SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) SESUAI PP NO. 50 TAHUN 2012

SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) SESUAI PP NO. 50 TAHUN 2012 Pengantar Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012, panduan yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan SMK3, Permenaker N0.5 tahun 1996, dan untuk Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan Permen N0.09 tahun 2008, dengan terbitnya peraturan pemerintah ini, seyogianya semua peraturan yang bersifat sektoral segera disesuaikan. Adapun PP 50 tahun 2013 ini didasarkan kepada Undang-Undang N0.01 tahun 1970, dan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Pelaksanaan Sistim Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Seperti diketahui tujuan penerapan Sistim Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka : 1. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi 2. Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yag terkait A. PENGENDALIAN Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi: kegiatan, produk, barang dan jasa. Sementara itu, untuk cakupan pengendalian meliputi : bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja. B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikatagorikan ada dua penyebab yang dominan , yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. 1. Tindakan tidak aman (unsafe action) disebabkan: kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan

dalam bekerja , tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terusmenerus , bahkan menjelang pagi 2. Kondisi tidak aman (unsafe condition) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata. C. PENGAWASAN Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu : 1. Kementerian Tenaga Kerja di Pusat, 2. Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan, 3. Suku Dinas di Kabupaten/Kota Dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. Bagiamana komitmen manajemen perusahaan tentang pelaksanaan K3, apakah ada visi, misi dan kebijakan K3 ? 2. Bagaimana bentuk organisasi, apakah P2K3 sudah dimasukkan atau terintegrasi dalam organisasi perusahaan ? 3. Sumber daya manusia, apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3 ? 4. Apakah pelaksanaan undang-undang K3, dilaksanakan secara konsisten ? 5. Setiap tenaga kerja, apakah keamanan bekerja sudah dijamin ? 6. Dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengujian dan dan diukur apakah SMK3 telah dilakukan secara baik dan benar 7. Apakah Pengendalian Keadaan darurat & bahaya industri sudah dilakukan ? 8. Apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja dibuat pelaporannya dan dilakukan perbaikan, agar dapat dicegah kejadian yang sama. 9. Apakah tindak lanjut dari hasil audit, dilakukan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan. D. OVERVIEW I. Pendahuluan Pengertian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :  

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standard yang ditetapkan.

II. Pengertian Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 )

Pengertian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah : Proses mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja kedalam operasi perusahaan Definisi : SMK3 adalah : Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.( Peraturan Pemerintah No.50/2012) III. Komparasi Permennaker No. 05/1996 dan Peraturan Pemerintah No. 50/2012 1. Dasar Hukum yang digunakan : Permennaker No. 05/1996

Peraturan Pemerintah No. 50/2012

1) UU No.14 th1969 tentang Ketentuan- 1) ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja 2) 2) UU No. 1 th 1970 ttg Keselamatan Kerja

UU No. 13 th 2003 ttg Ketenagakerjaan UU No. 1 th 1970 ttg Keselamatan Kerja

2. Tujuan penerapan SMK3 Permennaker No. 05/1996

Peraturan Pemerintah No. 50/2012

Menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja a) Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 kerja dgn melibatkan unsur manajemen, tenaga yg terencana, terukur dan teintegrasi; kerja, kondisi dan lingkungan kerja yg terintegrasi dalam rangka mencegah dan b) Mencegah dan mengurangi kec.kerja dan mengurangi kecelakaan dan PAK serta PAK dgn melibatkan unsur manajemen, pekerja/ terciptanya tempat kerja yang aman, effisien dan buruh, dan/atau SP/SB; produktif. c) Menciptakan tempat kerja yg aman, nyaman dan efisien utk mendorong produktivitas

3. Dasar Penerapan SMK3

Permennaker No. 05/1996

Peraturan Pemerintah No. 50/2012

Ditetapkan melalui ketentuan-ketentuan sebagai Dilakukan berdasarkan KEBIJAKAN pedoman dalam penerapan SMK3. NASIONAL ttg SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

4. Ketentuan Penerapan SMK3, Permennaker No. 05/1996

1) Kebijakan K3 dan SMK3

Peraturan Pemerintah No. 50/2012

Komitmen penerapan 1)

2)

Perencanaan pemenuhan kebijakan

3)

Penerapan kebijakan K3

Penetapan kebijakan K3

2)

Perencanaan K3

3)

Pelaksanaan rencana K3

4)

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

4) Pengukuran, pemantauan dan eveluasi kinerja K3 5)

Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

5) Tinjauan ulang dan perbaikan terus menerus

5. Ketentuan Penilaian SMK3 : Permennaker No. 05/1996

1. 1. Elemen Audit : 12 elemen dan 41 sub elemen; dan 166 kriteria

Peraturan Pemerintah No. 50/2012

1. Elemen Audit : 12 elemen dan 44 sub elemen; dan 166 kriteria

1. 2. Audit dilakukan oleh Badan Audit yg ditunjuk Menteri

1. Audit dilakukan Lembaga Audit Independen yg ditunjuk Menteri atas permohonan perusahaan.

1. 3. Direktur berwenang menetapkan persh yg wajib utk di audit 1. Perusahaan yg berpotensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 1. 4. Audit dilaksanakan 3 th sekali

6. Laporan Audit SMK3 Permennaker No. 05/1996

Peraturan Pemerintah No. 50/2012

1. 1. Laporan Audit disampaikan kpd 1. 1. Hasil Audit dilaporkan kpd Menteri Direktur dan pengurus tempat kerja 2. 2. Laporan Audit, tembusan 2. 2. Direktur melakukan evaluasi dan disampaikan kpd : penilaian laporan audit 3. 3. Berdasrkan hasil evaluasi dan  Menteri pembina sektor penilaian ditetapkan pemberian  Gubernur sertifikat/ bendera penghargaan dan  Bupati/Walikota menginstruksi utk tindakan hukum jika terdpt pelanggaran. untuk peningkatan SMK

7. Tingkat Penilaian SMK3 Tingkat Pencapaian

Permennaker No. 05/1996

Peraturan 50/2012

Pemerintah No.

Penerapan 0-59% dari total kriteria 60-84% dari total kriteria 85-100% dari total kriteria

Tindakan hukum

Tingkat penilaian Penerapan Kurang Sertifikat dan bendera perak Tingkat penilaian Penerapan Baik Sertifikat dan bendera emas Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

8. Obyek Pengawasan Permennaker No. 05/1996

Peraturan Pemerintah No. 50/2012

Prinsip-prinsip Penerapan SMK3

1. 1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen; 1. 2. 3. 4. 5.

Organisasi; Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Perat Peruu K3; Keamanan Bekerja; Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3; 6. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri; 7. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan 8. Tindak lanjut audit

IV. Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3 Tujuan Tinjauan Ulang adalah : 1. Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan; 2. Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja; 3. Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran; 4. Mengevaluasi kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi dan tindakan korektif; 5. Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya; 6. Mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam waktu yang tepat, termasuk adaptasi terhadap aspek2 yang berkaitan dengan struktur manajemen dan pengukuran kinerja perusahaan; 7. Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan;

Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perubahan peraturan perundangan; Incident data (cidera, sakit akibat kerja, rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja); Hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, dan laporan kegiatan audit; Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan; Perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi SMK3; Perubahan kegiatan perusahaan (penggunaan teknologi, proses dsb.) Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Tuntutan pasar;

Tinjauan Ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasi secara formal kepada : 1. Petugas/unit kerja yang bertanggungjawab terhadap elemen SMK3 yang relevant sehingga mereka dapat menindaklanjuti dengan tepat; 2. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pekerja dan/atau Serikat Pekerja; V. Implementasi Audit SMK3 Proses yg sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi. Kriteria Audit SMK3, adalah seperangkat : Kebijakan, Digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit.

Prosedur,

Persyaratan

Bukti Audit adalah Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi; dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.

Rekaman K3 berupa :                      

Data pelatihan dan pendidikan K3, pelaksanaan, peserta dan evaluasi. Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya Laporan inspeksi K3, pelaksanaan dan tindak lanjut Laporan Audit SMK3, internal dan eksternal Rekaman kegiatan rapat-rapat P2K3 Laporan Kecelakaan Kerja Laporan tindak lanjut rekomendasi investigasi kecelakaan Laporan Konsultasi K3 SOP, instruksi kerja, juklak, juknis Data penggunaan bahan kimia berbahaya dan LDKB Maintenance record Feedback dari staff, pekerja, pemasok, kontraktor Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, awal, berkala dan khusus Laporan monitoring lingkungan kerja; spt : kebisingan, udara lingkungan kerja, iklim kerja Data APD, penyediaan, pengadaan, pelatihan, distribusi, perawatan Laporan pelatihan keadaan darurat Sertifikasi peralatan, mesin, instalasi, pesawat Sertifikasi kompetensi personel, SIO, SKP Laporan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko Laporan monitoring dan tinjauan ulang pengendalian risiko Data peralatan pengaman, spt. APAR, alat deteksi dini, rambu K3 dll

* Audit SMK3 adalah : “ Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan” (PP 50 th 2012 ttg SMK3) * Tujuan Program Audit adalah didasarkan pada pertimbangan :         

Prioritas manajemen; Tujuan komersial; Persyaratan sistem manajemen; Persyaratan peraturan peruu; Persyaratan kontrak; Kebutuhan utk evaluasi pemasok; Persyaratan pelanggan; Kebutuhan pihak lain yg berkepentingan; Risiko terhadap organisasi.

* Lingkup Audit SMK3 yaitu :            

Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen Strategi Pendokumentasian Peninjauan Ulang dan Kontrak Pengendalian Dokumen Pembelian Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 Standar Pementauan Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan Pengelolaan Material dan Perpindahannya Pengumpulan dan Penggunaan Data Audit SMK3 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Demikian sekilas gambaran dari SMK3 versi PP 50/2012, untuk pendalaman dan bimbingan di perusahaan/industry lebih lanjut, dapat menghubungi : A2K4-Indonesia ph.021.7884886 dan 021.98495513 atau dengan Zainal Bakti 081617377315 atau email [email protected] dan [email protected]. Daftar Pustaka : 1. 2. 3. 4. 5.

Undang-Undang No.01/1970 Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenaga-Kerjaan Permenaker No.5/1996 tentang SMK3 Permen.PU No.8/2009 tentang SMK3 di Pekerjaan Umum Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang SMK3

6. Makalah Workshop Nasional K3 dengan tema : Penyesuaian SMK3 sesuai dengan PP 50/2012 pada tanggal : 26-27 September 2012 Penyelenggara : Indonesian Management Centre ( IMAC )Bertempat di Grand Cempaka Hotel Cempaka Putih Jakarta

GAMBAR-GAMBAR PENUNJANG TULISAN :

TINDAKAN CEROBOH, BERBAHAYA ( UNSAFE ACTION)

PASTIKAN ALAT PELINDUNG DIRI BERFUNGSI DENGAN BAIK

BEKERJA DI KETINGGIAN, “GUNAKAN APD “