IPPHAMI IKATAN PERUSAHAAN PENGENDALIAN HAMA INDONESIA
Didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1973 dengan tujuan : 1.
2.
3.
Menghimpun dan membina serta memupuk rasa solidaritas Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang pengendalian hama dan meningkatkan peranserta anggotanya dalam pembangunan sosial; Meningkatkan kemampuan dan mutu anggota dalam menyelenggarakan jasa pengendalian hama yang berwawasan lingkungan; Sebagai wadah berhimpun dan ikatan perusahaan sejenis, IPPHAMI merupakan organisasi profesi yang bersifat non politik.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka IPPHAMI menyelenggarakan tugas dan usaha sebagai berikut :
• Membantu
usaha peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dengan jalan melaksanakan bidang pengendalian hama sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku;
• Meningkatkan
komunikasi dan mengusahakan agar IPPHAMI menjadi partner pemerintah dan badan-badan lain baik swasta maupun nasional dan internasional dalam bidang pengendalian hama;
• Membantu memberikan pendidikan khusus yang kreatif dan dinamis bagi para anggota;
• Merupakan biro konsultasi bagi para anggota
dan arbiter terhadap /antara para anggota maupun pihak ketiga.
Keanggotaan IPPHAMI Dewan Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini tercatat 110 perusahaan pest control sebagai anggota biasa dan 6 perusahaan/distributor pestisida sebagai anggota kehormatan
Dalam perjalanannya IPPHAMI khususnya DPD DKI Jakarta telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan dan program-programnya, antara lain:
Kerjasama dengan Dinas Kesehatan sejak tahun 1980 an hingga saat ini dalam mendidik dan melatih tenaga Teknisi dan Supervisor perusahaan pest control agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya;
Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bahaya Demam Berdarah Dengue (DBD) ;
Mengajukan usulan/ draft agar disahkannya RUU Keselamatan Bangunan dan Gedung dengan perlakuan Anti Rayap menjadi Peraturan Daerah (Perda);
Kerjasama dengan Badan Karantina Pertanian (Barantan) dalam hal pendidikan dan pelatihan fumigasi standar Barantan bagi perusahaan fumigasi anggota IPPHAMI;
Menyelenggarakan seminar-seminar yang berkaitan dengan peran dan fungsi IPPHAMI dalam mendukung program pemerintah atau meningkatkan profesionalisme anggotanya.
Penanggulangan penyakit yang ditimbulkan pasca banjir : • IPPHAMI
bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan 5 wilayah serta Puskesmas dan dibantu warga masyarakat melaksanakan penyemprotan di wilayah-wilayah bekas terkena banjir;
• Penanggulangan DBD
di wilayah-wilayah endemis dengan melaksanakan penyemprotan berkala langsung pada titik-titik berkembangnya nyamuk Aedes Aegypti
PERATURAN DAN PERUNDANG – UNDANGAN 1. UU RI No. 23/1992 ttg Kesehatan -
-
Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, dilaksanakan di tempat-tempat umum, pemukiman kerja, angkutan umum, dll; Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air, udara, pengamanan limbah padat, cair dan gas, pengendalian vektor penyakit, dll.
2. UU RI No. 23/1997 ttg Lingkungan Hidup - Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; - Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang. 3. PP No. 7 tahun 1973 ttg Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan pestisida - Setiap orang/ badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang tidak didaftar dan/atau memperoleh Izin Menteri pertanian
4. Kepmenkes RI no 1350/2001 tentang Pestisida
a. -
Pengertian Pengelolaan pestisida : pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan/pemusnahan pestisida; Pestisida kesehatan masyarakat : digunakan untuk pemberantasan vektor penyakit menular atau untuk pengendalian hama di rumah, tempat kerja, tempat umum, sarana angkutan dan gudang; Pestisida terbatas : karena sifat fisik dan kimia dan atau daya racunnya dinilai sangat berbahaya, hanya diizinkan diedarkan, disimpan dan digunakan secara terbatas; Persyaratan kesehatan pestisida : ketentuan teknis kesehatan untuk melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan; Pengamanan Pengelolaan Pestisida : kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi keracunan dan pencemaran pestisida
5. SK GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 2953 TH 1976 – Dilarang mendirikan usaha pest control di wilayah DKI Jakarta tanpa ijin Gubernur; – Kewajiban mengirimkan laporan bulanan
6. Tindak lanjut berkaitan dengan UU No. 22 th 199 ttg Pemerintah Daerah, UU no. 34/2000 ttg Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta, PP No. 25 th 2000 ttg Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi: SE Kepala Dinkes Prop. DKI Jakarta ttg Pengajuan Izin Usaha Pest Control melalui Suku Dinas Kesmas Kotamadya
Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terus berulang setiap kali pergantian musim menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi setiap warga masyarakat DKI Jakarta khususnya. Dan, menurut pengamatan, kejadian yang terus berulang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang pola hidup sehat.
PERAN IPPHAMI ( IKATAN PERUSAHAAN PENGENDALI HAMA INDONESIA ) DALAM PENGENDALIAN VEKTOR
PENDAHULUAN Pekerjaan pembangunan fisik secara nasional dilakukan antara lain melalui pembangunan prasarana dan sarana pemukiman,gedung gedung perkantoran, gedung komersial, perumahan. Didalam sebuah pembangunan harus diperhatikan berbagai aspek, selain aspek fungsional, aspek keselamatan dan keandalan bangunan. Persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan lingkungan berlaku bukan hanya bagi bangunan yang hendak dibangun, tetapi juga bangunan yang telah berdiri. Bangunan milik pemerintah yang digunakan untuk sarana publik seperti puskesmas,sekolah-sekolah,rumah sakit,kantor pemerintah,dll, merupakan asset yang harus dirawat, dan dilindungi melalui pemeliharaan yang rutin.
Dalam situasi perekonomian yang serba sulit ini, pembangunan dan sarana lingkungan masih terus berjalan meskipun dalam jumlah terbatas. Jika diukur dari luas bangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini menurun menjadi rata-rata 70 % setiap tahunnya, sedangkan rehabilitasi dan perawatan gedung sebesar 40 % setiap tahunnya. Keadaan kemampuan keuangan pemerintah yang masih terbatas untuk pembangunan semua sektor, maka pilihan jatuh pada pemeliharaan dan perawatan gedung, supaya gedung-gedung khususnya milik pemerintah dan suatu kawasan tersebut lebih optimal pengunaannya, maka sangat diperlukan “ KESEHATAN LINGKUNGAN “. Selain gedun-gedung yang megah, bangunan sarana umum, yang bagus bagus, hal yang palin penting adalah masalah KESEHATAN PENGHUNI GEDUNG/BANGUNAN tersebut, harus diminimalkan atau kalau bisa jangan sampai ada korban manusia akibat penyakit yang dapat ditimbulkan oleh hama-hama pada gedung/bangunan tersebut . mengingat besarnya resiko atas keselamatan dan kerugian yang ditimbulkan, maka sangat diperlukan upaya pencegahan dan penangulangan pest control pada setiap bangunan yang ada, dan tidak kalah pentingnya adalah penangulangan pest control itu harus berwawasan lingkungan.
MAKSUD
Agar maksud dan proses perencanaan kesehatan penghuni pada bangunan efektif dan berhasil, maka diperlukan kerjasama antara berbagai pihak yang saling terkait Perencana bangunan Kontraktor ( pelaksana bangunan ) Penghuni Gedung Perusahaan Pest Control
Dan yang lebih dibutuhkan adalah, paradigma harus dimiliki pemerintah daerah dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan konstruksi dan terlebih kesehatan penghuni bangunan. Tak luput, tidak hanya kepatuhan dari masyarakat dan pemerintah yang diinginkan, tetapi dibutuhkan kesadaran, agar lebih menjamin keselamatan dan kesehatan penghuninya. PECEGAHAN LEBIH BAIK DARIPADA PENGOBATAN
T U J U A N
Dengan adanya tindakan preventive, yaitu pencegahan lebih baik daipada pengobatan, maka gedung-gedung, bangunan yang dibangun dengan biaya mahal itu, apabila sudah berdiri maupun baru akan dibangun perlu pekerjaan Pest control
Jika Pekerjaan Pest control ini dilaksanakan bertujuan untuk : Meningkatkan Citra Iinstitusi / lembaga / Perusahaan secara umum Meningkatkan kepercayaan diri semua staff, karena bekerja pada situasi lingkungan yang sehat Mencegah kerugian materi yang lebih besar akibat dari hama penyakit Menjaga keselamatan penguna/penghuni bangunan
PERIZINAN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENGENDALI HAMA
•
Sebelum memulai usahanya perusahaan pengendali hama terlebih dahulu harus memiliki kelengkapan
• •
1. Surat Izin Usaha perrdagangan (SIUP) 2. Izin Penyelengara Usaha Pest Control dari Dinas Kesehatan, dibuktikan dengan sertifikat dari Dinas Kesehatan untuk Teknisi dan Supervisor 3. Memiliki Kartu Tanda Anggota Ikatan Perusahaan Pengendali Hama Indonesia (IPPHAMI) 4. S B U ( Sub Bidang Usaha ) KADIN
FOTO-FOTO KEGIATAN PELATIHAN TEKNISI & SUPERVISOR KERJASAMA DPD IPPHAMI DKI JAKARTA & DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA
Pembukaan Pelatihan Teknisi & Superv isor
Peserta Pelatihan
Praktek Pengenalan Alat
Praktek Fogging
Praktek Anti Rayap
Team Building
