`
INKOP TKBM PELABUHAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI PELABUHAN PADA ROUNDTABLE DISCUSION DI HOTEL ARYADUTA
JAKARTA, 2 MARET 2012 INKOP IN TO TKBM
KRONOLOGIS BERDIRINYA WADAH PENGELOLA TKBM
BADAN SEMENTARA PENGELOLA PEKERJA BONGKAR MUAT
BADAN USAHA KARYA
YAYASAN USAHA KARYA
JUNI 1969 S/D DES 1977 JANUARI 1978 S/D SEPT 1988
KOPERASI TKBM JUNI 1989 S/D SEKARANG
OKTOBER 1988 S/D MEI 1989
BADAN USAHA KARYA (JUNI 1969 s.d DESEMBER 1977) TUGAS DAN KEWAJIBAN 1.
DASAR HUKUM PENDIRIAN 2.
1. SKB. MENHUB DAN MENAKER NO.P.26/3/13/Phb 71/MTK/69 TANGGAL 06-06-1969 2. SKB. DIRJEN HUBLADEPHUB DIRJEN PPTKDEPNAKER NO.DLR. 87/1/13 KEPTS-11/DP/1975 TANGGAL 10-03-1975
3. 4.
5.
6.
7. 8. 9.
MENYELENGGARAKAN REGRISTRASI BURUH/ TENAGA KERJA SEBAGAI BURUH TERDAFTAR DAN MENGATUR ADMINISTRASI. MENYEDIAKAN TENAGA KERJA ATAS PERMINTAAN PENGGUNA JASA. MENGATUR PEMERATAAN KERJA. MENGADAKAN KESEPAKATAN DENGAN PENGGUNA JASA MELIPUTI KETENTUAN-KETENTUAN TARIF KERJA SERTA SYARAT-SYARAT LAINNYA. - MEMBAYAR UPAH, TUNJANGAN LAIN ATAS PENGGUNAAN JASA. - MENENTUKAN BIAYA PEMBINAAN UKA SESUAI KESEPAKATAN DENGAN PENGGUNA JASA. MENGASURANSIKAN TENAGA KERJA TERDAFTAR KEPADA DANA JAMINAN SOSIAL (DJS) DEPARTEMEN TENAGA KERJA RI. MENYELENGGARAKAN LATIHAN KERJA DAN MEMUPUK DISIPLIN KERJA. MENGUMPULKAN DATA SECARA INTENSIF DAN MEMBUAT LAPORAN SECARA PERIODIK. MENGAWASI PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH BURUH.
YAYASAN USAHA KARYA ( Januari 1978 s.d September 1988 ) DASAR HUKUM PENDIRIAN 1. SKB. MENHUB DAN MENAKER PM.1/OT/Phb-78 No.------------------------KEP.08/MEN/1978 TGL. 10-01-1978 2. Akte Pendirian Notaris Gustaf Hoemala Soangkoepan LoembanTobing, SH No. 43 TGL. 17 Maret 1978
TUGAS DAN KEWAJIBAN DASAR HUKUM PEMBUBARAN YAYASAN USAHA KARYA 1. Menyelenggarakan administrasi, operasional, kesejahteraan dan latihan tenaga kerja 2. Mengatur, melayani dan menyediakan tenaga kerja dalam gang-gang sesuai permintaan pengguna jasa 3. Memupuk kerja sama dengan instansiinstansi lain untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 4. Menagih dan menerima uang jasa bongkar muat sesuai tarif yang diterapkan dan membayar kepada buruh bagian-bagian yang menjadi hak-haknya
1.INPRES NO.IV THN 1985 TANGGAL 04 APRIL 1985 2. SKB. MENHUB DAN MENAKER KM. 130/Kp. 803/PHB-85 NO. ------------------------Kep. 837/Men/85 TANGGAL 3 SEPTEMBER 1985
PEMBUBARAN YAYASAN USAHA KARYA DASAR HUKUM 1.
2.
INPRES NO.IV THN 1985 TGL 4 APRIL 1985 SKB MENHUB DAN NAKER NO. KM.130/KP.803/P HB-86 KEP.837/MEN/86 TGL. 3 SEPTEMBER 1986
PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI 1.
2.
3.
SK.MENHUB NO. SK.59/OT.001/PHB-85 TGL. 18-10-1986 SK MENHUB NO.KM.60/OT.001/PH B-87 TGL. 16-02-1994
SKB. MENHUB NO.KP..27/HK601/PHB-94 TGL. 26-03-1994
PROSEDUR PEMBUBARAN YUKA 1. HARUS BUBAR DIHADAPAN NOTARIS 2. PERSYARATAN : A. LAP.KEU. HARUS DISUSUN OLEH AKUNTAN PUBLIK. B. PENGHIBAHAN DILAKSANAKAN OLEH ADPEL/KAKANPEL SETEMPAT DGN ACARA C. BERITA ACARA HARUS SAMA DGN LAP.KEU.YANG DISUSUN AKUNTAN
REALISASI PEMBUBARAN YUKA PER 31-07-1986
1. YUKA BERADA DI 84 PELABUHAN 2. YANG TELAH MENGHIBAKAN ASSET YUKA KPD KOP.TKBM 71 PELABUHAN 3. YANG BELUM MENGHIBAKAN ASSET YUKA KPD KOP.TKBM 13 PELABUHAN DGN RINCI: A. BERITA ACARA YANG SALAH B. YANG BELUM DIHIBAHKAN 5 PELABUHAN
BADAN SEMENTARA PENGELOLA PEKERJA BONGKAR MUAT ( Oktober 1988 s.d Mei 1989 ) TUGAS DAN KEWAJIBAN BADAN SEMENTARA
DASAR HUKUM
1. INSPRES NO.IV THN 1985 TANGGAL 04 APRIL 1985 2. INSTRUKSI MENHUB NO.IM.6/HK.601-67 TANGGAL 21 OKTOBER 1987
1. Tugas administratif/operasional meliputi a) Mengadakan pendaftaran bongkar muat secara periodik; b) Mengelompokan pekerja bongkar muat dalam reguregu kerja; c) Menyediakan tenaga kerja sesuai permintaan pemakai jasa; d) Mengatur gilir kerja e) Mengadakan pengawasan terhadap; - Pelaksanaan kerja bongkar muat; - Kelengkapan anggota - Besaran upah yang diterima tenaga kerja; - Kelengkapan perlengkapan tenaga kerja. 2. Tugas menyelenggarakan kesejahteraan meliputi: a) Penyedian makan bagi tenaga kerja; b) Penyediaan transportasi; c) Pemberiaan pakaian kerja dan sepatu kerja; d) Perawatan kesehatan e) Pemberian tunjangan hari raya (THR); f) Asuransi kecelakaan; g) Jaminan hari tua; h) Pendidikan dan latihan
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT -----------------------------------------------------------------( Mei 1989 s.d Sekarang)
SKB. MENHUB DAN MENAKER IM.2/HK.601/P HB-89 NO. --------------INS.03/MEN/89 TGL. 14-071989
SKB.DIRJEN HUBLA, DIRJEN BINAWAS, DIRJEN BLK: UM.52/1/9-89 ------------------NO.KEP.103/ BW/89 ------------------17/SKB/BLK/ VI/89 TGL.01-061989
PEMBENTUKAN & PENGEMBANGAN KOPERASI TKBM
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NO. AL.59/1/12-02 300/BW/2002 113/SKB/DEP.1/VIII/20 02
TENTANG PEMBINAAN & PENGEMBANGAN KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN
SKB DIRJEN HUBLA, DIRJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN & DEPUTI BID KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL NO. UM.008/41/2/DJP L-II 93/DJPPK/XII/201 1 96/SKB/DEP.1/XII /2011
SEBAGAI PELAKU EKONOMI
PEMBINAAN & PENATAAN KOPERASI TKBM SEBAGAI PENGELOLA TKBM
KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN
INPRES 4/85 TANGGAL 04-04-1985
SK. MENHUB NO.KM.13 TAHUN 1989 TGL. 22-02-1989
PERUSAHAAN BONGKAR MUAT TIAP PELABUHAN
KEGIATAN B/M
KEBERADAAN KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN Pengelolaan TKBM di Pelabuhan selama 23 (dua puluh tiga ) tahun tetap dilaksanakan oleh Koperasi TKBM Pelabuhan karena : 1.Koperasi TKBM merupakan pelaku ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah. 2.Selama dibentuk dari tahun 1989 hingga saat ini telah membantu pemerintah dalam melancarkan kegiatan bongkar muat barang dari/ ke pelabuhan dengan baik. 3.Tidak pernah melakukan kegiatan unjuk rasa/ mogok kerja dan melakukan kegiatan anarkis sebagaimana tenaga kerja disektor lain. 4.Rasa saling memiliki dan bertanggung jawab kepada organisasi, asset dan profesinya sangat tinggi karena berpegang pada motto dari kita, untuk kita dan oleh kita dimana juga Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi 5.Hak dan kewajiban anggota semua sama (demokrasi ekonomi), berbeda jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Pelaksanaan pengelolaan koperasi TKBM Pelabuhan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun 2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan tariff pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan. 6.Meningkatkan profesionalisme dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi anggota dan pengurus TKBM untuk mengikuti perkembangan teknologi/ globalisasi dipelabuhan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Bab VI Bagian kedua pada pasal 81 yang menyatakan : 1. Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat 2. Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja. 3. Tenaga Kerja Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi dibidang bongkar muat. 4. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Hukum Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang bongkar muat barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pendidikan dan Latihan Anggota Koperasi TKBM Yang Telah Dilaksanakan Oleh Induk Koperasi TKBM Pelabuhan NO
Jenis Diklat
Jumlah Peserta
Keterangan
2500
Kerjasama dgn Nakertrans
1
Crane Operator
2
Manajemen Koperasi
114
Kerjasama dgn Kemkop & UKM
3
Manajemen Pengawasan
34
Kerjasama dgn Kemkop & UKM
4
Manajemen KRK
172
Kerjasama dgn Perhubungan Laut
5
Shipping Manajemen Basic
19
Kerjasama dgn Perhubungan Laut
6
Port Manajemen
34
Kerjasama dgn Perhubungan Laut
7
Ahli Keselamatan & Kesehatan Kerja
13
Kerjasama dgn Nakertrans
8
K3 Handling Material
20
Kerjasama dgn Nakertrans
9
Leadership and Motivation
21
Kerjasama dgn Nakertrans
10
Manajemen Keselamatan Pelayaran
34
Kerjasama dgn Perhubungan Laut
11
Tally
97
Kerjasama dgn Pusdiklat Perla
Total
3058
Di samping itu pula dari Primer Koperasi TKBM Pelabuhan telah mengadakan pendidikan tersendiri dengan koordinasi instansi setempat misalnya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Batam dan lain sebagainya.
Potensi Anggota Induk Koperasi TKBM Pelabuhan No
Jumlah Primer Koperasi TKBM 82 Koperasi TKBM
P o t e n s i Pengurus
Pengawas
Karyawan
Anggota
330
241
924
42.602
Induk Koperasi TKBM Pelabuhan yang mempunyai tugas juga sebagai fasilitator dan advokasi telah menyelesaikan permasalahan sebanyak 19 Kasus yang ada.
Kendala – Kendala Yang Ada Pada Koperasi TKBM 1.
2.
3.
4.
Pada setiap Primer Koperasi TKBM Pelabuhan masih banyak / terdapat usia lanjut/ tidak produktif yang sampai saat ini belum menemukan solusi nya, apabila mereka dikeluarkan harus diberikan pesangon yang besar, dimana dalam hal ini Koperasi TKBM Pelabuhan tidak mempunyai dana yang cukup untuk keperluan pesangon tersebut. Dalam kegiatan hari kerja setiap bulannya jumlah hari yang tersedia pada Koperasi – Koperasi Primer TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia tidak sama ada yang 10 hari dan 12 hari kerja maka take home pay TKBM juga sedikit, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan anggotanya. Pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh Inkop TKBM Pelabuhan masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah anggota yang ada karena setiap Primer Koperasi TKBM Pelabuhan yang mengirimkan untuk diklat masih memperhitungkan biaya karena biaya pendidikan mahal dan pendapatannya sesuai KM. 35 tahun 2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dianggap belum mencukupi. Pada saat ini hampir seluruh Koperasi TKBM Pelabuhan di Indonesia ada kelebihan jumlah anggota TKBM yang tidak seimbang dengan volume kegiatan bongkar muat.
5.
6.
7.
Sehubungan adanya SKB Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. UM. 008/41/2/DJPL-11, No.93/DJPPK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan pada Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan kegiatan bongkar muat di terminal Khusus dilakukan oleh PBM yang didirikan oleh pengelola terminal khusus atau Perusahaan Bongkar Muat lainnya yang ditunjuk oleh pengelola terminal khusus dengan menggunakan TKBM yang ditunjuk oleh pengelola terminal khusus untuk keperluannya sendiri. Bahwa sampai saat ini sudah ada Koperasi TKBM yang bekerja di terminal khusus, dan pasal tersebut juga bertentangan dengan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) yang menyatakan Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selanjutnya disebut TKBM adalah pekerja yang memenuhi persyaratan teknis tertentu bekerja dibidang kegiatan bongkar muat yang dikelola dalam wadah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM). Ada beberapa masalah dengan Perusahaan Bongkar Muat yang menyangkut operasional antara lain : a. Adanya Perusahaan Bongkar Muat yang mempunyai piutang kepada Koperasi TKBM yang cukup besar sehingga dapat mengganggu kelancaran keuangan Koperasi b. Adanya Perusahaan Bongkar Muat yang melaksanakan kegiatan dengan menggunakan alat bantu bongkar muat yang tidak memenuhi syarat/ tidak sesuai dengan barang yang di bongkar c. Adanya Perusahaan Bongkar Muat memotong upah TKBM sebesar 13% dari tarif yang ada sehingga sangat merugikan anggota TKBM dengan alasan untuk dana Asosiasi APBMI Pada umumnya saat ini anggota TKBM Pelabuhan tempat tinggalnya masih menyewa/ mengontrak rumah karena kondisi pendapatan yang masih rendah, sedangkan KM. 35/2007 belum dapat memenuhinya.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
