IVc NIP

KATA PENGANTAR Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu kebijakan

Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul “Projotamansari, sejahtera, demokratis dan agamis”. Seperti diketahui, pengentasan masyarakat miskin merupakan salah satu prioritas pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Bantul. Kebijakan pemberdayaan masyarakat ini diimplementasikan melalui berbagai program atau kegiatan baik yang bersumber dana dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) maupun dari berbagai sumber lainnya, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBN adalah PNPM Mandiri. Dalam kurun waktu sejak awal dilaksanakannya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 telah terdapat dua program inti PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan (rural area), sedangkan PNPM Mandiri Perkotaan adalah program pemberdayaan masyarakat untuk eskalasi

pengentasan kemiskinan dan

perluasan kesempatan kerja di wilayah perkotaan (urban area). Selain itu juga ada program khusus yaitu berupa bantuan keuangan kepada keluarga rawan miskin sebanyak 13.125 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Bantuan berupa uang sebesar Rp1.000.000 per RTS, diperuntukkan usaha ekonomi produktif. Laporan ini disusun dalam upaya untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2013. Melalui laporan ini diharapkan pemahaman tentang upaya i

pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul menjadi lebih baik sehingga dapat mendorong pelaksanaan program/kegiatan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel. Laporan ini diharapkan pula bisa menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dan semua pihak yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Bantul,

Desember 2013 Kepala

Drs. Trisaktiyana, M.Si Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19660219.199303.1.005

ii

DAFTAR ISI Halaman `

Kata Pengantar I.

PENDAHULUAN

1

II.

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2

III. PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN IV. PENERIMA MANFAAT V.

4 8

TUJUAN KOORDINASI PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

8

VI. KEGIATAN KOORDINASI PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

9

VII. PROFIL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

10

VIII. PROGRAM KHUSUS

19

IX. PENUTUP

19

LaporanKoordinasi Program – program pemberdayaan 2013

LAPORAN KOORDINASI PROGRAM – PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013

I.

PENDAHULUAN Kabupaten Bantul adalah salah satu dari empat kabupaten dan satu kota di

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul secara geografis terletak di bagian selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah 506,85 km² atau 50.685 ha, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07º44'04"-08º00'27" Lintang Selatan dan 110º12'34"-110º31'08" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Bantul di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, di bagian selatan Kabupaten Bantul berakhir dengan garis pantai Samodra Indonesia. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasar pada Hasil Pemutakhiran Data Penduduk Kabupaten Bantul sampai dengan Desember 2013, adalah 904.787 jiwa yang terdiri dari 276.804 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut berdasarkan atas Hasil Data Keluarga Miskin Kabupaten Bantul sampai dengan Desember 2013, di Kabupaten Bantul terdapat 39.424 KK miskin dengan jumlah jiwa miskin sebesar 122.021 jiwa. Persentasenya adalah 14,24 % KK miskin dan 13,48 % jiwa miskin.

Laporan Koordinasi Program – program pemberdayaan 2013

1

II.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut

Sumodiningrat

(1999),

bahwa

pemberdayaan

masyarakat

merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang


2

sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti

terbukanya

ruang

dan

kapasitas

mengembangkan

potensi-kreasi,

mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). Pemberdayaan

masyarakat

merupakan

upaya

untuk

menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun


3

berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

III.

Program

-

program

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

kerangka

Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban pemerintah yang harus dilakukan sebagai wujud dari amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan mandat Undang – Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal; pasal 27 ayat (2) " tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ", pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang –


4

wenang oleh siapapun. Pasal 34 menyebutkan " fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal tersebut yang semula ayat tunggal, pada amandemen keempat UUD 45 hal tersebut dipertegas lagi dengan menambah ayatayat baru, sehingga pasal 34 menjadi empat ayat. Ayat (2) berbunyi " negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 Kabupaten Bantul, Pengentasan Kemiskinan merupakan prioritas pembangunan ke dua. Prioritas pertama adalah Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik Dan Bertanggung Jawab, adalah merupakan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. Prioritas pembangunan ketiga dan keempat, masih merupakan upaya mengentaskan kemiskinan yaitu Pendidikan dan Kesehatan. Adapun Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan seperti tertuang dalam RPJMD 2011-2015 adalah : 1) Koordinasi antar pihak pemerintah daerah, masyarakat/ pelaku dan pihak swasta terkait dengan penanggulangan kemiskinan 2) Peningkatan kesejahteraan dan produktifitas keluarga miskin melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat . Sedangkan Strategi Pengentasan Kemiskinan tersebut adalah : 1) Validasi data Kepala Keluarga

(KK) miskin dan penguatan sistem

monitoring dan evaluasi (Monev) penanggulangan kemiskinan 2) Program pengurangan Beban Hidup KK miskin 3) Pemberdayaan KK miskin Berdasarkan penggolongan klaster dalam Penanggulangan Kemiskinan, maka terbagi atas 3 klaster yaitu:


5

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga 2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas 3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup

masyarakat

miskin.

Pendekatan

pemberdayaan

dimaksudkan

agar

masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah. Karakteristik program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :  Menggunakan pendekatan partisipatif Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan


6

program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.  Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Program masyarakat

penanggulangan menitikberatkan

kemiskinan

pada

berbasis

penguatan

aspek

pemberdayaan kelembagaan

masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.  Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok Program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.  Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.


7

IV.

Penerima Manfaat Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah

kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan. V.

Tujuan koordinasi program – program pemberdayaan masyarakat

1. Terciptanya koordinasi program – program pemberdayaan masyarakat di

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 baik di tingkat program, pelaku, dan implementasinya. 2. Adanya koordinasi dan pengawalan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri T.A 2013 dan terbangunnya sinergitas program dan pelaku dalam proses pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 3. Mendorong optimalisasi peran dan fungsi masing-masing stakeholders

tingkat

Kabupaten

Fasilitator/Pendamping Kemiskinan

Kabupaten

(Pemda, Program, dan

DPRD, Tim

Satker

Koordinasi

Kecamatan,

PJOK

Kabupaten,

Penanggulangan Program

PNPM,

kelembagaan yang dibentuk sebagai pelaksana program PNPM, Forum BKM, Forum Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Forum UPK, Bank, PTN/PTS, Swasta) untuk lancarnya program PNPM Mandiri dan programprogram pemberdayaan masyarakat yang lain 4. Mendorong kemandirian dan partisipasi

perencanaan Partisipatif

masyarakat dalam rangka

baik lewat kelembagaan program yang ada

maupun dalam perencanaan pembangunan regular, sehingga tercipta sinergitas


8

5. PNPM Mandiri dan program – program pemberdayaan yang lain dapat

dipahami masyarakat, mendapat respon positif dari pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat serta stakeholders lainnya dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menuju berdaya dan mandiri dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu 6. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan atau memonitor dan

mengevaluasi program – program pemberdayaan masyarakat 7. Menciptakan basis data pelaksanaan program – program pemberdayaan

masyarakat di Kabupaten Bantul sebagai bahan evaluasi dan perencanaan di masa depan.

VI.

Kegiatan Koordinasi Program – program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan koordinasi program – program pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan selama tahun 2013 adalah : 1. Rapat Koordinasi pembahasan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri 2. Rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 3. Fasilitasi pelatihan Anggaran Responsif Gender (ARG) 4. Fasilitasi sosialisasi ARG kepada SKPD 5. Rapat koordinasi Integrasi perencanaan pembangunan regular Musrenbang dengan Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan 6. Rapat koordinasi dengan Satker Program PNPM Mandiri 7. Rapat koordinasi dengan fasilitator dan pendamping Program PNPM Mandiri


9

8. Rapat koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri di tingkat kecamatan dan desa 9. Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi SKPD pengampu program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan 10. Rapat koordinasi pembuatan website TKPKD 11. Penerbitan Petunjuk Teknis Operasiaonal TKPKD 12. Koordinasi program pemberdayaan dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat 13. Rapat koordinasi membahas jaminan kesehatan masyarakat 14. Rapat koordinasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di tingkat kabupaten mau pun provinsi 15. Sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 16. Rapat koordinasi dengan perusahaan – perusahaan di wilayah Kabupaten Bantul 17. Sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 18. Sosialisasi

dan

Pelatihan

Peningkatan

Pencegahan

Tindak

Pidana

Perdagangan Orang 19. Pembentukan

P2TP2A

(Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak 20. Pembentukan Forum Anak Bantul (FONABA)

VII.

Profil Program – program Pemberdayaan Masyarakat Dalam pembahasan laporan ini memfokuskan kepada laporan koordinasi

dan hasil pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2013 khususnya Program – program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri).


10

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

dilaksanakan melalui

masyarakat.

harmonisasi dan

PNPM

Mandiri

pengembangan sistem serta

mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. b. Pemberdayaan

masyarakat

adalah

upaya

untuk

menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan

kualitas

hidup,

kemandirian

dan

kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Tujuan dari Program PNPM Mandiri adalah : 1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; 2. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

masyarakat

yang

mengakar,

representatif dan akuntabel; 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor);


11

4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok

perduli

lainnya

untuk

mengefektifkan

upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan; 5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; 6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal; dan 7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam kurun waktu

sejak awal dilaksanakannya (Tahun 2007) sampai

dengan tahun 2013 terdapat 2 (dua) program pokok PNPM Mandiri yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu : 1. PNPM Mandiri Perdesaan, merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan telah dilakukan sejak 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

2. PNPM Mandiri Perkotaan, merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perkotaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya


12

peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan telah dilakukan sejak 1999 sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Lokasi Penerima Program PNPM Inti di Kabupaten Bantul. No

Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah Pedukuhan

Luas (km2)

Keterangan

1

Srandakan

2

43

18,32

PNPM Perkotaan

2

Sanden

4

62

23,16

PNPM Perkotaan

3

Pandak

4

49

24,30

PNPM Perkotaan

4

Bambanglipuro

3

45

22,70

PNPM Perkotaan

5

Bantul

5

50

21,95

PNPM Perkotaan

6

Pundong

3

49

23,68

PNPM Perkotaan

7

Pleret

5

47

22,97

PNPM Perkotaan

8

Banguntapan

8

57

24,48

PNPM Perkotaan

9

Kasihan

4

53

32,38

PNPM Perkotaan

10

Sedayu

4

54

34,36

PNPM Perkotaan

11

Sewon

4

63

27,16

PNPM Perkotaan

12

Jetis

4

64

24,47

PNPM Perkotaan

Jumlah (1-12)

50

636

303,93

Imogiri

8

72

54,49

13


PNPM Pedesaan

13

14

Piyungan

3

60

32,54

PNPM Pedesaan

15

Dlingo

6

58

55,87

PNPM Pedesaan

16

Kretek

5

52

26,77

PNPM Pedesaan

17

Pajangan

3

55

33,25

PNPM Pedesaan

Jumlah Total

75

933

506,85

A. PNPM Mandiri Perdesaan Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program PNPM Mandiri Perdesaan pertama kali didapatkan oleh Kabupaten Bantul pada tahun 2006, dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Rehabilitasi Paska Bencana. Program ini sebagai respon pemerintah pusat setelah terjadi bencana gempa bumi yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul. Tahun 2006 dan tahun 2007 dari keseluruhan 17 kecamatan di Kabupaten Bantul semua mendapatkan program PNPM Mandiri Perdesaan, kemudian baru pada tahun 2008 sampai sekarang hanya tinggal 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pajangan, Kretek, Imogiri, Dlingo, dan Piyungan yang yang mendapat program ini. Sampai dengan tahun 2013, total dana BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah diterima Kab. Bantul dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp. 87.165.000.000,-

dengan cost sharing (dana pendamping) dari APBD

Kabupaten sebesar Rp. 5.292.500.000,- Total anggaran di Kabupaten Bantul sebesar Rp 92.457.500.000,-.

Rincian dana alokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bantul dari tahun 2006 s/d 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


14

Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM MPd Kegiatan TA. 2006-2013

Thn

2006 2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nama Program PPK Rehab Paska Bencana PNPM – PPK PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan TOTAL

Jml

Dana APBN

Dana APBD

Kec

(Rp.)

(Rp.)

17

40.750.000.000

0

40.750.000.000

17

14.000.000.000

0

14.000.000.000

5

4.400.000.000

1.100.000.000

5.500.000.000

5

7.920.000.000

1.980.000.000

9.900.000.000

5

4.200.000.000

1.050.000.000

5.250.000.000

5

1.800.000.000

450.000.000

2.250.000.000

5

2.945.000.000

155.000.000

3.100.000.000

557.500.000

11.707.500.000

5.292.500.000

92.457.500.000

5

11.150.000.000

87.165.000.000


Jumlah (Rp.)

15

Lokasi dan Alokasi BLM APBN PNPM-MPd 2012 No

Kecamatan

BLM Kegiatan

1

Pajangan

3.000.000.000

2

Kretek

1.000.000.000

3

Imogiri

3.000.000.000

4

Dlingo

3.000.000.000

5

Piyungan

1.1500.000.000

Kabupaten

11.150.000.000

Sumber : Laporan Faskab PNPM MPd, bulan Oktober 2013 Kegiatan dari Program PNPM Mandiri Perdesaan adalah di bidang lingkungan

berupa

pembangunan

sarana

dan

pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman bergulir

prasarana

lingkungan,

yaitu Simpan

Pinjam

Perempuan (SPP), bidang kesehatan, pendidikan, dan pelatihan – pelatihan usaha kecil. B. PNPM Mandiri Perkotaan Program ini dilaksanakan di 12 kecamatan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan

diantaranya

adalah

simpan

pinjam,

kegiatan

sosial

dan

pembangunan lingkungan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, pendanaan disusun melalui skema sharing antara anggaran Pusat dan Daerah. Sumber dana sharing antara dana APBN dan APBD Kabupaten. Pada tahun 2013 ini, Kabupaten Bantul masih tergolong dalam daerah yang IFKD (Index Finansial Kemampuan Daerah) rendah, maka Kabupaten Bantul hanya diwajibkan sharing 5% dari syarat untuk sharing DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama) 20% dari BLM. Gabungan pendanaan disebut BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang kemudian disalurkan kepada agent pengentasan kemiskinan di level masyarakat yaitu BKM


16

(Badan Keswadayaan Masyarakat). SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. BLM PNPM MP Tahun 2013 ini, Alokasi DIPA untuk BLM senilai 13,325 M dan alokasi dari DDUB senilai 666,25 juta rupiah yang akan dimanfaatkan untuk 50 Desa. Pagu BLM untuk Kabupaten Bantul pada tahun ini adalah lokasi besar dengan KK miskin lebih dari 10% senilai 250 juta rupiah, lokasi sedang senilai 150 juta rupiah dan lokasi besar dengan KK miskin kurang dari 10% mendapatkan pagu BLM 100 juta rupiah. BLM sebagai stimulan bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan apa yang sudah masyarakat rencanakan dan sepakati dalam perencanaan partisipatif, sehingga masyarakat belajar melalui praktek membangun yang dikelola sendiri. Dari sinilah diharapkan tujuan pemberdayaan tercapai. Selanjutnya, kegiatan BKM ini tersusun dalam siklus-siklus, dimana pentahapan siklus ini dibantu oleh Konsultan Perkotaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari pencairan dana BLM sampai dengan pelaksanaan kegiatannya seperti; Penyusunan PJM Pronangkis, Rembug Warga Tahunan, Review Keuangan, Pemilu BKM, Channeling (kemitraan) BKM dengan pihak lain serta Sinergisme PJM dengan Musrenbang, dikawal oleh Konsultan. Dari 50 Desa di Kabupaten Bantul, , sebagian besar BKM (35 BKM) telah berpengalaman melakukan channeling dan kemitraan dengan pihak lain, baik Pemerintah, Swasta, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Perbankan maupun kelompok peduli lain. Dengan Pemerintah Daerah, BKM-BKM melakukan kemitraan dalam Program PAKET baik tahun 2007 (realisasi 2008) maupun PAKET Tahap 2 Tahun 2008 (Realisasi 2009), Secara umum kendala, masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program PNPM Perkotaan di Kabupaten Bantul baik terhadap BKM, masyarakat dan stakeholders adalah :


17



kelambanan sebagian BKM dan relawan dalam merespon terhadap kebutuhan persyaratan Pemanfaatan BLM yang berdampak pada mundurnya jadwal dan kesiapan pemanfaatan dana BLM.



BKM beserta perangkatnya yaitu UPL, UPS, dan UPK ada yang belum siap secara substansi dan pemahaman tupoksi sehingga semua masih banyak tergantung pada koordinator BKM dan Fasilitator.



Kurang

adanya

kemauan

masyarakat

dalam

mengikuti

proses

pemanfaatan BLM, menyebabkan peran BKM, UP-UP dan Fasilitator masih lebih dominan daripada peran masyarakat dan KSM dalam pemanfaatan BLM. 

Pemanfaatan BLM masih ada yang sifatnya bagi rata, bukan berdasar prioritas menyelesaikan masalah, sehingga kemanfaatan terhadap warga miskin dan dampaknya terhadap permasalahan yang dihadapi masih belum optimal.



Masih dibutuhkan pemahaman kepada masyarakat untuk rencana pemanfaatan sarana prasarana fisik yang dibangun, baik secara operasional maupun pemeliharaan.



Perencanaan partisipatif belum dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan namun masih dimaknai sebagai penyusunan program untuk meraih dana PNPM MP, sehingga usulan kegiatan masih banyak yang bersifat keinginan dan belum menyentuh sasaran warga miskin secara maksimal.



Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat secara luas bahwa BKM sebagai lembaga amanah dari masyarakat, sehingga belum banyak yang mau terlibat dalam pemilihan anggota BKM di tingkat basis.


18



Ada BKM yang belum mampu untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain baik kelayakan pengelolaan keuangan, penyusunan program maupun yang belum layak kelembagaan.



Masih ada

pihak luar yang memahami BKM sebagai lembaga yang

dipercaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga pihak luar tersebut belum bisa menerima BKM sebagai lembaga yang menjalankan program mereka.

VIII.

PROGRAM KHUSUS Pada tahun 2013, secara khusus Gubernur DIY melaksanakan program

khusus untuk percepatan penanggulangan kemiskinan berupa bantuan keuangan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) kepada masyarakat rawan miskin. Bantuan berupa uang sebesar Rp1.000.000 per RTS yang harus digunaan untuk usaha ekonomi produktif. Jumlah RTS penerima bantuan sebanyak 13.125 RTS dan dibagi menjadi 1.052 kelompok. IX.

PENUTUP Program PNPM Mandiri yang diluncurkan oleh Pemerintah sesungguhnya

merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja melalui konsolidasi program program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga. Untuk memastikan efektivitas program, penyaluran dana operasional kegiatan dilakukan secara langsung kepada masyarakat, tidak melalui Pemerintah Daerah. Disamping itu, melalui pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil. Implementasi PNPM Mandiri masih memerlukan adanya trilateral sinergy dari tiga pihak yaitu


19

masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) serta kemitraan diantara ketiganya. Untuk menjamin agar semua pihak terlibat dalam program tersebut maka perlu adanya sosialiasi kepada masyarakat luas yang dilakukan secara intensif. Pemerintah Kabupaten Bantul tetap akan berkomitmen untuk selalu mendukung program PNPM Mandiri karena terbukti mampu secara signifikan mengatasi permasalahan kemiskinan dan berkontribusi menurunkan angka kemiskinan. Komitmen tersebut diwujudkan diantaranya melalui upaya untuk mendorong kesuksesan implementasi Program PNPM Mandiri melalui berbagai kebijakan, koordinasi dan sinergitas dengan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu kebijakan tersebut adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sharing DDUB PNPM Mandiri untuk keberlanjutan program. Selain itu, upaya untuk melestarikan aset – asset

PNPM Mandiri demi

keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan terus dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan SKPD terkait.

Dengan

demikian integrasi program-program PNPM Mandiri ke dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan.


20

IVc NIP

Recommend Documents