Ir. Nini
Medan , 29 Maret 2007
LATAR BELAKANG 1.
SETIAP PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
2.
TAHAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TERDIRI DARI PRA KONSTRUKSI, KONSTRUKSI, OPERASI DAN PASKA OPERASI
3.
DAMPAK TERSEBUT AKAN MEMPENGARUHI KUALITAS LINGKUNGAN YANG DAPAT BERSIFAT PENTING ATAU TIDAK PENTING
4.
DAMPAK PENTING WAJIB MENYUSUN DOKUMEN AMDAL , SEDANGKAN YANG TIDAK PENTING CUKUP MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
5.
UNTUK MENYUSUN AMDAL HARUS MELALUI : a. KERANGKA ACUAN ANDAL YANG TELAH DISETUJUI OLEH KOMISI AMDAL (PUSAT/DAERAH) b. MENYUSUN ANDAL (ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN), RENCANA PENGELOLAAN LINKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)
6.
DOKUMEN AMDAL MERUPAKAN SYARAT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN DAMPAK LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN Ø Air Ø Batubara Ø Minyak & Gas Bumi Ø Uap Bumi
Ø PLTA Ø PLTD Ø PLTU Ø PLTGU Ø PLTP
Rona Ling Awal: Ø Kualitas udara Ø Kualitas air Ø Fisiografi & Geografi Ø Ruang lahan & tanah Ø Hidro oceanografi Ø Biologi Ø Sosekbud
Ø Industri Ø Rumah Tangga Ø dsb
Dampak: Ø Kualitas udara ØKualitas air Ø Fisiografi & Geografi Ø Ruang lahan & tanah Ø Hidro oceanografi Ø Biologi Ø Sosekbud
Maksud: F Mengidentifikasi setiap tahapan kegiatan pembangunan ketenagalistrikan (Hidro, thermal dan transmisi) F Mengidentifikasi rona lingkungan awal untuk setiap pembangunan ketenagalistrikan yang akan terkena dampak akibat pembangunan ketenagalistrikan (Hidro, thermal dan transmisi)
Tujuan: F Menilai ketepatan prediksi dalam mengevalusi setiap tahapan kegiatan pembangunan ketenagalistrikan untuk setiap jenis pembangkit (hidro dan thermal) serta transmisi (SUTT dan SUTET) F Menilai ketepatan prediksi dalam mengevalusi rona lingkungan awal untuk setiap kegiatan pembangunan ketenagalistrikan (hidro.thermal dan transmisi) F Mendapatkan hasil yg optimal dalam meminimalkan dampak lingkungan & menjaga daya dukung lingkungan F Mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
DASAR HUKUM 1. UU NO. 23 TAHUN 1997 2. UU NO 15 TAHUN 1985 3. PP 27 tahun 1999 tentang AMDAL
Mengatur antara lain : F Kewajiban menyusun dokumen AMDAL untuk kegiatan yang mempunyai dampak penting F Dokumen AMDAL merupakan syarat untuk mendapatkan ijin F Komisi penilai dokumen AMDAL terdiri dari : - Komisi Penilai Pusat - Komisi Penilai Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) F Instansi teknis melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan yg menjadi bagian dari ijin.
KEPMEN LH NO.11 TAHUN 2006 JENIS KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN AMDAL No
Jenis Kegiatan
1.
Pembangunan Jaringan
>150 kV
ó Keresahan masy. krn gangguan kesehatan akibat transmisi ó Aspek sosekbud terutama pd pembebasan lahan (keresahan masyarakat)
2.
Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/ PLTGU
= 100MW
ó Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang,dll) serta air tanah ó Aspek sosekbud, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk.
3.
Eksploitasi dan pengembangan Uap Panas Bumi dan atau Pengemb. Panas Bumi
= 55 MW
ó Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara dan kualitas air ó Aspek flora fauna
4.
5.
Pembangunan PLTA dengan : Ø Tinggi bedung Ø Atau luas genangan Ø Atau aliran langsung
Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (Surya, Angin, Biomassa dan Gambut)
Besaran
Alasan ilmiah
ó Aspek sosekbud, terutama pd pembebasan lahan
= 15 m = 200 ha = 50 MW
= 10 MW
ó Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara dan kualitas air ó Aspek flora dan fauna ó Aspek sosekbud, terutama pada pembebasan lahan. ó Termasuk dalam katagori “large dam” (bendungan besar). ó Kegagalan bendungan (dam break) akan mengakibatkan gelombang banjir (flood surge) yg sgt potensial utk merusak lingkungan di bagian hilirnya ó Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya ó Pada skala ini diperlukan quarry/burrow area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak ó Dampak pada hidrologi ó ó ó ó
Membutuhkan areal yang sangat luas Dampak visual (pandang) Dampak kebisingan Khusus penggunaan gambut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem gambut
KEPMEN PE NO. 1457 tahun 2000 tentang Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi F Pedoman teknis penyusunan AMDAL untuk PLTA F Pedoman teknis penyusunan AMDAL untuk PLT Thermal F Pedoman teknis penyusunan AMDAL untuk transmisi F Pedoman teknis penilaian dokumen AMDAL (utk pelaksanaan presentasi) F Pedoman teknis penyusunan UKL/UPL F Kriteria tata ruang untuk kegiatan ketenagalistrikan F Pedoman revisi RKL dan RPL
F Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingk.
Dampak Lingkungan Yg Perlu Diperhatikan Terhadap Jenis Pembangkit dan Transmisi PLTU (M-BB)
PLTD/G/GU
PLTP
PLTA
Emisi:
Emisi:
Emisi:
Hulu:
-SO2, NOx, Partikulat
-SO2, NOx, Partikulat
-H2S, Partikulat
Ambien:
Ambien:
Ambien:
-SO2, NOx, Partikulat, Kebisingan, CO/CO 2
-SO2, NOx, Kebisingan, CO
-H2S, Kebisingan, Kelembaban
-Lahan kritis, sampah/gulma, erosi/sedimentas i, kualitas air
Kualitas Air:
Kualitas Air:
-Temp, COD,BOD, DO, Logam Berat, Minyak
Kualitas Air:
-Temp, COD,BOD, DO, Logam Berat, Minyak
Limbah Padat: -Fly ash-bottom ash, Sludge, Sampah
Limbah Padat: -Sludge, Sampah
-Temperatur, COD,BOD, DO, H2S, Boron
Limbah Padat: -Sampah
Hilir: -Kualitas air, pelepasan air
Waduk: -Temperatur, COD,BOD, DO, Logam berat, Sampah, Gulma,
SUTET/T -Medan listrik -Medan magnet -Lahan kristis -Kesehatan masy.
Pelaksanaan UKL & UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan)
I.
Landasan Hukum UKL &UPL A. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1993 Pasal 2 (ayat 2): Bagi rencana usaha atau kegiatan yang tidak ada dampak penting atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya tidak termasuk wajib AMDAL. Dalam menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan tetap diharuskan melakukan UKLdan UPL
B. PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat (4) : Bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL, Wajib membuat UKL/UPL yang pem binaannya pada instansi yang membi dangi sektoral Ayat (5) : UKL/UPL melekat pada izin Ayat (6) : Ketentuan lebih lanjut & persyaratan UKL ditetapkan oleh instansi yang membidangi sektoral
C. Kepmen LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL Pasal 1 ayat (1) UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL Pasal 2 ayat (2) UKL dan UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian Pasal 4 Pemrakarsa mengajukan UKL/UPL kepada: 1. Kabupaten/Kota apabila usaha berlokasi pada 1 wilayah Kab/kota 2. Propinsi apabila usaha berlokasi pada lebih dari 1 kab/kota 3. Pusat apabila usaha berlokasi lebih dari 1 prop
Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan (Prop/kab/kota) wajib berkoordinasi Dengan instansi yang membidangi usaha/kegiatan Dalam pemeriksaan UKL/UPL II. Formulir isian UKL/UPL a. Identitas Pemrakarsa 1. Nama perusahaan 2. Nama penanggung jawab rencana usaha 3. Alamat kantor b. Rencana usaha atau kegfiatan 1. Nama rencana usahaII. atau kegiatan 2. Lokasi rencana usaha atau kegiatan 3. Skala usaha/kegiatan 4. Garis besar komponen rencana usaha /kegiatan
c. Dampak Lingkungan yang akan terjadi Uraikan dengan jelas, hal-hal sebagai berikut : 1. Sumber dampak 2. Jenis dampak 3. Besaran dampak 4. Hal-hal yang perlu d. Program Pengelolaan dan Pemantauan Ling kungan Hidup Uraikan secara singkat dan jelas: 1. Langkah yang dilakukan untuk mencegah dan dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat 2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan mengetahui efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan dio bidang lingkungan hidup
e. Tanda tangan dan Cap Setelah formulir isian tentang UKL/UPL diisi secara lengkap, penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib menandatangani dan membubuh kan cap usaha/kegiatan.
Kesimpulan 1. Secara umum semua jenis pembangkit dibagi atas tahapan kegiatan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan paska operasi 2. Jenis kegiatan dapat bersifat spesifik tergantung pada jenis pembangkit listriknya 3. Jenis rona lingkungan hidup juga bersifat spesifik pada setiap pembangkit listrik yang biasanya tergantung pada lokasinya 4. Rona lingkungan berupa flora atau fauna khas / dilindungi terutama terdapat pada kegiatan PLTP dan PLTA 5. Kegiatan pembangunan pembangkit listrik yang lama terutama pada PLTA dan PLTP 6. Pada pembangkit thermal harus ada dispersi gas buang dan dispersi thermal terutama apabila menggunakan cooling water 7. Kegiatan yang rentan terhadap aspek sosekbud terutama kegiatan PLTA dan Transmisi
Terima kasih
Informasi: www.djlpe.esdm.go.id
