INTEPRETASI AUDIT SMK3 BERDASARKAN PP NO 50 TAHUN 2012 KRITERIA AUDIT
KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
1
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1
Kebijakan K3
1.1.1
Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3
Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis, bertanggal dan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmen Perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja
1.1.2
Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja
Proses konsultasi bisa dalam bentuk suatu rapat yang membahas perumusan isi kebijakan dimana peserta rapat bisa dari anggota P2K3 (wakil tenaga kerja)/wakil departemen dan atau serikat pekerja. Lihat pada notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.
1.1.3
Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat
Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa melalui; penempelan, pembacaan saat briefing pagi, kartu pengenal visitor, lampiran dalam kontrak, materi briefing bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk, pelatihan pengenalan (induction training) dll
1.1.4
Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.
Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan kondisi tingkat risiko perusahaan atau terkait dengan lintas departemen (tidak wajib harus ada), contoh kebijakan mengenai penggunaan bahan peledak, radiasi, alcohol&drugs, dll
1.1.5
Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-undangan.
Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan secara berkala misal melalui rapat manajemen review meeting tahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya. Bila ada perubahan nama perusahaan, manajemen, visi, dll maka kebijakan juga harus direvisi. Jadwal waktu tinjauan sebaiknya dicantumkan
1.2
Tanggung Jawab & Wewenang Untuk Bertindak
1.2.1
Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.
Ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan wewenang seseorang yang disahkan oleh manajemen perusahaan, seperti dalam hal ini penunjukan manajemen representative (MR) untuk mengambil tindakan dan melapor mengenai K3, salah satu bentuk dokumen yaitu job description/ tanggung jawab K3 dalam manual K3, dll. Harus dipastikan personil yang terkait mengetahui hal ini
1.2.2.
Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan.
Ada beberapa Penanggung jawab K3 yang sesuai peraturan perundangan yaitu; dokter perusahaan (Permenaker 01/MEN/1976), Paramedis (Permenaker 01/MEN/ 1979), Sekretaris P2K3 ( Permenaker 02/MEN/1992), regu tim tanggap darurat (Kepmenaker 186/1999)
1.2.3.
Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya.
Bisa dilihat dalam job description, bukti keterlibatan misalnya turut andil dalam penilaian kinerja unit K3, ikut serta rapat K3 unit dan memantau pencapaian kinerja unit K3
1.2.4.
Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.
Lihat tanggungjawab K3 manajemen baik dari kebijakan K3, manual SMK3 atau job descnya. Bukti pelaksaan dilihat pada kinerja 1.3.1 sampai 1.3.3 apakah sudah melaksanakan tinjauan manajemen terkait dengan SMK3
1.2.5.
Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.
Perusahaan bisa dilihat dari sertipikat pelatihan, dokumentasi latihan darurat, absensi latihan.
1.2.6.
Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan.
Bisa berupa laporan kinerja K3 dari konsultan/pegawai pengawas (luar) dan laporan audit internal K3, inspeksi K3, laporan study banding /bench marking, dll dari dalam perusahaan
1.2.7.
Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat.
Kinerja K3 misal meliputi angka kecelakaan (FR & SR), jumlah klaim kecelakaan, prestasi/penghargaan K3, % pencapaian target, dll.
1.3 1.3.1
Tinjauan dan Evaluasi Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.
Terdapat RTM yg membahas kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilengkapi Absen & Notulen Rapat
1.3.2
Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen.
Lihat pada notulensi rapat tinjauan manajemen bentuk tindakan perbaikan atau corrective action yang akan dilakukan apakah masuk didalam program kerja tahun berikutnya
1.3.3
Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3.
Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentuk rapat tinjauan manajemen yang agendanya sesuai dengan lampiran PP 50 Tahun 2012. Rapat tinjauan manajemen ini dihadiri oleh top manajemen dan tidak dapat disamakan dengan rapat bulanan P2K3
1.4
Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
1.4.1. Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.
Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi tenaga kerja (bukan wakil tenaga kerja) dan wakil perusahaan contohnya bisa forum serikat pekerja yang salah satu agendanya mengenai K3 atau tenaga kerja dengan kepengurusan P2K3 yang mewakili perusahaan. Dokumentasi bisa dalam bentuk notulensi kegiatan, jadwal atau time table kegiatan. Wakil perusahaan adalah personil yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan
1.4.2. Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahanperubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.
Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau tata cara atau tahapan penyampaian masalah/issue K3 akibat perubahan ditempat kerja. Perubahan yang dimaksud bisa tempat kerja, cara kerja, alat dan bahan yang dirasa pekerja membahayakan dirinya
1.4.3. Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Buktinya dapat berupa dokumen surat penunjukan/pengesahan P2K3 dari Dinas Tenaga Kerja setempat
1.4.4. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.
SK penetapan sbg MR atau dapat langsung DIRUT sbg ketua P2K3
1.4.5.
Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Sekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai dengan Permenaker 02/MEN/ 1992. Lihat pada sertifikasi dan surat penunjukan AK3 sebaiknya ahli K3 Umum karena Ahli K3 umum pelatihannya salah satunya mengenai peraturan perundangan
1.4.6.
P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.
Lihat pada program-program K3 yang direncanakan atau sedang dilaksanakan selama ini. Apakah ada program mengenai pengembangan atau peninjauan kebijakan dan perbaikan/ pengembangan prosedur terkait dengan pengendalian risiko terkait temuan dari hasil penilaian risiko
1.4.7.
Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.
Pengurus P2K3 ditempel dipapan informasi atau dapat diemail kepada para tenaga kerja
1.4.8.
P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.
Minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan atau sesuai ketentuan dalam prosedur mengenai P2K3. Perhatikan pada notulensi rapat P2K3 yang selama ini sudah berjalan.
1.4.9.
P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sesuai peraturan Permenaker 04/MEN/1987 tiap 3 bulan sekali kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke Dinas setempat minimal menggunakan format pelaporan yang disediakn sesuai dengan peratuturan perundangan
1.4.10.
Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bila memang dibentuk, namun ini disesuaikan lagi dengan kondisi didalam perusahaan terkait dengan efektifitas penerapan SMK3 itu sendiri khususnya dalam hal pembentukan tim tanggap darurat disetiap unit/departemen dan bila penerapan SMK3 di lokasi terpisah misalnya bidang konstruksi
1.4.11.
Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.
Bila dibentuk maka harus dicek ke pekerja dengan wawancara apakah mereka tahu mengenai struktur kelompok kerja ini
2
PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K3
2.1
Rencana strategi K3
2.1.1.
Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3.
Terdapat Prosedur HIRARC
2.1.2.
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten.
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1. Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan dengan pengendalian risiko teersebut
2.1.3.
Rencana strategi K3 sekurang-kurangya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan.
Terdapat Rencana-rencana dan Program-program K3 termasuk pemenuhan peraturan perundangan
2.1.4.
Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya.
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1. Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan dengan pengendalian risiko teersebut
2.1.5.
Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.
Dilihat pada detil dari tiap rencana/program K3 mencakup tujuan/sasaran, siapa pelaksananya, jangka waktu pelaksanaan, sumberdaya (termasuk fasilitas) serta prioritas (dilihat dari hasil penilaian manajemen risiko)
2.1.6.
Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan.
Terintegrasi dg sistem manajemen lain (menjadi 1 Sistem terpadu)
2.2
Manual SMK3
2.2.1.
Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan.
Dokumen berupa manual SMK3 atau dokumen level I, yang mencakup kebijakan, tujuan, rencana kerja (rencana terkini bisa dalam bentuk terlampir), prosedur K3 bisa dalam bentuk matrik korelasi prosedur serta job decs sesuai struktur organisasi yang tercantum
2.2.2.
Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu.
Dokumen berupa manual khusus (misal manual untuk pengelolaan Bahan Kimia, Limbah, Manual untuk Ergonomi, manual penanganan bahan peledak dll)
2.2.3.
Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan.
Manual disimpan pada lokasi yang mudah diakses oleh personel perusahaan, untuk membuktikannya dapat dilihat dari lembar distribusi manual
2.3
Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3
2.3.1.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundangundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan.
Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur Pengendalian rekaman, Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan
2.3.2.
Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan
Terdapat SK PPD & orang tsb aktif
2.3.3.
Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan Referensi buku-buku perundangan, pedoman teknis yg terkait
2.3.4.
Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan Histrori Dokumen termasuk pd saat perubahan peraturan perundangan
2.4
Informasi K3
2.4.1.
Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.
3
PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN PENINJAUAN KONTRAK
3.1
Pengendalian Perancangan
3.1.1.
Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.
Terdapat dokumen tertulis berupa prosedur perancangan yang didalamnya ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko( manajemen risiko). Lihat detil isi prosedurnya, bagaimana tahapan manajemen risiko tersebut dimasukkan pada tahap perancangan?
3.1.2.
Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi.
Saat perancangan dilakukan apakah juga telah dibuat WI/prosedur khusus untuk produk/sarana/proses yang dirancang atau dirancang ulang berdasarkan rekomendasi dari pengendalian risiko yang telah ditetapkan.
Bentuknya bisa berupa papan pengumuman, foto-foto, poster, verbal dalam briefing/apel, email,dll. Tata caranya dapat dilihat dari prosedur komunikasi
3.1.3.
Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.
Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi aspek K3 telah dipenuhi dalam rancangan(lihat dalam tahapan prosedur perancangan prasyarat personil yang melakukan perancangan). Personil ini bisa internal (misal ahli K3) atau ekternal (misal petugas pengawas K3, konsultasi atau perusahaan Jasa K3 yang ditunjuk)
3.1.4.
Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.
Lihat pada rekaman hasil modifikasi/perancangan berupa catatan atau notulensi reviw perancangan, checklist kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda tangan pengesahan rancangan oleh petugas di 3.1.3
3.2
Peninjauan Kontrak
3.2.1
Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.
Terdapat prosedur tertulis yang mencakup proses identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada kegiatan memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak. Bentuk rekamannya bisa hasil manajemen risiko pada aktifitas pemasokan barang dan jasa serta muatan tentang kegiatan tersebut tercakup dalam kontrak
3.2.2.
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.
Persyaratan personil yang melakukan kegiatan tersebut tercakup diatur didalam prosedur tersebut, minimal telah mendapat pelatihan manajemen risiko dan berpengalaman di bidangnya.
3.2.3.
Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan.
Bila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka kriteria ini tentunya otomatis akan dipenuhi. Disini kita melihat apakah persyaratan K3 dari pelanggan telah terpenuhi. Rekamannya adalah isi kontrak tersebut telah memuat aspek K3 didalamnya secara jelas sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya, seperti penyediaan perlengkapan alat pelindung diri, tanggungjawab dan gugat terhadap kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan dll.
3.2.4
Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan.
Dokumen berupa catatan review kontrak/checklist pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu kontrak
4
PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1
Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
4.1.1.
Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.
Disini kita melihat dari acuan prosedur pengendalian dokumen yang telah ditetapkan. Dimana status dokumen bisa berupa tata cara penomoran,wewenang bisa berupa siapa personil yang menyetujui dokumen, terdapat tanggal pengeluaran dan modifikasi bila terjadi perubahan
4.1.2.
Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.
Dalam dokumen tercantum kepemilikan dokumen tersebut dengan mengacu pada daftar distribusi penerima dokumen.
4.1.3.
Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan.
Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu yang memudahkan untuk diakses.
4.1.4.
Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.
Perusahan harus memastikan bahwa dokumen K3 yang sedang beredar adalah dokumen terbaru/revisi terakhir. Bila disimpan maka diberi tanda misalkan “obsolete”
4.2
Perubahan dan Modifikasi Dokumen
4.2.1
Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3.
Terdapat prosedur pengendalian dokumen yang mencakup tahapan proses pembuatan dan persetujuan perubahan dokumen
4.2.2.
Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait.
Pada dokumen yang telah berubah biasanya dilampirkan keterangan/alasan perubahan yang dilakukan, tgl modifikasi dan siapa yang menyetujui perubahan tersebut atau daftar riwayat perubahan biasanya terletak didepan atau dibelakang dokumen terkait
4.2.3
Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.
Terdapat prosedur pengendalian dokumen dimana didalamnya mempersyaratkan pembuatan masterlist dokumen atau suatu daftar yang berisi semua judul dokumen K3 yang dipergunakan termasuk statusnya (misalnya revisi terakhir beserta tanggal revisinya)
5
PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK
5.1
Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
5.1.1.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.
Terdapat prosedur tertulis mengenai prosedur pembelian barang dan jasa dimana ada spesifik K3 dan informasi lain yang terkait dicantumkan dalam salah satu klausul prosedur tersebut secara jelas, misalnya MSDS untuk pembelian bahan kimia, informasi yang relevan untuk pemebelian alat pelindung diri
5.1.2
Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.
Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1. dimana perusahaan dapat menunjukkan contoh catatan purchasing order yang memasukkan item K3 saat pembeliannya secara jelas
5.1.3.
Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.
Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan dalam isi prosedur 5.1.1. dan ditunjukkan bukti berupa notulensi meeting/input dari pihak user kepada pembelian dan atau pengesahan dalam Purchasing Order
5.1.4.
Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.
Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa disebutkan dalam prosedur pembelian dan dapat dibuktikan berupa catatan purchase order yang telah lengkap item K3nya. Bentuk peninjauan ulang dapat dalam bentuk pengesahan dalam purchasing order atau hasil penilaian produk atau jasa yang baru sebelum pembelian, misalnya penilaian dalam pembelian alat pelindung diri dan lain-lain
5.1.5.
Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.
Formulir Seleksi Supplier dan Subkon (CSMS) dipilih yg memenuhui persyaratan K3 (Tatacara seleksi masuk ke Prosedur Pembelian)
5.2 5.2.1.
Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.
Setiap barang dan jasa yang masuk harus diperiksa sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui sebelumnya. Misalnya:dokumen persetujuan penerimaan barang oleh pihak gudang
5.3
Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan
5.3.1.
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.
5.4
Kemampuan Telusur Produk
5.4.1.
Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.
HIRARD produk, dari Proses Persiapan, Produksi sampai Selesai serta Packaging (jika dipabrik)
5.4.2.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.
Prosedur Kemampuan Telusur Produk yg telah terjual telah aman dan memenuhi persyaratan K3
6
KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1.
Sistem Kerja
6.1.1.
Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.
- Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat dari catatan manajemen risiko untuk setiap tahapan proses kerja. Kompetensi petugas ini dilihat dari sertifikat atau catatan pelatihan manajemen risiko, job decs atau wewenangnya atau dari track record pengalaman serta catatan manajemen risiko sesuai tata cara perhitungan yang ditetapkan
6.1.2.
Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.
- Terdapat dokumen tertulis prosedur/WI di tempat kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work permit, confined space permit, ketinggian, penggalian/kedalaman, radiasai dll tergantung dari proses yang ada di tempat kerja
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan maksudnya barang/jasa yang dipergunakan/diproses ditempat kerja kita untuk kemudian setelah selesai dikembalikan lagi kepada pelanggan. Bukti penerapan kegiatan ini bisa dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau melalui rekaman kegiatan manajemen risiko seperti pada 2.1.1.
6.1.3.
Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.
- Terdapat prosedur/WI secara tertulis yang sudah mempertimbangkan faktor K3 seperti berdasarkan job safety analysis. Terutama prosedur/WI yang dipersyaratkan dalam pengendalian risiko sebagai pengendalian administrasi control harus dapat ditunjukkan
6.1.4.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.
Bila ada pengembangan dan atau perubahan terhadap prosedur/WI maka mengacu pada peraturan, standar atau ketentuan lainnya yang terkait. Biasanya pada prosedur/WI dapat kita temukan pada kolom referensi, dimana dalam referensi tersebut dicantumkan section standar/acuan/peraturan yang diacu
6.1.5
Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.
Terdapat pembatasan area-area tertentu dg menyediakan sistem Surat Ijin Kerja Spt.panas, ramai, ketinggian, radiasi, kedalaman, bawah tanah, ruang tertutup
6.1.6
Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.
Evaluasi Kebutuhan APD setiap Site disesuaikan dg jenis pekerjaan personil tsb, tatacara pemeliharaannya dan inspeksi APD secara periodik
6.1.7
Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
Kesesuaian APD dengan standar/Per UU dilihat pada spesifikasi teknis dari pihak supplier berdasarkan informasi brosur mauapun sertifikat uji kelayakan yang supplier kirimkan. Mereka mengacu ke standar mana? Atau mungkin lihat sertifikasi produk misal SNI, BS, ISO, dll dari APD tsb. Lihat Permenaker 08 tahun 2010
6.1.8
Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.
Terkait dengan 6.1.1. dimana pengendalian resiko yang telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan pada proses kerja
6.2
Pengawasan
6.2.1.
Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.
Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. Biasanya menjadi tanggung jawab supervisor atau yang setingkat. Lihat pada uraian tanggung jawabnya. Bukti dokumen bisa berupa catatan/log inspeksi harian
6.2.2.
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.
Lihat kembali pada uraian tanggungjawab pada 6.2.1 atau adanya kegiatan pemantauan bagi karyawan baru atau program on the job training
6.2.3.
Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.
Idem dengan 6.2.1. liat job decsnya. Bukti penerapan berupa laporan inspeksi/laporan sumber bahaya atau lainnya.
6.2.4.
Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.
Pengawas terlibat dalam kegiatan pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lihat pada prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja (elemen 8) dan item pada 6.2.1. (uraian job desc). Lihat juga pada dokumen pelaporan dan hasil penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi
6.2.5.
Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.
- Proses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan pengawas dalam rapat yang membahas masalah-masalah K3 dalam area pengawasannya.
6.3
Seleksi dan Penempatan Personil
6.3.1.
Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.
- Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam penerimaan pegawai. Lihat pada prosedur penerimaan pegawai dan data-data aktifitas pemeriksaaan kesehatan karyawan selama ini.
6.3.2.
Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.
- Idem dengan 6.3.1. dan terdapat job qualification untuk setiap jabatan yang mencakup minimal platihan dan latar belakang pendidikan serta pengalaman
6.4.
Area Terbatas
6.4.1.
Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.
- Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah ditempat kerja yang memerlukan ijin masuk. Atau cek langsung ke lapangan atau dapat juga dilihat dari catatan manajemen risiko yang telah dilakukan
6.4.2.
Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.
- Pada daerah-daerah tersebut dilakukan pengendalian yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-rambu dll
6.4.3.
Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
- Fasilitas disini yaitu kamar mandi, wastafel, loker/ruang ganti, Mushola, ruang makan, kantin, sarana olahraga, poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga, lantai ruang, transportasi dll. Layanan yaitu penyediaan air minum bersih, layanan makan, kesehatan dll
6.4.4.
Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
- Rambu K3 (Safety sign, warning sign, poster, rambu APD, rambu APAR dll) dan tanda pintu dipasang sesuai standar berdasarkan pedoman teknis/SNI, mempunyai sinyal penerangan min 10 lux dan berwarna hijau serta tulisan putih serta mempunyai tanda bertulis “keluar” atau “exit” diatasnya dan menghadap koridor
6.5
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
6.5.1
Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
- Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan ditempat kerja mencakup safety device atau alat-alat pengaman. Verifikasi mencakup alat pengaman dapat dilihat dari checklist pemeriksaan masing-masing sarana produksi
6.5.2.
Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.
- Perusahaan menyimpan catatan-catatan pemeliharaan yang dilakukan, berbentuk daftar riwayat pemeriksaan alat baik dalm bentuk soft copy atau hard copy
6.5.3.
Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.
- Perusahaan memiliki sertifikat sarana produksi yang masih berlaku. Beberapa sarana produksi tsb antara lain bejana tekan (permenaker 01/MEN/1982), pesawat angkat dan angkut (permenaker 05/MEN/1985), Lift (Permenaker 03/MEN/1999), Pesawat Uap (Peraturan Uap tahun 1930). Untuk tepatnya m,engacu pada lembar obyek pengawasan dan terdapat jadwal monitoring penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang masuk dalam obyek pengawasan termasuk jadwal kadaluarsa sertifikasi tsb beserta jadwal resertifikasi -
6.5.4.
Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.
Lihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan perawatan sarana produksi tsb. (sertifikat, lisensi, pengalamannya), jika dilakukan oleh pihak ke 3 dapat menunjukan CV beserta sertifikat pelaksana berdasarkan proposal yang dikirimkan kemudian dibandingkan dengan laporan/berita acara penyelesaian pekerjaan apakah sama? -
6.5.5.
Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan. Untuk detailnya dapat dilihat pada isi peraturan perundangan. Atau tanyakan apakah pernah ada perubahan yang dilakukan?
6.5.6.
Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.
Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan pemeliharaan dan pemeriksanaan sarana produksi. Contoh rekaman misalnya Work Order Form
6.5.7.
Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.
Penandaan pada mesin/sarana produski yang sedang diperbaiki atau rusak ini dapat dituangkan dalam prosedur pemeliharaan yang mencakup Lock Out dan Tag Out (LOTO) atau prosedur LOTO bila terpisah. Lihat rekaman penandaan yang ada bandingkan dengan prosedurnya.
6.5.8.
Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.
Terdapat mekanisme penguncian (lihat bentuk/sistem penguncian yang digunakan) terkait dengan prosedur pemeliharaan/perbaikan atau prosedur LOTO bila terpisah. Rekaman dapat dilihat pada daftar pelaksanaan Lock Out dan bandingkan dengan prosedurnya
6.5.9.
Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.
Didalam prosedur proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana dan peralatan produkis terdapat unsur-unsur K3 yang memenuhi peraturan perundangan
6.5.10.
Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.
Mengacu pada prosedur permintaan pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana yang diperbaiki sudah aman. Untuk digunakan kembali. Bukti rekamannya adalah work order form yang telah ditandatangani oleh user setelah proses perbaikan selesai dan bentuk pencabutan LOTO dari personil yang berhak
6.6.
Pelayanan
6.6.1.
Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.
Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam PJK3 (perusahaan jasa K3) sesuai dengan Permenaker 04/MEN 1995 yang meliputi jasa konsultasi K3, jasa pabrikasi, pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3, jasa pemeriksaan dan pengujian teknbik, jasa pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kerja, jasa audit K3, dan jasa pembinaan K3. -
6.6.2.
Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.
Bila kita sebagai pengguna jasa tsb pelanggan (6.6.2) maka dapat dilihat pada elemen 5 (pada prosedur pembelian) dimana sudah didetilkan spesifikasi K3 ini dalam pembelian barang dan jasa. Spesifikasi ini bisa berupa surat penunjukan PJK3 dari Depnaker RI. Pada 6.6.2 perusahaan diminta memiliki prosedur seleksi dan evaluasi subkontraktor dimana aspek K3 menjadi prasyarat didalamnya. Bukti rekaman dapat dilihat dari rekaman kegiatan seleksi dan evaluasi
6.7
Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
6.7.1.
Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.
- Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi (fire, spill, ledakan, banjir, huru hara dll). Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan. Lihat potensi keadaan darurat di prosedur KD (Keadaan Darurat) bandingkan dengan kondisi yang ada mengacu pada catatan manajemen risiko. Di informasikan ke dalam Safety Induksi dan di promosikan melalui banner/stiker
6.7.2
Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
- Prosedur tsb harus dilakuakan simulasi untuk mengetahui sesuai atau efektif diterapkan. Jadwal simulasi paling tidak dilakukan 1 x dalam setahun atau mengacu pada frekuensi pelaksanaan dalam prosedur KD itu sendiri. Prosedur KD dievaluasi/ditinjau ulang oleh petugas yang kompeten (bisa bagian K3 atau pihak luar misal kerjasama dengan dinas kebakaran jika berhubungan dengan kebakaran). Evaluasi mencakup kesesuaian terhadap skenario prosedur, kesiapan peralatan dan target kecepatan dan ketepatan untuk setiap prosedur KD.
6.7.3.
Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.
- Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat dan telah diinformasikan kepada seluruh karyawan dan memberkan pelatihan dalam bentuk evakuasi Drill. Bukti rekaman adalah catatan evakuasi drill untuk setiap tenaga kerja mengacu kepada prosedur KD yang sesuai dengan tingkat risiko
6.7.4.
Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.
- Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik darurat sesuai degan peran dan tugasnya. Rekaman dapat berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan serta catatan pelatihan terkait. Untuk tim kebakarandapat mengacu ke Kepmenaker 186/MEN/1999. Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat ditempel dipapan informasi dan media lainnya
6.7.5.
Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.
- Verifikasi dilakukan dengan melihat kondisi dilapangan bukti rekaman yaitu IK, peta evakuasi, terdapat arah panah menuju pintu keluar terdekat dan aman menuju titik berkumpul terlihat jelas dan terang pada jarak 20 M mempunyai penerangan min 10 lux. Dimana instruksi tsb jelas, singkat, terlihat pada jarak 20 M dan semua tenaga kerja memahaminya. Dan hubungan KD (Nomor kontak KD terpampang jelas) dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja
6.7.6.
Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
- Lihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian dan sertifikasi hasil pengujian dan laporan maintenancenya beserta penjadwalannya. Seperti peralatan hydrant, sprinkle, detektor, fire alarm, APAR, pompa Hydrant, emergency lamp, emergency shower, breathing apparatus dll -
6.7.7.
Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
- Jenis, Jumlah dan Posisi alat darurat (APAR, hidran, spill kit, shower, kotak P3K, dll) jelas dilihat, tidak terhalang dan bertanda jelas oleh karyawan. Termasuk ketepatan dalam spesifikasi alat KD yang disediakan berdasarkan potensi bahayanya.
6.8
Pertolongan Pertama Pada Kecelakan
6.8.1.
Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.
- Ada kegiatan penegecekan terhadap kondisi isi dari kotak P3K biasanya menggunakan checklist tentang kelenhkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian dll. Sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.
6.8.2.
Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini bisa dari karyawan atau petugas medis diklinik yang ditunjuk sebagai petugas P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.
6.9
Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
6.9.1.
Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
7.
STANDAR PEMANTAUAN
7.1
Pemeriksaan Bahaya
7.1.1.
Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.
Terdapat Prosedur Pasca terjadinya keadaan darurat (Kecelakaan & PAK) untuk mencegah kejadian berulang.
- Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi ini. Bisa dilihat pada tabel jadwal atau prosedur inspeksi atau hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Inspeksi cara kerja dapat mengacu kepada job saftety analysis dan inspeksi tempat kerja dapat mengacu kepada housekeeping
7.1.2.
Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.
- Inspeksi dilakukan secara bersama oleh wakil pengurus dan wakil karyawan dengan syarat telah mengikuti pelatihan identifikasi potensi bahaya. Bukti dapat dilihat dari rekaman hasil inspeksi siapa yang melakukan dan posisinya
7.1.3.
Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa
- Jelas. Inspeksi bukan saja hanya mengacu pada checklist tapi juga memberi ruang masukan diluar checklist. Lihat dari catatan inspeksi apakah terdapat masukan dari petugas yang melakukan tugas ditempat yang berbeda
7.1.4.
Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.
-Jelas. Dokumen berupa checklist inspeksi tempat kerja sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.
7.1.5.
Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.
- Lihat tembusan laporan inspeksi dengan mengacu pada prosedur inspeksi (terdapat rencana tindakan perbaikannya)
7.1.6.
Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.
Penetapan tim Inspeksi dan jadwal Inspeksi rutin diarea kerja yang mempunyai tingkat potensi bahaya dan program perbaikannya
7.1.7.
Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya.
- Terdapat catatan monitoring status penyelesaian terhadap tindakan koreksi dari temuan-temuan inspeksi dan kemudian tindakan perbaikan yang telah dilakukan telah dinilai keefektifannya dalam arti tidak menimbulkan bahaya baru
7.2
Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
7.2.1.
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.
- Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauana lingkungan kerja. Interval waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan/standar yang berlaku dapat melihat pada UKL dan UPL.
7.2.2.
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.
- Lihat pada Kepmenaker 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika (Kebisingan, suhu kerja, getaran, gelombang mikro dan radiasi ultraviolet) - Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya ditempat kerja. - Faktor biologis misalnya nilai baku mutu air minum, pengawasan, terhadap kualitas makanan karyawan dll
- Faktor radiasi dapat mengacu pada ketentuan dari BEPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Indonesia 7.2.3.
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.
Dapat dilakukan oleh PJK3 atau pihak lain/personil yang telah mendapatkan izin dari Kemenakertrans (Berkompeten/Bersertifikat Ahli dlm Inspeksi lingkungan Kerja)
7.3
Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
7.3.1.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.
- Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut. Alat ukur disini misalnya nanometer (kebisingan), luxmeter(pencahayaan), gas detector (gas-gas kimia)dll. Bila alat-alat disediakan dari pihak luar maka mereka/supplier/kontraktor harus dapat menunjukkan hasil pengujiannya. Hal ini bisa diidentifikasi pada saat tahap kontrak dan pembelian jasa mereka.
7.3.2
Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.
- Lihat kualifikasi petugas yang melakukan kalibrasi alat tersebut atau catatan pelatihannya.
7.4
Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
7.4.1.
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai kegiatan pemantauan kesehatan tenaga kerja. Terutama pemeriksaaan kesehatan khusus misalnya pengecekan darah untuk melihat kontaminasi bahan kimia, audiometri untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit saluran pernapasan dll.
7.4.2.
Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.
- Hasil identifikasi dalam bentuk daftar program pemeriksaan kesehatan karyawan yang dilakukan dan tata cara atau prosedur untuk pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja ini.
7.4.3.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dokter perusahaan yang sesuai dengan Permenaker 01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan hyperkes bagi dokter perusahaan dan mendapat surat penunjukan.
7.4.4.
Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- Detil pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu pada Permenaker 03/MEN/1982 tentang pelayanan kesehatan TK
7.4.5.
Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Jelas. Diwajibkan untuk memberikan laporan setiap aktifitas pemeriksaan kesehatan mengacu Per.02/MEN/1980
8.
PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
8.1.
Pelaporan Bahaya
8.1.1.
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.
8.2
Pelaporan Kecelakaan
8.2.1.
Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dokumen berupa prosedur tata cara pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
8.2.2.
Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan
- Ada dokumen pelaporan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja kepada disnaker setempat atau dalam laporan triwulan P2K3 perusahaan ke Disnaker. Ketentuan ini diatur dalam Permenaker No.03/MEN/1998 tentang tata cara palaporan dan pemeriksaan Kecelakaan
8.3
Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
8.3.1.
Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- Dokumennya sama dengan 8.2.1 dimana bisa dijadikan satu prosedur yaitu pelaporan dan penyelidikannya
8.3.2.
Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundangundangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.
- Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan perusahaan akan melakukan penyelidikan.
8.3.3.
Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.
- Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan yang akan melakukan penyelidikan. Kompetensinya bisa dilihat pada pelatihan atau sertifikasi pelatihan yang telah dimilikinya.
- Perusahaan mempunyai prosedur pelaporan sumber bahaya dan tenaga kerja tahu tata cara pelaporan tersebut. Dokumen berupa prosedur pelaporan, formulir pelaporan bahaya/ketidaksesuaian
8.3.4.
Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.
- Lihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa penanggung jawab tindakan perbaikan tsb? Apakah beliau sudah diinformasikan mengenai tanggungjawabnya ini?
8.3.5.
Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.
- Verifikasi dilakukan dengan melihat proses saat penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan tenaga kerja saat mengumpulkan informasi atau saat mendiskusikan tindakan perbaikan yang akan dilakukan? Cross check dengan pekerja yang terkait atau sertakan tandatangan peserta
8.3.6.
Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.
- Perusahaan melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang diusulkan dalam laporan kecelakaan. Bentuknya dapat berupa status laporan (closed) atau paraf pada tindakan perbaikan yang selesai. Diinformasikan melalui media email atau papan informasi kpd semua pekerja
8.4
Penanganan Masalah
8.4.1.
Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
9
PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA
9.1
Penanganan Secara Manual dan Mekanis
9.1.1.
Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.
9.1.2.
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
- Verifikasi petugas yang melakukan risk assesment
9.1.3.
Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.
- Verifikasi ke lapangan apakah rekomendasi tindakan pengendalian risiko dari laporan risk assesment diterapkan di tempat kerja. Bukti rekaman yaitu terdapat monitoring dari program kerja dari pengendalian risiko yang diambil
- Ada prosedur penyampaian masalh-masalah K3 ditempat kerja. Masalah ini bisa berupa hal-hal seperti: Lingkungan kerja yang kurang nyaman dan aman, cara kerja, kessehatan dalam bekerja atau keluhan-keluhan lainnya.
- Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur manajemen risiko seperti 2.1.1 dan 6.1.1. tetapi kriteria ini lebih fokus pada kegiatan penanganan bahn secara manual dan mekanis. Bukti penerapan hasil laporan risk assesment pada kegiatan yang dimaksud ini.
9.1.4.
Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.
- Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran
9.2
Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
9.2.1.
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Semua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan suatu prosedur dan penerapannya mengenai penanganan bahan agar teratur dan rapi dalam penyimpanan (house keeping), prosedur tsb mencakup penanganan terhadap sifat bahan khususnya kadaluarsa bahan seperti pengaturan penegeluaran dan pencatatan masa kode bahan, penempatan bahan sesuai dengan sifat bahn, bahan dalam kondisi siap pakai serta bila tidak dipakai akan dibuang dengan cara yang aman bagi lingkungan berikut juga limbahnya dibuang dengan cara yang aman seperti untuk pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke penampung yang mempunyai ijin dan limbah cair ke PPLI dan lainnya. Bukti pelaksanaan pembuangan dilihat dari manifestnya
9.2.2.
Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.
- Bahan-bahan yang ditangani sesuai dengan peraturan perundangan seperti penyimpanan bahan peledak, penyimpanan gas-gas dengan tabung atau bejana bertekanan yang bersigat reaktif flammability dll
9.2.3.
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terdapat Subkon atau pihak yang menampung atau proses pembuangan sudah mendapat izin dari instansi setempat
9.3
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
9.3.1.
Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
9.3.2.
Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.
- Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-kegiatan tersebut untuk bahan berbahaya. Bisa berupaprosedur atau instruksi kerja terkait dengan penggunaan bahan kimia tsb. Peraturan yang mengatur tentang B3 yaitu PP no. 74 tahun 2001 tentang Pengendalian Bahan Kimia di tempat kerja
MSDS (Material Safety Data Sheet) Seharusnya tempat kerja mempunyainya dan bisa didapatkan dari pihak supplier bahan kimia. (Dipersyaratkan pada elemen 5 dalam pembelian bahan). Rekaman MSDS ini ditemukan baik ditempat yang menyimpan maupun menggunakan. MSDS ini sebaiknya bersifat komunikatif artinya dimengerti oleh semua pihak.
9.3.3.
Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.
- Ada pelabelan pada wadah bahan kimia. Yang penting label ini diketahui oleh para user bahan kimia. Buktinya semua wadah bahan kimia mempunyai label yang jelas yaitu nama zat, sifat bahaya/rambu bahaya dan tindakan bila keadaan darurat
9.3.4.
Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.
- Rambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari bahan kimia yang ada ditempat kerja. Misalnya: rambu sifat bahan tsb, rambu peringatan seperti flammable, explosive, poison dll
9.3.5.
Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
10.
PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1
Catatan K3
10.1.1.
Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.
10.1.2.
Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.
- Tercakup didalam prosedur pengendalian dokumen yaitu mengenai pengendalian dokumen eksternal, dimana aplikasinya terdapat datar Undang-Undang, peraturan, standar da pedoman teknis yang relevan diaman selalu diupdate untuk mengetahuinya dapat dilihat dari tanggal penerbitan dan juga pada daftar tersebut dicantumkan lokasi penyimpanannya
10.1.3.
Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.
- Buktinya dapat kita lihat pada prosedur pengendalian catatan apakah terdapat klausul yang mempersyaratkan kerahasiaan catatan, seperti bagaimana prosedur mengaksesnya, menyimpan dan memusnahkannya. Contoh catatan yang bersifat rahasia yaitu: Medical Check Up
- Pihak user telah mendapatkan pelatihan mengenai bahaya bahan kimia serta tat cara pemakaian yang aman dari bahan tersebut. Lihat pada catatan pelatihan atau sertifikat pelatihan.
- Perusahaan telah menetapkan prosedur yang mengatur pengelolaan terhadap catatan-catatan K3 tsb. Bukti rekamananya yaitu prosedur pengendalian catatan dimana aplikasinya adalah terdapat masterlist catatan K3 yang minimal mencakup masa simpan dan lokasi penyimpanan. Dimana definisi catatan K3 ini berupa formulir K3 yang sudah terisi misal form kecelakaan, inspeksi, NCR audit, dll
10.1.4.
Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.
- Catatan kompensasi kecelakaan seperti asuransi dan rehabilitasi kesehatan yaitu catatan berupa catatan penyembuhan dari sakit baik akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja termasuk rekomendasi pemindahan ketempat kerja lain untuk sementara waktu atau tetap bila disarankan oleh personalia
10.2
Data dan Laporan K3
10.2.1.
Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.
- Data-data K3 perusahaan dapat berupa: data-data kecelakaan kerja minimal FR dan SR, Medical cost, laporan penyakit kerja, data % hasil inspeksi, data pencapaian kinerja program K3, data pemantauan lingkungan kerja (misalkan kebisingan, NAB, dll) yang mana kesemua data itu dianalisa tabel, matriks, atau grafik atau yang lainnya adalah dalam bentuk pengolahan data sedangkan analisa data mencakup terhadap analisa untuk mencari akar permasalahan dari pengolahan data yang dilakukan dan mencakup sampai pada tindakan koreksi maupun pencegahan
10.2.2.
Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.
- Laporan rutin K3 misalnya: laporan yang berhubungan dengan kinerja K3 termasuknya didalam monitoring terhadap program K3
11.
PEMERIKSAAN SMK3
11.1
Audit Internal SMK3
11.1.1.
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.
- Perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tsb mengacu kepada prosedur audit internal. Lihat pada laporan audit internal yang ada. Buktinya harus dapat dipastikan 166 kriteria ini telah diaudit dalam setahun, untuk melihat efektifitasnya dapat dilihat dari presentasinya secara kuantitatif
11.1.2.
Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.
- Petugas/auditor internal SMK3 harus kompeten yakni telah dibekali dengan pemahaman mengenai isi SMK3 dan standar audit SMK3 ini. Lihat pada catatan latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada contoh hasil laporannya selama ini. Independen yakni ia tidak mengaudit bagiannya sendiri. Sesuai dengan Permenaker no 18 tahun 2008
11.1.3.
Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.
- Lihat pada laporan ketidaksesuaian/NCR audit apakah ada tanda penegesahan/persetujuan bahwa tindakan perbaikan telah selesai dilaksanakan. Prioritas temuan audit juga dapat kita lihat pada lembar monitoring rekapitulasi tindakan perbaikan hasil audit apakah tindakan perbaikan sesuai dengan date line atau tidak, kemudian lihat keterangannya jika belum terlaksana atau ditutup
12
PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
12.1
Strategi Pelatihan
12.1.1.
Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.
- Terdapat TNA (Training need analysis) yang mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3. Lihat pada matriks training
12.1.2.
Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.
- Lihat pada program pelatihan tahunan perusahaan kemudian komposisi peserta pelatihannya.
12.1.3.
Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.
- Lihat kembali pada matriks pelatihan K3 dengan disesuaikan dengan job qualifikasinya dan disesuaikan dg potensi bahaya tempat bekerja. Perhatian khusus untuk pelatihan yang dipersyaratkan oleh per UU seperti operator forklift crane, regu kebakaran dan akli K3.
12.1.4.
Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang digunakan jasanya untuk mengadakan pelatihan. Hal ini diatur dalam Permenaker No.04/MEN/1994 tentang Perusahaan Jasa K3. Kesesuaian ini bisa dipastikan dalam kontrak pembelian jasa.
12.1.5.
Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.
- Perusahaan menyediakan fasilitas (kelas, board, OHP, LCD dll) dan sumber daya (trainer, dana) untuk kegiatan pelatihan (khususnya bila pelatihan bersifat internal)
12.1.6.
Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.
- Catatan pelatihan seperti daftar hadir, jadwal dll disimpan dan difile termasuk daftar riwayat pelatihan per karyawan
12.1.7.
Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.
- Pada prosedur pelatihan ada tahapan dimana semua program pelatihan selama setahun dievaluasi untuk menentukan apakah masih relevan atau perlu peningkatan lebih lanjut. Termasuk prosentasi keberhasilan pelatihan yang telah diikuti.
12.2
Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
12.2.1.
Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.
- Manajemen senir terlibat dalam kegiatan pelatihan K3. Terlibat disini termasuk ikut serta dalam pelatihan, minimal pelatihan penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Dokumen yang dilihat yaitu catatan pelatihan, sertifikat (jika ada) atau kegiatan yang diikuti seperti seminar dll
12.2.2.
Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.
- Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3 sesuai dengan peran dan tugasnya namun juga berhubungan dengan kompetensi pekerjabya. Kesesuaian dapat dilihat pada job qualifikasinya dan atau amatrik pelatihan mereka. Buktinya lihat rekaman pelatihan dari sertifikat atau daftar riwayat pelatihan mereka
12.3
Pelatihan bagi Tenaga Kerja
12.3.1.
Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.
- Setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman termasuk pengenalan mengenai K3 begitupula tenaga kerja yang dipindah ke bagian yang baru. Lihat pada prosedur pelatihan, catatan pelatihan. (+) Perusahaan telah melakukan pelatihan orientasi, pelatihan tentang pengenalan cara-cara kerja yang aman sesuai dengan setiap SOP yang ada (--) Perusahaan tidak memiliki dokumen catatan hasil pelatihan tersebut.
12.3.2.
Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.perubahan sarana produksi atau proses
- Perubahan sarana produksi atau proses dapat menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja harus diinformasikan mengenai bahaya ini.
12.3.3.
Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.
- Pelatihan penyegaran ini tergantung kebutuhan/persyaratan yang ada. Misalnya pelatihan tanggap darurat 1 tahun sekali, pelatihan P3K, pelatihan B3 dll
12.4
Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor
12.4.1.
Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.
12.5
Pelatihan Keahlian Khusus
12.5.1.
Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.
- Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi tenaga kerja. Lihat pada materi pelatihan, jadwal pelatihan dan absensi pelatihan pengenalan K3
- Pelatihan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan yang memang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. Lihat pada TNA atau matriks pelatihan yang ada. Beberapa pelatihan tsb yaitu : Ahli K3 : Permenaker 02/MEN/1992, Dokter perusahaan : Permenaker 01/MEN/1976, Operator Uap : Permenaker 01/MEN/1998, Operator angkat angkut : Permenaker 09/MEN/2010, Regu Kebakaran : Kepmenaker 186/MEN/1999, Ahli Kimia K3, Juru Las, Operator alat angkat angkut, Paramedis
TEMUAN HASIL AUDIT INTERNAL SMK3 DI PT. TIGA BERSAUDARA KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
KRITERIA AUDIT
TEMUAN
6
KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.5
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
6.5.2.
Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.
- Perusahaan menyimpan catatan-catatan pemeliharaan yang dilakukan, berbentuk daftar riwayat pemeriksaan alat baik dalm bentuk soft copy atau hard copy
(+) Dalam proses perbaikan mesin, peralatan dan sarana transportasi sampai dengan akhir tahun 2014 menggunakan buku korespondensi pengolahan teknik. (--) Dalam proses perbikan mesin, untuk mulai tahun 2015 dilakukan langsung secara lisan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan alasan untuk mempercepat proses perbaikanya.
6.5.10.
Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.
Mengacu pada prosedur permintaan pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana yang diperbaiki sudah aman. Untuk digunakan kembali. Bukti rekamannya adalah work order form yang telah ditandatangani oleh user setelah proses perbaikan selesai dan bentuk pencabutan LOTO dari personil yang berhak
(--) Perusahaan telah mempunyai prosedur pemeliharaan dan perbaikan peralatan namun dalam prosedur tersebut tidak mengatur proses serah terima setelah perbaikan dilakukan antara bagian pengolahan teknik yang mengerjakan yang menyatakan mesin telah aman untuk dioperasikan dengan pihak yang mengajukan permohonan.
9
PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA
9.1
Penanganan Secara Manual dan Mekanis
9.1.4.
Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.
- Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran
(+) Sudah terdapat prosedur pengolahan material dan handlingnya dengan nomor MK.xx-PK3-4.1.9 (--) Prosedur pengolahan material dan handlingnya dengan nomor MK.xx-PK3-4.1.9
belum mencakup untuk penanganan tumpahan material 9.2 9.2.1.
9.3 9.3.2.
10.
Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Semua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan suatu prosedur dan penerapannya mengenai penanganan bahan agar teratur dan rapi dalam penyimpanan (house keeping), prosedur tsb mencakup penanganan terhadap sifat bahan khususnya kadaluarsa bahan seperti pengaturan penegeluaran dan pencatatan masa kode bahan, penempatan bahan sesuai dengan sifat bahn, bahan dalam kondisi siap pakai serta bila tidak dipakai akan dibuang dengan cara yang aman bagi lingkungan berikut juga limbahnya dibuang dengan cara yang aman seperti untuk pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke penampung yang mempunyai ijin dan limbah cair ke PPLI dan lainnya. Bukti pelaksanaan pembuangan dilihat dari manifestnya
(--) Diarea penyimpanan HSD, terdapat banyak ceceran solar yang tidak ditangani, dilokasi gudang penyimpanan premium dan oli tidak terdapat peralatan untuk penanganan tumpahan.
MSDS (Material Safety Data Sheet) Seharusnya tempat kerja mempunyainya dan bisa didapatkan dari pihak supplier bahan kimia. (Dipersyaratkan pada elemen 5 dalam pembelian bahan). Rekaman MSDS ini ditemukan baik ditempat yang menyimpan maupun menggunakan. MSDS ini sebaiknya bersifat komunikatif artinya dimengerti oleh semua pihak.
(--) Dalam gudang penyimpanan tidak ditemukan lembar data keselamatan (MSDS) untuk bahan herbisida (paracol, bayfolan,DMA-46), pestisida (applaun, kocrot77wb), premium, oli, HSD.
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.
PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 10.1.1.
10.2 10.2.1.
11.
Catatan K3 Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.
- Perusahaan telah menetapkan prosedur yang mengatur pengelolaan terhadap catatan-catatan K3 tsb. Bukti rekamananya yaitu prosedur pengendalian catatan dimana aplikasinya adalah terdapat masterlist catatan K3 yang minimal mencakup masa simpan dan lokasi penyimpanan. Dimana definisi catatan K3 ini berupa formulir K3 yang sudah terisi misal form kecelakaan, inspeksi, NCR audit, dll
(+) Mekanisme penyimpanan catatan K3 selama ini tersimpan dalam file sesuai dengan judul catatan dan disimpan dikantor bagian sistem perusahaan. (--) Tidak terdapat prosedur untuk memelihara catatan tersebut dengan penetapan masa penyimpanan catatan, nomor indeks setiap catatan, dan tidak terdapat daftar induk catatan K3 yang mengendalikan.
- Data-data K3 perusahaan dapat berupa: data-data kecelakaan kerja minimal FR dan SR, Medical cost, laporan penyakit kerja, data % hasil inspeksi, data pencapaian kinerja program K3, data pemantauan lingkungan kerja (misalkan kebisingan, NAB, dll) yang mana kesemua data itu dianalisa tabel, matriks, atau grafik atau yang lainnya adalah dalam bentuk pengolahan data sedangkan analisa data mencakup terhadap analisa untuk mencari akar permasalahan dari pengolahan data yang dilakukan dan mencakup sampai pada tindakan koreksi maupun pencegahan
(+) Data-data penerapan sistem manajemen K3 yang ada telah dikumpulkan dibagian pengelolaan sistem kendali mutu (--) Data-data penerapan sistem manajemen K3 yang ada belum dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.
Data dan Laporan K3 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.
PEMERIKSAAN SMK3
11.1
Audit Internal SMK3
11.1.1.
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.
- Perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tsb mengacu kepada prosedur audit internal. Lihat pada laporan audit internal yang ada. Buktinya harus dapat dipastikan 166 kriteria ini telah diaudit dalam setahun, untuk melihat efektifitasnya dapat dilihat dari presentasinya secara kuantitatif
(+) Perusahaan telah melakukan audit intenal SMK3 pada tanggal 04 Oktober 2016 untuk seuruh ruang lingkup unit kebun, audit dilakukan oleh petugas independen dari unit lain (+) Telah dibuat laporan hasil audit (--) Dalam laporan hasil audit tidak ada dokumentasi rencana tindakan perbaikan hasil audit, proses pemantauanya, serta verifikasi hasil tindakan perbaikanya.
11.1.2.
Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.
- Petugas/auditor internal SMK3 harus kompeten yakni telah dibekali dengan pemahaman mengenai isi SMK3 dan standar audit SMK3 ini. Lihat pada catatan latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada contoh hasil laporannya selama ini. Independen yakni ia tidak mengaudit bagiannya sendiri. Sesuai dengan Permenaker no 18 tahun 2008
(+) Tim audit intenal SMK3 pada tanggal 04 Oktober 2016dilakukan oleh ahli K3 yang telah mempunyai sertifikat dari pihak yang berwenang.
12
PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
12.1
Strategi Pelatihan
12.1.1.
Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.
- Terdapat TNA (Training need analysis) yang mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3. Lihat pada matriks training
(+) Terdapat prodsedur pelatihan, dalam prosedur tersebut mengatur proses evaluasi terhadap pelatihan (--) Dalam penerapannya tidak dilakukan evaluasi terhadap progam-program pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (yakni pada pelatihan pengenalan K3, pelatihan kalibrasi perlengkapan pengaman, audit internal, pengamanan keadaan darurat)
12.1.6.
Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.
- Catatan pelatihan seperti daftar hadir, jadwal dll disimpan dan difile termasuk daftar riwayat pelatihan
(+) Perusahaan telah melakukan pelatihan orientasi, pelatihan tentang pengenalan cara-
12.3 12.3.1.
per karyawan
cara kerja yang aman sesuai dengan setiap SOP yang ada (--) Perusahaan tidak memiliki dokumen catatan hasil pelatihan tersebut.
- Setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman termasuk pengenalan mengenai K3 begitupula tenaga kerja yang dipindah ke bagian yang baru. Lihat pada prosedur pelatihan, catatan pelatihan.
(+) Perusahaan telah melakukan pelatihan orientasi, pelatihan tentang pengenalan caracara kerja yang aman sesuai dengan setiap SOP yang ada (--) Perusahaan tidak memiliki dokumen catatan hasil pelatihan tersebut.
Pelatihan bagi Tenaga Kerja Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.
