INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SINTANG 2014

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SINTANG 2014

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SINTANG 2014

Ukuran Buku

: 13,5 x 20,5 cm

Jumlah Halaman

: viii dan 68 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Penyunting : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Dicetak Oleh

:

Boleh dikuti dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar Negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang 2014” merupakan informasi mengenai gambaran tentang komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang antara lain berupa angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, kemampuan daya beli masyarakat yang disajikan dalam series 2012-2013 dan komponen lainnya. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dengan BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Sintang dan bantuan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan sampai penerbitan publikasi ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para konsumen data guna perbaikan di tahun berikutnya.

Sintang, November 2014 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SINTANG,

SUWANDI, SE, MM

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang 2014

iii

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................

iii

DAFTAR ISI ..........................................................................................

v

DAFTAR TABEL.................................................................................. vii DAFTAR GAMBAR ............................................................................ viii BAB I PENDAHULUAN ..............................................................

3

1.1. Latar Belakang ......................................................................

3

1.2. Tujuan penulisan ..................................................................

6

1.3. Sistematika Penulisan ..........................................................

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................... 11 2.1. Pandangan Baru tentang Pembangunan Ekonomi .......... 11 2.2. Tiga Tujuan Pembangunan .................................................. 13 2.3. Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Daerah ... 14 2.4. Urgensi Indeks Pembangunan Manusia untuk Perencanaan Daerah ............................................................ 20 2.5. Fungsi dan Keterbatasan IPM........ ..................................... 25 2.6. Penjelasan Teknis Komponen IPM .................................. 26 2.7. Konsep Definisi ............ ....................................................... 33 2.8. Sumber Data .......... ................................................................ 34 BAB III KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA .................. 37 3.1. Penduduk ............................................................................... 37 3.2. Ekonomi................................................................................. 39 3.3. Evaluasi Pembangunan Manusia ....................................... 41 3.4. Perkembangan Komponen IPM ...................................... 44 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buol 2014

v

3.4.1. Indikator dan Indeks Harapan Hidup ................. 44 3.4.2. Indikator dan Indeks Pendidikan ......................... 47 3.4.3. Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah .......... 51 3.4.4. Indikator dan Indeks Daya Beli ............................ 53 3.5. Analisis Indeks Pembangunan Manusia .......................... 56 BAB IV PENUTUP ............................................................................ 65 4.1 Kesimpulan ........................................................................... 65 4.2. Implikasi Kebijakan ............................................................. 66

vi

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buol 2014

DAFTAR TABEL

No. Tabel

Nama Tabel

Halaman

Tabel 2.1.

Klasifikasi Komponen IPM …………………………

28

Tabel 2.2.

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang Digunkan dalam Perhitungan ………………….

29

Tabel 2.3.

Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Ratarata Lama Sekolah (MYS) ……………………………….

31

Tabel 3.1

Total PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2013 ……………………………………

40

Tabel 3.2.

Angka dan Indeks Harapan Hidup di Kabupaten Sintang Tahun 2012-2013 …………………………….............

45

Tabel 3.3.

Indikator Melek Huruf dan Lama Sekolah di Kabupaten Sintang Tahun 2012-2013 ………………….

Tabel 3.4.

Indeks Melek Huruf, Lama Sekolah, dan Pendidikan di Kabupaten Sintang Tahun 2012-2013 .............................

Tabel 3.5.

Indikator Daya Beli di Kabupaten Sintang Tahun 2012-2013 ................................................................

Tabel 3.6.

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Sintang Tahun 2012-2013 .................................


48

50

54 59

vii

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar

Nama Gambar

Halaman

Gambar 1 .

Piramida Penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2013 …..

37

Gambar 2 .

Hubungan antara Program Gizi dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi ……………………………….

46

Gambar 3 .

Hubungan antara Masukan dan Keluaran dalam Pembentukan Kualitas Manusia ……………………….....

61

viii


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan Penulisan 1.3. Sistematika Penulisan

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahanpermasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf,

ketahanan

pangan,

dan

penegakan

demokrasi.

Namun

persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selanjutnya bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan? Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar Negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia (IPM) atau Human

Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan


3

Pendahuluan

dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya angka melek huruf dan ratarata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (enlarging the choices of the people). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembagunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensi bangsa itu.

Ditengah eskalasi persaingan global,

tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi, jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

4


Pendahuluan

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai Negara contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut, sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP , BPS, Bappenas, 2004) Saat ini tampaknya pemerintah sangat perhatian dengan isue pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (fiscal gap). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut. Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini khususnya pada satu dasawarsa terakhir. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan,


5

Pendahuluan

barangkali perlu dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antar wilayah, khususnya pada level kabupaten/kota.

1.2 Tujuan Penulisan Secara umum, publikasi ini untuk menyiapkan perangkat yang digunakan agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih baik dan terarah, sehingga mencapai sasaran sebagaimana ditentukan, dengan demikian kegiatan ini bertujuan: menyiapkan basis data, indikator dan indeks yang memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan manusia, guna mengungkap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sintang. Adanya pemahaman bersama pentingnya berbagai indikator dan indeks

pembangunan

manusia

(IPM)

serta

implikasinya

terhadap

kebijaksanaan maupun program pembangunan secara menyeluruh. Memberikan masukan kepada para penentu kebijaksanaan untuk menyusun dan mengarahkan kegiatan pembangunan yang lebih tepat di masa mendatang. Agar tujuan dari studi ini dapat dicapai secara optimal, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: a.

Tersedianya berbagai indikator pembangunan manusia yang berguna dalam pelaksanaan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang berjajar dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah.

b.

6

Tersedianya IPM Kabupaten Sintang dan indikator yang relevan


Pendahuluan

1.3 Sistematika Penulisan Publikasi ini terdiri dari empat bab. Bab I menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan hasil yang diharapkan dari penulisan, serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi

perubahan

pembangunan keterbatasan

paradigma

manusia IPM,

komponen-komponen

untuk

pengertian, dan

cara

pembangunan, perencanaan konsep

daerah,

definisi,

perhitungan

urgensi fungsi

penjelasan

indeks

indeks dan teknis

masing-masing

komponen, serta sumber data. Selanjutnya dalam Bab III akan disajikan hal-hal yang meliputi beberapa indikator terpilih sebagai gambaran umum yang mendukung pembahasan inti, kemudian di sajikan hasil perhitungan indeks yaitu IPM, yang

menggambarkan

perkembangan

dan

perbandingan

kinerja

pembangunan manusia. Bab IV adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran implikasi kebijaksanaan.


7

Pendahuluan

8


BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pandangan Baru tentang Pembangunan Ekonomi 2.2. Tiga Tujuan Pembangunan 2.3. Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Daerah 2.4. Urgensi Indeks Pembangunan manusia untuk Perencanaan Daerah 2.5. Fungsi dan Keterbatasan IPM 2.6. Penjelasan Teknis IPM 2.7. Konsep Definisi 2.8. Sumber Data

Tinjauan Pustaka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Pandangan Baru tentang Pembangunan Ekonomi Kenyataan-kenyataan

yang

dialami

berbagai

negara

dan

masyarakat dalam rangkaian pembangunan ekonomi telah menggiring perkembangan pemikiran tentang makna pembangunan itu sendiri. Paradigma

pembangunan

ekonomi

yang

senantiasa

didengung-

dengungkan selama ini termasuk Indonesia, mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, secara nyata hal ini ditegaskan dalam Trilogi Pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa target laju pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dapat dicapai secara cepat, namun sebaliknya cenderung mengesampingkan aspek taraf hidup khalayak banyak. Fakta tersebut membuktikan sempitnya rumusan pembangunan yang diterapkan selama ini. Selaras dengan rumusan tersebut, dan fakta-fakta yang dihasilkan oleh kriteria ekonomi yang sempit mendorong timbulnya kritik dan hujatan kalangan ekonomi serta para pembuat kebijakan

untuk merombak kriteria pembangunan yang

didominasi oleh pendapatan semata. Secara ringkas, pembangunan ekonomi dirumuskan kembali menjadi pengertian untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran didalam konteks suatu pertumbuhan ekonomi.


11

Tinjauan Pustaka

Dudley Serr menegaskan

bahwa pertanyaan yang patut

dilontarkan tentang pembangunan adalah, apa yang telah dan sedang

terjadi dengan kemiskinan?, apa yang telah dan sedang terjadi dengan pengangguran?, apa yang telah dan sedang terjadi dengan ketimpangan?. Manakalah telah terjadi penurunan dalam ketiga hal tersebut diatas dari tingkat yang tinggi tak perlu diragukan lagi bahwa periode tersebut

merupakan periode pembangunan. Jika satu atau dua dari masalah pokok tadi perkembangannya semakin memburuk, apalagi jika terjadi pada ketiga-tiganya, maka akan sangat aneh untuk menyebutkan sebagai hasil pembangunan, bahkan jika pendapatan

perkapitanya dapat dilipat gandakan

itulah output

pembangunan. Penegasan Serrs tersebut mengandung makna bahwa pembangunan mengandung indikator-indikator yang cukup luas dan harus menjadi satu kesatuan analisis. Sekalipun pendapatan perkapita dapat dilipat gandakan namun jika tidak disertai oleh aspek riil kesejahteraan, maka hal ini tidaklah urgen sebagai hasil dari pembangunan.

Denis Goullf menegaskan bahwa pembangunan itu harus dipandang sebagai proses berdimensi ragam yang diliputi perubahan

struktur, sikap, kelembagaan yang sama halnya dengan pacuan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemusnahan kemiskinan mutlak. Pembangunan harus menunjukkan skala perubahan secara keseluruhan dari kondisi hidup yang secara umum dianggap tidak

12


Tinjauan Pustaka

memuaskan dan mengarah pada kondisi hidup secara material, spiritual yang lebih baik.

2.2. Tiga Tujuan Pembangunan Bertolak dari pandangan baru tentang pembangunan tersebut diatas, dapat kembali ditegaskan bahwa pembangunan merupakan kenyataan fisik dari suatu tingkat pemikiran dimana suatu masyarakat lewat beberapa gabungan proses ekonomi, sosial dan kelembangaan, telah mendapatkan peralatan untuk memperoleh suatu kehidupan yang lebih baik. Apapun unsur-unsur khusus dari kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan dari setiap masyarakat paling tidak harus mengandung tiga tujuan : 1. Untuk meningkatkan tersedianya dan memperluas penyebaran barang kebutuhan pokok seperti makanan, tempat bernaung, kesehatan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat. 2. Untuk meningkatkan taraf hidup, meliputi lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai budaya dan nilai manusiawi disamping pendapatan yang lebih tinggi. 3. Memperluas ragam pilihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan memerdekakan dari perbudakan dan ketergantungan, tidak saja dalam hubungannya dengan sesama masyarakat juga dari kebodohan.


13

Tinjauan Pustaka

2.3. Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Daerah Eksistensi kelembagaan dalam proses perencanaan pembangunan sangat

menentukan

signifikansi

antara

rencana

dan

hasil-hasil

pembangunan yang dicapai baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Eksistensi kelembagaan ini baik secara terpadu maupun secara parsial dituntut untuk mampu manjangkau segenap aspek sumberdaya, problema, dan sasaran yang hendak dicapai dari proses perencanaan itu sendiri. Apabila kita kembali menoleh pada makna dan fungsi perencanaan yakni suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk

sumber-sumber ekonomi) yang terbatas

adanya,

untuk

mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Bertolak dari makna dan fungsi perencanaan tersebut dapatlah ditarik beberapa inti pokok yang sangat mendasar : 1. Permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumberdaya ekonomi dan sumberdaya lainnya. 2. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 3. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan serta sasaran rencana dengan

melihat

penggunaan

sumber-sumbernya

dan

pemilihan

alternatif-alternatif yang terbaik.

14


Tinjauan Pustaka

4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha kongkrit. 5. Jangka waktu pencapaian tujuan. Bertolak dari makna, fungsi dan inti pokok yang mendasar tersebut pada hakekatnya lembaga perencana pembangunan harus menguasai dan memahami

secara

mendalam

wilayah

perencanaan

yang

menjadi

wewenang-nya. Dengan demikian terdapat sinkronisasi antara proses perencanaan dan sasaran-sasaran baik prioritas dan sasaran tambahan yang hendak dicapai, selaras dengan hal tersebut dapat dicapai apa yang disebut dengan efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan. Mekanisme perencanaan di Kabupaten Sintang, hingga akhir PJP I masih

menempatkan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Bappenas) sebagai lembaga penentu. Disisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit perencana (Planning Cells) yang justru lebih menguasai dan memahami problematika dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan di daerah nya hanya ditempatkan sebagai konsideran atau pendukung bagi Bappenas dalam menetapkan skala prioritas nasional. Bertolak dari interaksi kelembagaan antara Bappenas dan lembaga terkait lainnya serta konsideran tersebut ditetapkan rencana pembangunan secara nasional.

Pertanyaan

yang

senantiasa

muncul

adalah

bagaimana

keselarasan perencanaan nasional dengan perencanaan daerah dengan pola terpusat tersebut.


15

Tinjauan Pustaka

Kenyataan yang senantiasa muncul adalah terjadinya perbedaan visi perencanaan daerah dan realisasi yang ditetapkan oleh Bappenas. Badan Perencana Daerah senantiasa berupaya menyuarakan aspirasi dan kebutuhan

pembangunan

daerah

sesuai

dengan

indikator-indikator

daerahnya, namun tidak selamanya sejalan dengan Visi Bappenas. dan sebagai konsideran, Bappeda cenderung lebih mengacu pada ketentuanketentuan

Bappenas.

Dengan

kondisi

demikian

semakin

terpola

perencanaan yang bersifat Top-Down bukan pola Bottom-Up .

Bintoro Tjakroamidjoyo, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan proses politik yang mencakup pejabaran teknik analisa ekonomi dan kekuatan konsensus pembangunan, penentuan keputusan dan penentuan tindakan yang merupakan inti proses politik. Sebagaimana diketahui sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat sentralisasi merupakan lembaga - lembaga pemerintah pusat sebagai

acuan kebijaksanaan pembangunan daerah.

Namun sejak

didengungkannya kembali azas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka pemerintah daerah semakin diarahkan pada kondisi daerah otonom sehingga rentang kendali pembangunan lebih pendek. Dengan demikian daerah semakin berwewenang dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan semakin terlepas dari intervensi pemerintah pusat .

16


Tinjauan Pustaka

Dalam menyahuti orientasi sistem pemerintahan yang mengacu pada otonomi daerah

tersebut, perangkat pemerintah daerah harus

dipersiapkan sedini mungkin untuk mampu kewajiban

dalam

proses

pembangunan

mengemban tugas dan

daerah.

Pada

hakekatnya

penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sebagaimana dituangkan dalam undang – undang otonomi daerah bukan sekedar hak tetapi lebih bernuansa sebagai kewajiban. Dengan dituangkannya sistem pemeritahan yang berazaskan desentralisasi tersebut, pemerintah daerah semakin berperan dalam menentukan proses pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi lembaga pemerintah daerah yang berfungsi untuk menuangkan, merencanakan dan menerapkan langkah-langkah pembangunan di daerah sesuai dengan kondisi sumber daya, problema, kebutuhan dan sasaran yang dikehendaki masyarakat di daerah. Kesiapan perangkat pemerintah daerah bukanlah semata-mata dalam aspek sarana dan prasarana, aparatur maupun strukturnya, tetapi lebih mendasar lagi adalah pendalaman tentang potensi ekonomi dan kondisi kemasyarakatan secara meyeluruh yang selanjutnya menjadi dasar kebijakan terutama dalam penerapan perencanaan pembangunan daerah. Selaras dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan daerah tersebut, orientasi pemberdayaan masyarakat juga mengalami perubahan dari pemberdayaan masyarakat minoritas yakni segelintir


17

Tinjauan Pustaka

masyarakat kaya kearah pemberdayaan masyarakat kebanyakan yakni masyarakat miskin. Pada hakekatnya orientasi pembangunan masyarakat miskin tidak asing lagi bagi pembangunan daerah. Program pembangunan pedesaan mencerminkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah di Kalimantan Barat terhadap pemberdayaan masyarakat miskin yang lebih terkonsentrasi

di

pedesaan.

Dengan

pengejawatahan

orientasi

pembangunan nasional yang lebih desentralisasi dan menekankan kembali aspek pemerataan kesejahteraan semakin mendukung pola pembangunan daerah. Pertanyaan yang ini muncul disekitar perencanaan pembangunan daerah adalah apa dan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan di masa akan datang. Selaras dengan pertanyaan tersebut, indikatorindikator apa yang seharusnya digunakan untuk dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah dan dapat sekaligus mencerminkan kondisi riil masyarakat Kabupaten Sintang. Seperti dikemukakan Bintoro Tjakroamidjoyo bahwa penentuan indikator dan data-data statistik sangat menentukan mutu perencanaan. Seringkali perencanaan tidak dapat dilakukan secara baik oleh karena kurangnya data atau lemahnya indikator-indikator yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan. Sesungguhnya diakui bahwa ketersediaan data statistik dan hasilhasil penelitian selama ini telah banyak mendukung proses perencanaan

18


Tinjauan Pustaka

pembangunan daerah di Kabupaten Sintang. Data-data statistik masih menitikberatkan pada perhitungan pendapatan, produksi, tabungan, jumlah penduduk, inventasi dan prediksi umum lainnya. Padahal dalam proses perencanaan pembangunan meliputi berbagai variabel ekonomi, sosial dan budaya yang seharusnya lebih terperinci mencerminkan kondisi riil masyarakat. Dapatlah dikatakan data-data yang kita miliki masih lebih bersifat global dan apabila data global tersebut digunakan sebagai data dasar (data base) dalam perencanaan dapat menimbulkan hasil-hasil yang kurang

menyentuh

problema

yang

dihadapi

masyarakat.

Olehnya

pendekatan dan indikator/data statistik harus disiapkan lebih rinci untuk mencapai perencanaan yang optimal.

Sajogyo juga mengungkapkan tentang data statistik yang kita miliki saat ini hanya merupakan daftar panjang tentang apa yang sudah dikerjakan oleh sekian banyak program sehingga bersifat serba input. Yang kadang kala tidak disertai oleh output khususnya mengenai nasib orang, rumah tangga dan kelompok sasaran program. Padahal kondisi kongkrit masyarakat lebih dapat diungkapkan melalui penyajian output khusus tersebut dan kondisi kongkrit masyarakat tersebut dapat diungkapkan dengan indikator atau indeks pembangunan manusia.


19

Tinjauan Pustaka

2.4.

Urgensi Indeks Pembangunan Manusia untuk Perencanaan Daerah Pada hakekatnya, manusia secara individual dan masyarakat secara

kolektif merupakan sasaran dari proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dari kondisi sebelumnya. Dan untuk menciptakan perbaikan mutu hidup tersebut, berawal dari konsep perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pembangunan manusia dalam konteks perencanaan pembangunan bukanlah dalam konsep yang sempit atau bagi sekelompok orang atau masyarakat tertentu, tetapi mencakup segenap lapisan masyarakat. Olehnya konsep pembangunan manusia lebih mengarah pada aspek pemerataan dalam pemenuhan segenap kebutuhan hidup. Sebagaimana dituangkan dalam konsep delapan jalur pemerataan mengandung unsur-unsur peluang berusaha, peluang bekerja yang menghasilkan jalur ketiga yakni kecukupan tingkat penghasilan. Jalur tingkat penghasilan ini pula membuka peluang kecukupan pangan, sandang dan kesehatan. Tiga jalur lainnya yang mencakup partisipasi masyarakat mulai dari peluang berusaha, bekerja sampai mengenyam hasilnya seperti pemerataan pembangunan antar daerah dan pelayanan hukum dalam berusaha, bekerja dan memperoleh nafkah yang layak merupakan cakupan lima jalur pemerataan.

20


Tinjauan Pustaka

Bertolak dari konsep jalur pemerataan tersebut (meskipun kenyataan belum dapat diaktualisasikan hingga saat ini) dapatlah terungkap bahwa delapan jalur pemerataan sudah merupakan ramuan indikator sosial ekonomi (kesejahteraan rakyat). Meskipun demikian, penyajian indikator ini masih dilakukan dalam seri terpisah, padahal sesungguhnya indikator tersebut masih dapat di sajikan secara lengkap dalam satu set indeks pembangunan manusia atau dengan kata lain dapat dipadukan menjadi indikator majemuk (komposit) atau indeks yang menyatukan beberapa indikator. Salah satu contoh indikator majemuk tersebut adalah Physical

Quality of Life Index

(PQLI) atau indeks mutu hidup. Indeks Mutu Hidup

(IMH) justru lebih efektif dan efisien dalam menyajikan kondisi kongkrit masyarakat baik

dari

aspek pemerataan ekonomi

maupun aspek

pemeratan manfaat sosial yang dicerminkan oleh tiga indikator yaitu Angka kematian bayi, Angka harapan hidup, dan Tingkat melek huruf. Namun demikian, pengkajian terhadap pembangunan manusia terus dikembangkan dengan munculnya paradigma baru yang diukur dengan penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development

Index). Jika Indeks Mutu Hidup (IMH) mengunakan tiga indikator yaitu kematian bayi, harapan hidup diwaktu lahir dan melek huruf maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengunakan indikator-indikator yang lebih luas yaitu :


21

Tinjauan Pustaka

1. Usia hidup (Longevity) yang diukur dengan angka harapan hidup 2. Pengetahuan (Knowledge) yang diukur dengan kombinasi antara melek huruf dan tingkat partisipasi sekolah (dasar, menengah dan tinggi). 3. Standar hidup layak (Decent Living) yang diukur dengan GDP riil perkapita. Bertolak dari esensi Indeks Pembangunan Manusia tersebut nyatalah bahwa paradigma pembangunan manusia semakin meninggalkan paradigma pembangunan yang lama. Sebagaimana ditegaskan oleh UNDP bahwa pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam hal ini penduduk ditetapkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end) dari pembangunan yang merupakan sarana (prinscipal means) untuk mencapai tujuan. Paradigma Pembangunan Manusia mengandung 4 (empat) komponen pokok yakni : 1. Produktivitas (productivity) dimana penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas. 2. Kemerataan (equity) dimana penduduk harus memiliki akses terhadap peluang yang sama, hambatan bagi peluang ekonomi dan politik harus dihapus sehingga keseluruhan masyarakat dapat berpartisipasi dalam, dan mengambil manfaat dari peluang – peluang tersebut.

22


Tinjauan Pustaka

3. Kesinambungan (sustainability) dimana akses terhadap peluang harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang akan tetapi juga untuk generasi

mendatang.

Semua

sumberdaya

fisik,

manusia

dan

lingkungan harus selalu diperbarui (replenished). 4. Pemberdayaan (empowerment) dimana pembangunan harus oleh penduduk, bukan hanya mereka. Penduduk harus berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Selaras

dengan

pergeseran

paradigma

ukuran

keberhasilan

pembangunan yang semakin diarahkan kepada kondisi konkret manusia, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki fungsi yang strategis. Esensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengandung beberapa hal pokok: 1. Indeks

Pembangunan Manusia mengandung diskripsi

mengenai

potensi, peluang, tantangan, kendala pembangunan manusia yang bersifat situasional, sesuai dengan kondisi daerah, lebih manusiawi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (People Empowerment). 2. Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan acuan penajaman prioritas

pembangunan.

Artinya,

perubahan pola penganggaran

pembangunan yang selama ini menggunakan aturan kesepakatan dari pihak penentu ke pola pembangunan yang lebih memihak orang banyak. Dengan demikian kegiatan pembangunan diarahkan pada aspek efisiensi dan efektivitas anggaran.


23

Tinjauan Pustaka

3. Indeks

Pembangunan

Manusia

penyusunan dokumen RPJMD, pembangunan

mengandung

menjadi

kerangka

acuan

pada

sehingga dokumen perencanaan visi,

misi

strategi

dan

tujuan

daerah,

dapat

pembangunan manusia yang konkret. 4. Berdasarkan

Indeks

mengungkapkan

Pembangunan

potensi,

peluang,

Manusia

di

tantangan,

dan

kendala

berdasarkan lokal situasional dan sarat dengan muatan pembangunan lokal. Bertolak dari hal tersebut dapat diletakkan kebijakan-kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah saat ini dan dimasa datang. 5. Sebagai

ukuran

komposit

(menyeluruh)

tunggal,

nilai

indeks

pembangunan manusia mengartikan status pembangunan manusia di suatu daerah yang kemudian difungsikan sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode dan jika dibandingkan antar daerah untuk memberikan gambaran tentang posisi suatu daerah relative terhadap daerah lain. Dari kelima inti pokok yang terkadang dalam indeks Pembangunan Manusia, secara nyata telah meramu suatu mekanisme pembangunan secara global yang bukan hanya menyangkut aspek input dan output, tetapi juga menyangkut aspek-aspek kelembagaan dan faktor eksternal

24


Tinjauan Pustaka

secara terkait. Hal ini dilihat dalam bagan proses pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. 2.5.

Fungsi dan Keterbatasan IPM Pada dasarnya IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan

mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu suatu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen : (1) angka kematian bayi (IMR), (2) angka harapan hidup umur satu tahun (el), dan (3) angka melek huruf (lit). Salah satu kritik mendasar terhadap IMH, bahwa dua komponen utama

kurang lebih mengukur hal yang sama,

seperti pembuktian kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili salah satu saja. Kelemahan inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya indikator IPM. Sebetulnya IPM juga masih mempunyai kelemahan sebagaimana terkandung pada IMH, yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa konsep/definisi dan kualitas data yang digunakan antar negara sangat beragam sehingga yang bersifat umum dari satu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual. Atau dengan kata lain, IPM suatu wilayah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa), tidak banyak mempunyai makna apabila tidak dibandingkan dengan IPM wilayah lainnya.


25

Tinjauan Pustaka

Dibalik kelemahan sebagaimana di uraikan di atas, fungsi IPM sebagai alat advocacy diakui secara luas. Statistik Intitute for Asia and The

Pasific (SIAP) mengkomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM “yang cocok” untuk perbandingan antara wilayah dalam suatu negara. Rekomendasi SIAP tersebut cukup realistis karena konsep/definisi system perstatistikan dalam suatu negara pada umumnya seragam sehingga kualitas

data

yang

dihasilkan

tidak

berbeda.

Dalam

perspektif

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, IPM tidak mencakup aspek pembangunan moral dan penanaman budi luhur ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun demikian, sebagai suatu upaya dalam memberikan pengukuran tunggal dan sederhana dari pembangunan, indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijaksanaan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia, khususnya upaya pemberdayaan melalui pengentasan kemiskinan pasca otonomi daerah, peningkatan kualitas SDM dan partisipasi penduduk dalam pembangunan manusia.

2.6. a.

Penjelasan Teknis Komponen IPM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata

sederhana dari indeks harapan hidup (eo), indeks pendidikan (melek huruf

26


Tinjauan Pustaka

dan rata-rata lama sekolah),dan indeks standar hidup layak , yang dirumuskan sebagai berikut : IPM= =X(1) X(1)+ +X(2) X(2)+ +X(3)]………………………………………(1) X(3)]………………………………………(1) IPM Dimana: : Dimana (1) : : Indeks Indeksharapan harapanhidup hidup X X(1) (2) : : Indeks Indekspendidikan= pendidikan=2/3(indeks 2/3(indeksmelek melekhuruf)+1/3(indeks huruf) + 1/3(indeks X X(2) ratarata-rata lama sekolah). rata lama sekolah). (3) : : Indeks Indeksstandar standarhidup hiduplayak. layak. X X(3) Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudahkan penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPSUNDP , 1996). Menurut UNDP, IPM diklasifikasikan dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu : 1. 2. 3. 4.

IPM IPM IPM IPM

< 50, artinya terbelakang (kesejahteraan rendah); antara 50 – 65, artinya kesejahteraan menengah ke bawah; antara 65 – 80, artinya kesejahteraan menengah ke atas; di atas 80 berarti kesejahteraan tinggi;


27

Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1. Klasifikasi Komponen IPM

Indeks

Klasifikasi

Indeks Kesehatan

Pendidikan

Indeks Daya Beli

Tinggi

78,10-86,98

69,70-74,40

52,37-73,77

Sedang

69,21-78,09

64,99-69,69

50,96-52,36

Rendah

60,32-69,20

60,28-64,98

49,55-50,95

Masing-masing

indeks

komponen

IPM

tersebut

merupakan

perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut : Indeks.X (i) =

X(i) – X(i) min / X(i) Maks – X (i) min ………………..(2)

Dimana

28

X (i)

: Indikator ke-i (i=1,2,3)

X (i) maks

: Nilai maksimum X (i)

X (i) min

: Nilai Minimum X (i)


Tinjauan Pustaka

Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang Digunakan dalam Perhitungan Nilai

Indikator Komponen

Catatan

Maksi-

Mini-

mum

mum

(1)

(2)

(3)

(4)

 Angka HarapanHidup

85

25

Sesuai Standar Global (UNDP)

 Angka Melek Huruf

100

0


 Rata-rata lama

15

0


732.720

300.000

UNDP Menggunakan PDB Per

360.000

Kapita riil yang disesuaikan

IPM [=X(i)]

Sekolah  Konsumsi Per Kapita Yang disesuaikan

(dalam

penghitungan

menggunakan perkapita

ini

pengeluran

Susenas).

Pada

tahun 1999, nilai minimum tersebut disesuaikan menjadi Rp 360.000. Penyesuaian ini dilakukan

karena

krisis

ekonomi yang menyebabkan menurunnya

daya

beli

masyarakat yang terlihat dari penurunan upah riil.

Keterangan : Semua Nilai minimum dan maksimum diambil dari (Petunjuk Penyusunan, Laporan Pembangunan Manusia per Proponsi, DIRJEN BANGDA 1998)


29

Tinjauan Pustaka

Seperti dalam rekomendasi UNDP, telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, sampai saat ini masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (longevitg) yang diwakili dengan usia harapan hidup (life expectancy at

Age 0;e0), komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu angka melek huruf (Literacy rate/Lit) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years of Scooling/MYS) dan indikator hidup layak (decant living) atau kemakmuran yang dimiliki dengan proxi pendapatan (konsumsi riil perkapita yang disesuaikan ). b.

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Angka

melek

huruf

dan

rata-rata

lama

sekolah

dihitung

berdasarkan data susenas Kor, dalam tulisan ini menggunakan penduduk 15 tahun ke atas. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan metode tidak langsung. Langkah Pertama dilakukan

dengan

memberikan

bobot

variabel

“pendidikan

yang

ditamatkan“ pada jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 2.3. Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

30


Tinjauan Pustaka

MYS =

∑ fi*Si ∑fi

MYS

: Rata-rata lama sekolah (dalam tahun)

fi

: Frekuensi (Jumlah) penduduk yang berumur 10 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan

Si

: Skor masing-masing jenjang pendidikan i; dan

i

: jenjang pendidikan ( i =1,2, ………,7 )

Tabel 2.3. Jenjang Pendidikan dan Skor yang digunakan untuk Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Jenjang Pendidikan Yang Diamatkan

(1) Tidak Pernah Sekolah

Tahun Konversi

(2) 0

Sekolah Dasar

6

SLTP

9

SLTA/SMU

12

Diploma I

13

Diploma II

14

Akademi/Dipmloma III

15

Diploma IV/Sarjana

16

Magister (S2)

18

Doktor (S3)

21


31

Tinjauan Pustaka

c. Purchasing Power Parity (PPP) Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai Purchasing Power Parity (PPP) yang digunakan dalam laporan ini adalah konsumsi riil perkapita yang telah disesuaikan (adjusted real ekspenditure

per capita), tidak seperti yang digunakan oleh UNDP. Hal ini dapat ditempuh karena tersedia tersedia indikator lain yang lebih baik untuk perbandingan antara kabupaten/kota. Berbeda dengan laporan IPM 1996 BPS (Jakarta) yang telah menggunakan komponen yang lebih baik yaitu dengan menggunakan konsumsi riil perkapita dari hasil Susenas Modul Konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Dengan menggunakan konsumsi

riil

perkapita,

diharapkan

dapat

merefleksikan

daerah

berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing. Formula Atkinson yang digunakan untuk menyesuaikan rata-rata konsumsi riil yang dianggap sebagai kemampuan daya beli (C), secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut : C(I)* = Ci

Jika Ci < Z

= Z + 2(Ci-Z)

(1/2)

Jika Z < Ci < 2Z

= Z + 2(Z)

(1/2)

+ 3(Ci-2Z)(1/3)

Jika 2Z < Ci < 3 Z

= Z + 2(Z)

(1/2)

+ 3(Z)(1/3) +4(Ci-33Z)(1/4)

Jika 3Z < Ci < 4Z

dimana : Ci

32

= PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita


Tinjauan Pustaka

Z

= Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 549.500 per kapita pertahun

2.7.

Konsep Definisi

 Tidak/belum pernah bersekolah adalah mereka yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan belum aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan.  Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.  Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan. Termasuk bagi mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti kejar paket A1 - A100.  Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus.  Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak pada referensi waktu seminggu yang lalu (curently) dan bukan biasanya (usually)


33

Tinjauan Pustaka

 Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup seseorang ketika lahir.  Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang dijalani penduduk berusia 15 tahun ke atas.  Melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.

2.8.

Sumber Data Sumber data utama yang digunakan adalah data Susenas Kor

dan Susenas Modul Konsumsi. Sementara sebagai penunjang digunakan data Supas, Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu angka Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Sementara Angka harapan hidup (eO) dihitung menggunakan data susenas yang dikoreksi dengan data supas dan proyeksi penduduk. Sedangkan indikator daya beli atau PPP (purchasing power parity) dihitung menggunakan data susenas modul konsumsi dan susenas kor untuk mendapatkan pengeluaran per kapita.

34


BAB III KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA 3.1. Penduduk 3.2. Ekonomi 3.3. Evaluasi Pembangunan Manusia 3.4. Perkembangan Komponen IPM 3.5. Analisis Indeks Pembangunan Manusia

Kinerja Pembangunan Manusia

BAB III KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA 3.1. Penduduk Kependudukan merupakan salah satu aspek yang memerlukan perhatian dalam proses pembangunan, seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat merupakan modal pembangunan jika kualitasnya baik, sedangkan jika kualitasnya kurang baik dapat berakibat pada beban pembangunan. Demikian pula jika komposisi dan distribusinya tidak seimbang dan merata. Penduduk

yang

didominasi

oleh

kelompok

muda

usia

mengakibatkan besarnya kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Daerah yang proporsi kaum muda usianya cukup

besar

proporsi

penduduk

usia relatif

berarti

produktifnya kecil

secara

yang

ekonomis

berpengaruh

pada

pendapatan

yang

dihasilkan.

Penduduk

yang tersebar secara tidak merata dapat berakibat pertumbuhan ekonomi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang 2014

37


yang tidak seimbang. Daerah yang sedikit penduduknya relatif sulit berkembang karena kekurangan sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2013 sebesar 384.692 orang dimana 198.324 jiwa atau 51,55 persen adalah laki-laki. Keadaan ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding perempuan, demikian juga dengan keadaan sebagian besar kecamatan lainnya di Kabupaten Sintang. Penduduk Sintang tergolong muda, hal ini terlihat dari besarnya proporsi penduduk berumur kurang dari 15 tahun yang mencapai 30,9 persen pada tahun 2013 dibanding dengan penduduk berumur dari 65 tahun atau lebih hanya 3,3 persen. Kelompok umur produktif yaitu yang berumur

15-65

tahun

mencapai

65,7

persen.

Ini

berarti

angka

ketergantungan mencapai 52,06 persen, artinya setiap 100 orang penduduk produktif mempunyai tanggungan sekitar 52 orang yang tidak produktif. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh tingkat fertilitas, mortalitas dan migrasi netto. Proporsi wanita yang berstatus kawin, partisipasi dalam keluarga berencana dan umur wanita pada saat perkawinan pertama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas.

38



3.2. Ekonomi Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan potensi dan sumber-sumber daya yang tersedia. Sejalan dengan maksud tersebut berbagai upaya telah dilakukan khususnya untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian maka secara otomatis akan merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Indikator agregat ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan region mengelola sumber daya yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Untuk mengamati dan menganalisis ekonomi suatu region, kegiatan ekonomi dikelompokan ke dalam sembilan sektor/ lapangan usaha. Agar hasil-hasil pembangunan benar-benar dapat dinikmati dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka perlu diperhatikan adanya keserasian dan keselarasan pembangunan antara sektor/bidang yang satu dengan yang sektor/bidang lainnya serta antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Namun karena


39


hal itu tidak mungkin bisa dilaksanakan sekaligus, maka perlu adanya prioritas sesuai kebutuhan yang mendesak. Tabel 3.1. Total PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2013 Tahun Rincian

(1)

2010

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

PDRB Harga Berlaku

3 914 575,51

4 408 625,43

4 967 633,56

5 650 374,09

PDRB Harga Konstan

2 086 074,43

2 199 676,20

2 327 767,83

2 475 238,92

PDRB Perkapita Harga Berlaku

10 976 807

11 840 640

13 122 204

14 688 047

PDRB Perkapita Harga Konstan

5 849 533

5 907 867

6 148 893

6 434 339

Salah satu ukuran yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi suatu daerah adalah melalui angka PDRB, Pada tahun 2013 PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai 5.650.374,09 juta rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 2.475.238,92 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,34 persen yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,82 persen. Dari sisi pendapatan perkapitanya juga mengalami peningkatan yakni dari 13.122.204 rupiah tahun 2012 menjadi 14.688.047 rupiah tahun 2013 untuk harga berlaku, sedangkan menurut harga

40



konstan dari 6.148.893 rupiah menjadi 6.434.339 rupiah pada periode yang sama. Kondisi ini salah satunya terjadi karena menggeliat kembali sector pertanian, khususnya pada pertanian tanaman padi dan kelapa sawit. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sector pertanian merupakan sector yang sangat berpengaruh dalam PDRB Kabupaten Sintang. Sehingga dengan adanya geliat disektor pertanian, mengakibatkan peningkatan PDRB Kabupaten Sintang. Sementara itu, kenaikan BBM yang terjadi di penghujung tahun 2013, belum terlalu berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Sintang tahun 2013. Jika diperhatikan dari komponen penyusun PDRBnya, sector pertanian bukan merupakan sector dengan laju pertumbuhan tertinggi. Sector dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sintang adalah sector bangunan. Hanya saja kontribusi sector bangunan terhadap PDRB tidak terlalu signifikan sehingga laju pertumbuhan yang cukup tinggi di sector ini bukan tidak terlalu banyak mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Sintang.

3.3. Evaluasi Pembangunan Manusia Pembangunan Nasional Indonesia menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga mempunyai ciri dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam kerangka

ini

maka pembangunan


ditujukan

untuk

41


meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumberdaya, baik dari aspek

fisik

(kesehatan),

aspek

intelektual

(pendidikan),

aspek

kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan). Hal ini sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu secara implisit juga mendukung makna pemberdayaan penduduk. Model pembangunan manusia menurut UNDP (1990) ditujukan untuk memperluas pilihan yang dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik. UNDP melakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia melalui suatu ukuran komposit yang diberi nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan,

pendidikan dan keterampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan

untuk

hidup

layak.

Karena

itu

dalam

perspektif

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. IPM tidak memasukkan

42



aspek pembangunan moral dan penanaman budi luhur bangsa ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat kita. Hal ini disebabkan adanya alasan teknis yaitu sulit mengukur aspek tersebut dan formula penghitungan menjadi tidak sederhana. Namun demikian dalam memberikan pengukuran tunggal dan sederhana dari upaya pembangunan, penggunaan indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia, IPM hanya suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan indeks ini, pertama, IPM lebih dari sekedar pendapatan/produksi yang dihasilkan daerah, seperti dalam pendekatan konvensional, indeks yang ditampilkan mengukur kesejahteraan manusia secara menyeluruh yang memasukkan aspek

produksi

dan

distribusi

komoditas

serta

peningkatan

dan

pemanfaatan kemampuan manusia. Kedua, indeks ini tidak dengan sendirinya

menyajikan

gambaran

yang

utuh,

berbagai

indikator

pembangunan manusia yang lainnya masih harus ditambahkan untuk melengkapinya.


43


3.4. Perkembangan Komponen IPM 3.4.1. Angka dan Indeks Harapan Hidup Menurut UNDP upaya ke arah perluasan pilihan hanya mungkin dapat dicapai jika penduduk memiliki tiga dimensi dasar. Salah satu dimensi dasar tersebut adalah peluang umur panjang dan sehat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (e0). Perbandingan antara indikator (komponen IPM) seperti yang diuraikan di atas merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen. Untuk usia harapan hidup di Kabupaten Sintang tahun 2012 adalah 68,74 tahun, dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 0,3 tahun atau menjadi 69,04 tahun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata Kalimantan Barat di mana pada tahun 2013 angka harapan hidup Kalimantan Barat sebesar 67,4. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Sintang telah memberi dampak positif pada perbaikan umur yang semakin panjang. Faktor

lain

yang

memberikan

sumbangan

positif

dalam

meningkatnya angka harapan hidup adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya tradisional menuju hidup sehat yang lebih modern, juga menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk.

44



Tabel 3.2. Angka dan Indeks Harapan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2012 – 2013

Kabupaten

(1)

Sintang

Kalimantan Barat

Angka Harapan Hidup (e0)

Indeks Harapan Hidup

2012

2013

Selisih

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

68,74

69,04

0,30

72,90

73,40

66,92

67,40

0,48

69,87

70.67

Jika dilihat dari klasifikasi komponen indeks Harapan Hidup yang dicapai maka Kabupaten Sintang pada tahun 2012 berada pada kategori sedang 72,90 (antara nilai 64,99 - 69,69), kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 73,40 yang berarti terjadi pergeseran positif, namun masih dalam kategori sedang. Hasil dari berbagai pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup masyarakat adalah terletak pada sulitnya akses ke fasilitas kesehatan. Sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan,

sehingga

untuk

memenuhi

kebutuhan

akan

kesehatan masyarakat mengusahakan dengan cara mereka sendiri. Dengan

demikian

aspek

kesehatan

dapat


berpengaruh

terhadap

45


pertumbuhan ekonomi, misalnya perbaikan kesehatan seseorang dapat menyebabkan peningkatan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan, bahkan

perbaikan

kesehatan

menyebabkan

bertambahnya

jumlah

penduduk produktif yang dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja semua itu dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2. Hubungan antara Program Gizi dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Individu Fisik Mental Tenaga Tingkah laku

Program Gizi

Program Kesehatan

46

Pendidikan

Efek

Hasil Kehadiran Partisipasi

Pendidikan Pengetahuan Keterampilan Kemampuan

PDRB (Output) Efisiensi Hari kerja Partisipasi

Perbaikan Gizi

Mortalitas Morbilitas

Pertumbuhan Penduduk



Dari gambaran tersebut, tampaknya ada semacam konsensus bahwa rendahnya derajat kesehatan masyarakat erat hubungannya dengan kemiskinan, sehingga sangat dimungkinkan apabila derajat kesehatan diperbaiki tidak saja menambah umur harapan hidup, tetapi meningkatkan pertumbuhan

ekonomi

(kemampuan

ekonomi

masyarakat)

yang

disebabkan makin produktifnya sumberdaya manusia sebagai input bagi perkembangan perekonomian keseluruhan. Angka harapan hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini sering

digunakan

meningkatkan

untuk

mengevaluasi

kesejahteraan

penduduk

kinerja di

pemerintah

bidang

dalam

kesehatan.

Memperlihatkan perkembangan AHH selama kurang waktu 2 tahun terakhir atau periode 2012-2013 menunjukan peningkatan. Pada tahun 2012, AHH penduduk Kabupaten Sintang telah mencapai 68,74 tahun, selanjutnya, AHH Kabupaten Sintang pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,3 tahun sehingga menjadi 69,04 tahun.

3.4.2. Indikator dan Indeks Pendidikan Pada tabel 3.3 terlihat bahwa selama kurun waktu 2012-2013, Angka Melek Huruf (lit) di Kabupaten Sintang juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni meningkat sebesar 1,05 persen menjadi 91,6. Hal ini merupakan suatu yang wajar pada posisi


47


kategori tinggi secara perlahan mendekati posisi ideal dengan angka 100 dan bila

dibandingkan rata-rata Kalimantan Barat angka di Kabupaten

Sintang hampir mendekati angka provinsi, dimana rata-rata Kalimantan Barat pada tahun 2013 baru mencapai angka 91,7 persen.

Tabel 3.3. Indikator Melek Huruf dan Lama Sekolah di Kabupaten Sintang Tahun 2012–2013

Kabupaten/ Kota (1)

Sintang

Kalimantan Barat

Pembangunan

Indikator Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah

(%)

( thn)

2012

2013

Selisih

2012

2013

Selisih

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

90,55

91,60

1,05

6,68

6,74

0,06

91,13

91,70

0,57

7,14

7,17

0,03

pendidikan

sebagai

salah

satu

kunci

dari

pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Secara makro dari ukuran rata-rata lama sekolah penduduk tersebut menunjukkan semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Sintang tidak mengalami perubahan berarti pada tahun 2013 dan 2013 yakni sebesar 0,06 tahun menjadi 6,74 tahun. Sedangkan rata-rata lama

48



sekolah Kalimantan Barat hanya mencapai 7,14 tahun 2012 dan 7,17 tahun pada tahun 2013. Setiap tahunnya pemerintah selalu berupaya untuk memperluas jangkauan

pelayanan

pendidikan

di

Kabupaten

Sintang

untuk

meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan sehingga makin banyak

penduduk

yang

dapat

bersekolah

dan

berdampak

pada

meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan salah satu subkomponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Sintang. Pada indikator ini terlihat ratarata lama sekolah penduduk Kabupaten Sintang periode tahun 2012-2013 cenderung stagnan (tidak ada pergeseran berarti) yakni hanya bertambah 0,06 persen, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan rata-rata Kalimantan Barat yang mencapai 0,03. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kabupaten Sintang memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang semakin meningkat. Dari

kedua indikator

komponennya,

tersebut

menentukan

indeks

capaian

dimana indeks melek huruf Kabupaten Sintang periode


49


2012-2013 mengalami penurunan nilai ketertinggalan angka 90,55 persen tahun 2012 menjadi 91,60 tahun 2013, sehingga indeks melek huruf semakin kecil perbedaannya dengan indeks referensi (ideal 100). Sementara

indeks

rata-rata

lama

sekolah

walaupun

mengalami

peningkatan dari 44,53 menjadi 44,93 tetapi menunjukkan masih jauh dari indeks referensi yang menunjukkan ketertinggalan. Tabel 3.4. Indeks Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pendidikan di Kabupaten Sintang Tahun 2012-2013

Indeks Melek Huruf

Indeks Ratarata Lama Sekolah

2012

2013

2012

2013

2012

2 013

(2)

(3)

(5)

(6)

(8)

(9)

Indeks Pendidikan

Kabupaten/ Kota

(1) Sintang

90,55

91,60

44,53

44,93

75,21

76,04

Pada tahun 2012 nilai ketertinggalan indeks rata-rata lama sekolah sebesar 55,47 poin dari indeks referensi (100=Ideal) menjadi lebih tinggi pada tahun 2013 yaitu 55,07 persen atau selama tahun 2012–2013 telah terjadi pengurangan ketertinggalan sebesar 0,40 persen. Hasil kedua indikator tersebut telah membentuk indeks pendidikan dengan nilai capaian 75,21 pada tahun 2012 dan 76,04 pada tahun 2013

50



yang berarti bahwa perubahan ketertinggalan ataupun kemajuan terhadap bidang pendidikan di kabupaten Sintang berjalan cukup bagus (ideal=100). Namun tantangan pemerintah daerah ke depan adalah bagaimana memperkecil ketertinggalan dari nilai referensi dan ketertinggalan yang diposisikan dengan daerah lainnya terutama perbaikan pada indikator ratarata lama sekolah.

3.4.3 Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Indikator

pendidikan

yang

mempresentasikan

dimensi

pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis. Sementara indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) selama periode 20122013 menunjukkan adanya peningkatan dengan kecepatan yang cukup baik pada periode 2012-2013 yaitu dari besaran 90,55 menjadi 91,60 atau sebesar 1,05 persen poin. Secara umum kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sintang cukup tinggi.


51


Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah. Selama periode 2012-2013, rata-rata lama sekolah

penduduk

di

Kabupaten

Sintang

mengalami

peningkatan/perbaikan. Rata-rata lama sekolah naik dari 6,68 tahun pada tahun 2012 menjadi 6,74 tahun pada tahun 2013. Hal ini berarti tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Sintang periode tahun 2012-2013 sudah berada setara dengan tamat SD atau baru kelas satu SMP. Selama lima tahun terakhir (2008-2013) kenaikan rata-rata lama sekolah hanya 0,03 poin tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk. Berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah dikaitkan dengan target yang diusulkan UNDP, maka rata-rata pendidikan penduduk di Kabupaten Sintang relatif tertinggal. Masih perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalan sampai batas minimal pendidikan yang diusulkan UNDP (15 tahun atau setara dengan sekolah menengah). Komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah perlu terus digalakkan dan disosialisasikan agar dalam jangka panjang terwujud SDM yang berkualitas. Bila dibandingkan besaran kenaikan angka melek huruf Kabupaten Sintang periode 2012-2013, masih berada setara rata-rata Kalimantan Barat, akan tetapi untuk rata-rata lama sekolah masih berada di bawah rata-rata Kalimantan Barat.

52



3.4.4 Indikator dan Daya Beli Komponen PPP atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar layak hidup dalam laporan ini diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil perkapita yang disesuaikan (UNDP menggunakan

indikator PDB perkapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara). Pada tabel 3.5. komponen PPP (standar hidup layak) yang dibandingkan antara tahun 2012 dan 2013 seluruhnya menghasilkan angka positif artinya terjadi peningkatan daya beli yang dimiliki masyarakat di kabupaten/kota maupun Kabupaten Sintang secara umum. Pola konsumsi penduduk sangat berpengaruh pada kualitas penduduk, oleh karena melalui pola konsumsi tercermin pola alokasi pendapatan kepada berbagai macam pengeluaran yang berbentuk makanan dan non makanan.


53


Tabel 3.5. Indikator Daya Beli Kabupaten Sintang Tahun 2012–2013

Indikator Daya Beli (Rp.)

Kabupaten/ Kota (1) Sintang

2012

2013

Selisih

(2)

(3)

(4)

616.690

Kalimantan Barat

619.570

2.880

638.820 641.410

2.590

Berbagai refleksi dari masih rendahnya kemampuan daya beli masyarakat tercermin dari masih besarnya angka kemiskinan, rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi seperti luas lahan garapan (tingginya angka petani gurem), rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan (perbandingan individu yang merasa terganggu kesehatan dengan yang berkunjung ke fasilitas kesehatan), rendahnya kualitas rumah, rendahnya akses terhadap air bersih, dan penerangan listrik. Daya beli penduduk Kabupaten Sintang yang dicerminkan oleh besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan sebesar Rp.616.690,pada tahun 2012 menjadi Rp.619.570,- pada tahun 2013 atau naik sebesar 2.88

rupiah.

kecenderungan

Peningkatan

besaran

meningkatnya

tersebut

kemampuan

menunjukkan daya

beli

adanya

masyarakat

Kabupaten Sintang.

54



Daya

beli

merupakan

kemampuan

masyarakat

dalam

membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding, untuk itu perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan standar perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan. Kemampuan daya beli masyarakat periode 2008-2013 tampaknya terus meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat terlihat sejak periode tersebut (2008-2013) meski dari kenaikan nominalnya tidak besar. Secara umum, kemampuan daya beli masyarakat selama tahun 2008-2013 terus meningkat, dimana daya beli erat kaitannya dengan kondisi perekonomian yang membaik. Pada periode 2008-2013 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Sintang mengalami kenaikan signifikan yaitu dari Rp.602.010,menjadi Rp. 619.570, atau telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.560,-


55


3.5. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Dalam analisis, angka IPM kurang memiliki makna apabila tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya atau wilayah lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam analisis IPM akan diketahui posisi pembangunan manusia baik antar waktu maupun antar wilayah. Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penentuan dana perimbangan wilayah melalui dana Alokasi umum (DAU) yang menggunakan data IPM. Selain itu, IPM juga digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah. Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Sintang selama

periode

2008-2013

mengalami

peningkatan

setiap

tahun.

Perkembangan IPM menunjukan peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian Kabupaten Sintang. Pada tahun 2008 capaian IPM Kabupaten Sintang sebesar 67,44. Pada tahun 2009, capaian IPM secara perlahan bergerak naik mencapai 68,00. Pada tahun 2010 capaian IPM naik mencapai 68,31, sementara tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 68,77 dan 2012 meningkat lagi menjadi 69,14. Kondisi terakhir tahun 2013 telah mencapai angka 69,81. Secara umum besaran peningkatan IPM tergantung capaian pembangunan manusia di Kabupaten

56



Sintang, tidak terlepas faktor-faktor internal atau dengan kata lain situasi perekonomian daerah, selain itu faktor eksternal yaitu memburuk perekonomian global sebagai dampak dari krisis finansial. Pola perkembangan IPM selama periode 2008-2013 menunjukan adanya pengurangan jarak IPM terhadap nilai idealnya (100) yang direpresentasikan dengan ukuran reduksi shortfall. Seperti yang terlihat pada gambar 3.2, reduksi shortfall pada periode 2008-2013 bernilai positif. Artinya bahwa selama periode tersebut IPM semakin mendekati dari nilai idealnya yang menunjukan kualitas hidup penduduk pada periode tersebut membaik. Perkembangan angka IPM selama periode 2012-2013 dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM dalam periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran persen/rate dari komponen IPM angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Adapun perubahan dari masing-masing komponen ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Peningkatan komponen IPM

Kabupaten Sintang

selama tahun

2012-2013 secara berurutan dapat dilihat sebagai berikut: angka harapan hidup sebesar 0,43 persen, angka melek huruf sebesar 1,16 persen dan rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,90 persen serta pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar 0,47 persen.


57


Empiris data berkala IPM di Kabupaten Sintang yang ada selama ini mengenai angka harapan hidup (AHH) menunjukan bahwa kenaikan angka harapan hidup tidak melebihi dari satu tahun dalam satu periode (jangka waktu) satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (infant mortality rate atau IMR) di Kabupaten Sintang termasuk kategori Hardrock—artinya dalam jangka waktu satu tahun, penurunan IMR yang tajam sulit terjadi, yang ada adalah penurunan angka kematian bayi yang gradual mengarah lambat. Namun demikian, kalau menyimak sumber UNDP mengenai Human Development Index (HDI) antar negara, terlihat bahwa ada beberapa negara kenaikan AHH dalam jangka waktu satu tahun (termaksud negara Indonesia). Perbedaan informasi ini memang memerlukan kajian khusus dan menuntut kehati-hatian dalam menginterpretasikan komponen AHH untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah tergantung dari partisipasi sekolah untuk kelompok umur. Dari keempat komponen IPM, yang paling memungkinkan untuk mempercepat laju IPM adalah dengan meningkat kemampuan daya beli penduduk. Diketahui, IPM dibentuk oleh empat komponen: yaitu harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. Terkait dengan ini, menarik untuk diketahui seberapa besar setiap komponen berkontribusi terhadap besaran angka IPM. Informasi ini sangat diperlukan untuk menetapkan prioritas program pembangunan.

58



Angka IPM suatu daerah memperlihatkan jarak yang harus ditempuh shortfall untuk mencapai nilai maksimum, yaitu 100 (Angka IPM berkisar antara 0–100). Hasil penghitungan angka IPM Kabupaten Sintang tahun 2012 mencapai besaran 69,14 termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas (IPM antara 65,00 – 80,00) dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 69,81, masih termasuk dalam kategori tingkat pembangunan manusia menengah ke atas. Berdasarkan hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sintang pada 2012-2013, secara umum peringkat IPM kabupaten/kota tidak mengalami perubahan peringkat yaitu tetap pada posisi 7 (tabel 3.6). Tabel 3.6. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten SintangTahun 2012-2013

IPM Kabupaten/ Kota

(1)

Sintang

2012

2013

(8)

(9)

69,14

69,81

Peringkat*) Reduction 2012 2013 shortfall (10) (11) (12)

2,17

7

7

Kabupaten Sintang, menurut peringkat IPM Kabupaten/kota seKalimantan Barat tahun 2013 berada pada peringkat 7 dengan reduksi


59


shortfall sebesar 2,17. Nilai reduksi shorfall di tahun 2013 menunjukkan bahwa percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Sintang berjalan cepat untuk menuju kondisi idealnya, walaupun jika dilihat dari peringkat IPM Sintang masih berada pada posisi tengah. Namun demikian ke depan jika kondisi ini terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan peringkat

Kabupaten

Sintang

kabupaten/kota lainnya

akan

sulit

untuk

berubah

karena

juga berlomba dengan cepat menurunkan

ketertinggalan. Memperhatikan nilai IPM dalam dua tahun terakhir dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan ke arah peningkatan baik IPM provinsi maupun Kabupaten Sintang. Bahkan, untuk Kabupaten Sintang di tahun 2013 pembangunan manusia yang terjadi lebih cepat dibandingkan Kalimantan Barat. Ini dapat dilihat dari reduksi shorfall Kalimantan Barat yang lebih kecil, yaitu sebesar 2,09. Nilai Indeks Pembangunan Manusia sangat ditentukan oleh capaian

tiga

dimensi

dasar

pembangunan

manusia.

Dilihat

dari

peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, pendidikan, dan daya beli meningkat semuanya. Peningkatan tertinggi dicapai pada indeks daya beli diikuti indeks harapan hidup. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di kabupaten Sintang,

60



perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan tingkat pendidikan. Adapun

hubungan

antara

masukan

dan

keluaran

dalam

pembentukan kualitas manusia (Ascobat Gani, 1984) dapat dilihat dalam bentuk skema sebagai berikut : Gambar 3.

Kualitas Masukan:

Gizi Pendidikan Lingkungan: -Fisik -Biologis -Sosial

Ekonomi

Hubungan antara Masukan dan Keluaran dalam Pembentukan Kualitas Manusia Kualitas Manusia (Individu)

Fisik: -Ukuran/Bobot -Tenaga -Daya Tahan Non Fisik -Kecerdasan -Emosional

-Budi

-Iman

Kualitas (Sosial)

Penduduk

Fisik: - PQLI - IPM

Non Fisik - Produktivitas penduduk - Disiplin sosial - Kemandirian - Solidaritas Sosial - Etika Lingkungan

Output: -Kreativitas -Produktivitas -Disiplin/Etika - Kemandirian/

Identitas diri


61


62


BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Implikasi Kebijakan

Penutup

BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan a. Sebagai indikator tunggal IPM dapat mencerminkan aspek-aspek pembangunan yang lebih luas. Indikator ini dianggap cukup baik dalam menggambarkan aspek sosial maupun aspek ekonomi yang telah dicapai oleh suatu daerah. Seperti telah dikemukakan oleh M c. Alpin (1982), IPM dapat digunakan untuk melihat posisi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah berupa output peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan pilihan dan kemampuan dasar manusia. b. Telah terjadi perbaikan signifikan pada aspek pendidikan di Kabupaten Sintang digambarkan oleh perubahan positif nilai IPM dalam kurun waktu 2012-2013. c.

Status pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM, di Kabupaten Sintang tahun 2012 pada kategori tingkat pembangunan manusia menengah ke atas, tahun 2013 masih pada tingkat kategori yang sama walaupun terjadi peningkatan IPM dari 69,14 menjadi 69,81.

d. Salah satu indikator kesehatan penduduk Kabupaten Sintang dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup, pada tahun 2013 masuk pada tingkat

kategori sedang yaitu 67,40 dan Provinsi Kalimantan Barat

juga berada pada tingkat kategori sedang yaitu 67,40. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang 2014

65

Penutup

e. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Sintang Kalimantan

Barat

terjadi

peningkatan

dari

tahun

maupun 2012-2013.

Kemampuan daya beli Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat yaitu masing-masing sebesar Rp.616.690; menjadi Rp.619.570; dan Rp.638.820; menjadi Rp.641.410;

4.2. Implikasi Kebijakan a. Dari

pemahaman

hubungan

IPM

dengan

komponennya

dapat

dirancang program peningkatan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan penduduk secara umum. Sementara itu upaya peningkatan daya beli dapat merupakan dampak berantai dari upaya peningkatan pendidikan penduduk. b. Upaya peningkatan kesehatan dapat dilakukan melalui :  Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai cara hidup yang sehat (upaya pencegahan) dan upaya pengobatan baik tradisional maupun modern.  Peningkatan ketersediaan obat-obat modern yang terjangkau oleh masyarakat.  Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan terutama berupa revitalisasi posyandu dan layanan puskesmas (keliling, pengobatan biasa).

66


Penutup

c.

Upaya pendidikan masyarakat dapat dilakukan melalui :  Penajaman sasaran WAJAR pendidikan dasar 9 tahun melalui berbagai jalur.  Khusus mengenai upaya pemberantasan buta huruf melalui kejar Paket A agar dapat dijaga kemampuan peserta yang telah lulus dengan adanya kegiatan lanjutan seperti kelompok pembaca. Dengan demikian kemampuan membaca dapat tetap terjaga di samping merupakan upaya pembekalan ilmu pengetahuan yang berkesinambungan.  Upaya pengajar terhadap anak-anak yang terpaksa harus bekerja mendukung perekonomian rumah tangga agar dapat disesuaikan jadwalnya, sehingga pada hari yang sama mereka dapat bekerja dan belajar.


67

Penutup

68


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SINTANG 2014

Recommend Documents