INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN

INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN Disampaikan pada Acara Praktek Kerja Profesi Apoteker BPOM, 5 September 2017

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI II

STRUKTUR ORGANISASI DIT. INSERT OT, KOS & PK

Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik & Produk Koplemen

Kasubdit Inspeksi Produk I

Kasubdit Inspeksi Produk II

Kasi Inspeksi Obat Tradisional & Suplemen Makanan

Kasi Inspeksi Kosmetik

Kasi Pengawasan Penandaan dan Promoso Obat tadisional dan Suplemen Makanan

Kasi Pengawasan Penandaan dan Promosi Kosmetik

Kasubdit Sertifikasi

Kasi Sertifikasi Obat Tradisional

Kasi Sertifikasi Kosmetik dan Suplemen Makanan

Kasi Tata Operasional

TUGAS POKOK DIT INSERT OT, KOS DAN PK

penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi serta sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen

definisi Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian( galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Definisi (lanjutan) • Suplemen makanan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain (berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi.

SISTEM PENGAWASAN BADAN POM

POST MARKET CONTROL Sistem Registrasi Pem Sar Produksi /Importir

Registrasi (OT dan SM) ke Badan POM

Monitoring Efek Samping

Pem Sar Distribusi

(Ditlai)

Database Produk

CPOTB Was Penandaan

Sampling & Pengujian

Nomor Izin Edar Was Iklan

Untuk OT / Kosmetika / SM impor

SKI

SARANA

Industri

importir

distribusi

badan usaha yg melakukan kontrak produksi penjualan produk melalui media elektronik

PRODUK

Legalitas Produk

Keamanan, Kemanfaatan, Mutu

Penandaan & Klaim SARANA DISTRIBUSI : ✓ distributor ✓ agen ✓ Batra ✓ swalayan, apotek, toko obat, depot jamu, toko kos ✓ stokis MLM ✓ pengecer

Promosi & Iklan

Yang Dilakukan dalam Pengawasan Obat Tradisional dan SM

1. Inspeksi Sarana produksi IOT UKOT Standar yang digunakan : 1. CPOTB tahun 2011 2. QMS PIC/S dalam penyelenggaraan inspeksi Sumber daya inspeksi : 1. inspektur CPOTB terkualifikasi 2. Perencanaan inspeksi 3. Dukungan dana

Lanjutan… 2. Inspeksi produk beredar Pengawasan dilakukan terhadap produk dengan memperhatikan / melakukan : 1. Sampling, dilakukan berdasarkan risiko / analisis risiko 2. Legalitas produk 3. Penandaan sesuai persetujuan Badan POM (a.l. penggunaan bahasa, klaim, dll) 4. Terhadap sarana distribusi dilakukan pengawasan agar : a. b. c.

tidak menjual produk yang dilarang (tanpa izin edar dan / atau mengandung bahan kimia obat) menyediakan tempat penyimpanan yang dapat menjaga mutu produk dokumentasi yang mampu telusur

Lanjutan… 3. Pengawasan iklan Standar yang digunakan : 1. UU No. 36 Tahun 2009 2. UU No. 8 Tahun 1998 3. Permenkes No. 386 tahun 1994 4. Peraturan Ka. Badan POM No. 1384 tahun 2005 5. SK Ka Badan POM No. 3644 tahun 2004 Aspek yang diperhatikan dalam pengawasan iklan : 1. Legalitas produk yang diiklankan 2. Persetujuan iklan

Tindak Lanjut yang Dilakukan dalam Pengawasan a. b. c. d. e. f. g.

peringatan; peringatan keras; perintah penarikan produk dari peredaran; Pembatalan izin edar penghentian sementara kegiatan; pencabutan izin industri atau izin usaha Pro Justitia

Tindak Lanjut Badan POM terhadap OT Mengandung BKO • Peringatan keras untuk me-recall & memusnahkan • Surat Perintah kepada Seluruh Balai untuk melakukan TL sesuai pola tindak lanjut • Public Warning (PW) • Pembatalan Persetujuan Pendaftaran • Pro-justitia • Rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) • Rekomendasi Pencabutan Izin Produksi

Pengawasan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan I. Obat Tradisional

 Tertuang dalam Peraturan Ka. Badan POM No. 1384 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarma Kriteria Penandaan Obat Tradisional (pasal 4 butir c) : berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional secara tepat, rasional dan aman sesuai dengan hasil evaluas dalam rangka pendaftaran

Lanjutan... II. Suplemen Makanan  Tertuang dalam Peraturan Ka. Badan POM No. 3644 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan dan No. 1381 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan Kriteria Penandaan Suplemen Makanan :  harus mencantumkan informasi yang lengkap, obyektif, benar dan tidak meyesatkan (pasal 4 butir d Permenkes No. 3644)  harus berisi informasi yang sesuai dengan penandaan yang telah disetujui pada pendaftaran (pasal 14 ayat (1) Sanksi Pembatalan Izin Edar dapat diberikan jika penandaan tidak sesuai dengan yang telah disetujui (Pasal 29 Ayat (1) butir b Permenkes No. 1381)

Pengawasan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan  Tertuang dalam SK Menkes No. 386 tentang Pedoman Periklanan : Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan Minuman Kriteria Iklan  Telah mendapatkan Nomor Persetujuan Pendaftaran dari Badan POM RI  Rancangan iklannya telah mendapat persetujuan dari Badan POM RI  Informasi dan keterangan lain harus sesuai dengan yang disetujui  Tidak boleh mencantumkan kegunaan selain yang disetujui dalam pendaftaran  tidak mencantumkan klaim berlebihan (over klaim) dan mendorong penggunaan OT secara berlebihan Kriteria Iklan secara khusus dirinci dalam SK Menkes No. 386 tahun 1994

KEBUTUHAN UNTUK MENJADI ANGGOTA PIC/S

Sejalan dengan Visi & Misi Terbaru

Peningkatan nilai ekonomi bagi industri farmasi dan obat tradisional / herbal medicine dalam rangka produksi obat dan obat tradisional sesuai standar mutu terkini

Badan POM RI kedudukannya menjadi sejajar dengan FDA negara maju anggota PIC/S misal: MHRA (Inggris), TGA (Australia), AFSSAP (Prancis), ZLG (jerman), SwissMedic (Swiss)

Indonesia melalui Badan POM RI memperoleh akses informasi yang cepat apabila ada masalah/produk obat dan obat tradisional yang beredar di pasar Internasional (Rapid Alert System)

Potensi ekspor industri obat dan obat tradisional nasional meningkat karena level of confidence negara pengimpor meningkat

MANFAAT MENJADI ANGGOTA PIC/S

Masyarakat akan memperoleh produk obat dan obat tradisional yang bermutu sesuai standar mutu terkini

Meningkatkan kinerja regulator dalam rangka pengawasan obat dan obat tradisional sehingga dapat meningkatkan kepatuhan industri farmasi dan obat tradisional nasional terhadap persyaratan GMP terkini

Menjadi anggota tim expert dalam penyusunan pedoman, sehingga Indonesia dapat memperjuangkan persyaratan standar mutu produk farmasi dan obat tradisional sesuai dengan kondisi lokal indonesia

Akses informasi teknis lebih cepat terkait dengan keputusan persyaratan inspeksi dari sesama anggota PIC/S

Akses laporan inspeksi negara anggota PIC/S yang confidential

Saling pengakuan GMP Certificate antar negara anggota PIC/S

TUJUAN :  Untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam menjamin asepek MUTU, KEAMANAN dan MANFAAT kosmetik yang diedarkan di ASEAN  Untuk menghilangkan hambatan dalam dunia perdagangan melalui harmonisasi persyaratanpersyaratan teknis yang menyangkut ketiga aspek tersebut dan memberlakukan satu standar  Untuk meningkatkan daya saing produk-produk ASEAN

PENERAPAN ACD  Evaluasi Pre-market (REGISTRASI) menjadi NOTIFIKASI (1 Januari 2011), sehingga tanggung jawab lebih besar kepada produsen/ importir terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan produknya  Kosmetika harus dinotifikasi oleh produsen/importir ke Badan POM sebelum beredar dan dijamin mutu dan keamanannya.  Pemimpin industri/ importir harus menandatangani pernyataan mengenai jaminan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk  Perkuatan Post-Market Control dan Post Market Surveillance oleh Badan POM  Pemberdayaan konsumen

SISTEM NOTIFIKASI

PMS / PMC

Database produk Sampling

Inspeksi

MESKOS

Was Iklan

Pengujian

CPKB Dokumen Informasi Produk (DIP)

NotifikasiKosmetik ke Badan POM

Persetujuan

Mutu

Keamanan

Kemanfaatan

PENGAWASAN KOSMETIKA Notifikasi

Post Market Surveilance (PMS) / PMC • • • • • • •

Audit DIP / evaluasi keamanan produk Pemeriksan sarana produksi / distribusi Inspeksi CPKB Sampling dan Pengujian lab Pengawasan iklan MESKOS Laporan efek samping oleh Industri

Pengawasan Kosmetika Kelengkapan Administrasi

Sarana Penelusuran

Produksi

Penerapan CPKB Evaluasi Kosmetika

Evaluasi Kosmetika

Sarana penjualan elektronik

Adm pembelian dan penjualan Evaluasi Kosmetika

Distribusi / pengecer

Sarana Importir

Sarana Distributor

Kelengkapan Adm importasi Evaluasi Kosmetik Cara Distribusi

Kelengkapan Administrasi a.l. Perjanjian kontrak Evaluasi Kosmetika Cara Distribusi

PERSYARATAN KOSMETIKA BEREDAR DI WILAYAH INDONESIA

Kosmetika terdaftar/ ternotifikasi

Memenuhi persyaratan teknis kosmetika

Memiliki DIP

Diproduksi pada sarana yang sudah menerapkan CPKB

Bahan kosmetika memenuhi persyaratan Kosmetika impor masuk sesuai ketentuan pemasukan kosmetika (melalui SKI)

PERSYARATAN TEKNIS KOSMETIKA Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Persyaratan Keamanan Persyaratan Mutu

Persyaratan Penandaan Persyaratan Klaim

PENANDAAN/ LABEL KOSMETIKA Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika • • • • • • • • • • •

Penandaan paling sedikit harus mencantumkan : Nama kosmetika Kegunaan Cara penggunaan Komposisi Nama dan negara produsen Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi Nomor bets Ukuran, isi, atau berat bersih Tanggal Kedaluarsa Peringatan/ perhatian dan keterangan lain

IKLAN/PROMOSI KOSMETIKA Dapat diiklankan bila memiliki izin edar tidak boleh diiklankan : • Rekomendasi dari suatu lab, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan dan/ tenaga kesehatan • Peragaan tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu • Seolah-olah sebagai obat Mendidik dan sesuai dengan norma kesusilaan yang ada Tidak menggunakan kata – kata “mengobati, “menyembuhkan” atau kata lain yang semakna Tidak diiklankan seolah – olah dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dan atau metabolisme tubuh. Bahan yang tidak jelas kegunaannya tidak boleh diiklankan yang menyatakan kegunaan bahan tersebut. Kosmetika yang tidak mengandung bahan aktif tidak dapat diiklankan dengan menyatakan kegunaan dari bahan aktif yang dimaksud. Kosmetika dengan bahan alami tertentu hanya dapat diiklankan mengandung bahan alami dimaksud. Iklan kosmetika tidak boleh diperagakan dan atau ditujukan untuk bayi, kecuali kosmetika golongan sediaan bayi. Spot Iklan untuk kategori tertentu

RUANG LINGKUP

PRODUK

SARANA

• SURAT KETERANGAN IMPOR • SURAT KETERANGAN EKSPOR

• PERSETUJUAN DENAH BANGUNAN INDUSTRI (RIP) • REKOMENDASI IJIN PRODUKSI • SERTIFIKASI CPKB DAN CPOTB

SKI/SKE SURAT KETERANGAN IMPOR (SKI)

SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE)

BAHAN BAKU

CFS

PRODUK JADI

CoPP

❖OBAT TRADISIONAL ❖KOSMETIK ❖SUPLEMEN MAKANAN ❖OBAT QUASI ❖NON OT KOS PK

TW

ALUR BISNIS IMPORTASI MELALUI e bpom

BNI 46 Badan POM Norek 000.037.8917348 Pembayaran Form pembayaran

Pemohon

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Penyerahan Dokumen

Pemeriksaan dan verifikasi teknis kelengkapan administrasi

A L U R

Tidak Lengkap KEPUTUSAN Tidak Benar Lengkap

Penyelesaian Berkas

SKE ( CFS, CoPP, TW)

S K E

SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI

1. Persetujuan Denah Bangunan Industri / RIP Surat yang dikeluarkan oleh Badan POM terkait

persetujuan denah bangunan industri /RIP

2. Izin Produksi Kosmetika/ Izin IOT/UKOT/UMOT izin yang harus dimiliki

3. Sertifikasi CPKB/CPOTB

oleh pabrik OT dan Kos untuk melakukan

Rangkaian kegiatan

dalam rangka kegiatan pembuatan

mendapatkan sertifikat CPKB/CPOTB

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DENAH BANGUNAN INDUSTRI KOSMETIKA DAN OT SURAT PERMOHONAN DITUJUKAN KE KEPALA BADAN POM CQ DIREKTUR INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

IMB HO / IJIN GANGGUAN SIUP NPWP TDI/IUI IJIN PRODUKSI KOSMETIK (jika ada)

KELENGKAPAN TEKNIS (DENAH BANGUNAN/RIP)

TAHAPAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DENAH BANGUNAN INDUSTRI KOSMETIKA DAN OT KONSULTASI DENAH PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DENAH BANGUNAN EVALUASI DENAH BANGUNAN SURAT PERSETUJUAN DENAH BANGUNAN

REKOMENDASI PERIZINAN INDUSTRI KOSMETIKA

Perbedaan Izin Produksi Kosmetik Perbedaan

Permenkes No : 236/Menkes/Per/X/1977

Permenkes No:1175/MENKES/PER/VIII/20 10

Komoditi

Kosmetika dan Alat Kesehatan

Kosmetika

Golongan

A, B, C  sesuai asset

A, B  sesuai jenis dan bentuk sediaan

Timeline

Belum diatur

Ada kepastian timeline

Alur Bisnis Proses

Belum ada kejelasan peran dan tanggung jawab

Sudah ada kejelasan peran dan tanggung jawab

Persyaratan

denah bangunan

denah bangunan yang disahkah oleh Kepala Badan

Penanggung Jawab

Belum diatur

Minimal Tenaga Teknis Kefarmasian

Masa Berlaku

4 (Empat) Tahun addendum : berlaku selama perusahaan masih aktif

5 (Lima) Tahun

FOKUS UTAMA PADA PERATURAN KEPALA BADAN POM TENTANG INDUSTRI GOLONGAN B

LARANGAN : Industri Kosmetika yang memiliki Izin Produksi Kosmetika golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilarang memproduksi kosmetika: a. jenis sediaan untuk bayi; b. mengandung bahan antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya.

CAIR EAU DE COLOGNE, PEWANGI BADAN,

MINYAK RAMBUT , PEMBERSIH KULIT MUKA, PENYEGAR KULIT MUKA, ASTRINGENT, PENYEGAR

CAIRAN KENTAL

SUSPENSI

SABUN MANDI, MINYAK MANDI, PERAWATAN KAKI SAMPO, KONDISIONER, MINYAK RAMBUT, HAIR AND BODY WASH PEMBERSIH KULIT MUKA,, PERAWATAN KULIT, BADAN DAN TANGAN LULUR, MASSAGE OIL TERMASUK REMPAH-REMPAH

LULUR, MANGIR

BEDAK

KRIM

SETENGAH PADAT

SABUN MANDI, GARAM MANDI, REMPAHREMPAH

LULUR KRIM PIJAT HAIR CREAM

PADAT

SERBUK BATH POWDER

LULUR, MANGIR, BEDAK DINGIN

POMADE LULUR, MANGIR, BEDAK DINGIN

DEODORANT ANTIPERSPIRANT

PENGGOLONGAN INDUSTRI

USAHA

IOT DAN IEBA

UKOT

UMOT

SEMUA BENTUK SEDIAAN

KAPSUL DAN COD*

PARAM, PILIS, RAJANGAN, COL

BADAN HUKUM

KECUALI TABLET DAN EFERVESEN

BADAN USAHA

BADAN USAHA PERORANGAN

IZIN DARI MENTERI IZIN DARI MENTERI PJ APOTEKER

PJ : TTK KECUALI * PJ APOTEKER

IZIN DARI MENTERI

PENGGOLONGAN (LANJUTAN) USAHA

USAHA JAMU RACIKAN

USAHA JAMU GENDONG

DEPOT JAMU

OT BERBENTUK CAIRAN SEGAR

PENCAMPURAN SED JADI DAN ATAU SEDIAAN SEGAR DIJAJAKAN LANGSUNG DIJAJAKAN LANGSUNG TIDAK MEMERLUKA N IZIN MENTERI

TIDAK MEMERLUKAN IZIN MENTERI

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN IOT & IEBA

UKOT DIREKTUR JENDERAL

PERSETUJUAN PRINSIP

KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI

BERLAKU SELAMA 3 TAHUN, DAPAT DIPERPANJANG 1 TAHUN

UMOT KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/ KOTA

PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP

SURAT PERMOHONAN DILENGKAPI 15 PERSYARATAN (LIHAT PASAL 12)

DIAJUKAN KE DIREKTUR JENDERAL DENGAN TEMBUSAN KE KEPALA BADAN POM DAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI

PERSETUJUAN PRINSIP DITERBITKAN DALAM WAKTU 12 HK SETELAH PERMOHONAN DINYATAKAN LENGKAP

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN (RIP) YANG MENGACU PADA PEMENUHAN CPOTB DISETUJUI OLEH KEPALA BADAN 14 HK SEJAK PENGAJUAN PERMOHONAN

PERMOHONAN IZIN IOT DAN IEBA

SURAT PERMOHONAN

KELENGKAPAN PERSYARATAN : PERSETUJUAN PRINSIP, DAFTAR PERALATAN, DAFTAR JUMLAH TENAGA KERJA, DIAGRAM /ALUR PROSES PRODUKSI, SALINAN SERTIFIKAT UPL , DAN REKOMENDASI PEMENUHAN CPOTB DARI KEPALA BADAN POM

PERUBAHAN DATA SETELAH PERSETUJUAN PRINSIP DILAPORKAN KE DINKES PROP, ATAU KEPALA BADAN POM APABILA TERKAIT rip

PERMOHONAN DIAJUKAN KE DIREKTUR JENDERAL DAN DITEMBUSKAN KE KEPALA BADAN POM DAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI

IZIN

PROSES BISNIS PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA REKOMENDASI IZIN IOT DAN IEBA PERMOHONAN 20 HK

PEMERIKSAAN SARANA SURAT PERMINTAAN PERBAIKAN EVALUASI CAPA 10 HK SEJAK DINYATAKAN LENGKAP

REKOMENDASI DITUJUKAN KE KEMKES

PERMOHONAN IZIN UKOT

SURAT PERMOHONAN DILENGKAPI 18 PERSYARATAN (LIHAT PASAL 22)

DIAJUKAN KE KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI DENGAN TEMBUSAN KE KEPALA BALAI POM SETEMPAT DAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

KEPALA DINKES KAB/KOTA: REKOMENDASI

KEPALA BALAI POM SETEMPAT: REKOMENDASI

PROSES BISNIS PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA REKOMENDASI IZIN UKOT PERMOHONAN 7 HK

PEMERIKSAAN SARANA SURAT PERMINTAAN PERBAIKAN EVALUASI CAPA 14 HK SEJAK DINYATAKAN LENGKAP

REKOMENDASI DITUJUKAN KE KEPALA DINKES PROP

SERTIFIKASI CPKB/CPOTB

PENILAIAN MENYELURUH TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN CPKB/CPOTB UNTUK TUJUAN SERTIFIKASI DAN RE-SERTIFIKASI CPKB/CPOTB, PERUBAHAN TATA RUANG, PENAMBAHAN FASILITAS PRODUKSI; TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN SEBELUMNYA; DILAKUKAN OLEH TIM SERTIFIKASI CPKB/CPOTB

Penerapan Aspek CPKB Sistem Manajemen Mutu

Personalia

Penanganan Keluhan & Penarikan Produk

Bangunan

Kontrak produksi & pengujian

Peralatan CPKB

Sanitasi & Hygiene

Penyimpanan

Audit Internal

Dokumentasi

Produksi Pengawasan Mutu

55

Kos • SERTIFIKAT CPOTB • PER BENTUK SEDIAAN • MASA BERLAKU 5 TAHUN • PNBP

OT

• SERTIFIKAT CPKB • PER BENTUK SEDIAAN • MASA BERLAKU 5 TAHUN • PNBP

BISNIS PROSES SERTIFIKASI CPKB/CPOTB PERMOHONAN SERTIFIKASI PEMERIKSAAN SARANA SURAT PERMINTAAN PERBAIKAN EVALUASI CAPA SERTIFIKAT

TERIMA KASIH

Thank You Email : [email protected]

• Telp : (021) 4244691 ext. 1044

• www.pom.go.id