IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 I-1

BAB

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perlu didukung penyelenggaran pemerintahan yang

baik

(good

governance)

menuju

tercapainya

peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar, meliputi : demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman potensi daerah. Sejalan dengan perkembangannya, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural,

fungsional

maupun

kultural

dalam

tatanan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang esensial yaitu perubahan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang semula merupakan perangkat

wilayah dalam

kerangka azas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat Kedudukan dan tugas pokok Kelurahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

yaitu

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Kelurahan Muntilan sebagai salah satu

Pemerintah,

maka

Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015

I-1

(LKj IP) yaitu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. B. Landasan Hukum Kelurahan

Muntilan

dalam

menyusun

Laporan

Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj IP) berpedoman pada ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu : (1)

Undang

–

undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) (2)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubaan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Pemerintah

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

(4)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

(5)

Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4737);


I-2

(6)

Peraturan

Pemerintah

Organisasi

Perangkat

Nomor Daerah

41

Tahun

(Lembaran

2007

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); (7)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(8)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

(9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

(10) Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

tentang

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (11) Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2013 . (12) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Urusan

Pemerintahan

Yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21); (13) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32); (14) Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian

Tugas

Jabatan

Struktural

pada

Kelurahan

di

Kabupaten Magelang. (15) Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 069.2/028/02/2016 tanggal 6 Januari 2016 perihal Monitoring PK Triwulan IV, RKT Tahun 2016, Perjanjian Kijerja Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Eselon dan Desk LKj IP Tahun 2015.


I-3

C. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

Kelurahan

Muntilan

pertanggungjawaban

tahun

2015

keberhasilan

tujuan-tujuan dan sasaran

dan

adalah

sebagai

kegagalan

bahan

pencapaian

instansi pemerintah/ SKPD dalam

mewujudkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan penyusunan LKj IP adalah : (1)

Bentuk

pertanggungjawaban

penyelenggaraan

dan

pemerintahan,

akuntabilitas

dalam

pembangunan

dan

kemasyarakatan dari SKPD Kelurahan Muntilan kepada Bupati Magelang. (2)

Memperbaiki kinerja pemerintahan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

(3)

Bahan perbaikan dalam perencanaan dan strategi pelaksanaan dalam rangka mewujudkan misi dan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) Kelurahan Muntilan 2014-2019.

D. Gambaran Umum Organisasi 1. Letak Geografis Kelurahan Muntilan berada di pusat Ibu Kota Kecamatan Muntilan dan merupakan salah satu kelurahan dari 5 (lima) kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Magelang dan satusatunya kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Magelang. Letak Kelurahan Muntilan pada koordinat : 7 derajat 34’ 97” Lintang Selatan dan 110 derajat 17’ 43” Bujur Timur dengan ketinggian 397 meter dari permukaan laut dan dengan suhu udara rata-rata 30ºC. Batas-batas Kelurahan Muntilan, yaitu :  Sebelah Utara

: Desa Ketunggeng Kecamatan Dukun

 Sebelah Selatan : Desa Pucungrejo dan Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan  Sebelah Barat


: Desa Sedayu Kecamatan Muntilan

I-4

 Sebelah Timur

: Sungai Blongkeng/Desa Gulon Kecamatan Salam

2. Pembagian wilayah administrasi Luas Wilayah Kelurahan Muntilan adalah 206,24 Ha, dan secara administratif dibagi menjadi 12 (dua belas) Lingkungan / Rukun Warga dan 47 (empat puluh tujuh) Rukun Tetangga (RT), sebagai berikut : (1)

RW 01 Kadirojo

:

5 RT

(2)

RW 02 Pepe

:

6 RT

(3)

RW 03 Tlatar

:

3 RT

(4)

RW 04 Kaweron

:

4 RT

(5)

RW 05 Wonolelo

:

3 RT

(6)

RW 06 Jagalan

:

4 RT

(7)

RW 07 Balerejo

:

6 RT

(8)

RW 08 Balemulyo

:

3 RT

(9)

RW 09 Kauman

:

3 RT

(10) RW 10 Beteng

:

3 RT

(11) RW 11 Sayangan

:

3 RT

(12) RW 12 Wonolelo Indah

:

4 RT

3. Organisasi Perangkat Daerah Sebagai

tindaklanjut

ditetapkannya

Peraturan

Daerah

Kabupaten Dati II Magelang Nomor 14 tahun 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Dati II Magelang, maka Pemda Kabupaten Magelang telah menetapkan perubahan status Desa Muntilan menjadi Kelurahan Muntilan. Dalam implementasinya struktur organisasi dan tatakerja kelurahan di Kabupaten Magelang terjadi perubahan regulasi ketentuan perundang-undangan, antara lain : (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan.


I-5

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 tahun 2000 tentang

Perubahan

Pertama

atas

Peraturan

Daerah

Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan. (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan. Adapun

Struktur

Organisasi

Kelurahan

berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, yaitu :

LURAH

SEKRETARIS KELURAHAN

JFU

KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

JFU

JFU

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

JFU

JFU

JFU

KEPALA SEKSI TRANTIBUM DAN KESRA

JFU

JFU

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu


I-6

atas

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

sebagai

Pengganti

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 069.2/028/02/2016 perihal Monitoring PK Triwulan IV, RKT 20016, PK 2016, PK Eselon dan Desk LKj IP 2015 bahwa jumlah kebutuhan PNS pada SKPD Kelurahan Muntilan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Struktural Eselon IV dan 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umum (PFU), sebagaimana dapat dilihat pada Peta Jabatan, yaitu :

LURAH

Sekretaris Kelurahan

Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian

Pengadministrasi Keuangan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Pengadministrasi Pelayanan Umum

Pengadministrasi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pengad. Pemberdayaan Masyarakat

Pengad. Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Trantibum dan Kesra

Pengadministrasi Kesra

Pengadministrasi Trantib

.


I-7

Kedudukan dan tugas pokok Kelurahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, diamanatkan bahwa kedudukan dan tugas pokok Kelurahan / Lurah adalah :  Kedudukan -

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

-

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

 Tugas pokok - Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan

serta

melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. - Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Lurah mempunyai tugas : (1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) pelayananan masyarakat, (4) penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban

umum,

(5)

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta (6) pembinaan lembaga kemasyarakatan. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan di Kabupaten Magelang, sebagai berikut : (1) Lurah Tugas

: Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dan


I-8

melaksanakan

urusan

pemerintahan

yang

dilimpahkan oleh Bupati. Rincian : 1) Mempelajari kebijakan

peraturan teknis,

perundang-undangan,

pedoman

teknis

maupun

pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. 3) Memberdayakan masyarakat. 4) Menyelenggarakan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. 5) Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum 6) Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 7) Membina lembaga kemasyarakatan kelurahan. 8) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 9) Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan di kelurahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.. 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sekretaris Kelurahan Tugas

: Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi

urusan

perencanaan,

monitoring

dan

evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum

dan

kegiatan,

rumah

tangga

dan

perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian. Rincian : 1) Mempelajari kebijakan


peraturan teknis,

perundang-undangan,

pedoman

teknis

maupun

I-9

pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2) Mengoordinasikan perencanaan kegiatan masingmasing Seksi. 3) Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan

hasil

musyawarah

perencanaan

pembangunan (musrenbang) kelurahan. 4) Mengoordinasikan

monitoring

dan

evaluasi

kegiatan masing-masing Seksi. 5) Mengoordinasikan penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan. 6) Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. 7) Mengoordinasikan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan. 8) Mengoordinasikan

pengelolaan

dokumentasi

produk hukum dan kegiatan. 9) Menyusun

rencana

melaksanakan

kebutuhan

pengelolaan

dan

barang

dan

perlengkapan dan rumah tangga. 10) Mengoordinasikan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 11) Mengoordinasikan pelaporan

monitoring,

penyelenggaraan

evaluasi tugas

dan

bidang

kesekretariatan. 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Tugas

: Menyiapkan tugas

Lurah

pemerintahan

bahan-bahan di

bidang

kelurahan,

pelaksanaan

sebagian

pelaksanaan

kegiatan

penyelenggaraan

pelayanan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.


I-10

Rincian : 1) Mempelajari kebijakan

peraturan teknis,

perundang-undangan,

pedoman

teknis

maupun

pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

kelurahan. 3) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. 4) Menyiapkan

bahan

menyelenggarakan pemerintahan

rencana

pelaksanaan

yang

dilimpahkan

dan urusan

oleh

Bupati

sesuai dengan bidangnya. 5) Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal. 6) Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya antara lain pelayanan

rekomendasi,

perizinan,

surat

keterangan, legalisasi, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. 7) Melaksanakan

monitoring,

pengendalian,

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan

kelurahan,

penyelenggaraan

pelayanan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan

yang

dilimpahkan

oleh

Bupati

sesuai dengan bidangnya. 8) Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan

kelurahan,

penyelenggaraan

pelayanan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan

yang

dilimpahkan

oleh

Bupati

sesuai dengan bidangnya. 9) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum lainnya berdasarkan azas tampung tantra di tingkat kelurahan. 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


I-11

(4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tugas

: Menyiapkan

bahan-bahan

pelaksanaan

sebagian

tugas Lurah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya. Rincian

: 1)

Mempelajari kebijakan

peraturan teknis,

perundang-undangan,

pedoman

teknis

maupun

pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pemberdayaan pembangunan

masyarakat, kelurahan

fasilitasi

dan

penguatan

kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan lembaga lainnya (atau nama lain). 3) Menyiapkan

bahan

menyelenggarakan pemerintahan

rencana

pelaksanaan

yang

dilimpahkan

dan urusan

oleh

Bupati

sesuai dengan bidangnya. 4) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan. 5) Melaksanakan penyusunan profil kelurahan. 6) Melaksanakan

tugas-tugas

pemberdayaan

masyarakat

lain

di

sesuai

bidang dengan

peraturan perundang-undangan. 7) Melaksanakan

monitoring,

pengendalian,

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pemberdayaan

masyarakat

dan

pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta


I-12

pelaksanaan

urusan

dilimpahkan

pemerintahan

yang

oleh

Bupati

sesuai

dengan

bahan

laporan

penyelenggaraan

bidangnya. 8) Menyusun

pemberdayaan

masyarakat

dan

pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan dilimpahkan

urusan oleh

pemerintahan

Bupati

sesuai

yang dengan

bidangnya. 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya (5) Kepala

Seksi

Ketentraman,

Ketertiban

Umum,

dan

Kesejahteraan Rakyat Tugas

: Menyiapkan

bahan-bahan

pelaksanaan

sebagian

tugas Lurah di bidang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan rakyat. Uraian

: 1) Mempelajari kebijakan

peraturan teknis,

perundang-undangan,

pedoman

teknis

maupun

pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban

umum di wilayah kerja kelurahan. 3) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan kesejahteraan rakyat antara lain di bidang

agama,

ketenagakerjaan, masalah

pendidikan, bantuan

kesejahteraan

sosial,

kesehatan, penanganan

sosial

dan

penanggulangan kemiskinan. 4) Pelaksanakan koordinasi ke atas dengan Camat, Kepolisian Sektor (Polsek) dan / atau Komando Rayon Militer (KORAMIL) mengenai program dan kegiatan

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum di wilayah kerja kelurahan.


I-13

5) Menjalin komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat / pemuka agama yang berada di wilayah

kerja

kelurahan

untuk

mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kerja kelurahan. 6) Melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Polisi

Pamong

Peraturan

Praja

Daerah,

mengenai

Peraturan

penegakan Bupati

dan

Keputusan Bupati. 7) Melaksanakan

upaya

preventif

dalam

penanggulangan penyakit masyarakat. 8) Melaksanakan koordinasi teknis dengan Camat, Satuan Polisi Pamong Praja, Polsek dan / atau Koramil

mengenai penanggulangan penyakit

masyarakat. 9) Melaksanakan

upaya

pengamanan

atas

aset

pemerintah kabupaten di lingkungan perkantoran kelurahan. 10) Melaksanakan yang

pemantauan

memungkinkan

terhadap

terjadinya

hal-hal

gangguan

ketentraman dan ketertiban umum. 11) Melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD yang

membidangi

penanggulangan

gangguan

ketentraman dan ketertiban umum. 12) Melaksanakan

koordinasi

teknis

mengenai

pengamanan tamu daerah yang berkunjung di wilayah kerja kelurahan. 13) Melaksanakan pengawasan ketentraman,

monitoring, dan

evaluasi

ketertiban

pengendalian, penyelenggaraan umum

dan

kesejahteraan rakyat, 14) Menyusun ketentraman,

bahan

laporan

ketertiban

penyelenggaraan umum

dan

kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kelurahan. 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


I-14

4. Sumber Daya Manusia Aparatur Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Muntilan didukung oleh pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan No

Nama Pegawai

1 2 3 4

Achmad Fahrurodin Agus Triwijoko, S Sos, MM Intan Yuny Christanti, S IP Irsani Solikah

5

Santo Diharto, Sm Hk

6

Titik Umi Nurkayati

7

Pujiyanto

8

-

9

Y. Suwaldiyono

10

-

11

Sumardiono.S.Sos

12 13

Susilaningsih -

Jabatan

Keterangan

Lurah Sekretaris Kelurahan Pengadministrasi Keuangan

Struktural Struktural JFU

Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian Kepala Seksi Tata Pemerintahan Pengadministrasi Tata Pemerintahan Pengadministrasi Tata Pemerintahan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pengadm. Pemberdayaan Masyarakat Pengadm. Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesra Pengadministrasi Kesra Pengadministrasi Trantib

JFU Struktural JFU JFU Struktural JFU JFU Struktural JFU JFU

2) Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan No

Jenjang Pendidikan

Jumlah

1

Strata 2

1

1

Strata 1

2

2

Diploma IV

-

3

Diploma III

1

4

SLTA

5

5

SLTP

1


I-15

3) Klasifikasi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan No

Pangkat / Golongan

Jumlah

1

Pembina / IV a

-

2

Penata Tk. I / III d

1

3

Penata /III c

3

4

Penata Muda Tk. I / III b

4

5

Penata Muda / III a

-

6

Pengatur Tk. I / II d

-

7

Pengatur / II c

-

8

Pengatur Muda Tk. I / II b

2

9

Pengatur Muda / II a

-

e. Sistematika LKj IP Kelurahan Muntilan Tahun 2015 disajikan dengan sistematika sebagai berikut : DAFTAR ISI : BAB I

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Gambaran Umum Organisasi 1. Letak Geografis 2. Pembagian Wilayah Administrasi 3. Organisasi Perangkat Daerah 4. Sumber Daya Manusia Aparatur E. Sistematika

BAB II

: PERENCANAAN KINERJA a. Perencanaan Strategis

Kelurahan Muntilan 2014 -

2019 1. Visi


I-16

2. Misi 3. Tujuan, sasaran, kebijakan dan program b. Perencanaan

dan

Perjanjian

Kinerja

(Dokumen

Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA a. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2015 b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 c. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 BAB IV : PENUTUP a. Tinjauan Umum Keberhasilan b. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan PencapaianKinerja c. Strategi Pemecahan Masalah LAMPIRAN – LAMPIRAN a. Perjanjian Kinerja b. RKT


I-17

IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 I-1

Recommend Documents