INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAKIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLATEN

PENGADILAN NEGERIKLATEN Jl. Klaten – Solo Km. 2 Klaten Jawa Tengah Telp./Fax. (0272) 323566

PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB Jalan Raya Klaten-Solo Km. 2, Klaten, Jawa Tengah Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566 Website: www.pn-klaten.go.id, Email: [email protected]

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB NOMOR : W12.U9/ 1296 /KP.07.01/ 1 /2017 TENTANG REVIU PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLATEN

KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Klaten perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4.

Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

7.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

8.

Peraturan Presiden Nomor Sekretariat Mahkamah Agung.

9.

Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

:

13 Tahun 2005

tentang

14

tentang

Tahun

2005

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB TAHUN 2017

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten Pada Tanggal : 26 Januari 2017 Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB

H. HISBULLAH IDRIS, SH.M.HUM. NIP 196007011992121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I B NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan - Perdata - Pidana

PENJELASAN

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

PENANGGUNG

SUMBER

JAWAB

DATA

Hakim Mediasi Panitera Majelis Hakim dan Panitera

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Majelis Hakim Panitera


Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulanX 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO 2.

3.

KINERJA UTAMA Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatanefekti fitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali b. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Perdata - Pidana b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis - Perdata - Pidana c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio Majelis perkara

Hakim

PENJELASAN

PENANGGUNG

SUMBER

JAWAB

DATA

Majelis Hakim


Panitera


Panitera


Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan

terhadap Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

Panitera Juru Sita

dan

Panitera Juru Sita

dan


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakatterha dap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhanterhad ap putusan pengadilan. Meningkatnyakua litas pengawasan

PENJELASAN

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

PENANGGUNG

SUMBER

JAWAB

DATA

Ketua Pengadilan & Panitera Majelis Hakim dan Panitera

Laporan hasil survey independen

Kepaniteraan/ Kesekretariatan


Ketua Pengadilan Panitera


Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite X 100% Jumlah putusan tipikor

Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik) Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata

&


INDIKATOR KINERJA UTAMA

Recommend Documents