ISSN GEMA BNPB. Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana. Pelajaran Berharga dari AMBON MANISE

ISSN 2088-6527

AGUSTUS 2012

VOL.3 NO.2

GEMA BNPB Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana

Pelajaran Berharga dari AMBON MANISE

Dari Redaksi

P

Daftar Isi Volume 3 No. 2 Agustus 2012

4 12 20 44 62

3 4

Pengantar Redaksi Dari Redaksi

Laporan Utama Pelajaran Berharga dari Ambon Manise

12

Membangun Kesiapsiagaan di Sulawesi Tengah Fokus

Berita

ada semester pertama tahun ini, bencana hidrometeorologi masih dominan terjadi di wilayah Indonesia. Perlu dipahami bersama, upayaupaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh perubahan iklim baik yang terjadi di wilayah nusantara tetapi juga dunia. Bencanabencana yang terjadi merupakan wake up call bagi semua elemen masyarakat, Pemerintah dan swasta. Khusus terhadap masyarakat sebagai garda depan, mereka perlu mengenali potensi bencana yang ada di sekitarnya. Edisi GEMA kali ini menampilkan laporan utama, terkait dengan bencana-bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di Ambon dan Parigi Moutong. Di samping itu, majalah ini menampilkan fokus berita mengenai visi, komitmen, dan kemiteraan

dalam konteks penanggulangan bencana di Indonesia. Beberapa berita lain dikupas, seperti tangguhnya mobil komunikasi atau kommob, Satuan Reaksi Cepat (SRC) Penanggulangan Bencana, dan beberapa koleksi foto kegiatan yang berlangsung di lingkungan BNPB. Mengakhiri pengantar majalah ini, kami mengharapkan artikel-artikel pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan di seputar kebencanaan. Dan pada akhirnya visi BNPB yaitu “Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana” dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih! Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Dr. Sutopo Purwo Nugroho

20 Visi, Komitmen & Kemiteraan

Penanggulangan Bencana di Indonesia

28

Bencana Hidrometeorologi Masih Menjadi Ancaman

34 40

Ayo Media, Galang PRB

Optimalisasi Data Kependudukan Dalam Perspektif Penanggulangan Bencana

Liputan Khusus 44 COMMOB

Penghubung Komunikasi di Medan Bencana

52 Satuan Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana

Tips 60

Waspada Bahaya Banjir dan Tanah Longsor

62 Dokumentasi BNPB

PELINDUNG Kepala BNPB PENASIHAT Sekretaris Utama PENANGGUNG JAWAB Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas REDAKTUR Hartje R. Winerungan, Neulis Zuliasri, Agus Wibowo, Harun Sunarso, I Gusti Ayu Arlita NK EDITOR Ario Akbar Lomban, Theophilus Yanuarto, Rusnadi Suyatman Putra, Giri Trigondo, Suprapto, Slamet Riyadi, Ratih Nurmasari, Andika Tutun Widiatmoko FOTOGRAFER Andri Cipto Utomo DESAIN GRAFIS Ignatius Toto Satrio SEKRETARIAT Sulistyowati, Audrey Ulina Magdalena, Ulfah Sari Febriani, Murliana ALAMAT REDAKSI Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat Data, Informasi dan Humas, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat Telp : 021-3458400 Fax : 021-3458500 email : [email protected]

GEMA BNPB - Agustus 2012

3

Laporan Utama

Pelajaran Berharga dari

Ambon Manise uasana duka menyelimuti Kota Ambon. Hujan deras yang mulai mengguyur sejak akhir bulan Juli 2012 dan puncaknya awal Agustus 2012 memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan, Kota Ambon. “Siang hari sekitar jam 1 siang, dalam keadaan hujan tidak begitu deras, Bapak Neles Lasol sedang bersihbersih rumah, tiba-tiba tanah di atas rumahnya longsor dan menghancurkan rumahnya sekaligus menyeret Bapak Neles” ucap Paliama salah satu tetangga korban di Desa Wayori, Kecamatan Baguala. Neles Lasol adalah salah satu kepala keluarga yang meninggal akibat banjir dan tanah longsor di awal Agustus lalu.

S

4


Walaupun mereka sadar tempat tinggal mereka rentan bencana, kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga untuk 7 rumah lainnya yang selamat terkena longsor. Seperti kita ketahui topografi dan geomorfologi Kota Ambon merupakan bagian kepulauan Maluku dari pulau-pulau busur vulkanis. Sebagian besar berbukit dan berlereng terjal, 73% luas wilayah berlereng terjal, dengan kemiringan di atas 20%. Hanya 17% wilayah daratan yang datar/landai dengan kemiringan kurang dari 20%. Masyarakat memilih hunian pada daerah lereng atau perbukitan karena daerah datar sudah terbatas dan mahal.


5

bulanan tahun 2006 – 2010. (1) Bulan basah (musim hujan) dengan curah hujan di atas 200 mm terjadi pada bulan April hingga Juli seiring dengan berlangsungnya musim timur dengan curah hujan tertinggi di bulan Juni (635,40 mm) sedangkan (2) Bulan kering atau musim panas dengan curah hujan di bawah 200 mm terjadi dari bulan Agustus hingga Maret seiring dengan berlangsungnya musim barat dengan curah hujan terendah di bulan November (91,63 mm). Data Hujan pada tanggal 30 Juli 2012 menunjukkan curah hujan 32.90 mm/hari dan tanggal 31 Juli 2012 menunjukkan 146,80 mm/hari.

Berkembangnya permukiman di kota juga dipengaruhi bertambahnya pendatang baru dari masyarakat dari kabupaten/kota lain di wilayah Maluku yang menetap di kota ini karena terkait dengan pendidikan, ekonomi dan lainnya. Pertumbuhan penduduk yang tidak berimbang dengan ketersediaan lahan yang terbatas, masyarakat cenderung membangun ke arah perbukitan yang rawan longsor. 1 Agustus 2012 Kejadian pada hari itu, merupakan salah satu kejadian bencana yang disebabkan oleh akumulasi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor dan banjir yang meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Teluk Ambon, Teluk Ambon Baguala, Leitimur Selatan, Sirimau dan Nusaniwe. “Hujan di bulan Juli berlangsung selama 30 hari, intensitas rendah sampai dengan sedang berlangsung kontinyu”, ucap Tjokro Broery, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon. Seperti data yang dirangkum dari Stasiun Meterologi Ambon tahun 2005-2009, dari BPS Kota Ambon, 2012. Rata-rata curah hujan 6


Sehingga puncaknya banjir mengenangi Kota Ambon pada Rabu (1/8) pukul 04.00 WIT, 7.203 unit rumah terendam banjir yang tersebar di 29 desa/kelurahan. Korban akibat banjir dan longsor tersebut 5 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 10 orang meninggal dunia, yaitu 4 orang di Desa Passo dan 2 orang di Desa Negeri Lama, Kecamatan T.A. Baguala serta 4 orang di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Kerusakan fisik meliputi 224 rumah rusak berat, 256 rumah rusak sedang, dan 1.593 rumah rusak ringan sedangkan 359 rumah terancam longsor. 1.752 KK (6.179 jiwa) mengungsi tersebar di 13 lokasi. Sebanyak 66 unit bangunan infrastruktur dan fasilitas umum mengalami kerusakan seperti talud, saluran irigasi, jalan dan sebagainya. Pemerintah Ambon telah melakukan perpanjangan masa darurat sampai 6 kali yang ditetapkan oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, SH. Selain itu, Pemerintah Ambon juga menghimbau kepada masyarakatnya yang tinggal di daerah bantaran sungai atau daerah punggung/lereng bukit yang cukup rawan longsor agar pindah ke tempat yang lebih aman, dalam hal ini

Gambar 1. Peta Kota Ambon Sumber: Atlas Maluku, Utrecht, LSEM

Luas Wilayah Ambon Luas daratan 377 Km Luas Laut 409 Km Luas Kawasan Pesisir 28.292,89 Ha Panjang Garis Pantai Kota Ambon 102,7 Km


7

8



9

pemerintah sedang menyiapkan 6 titik relokasi. Kemudian, menginformasikan data curah hujan harian kepada Camat, Lurah untuk menjadi perhatian dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana, serta sosialisasi RTRW Kota Ambon tahun 2011-2031 secara berkelanjutan dan mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang (IMB), pemasangan papan peringatan dan informasi pada kawasan rawan bencana. Bantuan Darurat BNPB BNPB melalui Deputi Bidang Penanganan Darurat, Ir. Dody Ruswandi, MSCE memberikan bantuan biaya stimulan relokasi pembangunan rumah untuk pengungsi akibat retakan tanah di Kota Ambon, Provinsi Maluku sebesar Rp 5,8 milyar di Balaikota Ambon, yang diterima oleh Walikota Ambon, Richard Lohuenapessy, SH, Sabtu (4/8). Dengan estimasi 235 unit rumah yang rusak dan biaya stimulan pembangunan untuk rumah pengungsi sebesar Rp 25 juta/ rumah. Di samping itu juga diberikan dana siap pakai BNPB sebesar Rp 250 juta yang diserahkan dalam rangka penanganan darurat bencana tanah longsor dan banjir di wilayah kota Ambon, Provinsi Maluku yang terjadi beberapa waktu lalu. Deputi Bidang Penanganan Darurat mengatakan “BNPB hanya sebagai pendamping, penanganan darurat tetap dipegang kendali oleh daerah, sehingga daerah menjadi mandiri”, ucapnya.

10



11

Laporan Utama

Membangun Kesiapsiagaan di SULAWESI

TENGAH

erselang sepekan, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempabumi dan tanah longsor serta banjir bandang. Gempabumi berkekuatan 6.2 SR yang terlebih dahulu terjadi pada 18 Agustus 2012 pukul 16.46 waktu setempat. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga melaporkan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Gempa yang berpusat di kabupaten Sigi, 42 Km ke arah Tenggara Kota Palu ini memicu terjadinya tanah longsor.

B

12


Dampak gempabumi ini mencakup 3 kecamatan, Kecamatan Gumbasa, Kulawi, dan Lindu di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, warga 13 desa yang berada di wilayah administrasi kecamatan sempat mengalami kepanikan saat gempa berlangsung. Berikut nama-nama desa yang merasakan guncangan gempabumi di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 1. Kecamatan dan Desa terdampak gempa bumi

Kecamatan

Desa

Gumbasa

Omu, Pakuli, Tiya

Kulawi Bolapapu, Boladangko, Tangkulowi,

Namo, Mata Uwe, Winatu

Puroo, Langko, Tomado, Anca

Lindu Sumber : BNPB

Gambar 1. Wilayah administrasi Kabupaten Sigi

Pasca terjadinya bencana mengakibatkan tanah longsor pada lereng-lereng tebing yang labil. Kelabilan ini dipicu juga dengan turunnya hujan deras pada kondisi alam tersebut. Longsoran menutup akses ruas jalan di Kecamatan Lindu. Akses jalan menuju Kecamatan Kulawi terputus karena tertimbun runtuhan longsong bukit, sehingga 3 Kecamatan (Kulawi, Gumasa, Lindu)

Sumber: website Pemkab Sigi

dan 14 desa terisolir. Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lindu dan Kulawi sempat terisolir. Aparat setempat segera memberikan bantuan bagi para warga terdampak. Pos Komando didirikan di Desa Tuva, Kecamatan Gumbasa. Mobil water treatement langsung dikerahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah. Tim Reaksi GEMA BNPB - Agustus 2012

13

Gambar 2. Pusat dan skala MMI gempa Sigi

Cepat BNPB pun turut membantu dalam pedampingan tanggap darurat antara lain melakukan verifikasi kerusakan sarana dan prasarana yang rusak pasca kejadian. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati pun digelar dengan melibatkan aparat setempat seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan serta TNI/Polri. Berdasarkan data BNPB (27/8), jumlah korban 5 orang meninggal dunia, 27 luka berat, dan 667 luka ringan. Sementara itu kerugian materiil mencakup 527 unit rumah rusak total, 311 unit rumah rusak sedang, 788 unit rumah rusak ringan, dan 3 unit Mesjid, 2 Gereja, 1 sekolah dasar, serta MTS rusak ringan. 14


Sumber : BNPB

Banjir Bandang Parigi Moutong Belum selesai dengan persoalan gempabumi, Provinsi Sulawesi Tengah kembali dilanda bencana. Kali ini kejadian banjir bandang terjadi pada hari Minggu (26/8) pukul 20.30 waktu setempat. Banjir bandang tersebut melanda melanda beberapa desa di Kecamatan Parigi Selatan. Desa yang diterjang banjir antara lain Desa Lemusa, Desa Gangga, Desa Uemea, Desa Boyantongo, Desa Dolago, Desa Tindaki, Desa Masari, Desa Sumber Sari. Menurut pengamatan pihak PVMBG yang diterjunkan ke lokasi bencana, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong kemungkinan dipengaruhi pula oleh gempa yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Sigi. GEMA BNPB - Agustus 2012

15

Tabel 2. Kerusakan materiil pasca banjir bandang

Aset

Warga Sarana/Prasarana Umum

Kerusakan Material

• • • • • • • •

34 unit rumah hanyut 242 unit rumah terendam 83 unit rumah berat 72 unit rusak ringan 616 ha perkebunan rusak 1.125 persawahan rusak 15 unit motor hilang 39 ekor ternak hilang

• • • • • • •

2.250 m normalisasi sungai Olonjongi dan Dolago 4 Km jalan di wilayah dusun rusak 1 unit rumah jaga pintu air RB 3.000 m Jaringan irigasi rusak 2 unit Gereja rusak RB 1 unit polindes rusak berat 1 unit jembatan putus

Sumber: BNPB

Penduduk dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Marawola, sedangkan Kecamatan Pipikoro dan Lindu merupakan wilayah yang jarang penduduknya. Guncangan gempa 6.2 SR membuat sebagian tanah tebing sungai di Kabupaten Parigi Moutong menjadi labil dan setelah diguyur hujan selama 2 hari berturut-turut, tanah tebing tersebut longsor dan membentuk bendungan alami yang kemudian jebol dengan membawa material lumpur dan kayu dalam jumlah yang sangat besar dan destruktif. Air yang mengalir deras disertai material lumpur dan gelondongan kayu tidak dapat lagi tertampung di 2 sungai, yaitu Sungai Gangga dan Boyantongo. Air meluap dan menerjang rumah-rumah serta lahan pertanian warga di Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. Banjir ini mengakibatkan seribu lebih warga setempat mengungsi. Data BNPB (31/8) menyebutkan bahwa banjir ini mengakibatkan 2 warga meninggal dunia dan 7 luka berat. Data kerusakan materiil pasca banjir bandang dapat dilihat pada tabel 2. BPBD bekerja sama dengan instansi terkait 16


setempat melakukan respon darurat. Tenda, tikar, makanan siap saji, lauk pauk, tambahan gizi, dan air mineral didistribusikan bagi para korban. Pemerintah Kabupaten menetapkan masa tanggap darurat dari 6 Agustus 2012 hingga 9 September 2012. Pos komando dan dapur umum didirikan di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan. Rapat koordinasi dan evaluasi dilakukan setiap malam di posko tersebut dan dihadiri oleh aparat setempat dan para relawan. Sekilas Sigi dan Parigi Mountong Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan luas 5.196 km² yang terbagi ke dalam 15 wilayah kecamatan, 156 desa, dan 1 unit pemukiman transmigrasi. Berdasarkan data BPS tahun 2011, penduduk di kabupaten ini berjumlah 219.005 jiwa. Kepadatan penduduk tercatat sebanyak 42 jiwa/km². Tiga kecamatan, Gumbasa, Kulawi, dan Lindu, yang terdampak guncangan gempa bumi memiliki penduduk berjumlah 31.109 jiwa.

Di sebelah Utara, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong. Kabupaten Parigi Moutong memiliki luas sekitar 6.231 km². Kabupaten ini merupakan kabupaten yang strategis karena menghubungkan Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan keadaan alam, wilayah ini terdiri atas daratan, pantai, dan hamparan pengunungan yang luas. Wilayah terluas di Kecamatan Tinombo, sedangkan tersempit di Kecamatan Parigi. Kabupaten yang memiliki 20 kecamatan, 195 desa, dan 5 kelurahan ini berada pada ketinggian 0 – 2.900 m dpl dan garis pantai sepanjang 472 km di teluk Tomini, yang membentang dari ujung Kecamatan Sausu di bagian Selatan hingga Kecamatan Moutong. Daerah yang mempunyai wilayah datar yang cukup luas adalah Kecamatan Bolano Lambunu. Topografi wilayah Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari dataran rendah dan perbukitan serta pegunungan yang membentang sepanjang pantai dari utara sampai selatan. Ketinggian

rata-rata sekitar 15 – 375 m di atas permukaan laut. Dilihat secara demografi, penduduk di kabupaten ini berjumlah 421.234 jiwa. Penduduk terbanyak tinggal di Kabupaten Tinombo. Membangun Kesiapsiagaan Tidak berselang lama, wilayah provinsi ini terkena bencana alam. Pemerintah setempat sudah sepatutnya lebih waspada dalam membangun kesiapsiagaan baik di tingkat pemerintahan dan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis bahwa wilayah Palu dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan seismik aktif di Indonesia, yang berada pada zona lempeng tektonik, Indo Australia, Eurasia, dan Pasifik. Menurut Daryono, pertemuan lempeng-lempeng ini memiliki sifat konvergen dan saling bertumbukan secara relatif hingga mengakibatkan wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kegempaan cukup tinggi (2011). Sementara itu Hamilton menyebutkan ada beberapa segmentasi sesar yang sangat berpotensi membangkitkan gempabumi kuat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan (Daryono, 2011). Sesar tersebut antara lain (a) GEMA BNPB - Agustus 2012

17

Sesar Palu-Koro yang memanjang dari Palu ke arah Selatan dan Tenggara melalui Sulawesi Selatan bagian Utara menuju ke Selatan Bone sampai di Laut Banda, (b) Sesar Saddang yang memanjang dari pesisir Pantai Mamuju memotong diagonal melintasi daerah Sulawesi Selatan bagian tengah, Sulawesi Selatan bagian selatan, Bulukumba menuju ke Pulau Selayar bagian timur, dan (c) Sesar Parit-Parit di Laut Makassar Selatan dan Laut Bone, dan beberapa anak patahan baik yang berada di darat maupun di laut. Menurut catatan, sejarah gempabumi dan tsunami berlangsung sejak tahun 1927 yang terjadi di Palu. Kemudian gempabumi dengan kekuatan 7,6 SR yang disertai terjangan tsunami di Parigi pada tahun 1938, dan bencana yang sama di Tambu pada 1968. Melihat kenyataan ini, kesiapsiagaan di pihak masyarakat dan pemerintah setempat perlu mendapatkan perhatian bersama. Kesadaran dan pemberdayaan masyarakat menjadi komponen dalam membentuk kesiapsiagaan itu. Di samping itu, pemerintah setempat dengan mempersiapkan beberapa hal seperti, Pusdalops, rencana kontijensi, dan gladi membantu kesiapsiagaan sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana di tingkat lokal.

18



19

Fokus Berita Bencana 2010 – 2012. Di samping itu, pencapaian lain yang telah dihasilkan seperti penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan penyusunan Peraturan-Peraturan Kepala (Perka) BNPB.

Gambar 1. Distribusi titik pusat gempabumi

Visi, Komitmen & Kemiteraan

PENANGGULANGAN BENCANA di INDONESIA

p

enyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia telah mendapat apresiasi dari dunia internasional. Hal tersebut ditunjukkan pada saat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki-Moon, menganugerahi Global Champion for Disaster Risk Reduction untuk Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada KTT ASEAN ke-19 di Nusa Dua Bali pada tanggal 19 November 2011. Presiden SBY mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan kerja keras bersama dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Apa yang telah diupayakan selama ini merupakan komitmen Indonesia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sementara itu, menjaga komitmen ini secara berkelanjutan 20


menjadi tantangan besar ke depan serta membutuhkan kerja keras semua pihak sehingga penanggulangan bencana dapat memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan atas bencana. Apa itu pengurangan risiko bencana atau PRB? Pengurangan risiko bencana merupakan konsep dan praktek dalam mengurangi risiko bencana melalui upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana (UNISDR, 2005). Melalui pengurangan risiko bencana, kerentanan (vulnerability) dan risiko bencana (disaster risk) dapat dikurangi sehingga mampu untuk mencegah dan memitigasi terhadap dampak bahaya yang mengancam. Saat ini,

pengurangan risiko bencana sangat prioritas bagi negara-negara rawan bencana. Indonesia menduduki peringkat pertama untuk bencana tsunami dan longsor dengan jumlah orang terdampaknya (Kompas, 2011). Sementara itu, Indonesia sebagai bagian dari 168 negara telah mengadopsi Kerangka Kerja Aksi Hyogo atau Hyogo Framework for Action 2005 – 2015. Kerangka kerja aksi ini mendorong Indonesia untuk membangun ketahanan bangsa dalam menghadapi bencana. Dalam National progress report on the implementation of the Hyogo Framework for Action (2009 – 2011), Indonesia telah melakukan beberapa pencapaian terhadap parameter strategic goals yang telah ditentukan. Pada tahapan pencapaian strategis yang menyangkut kebijakan pembangunan berkelanjutan, perencanaan, dan program dengan penekanan pada pencegahan bencana, mitigasi, dan kesiapsiagaan, Indonesia telah melakukan kemajuan dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam proses pembangunan nasional. Pencapaian konkret ini meliputi penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010 – 2014 dan Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko

Sementara pada tahapan strategis untuk penguatan Institusi, Indonesia telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tingkatan provinsi dan kabupaten/kota. Sampai dengan saat ini, Indonesia memiliki 33 BPBD di tingkat provinsi dan 351 BPBD di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, beberapa provinsi dan kabupaten/ kota juga telah memiliki forum dan platform yang melibatkan Pemerintah dan para stakeholder terkait lain. Platform itu dibentuk dalam rangka sebagai wadah bagi pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana, seperti media, organisasi masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga usaha, dan organisasi internasional. Indikator juga ditunjukkan pada peningkatan kemampuan institusi tersebut dalam penanggulangan bencana, seperti contohnya mengidentifikasi, memonitor, dan merespon bahaya yang ada, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihanpelatihan. Sehubungan dengan pencapaian pada strategi kerjasama yang sistematis dengan pendekatan pengurangan risiko ke dalam implementasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi, Indonesia dengan dukungan organisasi-organisasi non Pemerintah dan pelaku-pelaku lain mendorong peningkatan kapasitas terkait pengurangan risiko bencana. Peningkatan kapasitas tidak hanya pada BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga lembaga swadaya masyarakat di tingkat lokal. Mengapa pencapaian atau kegiatan dalam penanggulangan bencana dilakukan secara serius dan dengan upaya kerja keras? Melihat secara nyata, rupa nusantara sangat rawan terhadap banyak kejadian bencana. Kejadiankejadian bencana ini tidak terlepas dari pengaruh GEMA BNPB - Agustus 2012

21

saling terkait satu sama lain sehingga saling bersinergi untuk terus berkomitmen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Berikut akan dipaparkan dua komponen sebagai bagian dari sistem yang komprehensif tersebut, antara lain visi dan kemiteraan.

2,500 2,000 1,500 1,000 500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gempabumi

Gempabumi dan Tsunami

Tsunami

Letusan Gunungapi

Tanah Longsor

Banjir dan Tanah Longsor

Banjir

Kekeringan

Angin Puting Beliung

Gelombang Pasang/Abrasi

Kecelakaan Industri

Kecelakaan Transportasi

Kebakaran Lahan dan Hutan

Kebakaran

Konflik/Kerusuhan Sosial

Aksi Teror/Sabotase

KLB

Gambar 2. Kejadian bencana Indonesia tahun 2002 - 2011

geografis, geologis, dan demografis Indonesia. Secara geografis, tiga lempeng tektonik IndoAustralia, Eurasia, dan Pasifik, mengelilingi wilayah nusantara yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan gempabumi dan memicu terjadinya tsunami. Di samping itu, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah ring of fire yang memiliki 129 gunungapi aktif, 8 di antaranya dikategorikan berbahaya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bencana dikategorikan menjadi tiga, antara lain bencana alam, non alam, dan sosial. Sementara itu kejadian bencana berdasarkan ketiga kategori tersebut meliputi gempabumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, konflik sosial antar kelompok/ komunitas masyarakat, dan teror. Latar belakang tersebut yang mendorong Indonesia untuk menyelenggarakan kesiapsiagaan penuh dan kerja keras untuk 22


pengurangan resiko bencana. Berdasarkan data BNPB sampai dengan tanggal 12 Desember 2011, kejadian-kejadian bencana yang telah terjadi sejumlah 1.327 kali dan bencana tersebut telah mengakibatkan korban meninggal 603 jiwa dan korban menderita dan mengungsi 281.913 jiwa. Jumlah kejadian bencana secara statistik dari tahun 2002 hingga 2011 mengalami trend naik. Oleh karena itu pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia sangat prioritas. Hal ini wajar apabila komitmen penuh Indonesia dengan pendanaan yang meningkat untuk pengurangan risiko bencana dalam lima tahun terakhir, khususnya dana pengurangan risiko bencana yang meningkat signifikan dari 2,14 juta USD tahun 2010 menjadi 21,4 juta USD pada tahun 2011. Penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan banyak komponen yang secara komprehensif termuat dalam sistem nasional penanggulangan bencana. Komponen tersebut

Visi Penanggulangan Bencana Indonesia Apa visi penanggulangan bencana Indonesia? Visi yang berasal dari kata Latin videre memiliki arti "melihat, melihat perbedaan, dan melihat dengan jelas" (Kim & Oki, 2011). Visi sangat mendasar dalam mewujudkan harapan bersama dalam penanggulangan bencana. Di sisi lain, visi membantu untuk menyadarkan kita akan mimpi yang akan dicapai dan memberikan warna pada mimpi yang kita harapkan tersebut. Sementara itu, Peter Senge berpendapat bahwa visi itu adalah suatu gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai bersama (1990). “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana” sebagai visi penanggulangan bencana Indonesia ingin menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tangguh. Kondisi ini tidak hanya diartikan bahwa masyarakat yang tangguh di saat mengalami bencana, tetapi juga pada saat pra dan pasca bencana. Ketangguhan ini juga harus mampu menciptakan masyarakat yang berdaya lenting. Daya lenting itu dapat terjadi pada dua situasi, pertama pasca bencana, bagaimana masyarakat dapat bertahan dengan keterbatasan. Kedua, bagaimana masyarakat dapat kembali ke

kehidupan semula. Memang yang diharapkan masyarakat tidak selalu mengharapkan atau meminta bantuan kalau sebenarnya masyarakat itu mampu untuk memenuhi pasca bencana. Nizam (2010) memberikan istilah lain dengan trengginas yang berarti kemampuan untuk secara cepat, cerdas, dan tepat mengambil keputusan dan melangkah dengan keputusan tersebut untuk mengatasi bencana, menghadapi berbagai macam krisis dan memenangi persaingan. Visi ini tidak hanya bagi pelaku penanggulangan bencana tetapi juga harus sampai kepada masyarakat. Setiap individu di lapisan masyarakat diharapkan memiliki perspektif yang sama dalam membangun ketangguhan tersebut dan dapat hidup harmonis dengan risiko bencana. Namun bagaimana caranya visi tersebut dapat terinternalisasi ke dalam kehidupan bersama? Konsep pemikiran visioneering patut diperhatikan dalam konteks ini. Pengertian visioneering berbeda dengan envisioning. Menurut Jim & Oki (2011), envisioning merupakan langkah awal dari mimpi atau harapan yang akan kita capai. Sementara itu, visioneering lebih pada bagaimana visi itu diarahkan dan apa yang diharapkan benar-benar terwujud dan dimiliki oleh masyarakat. Visioneering merupakan gabungan dari manajemen (management), tata kelola Pemerintahan (governance), dan pengawasan (monitoring) untuk mewujudkan visi tadi. The engineering of vision calls for diverse functional groups in our communities to join the process of collaborative learning and action

VISIONEERING Management -

Governance

Mengoperasionalkan visi, menerjemahkan visi menjadi kenyataan dengan mengembangkan & mengimplementasikan strategi yang mengarahkan organisasi dengan tepat dalam mencapai visi.

-

Melanjutkan proses pengarahkan dan penyempurnaan visi, belajar, mengatasi kekurangan & merencanakan untuk beradaptasi.

Monitoring -

Sintesis dari pengamatan sampai ke sebuah penjelasan dan memberikan umpan balik yang berfungsi sebagai sumber belajar yang diperlukan untuk adaptasi yang sukses.

Gambar 3. Kerangka kerja Visioneering dari Kim dan Oki (2010) GEMA BNPB - Agustus 2012

23

with stewardship (Jim & Oki, 2011). Visi harus dikomunikasikan kepada semua pihak sehingga respon dan partisipasi aktif dapat berlangsung, dan pada akhirnya visi "Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana" terinternalisasi. Selama ini penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan secara aktif tidak hanya stakeholders di bidang kebencanaan tetapi juga masyarakat. Banyak kegiatan yang melibatkan mereka, seperti misalnya dalam pelatihan gladi posko atau lapangan serta pelatihan, dan membuka diri terhadap informasi misalnya dengan pameran kebencanaan atau website. Tidak hanya sebatas pada kegiatan, tetapi juga produk-produk kebijakan yang menyangkut penanggulangan bencana juga melibatkan 24


peran aktif dari stakeholders dan masyarakat. Peran aktif dan keterlibatan tersebut dapat dimaknai sebagai berbagi visi sehingga ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana itu sendiri. Di sisi lain, visi juga dikomunikasikan dalam setiap kegiatan, khususnya oleh BNPB sebagai focal point penyelenggara penanggulangan bencana di Indonesia. Dan kesadaran akan visi diharapkan dapat melekat dalam setiap individu sehingga membentuk komitmen bersama dan tidak hanya Pemerintah dan pelaku lain. Jim dan Oki menyebutkan dengan kata lain bahwa visi adalah magnet untuk membangun suatu komitmen bersama (2011).

Semangat dan usaha keras dibutuhkan dalam mewujudkan visi itu. Hal ini mengingat wilayah Indonesia yang luas serta sebaran penduduk hingga ke wilayah atau pulau yang terpencil. Bencana tidak mengenal wilayah perkotaan maupun terpencil sehingga pemahaman dan kesadaran akan visi juga harus dialami masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena itu, kemiteraan sudah sepatutnya menjadi bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Kemiteraan dalam Penanggulangan Bencana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5, menyebutkan bahwa Pemerintah dan

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan bencana. Meskipun tanggung jawab berada di tangan Pemerintah, apakah masyarakat sipil dan pihak swasta memiliki peran dalam penanggulangan bencana? Masih dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kemiteraan secara tegas disebutkan sebagai salah satu prinsip dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Hal ini berarti Pemerintah tidak bekerja sendiri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemiteraan atau membangun relasi antar stakeholder menjadi strategi kunci untuk mempengaruhi suatu sistem (Senge, 1990). Perlu sinergi antar Pemerintah dengan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, maupun dunia internasional. GEMA BNPB - Agustus 2012

26

Pemerintah

Swasta

Masyarakat sipil

Gambar 4. Tiga pilar penyelenggara penanggulangan bencana di Indonesia

Sebagai negara yang rawan terhadap bencana, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dihadapkan pada situasi ini, Pemerintah selalu mengedepankan prinsip kemiteraan. BNPB memandang bahwa ada 3 pilar utama seperti yang ditampilkan dalam lambang BNPB (segitiga biru) dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu pihak Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Siapakah aktor-aktor yang berada dalam kategori pihak swasta? Pihak swasta atau private sector antara lain adalah LSM, donor, Lembaga Internasional, PBB, dan dunia 26


usaha; sedangkan masyarakat sipil atau civil society terdiri atas kelompok dan komunitaskomunitas masyarakat. Selama ini BNPB dan BPBD telah berupaya membangun kemiteraan dengan dua pilar yang lain sehingga sinergi penanggulangan bencana dapat terjalin. Kemiteraan tersebut telah terbangun tidak hanya pada saat terjadinya bencana, tetapi pada pra bencana dan pasca bencana. Contoh konkret pada tahap pra bencana, BNPB dan BPBD menyelenggarakan latihan-latihan bersama yang melibatkan

relawan dari sektor dunia usaha dan organisasi masyarakat. Sementara itu, pada tahap pasca bencana sektor dunia usaha membantu penyediaan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana seperti yang terjadi pasca erupsi Merapi di Yogyakarta. Sebagai penutup disampaikan filosofi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Berbagai kejadian bencana telah mengajarkan pada suatu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari alam. Oleh karena itu hidup harmoni dan selaras dengan alam

merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Kehidupan harmoni dan merasa menjadi bagian dari alam akan menyadarkan manusia bahwa bencana maupun nikmat dari alam adalah dua sisi dari satu keping mata uang yang harus disikapi sama. Sementara itu, dalam penanggulangan bencana, ada filosofi yang banyak dipengaruhi teori sosiologi dan pengalaman di lapangan menyebutkan 3 (tiga) filosofi dalam menghadapi bencana (Maarif, 2011). Filosofi tersebut antara lain (1) Jauhkan masyarakat dari bencana, (2) Jauhkan bencana dari masyarakat, dan (3) Hidup harmoni dengan resiko dan bencana. Di sisi lain, end to end dari penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah dari manusia sampai dengan manusia. Filosofi tersebut sudah sepatutnya melekat pada konsep end to end itu. Memang ada alat, ada ciptaan-ciptaan, tetapi pada ujungnya bagaimana masyarakat menerima itu dan berakhir pada masyarakat sendiri. Masyarakat juga harus mampu dengan local wisdom yang dimiliki untuk mengenali wilayahnya dan membangun sistem yang sederhana dalam penanggulangan bencana. Akhir kata, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilihat dalam konteks yang holistik dan komprehensif, itu semua sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana dengan payung visi "Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana". Dan tentunya dibutuhkan kerja keras, keseriusan, komitmen dan sinergi bersama dalam menghadapi bencana di Indonesia. GEMA BNPB - Agustus 2012

27

Fokus Berita

BENCANA HIDROMETEOROLOGI,

MASIH MENJADI ANCAMAN

s

elama trisemester kedua tahun ini, bencana hidrometeorologi masih mendominasi bencana di Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia selama Juli 2012, pada bulan Juli 15 kali dan Agustus 19 kali. Dalam kurun bulan Juli tersebut, termasuk di antara kelima belas banjir tersebut, terjadi 4 kali banjir bandang, yakni di Luwu, Morowali, Kutai Kartanegara, dan Kota Padang. Selebihnya, kejadian bencana banjir tersebar di sejumlah wilayah, Kota Pematang Siantar, Maluku Tengah, Kolaka, Wajo, Aceh Utara, Tanah Bumbu, Labuhan Batu Utara, Tanah Laut, Bone Bolango, dan Sarmi. Bencana ini mengakibatkan 5 orang meninggal dan hilang, serta lebih dari 45 ribu orang terpaksa mengungsi.

Banjir terparah terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, 6 Juli lalu, yang menggenangi 4 Kecamatan di wilayah itu, yaitu Larompong, Larompong Selatan, Suli, dan Suli Barat. Banjir tersebut menelan 1 korban jiwa dan sebanyak 1.206 keluarga terpaksa mengungsi akibat 1.068 rumah mereka rusak, terdiri dari 168 unit rumah rusak berat dan 900 unit rusak ringan. Di samping itu, banjir tersebut juga mengakibatkan 42 gedung sekolah rusak ringan. Banjir di Kabupaten Luwu juga merusak 75 hektar tambak, 274 hektar persawahan, dan 108 hektar kebun, yang kesemuanya rusak parah. BNPB juga mencatat sejumlah bencana lain yang terjadi pada Juli 2012, yaitu banjir disertai tanah longsor sebanyak 4 kali, tanah longsor saja 2 kali, kecelakaan transportasi berupa tenggelamnya

Tabel 1. Data dampak bencana pada Juli 2012 KERUSAKAN KORBAN JUMLAH RUMAH JENIS BENCANA KEJADIAN FASILITAS FASILITAS FASILITAS MENINGGAL MENDERITA & RUSAK RUSAK RUSAK PENDIDIKAN PERIBADATAN KESEHATAN & HILANG MENGUNGSI BERAT SEDANG RINGAN

HUTAN/ LAHAN

Banjir

15

5

45.386 333 196 1.230

80

29

7

-


4

3

1.166

1

1

-

-

Gelombang Pasang

1 - - - 10 - -

- - -

Gempabumi

1

1

-

- - -

2

3

1


5

-

-

-

-

-

-

70

1

-

28

-

125

Kecelakaan Transportasi 2 5 - - - - -

- - -


-

3

2

Tanah Longsor

2

6

TOTAL

33

22

-

-

16

65

-

8

-

-

46.552 411 223 1.323

- - 83

- 33

- - 8

- 125

Sumber : BNPB

28



29

Banjir

Kebakaran Banjir Angin Lahan dan dan Tanah Puting Hutan Longsor Beliung Jumlah Kejadian

Kecelakaan Tanah Transportasi Longsor

Gelombang Gempabumi Pasang

Meninggal dan Hilang

Gambar 1. Jumlah kejadian bencana dan jumlah korban meninggal dan hilang pada Juli 2012

kapal sebanyak 2 kali, puting beliung sebanyak 3 kali, gelombang pasang 1 kali, gempabumi 1 kali, serta kebakaran hutan dan lahan 5 kali. Sementara itu, selama pada bulan Agustus telah terjadi 19 kali kejadian bencana yang menyebabkan 34 jiwa meninggal dan hilang. Banjir, termasuk di dalamnya banjir bandang, masih menjadi bencana yang paling dominan terjadi yaitu sebanyak 4 kali di wilayah Aceh Tenggara, Kota Palu, Kota Pematang Siantar dan Parigi Moutong. Akibat dari banjir ini lebih dari 2200 jiwa menderita dan terpaksa harus mengungsi, serta sekitar 900 unit rumah mengalami kerusakan baik rusak ringan, sedang maupun berat.

30


Salah satu contohnya adalah banjir yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2012 yang melanda Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Parigi Selatan yang menerjang 9 desa. Banjir ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 7 orang luka‐luka. Selain itu, lebih dari 150 rumah rusak dan 200 lainnya terendam. Selain dari segi korban dan kerusakan harta benda, banjir ini juga menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat untuk sementara waktu. Hal lain sebagai dampak banjir adalah tergenangnya area persawahan masyarakat yang mengancam terjadinya gagal panen, luas yang tergenang mencapai lebih dari 1.125 Ha.


31

Tabel 2. Data dampak bencana pada Agustus 2012 KERUSAKAN KORBAN JUMLAH RUMAH JENIS BENCANA KEJADIAN FASILITAS FASILITAS FASILITAS MENINGGAL MENDERITA & RUSAK RUSAK RUSAK PENDIDIKAN PERIBADATAN KESEHATAN & HILANG MENGUNGSI BERAT SEDANG RINGAN

16.0

Kebakaran

6 - 20 324 - - - - -

12.0

Banjir

4 14 2.286 216 13 671 2 3 1

Tanah Longsor

2 4 - 3 - - - - -


2

11

8.317

574

304

204

-

-

-


2

-

-

2

-

9

-

1

-

Gempabumi

1

5

-

2

5

-

527

311

788

Kekeringan

1 - 8.156 - - - - - -


1

TOTAL

19 34 18.779 1.646 628 1.672 4 9 1

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14.0

11

10.0 8.0 6

6.0

5 4

4.0

4 2

2.0

2

0

2 0

1

1

1

0 0 Kebakaran Banjir Tanah Longsor Banjir dan Angin Gempabumi Kekeringan Kebakaran Tanah Longsor Puting Beliung Lahan dan Hutan Kejadian Bencana Meninggal dan Hilang

Sumber : BNPB

0

Gambar 3. Jumlah kejadian bencana dan jumlah korban meninggal dan hilang pada Agustus 2012

Banjir yang ditimbulkan oleh curah hujan yang tinggi namun tidak disertai kemampuan untuk mengantisipasi jumlah air yang berlimpah terus mengancam sejumlah wilayah Indonesia yang tidak memiliki serapan air yang baik. Korban terbanyak Meski hanya terjadi 2 kali, tanah longsor justru mengakibatkan korban jiwa yang lebih besar dibandingkan banjir, yaitu sebanyak 6 korban jiwa. Setelah itu, kecelakaan transportasi dan banjir menduduki peringkat kedua, yaitu sebanyak 5 korban jiwa, dan banjir disertai tanah longsor sebanyak 3 korban jiwa menduduki peringkat ketiga.

Gambar 2. Peta kejadian bencana Indonesia Juli 2012

32


Merujuk pada Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), bencana tanah longsor terjadi

sebanyak 2 kali, yaitu di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Selatan, pada 8 Juli lalu dan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tanggal 20 Juli. Keseluruhan bencana di Indonesia pada Juli 2012 mengakibatkan 22 korban jiwa meninggal dan hilang, lebih dari 46 ribu jiwa terpaksa mengungsi, dan hampir 2 ribu unit rumah rusak ringan hingga parah. Tingginya jumlah korban jiwa dan kerusakan akibat kejadian bencana selama Juli dan Agustus 2012 mengisyaratkan perlunya keterlibatan banyak pihak dalam pengurangan risiko bencana. Peningkatan kesadaran masyarakat akan ancaman bencana yang berada di sekitarnya, merupakan salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.


33

Fokus Berita Sebagai bagian dari penanggulangan bencana, strategi pengurangan risiko bencana atau PRB menjadi perhatian utama. Pengarusutamaan atau mainstreaming ini dilatar belakangi bahwa pengurangan risiko bencana memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat yang rentan dan hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Sebagai contoh gempa berkekuatan 8.8 SR di Cile hanya mengakibat 1 orang meninggal dunia dan tidak seorang pun meninggal pada gempa pada saat gempa 7.2 SR mengguncang Christchurch, Selandia Baru. Sementara itu, Badan Perserikatan BangsaBangsa yang berfokus pada pengurangan risiko bencana, United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), menyatakan bahwa bencana dapat mengancam siapa pun. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana ini menjadi kepentingan setiap individu. UNISDR juga berpendapat dengan berinvestasi pada pengurangan risiko bencana dapat membantu dalam mengurangi dampak bahaya, mengurangi kemiskinan, dan kemungkinan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim (2011), sedangkan World Meteorological Organization (WMO) menyebutkan dengan menginvestasikan 1 dolar untuk pencegahan dapat menghemat 7 dolar dalam proses pemulihan pasca bencana.

Ayo Media, Galang PRB apat dibayangkan betapa luasnya wilayah nusantara kita dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Namun tidak dapat dipungkiri, kenyataan yang ada di hadapan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, nusantara ini dengan lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil ini memiliki kekayaan sumber alam dan keanekaragaman hayati. Disisi lain, lebih dari dua ratus juta penduduk hidup berdampingan dengan geliat aktivitas alam yang berpotensi bencana baik dalam skala yang berbeda. Perlu disadari bersama, potensi bencana itu

D

dipengaruhi oleh faktor geografis, geologis, serta hidrometeorologis. Diskursus kebencanaan, kecenderungan bencana di dunia dan khususnya Indonesia terus meningkat. Data Em-dat menyebutkan bahwa kecenderungan kejadian bencana pada rentang waktu 1975 – 2011 terus meningkat, meskipun pada 2005 hingga 2011 mengalami sedikit penurunan (2012). Jumlah kejadian bencana yang lebih dari 500 kali, dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 3 kali. Sementara itu, kejadian bencana pada kurun waktu 1975 – 2011 juga cenderung naik. Gambar 1. Grafik kejadian bencana 1975 – 2011.

34


Sumber: DIBI GEMA BNPB - Agustus 2012

35

Sangat beralasan kuat mengapa Indonesia perlu dalam implementasi strategi pengurangan risiko bencana. Masyarakat Indonesia yang terpapar bencana tanah longsor, gempabumi, dan kekeringan mencapai lebih dari 200 juta penduduk, sementara itu bencana angin puting beliung, banjir mengancam melebihi 100 juta penduduk. Melihat kenyataan ini, Pemerintah memiliki tantangan yang sangat besar dalam penanggulangan bencana. Namun, Pemerintah tidak sendirian sebagai aktor penanggulangan bencana. Menggarisbawahi bahwa bencana dapat mengancam setiap individu dan mengingat besarnya jumlah penduduk berisiko terhadap bencana, media memiliki peran yang sangat penting dalam membangun semangat tangguh menghadapi bencana. Melihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, salah satu fungsi yang dimiliki media adalah fungsi edukatif. Memanfaatkan fungsi inilah, media dapat melakukan banyak hal dan salah satunya adalah membangun kesadaran publik sehingga pada saatnya nanti ketangguhan masyarakat dapat terbentuk. Media memiliki peran yang sangat besar, khususnya broadcasting media, untuk memotivasi dan membantu masyarakat untuk menyikapi ancaman bencana yang ada di sekitarnya. Disebutkan dalam buku panduan Know Disaster, Tell Disaster Risk Reduction bahwa

media ini memiliki kecepatan dan kemampuan untuk mencakup area yang sangat luas untuk mendiseminasikan informasi kebencanaan (2009). Pilihan Media dalam Pemberitaan PRB Memuat atau menyiarkan informasi serta berita kebencanaan adalah suatu pilihan bagi media. Media memiliki tanggung jawab sosial dalam mengedukasi masyarakat. Namun demikian, media masih jarang untuk menampilkan kupasan berita atau informasi yang memunculkan isu pengurangan risiko bencana. Sebagai contoh pada tayangan televisi, masih sering kita jumpai tayangan keindahan alam Indonesia tanpa memberikan sedikitpun informasi tentang kebencanaan. Pada konteks tersebut, tayangan media dapat memberikan informasi mengenai potensi bencana pada seputar keindahan alam yang sedang tayang, seperti potensi bencana atau sejarah bencana yang pernah terjadi. Atau media dapat memberikan informasi mengenai persiapan yang telah ada dalam mengantisipasi potensi bencana. Informasi tersebut dapat bermanfaat dalam mengedukasi masyarakat. Media di Indonesia masih mengedepankan berita kejadian bencana, terlebih pada bencana yang berskala kecil, sebagai sesuatu yang kurang ‘seksi’. Hal ini wajar karena media mengejar perhatian masyarakat yang berpengaruh pada rating media tersebut. Atau yang masih sering

Tabel 1. Penduduk Indonesia terpapar dari bencana

Jumlah Penduduk Terpapar (Juta) Jenis Bencana Tinggi Sedang Rendah Total Gempabumi

156,7

61,5

9,2

227,4

Banjir

59,7

1,2

0,0

60,9

Kekeringan

51,9

155,8

18,0

225,6


30,0

84,8

0,9

115,7

Kebakaran Lahan dan Hutan 26,4

21,1

2,5

50,0

Tanah Longsor

15,2

108,8

Tsunami

4,8

0,1

0,2

5,0

Gunungapi

0,3

1,6

1,9

3,8

Sumber: BNPB 36


105,6

229,6

terjadi bahwa media selalu memunculkan sesuatu yang dramatis meskipun hal tersebut dapat berdampak negatif. Media menonjolkan sisi “kepedihan” dengan frekuensi yang sering hingga membuat masyarakat jatuh pada sindrom compassion fatigue atau perasaan bebal dan acuh terhadap berita media. Dalam media ada terminologi yang dapat digunakan sebagai indikator informasi yang dimuat menarik atau tidak. Indikator mengacu pada TRUTH (Topical-Relevant-Unusual-TroubleHuman interest dan SCUM. (Sex-CelebrityUnusual-Money). Mungkin masih ada anggapan bahwa berita bencana lebih menarik karena unusual dibandingkan dengan berita yang bermuatan isu-isu pengurangan risiko bencana. Atau misalnya, meninjau pemberitaan mengenai kebencanaan, menurut Wahyuni bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa framing media pada kasus bencana di tanah air masih sangat kental dengan wacana gugatan terhadap peran negara dalam penanggulangan bencana (2008). Media harus mengedepankan kreativitas dalam mengemas informasi seputar isu-isu itu menjadi menarik. Prioritas informasi atau berita yang akan dimuat sangat dipengaruhi oleh internal media. Peran editor menjadi sangat menentukan apakah informasi pengurangan risiko bencana dimuat di medianya atau tidak. Individu dengan posisi tersebut sudah selayaknya memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kebencanaan, khususnya isu pengurangan risiko bencana. Tidak hanya mereka, penulis

berita atau jurnalis diharapkan juga dapat mengemas berita atau informasi kebencanaan menjadi menarik. Kita bisa belajar dari media Kompas dengan program “Ekspedisi Cincin Api” yang dapat diakses melalui televisi, surat kabar, maupun online. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia yang terpapar dari bencana dapat dijadikan landasan bagi media untuk berperan dalam pemberitaan mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Sebagai pertimbangan media, tabel berikut memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk Indonesia terpapar dari bencana. Kita ingat pasca bencana besar di beberapa wilayah Indonesia, media-media televisi gencar dalam memberikan berita kejadian bencana. Media mulai gencar memberitahukan mengenai kejadian bencana pasca gempabumi dan tsunami dahsyat mengguncang Aceh tahun 2004. Mereka mengekspos kesedihan untuk menarik perhatian pemirsa. Namun, hal berbeda justru dilakukan oleh media televisi di Jepang, seperti Nippon Hoso Kyokai atau NHK, mereka telah memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap isu-isu pengurangan risiko sejak lama. Dan pada saat bencana, media tidak mengekspos berita yang negatif, melainkan menyiarkan tayangan-tayangan yang bersifat memberikan semangat dan motivasi untuk bangkit bagi masyarakat terdampak. Mengedukasi Masyarakat untuk Membangun Ketangguhan Definisi “ketangguhan” mengacu pada kemampuan dari suatu sistem, komunitas GEMA BNPB - Agustus 2012

37

dari masyarakat untuk bertahan, menyerap, mengatasi, dan pulih dari dampak bahaya dan dapat beradaptasi dengan perubahan jangka waktu yang panjang secara tepat dan efisien tanpa mengabaikan ketahanan pangan atau manusianya. Saat ini pemerintah, lembagalembaga kemanusiaan, Perserikatan BangsaBangsa gencar dalam kampanye pengurangan risiko bencana. Salah satu harapan dari upaya tersebut untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Namun harus diakui, upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan untuk selalu "mengingatkan" masyarakat sangat dibutuhkan sehingga pada akhirnya nanti aktualisasi sikap dan perilaku ketangguhan terbentuk di dalam masyarakat. Telah disebutkan, peran atau kontribusi utama media secara konkret terwujud pada berita atau artikel kebencanaan yang dimuat, baik itu media cetak, elektronik, maupun online. Media sebetulnya sangat memiliki peran yang sangat luas dan strategis. Media diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat atau publik khususnya mengenai paradigma pengurangan resiko bencana atau pemahaman dalam mengadapi ancaman serta situasi saat terjadinya bencana. Paradigma pengarusutamaan pengurangan risiko bencana penting karena nantinya masyarakat mampu untuk mengenal bahaya, kerentanan, risiko ataupun jenis bencana yang ada di sekitarnya sehingga ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat terwujud. Melalui media, informasi sejarah dari suatu bencana dapat dimuat atau disiarkan sehingga informasi tersebut dapat dipelajari dari generasi ke generasi masa datang. Media dapat mengemas informasi tersebut dengan menarik dan disesuaikan dengan segmen masyarakat, misalnya kelompok anak-anak dan remaja. Mengambil contoh apa yang telah dilakukan Kompas dengan program “Ekspedisi Cincin Api” yang dapat diakses melalui layar tv, internet, serta perangkat multimedia. Atau ajakan partisipasi masyarakat untuk pembuatan film dokumenter

38


dalam ajang kompetisi Metro TV Eagle Awards yang mengangkat tema “Indonesia Tangguh”. Secara spesifik, peran strategis terletak pada kemampuan media dalam diseminasi berita atau informasi terkait kebencanaan sehingga dapat diakses oleh masyarakat di mana pun. Memang broadcasting media memiliki segmentasi paling besar yang diakses masyarakat, dibandingkan dengan jenis media yang lain. Perlu diperhatikan media bahwa media mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik, dan mengubah perilaku masyarakat dan tentunya menyelamatkan nyawa manusia (UNISDR, 2011). Dalam konteks pasca bencana, media juga membantu untuk menyembuhkan masyarakat, membangun kembali kehidupan, mengumpulkan kembali anggota keluarga yang terpisah, dan mengumpulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Sehubungan dengan menumbuhkan diskursus pendidikan kebencanaan atau kesadaran masyarakat oleh media, pandangan ini sangat relevan dan perlu untuk diselenggarakan. Dari sisi BNPB sebagai aktor, paradigma PRB menjadi prioritas dalam strategi penanggulangan bencana. Kesadaran publik tidak hanya sebatas pada mengenali potensi atau risiko bencana tetapi secara komprehensif mengetahui apa itu penanggulangan bencana. Dalam peliputan bencana, media sering kali menjadi yang terdepan dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat, seperti halnya apa yang terjadi di Jepang, NHK merupakan stasiun televisi yang telah diberi kewenangan oleh Pemerintah Jepang dalam diseminasi berita dan informasi penanggulangan bencana kepada masyarakat. NHK juga berupaya untuk memotivasi masyarakat dalam meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang bencana. Upgrading pengetahuan tentang bencana dan upaya terus menerus harus disebarluaskan kepada masyarakat. Berikut ini gambar siklus penanggulangan bencana dan peran yang dapat dilakukan oleh media pada setiap tahapan siklus tersebut.

Siklus Penanggulangan Bencana dan Peran Media • Menyediakan informasi langkah-langkah pencegahan, evakuasi, dan perlengkapan yang harus disiapkan, rencana kesiapsiagaan. • Mengadvokasi pengurangan risiko. • Menyediakan informasi yang tepat tentang potensi bencana.

• Menyediakan informasi langkah-langkah pencegahan dan teknik, building codes untuk rumah aman dan tips keselamatan. • Membangun kesadaran publik.

• Memberikan informasi yang tepat waktu dan faktual, tingkat bencana, situasi terkini, risiko lanjutan, orang hilang, rescue, bantuan darurat. • Nasihat tindakan yang akan diambil, evakuasi, tips mendapatkan air. • Menangani kebutuhan korban, bantuan medis dan bantuan darurat. • Mendukung korban dan penghiburan.

• •

Menyiapkan untuk bantuan keuangan, teknis dan materi dengan menilai kebutuhan para korban, shelter, kredit mikro dan perawatan medis Mendampingi proses rekonstruksi yang telah direncanakan oleh pemerintah, PBB, LSM.

Gambar 2. Siklus Penanggulangan Bencana dan peran media

Dari gambar di atas, dapat dipahami bahwa peran yang dapat dilakukan oleh media sangat luas. Komunikasi merupakan inti untuk sukses dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan rehabilitasi bencana (Haddow, 2009). Media sepatutnya memperhatikan komunikasi yang dibangun serta mampu menekankan pada setiap siklus penanggulangan bencana, respon darurat, rehabilitasi, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Oleh karena itu, diseminasi informasi yang akurat dari media kepada masyarakat, instansi-instansi pemerintah terkait, atau pemimpin komunitas dapat meminimumkan dan mengurangi risiko, serta menyelamatkan nyawa manusia dan harta benda.

Sumber: Seeds Asia

Di samping pemberitaan mengenai PRB, media sudah sepatutnya mampu untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat terkait bencana yang terjadi. Oleh karena itu, masyarakat yang berada di wilayah bencana dapat memahami dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan untuk menghindari potensi bencana yang mungkin terjadi. Kesadaran masyarakat menjadi harapan bersama karena mayoritas masyarakat Indonesia yang hidup di tengah-tengah potensi dan resiko bencana. Namun demikian, media juga perlu mendapatkan dukungan dari penyelenggara penanggulangan bencana, yaitu pemerintah, baik itu akses data atau informasi kebencanaan.


39

Fokus Berita Data Kependudukan dan Penanggulangan Bencana Sebagai gambaran apabila kita menilik produk “Kabupaten dalam Angka”, data-data seperti distribusi populasi penduduk, kelompok orang tua, atau pun mata pencaharian penduduk dapat diketahui. Hal tersebut sangat membantu dalam memetakan, baik itu kerentanan maupun kekuatan suatu wilayah ditinjau dari perspektif data kependudukan. Selain itu, pengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana dapat dengan cepat membuat perencanaan tanggap darurat.

Optimalisasi Data Kependudukan

Dalam Perspektif Penanggulangan Bencana eberapa bulan lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengangkat tema “Optimalisasi Data Kependudukan dan Data Sekunder dalam Penanggulangan Bencana”. Seminar yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta pada 5 – 6 Juni 2012 ini terselenggara atas dukungan United Nations Population Fund (UNFP), Emergency Capacity Building (ECB) Project, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan World Food Program (WFP).

B

Seminar yang dihadiri oleh Kementerian/ Lembaga terkait, Lembaga-Lembaga PBB, Akademisi, dan LSM ini bertujuan antara lain memaparkan hasil kajian BNPB mengenai pentingnya data populasi dalam analisis risiko bencana, membagikan data bencana dan sistem informasi yang tersedia oleh BNPB untuk dibagikan pada pihak lain, serta mendiskusikan dan mengembangkan rencana aksi dalam penguatan data kebencanaan dan sistem 40


informasi. Seminar yang dibuka oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Ir. Dody Ruswandi, MSCE, menandai kerjasama antara BNPB dan BPS pada penyediaan data populasi yang dapat dimanfaatkan dalam program penanggulangan bencana. Sementara itu, seminar nasional ini menghadirkan narasumber BNPB Deputi Bidang Penanganan Darurat, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Dr. Sutopo Purwo Nugroho, dan Kepala Bidang Data, Dr. Agus Wibowo. Disamping itu, narasumber lain Drs. Razali Ritonga, MA (BPS), Armando Levinson (UNFPA), Elliot Vhurumuku (WFP), dan Ridwan Yunus (UNDP). Tema yang diangkat merupakan terobosan gagasan positif karena data kependudukan dan data sekunder dibutuhkan dalam langkahlangkah penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana. Dengan kata lain, data kependudukan memberikan kontribusi dalam setiap fase penanggulangan bencana.

Sebelum melakukan kerjasama dengan BPS, Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB telah mengembangkan website yang juga menyediakan data-data, seperti Geospasial maupun Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Namun demikian, ada kebutuhan untuk melihat korelasi jumlah populasi penduduk dan kerawanan bencana. Kebutuhan data kependudukan kemudian dirasakan akan memperkaya baik data atau informasi seperti pemetaan populasi penduduk di suatu daerah yang rawan bencana atau pengkombinasian dengan data geospasial.

Pada fase kesiapsiagaan, data yang akurat bermanfaat dalam mempersiapkan kesiapsiagaan, seperti penyusunan rencana kontijensi, analisis kerentanan atau sebagai indikator dasar. Dalam paparan yang terkait dengan fase ini, Kepala Bidang Data BNPB, Dr. Agus Wibowo menjelaskan bahwa data kependudukan, khususnya penduduk yang berpotensi terpapar bencana, merupakan salah satu prinsip pengkajian yang dimunculkan dalam kajian risiko bencana. Di bawah ini gambaran mengenai jumlah kabupaten dan penduduk yang terpapar rawan terhadap beberapa jenis bencana. Dari tabel di bawah, secara umum dapat diketahui jumlah populasi yang perlu mendapatkan perhatian dalam mempersiapkan kesiapsiagaan, menyusun strategi dalam upayaupaya pencegahan, maupun rencana edukasi bidang kebencanaan di tingkat paling bawah. Potensi bencana tanah longsor memberikan ancaman terbesar terhadap populasi penduduk di lebih 400 wilayah kabupaten/ kota. Tabel juga menunjukkan potensi bencana hidrometeorologi memberikan ancaman terbesar di Indonesia, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan angin puting beliung.

Tabel 1. Beberapa kabupaten dan penduduk yang terpapar rawan bencana berdasarkan data kependudukan 2010

Jumlah

Kabupaten/Kota

Penduduk Terpapar (dalam Juta)

446

227.4

Gempabumi

344

60.9

Banjir

453

225.6

Kekeringan

441

115.7


453

50


453

229.6

Tanah Longsor

233

75

5 3.8

Jenis Bencana

Tsunami Erupsi Gunungapi

Sumber: BNPB GEMA BNPB - Agustus 2012

41

Tabel 2. Jumlah penduduk terpapar berdasarkan kategori dan jenis bencana

Jumlah Penduduk Terpapar (Juta) Jenis Bencana Tinggi Sedang Rendah Total Gempabumi

156,7

61,5

9,2

227,4

Banjir

59,7

1,2

0,0

60,9

Kekeringan

51,9

155,8

18,0

225,6


30,0

84,8

0,9

115,7

Kebakaran Lahan dan Hutan 26,4

21,1

2,5

50,0

Tanah Longsor

15,2

108,8

Tsunami

4,8

0,1

0,2

5,0

Gunungapi

0,3

1,6

1,9

3,8

105,6

229,6

Sumber: BNPB

Sementara itu, pada tabel di atas lebih pada pengkategorian rendah, sedang, dan tinggi terkait dengan jumlah penduduk terpapar. Ketersediaan data ini dapat membantu, baik pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam melakukan investasi sebagai bentuk strategi dalam pengurangan risiko bencana di wilayahnya. Pada fase tanggap darurat, data awal sangat dibutuhan dalam menentukan pemberian bantuan kemanusiaan. Dapat dipahami bahwa data tentu bergerak sangat dinamis sehingga sumber data primer dan sekunder akan saling melengkapi. Dan perlu digarisbawahi bahwa data-data yang tersedia sangat berpengaruh terhadap upaya respon darurat. Dapat dipahami bahwa data yang memuat jumlah, karakteristik demografi, dan lokasi dari populasi berisiko terkadang kurang tepat hingga pada akhirnya dapat menghambat bantuan kemanusiaan dan upaya respon darurat. Lebih spesifik, data tentang jumlah penduduk yang terkena dampak, usia, jenis kelamin, kesehatan dan karakteristik lokasi memberikan referensi dalam respon tanggap darurat yang efisien dan tepat. Armando Levinson, Chief of Technical Advisor for Census UNFPA, menyebutkan bahwa manusia hidup dalam dunia yang sudah didukung teknologi seperti GoogleEarth, GPS (Global Positioning System) dan GIS. Melalui 42


teknologi informasi yang ada tersebut, semua jenis data kependudukan kemudian dapat dihubungkan melalui sistem informasi geografis digital yang ada, khususnya dalam programprogram tanggap darurat dan pembangunan. Menurut Levinson, negara perlu melakukan sensus secara lengkap dan menciptakan sistem GIS untuk geo-referensi data, dan membuat data yang tersedia dalam bentuk terpilah yang nantinya dibutuhkan oleh pengambil kebijakan. Sensus ini penting karena proses inimemberikan data ke tingkat administrasi terendah. Tidak ada survei lain bisa melakukan itu, sementara itu sensus menyediakan data penduduk serta data perumahan. Kemudian, sensus juga memberikan data kepadatan penduduk yang membantu dalam menentukan indikasi terhadap potensi terdampak bencana. Sedangkan sensus kartografi memberikan kita informasi tentang lokasi unit rumah dan bangunan lainnya (fasilitas kesehatan, sekolah, struktur agama, pusat-pusat komunitas, pasar, jalan, gedung-gedung pemerintah) berguna dalam konteks kemanusiaan. Sensus ini dapat dimulai dari cakupan wilayah dengan 100 hingga 300 unit rumah, dan bila bencana terjadi pada area dengan skala kecil, respon darurat dapat memperhitungkan secara lebih detail terhadap penduduk yang terdampak.

Gambar 1. Grafik jumlah jiwa terpapar.

Namun data sensus tidak cukup untuk digunakan dalam situasi bencana. Kita perlu data administrasi, data dari survei, proyeksi penduduk, perkiraan lokal perubahan populasi antar sensus, dan daerah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Levinon masih ada data-data yang perlu dilengkapi untuk memberikan gambaran mengenai data kependudukan yang relevan dengan penanggulangan bencana, seperti: • • • • • • • • • • •

status sosial ekonomi (pendapatan, kemiskinan); jenis kelamin (laki-laki, perempuan); ras atau etnis; usia (usia di bawah 5 tahun, lebih dari 65 tahun); pekerjaan dan penghidupan; rumah tangga (ukuran dan komposisi); pencapaian pendidikan; akses ke jalan, sungai, lapangan terbang; karakteristik perumahan (pemilik atau penyewa, membangun jenis); pertumbuhan penduduk; status kesehatan (angka kematian, angka kematian bayi, infeksi HIV tingkat);

Sumber: BNPB • akses ke pelayanan medis; • Ketergantungan sosial (jaminan sosial, kesejahteraan), dan populasi dengan kebutuhan khusus.

Dari hasil seminar tersebut, pokok-pokok kesimpulan dari hasil diskusi forum yang muncul bahwa ketersediaan data sangat penting terhadap setiap fase penanggulangan bencana. Selain itu, data-data yang tersebar akan selalu dibutuhkan dan tidak terbatas pada data populasi atau pun karakteristik sosial ekonomi. Data sekunder seperti datadata dari Kementerian/Lembaga terkait, data dari lembaga non Pemerintah, dan sumber lain sangat penting untuk mendukung program penanggulangan bencana. Dan data tersebut tidak terbatas pada data yang bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Terakhir, pengumpulan dan pemanfaatan data secara optimal dan efektif dapat dicapai melalui koordinasi dan kerjasama yang erat antara BNPB dan Kementerian/ Lembaga dan sektor. GEMA BNPB - Agustus 2012

43

Liputan Khusus membantu untuk membangun koordinasi antar pelaku di lapangan dan pusat komando sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan efektif dan terkoordinir. Berbicara mengenai peralatan tersebut, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah dilengkapi dengan mobil komunikasi atau communication mobile dengan Seri Delvan Commob Hino Dutro 110 SD PS. Mobil komunikasi yang biasa disebut “Commob” ini memang didesain sebagai peralatan bantu komunikasi yang dinamis dalam upaya tanggap darurat, pusat data dan informasi bagi media center dan pusat komando di lokasi bencana. Pada saat jaringan komunikasi suatu wilayah yang sudah terbangun rusak atau hancur akibat bencana, mobil ini menjadi sangat strategis dalam kondisi darurat. Secara spesifik mobil ini memiliki fungsi antara lain sebagai (1) respon darurat, (2) pusat data dan informasi (3) media center, dan (4) pusat komando.

COMMOB P ENGHUBUNG K OMUNIKASI

D I M E DA N B E N CA N A 44


alam situasi tanggap darurat, faktor sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun dalam aksinya, tentu mereka didukung berbagai peralatan berteknologi mulai dari yang sederhana hingga tercanggih. Peralatan tersebut dibutuhkan dalam respon darurat mulai dari pencarian, evakuasi, kaji cepat hingga tindakan medis bagi para korban. Salah satu peralatan berteknologi yang sangat signifikan ketika terjadi bencana adalah peralatan komunikasi. Peralatan ini sangat

D

Fungsi respon darurat seperti telah dijelaskan di atas, bahwa mobil ini sangat membantu untuk membangun jalur komunikasi di antara pelaku penanggulangan bencana. Prinsip dari respon darurat adalah kecepatan sehingga komunikasi yang segera terbangun melalui Commob ini sangat membantu pergerakan pelaku di lapangan maupun koordinasi dengan pusat komando. Di sisi lain, tim kaji cepat akan dengan segera mendukung dalam suplai data dan informasi seperti jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, akses informasi, dan sebagainya. Sementara itu, fungsi pusat data dan informasi ditampilkan dengan peralatan yang mampu untuk menyimpan database. Fungsi media center sangat berkaitan dengan data dan informasi yang telah diverifikasi dan kemudian dapat didiseminasikan kepada media dan masyarakat terdampak. Informasi terkini tentang situasi bencana dapat membangun kesiapsiagaan masyarakat setempat terhadap kemungkinan situasi dan ancaman selanjutnya. Dan yang terakhir sebagai pusat komando jelas bahwa fitur-fitur yang dimiliki Commob sangat membantu dalam fungsi komando apabila di lokasi bencana belum ada bangunan yang layak dijadikan sebagai pusat komando yang dilengkapi alat-alat komunikasi. GEMA BNPB - Agustus 2012

45

Jalur Komunikasi yang Terbangun Jaringan komunikasi yang rusak atau hancur akan menghambat terbangunnya koordinasi sehingga berdampak pada seluruh proses penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Commob yang sudah terpasang perlengkapan komunikasi sewaktu-waktu dapat digerakan sesuai kebutuhan. BNPB sebagai pusat komando di tingkat pusat dapat memonitor dengan mudah pusat komando yang ada di lokasi bencana. Suatu daerah bencana belum tentu terdapat jaringan komunikasi yang dapat digunakan; Commob mampu menjelajah jalur komunikasi karena memanfaatkan teknologi satelit Palapa D sehingga jalur komunikasi dari Commob tidak terhalang oleh lanskap tinggi. Kemudian satelit tersebut akan meneruskan data melalui bantuan stasiun bumi. Selanjutnya data terkirim dari stasiun bumi melalui jaringan fiber optik menuju kantor BNPB. Pemanfaatan jaringan fiber optik supaya data dapat terkirim dengan cepat.

46



47

Data yang terkirim dapat berupa data suara, video, gambar, maupun data yang dapat diolah komputer. Pengoperasian peralatan komunikasi melalui satelit memegang peranan penting sehingga pengoperasiannya membutuhkan biaya yang tinggi. Berikut gambar jalur komunikasi antara Commob dan kantor BNPB :

Gambar 1. Jalur komunikasi antara Commob dan kantor BNPB

48


Menilik Fitur Komunikasi Kendaraan ini dilengkapi dengan beberapa fitur komunikasi dengan teknologi canggih. Beberapa perangkat tersebut tersambung dengan satelit sehingga memperlancarkan jalur komunikasi. Peralatan komunikasi yang tersedia berupa telepon satelit, radio komunikasi, VoIP telepon, video conference, serta modem 3G HSDPA. Peralatan komunikasi berbasis satelit didukung dengan VSAT atau Very Small Aperture Terminal berfungsi untuk menerima dan mengirim sinyal dari bumi ke satelit. VSAT yang bersistem penggerak auto pointing ini terpasang pada bagian atap Commob. Apabila jaringan telepon belum berfungsi di lokasi bencana, komunikasi telepon dapat dilakukan dengan VoIP telepon yang berbasis internet. Jaringan internet yang dibutuhkan menggunakan bantuan satelit. Sementara itu peralatan video conference dapat berfungsi memantau situasi pasca bencana secara visual yang kemudian dikirim ke pusat komando sebagai bahan analisis lapangan. Di samping itu,

peralatan ini dapat difungsikan sebagai media konferensi secara visual. Fitur Kendaraan Spesifikasi mesin Commob berseri diesel turbo charge intercooler, 4 langkah, Euro II dengan tenaga 110 PS. Bermesin ringan tetapi bertenaga, Commob yang memiliki kecepatan maksimum 126 km/jam ini sangat irit bahan bakar. Selain itu, mesin ini memiliki ketangguhan dan kehandalan untuk melalui medan berat. Didesain sebagai mobil komunikasi yang dinamis, Commob yang bermesin 4.000 CC ini bertangki dengan kapasitas 100 liter. Terpasang pada kendaraan ini, berupa tiang teleskopik, mesin generator, pendingin ruangan, jack stand, winch, serta lampu tembak. Fitur-fitur ini memiliki fungsi yang sangat mendukung dalam operasional di lapangan. Tiang teleskopik yang terpasang pada atap berfungsi sebagai penguat penerimaan sinyal satelit. Tiang ini dapat difungsikan secara

otomatis. Selain itu, tiang antena juga terpasang untuk memperkuat frekuensi jaringan radio komunikasi. Kondisi lokasi pasca bencana dapat digambarkan sebagai medan yang berat untuk kendaran-kendaran yang bertugas untuk mengevakuasi maupun melakukan kaji cepat. Terkadang akses jalan terputus atau tertutup reruntuhan sehingga membutuhkan bulldozer untuk pembukaan kembali akses tersebut. Melihat rintangan yang akan dihadapi, Commob didukung dengan peralatan winch T max Ew – 15000. Alat ini dimanfaatkan untuk mengantisipasi jalan berlumpur atau tanjakan curam. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan awning yang berfungsi sebagai atap portable sehingga personil dapat berlindung pada saat hujan maupun terik sinar matahari. Awning ini terpasang pada samping atas badan Commob. Selain fitur kendaraan, Commob dibekali


49

dengan perlengkapan penunjang. Perlengkapan penunjung itu antara lain berupa kamera foto dan video, komputer, tenda dan velbed, GPS, megaphone, pemadam api, medical kits, dan seperangkat multimedia. Kendaraan Komunikasi di Medan Bencana Untuk memperkuat jajaran penanggulangan bencana di tingkat daerah, BNPB telah mendistribusikan 5 (lima) unit Commob untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi. BPBD Provinsi yang telah mendapatkan Commob ini antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. BNPB mempersiapkan 2 personil yang telah dilatih di tiap-tiap provinsi sehingga pada akhirnya mereka dapat mengoperasikan Commob secara profesional.

50


Di samping itu, BNPB juga telah memanfaatkan Commob ini untuk berbagai pelatihan seperti peningkatan kemampuan dan keterampilan menggunakan peralatan komunikasi dan informasi yang tersedia bagi tim Satuan Reaksi Cepat (SRC), kelompok-kelompok relawan, atau para wartawan peliput bencana. Melalui Commob di daerah, komunikasi dan arus informasi dapat dilakukan dengan cepat sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Memang menjadi kendala apabila lokasi bencana terletak di suatu pulau dan dibutuhkan sarana tambahan untuk mengangkut Commob ini. Namun demikian, Commob yang mampu memuat 4 (empat) personel ini tetap mampu bergerak dengan cepat ke setiap titik lokasi bencana dan diharapkan menjadi yang terdepan.


51

Liputan Khusus tulah rangkaian yel yang disuarakan 111 personil Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC PB) dengan penuh semangat sebelum mengikuti Pelatihan Pengembangan Kapasitas Tingkat Seksi di Cansebu Resort Bogor pada 25 Juni hingga 9 Juli 2012. SRC PB merupakan stand by force yang dibentuk atas arahan Presiden RI yang disampaikan pada Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II tanggal 5 November 2009. Stand by force ini beranggotakan tim medis, tim penanganan listrik, tim komunikasi, tim gerak cepat. Satuan yang melibatkan personil TNI dan Polri ini didukung pesawat jenis Hercules C-130, Be-200, dan CN 235 sehingga mobilitas ke lokasi bencana dapat dilakukan dengan sangat cepat atau dalam hitungan jam.

I

Satuan Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana

52


“Siapa kita?” “SRC PB!!!” “Mana suaramu?” “Huuh!!!” “Mana matamu?” “Hmmm!!!” “Mana gigimu?” “Hiih!!!” “Tajam dan garang! Jiwamu! Ragamu!” “Check sound!” “Huh Hah!” “I know I can… SRC is the best… It is what I want to be…”

Dalam membentuk personil SRC PB yang tangguh, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BNPB telah merancang pelatihan dengan berbagai metode dan tahapan. BNPB sangat serius dalam membangun dan menciptakan personel yang terampil, tangguh, dan tangkas yang dibutuhkan pada saat penanganan respon darurat. Satuan ini merupakan satuan khusus dengan personel pilihan yang memiliki standar kompetensi yang terukur dan teruji. Pelatihan yang dikembangkan oleh Pusdiklat untuk pelatihan tingkat seksi terbagi menjadi


53

Struktur Organisasi SRC PB Komandan SRC PB Wakil Komandan Tim Pendukung Informasi dan Media

Administrasi Keuangan

Kaji Cepat dan Perencanaan

Operasi

Umum

Sumberdaya

Kaji Cepat

SAR

Penyediaan Logistik

Perencanaan

Kesehatan dan Psiko sosial

Peralatan

Distribusi Pangan dan Non Pangan

Komunikasi

Pengungsi dan Hukum

Transportasi

Pemulihan Darurat

Personil dan Relawan

“

Pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC PB) dengan perkuatannya, bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan respon darurat pada periode panik atau emergency response yang cepat.

Gambar 1. Struktur Organisasi SRC PB

3 (tiga) tahap, antara lain latihan dasar umum, latihan lanjutan, dan latihan seksi. Latihan seksi terbagi menjadi 7 kelompok dengan spesialisasi khusus meliputi: (1) Search and Rescue (SAR), (2) Perencanaan dan Kaji cepat, (3) Hunian sementara, (4) Logistik, (5) Komunikasi, (6) Informasi dan media. Tim personel yang dilengkapi day pack seberat 35 liter ini terdiri dari gabungan personel dari TNI, Polri, BNPB, Kementerian/Lembaga terkait, dan organisasi kemanusiaan tentu memerlukan penyesuaian untuk membangun tim yang solid. Oleh karena tahapan materi team building sangat penting untuk lebih mengenal pribadi di dalam tim sehingga terbangun komunikasi yang positif dan saling bersinergi. Sebagai gambaran, dalam tim SAR dapat terdiri dari personel Basarnas, TNI, Polri, BNPB, atau Lembaga lain. Peningkatan kapasitas teknis yang diberikan berupa teori dan praktek lapangan. Melalui praktek lapangan, keterampilan dan ketangkasan personel SRC PB akan selalu terjaga dan terasah karena prinsip yang dijunjung dalam pembentukan SRC PB ini 54


adalah kecepatan, fleksibilitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kecepatan menjadi prinsip utama karena penyelamatan dini memberikan harapan lebih banyak nyawa manusia tertolong. Profesional dimaksudkan bahwa setiap personel SRC PB yang diterjunkan ke lokasi bencana telah memiliki standar kompetensi yang berlaku dengan mengutamakan keselamatan, sedangkan fleksibilitas mengacu pada pelayanan yang konsisten dan disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam mengelola kejadian bencana di lokasi, tanpa memandang faktor penyebab, ukuran, lokasi, dan kompleksitas bencana. Dan terakhir, akuntabilitas menunjukkan bahwa operasi lapangan dilakukan dengan transparan, tindakan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. SRC PB mempunyai tugas melaksanakan penindakan awal pada fase tanggap darurat yang meliputi kegiatan, antara lain (1) Kaji cepat, (2) Pengendalian situasi darurat bencana termasuk GEMA BNPB - Agustus 2012

55

TANGGAP DARURAT

REHAP REKON

BENCANA SRC-PB

Tim Gabungan Lanjutan Untuk Mendukung Pemda

Periode Panik

Gambar 2. Intervensi SRC PB pasca bencana

dan Hindia-Australia, Indonesia dan dilalui gugusan gunungapi aktif atau lebih dikenal dengan ring of fire, masyarakat Indonesia harus waspada. Selain itu, faktor hidrometeorologis juga memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir bandang, kekeringan, atau pun angin puting beliung. Data bencana tahun 2002-2011 menyebutkan bahwa lebih dari 80% dari total bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Sementara itu kecenderungan bencana dari tahun ke tahun terus meningkat, tahun 2002 terdapat 190 kejadian bencana dan pada tahun 2011 menjadi 1.663 kejadian bencana.

pembuka jalan (debottle necking), (3) SAR, (4) Pelayanan kesehatan, pengungsian dan hunian sementara, (5) Penyaluran logistik dari titik penerimaan hingga ke sasaran, (6) Pemulihan segera fungsi sarana & prasarana vital, (7) Pengaturan bantuan dan relawan dalam dan luar negeri, (8) Mengkoordinasikan dukungan pusat sesuai tugas reguler Kementerian/Lembaga. Khusus di bidang pelayanan kesehatan, satuan ini mampu untuk membangun rumah sakit lapangan dengan dilengkapi peralatan medis portable. Satuan yang dilengkapi dengan kendaraan seperti pesawat angkut, helikopter, mobil komunikasi, ambulans, mobil operasi 4 WD ini terbagi dalam 2 wilayah—wilayah barat dan timur. SRC PB Wilayah Barat menopang operasi bantuan darurat bencana mulai dari wilayahwilayah di Sumatera, Kalimantan, dan Pulau 56


Jawa bagian Barat sampai dengan Jawa Tengah. SRC PB Wilayah Timur mencakup Sulawesi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Salah satu latar belakang terbentuknya SRC PB karena wilayah Indonesia yang rawan terhadap ancaman bencana. Di samping itu, sebagai gambaran umum bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau terbentang sepanjang 3.977 mil. Sementara itu, wilayah dengan luas daratan 1.992.570 km² dan perairan 3.257.483 km² memiliki kekayaan berupa keragaman hayati dan sumber daya alam. Meskipun dilimpahi dengan kekayaan tersebut, sisi lain dari rupa nusantara ini yang patut diwaspadai bersama. Ancaman bencana sangat tinggi. Dikelilingi tiga lempeng tektonik aktif, Lempeng Eurasia, Pasifik,

BNPB sebagai focal point penanggulangan bencana di Indonesia sangat serius membangun stand by force dalam kerangka respon darurat ini. Lokasi pelatihan secara khusus telah disiapkan dan didesain untuk peningkatan keterampilan dan ketangkasan personel SRC PB. Saat ini telah disiapkan area khusus, Disaster Relief Training Ground, yang tergabung dalam satu kompleks besar, Indonesian Peace and Security, di Sentul Jawa Barat. Sementara itu sebagai stand by force, SRC PB ditempatkan pada 2 (dua) lokasi sebagai base operations sesuai dengan pembagian wilayah barat dan timur tadi. Base operations wilayah Barat berlokasi di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan wilayah Timur di Lapangan Udara Abdul Rahman Saleh, Malang. Blue print SRC PB menyebutkan bahwa setiap base operations akan disiagakan masing-masing 550 orang personil, dan setiap hari akan disiapkan 75 orang di masing masing base operations yang siap diberangkatkan pada kesempatan pertama.

Pada kesempatan berikutnya akan diterbangkan tim yang lebih lengkap jika diperlukan sesuai dengan informasi terbaru dari lapangan. Pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) dengan perkuatannya, bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan respon darurat pada periode panik atau emergency response yang cepat. Bantuan dapat berupa bantuan manajemen, kaji cepat, teknis, peralatan, dukungan logistik dan komunikasi. Sebagai gambaran intervensi SRC PB pasca bencana dapat dilihat pada gambar 2. SRC PB sebagai Soft Diplomacy di Kancah Internasional Stand by force yang telah dibentuk 3 tahun lalu telah memberikan warna kemanusiaan dalam konteks solidaritas internasional. Beberapa kali misi kemanusiaan diterjunkan di beberapa negara yang mengalami bencana. Pemerintah Indonesia mengirimkan misi SRC PB untuk membantu penanganan darurat pasca gempa bumi 7 SR di Haiti 2010. Kemudian, SRC PB membantu Pakistan pasca bencana banjir buruk yang berdampak terhadap 1,5 juta warga Pakistan pada 2010. Dan terakhir kali, pada saat SRC PB membantu masyarakat Jepang pasca bencana gempabumi dan tsunami Sendai 2011. Misi ke Jepang ini melibatkan tim sebanyak 65 personel dari TNI, BNPB, Basarnas, PMI, Kementerian Kesehatan, beberapa Kementerian dan Lembaga lain dengan kemampuan Search and Rescue (SAR) dan medis diberangkatkan menuju Jepang. Selama ini bantuan kemanusiaan yang diberikan SRC PB tidak hanya berupa dukungan personel teknis, tetapi juga GEMA BNPB - Agustus 2012

57

medis, dan bantuan tenaga ahli. Tim ini berasal dari pasukan bela diri, tenaga medis, dan tenaga ahli dari instansi pemerintah. Amerika memiliki Disaster Assistance Response Team (DART) yang bertugas dalam SAR, bantuan medis dan kesehatan, dukungan operasi udara, dukungan teknis, logistik, informasi dan komunikasi. Personil DART terdiri dari tim spesialis yang dilatih dengan berbagai keterampilan penanganan bencana. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga memiliki tim United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC). Tugas UNDAC sangat spesifik yaitu melakukan kajian cepat terhadap kondisi pasca bencana. Kaji cepat tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kebutuhan informasi dan data secara dini sehingga respon darurat dapat dilakukan secara

bantuan logistik. Solidaritas antar bangsa merupakan landasan yang paling pokok dalam penyelenggaraan bantuan bagi negara yang tertimpa bencana. Di sisi lain, keterlibatan dan peran Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan bencana di luar negeri dapat dipandang sebagai soft diplomacy. Soft diplomacy dapat diartikan sebagai upaya untuk dapat menjalin hubungan melalui upaya-upaya yang atraktif atau persuasi untuk mengubah preferensi yang ada. Pencapaian keterlibatan Indonesia dalam penanggulangan bencana di tingkat internasional berdampak pada hubungan bilateral. Maarif menyebutkan pengakuan dunia terhadap capaian Indonesia dalam penanggulangan bencana merupakan bukti

58


efektif dan efisien. UNDAC mengutamakan informasi dan data mengenai distribusi bantuan, penyediaan air minum, bantuan pemulihan segera, dan koordinasi. Personel kaji cepat ini berasal dari berbagai negara. Mereka dapat digerakkan dalam hitungan jam dengan dasar stand by call. Harus diakui untuk membangun Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang handal membutuhkan proses yang panjang. Pengakuan internasional dengan sertifikasi khusus merupakan target yang ingin dicapai. Untuk mencapai pada level tersebut, pelatihan pengembangan teknis telah didukung oleh lembaga-lembaga internasional yang memiliki kompetensi khusus, seperti lembaga United Nations, United States Forest Service/USAID, dan AIFDR.

bahwa bangsa Indonesia memiliki daya saing bangsa yang potensial untuk terus dikembangkan (2011). Dengan keunggulan semua aspek dalam penanggulangan bencana tersebut, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang tinggi dan mempengaruhi negara lain. Penanggulangan bencana merupakan soft diplomacy yang dapat dilakukan secara atraktif dan persuatif kepada negara-negara lain atau non negara lainnya untuk mengubah pilihan-pilihannya (Maarif, 2011). Sekilas Stand by Force di Beberapa Negara Di belahan bumi ini, ada beberapa satuansatuan khusus dalam penanggulangan bencana. Jepang memiliki Japan Disaster Relief (JDR) yang memiliki tugas dalam Search and Rescue (SAR),


59

Tips

Waspada Bahaya Banjir dan Tanah Longsor • Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. • Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir. • Tidak membuang sampah ke dalam sungai. • Mengadakan program pengerukan sungai. • Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. • Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktifitas dibagian rawan banjir.

Sumber : idadwiw.wordpress.com

WASPADA BAHAYA BANJIR Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran sungai dan daerah resapan air) penggundulan hutan, pembuangan sampah, ke dalam sungai dan sebagainya. Kenali penyebab banjir : • Curah hujan tinggi. • Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. • Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. • Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai. • Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai. • Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Mengurangi dampak banjir : • Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. 60


Yang harus dilakukan saat banjir : • Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. • Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk disebrangi. • Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. • Segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. • Jika air terus meninggi hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti Kantor Kepala Desa, Lurah ataupun Camat. Yang harus dilakukan setelah banjir : • Secepatnya membersihkan rumah, di mana lantai pada umumnya tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. • Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering berjangkit setelah kejadian banjir. Cegah banjir dengan : • Menjaga kebersihan lingkungan. • Tanam pohon di sepanjang aliran sungai. • Bersihkan saluran air secara berkala.

WASPADA TANAH LONGSOR Tanah longsor sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim penghujan. Kejadian bencana pada umumnya terjadi di daerah perbukitan sehingga banyak menimpa

masyarakat di daerah kaki bukit serta menghancurkan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor : • Kenali daerah tempat tinggal kita sehingga jika terdapat ciri-ciri daerah rawan longsor kita dapat menghindar. • Perbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. • Tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam (akar tunggang). • Tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material lempung untuk mencegah air masuk kedalam tanah. • Selalu waspada pada saat musim hujan terutama pada saat curah hujan yang tinggi dalam waktu lama. • Waspada terhadap mata air/rembesan dan kejadian longsor skala kecil di sepanjang lereng. Situasi saat longsor : • Bencana tanah longsor pada umumnya terjadi secara mendadak pada saat atau setelah terjadi hujan. • Kejadian longsor pada umumnya terjadi dengan diikuti suara gemuruh, disertai gerakan massa tanah dan/ atau batuan yang meluncur sangat cepat ke bawah bukit menyapu apa yang dilewati. Apa yang dilakukan saat kejadian : • Kebanyakan penduduk di bawah lereng tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar pada saat massa tanah sudah mulai meluncur ke bawah.

• Evakuasi penduduk jika tebing menunjukkan gejala akan longsor.

telah

Apa yang dilakukan setelah kejadian : • Lakukan evakuasi korban yang tertimbun secara hati-hati, karena penggalian pada timbunan dapat memicu terjadinya longsoran baru. • Lakukan evakuasi penduduk yang tinggal di daerah bahaya ke tempat penampungan yang aman. • Cari sumber-sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk daerah penampungan yang aman. • Segera hubungi pihak terkait seperti Kepala Desa/Lurah atau Camat sehingga kejadian bencana dapat ditangani dengan segera secara terkoordinasi. Waspadailah : • Tumpukan tanah gembur dan lolos air (lempung, lempung pasiran, dan pasir). • Retakan lengkungan pada lereng atau retakan pada bangunan dan jalan pada saat/ setelah turun hujan. • Lapisan tanah atau batuan yang miring ke arah luar lereng. Munculnya rembesan air pada lereng. Jangan dilakukan : • Mendirikan bangunan di atas lereng rawan longsor. • Mencetak kolam atau sawah irigasi di atas dan pada rawan longsor. • Melakukan penggalian di sekitar kaki lereng yang rawan longsor. • Menebang pohon sembarangan pada dan di sekitar lereng yang rawan longsor. • Tinggal di bawah lereng rawan longsor. Yang harus dilakukan : • Melapor ke aparat desa atau kelurahan setempat. • Tutup retakan tanah dengan lempung atau material kedap air lainnya. • Hindari air meresap ke dalam lereng dan atur drainase lereng. • Buat parit pengatur air hujan yang menjauhi lereng. • Tancapkan bambu-bambu yang dilubangi kedua ujungnya ke dalam lereng. • Apabila rembesan/ aliran air bercampur lumpur muncul semakin deras pada lereng, segera tinggalkan lereng. GEMA BNPB - Agustus 2012

61

Dokumentasi BNPB

Forum Komunikasi Bakohumas 2012, Sosialisasi dan Persiapan Penyelenggaraan AMCDRR ke 5.

Kunjungan Angkatan Laut Amerika Serikat (NAVY) ke BNPB.

62


Google jajaki kerjasama dengan BNPB untuk publikasi data bencana.

Kunjungan Kapusdatin Humas BNPB bersama staf ke Mabes TNI AD.


63

Kunjungan Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) ke BNPB.

Kunjungan kerja Gubernur NAD menemui Kepala BNPB.

64


Kunjungan kerja Gubernur Maluku terkait banjir dan tanah longsor di Ambon, Maluku.

Kunjungan kerja Walikota Ambon beserta jajarannya ke BNPB.


65

Kunjungan tamu dari Bangladesh ke BNPB, studi banding mengenai penanganan kebencanaan.

Kunjungan utusan Pemerintah Selandia Baru, John Norton.

66


MoU BNPB dengan BRI mengenai Dana On Call.

Pemberian bantuan tahap I untuk ke 7 provinsi, salah satunya BPBD Provinsi Jawa Barat.


67

“

It is only natural for Indonesia with its laboratory of natural disasters to be the world center for research of natural disasters. We have been blessed with a live laboratorium of natural disasters on a 1: 1 scale.

Pertemuan Kepala BNPB dengan pimpinan media massa di Jakarta.

Center of disaster study in higher education institutions around Indonesia have high potential to be analysis centers for world natural disasters with unique characteristics from different regions.

”

Resilience of the SCIENCE and TECHNOLOGY Pertemuan kerjasama BNPB dengan AIFDR dalam penanganan bencana.

in Disaster Management

Created by BNPB 2012

68


PRESIDENTIAL DIRECTIVES in Disaster Management

1. Local District Government to

hold main responsibility for execution of disaster management in the region.

2. Provincial Government to

immediately prioritize and provide support to disaster area by deploying entire available resources at provincial level when necessary.

3. Government to provide aid in resources 4. 5.

that are lacking in extreme condition. Involve the

Military and Police.

Handle the situations as early as possible.

One HEART, One WILLPOWER Confront DISASTER Diterbitkan oleh:

BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 Telp. 021-3458400 Fax. 021-3458500 www.bnpb.go.id

Email : Facebook : Twitter : Youtube :

[email protected] www.facebook.com/infobnpb @BNPB_Indonesia http://twitter.com/BNPB_Indonesia BNPBIndonesia http://www.youtube.com/user/BNPBIndonesia

ISSN 2088-6527

:

ISSN GEMA BNPB. Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana. Pelajaran Berharga dari AMBON MANISE

Recommend Documents