INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE (Konferensi Buruh Internasional, ILO) Rekomendasi 193 REKOMENDASI TENTANG MEMAJUKAN KOPERASI-KOPERASI (Diterjemahkan secara bebas oleh LSP2I) Konperensi Umum Organisasi Buruh Internasional (ILO), Diselenggarakan di Geneva
oleh Governing Body dari Kantor Buruh
Internasional, dan telah mengadakan pertemuan dalam Sidang ke 90 pada tgl 3 Juni 2002, dan Mengakui pentingnya koperasi dalam penciptaan pekerjaan, mobilisasi sumbersumber daya, menggerakkan investasi dan sumbangan mereka terhadap perekonomian, dan Mengakui bahwa koperasi-koperasi dalam berbagai bentuk, memajukan partisipasi yang penuh dalam pembangunan ekonomi dan sosial dari rakyat, dan Mengakui bahwa globalisasi telah menciptakan tekanan-tekanan baru dan beragam ,
permasalahan-permasalahan,
tantangan-tantangan
dan
kesempatan-kesempatan bagi koperasi- koperasi, dan bahwa bentukbentuk yang lebih kuat dari kesetiakawanan umat manusia pada tingkat nasional dan internasional dituntut untuk memfasilitasi adanya distribusi yang lebih adil dari kemanfaatan globalisasi, dan Mencatat Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinip dan Hak-hal Fundamnetal pada Pekerjaan (Konperensi ILO pada Sidang ke 86,1998), dan Mencatat hak-hak dan prinsip-prinsip dan sebagainya dan sebagainya* Mengingat prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Philadelphia bahwa “pekerjaan adalah bukan komoditas,” dan
*
Bagian ini memuat daftar panjang keputusan-keputusan yang tidak diterjemahkan.
1
Mengingat bahwa realisasi pekerjaan yang layak dan pantas bagi pekerjapekerja
dimanapun
adalah
tujuan
utama
dari
Organisasi
Buruh
Internasional (ILO), dan Memutuskan untuk menerima usul- usul tertentu yang berkaitan dengan memajukan koperasi Menetapkan bahwa usul-usul tersebut akan merupakan bentuk
sebuah
Rekomendasi; Menerima pada hari keduapuluh tahun dua ribu dua, Rekomendasi berikut yang akan disebut sebagai: Rekomendasi Memajukan Koperasi-koperasi tahun 2002 I. RUANG LINGKUP, DEFINISI DAN TUJUAN 1. Diakui bahwa koperasi- koperasi melakukan kegiatan dalam segala sektor ekonomi. Rekomendasi ini berlaku bagi semua jenis dan bentuk koperasikoperasi. 2. Untuk
maksud
Rekomendasi
ini,
istilah
“koperasi“
berarti
sebuah
perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. 3. Memajukan dan memperkuat jatidiri koperasi harus digalakkan atas dasar sebagai berikut: (a) nilai-nilai koperasi dari menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, dan kesetiakawanan; dan juga nila-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. (b) prinsip-prinsip
koperasi
sebagaimana
dikembangkan
oleh
gerakan
koperasi internasional seperti tersebut dalam lampiran. Prinsip-prinsip ini adalah keanggotaan sukarela dan terbuka; pengendalian oleh anggotaanggota secara demokratis; partisipasi ekonomi anggota; otonomi dan
2
kebebasan; pendidikan, pelatihan dan informasi; kerjasama diantara koperasi; dan kepedulian terhadap komunitas. 4. Harus ada cara-cara pasti untuk memajukan potensi koperasi-koperasi di semua negara, lepas dari tingkat perkembangannya, supaya dapat membantu mereka dan keanggotaan mereka untuk: (a) menciptakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pendapatan
dan
lapangan
pekerjaan
layak
dan
pantas
yang
daya
manusia
dan
berkesinambungan. (b) mengembangkan
kapasitas -kapasitas
sumber
pengetahuan dari nilai-nilai, keunggulan-keunggulan dan kemanfaatankemanfaatan gerakan koperasi melalui pendidikan dan pelatihan. (c) mengembangkan
potensi
usaha
mereka,
termasuk
kapasitas
kewirausahaan dan manajerial. (d) memperkuat daya saing mereka
dan juga memperoleh akses pada
pasar-pasar dan pembiayaan kelembagaan. (e) meningkatkan simpanan-simpanan dan investasi (f)
memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi, dengan memperha tikan kebutuhan untuk menghapus semua bentuk diskriminasi.
(g) Menyumbang
terhadap
pembangunan
manusia
yang
berkesinambungan. (h) membangun dan memperluas sektor dari ekonomi yang sifatnya nyata berbeda yang mempunyai kemampuan hidup (viable)
dan ekonomis,
yang meliputi koperasi- koperasi, yang tanggap terhadap kebutuhankebutuhan sosial dan ekonomi dari komunitas. 5. Harus
digalakkan
diterimanya
cara-cara
pasti
yang
khusus
untuk
memungkinkan koperasi-koperasi sebagai perusahaan dan perkumpulan yang diilhami oleh kesetiakawanan, tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan anggota
dan
kebutuhan-kebutuhan
masyarakat,
termasuk
kelompok-
kelompok yang kurang diuntungkan guna mencapai penyatuan sosial mereka.
3
II. KERANGKA KERJA KEBIJAKAN DAN PERAN PEMERINTAH 6. Sebuah masyarakat yang seimbang mengharuskan adanya sektor-sektor publik dan swasta yang kuat, dan juga sektor
koperasi,
sektor-sektor
kerjasama dan sosial dan non-pemerintah yang lain. Dalam konteks ini Pemerintah-pemerintah harus mengadakan kebijakan dan kerangka kerja hukum yang mendukung, yang konsisten dengan sifat dan fungsi dari koperasi- koperasi dan dipandu oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sebagaimana dicantumkan dalam Ayat 3, yang akan: (a) membangun
kerangka
kerja
kelembagaan
dengan
maksud
untuk
memungkinkan bagi pendaftaran koperasi dengan cara-cara pasti yang cepat, sederhana, terjangkau dan efisien; (b) memajukan
kebijakan
dengan
tujuan
memungkinkan
penciptaan
cadangan-cadangan yang memadai, yang sekurang-kurangnya sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan, dan dana-dana solidaritas dalam koperasi-koperasi; (c) mengadakan pengawasan
ketentuan terhadap
bagi
diterimanya
koperasi- koperasi,
cara-cara
berdasarkan
pasti
bagi
persyaratan-
persyaratan yang tepat sesuai dengan sifat dan fungsi-fungsi mereka, dengan menghormati otonomi mereka, dan yang sesuai dengan hukum dan praktek-praktek nasional, dan yang tidak kurang menguntungkan dari apa yang diperuntukkan bagi bentuk-bentuk lain dari perusahaan dan organisasi sosial; (d) memberikan fasilitasi bagi keaggotaan koperasi- koperasi dalam strukturstruktur koperasi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari anggota-anggota mereka; dan (e) menggalakkan perkembangan koperasi-koperasi sebagai perusahaanperusahan yang otonom dan mengatur diri sendiri, khususnya di daerahdaerah dimana koperasi-koperasi memainkan peran yang penting atau memberikan jasa-jasa yang tidak diberikan oleh fihak-fihak lain.
4
7. (1) Upaya memajukan koperasi- koperasi yang dipandu oleh nilai -nilai dan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam Ayat 3, harus di anggap sebagai salah satu tiang penyanggga dari pembangunan ekonomi dan sosial nasional dan internasional. (2) Koperasi-koperasi seharusnya diperlakukan sesuai dengan hukum dan praktek
nasional
dan
atas
dasar
persyaratan
yang
tidak
kurang
menguntungkan dari apa yang berlaku bagi bentuk-bentuk lain dari perusahaan dan organisasi sosial. Pemerintah-pemerintah harus memberikan cara-cara pasti pendukung, dimana tepat, bagi kegiatan-kegiatan koperasikoperasi yang memenuhi keperluan bagi tercapainya hasil-hasil kebijakan sosial dan publik yang spesifik, seperti memajukan lapangan pekerjaan atau mengembangkan kelompok
kegiatan-kegiatan
yang
bermanfaat
bagi
kelompok-
dan daerah-daerah yang kurang diuntungkan. Cara-cara pasti
seperti itu dapat meliputi, antara lain dan yang sejauh dimungkinkan, keuntungan-keuntungan
perpajakan,
pinjaman-pinjaman,
pemberian
sumbangan, ikut serta dalam program-program pekerjaan umum, dan dalam pengadaan-pengadaan pembelian khusus. (3) Pertimbangan khusus harus diberikan untuk meningkatkan partisipasi perem puan dalam gerakan koperasi pada semua tingkat, khususnya pada tingkat-tingkat manajemen dan kepemimpinan.
8. (1) Kebijakan-kebijakan nasional harus menekankan pentingnya: (a) memajukan standar-standar kerja fundamental dari ILO dan Prinsipprinsip dan Hak-hak Fundamental pada Pekerjaan, bagi semua pekerja dalam koperasi-koperasi tanpa perbedaan apapun. (b) memberikan kepastian bahwa koperasi-koperasi bukan didirikan atau digunakan untuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang perburuhan atau digunakan untuk mengadakan hubungan-hubungan kerja yang terselubung, dan memerangi koperasi-koperasi semu yang melanggar
5
hak-hak pekerja, dan memastikan bahwa peraturan perundangan perburuhan harus diberlakukan dalam semua perusahaan. (c) memajukan persamaan jender dalam koperasi dan dalam semua pekerjaan mereka. (d) memajukan cara-cara pasti untuk memastikan bahwa praktek perburuhan yang terbaik diikuti dalam koperasi- koperasi, termasuk akses bagi informasi yang relevan. (e) Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan teknis dan kerja, kemampuan kewirausahaan dan manajerial, pengetahuan mengenai potensi bisnis, dan
ketrampilan
dalam
kebijakan
umum
ekonomi
dan
sosial,
keanggotaan, pekerja dan manajer-manajer, dan meningkatkan akses mereka atas teknologi informasi dan komunikasi. (f) memajukan pendidikan dan pelatihan tentang prinsip-prinsip dan praktekpraktek koperasi pada semua tingkat yang tepat dari sistem-sistem nasional pendidikan dan pelatihan, dan dalam masyarakat yang lebih luas; (g) memajukan penerimaan cara-cara pasti yang memberikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, (h) memberikan bantuan bagi pelatihan dan bantuan bentuk-bentuk lain guna meningkatkan tingkat produktivitas dan daya saing dari koperasi-koperasi dan mutu barang dan jasa yang mereka hasilkan. (i) memfasilitasi akses terhadap kredit (j) memfasilitasi akses koperasi kedalam pasar. (k) memajukan penyebaran informasi tentang koperasi; dan (l) mengusahakan
peningkatan
statistik
nasional
mengenai
koperasi
dikaitkan dengan perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan. (2) Kebijakan-kebijakan seperti itu harus:
6
(a) didesentralisasikan pada tingkat -tingkat daerah dan lokal, dimana sudah seharusnya,
formulasi
dan
implementasi
kebijakan-kebijakan
dan
peraturan-peraturan tentang perkoperasian. (b) mendefinisikan kewajiban-kewajiban hukum dari koperasi dalam bidangbidang seperti pendaftaran, audit keuangan dan sosial, dan dalam perolehan perizinan-perizinan; dan (c) memajukan praktek terbaik tentang pengaturan perusahaan dalam koperasi-koperasi.
9. Pemerintah-pemerintah
harus
memajukan
pentingnya
peran
koperasi-
koperasi dalam transformasi apa yang sering merupakan kegiatan -kegiatan daya tahan marjinal (seringkali disebut sebagai “ekonomi informal”) menjadi pekerjaan yang dilindungi hukum, diintegrasikan sepenuhnya kedalam kehidupan arus utama ekonomi. III.
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
PUBLIK
UNTUK
MEMAJUKAN
KOPERASI-KOPERASI. 10. (1) Negara-negara Anggota harus menerima adanya perundang-undangan dan peraturan -peraturan spesifik mengenai koperasi-koperasi, yang dipandu oleh nilai -nilai dan prinsip-prinsip koperasi sebagaimana dicantumklan pada Ayat 3, dan merevisi perundang-undangan dan peraturan-peraturan bilamana sudah seharusnya. (2) Pemerintah harus berkonsultasi dengan organisasi-organisasi koperasi, dan
juga
dengan
organisasi
pengusaha
dan
pekerja-pekerja
yang
bersangkutan, dalam merumuskan dan merevisi perundang-undangan, kebijakan dan peraturan-peraturan yang diterapkan bagi koperasi- koperasi. 11. (1) Pemerintah harus memfasilitasi akses koperasi-koperasi kedalam jasajasa pendukung supaya memperkuat mereka, daya hidup bisnis mereka dan kapasitas mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan.
7
(2) Jasa-jasa ini harus meliputi, bilamana mungkin. (a) program-program pembangunan sumber daya manusia (b) jasa-jasa penelitian dan konsultansi manajemen (c) akses pada pembiayaan dan investasi. (d) jasa-jasa akuntansi dan audit; (e) jasa-jasa informasi manajemen; (f) jasa-jasa informasi dan hubungan masyarakat (PR); (g) jasa-jasa konsultansi mengenai teknologi dan inovasi; (h) jasa-jasa hukum dan perpajakan; (i) jasa-jasa pendukung untuk pemasaran; dan (j) jasa-jasa pendukung lainnya dimana tepat. (3) Pemerintah-pemerintah harus memfasilitasi pembentukan jasa-jasa pendukung tersebut. Koperasi-koperasi dan organisasi- organisasi mereka harus digalakkan untuk ambil bagian dalam organisasi- organisasi dan manajemen jasa-jasa tersebut, dan dimana dapat dilaksanakan dan tepat, juga membiayainya. (4) Pemerintah-pemerintah harus mengakui peran koperasi-koperasi dan organisasi-organisasi mereka dengan membangun instrumen-instrumen yang tepat ditujukan kepada penciptaan dan penguatan koperasi- koperasi pada tingkat-tingkat nasional dan lokal. 12. Pemerintah-pemerintah harus, dimana tepat, menerima cara-cara pasti untuk memfasilitasi
akses
koperasi-koperasi
pada
pembiayaan
dan
kredit
investasi. Cara-cara pasti seperti itu harus menekankan pentingnya : (a) memperbolehkan
penawaran
pinjaman-pinjaman
dan
fasilitasi
pembiayaan-pembiayaan yang lain. (b) penyederhanaan prosedur-prosedur administratif, penyehatan aset-aset koperasi yang tingkatnya tidak mencukupi; dan mengurangi biaya transaksi dari pinjaman-pinjaman.
8
(c) memfasilitasi
sistem
otonomi
pembiayaan
bagi
koperasi-koperasi,
termasuk simpanan dari kredit, koperasi-koperasi
perbankan
dan
asuransi; dan (d) memasukkan ketentuan-ketentuan khusus bagi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan.
13.
Guna
memajukan
menggalakkan
gerakan
kondisi- kondisi
koperasi, yang
pemerintah-pemerintah
menguntungkan
harus
pengembangan
keterkaitan teknis, perdagangan dan pembiayaan diantara semua bentuk koperasi-koperasi, yang dengan demikian memfasilitasi adanya pertukaran pengalaman dan penyertaan resiko-resiko dan kemanfaatan-kemanfaatan. IV. PERAN DARI ORGANISASI PENGUSAHA DAN PEKERJA-PEKERJA DAN ORGANISASI KOPERASI, DAN HUBUNGAN DIANTARA MEREKA 14.
Organisasi
pengusaha-pengusaha
dan
pekerja-pekerja,
mengakui
signifikannya koperasi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkesinambungan, harus mencari bersama-sama dengan organisasiorganisasi koperasi, cara-cara dan sarana-sarana guna memajukan koperasi. 15. Organisasi-organiasi pengusaha-pengus aha harus mempertimbangkan, dimana tepat, perluasan keanggotaan kepada koperasi yang ingin bergabung dengan mereka dan memberikan jasa-jasa pendukung yang tepat atas dasar persyaratan dan kondisi-kondisi yang diberlakukan bagi anggota-anggotanya.
16. Organisasi-organisasi pekerja-pekerja harus digalakkan untuk : (a) memberikan nasihat dan membantu pekerja-pekerja di koperasi-koperasi untuk bergabung dalam organisasi- organisasi pekerja-pekerja.
9
(b) membantu
anggota-anggota
mereka
untuk
membangun
koperasi-
koperasi, termasuk yang bertujuan untuk memfasilitasi akses pada barang-barang dan jasa-jasa. (c) berpartisipasi dalam komite-komite dan kelompok-kelompok kerja pada tingkat lokal, nasional dan internasional yang peduli, bahwa isu-isu ekonomi dan sosial mempunyai dampak pada koperasi-koperasi. (d) membantu dan berpartisipasi dalam mendirikan koperasi-koperasi baru dengan
memperhatikan
pencipataan
dan
pemeliharaan
lapangan
pekerjaan, termasuk kasus -kasus dimana terdapat usul penutupan perusahaan-perusahaan. (e) membantu dan berpartisipasi dalam program-program bagi koperasikoperasi yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas mereka. (f) memajukan persamaan kesempatan dalam koperasi- koperasi. (g) memajukan penggunaan hak-hak anggota-anggota pekerja dari koperasikoperasi; dan (h) menyelenggarakan kegiatan lain untuk memajukan koperasi-koperasi, termasuk pendidikan dari pelatihan. 17. Koperasi-koperasi dan organisasi- organisasi yang mewakili mereka harus digalakkan untuk : (a) membangun hubungan-hubungan aktif dengan organisasi pengusahapengusaha dari pekerja-pekerja dan badan-badan pemerintah dan non pemerintah yang menaruh perhatian pada penciptaan iklim yang menguntungkan bagi pengembangan koperasi-koperasi; (b) mengatur
jasa-jasa pendukung mereka sendiri dan menyambung
terhadap pembiayaannya; (c) memberikan jasa-jasa komersial dan finansial kepada koperasi-koperasi yang terkait; (d) melakukan investasi, dan mendorong : sumber daya manusia dari anggota-anggotanya, pekerja-pekerja dan manajer-manajer;
10
(e) mendorong pengembangan dari dan berafiliasi dengan organisasiorganisasi nasional dan internasional; (f) mewakili gerakan koperasi nasional pada tingkat internasional; dan (g) menjalankan kegiatan-kegiatan lain untuk memajukan koperasi-koperasi. V. KERJASAMA INTERNASIONAL 18. Kerjasama internasional harus difasilitasi melalui : (a) pertukaran informasi tentang kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah terbukti efektif dalam penciptaan lapangan kerja dan penggerakkan pendapatan bagi anggota-anggota koperasi-koperasi. (b) menggalakkan dan memajukan hubungan-hubungan antara badan-badan dan lembaga-lembaga nasional dan internasional yang terlibat dalam pengembangan koperasi-koperasi supaya dimungkinkan adanya : (i)
pertukaran personil dan ide-ide, bahan-bahan pendidikan dan pelatihan, metodologi dan bahan-bahan referensi;
(ii)
kompilasi dan pemanfaatan bahan-bahan penelitian dan data lain mengenai koperasi-koperasi dan pengembangan mereka;
(iii) pembentukan aliansi-aliansi dan kemitraan-kemitraan internasional diantara koperasi-koperasi; (iv) pemajuan dan perlindungan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi; dan (v)
pembentukan
hubungan-hubungan
komersial
antara
koperasi-
koperasi. (c) akses dari koperasi-koperasi pada data nasional dan internasional, seperti informasi pasar, perundang-undangan, metode dan teknik pelatihan, teknologi dan standar produksi; dan (d) mengembangkan, dimana hal itu dibenarkan dan dimungkinkan, dan berkonsultasi pengusaha
dengan dan
koperasi-koperasi,
pekerja-pekerja
yang
organisasi
pengusaha-
bersangkutan,
garis-garis
pemandu dan perundang-undangan bersama secara nasional dan internasional, untuk mendukung koperasi- koperasi.
11
VI. KETENTUAN PENUTUP 19. Rekomendasi yang sekarang ini merevisi dan menggantikan Rekomendasi Koperasi-koperasi (Negara-negara Berkembang), 1966 the Cooperatives (Developing Countries) Recommendation, 1966.
12
Lampiran
Diangkat dari Pernyataan tentang Jatidiri Koperasi yang diterima oleh Sidang Umum International Co-operative Alliance (ICA) 1995. Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai- nilai tersebut dalam praktek. Prinsip pertama: Keanggotaan Sukarela dan Terbuka Koperasi-koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, sosial, rasial, politik atau agama. Prinsip Kedua: Pengendalian oleh Anggota-anggota secara Demokrasi Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan demokratis dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakankebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota-anggota mempunyai hak-hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi- koperasi pada tingkatantingkatan lain juga diatur secara demokratis. Prinsip ketiga: Partisipasi Ekonomi Anggota Anggota-anggota menyumbang secara adil bagi dan mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggotaanggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. Anggota-anggota membagi surplus-surplus untuk sesuatu atau tujuantujuan sebagai berikut: Pengembangan koperasi-koperasi mereka, kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian daripadanya tidak dapat dibagi -bagi; pemberian manfaat kepada anggota-anggota sebanding dengan transaksitransaksi mereka dengan koperasi; dan mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota. Prinsip keempat: Otonomi dan Kebebasan Koperasi-koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan-perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Koperasikoperasi mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perkumpulanperkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber-
13
sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan-persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota-anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi. Prinsip kelima: Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Koperasi-koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotaanggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasikoperasi mereka. Mereka memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan pemimpin-pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatn-kemanfaatan kerjasama. Prinsip keenam: Kerjasama diantara Koperasi Koperasi-koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerjasama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional dan internasional. Prinsip ketujuh: Kepedulian terhadap Komunitas Koperasi-koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas-komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui anggota-anggotanya.
14
Apa yang tercantum sebelumnya adalah naskah otentik dari Rekomendasi diterima secara sebenarnya oleh Konferensi Umum International Labour Organisation (ILO) pada waktu sidang ke-90 yang diselenggarakan di Genewa dan dinyatakan ditutup pada 20 Juni 2002. Naskah yang disiapkan adalah salinan yang benar dari naskah asli dengan pembubuhan tanda tangan dari Presiden Konperensi Buruh Internasional (International Labour Conference) dan dari Direktur Jenderal International Labour Office (Diterjemahkan bebas oleh LSP2I).
15
