BIO DATA Nama TTL Jabatan Pangkat/Gol.Ruang Unit Kerja Status
: Adnan M.Baralemba : Palu, 22 April 1959 : Widyaiswara Madya : Pembina Tkt 1 / IVB : Pusbangtendik Kemdikbud Jakarta : Kawin
Pengalaman Kerja : Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Widyaiswara Keikutsertaan dalam Kediklatan: 1. LKI Fisika meliputi: Diklat PKG, Ket Proses, Imtaq, CTL, Pemb Berbasis Kompetensi, Lesson Study, 2. Kasek dan Pengawas : MBS, Asessor BAN-SM; Asessor PPK Kasek dan Pengawas Sekolah; Asessor PK guru, PK Kasek dan PK Pengawas Sekolah. 3. Widyaiswara : KTI, Pelayanan Publik, TOF Dik PIM III dan IV ,TOF Prajab E-mail:
[email protected] HP. 081318698184
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan 06:17 sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
KETIKA BERBICARA TENTANG NEGARA MAKA ADA 3 Company Logo UNSUR YG TIDAK BISA TERPISAHKAN PADA SEBUAH NEGARA. MENGAPA?
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
GGGG- rtn
MASYARAKAT
PEMERINTAH
•UU NOMOR 25 THN 2009 TTG. “Pelayanan Publik”
BUTUH KOMPETENSI
7
VISI ALINEA II Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur
SWASTA
LAGU BAGIMU NEGERI
MISI NEGARA Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4
Company Logo
Dulu:
Bermula dari penjara… berakhir menjadi pejabat negara....
Company Logo
Sekarang: Bermula dari pejabat negara.. ....dan berakhir di Penjara
Hero to Zero
KONFIGURASI NILAI (SOSIAL-KULTURAL-PSIKOLOGIS) Company Logo beriman dan bertakwa, cerdas, kritis, jujur, amanah, adil, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, ingin tahu, berpikir berempati, berani terbuka, produktif, mengambil resiko, OLAH OLAH berorientasi Ipteks, pantang menyerah, rela PIKIR HATI dan reflektif berkorban, dan berjiwa patriotik
bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih
OLAH RAGA
OLAH RASA/ KARSA
ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos 7 kerja
Company Logo Menyelesaikan tugas dgn: 1.Sopan
2.Memuaskan
Bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik
Melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, tidak menyalahgunakan wewenang, berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
Mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan Mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab
Mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi YOUR HERE PP 46 ThnSITE 2011 Ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS ada 6 Perilaku Kerja
Company Logo
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Company Logo
DESKRIPSI SINGKAT Mata Diklat ini membahas tentang konsep,
peraturan, strategi dan implementasi percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta penyebab dan permasalahan seputar korupsi, yang disajikan dengan menerapkan metode antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi dan simulasi.
Company Logo
TUJUAN MATA DIKLAT
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami sikap anti korupsi dan cara mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya
Company Logo
INDIKATOR HASIL BELAJAR Diharapkan peserta dapat:
1. menjelaskan sikap dan perilaku anti korupsi; 2. menjelaskan peraturan tentang korupsi di Indonesia; 3. menjelaskan program percepatan anti korupsi; 4. menjelaskan penyebab dan permasalahan seputar korupsi; dan 5. menjelaskan langkah-langkah pemberantasan korupsi di bidang tugasnya.
RUANG LINGKUP MATERI PPK Company Logo Bagaimana Masa Peraturan Militer?
Bagaimana membangun sikap anti korupsi Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi?Niat,Sema -ngat, dan KomitmenPK
Bagaimana Masa Undang-Undang No 24/Prp/Tahun 1960? Bagaimana Masa Undang-Undang No 3 Tahun 1971?
Kepada Siapa Instruksi Presiden No.24 Tahun 2004 ditujukan? Bagaimana Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB Mengenai Korupsi?
4. Penyebab dan permasalahan korupsi
Bagaimana Masa Undang-Undang no 31 Tahun 1999?
Bagaimana Indeks Prilaku Anti Korupsi di Indonesia?
INFO
Apakah Korupsi itu? Bagaimana JenisJenis Korupsi? Apa saja yang termasuk DelikDelik Tindak Pidana Korupsi?
3. Program percepatan anti korupsi
2. Peraturan perundangundangan tentang korupsi
1. Sikap dan perilaku anti korupsi
Tim Pemberantasan Korupsi? Komite Anti Korupsi Komite Empat Obstib Tim Pemberantasan Korupsi KPKPN
WAKTU 12 JAM PELAJARAN
Langkahlangkah pemberantasan korupsi
Company Logo
PRE- TEST
Company Logo
BAGIAN 1 Sikap dan perilaku anti korupsi A. Bagaimana membangun sikap anti korupsi B. Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi? C. Niat,Semangat, dan KomitmenPK D. Bagaimana Indeks Prilaku Anti Korupsi di Indonesia?
Company Logo
A. Bagaimana membangun sikap anti korupsi
Company Logo
MEMBANGUN SIKAP ANTI KORUPSI
INI ADALAH SALAH SATU CIPTAAN ALLAH, TUHAN YANG MAHA ESA
Company Logo
INDONESIA PALING INDAH
Company Logo
ALLAH MENCIPTAKAN ALAM INDONESIA BEGITU KAYA
KALAU ALLAH BERKEHENDAK TAK ADA MANUSIA YANG BISA MENCEGAHNYA
Company Logo
Company Logo
MENGAPA TELAH LAMA KITA MERDEKA TETAPI MASIH ADA KONDISI SEPERTI INI?
Company Logo
Company Logo
VIDEO-1
PANTURA 2013 = Rp 245 m, 2014 = 424,3 m Membangun sikap anti korupsi adalah manata kembali cara pandang dan respon terhadap hal-hal yang berbau korupsi
Kalau awalnya kita hanya acuh dan menyerahkan masalah ini pada petugas yang berwenang, mulai saat ini kita harus berani mengambil sikap dan keputusan terhadap pelaku korupsi.
Korupsi adalah perbuatan yang jahat
Company Logo
MEMBANGUN SIKAP ANTI KORUPSI
Menurut Mulyaningtyas & hadiyanto, 2007) membangun sikap anti korupsi bisa di mulai dengan cara: Meningkatkan kadar keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Ikut serta membina hubungan antar anggota keluarga yang harmonis, rukun, terbuka, saling menghargai, peduli, menghormati, menjaga, dan membina kebersamaan sejati Bersama rekan dan teman hendaknya saling menjaga dan membimbing agar tetap hidup di jalan lurus, baik dan benar. Memiliki nilai-nilai kehidupan yang cukup untuk memperkuat diri sehingga menjadi pribadi yang tegak, tegas dan berprinsip sesuai suara hati/hati nurani. Meliliki perasaan dan keasadaran akan pentingnya menjaga harga diri, mampu dengan bijak mengolah realitia kehidupan Memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga mampu mengendalikan diri Bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang yang potensial untuk membangun kebaikan dan mutu kehidupan
Company Logo
B. Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi?
Company Logo
Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) adalah perbuatan yang menyelewengkan atau menyalahgunakan uang Negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Memberantas korupsi bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan upaya sungguh-sungguh dan didukung oleh semua pihak untuk memberantasnya. Upaya-upaya pemberantasan korupsi terus berlangsung hingga sekarang ini. Upaya-upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut : 1. Pengawasan oleh lembaga masyarakat 2. Lembaga pengawas seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda 3. Lembaga pengawas Independen seperti KPK 4. Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan
Company Logo
Peran Aktif Masyarakat Dalam Melawan Korupsi: Jika kita mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, segera laporkan kepada KPK. Kita juga perlu memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan pegawainya yang telah melakukan pelayanan publik dengan baik.
Tidak perlu khawatir dan ragu. Undang-undang telah memberikan hak dan melindungi kita untuk melakukan pelaporan ini. KPK menjamin kerahasiaan identitas, selama pelapor tidak mengungkapkannya. Anda dapat memantau perkembangan laporan anda dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa khawatir identitas Anda akan diketahui oleh siapapun. Karena itu, tunggu apalagi. Sekaranglah saat yang tepat untuk ambil bagian dalam menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran akibat korupsi.
Company Logo
Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi, antara lain: Pertama, peran sebagai informan atau penyuplai informasi. Kedua, peran sebagai penyebar isu. Ketiga, peran sebagai pengawas. Keempat, pesan moral melalui pendidikan. Strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari: 1. Pengembangan hubungan kerja sama antara KPK dengan lembaga-lembaga publik disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi 2. Pengembangan hubungan kerja sama antara KPK dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, swadaya masyarakat (LSM) dll., disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi 3. Pengembangan hubungan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mitra pemberantasan korupsi di luar negeri secara bilateral maupun multi lateral 4. Pengembangan dan pelaksanaan kampanye anti korupsi nasional yang terintegrasi dengan diarahkan untuk membentuk budaya anti korupsi 5. Pengembangan data base profil korupsi 6. Pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap informasi yang berkaitan dengan korupsi
Company Logo
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PPK
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam Bab V nya mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 41 yang pada intinya masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, peran serta tersebut dapat diwujudkan dengan: 1. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; 2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 4. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. 5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor. Saksi atau saksi akhli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. a.
Company Logo
PERAN MASYARAKAT DALAM PPK
Hendaknya masyarakat dalam berperan serta memberantas korupsi menyampaikan bukti-bukti adanya tindak pidana korupsi. Adapun alat bukti itu dapat berupa : – Pemeriksaan setempat – Surat/Akta (Surat Keputusan, Sertipikat Tanah, Disposisi, Surat – – – –
Perjanjian dll) Keterangan Saksi (Saksi Akhli, saksi yang memberatkan, dan saksi yang meringankan) Sumpahan Persangkaan Pengakuan (dari saksi, tersangka, terdakwa, orang yang melihat, mengetahui peristiwa tersebut)
Company Logo
C. Niat,Semangat, dan Komitmen PK
D. NIAT, Company Logo
SEMANGAT DAN KOMITMEN ANTI KORUPSI BAPAK DAN IBU YANG SAYA HORMATI: APAKAH KITA YAKIN BAHWA TUHANLAH YANG MENGHIDUPKAN ANDA SAAT DI ALAM KANDUNGAN?
APAKAH KITA YAKIN BAHWA SAAT DALAM ALAM KANDUNGAN ADA PERJANJIAN KITA DENGAN TUHAN?
Spiritual Accountability
APAKAH KITA YAKIN PULA BAHWA TUHAN MENGHIDUPKAN KITA ADA TUJUANNYA?
BAPAK DAN IBU YANG SAYA HORMATI: Tuhan menciptakan kehidupan, memberikan amanah di pundak manusia untuk mengurusnya
Semakin baik kualitas spiritual manusia akan membuat manusia menjadi amanah, berempati dan santun Jika kita selalu ingat pada Tuhan, maka pasti niat anti korupsi semakin kuat, Kita semua ini tidak ingin urusan dunia merusak perjanjian dengan Tuhan dan menjadi beban bagi kehidupan setelah dunia. BAPAK DAN IBU YANG SAYA HORMATI: marilah kita bangun integritas diri, keluarga, organisasi serta bangsa dan anti korupsi menjadi energi yang selalu menyemangati untuk bergerak memberantas korupsi
Company Logo
MENYANI BERSAMA PENUH PENJIWAAN DAN PENGHAYATAN
LAGU
Company LogoPESERTA DIMINTA UNTUK MEMIMPIN DOA
YA ALLAH, KAMI ADALAH MANUSIA BIASA, TIDAK LUPUT DARI SEGALA KESALAHAN. KAMI PERCAYA BAHWA SEKECIL APAPUN KESALAHAN YANG KAMI LAKUKAN AKAN KAMI PERTANGGUNGJAWABKAN KEPADAMU YA ALLAH YA ALLAH KAMI MEMILIKI TEKAD UNTUK MEMPERJUANGKAN SEMUA KEBENARAN DI MUKA BUMI INI DEMI ENGKAU YA ALLAH
Spiritual Accountability
Niat Baik
Visi & Misi Baik
YA ALLAH, KAMI SADAR BAHWA UNTUK MEWUJUDKAN SESUATU YANG TERBAIK DI NEGERI INI, MEMERLUKAN PERJUANGAN, PENGORBANAN, DEMI CITA-CITA NEGERI INI YAITU INDONESIA YANG DAPAT MELINDUNGI, MASYARAKATNYA, SEJAHTERA, CERDAS, DAN HIDUP TERTIB YA ALLAH KABULKAN DOA KAMI. AMIN
Usaha Terbaik
Hasil Terbaik
Company Logo
D. Bagaimana Indeks Prilaku Anti Korupsi di Indonesia?
Company Logo
Indeks Prilaku Anti Korupsi
Hasil survei perilaku antikorupsi Badan Pusat Statistik (BPS) 1—15 November 2013 menunjukkan semakin tinggi pendidikan kian tinggi pula sikap antikorupsinya Dengan indeks perilaku antikorupsi (IPAK) Indonesia 2013 pada 3,63 dari skala 0 sampai 5, IPAK untuk warga berpendidikan SLTA 3,82, di atas SLTA 3,94, dan SLTP ke bawah 3,55. Dengan kriteria nilai indeks 0—1,25 Sangat Permisif, 1,26—2,50 Permisif, 2,51—3,75 Antikorupsi, dan 3,76—5 Sangat Antikorupsi, maka sikap warga berpendidikan SLTA dan SLTA ke atas tergolong Sangat Antikorupsi Tetapi ironisnya, justru dari kalangan orang berpendidikan tinggi itu berasal mayoritas terpidana korupsi! Paradoks itu bukan akibat anomali indeks perilaku antikorupsi! Artinya bukan faktor tingginya pendidikan jadi penyebab orang korupsi!" tukas Umar.
Company Logo
Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi. Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik.
Company Logo
DATA:
Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi 2014. Dan ternyata negara yang paling bersih dari korupsi adalah Denmark, lalu disusul Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Swiss.
Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk 10 besar, tepatnya menempati urutan ke-7 sebagai negara paling bersih dari korupsi. Sementara Indonesia, masih berada di peringkat 107 atau naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya.
Company Logo
HAL MENGGEMBIRAKAN ADA NIAT BANGSA INI UNTUK MENJAUHI KORUPSI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1011
2012
2013
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
2
2,2
2,4
2,3
2,6
2,8
2,8
3
3,2
3,2
POSISI TAHUN 2014 ADALAH 3,4
VEDEO KPK
Company Logo
KORUPSI
Dilakukan dalam bentuk kerjasama antar anggota keluarga : Suami-Istri, Bapak- Anak, Adik - Kakak dll.
1. Proyek Hambalang 2. Pengadaan Al Quran 3. Suap Pilkada, Pengadaan Alkes, Suap Perizinan, TPPU hasil Korupsi, dll.
Lainnya;
40
Company Logo
73
Swasta
DATA JUMLAH KASUS PELAKU KORUPSI
Anggota DPR & DPRD;
94 Walikota/Bupat i & Wakil;
Eselon I, II dan III;
35
114 Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Anggota DPR & DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 73 Kepala 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 11 Lembaga/Kementerian Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4 Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7 Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 10 Walikota/Bupati dan 0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 35 Wakil Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 114 Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8 Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 94 Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 40 Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 396 *Data periode 2004-2013 ( s.d. 30 Desember 2013)
Company Logo
Company Logo
PENEGAKAN HUKUM 1
VIDEO 2
Company Logo
INGAT, PINTU MASUKNYA KORUPSI
Aspek Individu a) Sifat tamak manusia b) Moral yang kurang kuat c) Penghasilan yang kurang d) Kebutuhan hidup yang mendesak e) Gaya hidup yang konsumtif f) Ajaran gama yang kurang diterapkan
Company Logo
INGAT…..(LANJUTAN)
Aspek Tempat Individu dan Organisasi berada a) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi b) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi c) Masyarakat kurang menyadari terlibat dalam korupsi d) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi sebenarnya bisa dicegah e) Aspek peraturan perundang-undangan
Company Logo
INGAT …..(LANJUTAN)
Aspek Organisasi a) Kurangnya keteladanan kepemimpinan b) Tidak adanya kultur organisasasi yang benar c) Tidak memadainya sistem akuntabilitas yang benar d) Kelemahan sistem pengendalian manajemen e) Manajemen yang cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
Company Logo
SAAT KITA TELAH MENCAPAI KESADARAN ANTI KORUPSI SECARA MENYELURUH DAN UTUH, MAKA HAL TERSEBUT TIDAK HANYA SAMPAI MENJADI SEMANGAT, NAMUN AKAN TERUS BERGERAK HINGGA MENJADI KOMITMEN INTEGRITAS. BERARTI ANDA TELAH MELANGKAH LEBIH JAUH, BUKAN SEKEDAR MENGHINDAR NAMUN MENCARI SOLUSI TERHADAP FENOMENA KORUPSI
KORUPSU NOW WAY
Company Logo
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KORUPSI
Company Logo
Peraturan pemberantasan Korupsi
Peraturan pemberantasan Korupsi mengalami empat masa sejak tahun 1957 sampai saat ini, yakni: 1. Masa Peraturan Militer 2. Masa Undang-Undang No 24/Prp/Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 3. Masa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 1971-19; TLNRI 2958) 4. Masa Undang-Undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam konsideransnya mengatakan
Company Logo
MASA PERATURAN MILITER
1. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Konsiderans peraturan ini mengatakan: “Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi … dst” 2. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 Tentang Penilikan Harta Benda, tanggal 27 Mei 1957 yang merubah dan menyempurnakan Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957. 3. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 Tentang Wewenang Penguasa Militer dalam Menyita Barang-Barang, tanggal 1 Juli 1957. 4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu seluruh wilayah negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasar Undang-Undang No 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No 79 Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut 5. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No PRT/Z/I/7/1958 Tanggal 17 April 1958.
Company Logo
1.
Masa Undang-Undang No 24/Prp/Tahun 1960
Masa Undang-Undang No 24/Prp/Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 2. Mengingat peraturan Penguasa Perang Pusat hanya berlaku untuk sementara (temporer), maka Pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang. Konsiderans Undang-Undang ini mengatakan: 1. “bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi”
Company Logo
Masa Undang-Undang No 3 Tahun 1971
1. Masa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 1971-19; TLNRI 2958). 2. Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan terhadap undang-undang yang ada sebagaimana dimuat secara tegas dalam diktumnya sebagai berikut: “Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang itu perlu diganti” Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku ternyata Undang-Undang ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha
Company Logo
Masa Undang-Undang No 31 Tahun 1999
1. Masa Undang-Undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam konsideransnya mengatakan: “Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi” yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang konsiderans butir a dan b nya berbunyi: “Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa” “Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
Company Logo
Masa Undang-Undang No 31 Tahun 1999
Undang-Undang ini diikuti dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti misalnya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Inpres No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Company Logo
PROGRAM PERCEPATAN ANTI KORUPSI
Company Logo
PROGRAM PERCEPATAN ANTI KORUPSI
Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan yang terakhir mengeluarkan Instruksi Presiden No 24 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. Jaksa Agung Republik Indonesia 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia 4. Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen 6. Para Gubernur 7. Para Bupati dan Walikota
Company Logo
PROGRAM PERCEPATAN ANTI KORUPSI
Untuk: Seluruh Pejabat Pemerintah termasuk Penyelenggara Negara menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya. Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara konsisten untuk mencegah kebocoran dan pemborosan Menerapkan kesederhanaan dalam pribadi dan kedinasan Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi (percepatan informasi yang berkaitan dengan TP Korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi / tersangka) Melakukan kerjasama dengan KPK, menelaah dan mengkaji sistem-sistem yang menimbulkan tindak pidana korupsi Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif dilingkungannya.
Company Logo
PROGRAM PERCEPATAN ANTI KORUPSI
Secara Internasional Indonesia dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, juga ikut serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Korupsi, Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003). Materi Konvensi Internasional tersebut terdiri dari: Bab I: mengenai ketentuan umum, yang berisi maksud dan tujuan, pengertian, istilah, ruang lingkup penerapan dan perlindungan kedaulatan (Pasal 1 s/d Pasal 4) Tiga maksud dan tujuan konvensi: 1. memajukan dan memperkuat tindakan-tindakan memberantas korupsi yang lebih effektif; 2. memajukan, memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi, termasuk pengembalian asset; 3. memajukan integritas, akuntabilitas, dan manajemen yang seharusnya dalam soal-soal publik dan harta publik.
SEMOGA INDONESIA BEBAS DARI Company Logo KORUPSI
Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kerta Raharja
Negeriku Bebas Korupsi!!!
A.TUNAS INTEGRITAS Company Logo Apakah tunas integritas itu? Mengapa Tunas Integritas? Ingat ! 1. Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari interaksi dengan lingkungan. 2. Sebagai faktor perubahan tunas integritas dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak/moral Permasalahan akhlak salah satu diantaranya adalah perbuatan bejat, kotor yakni korupsi. Maka wajib untuk diberantas
Company LogoPERANAN APA 1. 2.
3.
TUNAS INTEGRITAS ITU?
Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, dan memastikan tujuan organisasi tercapai Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi.
VIDEO INTEGRITAS (LAN)
Company Logo
IDENTIFIKASI NILAI DASAR ANTI KORUPSI
Company Logo
Apakah nilai – nilai itu? Nilai – nilai adalah hal-hal yang dipandang seseorang sebagai sesuatu yang penting, bermanfaat, dan dibutuhkan/diperlukan/diinginkan dalam kehidupan. Sumber nilai dapat diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam: 1. Ajaran agama; 2. Falsafah negara; dan 3. Kebiasaan yang baik dan berkembang dalam masyarakat/adat.
Company Logo
Apa saja nilai-nilai itu?
Dalam Pendidikan karakter bangsa minimal ada 18 nilai yang pernting dimiliki setiap manusia Indonesia, ayaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab (Sumber: Pusat Kurikulum.Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 2009).
6:17 AM
Company Logo
Nilai-Nilai
Religius artinya sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
Jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan
Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya
Disiplin yaitu Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
Kerja keras, yaitu Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai habatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki
ADNAN
Company Logo
Nilai-Nilai
Mandiri, Sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
Demokratis, yaitu cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain
Semangat Kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
Cinta Tanah Air, yaitu Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya
Menghargai Prestasi, yaitu Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain
ADNAN
Company Logo
Nilai-Nilai
Bersahabat/Komunikatif, yaitu Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain
Cinta Damai, yaitu Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya
Gemar Membaca, yaitu Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya
Peduli Lingkungan, yaitu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upayaupaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi
Peduli Sosial, yaitu Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
Tanggung Jawab yaitu Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME
ADNAN
Company Logo
ADA 9 NILAI Anti Korupsi
Jujur Peduli Mandiri Kerja Keras Disiplin Sederhana Tanggung Jawab
Berani Adil
Company Logo
PENYEBAB DAN PERMASALAHAN KORUPSI
Company Logo
TAHUKAH ANDA APAKAH KORUPSI ITU?
Company Logo
APAKAH KORUPSI ITU?
Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 597: 2001)
korupsi adalah penyelewengan atau penyalah gunaan uang negara (perusahaan, dsb) untuk keuntungamn pribadi atau orang lain.
Company Logo
Juniadi Suwartojo (1997) Korupsi:
Tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar norma-norma yang berlaku, dengan menggunakan dan/ atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses: antara lain: pengadaan, penetapan pungutan, penerimaan atau pemberian fasilitas, atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuntungan negara/ masyarakat
Company Logo
Menurut Brooks
Korupsi: Perilaku seseorang dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.
Company Logo
ROBERT KLITGAARD •
•
Dalam arti harfiah, Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Robert Klitgaard:
Company Logo
ADA 7 JENIS KORUPSI (SYED HUSEIN ALATAS)
1. TRANSAKTIF
Adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama, keduanya sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut
2. EKSTROAKTIF
Bentuk koersi (tekanan) tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orangnya atau hal-hal yang dihargai
3. INVESTIF
Bentuk korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi, Keuntungan diharapkan akan diperoleh dimasa yang akan datang
Company Logo
ADA 7 JENIS KORUPSI (SYED HUSEIN ALATAS)
4. NEPOTISTIK
Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik.
5. AUTOGENIK
Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri
6. SUPORTIF
Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain
7. DEFENSIF
Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam mempertahankan diri dari pemerasan
Company Logo
APA YANG ANDA KETAHUI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI?
Company Logo
DALAM UU NO 31 THN 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 : Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara melawan hukum (dalam arti formil maupun materiil), artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Company Logo
Pengertian dan Delik Tindak Pidana Korupsi Ada tiga puluh (30) bentuk / jenis delik tindak pidana korupsi ( dua (2) jenis delik mengatur tentang perbuatan yng merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan 28 jenis lainnya mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya), ketigapuluh delik tersebut dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok, sebagai berikut: 1. Kerugian Keuangan Negara 2. Suap Menyuap 3. Penggelapan Dalam Jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan Curang 6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan 7. Gratifikasi TUGAS: TIAP KELOMPOK MEMBAHAS: PENGERTIAN, PASAL YANG DIKENAKAN, CONTOH KASUS SERTA KEMUNGKINAN BISA TERJADI DI TEMPAT TUGAS (ORGANISASI ANDA) ADNAN
Company Logo
Kerugian Keuangan Negara Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”): Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
UndangUndang Tentang Kerugian Negara
Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
Company Logo Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999,
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah
Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa: “setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Company Logo
Kerugian Negara Akibat Korupsi (ICW)
Tahun
Jumlah Kasus
Jumlah Tersangka
2014 2015 (Semester I)
629 308
1328 590
Jumlah Kerugian Negara 5,29 Trilyun 1,2 Trilyun
Pelaku korupsi terbanyak adalah pejabat atau pegawai pemerintahan daerah atau kementerian (pelaksana proyek, PPTK, KPA dan PPK)
Kasus Korupsi UPS
Company Logo
• Adanya proses pengadaan kegiatan siluman saat pembahasan APBD-P di DPRD • Terjadinya mark-up harga pengadaan UPS untuk 55 sekolah • Proses pengadaan yang tidak sesuai dengan aturan (PPK mengarahkan spesifikasi teknis UPS yang hanya dimiliki oleh perusahaan tertentu saja) • Penyusunan harga perkiraan sendiri (PPK dan perusahaan pemenang lelang bersekongkol untuk menentukan HPS bukan survey pasar melainkan dari tiga perusahaan distributor saja yang juga merupakan pemasok
Company Logo
Kasus Korupsi UPS
• Kerugian negara mencapai Rp. 83 Miliar – (http://news.liputan6.com/read/2455957/terbukti-korupsi-ups-alex-usman-divonis6-tahun-penjara)
• Pada 10 Maret 2016 mantan Kasie Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat, Alex Usman telah dijatuhi vonis. • Alex Usman divonis 7 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Company Logo
SUAP
Pemberian sesuatu/Janji Kepada Pegawai (Suap) SUAP (bribery) berasal dari briberie (bahasa Prancis) – “Mengemis atau Penggelandangan”
SUAP diartikan sebagai suatu tindakan pemberian sejumlah uang/barang/perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau dapat dipercaya untuk menggunakan wewenangnya demi keuntungan orang yang memberi suap
85
Company Logo
Penggelapan dalam Jabatan
suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memiliki
barang/uang kepunyaan orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.
Company Logo
DASAR HUKUM
Pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama
4 (E M P A T) tahun atau pidana denda paling
banyak 900 Rupiah.
Pasal 374 KUHP “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
5 (L I M A) tahun.”
Company Logo
DASAR HUKUM
UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 8) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (TIGA) tahun dan paling lama 15 (LIMABELAS) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
150.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”
Company Logo
1. 2.
3. 4.
UNSUR-UNSUR PENGGELAPAN DALAM JABATAN Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Demi kepentingan sendiri, orang lain atau keluarga. Merugikan masyarakat dan negara.
Company Logo
Endro Laksono. (n.) mantan pegawai KPK divonis 4,5 tahun penjara dikarenakan melakukan korupsi menggunakan uang sisa perjalanan dinas Direktorat Pencegahan KPK sejumlah Rp. 388,875,367.00 pada tahun 2009 untuk kepentingan pribadi.
Company Logo
Pasal 368 kuhp (pemerasan) –
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun
Putusan mA ri no.81 k/pid/1982 tanggal 19 juli 1982 –
DASAR HUKUM
Tidaklah menjadi syarat pasal 368 kuhp bahwa terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya karena perbuatan terdakwa meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti, semua unsur delik pemerasan telah terpenuhi
Uu no 31 tahun 1999 jo. Uu no 20 tahun 2001 (pasal 12e) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi –
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mekawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang meberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
Company Logo
Unsur unsur pemerasan
Unsur obyektif. • Dalam pemerasan terdapat unsur kesengajaan yang bersifat tujuan, yaitu mengambil barang orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengambil barang dengan membunuh korban • Unsur memaksa pelaku terhadap korban. Memaksa merupakan tindakan yang merugikan orang lain • Yang dipaksa yaitu orang (yang menjadi korban • Cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, maupun akan membuka rahasia korban
Unsur subyektif • 1. Maksud yang dituju. Maksud pelaku untuk melakukan pemerasan merupakan tindakan pidana yang dilarang 2. Menguntungkan diri atau orang lain.Perbuatan ini dilakukan, untuk menguntungkan diri atau orang lain, sebagaiman dijelaskan dalam pasal pemerasan 3. Melawan hukum. Pemerasan merupakan pidan terhadap benda orang lain, yang sudah menjadi kekuasaan mereka.
Company Logo
BAGAIMANA DENGAN GRATIFIKASI?
TONTON FILM INI
Company Logo
GRATIFIKASI
pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya
Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Company Logo
GRATIFIKASI
PENGECUALIAN: Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SANKSI Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
(Pasal 12B ayat [2] UU Pemberantasan TipikoR)
Company Logo
TINDAK PIDANA KORUPSI LAINNYA
Sedangkan ke 6 (enam) tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas: 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 4. Saksi atau akhli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor
Company Logo
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
