LAPORAN KINERJA KEGIATAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU
1
KATA PENGANTAR Tugas pokok dan fungsi utama dari lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan public yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, pelayanan public yang baik akan mempunyai efek yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan kepercayaan, pembentukan lembaga pemerintah yang berkualitas dan berwibawa dan tentunya akan menciptakan sinergi sumber daya pembangunan dari berbagai stake holder. Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)/LKj
merupakan kewajiban Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan intruksi presiden No. 7 tahun 1999 untuk mempertanggung jawabkan
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
serta
kewenangan
pengelolaan/penyelenggaraan pemerintah pada sektor Transfortasi baik darat laut maupun udara, sebagaimana yang telah dituangkan dalan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ± 2021. Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)/LKj
Dnas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ini semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan menjadi sarana evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja Dinas untuk lebih baik lagi pada masa mendatang. Batulicin,03 Januari 2017 Plt.Kepala Dinas,
DARSONO,SP Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19640816 198709 1 003
2
IKHTISAR EKSEKUTIF Transportasi, komunikasi dan informatika mempunyai peranan penting dan strategis dalam mendukung kelancaran roda perekonomian. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu selaku pembantu Bupati di bidang Transportasi, Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan pelayanan di bidang transportasi, komunikasi dan Informatika kepada masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki. Keberhasilan atau kekurangan dalam memberikan pelayanan dapat digambarkan dalam bentuk laporan hasil pencapaian pengukuran kinerja dan program. Guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan maupun pengelolaan sarana perhubungan dan ketersediaan jaringan komunikasi dan informatika pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mobilisasi orang maupun data informasi. Tantangan kedepan yang akan dihadapi semakin berat, disatu sisi dituntut untuk meningkatkan mutu layanan yang terwujud di dalam pelayanan jasa dan penyajian formasi yang akurat, namun disisi lain kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana harus mendapat perhatian yang seimbang. Untuk memenuhi kebutuhan tuntutan tersebut, kegiatan pelayanan jasa transportasi, informasi dan komunikasi dilakukan melalui berbagai program kegiatan antara lain : a. Program Pelayanan administrasi perkantoran b. Program Peningkatan disiplin aparatur c. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan d. Program Peningkatan pelayanan angkutan e. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas f.
Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
g. Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa
3
Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan system administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam Tahun Anggaran 2016 sebanyak 7 program 21 kegiatan dengan persentasi capaian kinerja melalui pengukuran kinerja ratarata capaian mencapai 84,59% untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, besaran anggaran yang diperoleh dalam tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 13.524.656.500,Dari jumlah tersebut anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.172.183.008,Yang telah dipertanggung jawabkan (realisasi) sebesar Rp 5.766.776.250,dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp405.406.758,- sedangkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.352.473.500- yang telah dipertanggung
jawabkan
Rp.6.219.362.604,1.133.110.896,-
sampai
dengan
dengan
demikian
bulan
terdapat
Desember sisa
sebesar
sebesar
Rp.
telah dilaksanakan sesuai rencana program/kegiatan dan
berjalan baik dengan pencapaian dari
11 sasaran strategis dengan 13
indikator sasaran kegiatan yang ditetapkan telah mencapai fisik sebesar 84,59 %.
4
Pencapaian
target
kinerja
dan
sasaran
akan
terus
diupayakan
peningkatannya dan dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang dengan memprioritaskan alokasi dana dan efisiensi melalui peningkatan SDM dan peningkatan sarana, prasarana transfortasi, komunikasi dan informatika serta penyelesaian sedini mungkin terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan
Batulicin, 3 Januari 2017 Plt. Kepala Dinas,
Darsono, SP Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19640816 198709 1 233
5
DAFTARISI JUDUL BAB ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙ Halaman KATA PENGANTAR ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙ ......
i
RINGKASAN EKSEKUTIF ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ii DAFTAR ISI ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ . iii BAB I PENDAHULUAN ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ . 1-24 BABII RENCANA STRATEGIS ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙. 25-42 BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ . 43-54 BAB IV PENUTUP ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙ 55-58 LAMPIRANʹLAMPIRAN
6
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Secara teoristis, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan perhubungan, dengan unit organisasi pemerintahan berhubungan langsung dengan masyarakat (public sevice), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor
pembangunan
(development
function),
dan
fungsi
pemerintahan umum (regulation and function) termasuk didalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah cakupannya sangat luas yaitu pelayanan organisasi yang menghasilkan public good. Dengan demikian terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan pelanggan. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Sehingga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri
7
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan
tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggara negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan rencana strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan 2007
tentang
Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 16 Tahun
tupoksi
unsur
organisasi dan
tata
kerja
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, maka kedudukan, tugas fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas
8
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : A. Kedudukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. B. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan komunikasi. C. Fungsi Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan komunikasi.
1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016 adalah : a) Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. c) Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
no 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan
penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. d) Peraturan pemerintah no 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9
e) Intruksi presiden no 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. f) Keputusan lembaga administrasi negara no 239/IX/6/8/2013 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Sebagaimana Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Permen dan RB No. 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan LAKIP, maka dokumen LAKIP ini disusun dengan maksud agar setiap urusan penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diamanatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LAKIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintah. Maksud dan tujuan dari akuntabilitas kinerja ini adalah visi, misi dan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dapat tercapai sesuai dengan target sasaran strategis. Lakip ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi sebagai sarana menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder dan sebagai sarana
evaluasi
atas
pencapaian
kinerja
Dinas
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
1.4 STRUKTUR ORGANISASI Dasar pembentukan susunan organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah :
10
x Peraturan Pemerintah No 41/ 2008 : Tentang Organisasi Perangkat Daerah. x Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 2 Tahun 2004
tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah dilingkungan PEMKAB. x Peraturan Bupati TANBU No 16 Tahun 2007 Tentang : Tupoksi Unsur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan dasar yang telah ditetapkan inilah dapat kita berikan gambaran struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, yang terdiri atas : a) Kepala Dinas, sebagai pimpinan dan pengambil kebijakan. b) Sekretaris Dinas, sebagai kepala administrasi dan mengawasi kinerja kantor secara keseluruhan. c) Kasubbag Umum dan Kepegawaian, sebagai pengambil keputusan dalam urusan umum dan administrasi kepegawaian. d) Kasubbag
Perencanaan
dan
Keuangan,
sebagai
pelaksana
kebijakan keuangan dan berbagai masalah perencanaan. e) Kasubbag
Evaluasi,
Dokumentasi
dan
Pelaporan,
sebagai
penghimpun dokumentasi kedinasan dan melaporkan data ± data yang akan diperlukan. f) Kabid Perhubungan Darat, sebagai pimpinan dan pelaksana kegiatan di bidang Perhubungan Darat. g) Kasi Pengendalian dan Operasional, sebagai pelaksana kegiatan ± kegiatan pengendalian dan operasional perhubungan darat. h) Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sebagai pelaksana kegiatan ±kegiatan manajemen dan rekayasa keamanan lalu lintas. i) Kasi Angkutan, sebagai pelaksana kebijakan terhadap kegiatan ± kegiatan yang bersifat manajemen sistem angkutan dan transportasi darat.
11
j) Kabid Perhubungan Laut, sebagai pelaksana kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan laut. k) Kasi Kepelabuhanan dan Pengerukan, sebagai pelaksana kegiatan ± kegiatan yang berkaitan dengan kepelabuhan dan pengerukan. l) Kasi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Perkapalan, sebagai pelaksana kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Perkapalan. m)Kasi Navigasi, Keselamatan Pelayaran dan SAR, sebagai pelaksana kegiatan ±kegiatan yang berkaitan dengan Navigasi, Keselamatan dalam Pelayaran dan SAR. n) Kabid Perhubungan Udara, sebagai pelaksana kegiatan ±kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan perhubungan udara. o) Kasi Kebandarudaraan, sebagai pelaksanaan kegiatan ± kegiatan yang berkaitan dengan masalah kebandarudaraan. p) Kasi Keselamatan Penerbangan, sebagai pelaksana kegiatan ± kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan. q) Kasi Angkutan Udara dan Sistem Operasional, sebagai pelaksana kegiatan ±kegiatan yang berkaitan dengan masalah angkutan udara dan sistem operasional. r) Kabid Komunikasi dan Informatika, sebagai pelaksana kegiatan ± kegiatan yang berkaitan dengan sistem komunikasi dan informatika. s) Kasi Pelayanan dan Perizinan Komunikasi dan Informatika, sebagai pelaksana kegiatan ± kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan izin kominfo. t) Kasi Pengembangan Sistem dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika, sebagai pelaksana kegiatan ±kegiatan yang berkaitan dengan Manajemen Pengembangan Sistem dan Pengendalian Kominfo. u) Kasi Pembinaan dan Penerapan Teknologi Kominfo, sebagai pelaksana kegiatan ± kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan penerapan teknologi, komunikasi dan informatika.
12
Dalam perkembangannya, struktur organisasi merupakan salah satu tolok ukur penting dalam pelaksanaan kegiatan yang berlandaskan kepada manajemen organisasi dan pendelegasian wewenang yang baik dan terarah sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam proses kegiatan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Selain itu, pola kepemimpinan yang ada sepanjang berdirinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu telah diterapkan dengan baik dan menjadi tolok ukur yang bisa dijadikan acuan bagi instansi atau lembaga lain di luar. Kesamaan visi dan misi, keberagaman dan latar belakang yang berbeda di setiap diri aparatur merupakan warna tersendiri dalam membina kepemimpinan dan regenerasi yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu. Apabila kita melihat susunan struktur organisasi ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat pembagian wewenang yang jelas dalam organisasi. Pembagian wewenang ini dapat digambarkan dalam struktur organisasi berikut ini : Bagian Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi
yang
meliputi
pembinaan
penyusunan
program
perencanaan kerja keuangan umum dan kepegawaian, evaluasi, dokumentasi, pelaporan dan memberikan pelayanan teknis administratif pada semua unsur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 1. Sekretariat mempunyai fungsi : a.
Pengumpul dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja dinas.
b.
Pengelolaan urusan keuangan.
c.
Pengelolaan urusan kepegawaian.
d.
Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
e.
Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan keprotokoleran.
13
f.
Pengumpul dan pengelolaan kegiatan evaluasi dokumentasi dan pelaporan.
2. Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.
Melaksanakan
kegiatan
surat
menyurat
penataan
dokumentasi arsip dan pengadaan. b.
Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU).
c.
Menyiapkan
bahan
dan
pengadaan,
penyimpanan,
melaksanakan inventarisasi,
pengelolaan, pemeliharaan,
distribusi bahan dan penghapusan barang unit. d.
Menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
e.
Menyiapkan bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi usulan kepangkatan dalam jabatan, kenaikan gaji berkala pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai.
f.
Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hokum pegawai.
g.
Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian dan absensi.
h.
Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
i.
Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan evaluasi dokumentasi dan pelaporan serta unsur organisasi dinas.
j.
Menghimpun
dan
menyiapkan
bahan
penyusunan
bahan
penyusunan
bahan
penyusunan
pelaksanaan evaluasi kegiatan dinas. k.
Menghimpun
dan
menyiapkan
pelaksanaan dokumen kegiatan dinas. l.
Menghimpun
dan
menyiapkan
pelaksanaan pelaporan kegiatan dinas.
14
m.
Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait
dalam
rangka
pelaksanaan
kegiatan
evaluasi
dokumentasi dan pelaporan dinas. n.
Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.
o.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melaksanakan pengadaan,
kegiatan rumah
pengelolaan tangga,
urusan
perlengkapan,
surat
menyurat,
pendistribusian,
pemeliharaan, penghapusan barang unit, keprotokolan dan kehumasan serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data penyusunan program dan rencana kerja dinas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan pengelolaan data dalam rangka
pelaksanaan
kegiatan
evaluasi
pendokumentasian
dan
pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. BIDANG PERHUBUNGAN DARAT Bidang
Perhubungan darat mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan teknis operasional dan pengendalian manajemen dan rekayasa, manajemen angkutan, prasarana dan teknis sarana serta pengendalian operasional terhadap kegiatan perhubungan darat.
15
Bidang perhubungan darat memiliki fungsi sebagai berikut : a. Pengumpulan dan pengelolan data serta penyusunan program dan rencana kerja bidang perhubungan darat. b. Pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. c. Pengelolaan urusan angkutan. d. Pengumpulan laporan kegiatan pada sekretaris dinas.
Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas b. Seksi Angkutan c. Seksi Pengendalian dan Operasional Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis kinerja operasional penetapan standar batas maksimum muatan dan kecepatan kendaraan angkutan barang dalam kabupaten. Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis
operasional,
pengawasan
dan
pengendalian
manajemen
angkutan darat menetapkan jaringan trayek angkutan dalam kabupaten, melakukan pemberian ijin angkutan umum atau ijin trayek dan insidentil, menyiapkan usulan tarif angkutan penumpang dalam kabupaten, melakukan pembinaan pada usaha angkutan umum, analisis kinerja operasional pelayanan angkutan umum, penetapan lokasi terminal tipe C dan pembinaan operasional terminal. Seksi melaksanakan
Pengendalian
dan
Operasional
pembinaan
teknis
operasional
mempunyai pengawasan
tugas dan
pengendalian manajemen angkutan darat, pembinaan dan pengelolaan pengendalian operasional kegiatan angkutan orang dan barang.
16
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT Mempunyai
tugas
melaksanakan
pengendalian
dan
pengawasan serta koordinasi kegiatan lalu lintas angkutan laut dan keselamatan pelayaran, penyiapan, penetapan lokasi, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan laut dalam wilayah
kabupaten, pengendalian dan pengawasan
pengelolaan pelabuhan kabupaten serta pembinaan terhadap asosiasi sub sector pelabuhan laut.
Bidang Perhubungan Laut memiliki fungsi : a. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja bidang perhubungan darat. b. Pengelolaan manajemen dan rakayasa lalu lintas. c. Pengelolaan urusan angkutan. d. Pengelolaan urusan pengendalian dan operasional. e. Pengumpulan laporan kegiatan pada sekretaris dinas.
Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : a. Seksi Kepelabuhanan dan Pengerukan b. Seksi Navigasi, Kaspel dan SAR c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Perkapalan
BIDANG PERHUBUNGAN UDARA Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta koordinasi kegiatan lalu lintas angkutan udara, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan udara dalam wilayah kabupaten, pengendalian
dan
pengawasan
pengelolaan
pelabuhan
udara
kabupaten serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor pelabuhan udara.
17
Bidang Perhubungan Udara memiliki fungsi sebagai berikut : a. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja bidang perhubungan udara. b. Pengelolaan manajemen kebandarudaraan. c.
Pengelolaan urusan keselamatan penerbangan.
d. Pengelolaan urusan angkutan udara. e. Pengumpulan laporan kegiatan pada sekretaris dinas.
Bidang Perhubungan Udara terdiri dari : a. Seksi Kebandar Udaraan b. Seksi Keselamatan Penerbangan c. Seksi Angkutan Udara
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bidang
Komunikasi
dan
Informatika
mempunyai
tugas
melaksanakan pembinaan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, pemberian ijin dan mengkoordinasikan kegiatan usaha per posan, telekomunikasi dan informatika. Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai berikut : a. Pengumpul dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja bidang komunikasi dan informatika b.
Pengelolaan urusan pelayanan komunikasi dan informatika
c. Pengelolaan urusan pengembangan system dan pengendalian informasi d.
Pengumpulan laporan kegiatan pada sekretaris dinas.
Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Komunikasi dan Informatika
18
b. Seksi Pengembangan Sistem dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika c. Seksi Pembinaan Penerapan Teknologi Komunikasi dan Infromatika
Seksi Pelayanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pemberian ijin pelayanan komunikasi dan informatika. Seksi Pengembangan Sistem dan Pengendalian Komunikasi Informatika pengawasan,
mempunyai
tugas
pengendalian,
menyiapkan serta
bahan
pemberian
ijin
pembinaan, pelayanan
pengembangan sistem dan pengendalian komunikasi dan informatika. Seksi Pembinaan Penerapan Telekomunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemberian ijin serta koordinasi pembinaan penerapan tetekomunikasi dan informatika. Unsur-unsur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari : 1. Bagian Sekretariat 2. Bidang Perhubungan Darat 3. Bidang Perhubungan Laut 4. Bidang Perhubungan Udara 5. Bidang Komunikasi dan Informatika
19
20
21
1.6 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU Data Pegawai Data keadaan pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun 2016 yaitu dalam tabel dibawah ini : No
Nama/Nip.
Pangkat/Gol.
1.
Eka Saprudin,AP,MAP NIP. 19760302 199412 1 002
2.
Darsono, SP NIP. 19640816 198709 1 003 M.P. Wisnu Wardhana, SE,Msi NIP. 19781024 200804 1 002 Riza Akhyari,S.Kom NIP. 19760922 200701 1 021
Pembina Utama Muda IV/c Pembina IV/b Penata III/c
3. 4. 5.
Pembina Muda III/d
Drs. Rahmat Legiono, MM NIP. 19630510 199303 1 016 Fauraji Akbar, SP NIP. 19620217 198803 1 012
Pembina IV/a Pembina IV/a
7.
Achmad Marlan, S.Sos Nip. 19650315 199203 1 019
Penata III/d
8.
Jarut Farianto NIP. 19650104 198902 1 004
Penata tk I III/d
9.
Yeni Kartika Sari, SE NIP. 19791017 200701 2 014
10.
Yuia Rahmadani, S.Pd, MM NIP. 19800715 200604 2 034
Penata Tk.I III/d
11.
Rosilawati, ST NIP. 19710409 200604 2 038
Penata Tk. I III/d
12.
Sunandar Manto Alam, SH NIP. 19710330 200604 1 014
Penata Tk. I III/d
13.
Ahmad Zaki, SE NIP. 19791123 200701 1 012
Penata III/c
14.
Susi Marliana Dewi, SE NIP. 19760315 200701 2 024
Penata III/c
15.
6LWL5RIL¶DK6( Penata NIP. 19790406 200701 2 025 III/c
6.
Penata III/c
Jabatan Kepala Dinas Sekretaris Kabid. Perhubungan Darat Kepala Bidang KomInfo
Pendidikan/ Jurusan S2 Administrasi Publik S1 Sosial Ekonomi Pertanian S2 Ekonomi Pembangunan SI Manajemen Informatika
Kabid. Perhubungan Laut Kabid. Perhubungan Udara Kasi angkutan Darat
S2 Manajemen
Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan
Diploma II Penilik Lalu Lintas Udara
Kasi Pelayanan Perijinan KomInfo
SI Ekonomi Akuntasi
Kasi ngkutan laut dan Perkapalan
S2 Manajemen
Kasubag. Umum & Kepegawaian Kasi Pengendalian dan Operasional Kasi Pembinaan Penerapan Teknologi Kominfo Kasubag. Evaluasi, Dokumen dan Pelaporan Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
S1 Teknik Industri
S1 Sosial Pertanian SI Ilmu Sosial
S2 Magister Administrasi S1 Ekonomi Manaj. Pemasaran S1 Ekonomi Manajemen S1 Ekonomi Manajemen
22
Nama/Nip.
Pangkat/Gol.
16.
Tri Wahyudi Huda,SE, M.Si NIP. 19790215 200904 1 002
Penata III/c
Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
17.
Syamsuddin,S.Sos NIP. 19770403 200701 1 024
Penata III/c
Kasi Angkutan Udara
S2 Manajemen SDM
18.
Sri Wahyuni,S.Sos NIP.19800610 200804 2 003
Penata III/c
Kasi Kebandarudaraan
SI Administrasi Negara
19.
Noorhikmah, S.Sos NIP. 19800521 200904 2 003
Penata III/c
Kasi Kespel, Navigasi dan SAR
S1 Administrasi Niaga
20.
Herliandi NIP. 19620513 198602 1 006
Ka.UPT Terminal Batulicin
SMA
21.
Ali Syamsuddin, A.Md NIP. 19780301 200604 1 014 Rini Wahyu Setianingsih, SH NIP.19820214 200904 2 002
Penata Muda Tk. I III/b Penata III/c Penata III/c
Ka. UPT Pelabuhan Pagatan Kasi Pengembangan Sistem dan Pengendalian Kominfo Ka.UPT Terminal Batulicin Koordinator Kaper Dishub Angsana KabagTata Usaha UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor Staf Perhubungan Laut
S1 Ekonomi Manajemen SI Hukum
SI Kedokteran
22.
23.
Bernandus Bagariang,S.IP
24.
Saptoni NIP. 19620505 198602 1 012 Hendro Satria Rahmatulah, S.S.IP NIP. 19910928 201206 1 002
25.
Penata Muda Tk.I III/b Penata Muda II I/a Penata Muda Tk.I III/b
Jabatan
Pendidikan/ Jurusan S2 Magister Sains
No
IPS
SI Ilmu Pemerintahan SMA Persamaan DIV Manajemen Pemerintahan
26.
H. Suhadi,S.Kes NIP.19640928198501 1 002
Penata Tk.I III/d
27.
Dr.Rully Ekasari NIP. 19791011 201001 2 001 M. Yamin, A.Md NIP. 19781210 200604 1 020 Simon Ito, A.Md NIP. 19770423 200604 1 017
Penata III/c Penata Muda II I/a Penata Muda II I/a
30.
Jhony Indrawan, A.Md NIP. 19790622 200701 1 012
Penta Muda III/a
31.
Herman Fauji,S.Tr NIP.19791011 201101 1 002
Penata Muda Tk.I III/b
Staf Medis Bandara Bersujud Staf Seksi Kespel dan Navigasi Staf Administrasi Pelabuhan Kaper Dishub Satui Staf Administrasi Pelabuhan Kaper Dishub Pagatan Operasional Pelabuhan
32.
Sherwindus Herebinus Wohon, S.Tr
Penata MudaTK.I III/b
Staf Hubda Seksi Menreklalin
S1 Manajemen Transportasi
33.
Roni Iskandar NIP. 19810128 200312 1 007
Pengatur Muda III/a
Staf HUBDA Up. PKB
SMK Mekanik Otomotif
34.
Akhmad Husyaini NIP. 19790321 200604 1 015
Penata Muda
Staf HUBDA Up. PKB
SMK Makanik Otomotif
Staf HUBDA Up. PKB
SMK Mekanik Otomotif
28. 29.
SI Keperawatan
Si Ekonomi Manajemen SI Hukum SI Pelayaran SI Manajemen Transportasi
III/b 35.
Sugianor NIP. 19741215 200604 1 020
Pengatur Muda III/b
23
Pendidikan/ Jurusan SMK Telekomunikasi
No
Nama/Nip.
Pangkat/Gol.
Jabatan
36.
Surya Effendi NIP. 19870703 200604 1 005
Pengatur II/ c
Staf HUBUD Up. Bandara
37.
Budi Prasetiawati NIP. 19811126 200604 2 025 Panca Ernawati NIP. 19830105 200701 2 008
Pengatur II/c
Administrasi DalOps Staf Perenc. dan Keuangan
SMK Pelayaran
39.
Noor Syahdeini NIP. 19791124 200701 1 019
Pengatur II/c
Staf Terminal Batulicin
SMA IPS
40.
Burhanuddin NIP. 19740923 200701 1 019
Pengatur II/c
Operasional LLAJ
SMA IPS
41.
Atmadian NIP. 19730628 200701 1 015
Pengatur II/c
Staf Terminal Batulicin
SMA IPS
42.
Normansyah NIP. 19710503 200701 1 044
Pengatur II/c
Staf Terminal Batulicin
SMA IPS
43.
Jayadi Kartika Jaya NIP. 19791217 200701 1 012
Pengatur II/c
Staf Terminal Batulicin
SMA IPS
44.
6W1L¶PDWXQ1D]LPDK$0G Pengatur Tk.I Pengolah Data NIP. 19780613 200903 2 005 II/d Evadoklap
D III Kesekretariatan
45.
Ernawati, A.Md NIP. 19810603 200903 2 009
Pengatur Tk.I II/d
Staf Hubla Seksi Kepelabuhan
D III Ketatalaksanaan dan Kepelabuhan
46.
Desi Anggriani NIP. 19820615 200701 2 016
Pengatur II/c
Administrsi KomInfo
SMA IPS
47.
7LWLQ1RRUµ$LQ NIP. 19820413 200701 2 010
Pengatur II/c
Staf Terminal Satui
SMA IPS
48.
Jainuddin NIP. 19831225 200701 1 008
Pengatur Muda II/d
Fungsional Penguji Up. PKB
SMK Otomotif
49.
Armain NIP. 19830314 200701 1 003
Pengatur II/ c
Staf Teminal Batulicin
SMA IPS
50.
Rusjdie Mappiasse NIP. 19750417 200701 1 019
Pengatur II/c
Operasional LLAJ
SMA IPS
51.
Syaiful Rahman NIP. 19680801 200701 1 027
Staf Hubud Up. Bandara
SMA Paket C
52.
Santiana. MY NIP. 19820303 200701 1 020
Staf Perencanan dan Keuangan
SMA Paket C
53.
Andri Cahyadi NIP. 19831014 200801 1 005
Staf Kominfo
SMK Manajemen Bisnis
54.
Husaini NIP. 19840316 200801 1 008
Administrasi Kepegawaian
Madrasah Aliyah
55.
Siti Hadijah NIP. 19831210 200801 1 015
Pengatur Muda TK.I II/a Pengatur Muda TK.I II/b Pengatur MudaTK.I II/b Pengatur Muda TK I II/c Pengatur Muda II/a
Staf UMPEG
SMA IPS
56.
6W1L¶PDWXQ1D]LPDK$0G Pengatur Staf Perenc. & NIP. 19780613 200903 2 005 II/c Keuangan
D III Kesekretariatan
57.
Ernawati, A.Md NIP. 19810603 200903 2 009
D III Ketatalaksanaan dan Kepelabuhan
38.
Pengatur II/c
Pengatur II/c
Staf Hubla Seksi Kepelabuhan
SMA IPS
24
No
Nama/Nip.
Pangkat/Gol.
58.
Reni Yuniarti NIP. 19830630 200903 2 011
59.
Misransyah NIP. 19760819 200903 1 003
60.
Siti Aisyah NIP. 19831029 200801 2 008
Pengatur Muda Tk.I II/b Pengatur Muda TK.I II/b Pengatur II/c
61.
Eko Atmanto, A.Md NIP. 19810417 201001 1 022
Pengatur Tk.I II/d
62.
Rozaliansyah NIP. 19791030 201001 1 017
63.
Adi Rusmawan NIP.19770101 201001 1 024
64.
Sugian Noor NIP. 19710924 201001 1 007
65.
Hairon Hafjian
Jabatan Administrasi Aset Pengurus Barang
Pendidikan/ Jurusan SMA IPS
Staf Batulicin Terminal
Madrasah Aliyah
Administrasi Aset Penyimpan Barang Staf Terminal satui
SMU
Pengatur MudaTK.I II/b Pengatur Muda Tk.I II/b Pengatur Muda TK.I II/b Pengatur Muda TK.I II/b
Staf Perenc. & Keuangan
Mekanik Otomotif
Opersional LLAJ
SMA
IPS
Opersional LLAJ
SMA
IPS
Opersional LLAJ
SMA
IPS
Pengatur Muda TK.I II/b
Staf HUBDA Kaper Dishub Pagatan
SMA
IPS
Staf Bidang KomInfo
SMA
IPA
NIP. 19830902 201001 1 024
Pengatur Muda TK.I II/b
68.
Puspasari NIP. 19860810 201001 2 044
Juru I/ d
Staf Perenc. & Keuangan
Paket C
69.
Syamsul Bahri NIP. 19781028 200604 1 026
Operasional Bandara
Paket C
70.
Parlan Amin NIP.19770119 200701 1 014
Pengatur Muda TK.I II/b Pengatur Muda II/a
Petugas PK-PPK Bandara
SMU
71.
Ferry Dharma Nip. 19860228 201212 1 001 Asnawi Sahabudin,A.Md NIP.19840216 201504 1 002 Marhadiyansyah Nip. 19680608 201212 1 004
Juru I/c
Operasional LLAJ
Paket C
Pengatur II/c
Penguji Kendaran Bermotor Administrsi Pelabuhan
D3 Teknik Mesin
NIP. 19791105 201001 1 016 66.
Mulyadi NIP. 19751209 201001 1 012
67.
72. 73.
Yudiansyah Khadianor
Juru I/c
D III Ketatalaksanaan dan Kepelabuhan
Paket C
74.
Sudirman, SE, MM
PTT Umum
Staf Kominfo
S2 Ekonomi Manajemen
75.
Rimansyah, S.Sos
PTT Umum
SI Administrasi Negara
76.
Ratnawati
PTT Umum
77.
Catur Ngesti Raharjo
PTT Umum
Staf Hubud Up. Bandara Staf Perhubungan LautSeksi Kepelabuhan Staf Hubud Up. Bandara
SMA IPS SMA IPS
25
No
Nama/Nip.
Pangkat/Gol.
Jabatan
Pendidikan/ Jurusan SI Manajemen
78.
Eriyanto, SE
PTT Umum
Staf Perencanaan Keuangan
79.
Normaliana, SE
PTT Umum
Staf Bidang KomInfo
SI Manajemen
80.
Fahrul Razi, S.Sos
PTT Umum
Staf Terminal Batulicin
SI Administrasi Negara
81.
Rusdiansyah
PTT Umum
SMA IPS
82.
Alfani Ramadhan
PTT Umum
Staf Terminal Batulicin Staf Terminal Batulicin
83.
Surani
PTT Umum
Staf HuBDA Seksi LLAJ
SMA IPS
84.
Taufan
PTT Umum
Staf Terminal Batulicin
MAN
85.
Deni
PTT Umum
Staf HUBDA Seksi MAN angkutan
86.
Herwan Idi
PTT Umum
Staf HuBDA Up. Terminal
SMK Otomotif
87.
Syaiful
PTT Umum
SMA IPS
88.
M. Sahidin
PTT Umum
Staf HUBDA Kaper Dishub Pagatan Staf HuBDA Seksi Manreklalin
89.
Praka Persaoran, T, A. Md
PTT Umum
Staf HUBDA Seksi Up. LLAJ
D III Teknologi Hasil Hutan
90.
Erma Sari
PTT Umum
Staf Kominfo
SMA IPA
91
Manto
PTT Umum
MAN IPS
92.
Adnan Wahyuni
PTT Umum
Staf HUBLA Administrasi Lalin Kapal Staf Hubda Seksi Menreklalin
93
M. Fahrullah
PTT Umum
Staf Hubda Seksi Angkutan
SI ekonomi Manajemen
94.
Romadhon,A.Ma
PTT Umum
Staf Perhubungan Udara
D2 Pendidikan Islam
95.
Khairullah
PTT Umum
Staf Kominfo
SMA
96.
Habib Mustofa
PTT Umum
Staf Perhubungan Udara
SMK Mesin
97.
M.Nadir Syam,SE
PTT Umum
Staf Perhubungan Darat Seksi LLAJ
SI Ekonomi Manajemen
98.
Masykur, S.Sos
PTT Khusus
Staf Hubda Seksi Menreklalin
S1 Administrasi Negara
99.
Waryanti, A.Md
PTT Khusus
Staf Bidang Kominfo
DIII Pelayaran
100.
M. Retno Gajali, A. Md
PTT Khusus
Staf HUBLA Up. Kespel & Navigasi
DIII Pelayaran
SMA IPS
Paket C
SMA IPS
26
No
Nama/Nip.
Pangkat/Gol.
Jabatan Staf Perhubungan Laut Administrsi Pelabuahan Staf HUBLA Up. Kespel & Navigasi
Pendidikan/ Jurusan SI Ekonomi Manajamen
101.
Tri Hariadi,SE
PTT Khusus
102.
Muslimin
PTT Khusus
103.
Sarwani
PTT Khusus
Staf Terminal Satui
MAN
104.
Kartim,S.Sos
PTT Khusus
SMK Pelayaran
105.
Sukirno
PTT Khusus
106.
Andi Maulana
PTT Khusus
Staf HublaAdministrasi Pelabuhan Staf HublaAdministrasi Pelabuhan Staf Perencanaan Keuangan
107.
Budiman
PTT Khusus
Staf HUBDA Seksi Up. LLAJ
SMU IPS
108.
Nurlia Sitorus,S.Kom
PTT Khusus
Staf Bidang Kominfo
S1 Komputer
109.
Tiwi Dyah Kristanti
PTT Khusus
Staf Evaluasi, Dok. dan Pelaporan
SMU IPS
110.
Fitriani
PTT Khusus
Staf HUBDA Seksi Up. LLAJ
SMK Pertambangan
111.
Ardiansyah
PTT Khusus
Staf HUBDA Seksi Up. LLAJ
MAN IPS
112.
Firman Andi
PTT Khusus
Staf Hubda Seksi Menreklalin
SMU IPS
113.
Dahliah
PTT Khusus
Staf UMPEG
Paket C
114.
Supriadi, S.Kom
PTT Khusus
Staf HUBDA Seksi Manreklalin
S1 Komputer
115.
Kasran
PTT Khusus
Staf HUBDA Seksi Up. LLAJ
SMU IPS
116.
Nursyahdi R.
PTT Khusus
Staf HUBDA Seksi Up. LLAJ
SMU IPS
117.
Joni Prayogo
PTT Khusus
Staf HUBDA Seksi Up. LLAJ
SMU IPS
118.
M. Safaruddin
PTT Khusus
Staf HUBDA Seksi Up. LLAJ
SMU IPS
119.
M. Zulfachrian Noor
PTT Khusus
Staf HUBDA Seksi Up. LLAJ
SMK Teknik Mesin
120,
Yuni Fitria Dewi
PTT Khusus
Staf HUBDA Seksi Up. LLAJ
SMA IPS
121.
Bambang Hariyadi
PTT Khusus
Staf Bidang KomInfo
SMA IPA
122.
Fauzi Rahmatullah
PTT Khusus
Staf Hubda Kaper Dishub Satui
SMK Manajemen Bisnis
123.
Abdul Jabar Rajib
PTT Khusus
Staf Bidang Kominfo
MAN
SMK Pelayaran
SMK Pelayaran SMK Otomotif
27
No
Nama/Nip.
Pangkat/Gol.
Jabatan
Pendidikan/ Jurusan SI Ekonomi Manajamen
124.
Rahman Nurhakim,SE
PTT Khusus
Staf Perencanaan dan Keuangan
125.
Noor Hapsah
PTT Khusus
Staf Hubud Up. Bandara
Paket C
127.
Abdul Muthalib
PTT Khusus
Paket C
128.
Muhammad Endy Maulana
PTT Khusus
129.
Dwi Sri Utami
PTT Khusus
Staf Kantor Perwakilan Pagatan Staf Seksi Keselamatan Penerbangan Ground Staf Airliner
130.
Dany Hidayat
PTT Khusus
Ground Staf Airliner
SMA IPA
131.
Muhammad Alfian
PTT Khusus
Petugas Tower
D3 Manajement Informatika
132.
Nurul Rizky
PTT Khusus
Ground Staf Airliner
SMA IPS
133.
Saprawai
PTT Khusus
Aviation Security
SMA Paket C
134.
Agustono
PTT Khusus
Pemadam Kebakaran
SMA IPS
135.
Edi Suprapto
PTT Khusus
Pemadam Kebakaran
SMK Paket C
136.
Syahrani AG
PTT Khusus
137.
M. Rizal
PTT Khusus
138.
Dedy Rohmadi, SE
Honorer
Staf KUPP Pagatan SI Manajemen
139.
Bani Asradi, SE
Honorer
Staf Terminal Batulicin
SI Manajemen
140.
Rahmat Fajrin,S.Sos
Honorer
Staf UPT Terminal Batulicin
SI Sosial
141.
Tri Fatur Rahman Wibowo, SH
Honorer
Staf Dal Ops
SI Hukum
142.
Ali Perdana Patarai, SH
Honorer
Staf kaspen Bandara
SI Hukum
143.
M. Riduan, S.Kom
Honorer
Staf Kominfo
SI Teknik Informatika
144.
Rizal Martoni,S.Kom
Honorer
Staf Umum Kepegawaian
SI Teknik Informatika
145.
Ridwan Ride
Honorer
Staf Umum Kepegawaian
SMU
146.
Safrudin Sohendro
Honorer
Staf UPT KIR
SMU
Ground Staf Airliner Ground Staf Airliner
SMK Teknik Otomotif SMA IPA
SMK Pemasaran
SMK Agribisnis
28
No
Nama/Nip.
Pangkat/Gol.
Jabatan
Pendidikan/ Jurusan SMU
147.
Bondan Muktitama
Honorer
Staf Umum dan Kepegawaian
148.
Amirullah
Honorer
Staf UPT KIR
SMA
149.
Muharuddin
Honorer
Staf UPT KIR
MA
150.
Ainur Rahman
Honorer
Staf kaspen Bandara
SMK
151.
Wahyu Zatmiko
Honorer
Staf KUPP Pagatan SMU
152.
Desi Ayu Angriana
Honorer
Staf KUPP Pagatan SMU
153.
Leni Rosidah
Honorer
Staf Sekretariat
SMK
154.
Riska
Honorer
Staf Sekretariat
SMK
155.
Melda
Honorer
Staf Umum Kepegawaian
SMK
156.
Handri
Honorer
Staf Dal Ops
SMK
157.
Fajar Maulana
Honorer
Staf Dal Ops
SMA
158.
Adi Gunadi
Honorer
Staf UPT Batulicin
SMP
159.
Abdul hakim, S.Kom
Honorer
TIM Teknis IT
SI Teknik Informatika
160.
Jayadi,S.Kom
Honorer
TIM Teknis IT
SI Teknik Informatika
161.
Saibatul Asiamiyah
Honorer
TIM Teknis IT
SI Teknik Informatika
162.
Budi Safriansyah
Honorer
TIM Teknis IT
SI Teknik Informatika
163.
Ria Sidmia
Honorer
TIM Teknis IT
SI Pendidikan
164.
Firman, S.Pd
Honorer
TIM Teknis IT
SI Pendidikan
165.
Siti Qamariah
Honorer
TIM Teknis IT
SMK
166.
Neina Rezma Anjani
Honorer
TIM Teknis IT
SMK
167.
Titis Wahyu Cipta Ningtyas
Honorer
TIM Teknis IT
SMA
168.
Hardiansyah
Honorer
TIM Teknis IT
SMK
169.
Harun Mustajab
Honorer
TIM Teknis IT
SMA
29
170.
Taufik Hidayat
Honorer
TIM Teknis IT
Pendidikan/ Jurusan SMK
171.
Nur Asiah
Honorer
TIM Teknis IT
SMA
172.
Baso Pallawagau
Honorer
Petugas Keamanan SMP Kantor
173.
Jumansyah
Honorer
Petugas Keamanan SMP Kantor
175.
Muhammad Kahir
Honorer
Petugas Kebersihan kantor
SD
176.
Sirajuddin
Honorer
Petugas Kebersihan kantor
STM
177.
Nasrun
Honorer
Petugas Kebersihan kantor
SMP
178.
Parlan
Honorer
Petugas Kebersihan kantor
SD
179.
Maulida Dwi Santika
Honorer
Petugas Kebersihan kantor
SMP
180.
Muhamad Aryadi
Honorer
Staf Hukum Radio Swara Bersujud
SI
181.
Sugeng Budiono
Honorer
SMP
182.
Siti Herfiani
Honorer
183.
Turminawati
Honorer
184.
M.Shalehudin Al Ayyubi
Honorer
185.
Siti Hasniah
Honorer
186.
Hardiansyah
Honorer
187.
Mila Karmila
Honorer
188.
Riani Karlina
Honorer
189.
Endang Marlina
Honorer
190.
Tajudin Noor
Honorer
191.
Devita sari
Honorer
Staf Teknologi Informasi Radio SwaraBersujud Staf Periklanan Radio Swara Bersujud Staf Adminisitrasi Radio Swara Bersujud Staf Produksi Radio Swara Bersujud Staf Adminisitrasi Radio Swara Bersujud Staf Peliputan radio Swara Bersujud Staf Pemberitaan Radio Swara Bersujud Staf Pemasaran Radio Swara Bersujud Staf Administrsi Swara radio Bersujud Staf Peliputan radio Swara Bersujud Staf Pemberitaan Radio Swara Bersujud
No
Nama/Nip.
Pangkat/Gol.
Jabatan
SMP SMA SMA SMP SMA SMP SMP SMA SMA SMA
30
No 192.
Nama/Nip.
Pangkat/Gol. Honorer
Nirmala
Pendidikan/ Jurusan SMP
Jabatan Staf Penyiaran Radio Swara Bersujud
Data Aset/Modal Data Aset/Modal yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebagai berikut : No.
Nama Aset
Banyaknya
1.
Kendaraan Roda 4
6 unit
2.
Kendaraan Roda 2
20 unit
3.
Speed Boat
2 unit
4.
Kapal Balapan
1 unit
5.
Tanah
6 Lokasi
6.
Bangunan
18 Buah
7.
Alat-alat bengkel dan alat-alat ukur
8.
Alat-alat kantor
477 buah
9.
Alat-alat Studio dan Komunikasi
31 buah
10.
Alat-alat Keamanan
286 buah
11.
Bangunan Monumen
3 buah
9 unit
31
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program SKPD Berdasarkan uraian di atas bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tupoksi Unsur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Tanah
Bumbu
menyelenggarakan fungsi : 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan dan informatika. 2. Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika
dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan komunikasi dan informatika. b. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan darat. c. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan laut. d. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan udara. e. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan komunikasi dan Informatika. f.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan administrasi umum dan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar
efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perhubungan Komunikasi dan
32
Informatika Kabupaten Tanah Bumbu berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1.
RPJMD 2010-2015;
2.
Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 20102015;
3.
Penetapan Kinerja Tahun 2013.
2.2 RPJMD 2016 ±2021 2.2.1 VISI KABUPATEN TANAH BUMBU Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
³7HUZXMXGQ\D.DEXSDWHQ7DQDK%XPEXVHEDJD serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, dikalimantan berbasis pada keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menunju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan BerintHOHNWXDO7LQJJL´
2.2.2 MISI KABUPATEN TANAH BUMBU Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan penataan dan Pengelolaan Pelabuhan
sebagai
Terminal Poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata 2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus regional dan nasional 33
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan 4. Menyelenggrakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal 5. Menyelenggarakan
tata
kelola
pemerintahan
dan
birokrasi
yang
Misi
tersebut
Dinas
baik,Efektif dan bersih.
Dalam
rangka
mewujudkan
Visi
dan
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu turut serta mendukung khususnya pada Misi 1, dan Misi 5.
Program Yang mendukung Misi 1 yaitu : 1) Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan meliputi kegiatan : x Perencanaan pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan x Pembangunan sarana dan prasrana Jembatan Timbang x Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan x Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan Darat x Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan Udara 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan meliputi kegiatan : x Pembangunan Gedung Terminal x Pembangunan Dermaga x Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ meliputi kegiatan : x Pemeliharaan/rehabilitasi berkala Sarana Alat pengujian Kendaraan Bermotor
34
x Pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana alat pengujian Kendaraan Bermotor x Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 4) Peningkatan Pelayanan Angkutan meliputi kegiatan: x Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan raya x Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan x Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ 5) Pengendalian dan pengamanan lalu lintas meliputi kegiatan : x Pengadaan rambu-rambu lalu lintas x Pengadaan Marka Jalan x Pengadaan Pagar Pengaman Jalan x Pengadaan Peralatan Pemantauan lalu Lintas x Penyediaan Jasa Layanan Parkir Berlangganan 6) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor x Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor x Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor x Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 7) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa x Pembinaan
dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi
dan
Informasi x Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 8) Pengkajian dan Penelitan Bidang Komunikasi dan Informasi x Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Penataan dan Pengendalian program Aplikasi Pembangunan
35
Program Yang Mendukung Misi 5 yaitu : 1) Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi meliputi kegiatan : x Penelitian SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 2) Kerjasama Informasi dengan Media Massa meliputi kegiatan: x Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3) Pelayanan Administrasi perkantoran 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5) Peningkatan disiplin aparatur 6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2.3 RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO 2016 -2021 2.3.1 VISI DAN MISI Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Visi sebagai berikut :
³7HUZXMXGQ\DSHOD\DQDQSHUKXEXQJDQLQ telekomunikasi yang modern dan berdaya VDLQJ´ . Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perhubungan sesuai kompetensi dan kualifikasi; 2) Penyediaan layanan trnsportasi antarmoda yang handal modern dan berdaya saing dengan angkutan publik sebagai layanan utama; 3) Meningkatkan ketertiban, keselamatan, kenyamanan transportasi darat, laut, udara serta komunikasi dan informatika; 4) Meningkatkan Infrastruktur jaringan teknologi informasi; 5) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi yang mendukung sektor pariwisata dan pengembangan poros maritim.
36
2.4 TUJUAN DAN SASARAN Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Misi I
: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Perhubungan sesuai kompetensi dan kualifikasi.
Tujuan : Meningkatkan kapasitas pegawai sehingga cakap dan mampu memberi pelayanan prima baik dari segi administratif maupun teknis sesuai bidang tugasnya. a. Sasaran
:
▪ Peningkatan pengetahuan administrasi dan teknis pegawai melalui pelatihan atau diklat formal.
Misi II
:Penyediaan layanan transportasi antarmoda yang handal, modern dan berdaya saing dengan angkutan Publik sebagai layanan utama.
Tujuan
:
▪ Meningkatkan kwalitas pelayanan transportasi. a. Sasaran
:
▪ Penyediaan
sarana
dan
prasarana
perhubungan
bidang
transportasi. ▪ Peningkatan kwalitas pelayanan transportasi. ▪ Indeks/survey kepuasan masyarakat Misi III
: Meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan transportasi
a. Tujuan : Menyelenggarakan kegiatan transportasi darat, laut dan udara nyaman dan lancar. b. Sasaran
:
▪ Menurunkan
tingkat
pelanggaran
berlalu
lintas
dan
tingkat
kecelakaan di jalan raya.
37
▪ Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi sungai dan danau. ▪ Meningkatkan keselamatan transportasi udara.
Misi IV
: Menyediakan infrastruktur jaringan teknologi informasi
a. Tujuan ▪
:
Menyediakan
infrastruktur
jaringan
untuk
mendukung
pelaksanaan telekomunikasi yang efektif dan efisien. b. Sasaran
:
▪ Peningkatan penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informasi public ▪ Membangun pusat data elektronik ▪ Memberikan rekomendasi/perijinan pos dan telekomunikasi.
Misi V
: Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi
a. Tujuan : ▪
Meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintah dan pelayanan masyarakat.
b. Sasaran : ▪
Penyediaan sarana dan prasarana informasi publik
▪
Memanfatkan Aplikasi e-Government untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional.
2.5 STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Selanjutnya misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan untuk dapat mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dari pernyataan visi. Misi I
: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Perhubungan sesuai kompetensi dan kualifikasi.
a. Strategi
:
▪ Pelaksnaan diklat teknis, PPNS dan diklat lain sesuai kebutuhan.
38
▪ Mutasi pegawai dilingkungan pegawai di Dishubkominfo. ▪ Mengusulkan pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan kompentensinya. b. Kebijakan
:
▪ Mengikutsertakan pegawai khususnya yang berstatus PNS dalam diklat teknis, PPNS diklat lain sesuai kebutuhan. ▪ Mengupayakan terjadinya transfer of knowladge secara vertikal dan horisontal dilingkungan pegawai di Dishubkominfo. ▪ Mengisi jabatan yang masih kosong dengan pegawai yang sesuai dengan kompentensinya. c. Program dan Kegiatan : ▪ Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ▪ Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal Misi II
: Penyediaan layanan transportasi antarmoda yang handal, modern dan berdaya saing dengan angkutan Publik sebagai layanan utama.
a. Strategi
:
▪ Membangunan sarana dan prasrana transportasi yang dapat meningkatkan perekonimian masyarakat. ▪ Meningkatkan pelayanan transportasi antarmoda . b. Kebijakan
:
a. Mengupayakan terjadinya pembangunan sarana dan Prasarana transportasi yang meningkatkan perekonomian masyarkat daerah. b. Meningkatkan pelayanan transportasi antarmoda yang handal dan berdaya saing dengan prioritas angkutan publik layanan utama c. Program dan Kegiatan
:
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan : a. Perencanaan
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan. b. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.
39
c. Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang. d. Penigkatan pengelolaan terminal angkuatan darat. e. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan udara. 2. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Kegiatan : a) Rehabilitasi/ Pemeliharaan rutin dan berkala sarana alat pengujian kendaraan bermotor. b) Rehabilitasi
/Pemeliharaan
prasarana
alat
pengujian
kendaraan bermotor. c) Rehabilitasi /Pemeliharaan terminal/ pelabuhan 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan : a. Pembangunan Gedung Terminal b. Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal c. Pembangunan Dermaga Misi III
: Meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan transportasi
a. Strategi
:
▪ Pemasangan
fasilitas
keselamatan
jalan
disepanjang
jalan
kabupaten ▪ pengawasan secara berkala terhadap angkutan dan pengguna jalan lain terhadap kelengkapan dokumen angkutan dan kelayakan teknis angkutan. b. Kebijakan
:
▪ Mengupayakan
pemasangan
fasilitas
keselamatan
jalan
disepanjang jalan kabupaten. ▪ Melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap pengusaha jasa telekomunikasi dan informatika terhadap perijinan dan bentuk jasa yang diberikan. c. Program dan Kegiatan : 1. Program peningkatan pelayanan angkutan
40
Kegiatan : a. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya. b. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak angkutan umum teladan. c. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ. 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Kegiatan : a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas. b. Mengadaan marka. c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan d. Pengadaan peralatan pemantauan lalu lintas e. Penyediaan jasa parkir berlangganan f.
Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
3. Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor Kegiatan : a. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. b. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor c. Pengadaan perlengkapan alat uji kendaraan bermotor Misi IV
: Menyediakan infrastruktur jaringan teknologi informasi
a. Strategi : ▪ Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet pemda ▪ Menguatan data center yang menjadi pusat data pemerintah kabupaten b. Kebijakan
:
▪ Pembentukan Website desa dan kabupaten ▪ Pembangunan sistem komputerisasi yang akan menampung seluruh data SKPD dalam sebuah sistem c. Program dan Kegiatan
:
▪ Program : Program informasi dan media massa
41
Kegiatan : a. Peliputan dan dokumentasi Penyelenggaraan pembangunan daerah b. Koordinasi dan pembinaan kolompok informasi masyarakat c. Penyediaan Room trainer dan layanan penggunaan aplikasi perkantoran d. Pengembangan aplikasi perkantoran
Misi V
: Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi
a. Strategi
:
▪ Peningkatan emplementasi e-Government kabupaten. ▪ Pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan kettalaksanaan kabupaten. ▪ Pembentukan penyediaan
masyarakat dan
informasi
pemanfaatan
melalui
penyebaran,
informasi,yang
dilaksanakan
masyarakat secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat di akses oleh masyarakat. b. Kebijakan
:
▪ Pelaksanaan kegiatan e-Government berupa pengelolaan eplaning, e-database, e-monev,e badgeting ▪ Pembuatan pendukung sistem aplikasi pemerintahan ▪ Pembentukan KIM diseluruh desa di Kabupaten Tanbu c. Program dan Kegiatan
:
▪ Program : 1) Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan
:
Penyebarluasan
Informasi
penyelenggaraan
Pemerintah Dearah 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Kegiatan : a. Pengkajian
dan
Penelitian
Bidang
Informasi
dan
Komunikasi
42
b. Penataan
dan
Pengendalian
program
Aplikasi
Pembangunan 3) Program Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi Kegiatan : a. Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi b. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 4) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan : a. Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi b. Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi c.
Penataan
dan
Pengendalian
Program
Aplkasi
Pembangunan
2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perwujudan dari sasaran strategis Dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten Tanah Bumbu dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan persentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indicator kinerja dan target sebagai berikut :
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan No.
1.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target
Sasaran Strategi Misi I ł Peningkatan
pengetahuan ł
administrasi dan teknis pegawai melalui
pelatihan
atau
Jumlah
pegawai
0 orang
terdiklat/terlatih
diklat
formal
43
2
Sasaran Strategi misi II łPenyediaan
saranana
dan x Meningkatnya
prasarana perhubungan bidang
prasarana
dan
0
dan
4 unit
fasilitas perhubungan
transportasi ł Peningkatan kwalitas pelayanan transportasi
x Meningkatnya
prasarana
fasilitas perhubungan x Indeks/survey
kepuasan
-
masyrakat
3.
Sasaran Strategi Misi III ł
0HQXUXQNDQ ł WLQJNDW berkurangnya
pelanggaran
berlalu
lintas
&
tingkat kecelakaan di jalan raya
tingkat
• 15,24 %
pelanggaran berlalu lintas dan tingkat kecelakaan dijalan raya
• 25,10% NHVHODPDWD ł -XPODK IDVLOLWDV lalu lintas yang terpasang .
ł 0HQLQJNDWNDQ NHVHODPDWDQ ł -XPODK IDVLOLWDV GDQ • 5,78 % NHVHODPDWD kenyamanan transportasi sungai lalu lintas sungai dan danau yang dan danau ł
terpasang
0HQLQJNDWNDQ ł.HODQFDUDQNRPXQLNDVL$7& NHVHODPDWDQ 100 %
transportasi udara 4.
Sasaran Strategi Misi IV łPeningkatan pengunaan fasilitas ł telekomunikasi
dan
inpormasi
public ł
-XPODK
telekomunikasi
dan
LQIUDVWUXNWXU ł
informasi
yang terbangun 0HPEDQJXQ
elektronik
SXVDW ł 7HUVHGLDQ\D GDWD SXVDW ł GDWD \DQJ menampung seluruh data dan dokumen SKPD
ł
Memberikan ł5HNRPHQGDVLSHULMLQDQSRVGD łSHULMLQDQ
44
rekomendasi/perijinan
pos
dan
telekomunikasi
telekomunikasi 5.
ł Penyediaan
sarana
dan ł0HPEDQJXQDSOLNDVLGDQVLVWHP 0
prasarana informasi ł
informasi public
0HPDQIDDWNDQ - ł-XPODKDSOLNDVLH DSOLNDVL -Government H 0
Government
untuk
penyelenggaraan
tata
kelola
pemerintahan yang profesional
2.7 PENETAPAN KINERJA ( PK) TAHUN 2016 Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :
Tabel 4. Penetapan Kinerja Dishubkominfo Tahun Anggaran 2016 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
45
Meningkatnya
aktifitas
kinerja aparatur
Lancarkan aktifitas
100%
Belanja Tidak Langsung
6.172.183.008
dan
meningkatnya realisasi kegiatan aparatur
Program
Sasaran Strategi Misi I
peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur łPeningkatan pengetahuan ł administrasi
dan
teknis
pegawai melalui pelatihan
-XPODK 0 orang
pegawai
łKegiatan pendidikan
dan
0
pelatihan formal
terdiklat/terlatih
atau diklat forma l
Program
Sasaran Strategi misi II
pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan łPenyediaan saranana dan łMeningkatnya prasarana
perhubungan prasarana
bidang transportasi
0%
dan
łperencanaan
0
pembangunan
fasilitas
prasarana
dan fasilitas perhubungan
perhubungan łJumlah sarana dan
4
_
0
prasarana
perhubungan łPeningkatan
Program
kwalitas łIndeks/survey
pelayanan transportasi
kepuasan masyrakat
-
Peningkatan
pelayanan angkutan łPengendalian
disiplin
pengoperasian
angkutan
202.800.000
umum dijalan raya łPemilihan dan pemberian penghargaan mudi/awak
0
sopir/juru kendaraan
46
angkutan
umum
teladan
(AKUT)
Program
Sasaran Strategi Misi III
dan
pengendalian
pengamanan
lalu
lintas łMenurunkan
tingkat
łJumlah fasilitas
pelanggaran berlalu lintas &
keselamatan lalu
tingkat kecelakaan di jalan
lintas
raya
terpasang
15,24%
ł
kegiatan
pengadaan
606.670.000
rambu-rambu lalu lintas
yang
łMenurunkan
25,10%
tingkat
ł
kegiatan
pengadaan
200.520.000
marka jalan
pelanggaran lalu lintas łMeningkatkan
łJumlah fasilitas
keselamatan kenyamanan
5,78%
-
-
100%
-
-
dan keselamatan lalu transportasi lintas
sungai dan danau
sungai
dan danau yang terpasang
łMeningkatkan keselamatan
łKelancaran transportasi komunikasi ATC
udara
Program Pengembangan
Sasaran Strategi Misi IV
Komunikasi,
Informasi
dan Media Massa łPeningkatan penggunaan łJumlah
4,67%
łKegiatan Pembinaan dan
fasilitas telekomunikasi dan
infrastruktur
Pengembangan
informasi public
telekomunikasi
Komunikasi dan Informasi
dan
655.358.500
jaringan
informasi
yang terbangun
47
łMembangun pusat data
łTersedianya
elektronik
pusat data yang
0%
_
0
10
ł PAD
_
menampung seluruh dan
data dokumen
SKPD łMemberikan
łRekomendasi/
rekomendasi/perijinan
pos
dan telekomunikasi
perijinan
pos
perijinan
dan telekomunikasi
Program pengembangan
Sasaran Strategi Misi V
komunikasi
informasi
dan media massa łPenyediaan
sarana
dan łMembangun
prasarana informasi public
aplikasi
0
dan
łKegiatan Pembinaan dan Pengembangan
sistem informasi
0
jaringan
Komunikasi dan Informasi
public łMemanfaatkan aplikasi e-
łJumlah aplikasi
Government
e-Government
untuk
penyelenggaraan
0
-
-
tata
kelola pemerintahan yang professional
Total Jumlah Anggaran : Belanja Langsung (BL) : 1.
Program Administrasi Perkantoran
13.524.656.500 7.352.473.500 5.529.285.000
48
2.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
4.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
202.800.000
5.
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
807.190.000
6.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
7.
Belanja Tidak Langsung
68.420.000 0
89.420.000 655.358.500 6.172.183.000
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN SASARAN Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya jumlah kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan kinerja tahun 2016. Berdasarkan sasaran kinerja tahun 2016 dicapai melalui 7 program dan 21 kegiatan.
3.2 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Target ) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan
sasaran
berdasarkan
rencana
kinerja
tahunan
yang
ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skalal pengukuran ordinal sebagai berikut: X > 85
: Sangat Berhasil
70 < X < 85
: Berhasil
55 < X < 70
: Cukup Berhasil
X < 55
: Tidak Berhasil
50
51
Tabel. 5 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja No 1.
Indikator Kinerja SKPD
Kondisi awal
Target Capaian Realisasi Capaian Kinerja Kinerja 2015
%
Target Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja
%
0
0
2016
Misi I : Meningkatkan Kemampuan SDM Perhubungan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi x Jumlah pegawai terdiklat/terlatih
2.
0
0
0
0
0
Misi II : Menyediakan layanan transportasi antarmoda yang handal, modern dan berdaya saing dengan angkutan public sebagai layanan utama x Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan
0%
ŀ3HUHQFDQDDQ3HPEDQJXQDQ Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (penyusunan dokumen rekayasa lalu lintas, 1 penyusunan dokumen penataan jaringan angkutan umum, penyusunan dokumen rencana teknik terinci dan analisa dampak lingkungan bandara x Jumlah sarana dan prasarana perhubungan x xx Indeks/survey kepuasan masyrakat 3.
1
100
3
0
0
4 unit
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
x Misi III : Meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan transportasi
52
x Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang
15,24%
ŀ5DPEX -rambu Lalu Lintas
157 buah
157 buah
100%
84 buah
22 buah
26,19%
ŀ0DUND-DODQ
25000 0¶
25000 0¶
100%
5000 0¶
5000 0¶
2.640 kali
2.640 kali
100%
2.640 kali
1050
77,66%
6 org
100%
6 org
0 org
0%
100%
x Menurunkan tingkat pelanggaran 25,10% lalu lintas ŀSHQJHQGDOLDQ disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya (Pengawasan LLAJ & Pengamanan Insidentil)
6 org ŀSHPLOLKDQGDQSHPEHULDQ penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan x Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas sungai dan danau yang terpasang x Kelancaran komunikasi ATC 4.
5,78%
0
0
0%
0
0
0%
100%
0
0
0%
0
0
0%
0
0%
10 titik
1
10%
Misi IV : Menyediakan infrastruktur jaringan teknologi informasi x Jumlah infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang terbangun
4,67%
0 ŀSHPEDQJXQDQLQVIUDVWUXNWXU client (Desa) x Tersedianya pusat data yang menampung seluruh data dan dokumen SKPD x x Rekomendasi/perijinan pos dan telekomunikasi
0
0
0
0%
0
0
0%
10 Perijinan
10
1
10%
10
18
180%
53
5.
Misi V : Meningkatkan sistem komunikasi dan informasi x Membangun aplikasi dan sistem informasi public x Jumlah Aplikasi e-Government
paket
Paket
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
54
Dari tabel target capaian kinerja dan realiasi kinerja tahun anggaran 2015, semua kegiatan terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan. Di bandingkan dengan capaian kinerja dan realiasi kinerja tahun anggaran 2016, ada beberapa kegiatan belum memenuhi target capaian kinerja dan dijelaskan sebagai berikut : 1. Melalui kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yaitu perencanaan penyusunan dokumen penataan jaringan angkutan umum, penyusunan dokumen rencana teknik terinci dan analisa dampak lingkungan bandara (amdal) tahun 2016 kegiatan ini tidak terealisasi di karenakan defisit anggaran. 2. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan untuk tahun 2016 juga tidak terlaksana
dikarenakan
anggaran
yang
tidak
mendukung/defisit
anggaran 3. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Tahun 2016 belum juga dapat dilaksanakan dikarenakan Defisit anggaran sehingga berdampak pada kegiatan-kegiatan pengujian kendaraan bermotor 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Pelaksanaan pembangunan
tahun
tugas,
fungsi
anggaran
pokok
2016
dan
secara
program umum
kegiatan
tidak
dapat
direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan, dikarenakan anggaran yang tidak mendukung/defisit anggaran, tetapi kegiatan yang sipatnya rutin
55
(Program Administrasi Perkantoran) teralisasi sesuai dengan sasaran, target dan realisasi APBD tahun 2016 sebagai berikut :
3.4 Akuntabilitas Keuangan Sumber dana APBD
a. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Realisasi Belanja Tidak Langsung No.
Uraian
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Belanja Tidak Langsung 1
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2
2.534.745.241,00
2.529.737.061,00
99,80
Tunjangan Keluarga
267.401.134,00
266.108.136,00
99,51
3
Tunjangan Jabatan
229.109.200,00
223.275.000,00
97,45
4
Tunjangan Fungsional
10.464.000,00
11.700.000,00
111,81
5
Tunjangan Fungsional Umum
97.831.600,00
97.120.000,00
99,27
6
Tunjangan Beras
194.757.262,00
192.663.600,00
98,92
7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
36.436.850,00
30.133.026,00
82,69
8
Pembulatan Gaji
91.470.00
63.003,00
68,87
9
Uang Duka Wafat/Tewas
0
0
0
10
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.099.400.000,00
1.789.387.000,00
85,23
5.470.236.757,00
5.140.186.826,00
93,72
Jumlah
56
Realisasi Belanja Langsung : No.
Uraian
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Belanja Langsung 1
2.
3.
4.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga non PNS Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.470.810.000,00
1.126.784.720,00
76,61
314.600.000.00
178.478.132,00
56,73
180.980.000,00
175.547.596,00
97,00
4.920.000,00
4.920.000,00
100
17.700.000,00
6,355,000,00
35,90
46.902.500,00
46.901.600,00
100
33.721.000,00
21.090.950,00
62,55
2.940.000,00
2.711.000,00
92,21
248.410.000,00
11.000.000,00
4,43
239.663.000,00
231.514.031,00
96,60
1.809.600.000,00
1.730.192.000,00
95,61
94.550.000,00
87.863.600,00
92,93
30.000.000,00
20.000.000,00
66,67
48.600.000,00
48.300.000,00
99,38
57
No.
5.
6.
7.
8.
Uraian Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Sungai, Danau dan Penyebrangan Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal / pelabuhan Pogram peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan gedung terminal Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas Pengadaan marka jalan Pagar pengamanan jalan
9.
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
53.300.000,00
49.304.000,00
92,50
0
0
0
56.610.000,00
16.070.000,00
28,39
0
0
0
35.000.000,00
34.980.000,00
99,94
0
0
0
50.000.000,00
49.900.000,00
99,80
132.000.000,00
131.400.000,00
99,55
30.500.000,00
28.500.000,00
93,44
595.850.000,00
499.250.000,00
83,79
508.000.000,00
455.931.650,00
89,75
1.000.900.000,00
980.517.000,00
97,96
100.900.000,00
100.350.000,00
99,45
Program peningkatan kelaikan
58
No.
10.
Uraian pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengendalian dan pembinaan jaringan dan informasi Jumlah
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
94.200.000,00
51.000.000,00
54,14
927.690.000,00
814.210.099,00
87,77
8.128.364.500,00
6.903.071.378,00
84,93
b. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 13.598.583.257,- terdiri dari belanja tidak langsung
sebesar
Rp.6,172,183,008,-
dan
belanja
langsung
sebesar
Rp.7,352,473,500,- Realisasi anggaran secara rinci sebagaimana tabel realisasi anggaran dibawah ini Realisasi Belanja Tidak Langsung : No.
Uraian
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Belanja Tidak Langsung 1
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2
2.735.912.600,00
2.670.727.400,00
97,62
Tunjangan Keluarga
283.025.547,00
257.455.176,00
90,96
3
Tunjangan Jabatan
249.343.008,00
225.115.000,00
90,28
4
Tunjangan Fungsional
17.053.600,00
15.340.000,00
89,95
5
Tunjangan Fungsional Umum
104.184.600,00
93.795.000,00
90,03
6
Tunjangan Beras
214.377.684,00
178.370.460,00
83,20
59
No.
Uraian
7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
8
Pembulatan Gaji
9
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Jumlah
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
12.000.969,00
7.138.264,00
59,48
285.000,00
47.950,00
16,82
2.556.000.000,00
2.318.787.000,00
90,71
6.172.183.008,00
5.766.776.250,00
93,43
Realisasi Belanja Langsung :
No.
Uraian
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Belanja Langsung 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa
5.529.285.000,00 1.425.950.000,00
1.231.836.467,00
86,39
155.350.000.00
117.645.050,00
187.740.000,00
174.472.596,00
4.837.000,00
4.405.000,00
7.500.000,00
6.455.000,00
42.108.000,00
35.181.000,00
18.310.000,00
12.718.000,00
2.940.000,00
825.000,00
0,00
0,00
0,00
621.600.000,00
574.299.392,00
92,39
2.920.900.000,00
2.645.017.500,00
90.55
75,73 92,93 91,07 86,07 83,55 69,46 28,06
60
No.
Uraian
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
142.050.000,00
117.750.000,00
%
tenaga non PNS
2.
3.
4.
5.
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pogram peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas Pengadaan marka jalan
6.
7.
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Pengadaan perlengkapan alat uji kendaraan bermotor Program Pengembangan
82,89
68.420.000,00 68.420.000,00
67.920.000,00
99,27
0,00
0,00
0,00
0,00
202.800.000,00
202.800.000,00
157.200.000,00
0,00
0,00
77,51
0,00
807.190.000,00 48,33
606.670.000,00
293.174.500,00
200.520.000,00
193.420.000,00
96,46
0,00
0,00
0,00
89.420.000,00
56.020.000,00
62,65
89.420.000,00
655.358.500,00
61
No.
Uraian Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi Jumlah
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
655.358.500,00
531.008.099,00
7.352.473.500,00
6.219.347.604,00
%
81,03 84,59
62
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
L
aporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pencapaian target dan sasaran SKPD dalam melaksanakan Visi
dan Misi organisasi yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu ini diharapkan dapat menjadikan acuan dan pedoman untuk dapat melaksanakan programprogram pembangunan lainnya di sektor transportasi, telekomunikasi, dan komunikasi dan informatika. Sebagian besar program dan Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, dan sebagian kecil tidak dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan serta kendala yang dihadapi selain sarana dan prasarana, masalah prioritas dan masalah pendanaan (APBD), sumber daya manusia yang sangat dirasakan masih kurang, perlu ditingkatkan sebaik dan seoptimal mungkin. Untuk mencapai Visi melalui Misi yang dicanangkan ternyata masih banyak memerlukan
sumber daya manusia dan tenaga-tenaga teknis
maupun
yang
administrasi
handal
sehingga
mampu
melaksanakan
pembangunan disektor transportasi, komunikasi dan informatika. A.
Langkah-Langkah Bagian terpenting dalam pengembangan prasarana transportasi adalah pengembangan sistem jaringan pelayanan dan jaringan prasarana
63
atau simpul strategis yang perlu dikembangkan dalam rangka mencapai struktur tata ruang yang meliputi sistem jaringan transportasi jalan, sungai, Penyebarangan, laut, dan udara harus terintegrasi dalam satu simpul pengembangan
transportasi
yang
direncanakan
dapat
menunjang
jaringan
prasarana
pengembangan wilayah secara keseluruhan. Pengembangan
jaringan
pelayanan
dan
transportasi jalan diarahkan sebagai berikut : 1.
Transportasi Jalan a.
Pengadaan dan pemasangan fasilitas dan keselamatan lalu lintas jalan yang dirasa sangat minim untuk daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.
Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan a.
Pembangunan
dan
Peningkatan
dermaga
Sungai
dan
Penyeberangan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu b.
Pengadaan dan pemasangan fasilitas dan keselamatan lalu lintas sungai.
3.
Transportasi Udara a.
Pemanfaatan ruang Bandara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat guna meningkatkan keterkaitan antar wilayah sebagai pintu gerbang dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi, pariwisata dan industri;
b.
Pengembangan jaringan pelayanan dan Jaringan Prasarana Bandara, Bandara Bersujud di Kabupaten tanah Bumbu untuk mendukung pelayanan angkutan udara komersial dan perintis guna meningkatkan aksesibilitas di kawasan Pulau Kalimantan;
4.
Media Komunikasi dan Informasi Dalam pelaksanakan pelayanan program Bidang Komunikasi dan informasi, keberadaan lembaga komunikasi sosial, media massa pemerintah dan swasta serta komunitas mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam program diseminasi informasi komunikasi kepada publik di 10 kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu 64
Diseminasi informasi (dissemination = penyebaran) adalah ruang ketika informasi diolah, disaring, dan diterima yang akan membawa pengaruh dan dampak bagi perkembangan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendayagunaan lembaga komunikasi
sosial dan media massa, pemanfaatan media luar ruang seperti poster, spanduk, baliho maupun videotron dan media pameran
sangat
diperlukan dalam diseminasi informasi kepada publik di Kabupaten Tanah Bumbu Pengaruh kearifan lokal yang melahirkan karya sosio kultural seperti seni tradisional dalam bentuk Mamanda, tarian-tarian dan seni pertunjukan rakyat lainnya merupakan saluran alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam program Diseminasi Informasi Nasional yang dilaksanakan
oleh
Pemerintah,
khususnya
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu. . Selain itu keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat saat ini juga
telah
berperan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan telah banyaknya didirikan Kelompok KIM tersebut di 10 Kecamatan. Keberadaan KIM dijamin berfungsi efektif karena sebagai organisasi swadaya
yang
bersifat
ekonomis
melibatkan
anggota-anggota
masyarakat . Dalam perkembangannya, sudah tentu KIM memerlukan pembinaan secara berkesinambungan dalam mengarahkan dan menumbuhkan potensi yang ada di dalamnya.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. keuangan
Sebagai wujud pelaksanaan pertanggung jawaban kinerja serta disusunlah
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)/LKj Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Perhubungan
65
Komunikasi dan Informatika sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi instansi pemerintah. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dikelola dengan seefisien mungkin sehingga terdapat beberapa penghematan dalam pengeluaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diantara program dan kegiatan tersebut terdapat sasaran yang belum dapat dicapai secara maksimal. Laporan akuntabilitas ini juga disusun berdasarkan rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatka Kabupaten Tanah Bumbu 2016 ±2021 dan rencana kerja tahunan Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan uraian yang telah dikemukaan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja kegiatan secara umum belum dikatakan berhasil dengan baik, namun meskipun demikian masih ada ke program kegiatan yang terealisasi sesuai dengan target. Demikian Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / LKj Tahun Anggaran 2016 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Harapan kami adanya masukan/saran untuk perbaikan penyusunan LAKIP/LKj yang akan datang.
Batulicin, 03 Januari 2017 Plt.Kepala Dinas,
DARSONO,SP Pembina Tk.I /IV.b NIP. 19640816 198709 1 003
66
