Siaran Pers No. 16/104 UNTUK SEGERA 15 Maret 2016
International Monetary Fund 700 19th Street, NW Washington, D. C. 20431 USA
Dewan Eksekutif IMF Menyimpulkan Konsultasi Pasal IV 2015 dengan Indonesia Pada tanggal 24 Februari 2016, Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyimpulkan konsultasi Pasal IV 1 dengan Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, penguatan signifikan dalam kerangka kebijakan Indonesia telah meningkatkan ketahanan makro ekonomi-nya. Hal ini ditunjukkan dengan manajemen moneter yang baik dan sikap fiskal yang bijaksana, serta didukung oleh reformasi subsidi BBM bersejarah di tahun 2015. Tindakan ini memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan. Akibatnya, Indonesia berhasil mengelak dampak gejolak lingkungan eksternal yang sulit di tahun 2015, yang ditandai dengan jatuhnya harga komoditas, pergeseran kondisi keuangan global, dan pertumbuhan yang melamban di negara mitra dagang. Prospek jangka menengah adalah baik, yang didukung oleh agenda kebijakan peningkatan pertumbuhan inklusif yang menekankan kestabilitasan. Secara keseluruhan, kinerja makroekonomi di tahun 2015 adalah positif. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat secara moderat sekitar 5 persen di tahun 2016; kegiatan investasi akan memulai pemulihan, khususnya, belanja sektor publik. Namun, lemahnya harga komoditas dan menurunnya permintaan dari negara mitra dagang telah menekan lajunya pertumbuhan ekonomi. Inflasi jatuh tajam pada akhir 2015, dan diperkirakan akan tetap dalam kisaran target inflasi (3-5 persen) di tahun 2016. Defisit neraca external saat ini telah menipis secara signifikan pada tahun 2015 menjadi sekitar 2 persen dari nilai PDB karena impor yang lebih rendah, dan diperkirakan akan meningkat secara moderat di tahun 2016 karena adanya kenaikan permintaan domestik. Defisit fiskal tahun 2015 telah melebar tetapi tetap di bawah 3 persen dari nilai batas hukum PDB untuk pemerintahan umum.
1
Berdasarkan Pasal IV dalam Peraturan Perjanjian IMF, IMF mengadakan diskusi bilateral dengan para negara anggota, biasanya setiap tahun. Satu tim staf mengunjungi suatu negara, mengumpulkan informasi ekonomi dan keuangan, lalu membahas dengan para pejabat tentang perkembangan ekonomi dan kebijakan di negara tersebut. Sekembalinya ke kantor pusat, para staf kemudian menyiapkan laporan, yang menjadi bahan diskusi bagi Dewan Eksekutif.
Risiko untuk prospek lebih condong ke sisi negatif, terutama dari faktor eksternal termasuk kondisi keuangan global yang lebih volatil, perlambatan yang lebih buruk dari yang diperkirakan di negara berkembang mitra dagang pasar, dan harga komoditas yang semakin menurun, membutuhkan kewaspadaan lebih lanjut dari para pembuat kebijakan. Strategi kebijakan fiskal pemerintah bertujuan untuk menciptakan ruang fiskal melalui peningkatan mobilisasi pendapatan dan reformasi subsidi umum agar supaya meningkatkan belanja dalam sektor infrastruktur dan program-program sosial yang ditargetkan. Awal keberhasilan mencakup adanya pengurangan subsidi secara besar-besaran untuk bahan bakar, serta adanya perluasan transfer tunai bersyarat dan investasi publik. Meskipun demikian, tantangan utama-nya adalah mobilisasi pendapatan akibat dampak harga komoditas yang lebih rendah dan kontraksi impor yang terkait. Sikap kebijakan moneter yang relatif ketat pada tahun 2015, dikombinasikan dengan nilai tukar dan fleksibilitas yield obligasi, telah membantu perekonomian menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal, yang telah mereda pada awal 2016. Pihak berwenang telah membuka jalan bagi nilai tukar untuk mencerminkan kekuatan pasar, dengan intervensi yang bijaksana terhadap nilai mata uang asing agar memastikan adanya fungsi pasar yang tertib. Adanya kebebasan dalam penentuan nilai obligasi pemerintah oleh pasar telah membuka jalan bagi pembiayaan pemerintah meskipun ada volatilitas dalam kondisi keuangan eksternal. Ke depan, tantangan utama bagi kebijakan Indonesia adalah merencanakan langkah-langkah ke arah pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih inklusif dalam jangka menengah, sementara melakukan pengelakan terhadap dampak-dampak lingkungan global yang lebih volatil dengan cara menjaga stabilitas keuangan makro dan dengan semakin memperkuat posisi eksternal. Memperkuat struktur fiskal melalui strategi pendapatan yang lebih baik akan membantu, dengan kebijakan jangka menengah yang menyediakan pedoman untuk program pemerintah. Investasi publik yang lebih banyak harus dikombinasikan dengan manajemen keuangan publik yang baik, reformasi tata kelola dalam perusahaan milik negara, serta pemantauan potensial risiko fiskal. Pengendoran secara bertahap kebijakan moneter yang ketat adalah baik asalkan inflasi tetap dapat dicontrol dan pasar keuangan tetap tenang. Persetujuan secepatnya untuk draft undangundang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan merupakan prioritas utama untuk memperkuat kerangka lembaga bagi stabilitas sektor keuangan. Strategi reformasi struktural terfokus pada peningkatan daya saing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendiversifikasikan ekonomi. Rangkaian paket kebijakan yang dikeluarkan sejak Agustus 2015 menandakan strategi kebijakan baru untuk meningkatkan iklim usaha dan mengurangi biaya melakukan bisnis, sehingga mendorong investasi swasta yang lebih tinggi dan meningkatkan prospek potensial pertumbuhan bagi Indonesia.
Penilaian Dewan Eksekutif2 Direktur Eksekutif memuji manajemen pemerintah dalam segi makroekonomi serta komitmen pemerintah dalam pelaksanaan reformasi, yang telah menopang perekonomian Indonesia dalam menghadapi dampak dari turunnya harga komoditas serta lingkungan eksternal yang penuh tantangan. Sementara, walaupun prospeknya positif, namun risiko penurunan tetap ada, dan Direksi mendorong pemerintah untuk terus melaksanakan kebijakan yang penuh hati-hati agar menjaga ketahanan dan menopang upaya reformasi struktural. Direksi menganggap strategi fiskal adalah suatu hal yang baik untuk dilakukan. Mereka menyambut baik komitmen pemerintah untuk menyesuaikan anggaran 2016 yang didasarkan oleh perkiraan pendapatan yang akan lebih rendah, dan mereka juga antisipasi untuk terus melihat kepatuhan yang berlanjut atas aturan fiskal. Direksi memuji reformasi penentu atas subsidi energi di tahun 2015, termasuk rencana untuk subsidi listrik sebagai sasaran subsidi yang lebih baik, dan penggunaan ruang fiskal yang dihasilkan untuk meningkatkan biaya dalam sektor sosial dan modal yang penting untuk pembangunan. Pada saat yang sama, hasil buruk pendapatan telah menekan pentingnya keperluan peningkatan mobilisasi pendapatan dengan cara memperbaiki kebijakan pajak dan administrasi pendapatan, dalam konteks struktur fiskal jangka menengah, untuk membiayai kebutuhan besar infrastruktur dan prioritas lainnya. Direksi juga menegaskan pentingnya perencanaan dan manajemen investasi publik yang sehat, dan menekankan bahwa peran PPP yang dirancang dengan bijaksana dapat membuka jalan bagi masalah-masalah infrastruktur. Direksi mengetahui bahwa kebijakan moneter ketat pada tahun 2015 telah mengkontrol tingkat inflasi menjadi stabil. Walaupun pelonggaran baru-baru ini adalah hal yang baik dilakukan, namun mereka setuju bahwa itu harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan, menjaga inflasi agar tetap ada dalam lingkup sasaran, dan mendukung penyesuaian eksternal. Direksi mendukung fleksibilitas yang berkelanjutan atas nilai tukar dan yield obligasi yang ditentukan pasar. Mereka menyambut baik upaya memperdalam pasar uang untuk meningkatkan manajemen likuiditas, memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan membantu pengelolaan gejolak keuangan eksternal. Para Direksi mengakui bahwa sistem keuangan Indonesia adalah baik, namun mereka mengingatkan agar terus diadakan pemantauan ketat terhadap hal-hal yang rentan. Mereka juga menghimbau untuk secepatnya melaksanakan undang-undang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan agar memperjelas struktur kerja bagi bantuan likuiditas darurat dan resolusi bank serta melaraskan mandat lembaga sektor keuangan sesuai dengan struktur yang baru. Direksi 2
Di akhir diskusi, Managing Director, sebagai Ketua Dewan, merangkum pandangan para Executie Director, dan rangkuman ini telah ditransmit kepada pihak yang berwenang. Penjelasan dari setiap qualifier yang digunakan dalam rangkuman dapat ditemukan di sini: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.
mendorong pelaksanaan yang efektif dari struktur kerja pemantauan risiko dalam sektor perusahaan untuk mengatasi kerentanan yang berasal dari aktifitas mata uang asing dan risiko refinancing. Direksi menyambut baik arah baru reformasi struktural dan liberalisasi investasi dan menghimbau agar upaya penyediaan pekerjaan terus ditingkatkan, diversifikasi-kan ekonomi, dan tingkatkan potensi pertumbuhan. Mereka menekankan pentingnya kelanjutan reformasi dalam memperbaiki iklim usaha, menciptakan peraturan yang efektif, meningkatkan perdagangan internasional dan integrasi investasi, memperdalam pasar keuangan, serta meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja.
Indonesia: Indikator Ekonomi Terpilih 2011
PDB riil (perubahan persen)
2012
2013
2014
2015
2016
Est.
Proj.
Proj.
6.2
6.0
5.6
5.0
4.7
4.9
6.0
7.3
5.1
4.7
4.0
5.1
Konsumsi Swasta 1/
5.1
5.5
5.4
5.3
4.8
4.9
Konsumsi Pemerintah
5.5
4.5
6.9
2.0
4.0
5.0
Investasi Tetap Bruto
8.9
9.1
5.3
4.1
4.4
5.7
Perubahan Saham 2/
-0.2
0.8
-0.3
0.2
-0.5
0.0
0.2
-1.5
0.6
-0.3
0.8
0.0
Investasi Bruto 3/
33.0
35.1
34.0
34.7
34.3
34.8
Tabungan nasional Bruto
33.2
32.4
30.9
31.6
32.3
32.3
Harga Konsumen (akhir periode)
3.8
3.7
8.1
8.4
3.4
4.5
Harga Konsumen (rata-rata periode)
5.3
4.0
6.4
6.4
6.4
4.5
Pendapatan Pemerintah Pusat
15.5
15.5
15.1
14.7
13.0
12.1
Belanja Pemerintah Pusat
16.5
17.3
17.3
16.9
15.7
15.0
3.3
3.6
3.3
3.2
1.0
0.6
-1.1
-1.8
-2.2
-2.2
-2.8
-2.8
0.1
-0.6
-1.0
-0.9
-1.4
-1.3
23.1
23.0
24.9
24.7
27.5
28.4
Rupiah M2
17.4
14.4
9.4
13.5
13.5
14.0
Base money
18.3
14.9
16.7
11.6
6.4
11.0
Kredit Sektor Swasta
25.4
22.3
20.0
11.8
11.4
12.6
Permintaan Domestik Dari:
Ekspor Bersih 2/ Tabungan dan investasi (dalam persen dari PDB)
Harga (perubahan persen 12 bulan)
Keuangan publik (dalam persen dari PDB)
Dari: Subsidi Energi Neraca Pemerintah Pusat Keseimbangan primer Utang Pemerintah Pusat Uang dan kredit (perubahan 12 bulan; ahkir periode)
Bunga satu bulan antar bank (rata-rata periode)
6.2
4.4
5.8
7.5
7.2
…
Saldo rekening saat ini
1.7
-24.4
-29.1
-27.5
-16.8
-22.8
Dalam persen dari PDB
0.2
-2.7
-3.2
-3.1
-2.0
-2.5
33.8
8.7
5.8
7.0
14.9
10.8
Dari: Minyak dan gas (net)
-0.7
-5.2
-9.7
-11.8
-7.7
-7.6
Investasi langsung ke dalam (Inward)
19.2
19.1
18.8
23.0
18.8
20.4
Saldo keseluruhan
11.9
0.2
-7.3
15.2
-4.3
2.5
Ekspor non-migas, pertumbuhan volume
12.6
4.5
2.5
3.3
-1.5
3.5
Impor non-migas, pertumbuhan volume
12.2
16.5
-1.2
-0.8
-8.3
9.6
5.3
-0.7
-2.2
-1.8
-8.3
-0.2
110.1
112.8
99.4
111.9
105.9
108.4
6.2
6.4
5.9
8.0
7.3
6.8
236
206
177
192
177
175
225.4
252.4
266.1
293.7
314.0
330.7
25.2
27.5
29.2
33.1
36.6
36.6
Rupiah per U.S. dollar (rata-rata periode)
8,774
9,375
10,414
11,862
13,389
…
Rupiah per U.S. dollar (akhir period)
9,075
9,638
12,171
12,435
13,788
…
3.2
12.9
-1.0
22.3
-12.1
…
907
860
830
794
800
830
7,832
8,616
9,525
10,543
11,516
12,629
Neraca pembayaran (dalam miliar dollar AS, kecuali dinyatakan lain)
Neraca perdagangan
Dasar tukar, perubahan persen (tidak termasuk minyak) Cadangan bruto Dalam nilai miliar dollar AS (akhir periode) Dalam bulan dari prospek import barang dan jasa Persen dari utang jangka pendek 4/ Total utang external 5/ Dalam nilai miliar dollar AS Persen dari PDB Nilai kurs
Hal-hal memorandum: Jakarta Stock Exchange (persentase perubahan 12 month, index komposit) Produksi minyak (ribuan barel per hari) GDP Nominal (dalam triliunan rupiah)
Sumber: Data disediakan oleh pemerintah Indonesia; estimasi dan proyeksi disedikan oleh IMF staf. 1/ Termasuk konsumsi NPISH. 2/ Kontribusi terhadap pertumbuhan PDB (poin persentase).
3/ Termasuk perubahan cadangan. 4/ Utang jangka pendek yang belum jatuh tempo. 5/ Utang eksternal public dan swasta.
