IX. SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
9.1. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengembangan kawasan sentra produksi dalam meningkatkan perekonomian wilayah kepulauan Provinsi Maluku, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut: 1. Sektor-sektor unggulan (key sectors) berdasarkan kriteria struktur output dan nilai tambah bruto adalah sama yaitu: sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor perikanan. Sektor-sektor unggulan berdasarkan kriteria multiplier effect berdasarkan pengganda output adalah: sektor industri barang lain dari kayu dan hasil hutan lainnya, dan sektor bangunan; berdasarkan pengganda pendapatan adalah: sektor bangunan, dan sektor industri barang lain dari kayu dan hasil hutan lainnya; sedangkan berdasarkan pengganda tenaga kerja sektoral adalah: sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor industri penggergajian
kayu.
Sektor-sektor
unggulan
berdasarkan
kriteria
intersectoral linkages keterkaitan ke depan adalah: sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor industri pengilangan minyak bumi; sedangkan keterkaitan ke belakang adalah: sektor industri barang lain dari kayu dan hasil hutan lainnya, dan sektor kayu lapis. 2. Berdasarkan analisis konektivitas struktur output dan nilai tambah bruto diketahui ada enam sektor yang memiliki konektivitas yaitu: sektor perdagangan besar dan eceran, sektor perikanan, sektor pemerintahan umum dan pertahanan, sektor angkutan Air, sektor angkutan darat, dan sektor sewa bangunan. Berdasarkan konektivitas multiplier effect diketahui ada empat sektor yang memiliki konektivitas, yaitu: sektor industri kayu lapis, sektor
246
industri roti, biskuit dan sejenisnya, sektor industri makanan dan minuman lainnya, dan sektor industri penggilingan padi. Berdasarkan konektivitas intersectoral linkages diketahui ada dua sektor yang memiliki konektivitas yaitu: sektor industri kerang-kerangan dan sektor industri kain tenun. Berdasarkan kriteria analisis konektivitas secara keseluruhan (struktur output, nilai tambah bruto, multiplier effect dan intersectoral linkages) diketahui bahwa sektor-sektor unggulan belum menunjukkan konektivitas diantara kriteria analisis tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sektor unggulan yang sama di semua kriteria analisis yang berbasis spasial dan potensi lokal (local spesific) wilayah. 3. Hasil simulasi output final demand impacts memperlihatkan sektor berbasis karakteristik wilayah kepulauan yang menerima perubahan output belum di rasakan pada sektor berbassis bahari/maritim. Sektor-sektor terbesar penerima perubahan output lebih di rasakan pada sektor perdagangan dan indusrti, sedangkan sektor perikanan berada pada posisi ketiga dan keempat. 4. Lambatnya penyediaan fasilitas pelayanan wilayah seperti, pelabuhan laut, bandar udara dan jalan raya di pusat-pusat pengembangan wilayah mengakibatkan rendahnya peran dan fungsi pusat-pusat pengembangan wilayah di daerah ini. Rendahnya peran dan fungsi pusat-pusat pengembangan wilayah dalam menyediakan fasilitas pelayanan mengakibatkan rendahnya peningkatan sektor-sektor unggulan berbasis local spesific pada kawasan sentra produksi di pusat-pusat pengembangan wilayah kepulauan Provinsi Maluku.
247
5. Masih terpusatnya pusat pengembangan wilayah utama di Kota Ambon berdasarkan peringkat atau hirarki pusat-pusat pengembangan wilayah di Provinsi Maluku, diikuti pusat-pusat pengembangan lainnya seperti; Kabupaten Maluku Tengah peringkat kedua, Kabupaten Buru peringkat ketiga dan diikuti oleh kabupaten lainnya. 6. Kebijakan ekonomi wilayah kepulauan Provinsi Maluku masih bersifat jangka pendek karena lebih mengutamakan sektor-sektor yang tidak sesuai dengan spasial dan potensi lokal (local spesific) wilayah seperti; sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengilangan minyak bumi dan sektor industri lainnya. Konsep kebijakan pembangunan wilayah lebih berorientasi pada konsep wilayah daratan (continental) bukan kepulauan (archipelago) seperti masih rendah atau belum unggulnya sektor-sektor potensial yang berbasis wilayah kepulauan seperti sektor jasa, angkutan, komunikasi dan sektor perikanan.
9.2. Saran Sehubungan dengan simpulan di atas berikut ini disampaikan beberapa saran berkenan dengan arah dan strategi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Maluku dan pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 1. Sektor unggulan wilayah kepulauan Provinsi Maluku belum memperlihatkan konektivitas diantara kriteria-kriteria yang dibangun seperti sektor unggulan berdasarkan analisis kriteria struktur output, nilai tambah bruto, multiplier effect dan intersectoral linkages, sehingga diperlukan konektivitas diantara sektor-sektor unggulan dari berbagai kriteria yang dibangun untuk menjadi model bagi pemerintah daerah Provinsi Maluku guna menentukkan sektor-
248
sektor unggulannya. Dengan demikian Provinsi Maluku perlu meningkatkan sektor-sektor unggulan berbasis bahari/maritim seperti, sektor perikanan, sektor angkutan air (laut), sektor udara, sektor darat dan sektor turunan dari sektor perikanan seperti, sektor kerang-kerangan sebagai sektor unggulan wilayahnya pada semua kriteria analisis secara konektivitas. 2. Sektor-sektor unggulan wilayah kepulauan Provinsi Maluku berbasis potensi lokal wilayah (local spesific) memerlukan dukungan penyediaan atau peningkatan kemampuan fasilitas pelayanan pada level kabupaten/kota sebagai pusat-pusat pengembangan wilayah kepulauan, sehingga mampu memberi aspek dukungan ke depan (spread effect) dan ke belakang (backwash effect) terhadap sektor unggulan wilayahnya. Dengan kemampuan penyediaan fasilitas pelayanan yang lebih lengkap akan mampu menciptakan pusat-pusat pengembangan atau pusat pertumbuhan baru (new growth poles) sehingga aktivitas ekonomi wilayah di Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan tidak terpusat pada satu pusat pertumbuhan (growth pole) saja yaitu di Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku. 3. Pada
wilayah
kabupaten/kota
sebaiknya
pembangunan
sektor-sektor
perekonomian wilayah didasarkan pada aspek kapasitas atau potensi lokal (local spesific) wilayah dengan mengutamakan sektor-sektor unggulan dan berkelanjutan di masing-masing wilayah kabupaten/kota serta didukung dengan kemampuan fasilitas pelayanan yang baik dan memadai. 4. Sektor-sektor yang memperlihatkan perubahan output dari hasil permintaan akhir sebaiknya menjadi acuan untuk mengkaji lagi arah dan strategi kebijakan pembangunan yang berbasis wilayah kepulauan seperti sektor
249
angkutan air, darat dan tanaman pangan ubi-ubian sebagai sektor pendorong utama terhadap sektor lainnya. 5. Masih rendahnya sektor-sektor potensial seperti, sektor jasa, sektor angkutan dan komunikasi serta sektor perikanan yang berbasis spasial atau lokasi wilayah dan potensi lokal (local spesific) wilayah kepulauan, sehingga diperlukan integrasi dan regulasi kebijakan pada sektor-sektor potensial tersebut untuk meningkatkan efek ganda antarwilayah (interregional) dan antarsektor (intersectoral) di Provinsi Maluku. 6. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih terperinci pada sektor-sektor ekonomi unggulan wilayah berbasis potensi lokal (local spesific) bahari/ maritim pada level kabupaten/kota setelah pemekaran wilayah (otonomi) di atas tahun 2002.
9.3. Implikasi Kebijakan 1.
Pengembangan ekonomi wilayah kepulauan berbasis spasial bahari/maritim dan
potensi lokal (local spesific) wilayah
harus mampu menentukan
pengembangan sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan dan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru (new growth poles) dan tidak tergantung pada satu pusat pertumbuhan saja. Sektor-sektor unggulan yang dimaksud yaitu, sektor perikanan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor industri pengolahan dan didukung dengan ketersediaan fasilitas pelayanan lainnya. 2.
Arah dan strategi kebijakan pengembangan ekonomi wilayah perlu menjadi perhatian serius khususnya pada sektor-sektor unggulan yang berbasis spasial dan potensi lokal wilayah. Kebijakan pengembangan seperti ini dinilai
250
mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya yang memiliki keterkaitan (linkages) dan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pengembangan wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku yang memiliki potensi lokal (local spesific) di sektor perikanan bila pusat-pusat pengembangan mampu menyediakan fasilitas pelayanan yang dapat meningkatkan pengembangan sektor-sektor unggulan di Provinsi Maluku. 3.
Sebagai wilayah kepulauan berbasis bahari/maririm dan memiliki potensi perikanan terbesar dari wilayah lain, membuat pengambil
kebijakan di
daerah ini harus memiliki visi dan misi untuk menciptakan atau mengembangkan
ekonomi wilayah melalui intervensi pemerintah dalam
menyediakan fasilitas pelayanan guna peningkatan investasi pada sektorsektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan Provinsi Maluku. Peningkatan investasi pada sektor-sektor yang berpeluang menjadi komoditi ekspor dengan basis potensi lokal wilayah kepulauan melalui simulasi permintaan akhir memperlihatkan bahwa sektor perikanan sangat besar untuk dikembangkan menjadi sektor unggulan wilayah.
