PENGADILAN NEGERI JEPARA
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JEPARA JL. KH. A. FAUZAN NO. 04 JEPARA
Pengadilan Negeri Jepara
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NO
1.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi 1/27 x 100 % =
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
2.
PENJELASAN
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding
3,7 %
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan 25/25 x 100 % =
100 %
34/34 x 100% = 100 % Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) 80/105 x 100%
=
310/349 x 100%
=
76 % 88 %
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) 395/395 x 100%
=
100 %
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan 0/395 x 100 %
=
0%
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan 348/395 x 100 %
= 88,1
%
PENANGGU NG JAWAB
SUMBER DATA
Hakim Mediasi Panitera/Sek retaris Majelis Hakim dan Panitera/Sek retaris Majelis Hakim dan Panitera/Sek retaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim dan Panitera/Sek retaris Majelis Hakim Panitera/Sek retaris Majelis Hakim
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Pengadilan Negeri Jepara
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Kasasi - Peninjauan Kembali
343/395 x 100% = 86,8
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
393/395 x 100 % = 99.5
% %
4.
Hakim
Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sek retaris
Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Panitera/Sek retaris dan Juru Sita Majelis Hakim dan Panitera/Sek retaris Majelis Hakim dan Panitera/Sek retaris
Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Majelis Hakim dan Panitera/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B 54/54 x 100 % = 100
%
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima 395/395 x 100 % = 100
%
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan 390/390 x 100 % = 100
%
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan 0/0 x 100 % = 0
e. Ratio Majelis terhadap perkara
Panitera/Sek retaris
% Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara 3 : 395
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo 51/51 x 100 % =100
%
Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zetting plaatz X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara zitting plaatz
0 % (Tidak Ada Zitting plaatz)
Panitera/Sek retaris dan Juru Sita
Bulanan Laporan
Bulanan Laporan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Pengadilan Negeri Jepara
5.
6.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite X 100% Jumlah putusan
retaris Kepanitera/K esekretariata n
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)
100 %
(semua perkara yang menarik perhatian masyarakat sudah di up load ke web site PN. Jepara) Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey 48/50 x 100 % = 96
%
Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata 1/6 X 100 % = 17 % (yang lain masih dalam proses anmaning) Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis 0 % ( NIHIL) Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal 0 % (NIHIL)
Laporan hasil survey Ketua Pengadilan & independen Pan/Sek Ketua Laporan Bulanan Pengadilan & dan Laporan Pan/Sek Tahunan
Ketua Laporan Bulanan Pengadilan & dan Laporan Pan/Sek Tahunan Ketua Laporan Bulanan Pengadilan & dan Laporan Pan/Sek Tahunan Ketua Pengadilan Negeri Jepara
SUPRAJA, SH.MH. NIP. 19590909 198512 1 001
PENGADILAN NEGERI JEPARA JL. KH.A. FAUZAN NO. 04 JEPARA No. Telp/Fak : (0291) 591273
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR :W12-U19/178 /KP.07.01/I/2013 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JEPARA KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA
Menimbang
Mengingat
: 1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
: 1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3.
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4.
Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6.
Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8.
Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.
13 Tahun 2005
tentang
9.
Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.
14
tentang
Tahun
2005
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
MEMUTUSKAN Menetapkan
Pertama
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JEPARA 2013.
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jepara, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010- 2014.
Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : • Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jepara Pada Tanggal : 28 Januari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jepara
SUPRAJA, SH.MH. NIP. 19590909 198512 1 001
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : • Ketua Pengadilan Tinggi Semarang • Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Jepara
