrabowo, M.

Anggota-Anggota

Zainul Ula

Sc.

Syamsude laude

Syafaruddin Nasution Ir. Muhammad Farid DepartemenEKUIN Ketua

Selretaris Anggota-Anggota

MawardiAbdullah, SE. Drs. DediAbidin, S. MM. M. H. Ma'sum A. Wailisahalong Cecep Maskanul Hakim, M. Sc. EmanRahmart MBA. Abdul Rani Rasyid Asep lrawan, SE. Personalia DPP PARruI BUL4N

BINIANG

r24

Has il

MUKTtlMARl

PARTAI

BUI-{N BINTANG

Departemen Koperasi.dan Usaha Kecil (KUK) Ketua

AhmadRusydi,

Sekretaris

Muham:nad Qosim Salelu MA. Muhammad Ramadhan Nuhtada, SE. HR. Sutarya Argawijaya Mardliah Soleiman Drs. AmboSakka Hadmar,SE., MSi.

Anggota-Anggota

SE.

Departem en Potitik dan Pemerintahan

.Ketua

FirdausSyam, MA.

Sekretaris

AndiSaefuddru Sg.

Anggota-Anggota

Drs. Achyar S. Kabasaran

NoorMuham:nad, SE. Endang Saefu ddin Mubarok, MM. Ahsan Rais, S. Ip. Departemen Otonomi Daerah KeEua

Heydar Bachsin,

Sekretaris

AmirHamza M. Saleh Wattiheluw,

Anggota-Anggota

SE. SE.

Haspul Adam, SE., M. Sc. SyamsuddinSimat, SE. Drs. Zulkifli Yoenoes

Departemen Lingkungan Hidup Ketua Sekretaris

Anggota-Anggota

Ir. H. Ma'shum Thoha, MBA. Edi Abraham, SE. Ir. Edwil Suzandi

JamainAhmad hnamMuhtadin, LiliSuciati, SE.

SE.,

MM.

Departemen Sumber Daya Alam

Kebua

Ir. Eddy Wahyuddin, MBA. Prsonnlia DPP pARruI BUI_AN BINTANG

Huil MLTKIAMARIPARTAI BUIAN BII.IIANG

Sekretaris

Anggota-Anggota

r25 Ir. Agus Soerono Ir. A. KadirAssegaff

Ir. M.

ArulAzrvar

Yudhi Irsyadi Syafe'i,

SE.

Departecren Hukum dan Perundang Undangan Ketua

Chairuddin,SH., MH.

Selretaris

FathurRozL SH. Chaerul Bachtiar, SH.

Anggota-Anggota

DamrahMamang, SH.

Efrizal SH. Departemen Pembelaan dan HAM Ketua Sekretaris

Anggota-Anggota

DarmiMarasabessy, SH. Syarif Fadilah, SH.

AchdiatMihardja, SH. Fasiun, SH.

Supriyo Martodiwiryo SH. Drs. Askar Badri Drs. BaharuddinSayidi

DepartemenHankam Ketua

Syaifullah Rusyad

Sekretaris

Ir. AfriansyahNoor Ir. Riza Iman Drs. NazmiAli Imran

Anggota-Anggota

AndiRidwan A. Rafa'i Poharr S. Pd. Departemen Hubungan Luar Ne geri Ketua

MazniYunus, Lc.

Selretaris Anggota-Anggota

MasliAmran Drs. Zahir Khan, SH. Drs. Ahmad Kailani M.Saleh irsonalia DPP ?ARTAI BULAN BINTANG

126

M UKTAI4AR

I

PARTAI

BUIAN BINTANG

Departemen Pembinaan Ummat

Ketua Sekretaris Anggota-Anggota

Soewito Suprayogi Lc.

H.

AmlirSyaif;

-

HemiBaroroh Hadinoto

Fahrurozi Asnawi Zalnal Arifin Tatang Fauzi

HM. AminJamaluddin Departemen Hubungan Antar Lembaga Ummat Ketua Sekretaris

Anggota-Anggota

Drs. Masroer Anhar, MS. Drs. Nasrul Hamzah Ihsan Setiadi, S. Ag. Drs. Syarifuddih Igirisa, MM. F. A. Sukiran

Andi Asmar Hamzah, S.Ag. Drs.Ismayadi Imran Departemen Kesehatan Masyaraka t Ketua Sekretaris

dr. H Bagindo Yunaz dr. Sonny Ramdhani

Anggota-,Anggota

Nurhayati Nilamsari, Nursa'idah, S. Ked.

SE.

Dqpartemen Kesejahteraan Keluarga dan perhndungan Anak Ketua Sekretaris

Anggota-Anggota

Dra. Ellya Yunus H. Yanuar Amnur

Etty Yuliati

Amilius,

SE

Hj. Sugesti Supodo Drs. Asep Jayanegara, MSc.

Personalia DPP pARTAt

BUUN BINTANG

HrciI MUKTAMARI PAKTAI BUIAN BINTANG

127

DepartemenHumas Ketua Sekretaris

. Anggota-Anggota

Muhammad Fauzi, SE. Ikhwan, SH. Abdul Bakir Zein Drs. H. MisbachMalim, M. Sc Drs. H. Muhammad Luthfi Januararrsyah, SE.

Moh. KamirAbdullah Sabar Sitanggang

\

/

Prsonaha DPP PARTAI BflI-AN BINILNG

T $ 3

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG PERTODE 1426 _ 1431 H t200s _ 2010 M

$

A.

MAJELIS SYURA; Ketua

Prof DR. Yusril lhza Mahendra, SH.

Wakil Ketua

K.H. Hussein Umar

H. Ibrahim Risyad K.H. Aceng Zakaria K.H. SaehrodjiBisri

K.H. MahrusAmin Sekretaris

DR. Fuad Amsyari H. Bambang Setyo, M.Sc.

Wakil Sekretaris Anggota

H. A. Hasan Ibrahim K.H. Muqaddas K.H. Saiful Hukama' Sayuthi H. SidiRahmanaansyah

i

n

;t I

Prof Fuad Said

E

K.H. Dadun Abdul Kohar Prof DR. Abudllah yakob DR. H. Wasal Falah, SH. Drs. K.H. Zoubair Bakry P.R. Abdul Gani Natadiningrat, SE. Yusuf Mansyur Abd. Khalis Razak, Spd. H. M. Amin Djamaluddin H. Suwito Suprayogi

B.

PIMPINAN PUSAT; Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum

H. MS. Kaban, SE., M.Si. Hamdan Zoelva, SH., MH. Zainulbahar Noor, SE Anwar Shaleh Dachlan Abdul Hamied, SE.,M.Si

Susunan Personalia DPP PARTAI BUI,AN BINTANG

163

s

* E E

Ketua Ketua Ketua Ketua

Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Lenders Wakil sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Waki I Sekretari s Jenderal

164

Yasin Ardhy, SH Ir. Eddy V/ahyudin

Jamaluddin Karim, SH. Drs. Ali Muchtar Ngabalin. M.Si. Abdunahman Tardjo, SH Mashuri, SM Agus Dwiwarsono, SH. MH H. M. Syaripin Maloko, SH., MM., MSi Janzi Sofran Dr. Andri Jaya Kumia Dra. Andi Nurul Jannah. Lc. DR. Firdaus Syam, MA. DR. Yusron lhza.LLM Ir. Diany Lazuar Nasri H. Mawardi Abdullah, SE., MM.

M. Tonas, SE. Ir. H. Bambang H. Soewandi H. Hilman Indra, SE., MBA Ir. Hj. RahmiHidayati Ir. Nizar Dachlan, MSi Drs. Dwianto Ananias Ir. H. M. Suaib Didu, MM. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. M. Fauzi, SE. Drs. Sahar L Hassan. Drs. H. Sudar Siandes, MM. Abdul kadir Lamanele

NurAidah, SH., MH B.M. Wibowo. Syamsude Laude Hans Munthahar, S.Komp. Jurhum Lantong, S.Ag. Drs. H. Andi Mansyur Pasande, MM. Drs. Masrur Anhar Ir. Sahar Sitanggang Zulkifli, S.Si, HSI.

Yudhi Irsyadi Syafii, SE. H. YanuarAmnuq S.Sos. Sttsunan Personalia DPP PARTAI BULAN BINTANG

s $

il :l

T c

i Wakil Wakil Wakil Wakil Wakil Wakil

Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal

Bendahara Umum Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara

Amrullah Andi Hamid, SE", MM. Andilda.M., S.Ag. Dindin Syarifudin, SE Ir. Alexander David Pranata Boer Yusuf Hasani, S.Pd. M.Si.

Ikhwan. SH

Bolivian Zein, SE. Ramlan Mardjoned

Noor Muhammad, SE. Ir. Irwansyah Tanjung Hasmil Hasan H. M. Sunding Syarifudin Igrissa, SE Nelly Janiarti Januaransyah, SE H. Syamsahril Sarinamde. SH

sttsunan Personalia DPP PARTAI BULAN BINTANG

-.-_-

. -*

165

Departemen - Departemen

l.

:

2. Ketua Departemen Kaderisasi 3. Ketua Departemen Pemenangan Pemilu 4. Ketua Departemen PEMDAGRI dan OTDA 5. Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri 6. Ketua Departemen Hukum & Perundang-Undangan 7. Ketua Departemen Pembelaan & HAM 8. Ketua Departemen Hankam 9. Ketua Departemen Pendidikan 10.

I

Ketua Departemen Kebudayaan

l. Ketua Departemen Hubungan Kelembagaan Umat Ketua Departemen Ketenagakerjaan & Transportasi

13. Ketua Departemen

Sosial & Kesehatan Masyarakat

Ketua Departemen Perempuan & Perlindungan Anak

15. Ketua

Geys Khalifah

Irwan Hasibuan, SE., MS Fathrurrahman, S.Ag. :

DarmiMarasabessy, SH H. Fasiun, SH Drs. H.M. A. Salam. AS.,MBA Drs. Amin Bunyamin

Depafiemen Perumahan & Pemukiman

Drs. H. Amlir. S. Yasin, Lc. Drs. Odih Juanda DR. Asep Djayanegara Dra. Munifah Syanwani, M.Si Ir. H. RonniAbdi, MM.

16. Ketua Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional : 17. Ketua Departemen

Harsono, SE

& lndustri Departemen Koperasi & UKM

Yayan Yanuari, SE., MM

20. Ketua Departemen Pemberdayaan

21. Ketua Depaftemen Energi

&

BUMN

Sumber Daya Mineral

22. Ketua Depaltemen Pertan ian

&

Perkebunan

24. Ketua Departemen Kelautan & Perikanan 25. Ketua Depafiemen Lingkungan Hidup 26. Ketua Departemen Perhubungan

& Transport

28. Ketua Departemen Komunikasi

&

SaifulBahri, SE Ir. Dedy Wijaya, MM O. Charles Chairudin T.,SE

Sulaiman Pete, SE lr. Istiana Maftuchah, M.Si

AsdiWardi, SE

NetiYulianti,

27 . Ketua Departemen Pariwi sata

29. Ketua Depaftemen Pemuda

Ahmad Rusydi, SE

Ir. Udin Jahudin

23. Ketua Departemen Kehutanan

166

Ahmad Hunen, S.Pd. M.Pd.

Keuangan & Moneter

18. Ketua Departemen Perdagangan 19. Ketua Departemen

S

M. Nur Chaniagi, BAc

Ir. Endang Rudiatin, M.Si

12.

14.

Drs. TumpalDaniel.

Ketua Departemen Pemberdayaan Organisasi

& Informasi

Mahasiswa

SH

Hasfi Nasiq SE Reza Firmansyah, SE

Susunan Personalia DPP PARTAI

BUUN BINTANG ,&

TIM FORMATUR MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

l.

H. MS. Kaban, SE., MSi. (Ketua /Anggota)

2.

Prof. DR. Yusril Ihza Mahenda, SH.m, MSc. (An

3.

Yasin Ardhy, SH. (Anggota)

4.

Hamdan Zoelva, SH., MH. (Anggota)

5.

Drs. Dwianto Ananias (Anggota)

6. KH. Anwar

Sholeh (Anggota)

7. lr. H. Djonimar Boer (Anggota) 8. Ir. H. Hamid Kuna (Anggota) 9. Drs. Sahar L. Hassan (Anggota)

)

Susunan Personalia DPP PARTAT B(it.AN' BINTAIiG

t67

PEMBIDANGAN/JOB KETUA-KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bidang Pemberydaan 0rganisasi dan

Kaderisasi

Umum OTDA

: yasin Ardhy, SH

Bidang Pemegang Pemilihan

: Ir. Eddy Wahyudin

Bidang PEMDAGRI dan

: Jamaludin Karim, SH.

Negeri : Dm. Ali Muchtar Ngabalin, MSi. HAM : Abdunahman Tardjo, SH. Bidang HANKAM : MashuriSM. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : Agus Dwiwarso, SH., MH. Bidang Hubungan Kelembagaan Uma : H.M. Syarifin Maloko, SH., MM.,MSi. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi : Janzi Sofoan 10. Bidang Susial dan Kesehatan Masyarakat : Dr. Andri Jaya Kurnia I l. Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak : Dra Andi Nurul Jannah, Lc. 12. Bidang Perumahan dan Pemukiman : DR. Firdaus Syam, MA 13. Bidang Keuangan dan Moneter . DR. yusron Ilua, LLM. 14. Bidang Perdagangan dan Industri : Ir, H. Diani L. Nasri, MBA 15. Bidang Koperasi dan UKM : H. MawardiAbdullah, SE., MM. 16. Bidang Pemkrdayaan BUMN : M. Tonas, SE 17. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Ir. H. Bambang H. Soewandi 18. Bidang perranian . H. Hilman Indra, SE., MBA. 19. Bidang Kehutanan dan Perkebunan : Ir. Hj. Rahmi Hidayati 20. Bidang Kelautan dan Perikanan . Ir. Nizar Dachlan, MSi 21. Bidang Lingkungan Hidup : Drs. Dwianto Ananias 22. Bidang Perhubungan dan Parirvisata: : Ir. H.M. Suaib Didu, MM. 23. Bidang Komunikasi dan Informasi : H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. ?4. Bidang Pemuda dan Mahasisrva : M. Fauzi, SE

168

Bidang Hubungan Luar

Bidang Hukum dan

Susunan Personalia

Dpp pARTAI BULAN BINTANG

TIM FORMATUR MUKTAMAR PARTAI BULAN BINTANG

II

l. H. MS. Kaban, SE., MSi. (Ketua/Anggota) 2. Prof. DR. Yusril lhza Mahenda, 3.

SH.m, MSc. (A

Yasin Ardhy, SH. (Anggota)

4. Hamdan Zoelv4

SH., MH. (Anggota)

5. Drs. Dwianto Ananias (Anggota) 6. KH. Anwar Sholeh (Anggota) 7. Ir. H. Djonimar

Boer (Anggota)

8. Ir. H. Hamid Kuna (Anggota) 9. Drs. Sahar L. Hassan (Anggota)

Sruunan Personalia DPP PARTAI BULAN BINTANG

t69

Lampiran SK No.

:

SK.Formatur/Istimewa/2010

SUSTINAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BIJLAN BINTANG PERIODE I43t _ t436H I 20t0_2015 M

Majelis Syura

:

Ketua Mahendra, SH

Prof. DR. Yusril lhza

Wakil-Wakil Ketua

Prof. DR. gslim Badjrei, S.

Ag.

KH. Zaenuddin Lasem KH. Acsng Zakana Sekretaris

RamlanMardjoned

Wakil Sekretaris

Drs. H. Bambang Setyo,

M.Sc Suwito Suprayogi, Lc. Drs. Jurhum Lantong Anggota-Anggota

KH. Muqaddas Murtadla DR. Muhammad Wasal

Fala\ SH KH. Rosyidi Hasan Ibrahim Mas'adi Sulthoni, MA YusufMansur AminDjamaluddin H. Sidi Rahmansyah Ir Mulyadi

Penguahan Susunai & Personalia DPP

PAMN BWAN BIfflnNG

t67

Badan Kehormatan Pusat (BKP)

:

: : :

Ketua V/akil Ketua Anggota

DR. Fuad Amsyari KH. Anwar Shaleh KH. Mahrus Amin DachlanAbdul Hami( SE.,

M.Si.

KH. Sachroji Bisri Abdul Khalis Razalg S.Pd., M.Pd. Syamsude Laude

PirnpinanPusat;

KetuaUmum M.Si.

DR. H.MS. Kaban, SE.,

Wakil-WakilKetuaUmum

YasinArdhy, SH. Drs. H. SaharL. Hassan DR Yusronlh"a, LML Abdurrahrnan Tardjo, SH

Ketua B idang Komn a s -/P encitraan Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi Ketua Bidang Pengaderan

Syaifi ilAhrnad Dinar,SH., MH Drs. DwiantoAnanias

Ketua Bidang P emenangan Pemilu Ketua Bidang Penggalangan Info Nas.

KetuaBidangPolhankam Ketua Bidang Hukum & HAM KetuaBidangKop. BUIIII\{ Ketua Bidang Pertanian KetuaBidang KLH Ketua Bidang Perernpuan/pA

168

H.M. SyarifienMaloko, SH., M.Si., MM AmrullahAndi Hami{ SE., lVtrI Brigjend(Pum) Adifyawarrnan Mayjend (Punr) Zamroni Munarman, SH

Prof DR. Chairul Ir. H. EdyWahyudin MBA DR Ir.IwanAminudin SriEndangHandayani

Pengesahan Susunan & Personalia Dpp PARTAI BULAN BINTXNG

Ketua Bidang Kesehatan & Kepend. Ketua Bidan g Dkbud, parawisata

NurAidah, SH., MH

KetuaBidangPemuda Ketua Bidang Nakerhans

Haerudin,S.Ag., MH Drs. H.AndiMansur

M. Hafiz

Pasande,

Ketua Ketua Ketua Ketua

Bidan g PDT/IGan B atas

Bidang Hubungan Luar Negeri Bidang Pemdagri & OTDA Bidang PU, Perum Rak&ESDM

KetuaBidangHK[J M.Si. Ketua Bidang Keuangan & perbankan

MM

Ir. kwansfdhTanjung Fathunahman" SAs.

Zu[dflis.Sr, M.Si " k H. DjonimarBoer H. MawardiAMullah, SE., M. Tonas, SE

KetuaBidangEx Officio

KetuaDPWDKI

Sekretari Jenderal

B.M. Wibowo, SE., MM.

V/akil -Wakil Sehetaris Jenderal

Turyal Danil

S, S.pd.I,

M.Si

Drs. JumadinBona

DindinSjafrudin

SukloHarsono, SE-,MM. Drs. MasrurAnhar HusniJurat, S.Sos.I.

AndiMaraida, SP

DRIr.

Muhamrnad

Arif Tasrif

Ir.NovaArdinal Dra. Munifah Syanwani, M. Si. Drs. M. TaufikRahma4 MM. Mohamad Ihsan Kamil, S.Sos. Drs. H. Taufiq Rahman Azhar M. NurAburuddb BAC. Drs. M.NochDjuremi Ahmad Sukatmajaya,SE

Pengesahan Susunan

6

Personalia

Dpp PART1.I BULANBINIA,NG

t69

SyahdrSadikin SopandiZakaria NasserJafar Sed

M.Si.,AAArIq QIA H. YanuarAmnur, Januaranqah, SE

S. S

os.I.

BendaharaUmum

SarinandheDjibran, SH

Bendahara

k

DidftHariyanto,MBA ParharMakowi, SH H. SyahraniUmran, SH AbdulQadirLamanele AmaidiSilnrmbang AndiDarwis, SM.,SE NoorMuhammad SE YayanYanuari, SE., MM Ir, ImanIM- Syam

AntonR

Santoso,

MM

BudiSetiawan

AMulHaqDgTaleba, SH TimFormatur DPP PARTAI BULAN BINTANG

1.Prof DR.YusrilThzaMahendra,SH.,M.Sc. 2.

%

DR H.MS. KabaqSE., M.Si.

3. dr. FuadAmsyari,MPH., PhD

4. Drs. H. Mamat Chusowie

170

Pengesalun Susunan & Pnsonalia DPP PART1.I BULAN

gIN?nNG

5.

H.M. SyarifienMaloko,SH., M.Si, MM

6. Drs. H.

BuetyNasir

7. H. Tamat Ansyori Ismail

8. Drs. H. SaharL. Hassan

9.

DR H. Masri Sitanggang, Mp

1

0. Basrizal Dt. Rangkayo Bas4

1

1. Drs. Dwianto Ananias

I

2. Sarinandhe Djforan, SH

S.

Sos.

13. HusniJumat

Pengesahan Susunan

& Personalia Dpp PARTAI BI.I/-ANBIhJ-I]ING

171

Salinan

LAMPIRAN I. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTU

sA- r,L: rjBru*flrYi#*

rND oN ES

r

A

PRESIDEN REPUB LIK INDONESIA

Menimbang t bahwa untuk kepentingan kes-ifrmatan Negara dan Bangsa, perlu mcmbubarkaii' Partai Politik Masjumi, oleh karena organisasi (partai) itu me. lakukan pemberontakan, karena pemirnpin-pemimpinnja turut serta dalam pemberontalcan apa jang disebut dengan "Pemerintah Revolusioner Repub.[ik Indonesia" atau "Republik Persatuan lndonesib" atau telah djelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan organisasi (partai) itu tidak dengan resrni menjalankan perbuatanperbu atan airggota-anggota pimpinan tersebut

Mengingat

;

9 ajat (1) angka 3 Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 (I*mbaran Negara 1959 No. 149

l Pasat

Tambahan Lembaran Negara No. 1916) dan pasal 8 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 79 Tambahan Lembaran Negara

Mendengar

No.20l6)

:

Mahkamah Agung Indonesia

;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERTAMA: Membubarkan Partai b a gi

Politlk Masjumi,

seluruh wilajah Negara Republik Indonesia

KEDUA

termasuk

an-b agi an /tj ab an g- tj ab angI runt in g-r an tin grrj

Keputusan Presiden

ini mulai berlaku pada hari

ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal

l7 Agustus

1960

PRESIDEN REPI-ELIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO Disalin sezuai dengan aslinja'

6

a di

;

Ha

&

ar K.!

12

LAMPIRAJ\

1

Naskah Pendi ri an

Bahwasanya kemerdekaan adalah nikmat karunia A.r lah swr kepada luruh rakyat Indonesi a. Bahwa nikmat AIIah itu wajib disyukuri bersama, khususnya oleh umat Islam. ''. Bahwa sebagai pernyataan syukur i--ikmat itu, dara.,n rangka 'mengisi susunan negai-a Republ ik f_ndonesia yang berkedau.l aian iatyat dengan berdasar Ketuhanan fans.MalLa E;;; Kernanusiaan yang adi.l se

dan beradab, persatuan Indonqsia dan xerakyatan iing,li-plrpin oleh hikmah kebi jaksanaan da.l-am permusyawaratan,/perwakilan densan mewu judkan suatu keadi rll-:osia1 bagi s"rr?rr., ;;k;;'i serta rndo_ nesia yang dijabarkan dar.am u-u_',45 yang diberlakukan kembari denga, Dekrit presiden RI tans'git"5 kemudian .l Jur i 959. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pirru diserensgiiat(an berba_ gai upaya. kearah peningkat3n si laturalrmi, persau.Jaraan dan persa_ tuan, serta, mengembangkan kegratan-kegiaian s"cara konstitusiona.l dal am rangka, mempeEcepat proses pembaharuan yang memberi kan k emas l ahat an bag i umat dan bangsa. Bahwa untuk mengamalkan ha1-har tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini daram menyongsong r Muharram 141 q H bertepatan densan tanssai 28 Aprir 1998 dengan i",i memuent;k';";";';,uir.=r_ maantaraSesamaumatIs.lamdengannamatsadanGky,/* l'{,h*&T Islam tnoonesia +€+lfftoAj,-."jusui wadah penyaluran "f*.r aspirasi umat Islam Indonesia. e/ -

6Kul

-

hh44i"

tz Hd'

Jakarta, :C-*ap#j

t 99B

Para Pencii ri

Ikatan Cendekiawan Musl im se-Indonesr.a )

Dewan Dakwah

Islamiyah

Indones.i

( ICMI )

a (DDII)

Badan .Kerjasama pondok pesantren Indones i-a

b dan Tokoh Is l amiyah (FUI

ForumYu I ama Haba i

Forum Ukhuwah

6. 7. B. y.

persatuan Islam

-( BKSppi

yarakat

(pEFSI

sarekat rstam [FISrl, Persatuan Umat Islam Persatuan Tarb.i yah Is)

10. Al Irsyad A1 Islamiyah

Sinpul-simpul Perjuangan Islam di Indoncsia, Sejarah

Ke

bangkiton rlan Kprah Partoi Bulan Bintang

,

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERT@TN)

IIIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA SYARIF'

Jl. lr. H. Juanda No.95, Ciputat !5472, )akana, lndonesia

Nomor : Un.Ol/F2lPP.0A.9l Lamp. : : Izin Penelitian

@9

Telp. (021) 7443329, Fax. (021) 7493364

Jakarta,06 Maret 2015

12015

Hal

Kepada Yth.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jalan Keramat Raya No. 45, Kelurahan Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Assalamu'.ataikum Wr. Wb. Dengan honnat kami sampaikan bahwa

Nama

NIM Fakultas

Program Studi Semester

Tahun Akademik

Alamat No. Handphone

:

Nurjannah :1710022000008 : Adab dan Humaniora : Sejarah dan Kebuday&m Islam : D( (sembilan) :2014 / 2015 : Jl. H. Sair No.46 RT 002/001 Desa. Kedung Jaya Kec. Babelan Kabupateb Bekasi 17610 :485946540739 :

adalah mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora IIIN Svarif Hidavatullah Jakarta Program qt"gl Sejaral.r danf(e_bud?yaan Islam, yang sedang-menyusunikripsi berjudul "Pelgaruh IVlasyumi -!91h-adqp Partai Bulan Bintangl study Kasus:'KemaJuatr dan Kemundurannya". MahasiSwa tersebut memerlukan?ata uniuk Penulisan Skiipqi. U"!oF kelancaran pr-os-qs- penr.rlisan tersebut kami molion B;p-ak/fbu dapal-;AGn zur melakukan penelitian di lembaga yang Bapakflbu pimpin. Demikian atas bantuan dan kerjasama BapakTbu, kami ucapkan terima kasih. Yy'ass

alamu' alaikum Wr. Wb.

1

u,il-l fiof; Dr. O

athurahman, M.Hum

KB]\{ENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGBRIruTN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA Jl. lr. H. -Juanda No. 95,

Ciputat 154L2, Jakarla, lndonesia

Telp. (021) 7443329, Fax. (021) 74ss364

Nomor . rJn.\l/F2tpp O0.gt42q /20t4

Lamp.

llal

Jakarta,

:-

:

I

Desember 2014

Izin Penelitian Kepada Yth. Dervan Pimpinan Pusat partai Bulan Bintang (pBB) Jl. Raya Pasar lVlinggu KM. 1g No. lB Jakarta Selatan A ssala

mu' alaikunt Wr. lyb.

Dengan

honlat karni sampaikan

bah,,va

:

Nama

: Nurjannalr

NIM

.1110C22000008 : Adab dan Humanicra : Sejarah dan Kebudayaan Islarrr : IX (sernbilan) ' 2014 I 2}ts : Jl- H. Sair No.46 RT 002100r Desa. Kecr,ng.raya Kec. Baberan Kabnpateb Bekasi li610

Fakultas Prograrn Studl Sernester

Tahun Akadernik

Alarnat No. Handphone

485946s407 39

adalah mahasisr'va Fakultas Adab dan Humaniora ulN Syarif Hidayatullalr Jakarla Pt'ogratn Studi Seiarah dan Keb;dayaa, ;,i;,1; ;;;-* ' skrrpsi berj,dul Irld, "Pengaruh IVIasvumi rerhadin luiiri- sriii,' Bi""t.j?iil rlcnlrs-r.rr) si;.ii K;s;i,'"ff.iir1urn dan Kemundurannya". Mahasiiwii.ir.u.iri.;#;i,;i'8ata. untuk.p"nuiis- sr.rpsi. Untuk kerancaran nr6ses. p.n,,iisin i.isiu,irr.ii;.i'ffih;;'b;;krb;a;p;i'ir.l##., ,.,n n e I a k uk a n p e, e I i t ia n d i I fi b; ga " ,u;G ; ; ;;k/ri;, p i,"" pr- li . "u Dernikian atas bantuan dan kerjasarna BapaMbu, karni ucapkan r

terima kasih.

Wassalamu' aloiku m Wr.

LI/b.

ii :' Lr"t

I

f

F'i81.'b.) n Fathurahman, ill.Hum re6e0808 199603 1 003 rz

{,r.

SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan dibawah ini Nama

:

Jabatan

: Ketua Umum DPP pBB

Malem Sambat Kaban, SE. Msi,

Dengan ini ruenerangkan

:

Nama

Nurjannah

Status

Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

NIM

I l 1 0022000008

Fak/Jur

Adab dan Humaniora / Sejarah dan Kebudayaan Islam

Telah mengadakan wawancar? dengan narasumber, yaitu }lalem sambat Kaban,

sE- Msi, yang sesuai dengan judul skripsi yaitu *PENGARUH MASYLTMI TERHADAP PARTAI BULAN BINTANG. STTIDI KASUS: PASANG SURUT

PARTAI BULAN BINTANG DALAM POLITIK NASIONAL,,. Dikantor narasumber pada hari Kamis 05 Maret 2OlS.

- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Maret 2015

(Malem Sambat Kaban, SE. Msi)