I.PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang Kota
Tangerangbagiandarikota
mengalamiperkembanganyang
di
Jabodetabek
yang
pesatdansebagaidaerahpeyanggaIbu
Kota,denganluaswilayah 16.593,6 ha, luaslahanterbangunseluas 8.888,2 ha. Jumlahpenduduk
1.531.666
2008).Danlajupertumbuhanpenduduk
jiwa 1,7%
(Biro pertahun
PusatStatistik. (Juwarin.
2010),
implikasidarikeadaaninimakamakintingginyatekananterhadappemanfaatanruang, yang padaakhirnyaakanmeyebabkanmenurunnyakualitasdankuantitasruangterbukahijau (RTH) yang ada. Penutupanlahan di Kota Tangerangdapat di kategorikandalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu, klasifikasipenutupanlahanbervegetasipohondenganluas total 973,7ha, semak, rumput, tanamansemusimdantanamansejenisdenganluas 6.518,8 ha,
klasifikasilahankosongseluas
212,9
ha
danklasifikasilahanterbangunseluas8.888,2 ha. Luasan RTH secaraaktualmasihmelebihiluasan yang di amantkanoleh UU, karenaluasan
RTH
yang
diamantkanoleh
tentangPenataanRuangdalamPasal
UU
29
No.
26
ayat
‘Proporsiruangterbukahijaupadawilayahkabupaten/kota
Tahun
2 paling
2007
berbunyi sedikit
30
(tigapuluh) persendariluaswilayah’, iniberartiseluas 4.978,1 hasedangkanluasan yang
adaseluas
7.492,5
ha.
Akan
tetapijikadiperhatikansecararincidaripenutupanlahanterlihatjelasbahwa diKecamatanCiledukdanKecamatanLarangankurangdari
30%
luasan
RTH
dariluaswilayahKecamatannya.Atasdasarkeduafaktainilahmakapengendalianharus segeradilakukan, janganmenundasampaiterjadimasalah yang lebihrumit.Sebagai Kota PenyanggaIbu Kota, Kota Tangerangjelasmemilikibeban yang sangatbesar, terutamabebanpembangunanfisik.MenurutSitoruset.al
(2011)
Perkembangansektorsektorekonomidanjumlahpendudukmenyebabkankebutuhansumberdayalahanmeni ngkatuntukmenyediakansaranapendukung, alihfungsilahanruangterbukahijau
makasemakintinggi (RTH).
pula
MenurutRustiadiet.al
2
(2003)dalamKustirani (2006) bahwa rata-rata lahan sawah di Kota Tangerang berkurang dalam 1(satu) tahunnya 93,89 ha, sedangkan Tegalan berkurang 130,36 ha per tahun, air berkurang 12,62 hapertahun
dan hutan berkurang 7,14 ha
pertahun yang menambah pertahunnya adalah Lahan perkotaan (infrastruktur Kota) yaitu rata-rata 282,39 ha pertahun. Di
tambahlagipencariansumberpenerimaanaslidaerah
sangatberkaitaneratdengankonversilahan,
yang
yang
dilakukanolehPemerintah
DaerahyaituPenerimaandarirestribusiIzinMendirikanBangunan
(IMB)
,danPajakBumidanBangunan (PBB). IMB
dan
PBB
sebagaisumberpenerimaan
terusmeningkatdariwaktukewaktudapat
di
jadikanpencirimakintingginyakonversilahan
di
mengapademikian,
yang
karenamakintinggirestribusi
inimenandakanmakinbanyakbangunan PajakBumicendrungtetap, sedangkanBangunan, Jikakedua
yang
yang
wilayahtersebut, diterimadari berdiridan
IMB, PBB,
terkecualiadapemekaranwilayahadministratip, iniberubahtergantungjumlahdanjenisbangunannya.
instrument
inimeningkatmakadapat
katakanmakinhilangnyalahanhijauatauRuang
Terbuka
Hijau
di di
daerahtersebut.Menurut Kantor KPP Kota TangerangdanDinasPenanaman Modal danPerizinan Kota Tangerangbahwa bahwa laju pertumbuhan penerimaan IMB rata-rata pertahun adalah 16, 4 % dan Laju pertumbuhan penerimaan PBB pertahun rata-rata 27,58 %. Kedua instrumen ini merupakan instrumen yang diandalkan oleh hampir seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai sumber utama penerimaan asli daerah, padahal kedua instrumen ini jika meningkat ini bertendensi peningkatan pula konversi lahan, terutama lahan hijau menjadi lahan terbangun. Untukitulahmakadiperlukankebijakanstrategisuntuktetapmengendalikanjumlahlua sanRuang Terbuka Hijaudengantetaptidakmengganggusumberpenerimaan yang berasaldari IMB dan PBB. Salah satupengendaliantataruangadalahberlakunya minimal
30 %
dariluaswilayahKabupaten/Kota harusberupaRuang Terbuka Hijau, denganrincian 20 % disediakanolehPemerintahwilayahkota (Ruang Terbuka HijauPublik) dan 10
3
% disediakanolehmasyarakat (Ruang Terbuka HijauPrivat). Adapunproporsi 30 % merupakanukuran
minimal
untukmenjaminkeseimbanganekosistemkota,
baikkeseimbangan system hidrologidan system mikroklimatmaupun system ekologislainnya, yang selanjutnyaakanmeningkatkanketersedianudarabersihyang dibutuhkanmasyarakatsertasekaligusdapatmeningkatkannilaiestetikakota. Walaupun UU No. 26 Thn 2007 tidakmengisyaratkanberlaku di tingkatkecamatan, tetapinampaknyaPemerintahKabupaten/Kota dapatmembuatusulanmengenaiaturan/ khususmengaturluasan,
bentuk,
Peraturandaerah
yang
pendistribusiandanjenis
RTH
berdasarkankondisiwilayahmasing-masingkabupaten/kota, sehingga RTH yang dibuatbenarbenarbermanfaatdanberdayagunabagimasyarakatnyasecarakeseluruhan, tidaklagiterjebakpadabentuk-bentuk RTH sepertiHutan Kota, Taman Kota ataujalurhijau,
yang
menumpuk
di
pusatkota,
tetapiperlujugamembuat/membangun RTH-RTH dalambentuk lain seperti Taman RW atau RTatau Taman Lingkungan yang ada di tengah-tengahmasyarakat, sehinggaestetikadankenyamananlingkunganjugadapat di rasakanolehmasyarakat di setiapsudutkota. Jugaperludilihatbagaimanaperananlembagapengelola,menurutHasni (2009) ada 3 (tiga)
lembaga
yang
dapatmengelola
RTH,
yaituPemerintah,
SwastadanMasyarakat,karenafaktadilapanganberdasarkanstudiempirik
yang
sayalakukan,
yang
masihbanyak
di
temui
RTH
telahberubahfungsimenjadipangkalanojek, tempatparkirkendaraandantempatberdagangparapedagang kaki lima. 1.2. PerumusanMasalah Kota TangerangjikamengacupadaUndang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang,pasal 29 ayat 2, yangharusmenyediakan minimal 30% dariwilayahadministrasinyamerupakanruangterbukahijau jelasinisudahterpenuhi, makaruangterbukahijau
karenadenganluaswilayah yang
(RTH) 16.593,6
harusdisediakanadalahseluas
4.978,08
(30%),sedangkan yang tersediasekaranginiseluas 7.492,5 ha (43,8%).
ha, ha
4
Namun jika di lihat lebih detil maka ada 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cileduk dan Larangan masih kurang dari 30% luas wilayah merupakan luasan RTH.Untukituperludiaturataudikendalikanagar luasan RTH yang adadapatmemenuhiketentuan UU, yang luasannyaadalahminimal 30 % dari total
wilayahmerupakanruangterbukahijauatauseluas
untukKecamatanCiledukdan haliniberartikekurangan
244,1 59
ha,
265
ha,
untukKecamatanLarangan,
hauntukKecamatanCiledukdan
136,4
haKecamatanLarangan. Walaupun UU tidakmengamanatkanbahwaluasan RTH Minimal 30% itu di tingkatKecamatan, melainkan di Tingkat Kabupaten/Kota tetapiPemerintahKabupaten/Kota dapatmengusulkan/membuatPeraturanuntukmengaturmengenailuasan, pendistribusian
RTH,
sertajugaLembaga
yang
mengelola
bentuk, RTH,
sehinggakonsepdasardarikeharusanmenyediakan
RTH yang diaturoleh UU,
dalamhalini
Tahun
UU
No.
26
2007
benar-
benarbermanfaatbagimasyarakatsecarakeseluruhan. Berdasarkanhaltersebutdiatas, makasecarakhususpenelitianiniakanmerumuskanpermasalahanpengendalian RTH di kotaTangerangsebagaiberikut: 1. StrategiPengendaliansepertiApa
yang
harusdilakukanuntuktetapmenjagaluasan RTHdanterdistribusilebihmerata di setiapkecamatan. 2. Bentuk RTH sepertiapa, yang di inginkanolehMasyarakat. 3. Kelembagaanmana yang sebaiknyabertanggungjawabterhadappengelolaan
RTH 1.3. TujuanPenelitian Secaraumumpenelitianinibertujuanuntukmemberikanrumusankonsepuntuk memenuhikebutuhanRTH demiuntukmenjagatercapainyakeseimbanganlingkungan
di
wilayah
Kota
Tangerang. Adapunsecarakhusus, penelitianinibertujuanuntuk: 1. Untukmengetahuiseberapabesarkemauanmasyarakatuntukmembayardal amrangkaperbaikan/pengadaan RTH
5
2. Menganalisisbentuk RTH yang perlu di kembangkan di Kota Tangerang 3. MenganalisisprefensimasyarakatterhadapLembaga yang akanmengelola RTH 1.4. ManfaatPenelitian Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikaninformasitentangkebutuhan RTH
di
Kota
Tangerang,
sehinggadapatdijadikanbahanpertimbangandalampengambilankebijakandalamrang kamengendalikanluas RTH sesuaidenganUU No. 26 Tahun 2007 demi terwujudnyasalahsatutujuanpembangunanyaitu
Pembangunan
yang
berkelanjutandantetapmenjagakelestarianlingkungan 1.5. KerangkaPemikiran Dalamrangkapemecahanmasalah yang sudahdirumuskan, makakerangkapemikiranpenelitianini, sepertiterteradalamgambar 1.
WILAYAH PERKOTAAN (KOTA TANGERANG)
RUANG TERBUKA
RUANG TERBANGUN
RUANG TERBUKA HIJAU
RUANG TERBUKA NON HIJAU
STANDAR KEBUTUHAN RTH
JUMLAH PENDUDUK
LUAS WILAYAH
OKSIGEN DAN AIR
30 % DARI LUAS WILAYAH: 20 % PUBLIK, 10 % PRIVAT
ANALISIS AHP
DI KENDALIKAN MELALUI IMB & PBB
LUAS, BENTUK DAN LEMBAGA PENGELOLA RTH
6
Gambar 1. KerangkaPemikiran
