Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia

DESEMBER

2014

Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia 2014

SETARA Institute, 2014

Indeks Hak Asasi Manusia 2014

BAHAN BACAAN

Indeks HAM 2014 SETARA Institute for Democracy and Peace November 2014

VARIABEL 1

Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu Kita akan melihat Perkembangan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM masa lalu dalam rangka melihat apa yang akan dan sudah dilakukan Negara tahun ini. Tahun 2014, kita masuk pada ujung Kepemimpinan Presiden SBY periode ke dua dan momen pemilihan presiden pemerintahan Transisi dimana Jokowi JK menjadi Presiden-wakil Presiden terpilih. Kemudian, wacana jokowi-JK di bulan Agustus tahun 2014 yang akan membuat pengadilan HAM Ad Hoc. Selanjutnya, dengan munculnya kabinet Kerja era Jokowi JK yang memberikan harapan sekaligus kekhawatiran terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Momen Pemilihan Presiden tahun 2014, calon presiden dan wakil presiden terpilih di tuntut harus menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu. Dari salah satu calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla, visi-misi yang dimiliki Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.1 Sebagai mana redaksi dalam visi dan misinya “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi 1

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/16/nae1dh-‐lsm-‐dorong-‐presiden-‐terpilih-‐ selesaikan-‐kasus-‐ham

1


bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.” Sementara itu Prabowo-Hatta dalam visi dan misinya tidak mencantumkan misi penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, karena prabowo sendiri diduga sebagai dalang dari kasus penculikan aktivis 97-98. Dalam konteks ini, KPU terbukti tidak memiliki komitmen pada pada penyelesaian pelanggaran HAM karena tidak menanyakan rekam jejak capres ke komnas HAM, sehingga Prabowo-Hatta bisa lolos verifikasi tanpa ditanya terkait HAM. Selama negara abai untuk memenuhi hak korban dan keluarga korban, gaung tuntutan dan peringatan serimonial akan menjadi kegiatan rutin para korban, keluarga korban dan Masyarakat Sipil, seperti pelaksanaan rutin Kamisan di depan Istana Negara yang sudah memasuki Kamis Ke 371 pada tanggal 23 Oktober 2014. Aksi kamisan yang sudah kesekian ratus kali ini, merupakan aksi perdana di era pemerintahan Jokowi meminta untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu sesuai yang disampaikan pada visi dan misi debat Capres lalu.2 Terkait nama-nama Kabinet baru (Kabinet Kerja) Jokowi JK, masih belum menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM karena memilih Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap terlibat kasus HAM.3 Meskipun versi Komnas HAM menyatakan 34 nama kabinet kerja tidak terlibat satupun terlibat dalam pelanggaran HAM.4 Di sekeliling Pemerintahan Jokowi JK, pula masih ada aktor pelanggar HAM masa lalu seperti Wiranto, Hendropriyono, dan Sutiyoso. 1.

Penghilangan orang secara paksa Penanganan Penyelesaian Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paska Periode 1997/1998 tidak banyak berubah seperti tahun lalu, 2013, terus mengalami kemunduran. Hasil laporan Komnas HAM tahun 2006 dan Rekomendasi DPR kepada Presiden tahun 2009, dikandaskan melalui Rapat Konsultasi antara Presiden dan DPR pada 25 Februari 2013. Hasil Konsultasi tersebut menyatakan pengadilan HAM Ad Hoc belum bisa dibentuk karena hingga saat ini hasil penyelidikan Komnas HAM belum menetapkan tersangka pada peristiwa tersebut

2

http://www.satuharapan.com/read-‐detail/read/aksi-‐kamisan-‐perdana-‐di-‐era-‐jokowi http://www.tempo.co/read/news/2014/10/26/078617149/Pengamat-‐Sesalkan-‐Jokowi-‐Pilih-‐ Ryamizard 4 http://www.suara.com/news/2014/10/27/200109/kabinet-‐kerja-‐tak-‐masuk-‐daftar-‐merah-‐komnas-‐ ham 3

2


sehingga prosesnya dikembalikan kepada Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan. Diabaikannya rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden yang tengah menghambat upaya korban dalam mendapatkan keadilan (obstruction of justice) dan kepastian hukum. 5 Pada Mei Tahun 2014, Komnas HAM memanggil Mayjen Purn Kivlan Zen untuk dimintai karena dia mengaku mengetahui keberadaan 13 korban yang masih hilang. Sesuai dengan pernyataannya “saya tahu tempat dimana 13 aktivis dibunuh dan dibuang…”. Akan tetapi dia tidak hadir dan hanya mengutus kuasa hukumnya.6 Situasi diatas, harusnya dapat diselesaikan, jika ada niat dan kemauan politik Presiden RI, dan tidak ada niat terselubung Presiden RI untuk menutup keadilan atas kasus ini. Munculnya kandidat Presiden RI yang tersangkut peristiwa penculikan dan penghilangan paksa 1997 – 1998, dan munculnya pernyataan Mayjen Purn. Kivlan Zen, serta hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira [DKP] Harusnya menjadi penguat bagi Presiden RI untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR RI dan ORI, khususnya untuk membentuk Tim Pencarian 13 Korban yang masih hilang. Akhirnya, Juni 2014, Beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tergabung dalam koalisi melawan lupa Mendesak MPR RI untuk segera menyelesaikan kasus ini sesuai dengan mandat dan kewenangan MPR dalam Keputusan MPR RI No 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI, Pasal 22 ayat 2, namun belum juga ada respon dari intansi terkait.7 Sementara hal yang sama di Aceh, para perwakilan korban terus menuntut kebenaran tentang keberadaan dan nasib orang-orang yang dihilangkan atau menghilang antara 1989 dan 2005, dan pemakaman yang layak. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 2012-2013 sesuai dengan keterangan diberbagai media menyatakan Rancangan Qanun KKR yang telah dirampungkan sekitar 80 % oleh Tim Perumus DPRA dan rencananya Rancangan Qanun tersebut akan disahkan pada 7 Desember 2013. Sayangnya korban tidak diikutsertakan untuk dimintai masukan. Bahkan, ada kekhawatiran perumusan Qanun KKR ini hanya sekedar basa basi politik semata dari politisi di DPRA menjelang Pemilu 2014.8 Sementara itu, pembentukan suatu komisi kebenaran di tingkat nasional masih tertunda, dengan DPR RI gagal memprioritaskan 5

http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1679 http://www.voaindonesia.com/content/komnas-‐ham-‐akan-‐panggil-‐paksa-‐kivlan-‐terkait-‐kasus-‐ penculikan-‐aktivis/1914986.html 7 http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/mpr-‐harus-‐tuntaskan-‐kasus-‐penculikan-‐penghilangan-‐ paksa-‐1997-‐1998/ 8 http://news.liputan6.com/read/741982/dpr-‐aceh-‐diminta-‐libatkan-‐korban-‐kekerasan-‐rumuskan-‐ qanun-‐kkr 6

3


rancangan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan komisi kebenaran tersebut. Di Timor-Leste, para keluarga orang-orang hilang, dan anak-anak Timor-Leste yang dipisahkan dari keluarga mereka, telah menunggu lebih dari 14 tahun untuk mencari tahu atas apa yang terjadi kepada orang-orang yang mereka cintai. Meski sebuah Komisi Kebenaran bilateral Indonesia-Timor-Leste merekomendasikan bahwa kedua negara akan membentuk sebuah Komisi bersama bagi Orang-Orang Hilang enam tahun lalu, hingga saat ini tidak ada kemajuan, masalah ini dipinggirkan dalam pertemuan-pertemuan bilateral, dan komunitas internasional cenderung membiarkan.9 Pada Peringatan Hari Internasional bagi Orang Hilang, kasus penghilangan paksa belum mendapat perhatian serius dari Negara. Terutama pemerintahan SBY yang lalu. Tahun 2014, Jokowi-JK sebagai presiden terpilih diharapkan berani menyelesaikan kasus penghilangan paksa, sesuai janji politik yang dia gembar gembor di waktu kampaye dan melanjutkan pekerjaan rumah SBY yang belum tuntas.10 Empat rekomendasi DPR pada 30 September 2009 lalu adalah meminta agar presiden segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 orang yang masih dinyatakan hilang, merehabilitasi dan memberi kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang, serta meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia 2.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasca putusan judicial review UU KKR oleh MK, sampai aat ini belum ada keinginan pemerintah untuk merumuskan penyelesaian kejahatan kemanusian melalui rekonsiliasi nasional. Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK di desak oleh aktivis HAM untuk membuat KKR demi mengobati luka sejarah bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.11 Alhasil, Tim Transisi Jokowi-JK mengupayakan komunikasi ke Menteri Politik hukum dan HAM Djoko Suyanto membahas UU KKR. Namun, masih belum ada titik temu solusi dari perbincangan tersebut.12

9

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA57/001/2014/in/f12f5298-‐b819-‐46e3-‐a5f8-‐ 9577fe827a14/asa570012014in.html 10 http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1935 11 http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/27/283626/jokowi-‐jk-‐diminta-‐bentuk-‐komisi-‐ kebenaran-‐dan-‐rekonsiliasi 12 http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/08/tim-‐transisi-‐temui-‐menko-‐polhukam-‐bahas-‐uu-‐ kkr

4


Sementara di Aceh, pada 15 Agustus 2014 memperingati 9 tahun MoU Helsinski, Gubernur Aceh, Zaini, menagih janji SBY dalam menyelesaikan beberapa poin perjanjian damai (MoU Helsinki) yang belum diakomodir pemerintah pusat terkait pembentukan pengadilan HAM dan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.13 Para korban dan keluarga korban bersama aktifis HAM sedang mengkawal pembentukan Qanun RUU KKR oleh DPRA. Tim Perumus DPRA mengklaim telah rampungkan sekitar 80 % dan rencananya Rancangan Qanun tersebut akan disahkan pada 7 Desember 2013. Namun, para korban dan keluarga korban tidak diikutkan dalam perumusan tersebut. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, pertama kali dimandatkan oleh Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005. Dalam MoU tersebut disebutkan pada butir 2.3 yang menyatakan bahwa “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.” Butir dalam MoU tersebut kemudian diturunkan lebih lanjut dalam ketentuan pasal 299 di dalam UU Pemerintahan Aceh. 3.

Kasus Tanjung Priok Para korban, keluarga korban, dan aktivis HAM mendesak kepada presiden terpilih untuk membentuk komite kepresidenan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sesuai dengan janji politik dalam visi dan misi Jokowi-JK terkait penuntasan kasus ini. Akan tetapi belum di respon oleh pemerintahan yang baru ini. Sampai sekarang kasus ini masih mandek di meja kejaksaan Agung. Komnas HAM juga mempunyai harapan besar terhadap pemerintahan Jokowi JK agar menuntaskan kasus pelanggaran HAM Berat sesuai dengan visi dan misinya di waktu kampanye.14

4.

Kasus Trisakti, Semanggi I dan II Para korban, keluarga korban, dan aktivis HAM mendesak kepada preiden terpilih untuk membentuk komite kepresidenan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sesuai dengan janji politik dalam visi dan misi Jokowi-JK terkait penuntasan kasus ini. Akan tetapi belum di respon oleh pemerintahan yang baru ini. Sampai sekarang kasus ini masih mandek di meja kejaksaan Agung.

13

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/16/078600002/Gubernur-‐Aceh-‐Tagih-‐Janji-‐SBY

14

http://www.tribunnews.com/pemilu-‐2014/2014/08/29/komnas-‐ham-‐berharap-‐jokowi-‐jk-‐mampu-‐ selesaikan-‐kasus-‐ham-‐masa-‐lalu

5


Komnas HAM juga mempunyai harapan besar terhadap pemerintahan Jokowi JK agar menuntaskan kasus pelanggaran HAM Berat sesuai dengan visi dan misinya di waktu kampanye. 5.

Kasus Pembunuhan Munir Di waktu masa menuju pemilihan presiden tahun 2014, kasus munir memang cenderung dipakai oleh para birokrat untuk menjadi bahan menarik simpati masyarakat. Tak cuma di nasional, di tingkat internasional Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, mendesak pemerintah Indonesia untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM munir, Sesuai janji SBY15 Alhasil, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq merespon serupa pernyataan tertulis dari Menlu AS tersebut.16 Para korban pelanggaran HAM dan Aktivis HAM juga mendesak agar JokowiJK berani menyelesaikan kasus pembunuhan munir. Khususnya orang yang menyokong Jokowi, yakni Hendropriyono.17

6.

Kasus Wamena-Wasior Komnas HAM mencatatkan ada tujuh kasus HAM yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi JK, yakni tragedi 1965-1966; penembakan misterius (19821985); peristiwa Talangsari Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti serta Semanggi I dan II, juga kasus Wasior dan Wamena.18

7.

Tindak Lanjut KKP untuk Timor Timur Pada tanggal 26-27 Maret 2014, telah diadakan pertemuan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste dalam rangka membahas pembayaran Nilai Tunai Iuran Pensiun (NITP) dan Tabungan Hari

15

http://www.tribunnews.com/internasional/2014/09/07/menlu-‐as-‐desak-‐kasus-‐pembunuhan-‐munir-‐ dituntaskan 16 http://nasional.kompas.com/read/2014/09/08/1500192/Komisi.I.DPR.Desak.Pemerintah.Harus.Sege ra.Selesaikan.Kasus.Munir 17

http://www.tempo.co/read/news/2014/09/07/078605065/Jokowi-‐Diminta-‐Bernyali-‐Ungkap-‐ Dalang-‐Kasus-‐Munir

18

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54006f2ed2831/tujuh-‐kasus-‐ham-‐yang-‐perlu-‐ diselesaikan-‐jokowi-‐jk

6


Tua (THT) bagi eks Pegawai Negeri Sipil (PNS), eks Militer dan eks Kepolisian RI (POLRI) di eks Provinsi Timor-Timur (Tim-Tim).19 pertemuan tersebut adalah kelanjutan dari pada pertemuan bilateral kedua negara yang sebelumnya telah dilaksanakan di Bali, pada tanggal 5-6 Desember 2013 dan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2013 yang lalu. Pada kesempatan tersebut Mr. Joao Camara juga menyatakan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan yang penting bagi hubungan kedua negara yang saat ini semakin mengalami peningkatan di berbagai bidang kerjasama. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dan implementasi laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-RDTL yang telah disepakati bersama oleh kedua negara.

VARIABEL 2

Kebebasan Berekspresi 1. Pelanggaran Kebebasan berekspresi di Internet UU ITE sejatinya dibuat untuk mengatur penggunaan internet di Indonesia, Namun belakangan aturan tersebut justru dianggap telah mengekang kebebasan bereksepresi di internet karena sarat kriminalisasi. UU ITE Pasal 27 Ayat 3 sering digunakan untuk mengkriminalkan para pengguna internet yang melontarkan kritikan. Beberapa peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi di internet September 2013November 2014: 1) Donny Iswandono (pemimpin redaksi media online biasbangkit.com – NBC) digugat oleh idealisman Dachi tentang pemberitaan kasus korupsi dengan tuduhan pencemaran nama baik, di Nias Selatan, september 2013. 2) Muhammad Asyad (Politisi, korban pengeroyokan di studio celebes TV) di tahan oleh Polda Sulawesi Selatan Barat karena dituduh melanggar pasal di UU ITE dan dilaporkan oleh Wahab Tahir Anggota DPRD Makssar Fraksi Golkar adik dari Nurdi Halid (Politisi Partai Golkar), 9 september 2013. 3) Wahyu Dwi Pranata (Mahasiswa) dipaksa mengundurkan diri dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang atau diancam jeratan dengan pasal pencemaran nama baik pada UU ITE, 18 September 2013. 4) Olga Syahputra (artis) dijerat pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 335 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 19

http://www.kemlu.go.id/dili/Pages/Embassies.aspx?IDP=78&l=id

7


5) 6)

7)

8) 9)

10)

11)

12)

2008 tentang ITE, dituduh Pencemaran nama baik, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan dimedia televisi, 25 september 2013. Anton Wahyu Pramono (Pengacara) dituduh melakukan pencemaran nama baik satuan kopassus melalui sms di solo Jawa Tengah, 12 september 2013. Deddy Endarto (Pemerhati Seharah dan Budaya Dilaporkan oleh Direktur PT Manunggal Sentral Baja (MSB) Sundoro Sasongko, soal pencemaran nama baik Sundoro melalui postingan di Facebook kejadian di Mojokerto jawa timur, 25 November 2013. Darul Qutni Wartawan Radar Nusantara ditahan dengan sangkaan melanggar Undang-Undang ITE. Ia dianggap mencemarkan nama baik Bupati Pahri Azhari setelah menulis berita di medianya berjudul "Bupati H. Pahri Diduga Otak Pelaku Korupsi di Muba” kejadian di Musi Banyuasin Sumatera Selatan, 13 September 2103. Farhat Abbas dituduh mencemarkan nama baik ahmad dhani melalui twitter kejadian di Jakarta, 3 Desember 2013. Purnawirawan Jenderal TNI Saurip Kadi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap PT Duta Pertiwi Tbk. Saurip Kadi dilaporkan dengan nomor LP/3133/9/PMJ/Ditkrimsus pada 10 September 2013 lalu karena diduga telah melakukan upaya mendiskreditkan, fitnah dan pencemaran nama baik, melalui email yang disebar ke sejumlah pihak.Saurip Kadi kerap melontarkan isu tentang buruknya pengelolahan Apartemen Graha Cempaka Mas yang dikelolah PT Duta Pertiwi Tbk.Tidak hanya itu, Saurip Kadi juga melaporkan PT Duta Pertiwi yang mengelola ITC Cempaka Mas ke Mabes Polri dengan tuduhan penipuan dan penggelapan pajak PPN Listrik dan Air PAM, kejadian di Jakarta, 10 September 2013. Tri Diantoro dan Makmun Murad (Loyalis Anas Urbaningrum) dituduh melakukan pencemaran nama baik Denny Indrayana dan Bambang Widjoyanto melalui media, kejadian di jakarta, 9 Januari 2014. Arnold Siahaan, warga Depok yang berprofesi sebagai seorang jaksa berang dengan tuduhan seseorang yang tidak ia kenal di sebuah kolom komentar media online. Arnold pun melaporkan seseorang dengan username Iwan Pangka (pengacara) yang memberikan komentar di media online yang memuat pemberitaan kasus persidangan kasus penipuan yang sedang ditanganinya. Komentar dari Iwan Pangka tersebut menuduh Arnold sebagai jaksa yang kerap menggunakan narkoba, kejadian di Depok, 30 Januari 2014. DEWAN Pers akan mengirimkan surat ke Polisi Resor (Polres) Kota Depok terkait dengan laporan Jaksa Arnold Siahaan soal pemberitaan kabar3.com. Dewan Pers melalui surat itu akan menjelaskan ke Polres Kota Depok bahwa masalah pemberitaan merupakan kewenangannya, bukan ranah kepolisian.kata Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Joseph Adi Prasetyo, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Selasa (28/1/2014).Diberitakan sebelumnya, konten yang ada di kabar3.com dilaporkan Jaksa Kejaksaan Negeri Depok Arnold Siahaan ke Polres Depok terkait pemberitaan kasus Rio Rika. Jaksa Arnold mengadukan komentar

8


13)

pembaca dari pemberitaan kasus itu yang dinilainya mencemarkan nama baik. Reporter kabar3.com Rifki Arsilan dan Pemimpin Redaksi Retno Kustiati akan diperiksa sebagai saksi oleh Polres Depok, Depok 28 Januari 2014. Mantan asisten Farhat Abbas, Silvi akan melaporkan mantan bosnya itu kepada kepolisian. Silvi kesal dengan pernyataan Farhat di program acara Showimah yang ditayangkan Trans TV pada Senin 3 Februari 2014. Di dalam sebuah tayangan, Farhat menuding Silvi mengumbar kabar bohong perihal perselingkuhannya dengan Regina, sang juru bicara. Tak hanya itu, Farhat juga menjelek-jelekkan Silvi yang dituding iri terhadap Regina. Merasa nama baiknya tercemar, Silvi mengancam akan melaporkan Farhat ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. "Saya akan laporkan Farhat atas pencemaran nama baik," tutur silvi, 4 Februari 2014. a.

Tanggal 9 Februari 2014, Apung Widadi aktivis SOS menulis status dalam kelompok diskusi tertutup FDSI di media jejaring sosial Facebook terkait dengan hak siar tur tim nasional sepakbola Indonesia U – 19 sebesar Rp. 16 Miliar. [“Kasihan ya Timnas U - 19, pendapatan dari hak siar SCTV senilai 16 M diputar LNM untuk membiayai Persebaya palsu."]. Setelah status ini di – update, wakil Ketua Umum PSSI La Nyala Matalitti kemudian menyebarkan pesan tersebut via broadcast BBM dan dikutip media Tribunnews 10 Februari 2014, peristiwa ini terjadi 14 Februari 2014. b. Jurnalis Koran SINDO Deny Irawan dilaporkan ke Polres Metro Tangerang oleh calon anggota legislatif DPRD Banten Dapil Tangerang B, M Fadlin Akbar. Fadlin yang juga anak dari mantan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim inimelaporkan Deny atas status Blackberry Messenger (BBM) beberapa hari lalu. Semua berawal ketika Deny mendapatkan informasi yang diduga salah seorang anak mantan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim (WH) ditangkap pihak kepolisian, karena penyalahgunaan narkoba, peristiwa ini terjadi pada 16 Februari 2014. c. Benny Handoko divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun ditetapkan Rabu 5 Februari 2014 oleh majelis Pengadilan negeri jakarta selatan. d. Kasus mahasiswa asal Pasaman Barat (Indra Oloan) yang dianggap mencemarkan nama baik melaui media sosial, dilaporkan oleh Bupati Pasaman Barat(Sumatera Barat). e. Kasus Yuva Yanti yang dilaporkan oleh Hendri Arnis Maria Feronika dengan perkara pengancaman melalui Facebook(Sumatera Barat). f. Kasus wartawan Radar Nusantara Darul Qutni yang sekarang ini dalam proses hukum dengan dakwaan UU ITE akibat laporan dari Pahri Azhari, Bupati Musi Banyu Asin (Sumatera Selatan).

9


g.

Ketua DPD LSM Gempita Kepulauan Nias dilaporkan ke polisi terkait dugan pencemaran nama baik terhadap Sudirman Mendrofa di Nias (Sumatera Utara). h. Kasus Iswandi dilaporkan oleh kuasa hukum Yoliardi dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik (Aceh). i. Kasus seorang pemilik akun Facebook yang dilaporkan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ke kepolisian karena dianggap melakukan pencemaran nama baik(Riau). j. Kasus Nofrianto yang dilaporkan ke Polda Sumatera Barat karena dianggap melakukan pencemaran nama baik melalui Facebook oleh keluarga Surya Vera Diana (Sumatera Barat). k. Kasus Agus Salim yang dilaporkan Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis karena melakukan tudingan-tudingan disebuah grup Facebook (Sumatera Barat). l. Kasus Rahmat husen DC yang dilaporkan Bank Panin dituduh melakukan pencemaran nama baik, karena menyiarkan melalui BBM(Blackberry Messenger) yang isinya tentang keluhan dari salah satu nasabah Bank panin yang menceritakan tentang dugaan penipuan yang dilakukan pihak Bank Panin(Lampung). m. Kemal dituduh menghina kota bandung dan mengeluarkan kata-kata tidak mengenakkan yang ditujukan kepada walikota Bandung melalui akun twitter @kemalsept . kemal dilaporkan ke kepolisian setempat oleh walikota Bandung Ridwan Kamil, pada 5 September 2014. n. mahasiswi jurusan hukum UGM, Florence Sihombing, terancam dipenjara karena menulis status di media sosial yang mengkomplain pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Yogyakarta pada agustus 2014. a) Sigit Priambodo, Penggugah 18 foto mesum Rinada (artis) yang berseragam PNS Bandung di dunia maya, dianggap melanggar hukum dan ditangkap oleh pihak kepolisian bandung. Tak hanya itu Rinada pula dilaporkan ke kepolisian karena dituduh melakukan pencemaran nama baik. Keduannya dilaporkan oleh walikota Bandung, Ridwan Kamil, peristiwa ini terjadi pada agustus 2014. b) Muhammad Arsyad Assegaf (MA) alias Imen ditangkap Mabes Polri karena dituduh menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui sosial media, pada bulan oktober 2014. c) Ervani Emihandayani (29), seorang ibu rumah tangga, ditetapkan sebagai tersangka setelah curhat di media sosial Facebook mengkritik pimpinan perusahaan setelah suaminya dipecat karena menolak dimutasi oleh pimpinan perusahaan. Ervani dilaporkan oleh Ayas (Pimpinan Jolie Jogja Jewellery) ke kepolisian. Peristiwa ini terjadi pada 9 Juli 2014.

10


2. Tahanan Politik Aceh, Papua, Maluku Human Rights Wacht (HRW) meminta Presiden Indonesia, Joko Widodo harus menggunakan kunjungan resmi pertamanya ke provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 23 Oktober 2014, untuk mendukung langkah-langkah khusus mengatasi masalah hak asasi manusia (HAM) di ujung timur Indonesia ini, salah satunya kondisi Tahanan Politik aktivis Papua. Menurut HRW, Sampai saat ini tidak ada kejelasan terhadap Tahanan Politik di Papua. Lebih dari 60 aktivis Papua berada di penjara atas tuduhan pengkhianatan. Filep Karma, seorang pegawai negeri, sedang menjalani 15 tahun karena mengibarkan bendera Bintang Kejora - simbol kemerdekaan Papua Barat - pada bulan Desember 2004. Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang juga mengyatakan, bahwa Karma tidak diberikan pengadilan yang adil dan meminta pemerintah Indonesia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan dia. Indonesia di era SBY telah menolak rekomendasi itu. HRW tidak mendukung menentukan nasib sendiri, tetapi menentang pemenjaraan orang-orang yang mengekspresikan secara damai untuk memberikan dukungan untuk penentuan nasib sendiri. HRW merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar mematuhi konvensi PBB tentang Penahanan Sewenangwenang tahun 2011 dan permintaan pembebasan segera tanpa syarat Filep Karma dan tahanan politik lainnya di Papua. Sementara itu, menurut Ketua MPR Sidarto Danusubroto Anak dan cucu tahanan politik masa lalu memang sudah bisa berpolitik, menjadi pegawai negeri (PNS) dan TNI/Polri. Tapi tetap perlu dibuat Keputusan Presiden (Keppres) soal pemutihan nasib keturunan tahanan politik. Kemudian, pada pemerintahan Jokowi-JK ditantang oleh sekelompok aktivis HAM yang bermukim di Australia untuk berani membebaskan tahanan politik Aceh, Papua, dan Timor Leste layaknya pemerintahan Gus Dur dan BJ Habibie. 3. Kekerasan terhadap Jurnalis Beberapa peristiwa yang menghambat kerja-kerja jurnalis selama tahun 2014.20 1)

Peristiwa kekerasan terhadap wartawan Kompas TV, Michael Ariawan terjadi pada Kamis (29/5/2014). Kala itu, ia sedang meliput aksi perusakan oleh segerombolan orang berpakaian gamis saat acara kebaktian jemaat Santo Fransicus Agung Gereja Banteng di Perum YKPN, Tanjungsari Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman.

20

Dari berbagai sumber

11


2)

3) 4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

kekerasan terhadap jurnalis Jaya TV Findi Rakmeni terjadi saat ia meliput kecelakaan lalu lintas di Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, jumat (10/10/2014). intimidasi di Kantor Redaksi Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura, Jumat (10/10/2014). Gerard Nggau Behar, jurnalis Harian Victory News- Kupang yang merasa terancam dan dihambat serta dilecehkan saat sedang melakukan tugas peliputan terkait kasus penganiayaan dengan tersangka Hinggu Meha Rangga, yang melakukan penganiayaan terhadap Diki Bilijawa, seorang kepala sekolah di SD Inpres Laipandak, Kecamatan Wulla Waijellu, hingga mengalami trauma dan luka–luka, Senin 16 September 2013. Kaya Alim, Seorang wartawan media online, mengalami tindak kekerasan oleh polisi, saat meliput unjuk rasa terkait kisruh Pilkada Kota Subulussalam, Aceh di Kantor Dinas Catatan Sipil setempat, Jumat (1/11/2013). Petugas pengamanan kepresidenan (Paspampres) mengusir paksa Wayan Manuh seorang wartawan “era baru” di sela pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-6 yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kasus kematian wartawan Bernas Fuad Muhammad Safruddin alias Udin, 16 Agustus 1996 lalu memasuki babak baru. Hal ini, setelah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta mengugat Polda DIY dengan mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, senin, dengan nomor registrasi 05/Akta.Pid.Pra/2013/PN.Slmn tanggal 11 November 2013. sejumlah wartawan yang hendak mewawancarai Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, dihalang-halangi oleh sejumlah elemen Resimen Mahasiswa (Menwa) Rabu (4/11/2013). sejumlah security di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikia Medika Jombang (ICME) melakukan pengusiran terhadap sejumlah wartawan dengan menyebut sebagai kotoran manusia. Rumah salah satu wartawan di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Alex Tethool, dirusak oknum anggota DPRD Fakfak dan massa pendukungnya. Pengerusakan tersebut diduga terkait pemberitaan anggota DPRD Kabupaten setempat yang menjaminkan mobil dinasnya karena terjerat hutang miras. Ketua PWI Merauke melakukan intimidasi terhadap sejumlah wartawan, saat melakukan peliputan sidang kasus korupsi pengadaan souvenir kulit buaya senilai Rp18,5 miliar, oleh Mantan Bupati Merauke, Johane Gluba Gebzem di Pengadilan Negeri Jayapura, Kamis (19/12/2013). Kasus teror terjadi di rumah wartawan harian Radar Jogja Frietqi Suryawan, di Magelang, diduga karena tulisan wartawan tersebut atas kasus korupsi pejabat daerah sekitar.

12


13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20) 21)

22)

23)

Kasub Detasemen III A Brimob Sumba Timur, Iptu Nehemia Nenohai, melaporkan dua wartawan, Gerardus Ngg Behar dari Harian Umum Victory News dan Hisyam Aljufrie dari Waingapuonline.com, ke Polres Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait dugaan pencemaran nama baik dalam peliputan dan pemberitaan yang dilakukan oleh keduanya. aksi kekerasan yang menimpa wartawan Radar Bali Yoyo Raharyo saat mewancarai Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada Minggu 2 Maret 2014. kasus pengancaman dan pelecehan terhadap wartawan MNC Media ketika melakukan peliputan even Pacuan Kuda Tradisional Sumba, di Lapangan Rihi Eti, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Ahmad Hermanto (35) kontributor SINDO TV (MNC Media) di wilayah Kabupaten Banyuasin melaporkan Gh, satpam PLN Rayon Pangkalan Balai, ke Mapolres Banyuasin karena telah mengintimidasi dan menghalang-halangi tugas jurnalistik yang menimpa dirinya beserta reporter TVRI Martin, Rabu 22 Oktober 2014. Dua mahasiswa mabuk dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memukuli Ricky Fitriyanto (34), dari Koran Harian Radar Semarang-Jawa Pos, yang pada waktu itu meliput di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan melempar kaca mobil wartawan dengan paving hingga mengalami retak. Kepolisian Resor Jayawijaya menangkap dua jurnalis Arte TV Perancis itu di Hotel Masbudi Wamena pada Kamis, 7 Agustus 2014 lalu. Polisi menuding keduanya tak hanya melanggar izin visa namun juga terlibat dalam gangguan keamanan di Indonesia. Direktur Novanto Center yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Ansor, Jumat, 3 Oktober 2014, sekitar pukul 14.00 Wita, mengancam akan menghabisi wartawan Tempo, Yohanes Seo. Gubernur Riau Annas Maamun menghalang-halangi sejumlah wartawan dalam melakukan peliputan.di Pekanbaru. Dipo Alam melarang pejabat pemerintah menghadiri undangan media pers serta ajakan memboikot media massa Media Group yang menaungi Metro TV dan harian Media Indonesia. Media dilarang oleh SBY untuk meliput kegiatan kuliah umum SBY kepada mahasiswa pascasarjana program studi strategi kampanye militer Universitas Pertahanan dan Perwira Siswa Pendidikan Reguler XL Sesko TNI tahun ajaran 2013 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 November 2013. pelarangan bagi jurnalis yang meliput di Kantor Kejari Lubuk Pakam membawa kamera, hand phone,dan alat perekam.

13


4. Kriminalisasi kerja Jurnalistik Pada peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2014, AJI menyatakan Kekerasan terhadap jurnalis akan terus berulang karena negara terus memberikan impunitas terhadap para pelakunya. Praktik impunitas terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang kini terjadi merupakan kelanjutan praktik impunitas dalam delapan kasus pembunuhan jurnalis yang terjadi sejak 1996. Delapan kasus pembunuhan jurnalis itu yang kasusnya tak terselesaikan adalah kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997) dan Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press di Timor Timur, 25 September 1999). Juga ada Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003), Ersa Siregar, jurnalis RCTI di Nangroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003) dan Herliyanto (jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006). Sementara Adriansyah Matrais Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, ditemukan pada 29 Juli 2010) dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010). Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan, Rieke Diah Pitaloka, menilai profesi jurnalis perlu perlindungan melalui Undang-Undang Pekerja Pers yang khusus melindungi para jurnalis. Kemudian terkait kasus masa depan kasus pembunuhan wartawan Harian Bernas, Udin, masih belum menemukan titik terang. Berita terkini, nasib kasusnya diangkat kembali setelah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta mengugat Polda DIY dengan mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Permohonan tersebut tercatat di nomor registrasi 05/Akta.Pid.Pra/2013/PN.Slmn tanggal 11 November 2013. Pendaftaran itu diterima langsung panitera muda pidana PN Sleman MY Siti Yuriah di ruang kerjanya. Sedangkan PWI diwakili kuasa hukumnya Ramdhon Naning bersama lima pengacara lainnya yang tergabung dalam tim advokasi pencarian keadilan untuk Udin (Tapku). Sayangnya, hingga kini akhir tahun 2014, kasus pembunuhan Udin belum di dituntaskan karena para penegak hukum tidak berpikir maju dalam memutuskan gugatan praperadilan. 5. Perlindungan Pembela HAM Pemerintah dinilai minim memberi perlindungan kepada para aktivis pembela HAM. Tak ada lembaga yang secara khusus memberikan perlindungan. Padahal,

14


perlindungan dibutuhkan karena pembela HAM kerap menghadapi kendala ketika melaksanakan tugasnya mendampingi korban pelanggaran HAM. Imparsial mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir rata-rata setiap tahun terjadi 25 kasus yang menimpa pembela HAM. Namun, Swandaru yakin kasus yang tidak tercatat lebih banyak. ICW malah memperkirakan 40 kasus kekerasan menimpa aktivis anti korupsi di Indonesia. Perlindungan patut mendapat perhatian ke depan. Aksi kekerasan dan kriminalisasi, dua pola yang sering dijumpai. Kriminalisasi menggunakan tuduhan pencemaran nama baik. Polisi memang sudah mengantisipasi agar kasus korupsi yang dilaporkan lebih didahulukan daripada memproses aktivis pelapornya. Para pembela HAM sebenarnya sudah dan terus membangun jaringan. Melalui jaringan ini banyak isu yang dibahas. Termasuk mendorong RUU Pembela HAM. RUU itu tidak pernah dibahas intensif walau masuk Prolegnas 2010-2014. Ini bentuk minimnya perhatian pemerintah dan DPR terhadap perlindungan pembela HAM. Selain itu jaringan pembela HAM juga mengajukan gugatan ke MK terhadap UU yang dinilai membahayakan pembela HAM seperti UU Ormas, UU tentang Penodaan Agama dan sejumlah pasal dalam KUHP. Komnas HAM mendorong perlindungan terhadap pembela HAM. Ia melihat pembela HAM sangat rentan terkena kekerasan dan kriminalisasi. Misalnya, seorang pembela HAM di Yogyakarta dikriminalisasi polisi karena melakukan pendampingan kepada masyarakat yang menolak pembangunan hotel dan apartemen. Alih-alih mendapat perlindungan, aparat malah mengkriminalisasi pembela HAM tersebut. Data Komnas HAM secara umum menunjukan jumlah kasus kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa pembela HAM dari tahun 2010-2012 cenderung meningkat. Pihak yang paling banyak diadukan yaitu polisi, TNI, kelompok intoleran dan keamanan swasta. Sementara itu, Eva Susanti Hanafi Bande, aktivis Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah, yang sebelumnya telah divonis empat tahun enam bulan penjara oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas tuduhan pengrusakan alat berat perusahaan perkebunan sawit, PT. Kurnia Luwuk Sejati milik Murad Husein, saat ini sedang menjalani sidang pemeriksaan novum (bukti baru) di Pengadilan Negeri Luwuk Banggai, apakah Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Eva telah memenuhi syarat. sejak awal, kriminalisasi yang dilakukan terhadap Eva Bande merupakan bentuk kejahatan terhadap aktivis pembela HAM yang seyogianya diberikan perlindungan, bukan sebaliknya, memberikan perlindungan terhadap Murad Husein.

15


Baru-baru ini, september 2014, Muncul upaya kriminalisasi terhadap pembela HAM oleh pihak kepolisian Polda Papua terhadap Sdr. Gustaf Rudolf Kawer dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal [OTK] terhadap Sdri. Anum Siregar, yang mana keduanya aktif bekerja sebagai pekerja HAM di Papua.

VARIABEL 3 Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama Temuan dalam Laporan Tengah Tahun (Januari-Juni 2014) Setara Institute yang menggunakan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief) yang dideklarasikan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981. 1.

Pada periode Januari-Juni 2014 SETARA Institute mencatat 60 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dengan 81 bentuk tindakan, yang menyebar di 17 provinsi. Sebagian besar terjadi di Jawa Barat (19) peristiwa. Propinsi yang juga membukukan pelanggaran tinggi adalah Jawa Tengah (10 peristiwa) dan Jawa Timur (8 peristiwa).

2.

Dari 81 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 34 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 34 tindakan negara, 30 tindakan merupakan tindakan aktif (by commission). Sementara 4 tindakan merupakan tindakan pembiaran (by omission). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (condoning). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai actor negara, kerangka legal untuk mempertanggung-jawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara sebagai konsekuensi ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia.

3.

Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Kepolisian RI (15) tindakan.

4.

Dari 81 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, terdapat 47 tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Semua tindakan warga negara dikategori sebagai tindak pidana, yang menuntut tanggung jawab negara

16


untuk memprosesnya secara hukum. Tindakan yang paling menonjol adalah dalam bentuk intoleransi (13). 5.

Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut: kelompok warga (22) tindakan, Majelis UIama Indonesia (12 tindakan), Front Pembela Islam-FPI (5 tindakan), dan Forum Umat Islam-FUI (4 tindakan).

6.

Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan periode Januari-Juni 2014 paling banyak menimpa aliran keagamaan (14 peristiwa), umat Kristen (12 peristiwa), Ahmadiyah (9 peristiwa), dan Syiah (4 peristiwa).

7.

Membandingkan laporan pada periode yang sama pada dua tahun terakhir, maka pada periode Januari-Juni 2014 jumlah peristiwa pelanggaran jauh lebih menurun. Pada periode yang sama di semester pertama tahun 2013 terjadi 122 dengan 16 tindakan. Sedangkan pada semester pertama 2012 terjadi 120 peristiwa dengan 168 tindakan. Untuk menunjuk tren penurunan, berikut ini beberapa peristiwa yang menunjukkan:

8.

Tindakan Negara Pembiaran Penyegelan Tempat Ibadah Diskriminasi Condoning

2013 12 11 8 4

2014 4 2 5 2

Tindakan Non Negara Intoleransi Diskriminasi Teror Bom Molotov Pembakaran Tempat Ibadah

2013 19 6 5 3

2014 13 0 0 0

Penurunan peristiwa yang lebih dari separuh, merupakan gejala positif di permukaan, karena penurunan peristiwa tersebut bukan karena kebijakan progresif yang memproteksi perlindungan kebebasan beragama atau langkah aktif aktor negara menangani berbagai kasus pelanggaran sehingga memberikan sentiment positif pada penurunan jumlah pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Hingga kini, penyebab-penyebab terjadinya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan belum diatasi oleh aktor negara, seperti pembiaran produk hukum diskriminatif, kriminalisasi korban pelanggaran, pembiaran pelaku kekerasan menikmati impunitas dan immunitas karena tidak diadili secara fair, juga pembiaran berbagai provokasi dan condoning yang terus menebar kebencian terhadap kelompok-kelompok agama/keyakinan rentan lainnya.

17


9.

Penurunan peristiwa disebabkan oleh dua hajatan politik, Pemilu Legislatif pada April 2014 dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada Juli 2014. Dua peristiwa ini telah mengalihkan fokus masyarakat dan kelompok-kelompok intoleran dari isu kebebasan beragama/berkeyakinan. Ada dugaan kuat bahwa situasi ‘tenang’ dalam arti tidak melakukan aksi-aksi pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakina semata-mata untuk menjaga citra politik kandidat yang didukung. Beberapa organisasi kelompok intoleran yang secara politik berafiliasi pada kandidat tertentu menahan diri melakukan aksi-aksi yang destruktif.

10.

Secara pararel, pemerintah daerah, aparat keamanan juga meningkatkan kewaspadaan tinggi menjelang Pileg dan Pilpres 2014, sehingga segala potensi ketegangan sedapat mungkin dihindari. Karena dikhawatirkan sekecil apapun ketegangan akan menyebar virus ketegangan yang lebih besar.

11.

Namun demikian, perlu dicatat bawah mengukur toleransi dan intoleransi tidak melulu cukup dengan menghitung angka-angka pelanggaran, karena intoleransi bisa mewujud dalam banyak bentuk. Apalagi, untuk menentukan pelanggaran membutuhkan standar obyektif legal. Intoleransi bukan semata-mata angka tetapi gejala sosial, misalnya menguatnya konservatisme keagamaan, kecenderungan segregasi sosial berdasarkan identitas agama, merosotnya penghargaan pandangan individu dan kelompok terhadap individu dan kelompok yang berbeda keyakinan. Mengukur intoleransi/toleransi semata hanya angka akan gagal memahami perkembangan sosial. Apalagi memahami radikalisme keagamaan yang menguat belakangan ini seperti fenomena menyebarnya dukungan terhadap ISIS.

12.

Di sisi lain, jika pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan berkurang signifikan, politisasi agama pada Pileg dan Pilpres justru menguat, utamanya saat Pilpres berlangsung. Pada batas-batas tertentu politisasi identitas (agama) sulit dikategorikan sebagai pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, sekalipun politisasi agama, yang dikemas dengan kampanye hitam adalah kejahatan demokrasi yang paling serius. Karena itu, jika ditimbang secara legal, politisasi agama, apalagi dilakukan secara kolektif sulit dikategori sebagai pelanggaran.

13.

Catatan Lembaga survei PoliticaWave (7/7/2014) menganalisis percakapan politik di media sosial mengenai kampanye hitam yang dialamatkan ke kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hasil pantauannya, PoliticaView menganggap pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla paling banyak diterpa kampanye hitam di media sosial. Jokowi-JK merupakan pasangan yang paling banyak diserang oleh kampanye hitam, dengan persentase 74,5 persen serangan kampanye hitam dan 25,5 persen kampanye negatif. Diantara bentuk kampanye hitam, dengan medium politisasi agama adalah tudingan yang mengandung SARA, seperti tuduhan beragama Kristen dan keturunan Tionghoa, tuduhan komunis, tidak bisa shalat, wudu, dan mengaji, berbohong soal umrah, serta didukung Yahudi atau Zionis.

18


14.

Berikut ini adalah ringkasan materi politisasi agama dalam Pilpres 2014: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

Tolak perda Syariah, Jokowi-JK sumber malapetaka Istri Jokowi Buka Jilbab Setelah Pilpres Selesai, Ini Komentar Publik Isu Syiah, jika menang Jokowi tolak patok jabatan menteri agama untuk NU Blusukan Jokowi dibiayai tokoh Kristenisasi James Riady Jokowi Tunjuk Antek Yahudi Jacob Soetoyo & Ferry Mursyidan Baldan Jadi Menteri Ridwan Saidi : Bapaknya Jokowi Bernama Oey Hong Liong Kubu Katolik dan Kristen Berebut Jokowi Agar Indonesia Jadi Babu Singapura Buat Apa Jokowi Pamer Foto Shalat, Kalo Kebijakan PDI-P Anti Islam? Bahkan dedengkot syiah di luar negeri pun mengamini bahwa syiah akan aman dibawah perlindungan calon presiden Jokowi & PDI-P. Akta Nikah Jokowi Palsu? Ini Hasil Pengecekan Keaslian Foto Digital Teknik ELA Jokowi-JK Janji Hapuskan Kolom Agama di KTP Imam Sholat Maghrib di Pesantren Bacaan Al-Fatihah Jokowi Salah? Demi HAM, Jokowi-JK Siap "Legalkan" Paham Komunis Konser 2 Jari Menodai Bulan Suci Jokowi Konser 2 Jari, Prabowo Hatta Undang Maher Zain Gus Fadil: Jokowi Salah Ihram, Gusti Allah Mboten Sare

Sekalipun penurunan angka pelanggaran merupakan gejala permukaan, kondisi ini harus terus dirawat dan didorong agar semakin kondusif, khususnya pada pemerintahan baru mendatang. Ada dua kesempatan yang bisa dimanfaatkan segera untuk memajukan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan, yaitu sosok Menteri Agama baru, Lukman Hakim Saefuddin yang menggantikan Suryadharma Ali, dan kepemimpinan baru di bawah Joko Widodo-M. Jusuf Kalla. Lukman Hakim Saefuddin, meskipun masa jabatannya tinggal 4 bulan mendatang, menunjukkan kesungguhan dalam mengatasi persoalan ketegangang terkait kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Ada tiga peristiwa yang hingga kini ditunjukkan oleh Lukman: membuka dialog dengan kelompok agama/keyakinan lintas iman, melakukan penjajakan pengembalian pengungsi Syiah di Sidoarjo ke Sampang, dan menyampaikan pikiran terbuka perihal keberadaan Agama Baha’i yang dilindungi oleh Konstitusi RI. Tiga peristiwa di atas telah memunculkan apresiasi dan harapan publik dalam waktu yang segera, Lukman Hakim dapat menyelesaikan masalah-masalah jangka pendek. Atau paling tidak, Lukman Hakim dapat mengidentifikasi secara jelas tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi oleh Menteri Agama mendatang. Perlu dicatat, bahwa selama ini, kegagalan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan lebih disebabkan oleh sikap politik Menteri Agama,

19


Suryadharma Ali yang kontradiktif dengan misi Konstitusi RI, yakni memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara, apapun agama dan keyakinannya. Meskipun tinggal menghitung hari, Lukman Hakim Saefuddin dapat melakukan langkah-langkah konstruktif sebagai legasi Kementerian Agama di bawah kepemimpinannya, termasuk legasi bagi dirinya dengan (1) memulangkan pengungsi Syiah ke Sampang, Madura; (2) memulangkan pengungsi Ahmadiyah Transito Mataram atau memberikan layanan paripurna atas hak-hak dasar Ahmadiyah Transito; (3) menyelesaikan sengkarut GKI Taman Yasmin Bogor; (4) membuka segel masjid Al Misbah Bekasi; dan (5) menyusun peta jalan baru pemajuan dan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan bagi pemerintahan baru. Untuk langkah yang kelima, selain sebagai legasi Lukman, dokumen kebijakan itu akan sangat berguna bagi Menteri Agama baru mendatang. Bagi pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, harapan pemajuan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan semestinya terintegrasi dan diakomodasi dalam peta masalah yang sedang disusun oleh Kelompok Kerja Tim Transisi Jokowi-JK. Pentingnya masalah kebebasan beragama/ berkeyakinan masuk dalam kajian Pokja Tim Transisi adalah untuk segera dan tanpa menunda mewujudkan janji dalam visimisi yang dijanjikannya. Jokowi-JK berjanji, sebagaimana tertuang dalam visi-misi di halaman 11, pasangan ini bertekad memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial, diantaranya dengan penghormatan kebhinekaan, menghapusakan diskriminasi, penegakan hukum terhadap segala tindakan yang merongrong dan bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi RI. Pada halaman 27 visi-misi (point (a dan b), pasangan ini berjanji: menghapus regulasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia, termasuk yang menimbulkan dampak diskriminatif terhadap perempuan, kelompok rentan, masyarakat adat dan kelompok diffable; dan memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta mengambil langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Adapun salah satu indikator kemajuan dalam kondisi kebebasan dan berkeyakinan terkini dapat kita lihat pada Kicauan Menteri Agama Lukman Hakim di Twitter. Berikut 10 kicauan Lukman dalam akun Twitternya terkait Baha'i:

.............. "4. Baha'i adalah suatu agama, bukan aliran dari suatu agama. Pemeluknya tersebar di Banyuwangi (220 org), Jakarta (100 org), #Baha'i" "5. Medan (100 org), Surabaya (98 org), Palopo (80 org), Bandung (50 org), Malang (30 org), dll. #Baha'i" "6. Saya menyatakan bahwa Baha'i adalah termasuk agama yg dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. #Baha'i"

...............

20


Semua pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terdokumentasi sejak 2007 oleh SETARA Institute, termasuk laporan semester pertama 2014 ini adalah tidak yang bertentangan dengan kebhinekaan dan merongrong Pancasila dan Konstitusi RI. Sedangkan SKB Ahmadiyah, UU No.1/PNPS/1965, dan ratusan perda-perda diskriminatif, merupakan produk hukum yang bertentangan dengan HAM dan berdampak diskriminatif terhadap perempuan, kelompok rentan dan minoritas agama, masyarakat adat, dan kelompok diffabel. Jadi, pasanga Jokowi-JK tinggal melangkah bukan lagi berencana. Berikut ini proposal perlindungan kebebasan beragama untuk kabinet baru Jokowi-JK: Agenda Jangka Pendek (100 Hari Kabinet-1 Tahun) No 1

Situasi Terkini Jemaat Ahmadiyah sudah 9 tahun hidup dalam kesulitan serius di pengungsian Transito

2

Pengikut Syiah di pengungsian Sidoarjo

3

Terdapat 2 putusan pengadilan terkait pendirian tempat ibadah yang tidak dijalankan oleh pemerintah daerah (HKBP Filadefia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 adalah conditionally constitutional dan secara implisit memerintahkan Kementerian terkait membentuk UU baru Polri tidak memiliki standar khusus penanganan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan Anggaran pendidikan karakter bangsa yang tersebar di berbagai kementerian digunakan secara tidak bermutu dan tidak dijalankan secara optimal tanpa sinergi dan koordinasi yang jelas Penanganan kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tidak berpola dan sporadis

4

5

6

7

Target Kinerja Mengembalikan jemaat Ahmadiyah ke tempat asal dan memberikan perlindungan keamanan dan percepatan peningkatan kesejahteraan Mengembalikan pengikut Syia hke Sampang dan memberikan perlindungan keamanan dan percepatan penigkatan kesejahteraan Memerintahkan Kepala Daerah untuk menjalankan putusan dan menjamin pendirian tempat ibadah HBP FIladefia dan GKI Yasmin Memastikan RUU tentang Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan atau Perlindungan Agama/Keyakinan masuk dalam Prolegnas 2014-2015 dan membentuk Tim Perancang RUU Membentuk standard operating procedure (SOP) penanganan kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan Mendesain program pendidikan karakter bangsa dengan anggaran yang terintegrasi dan akuntabel

Membentuk Gugus Tugas Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

21


VARIABEL 4

Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) & Kinerja Kementerian/ Lembaga Pelapor khusus PBB tentang kebebasan berkumpul dan berorganisasi, Maina Kiai, menyampaikan keprihatinannya atas situasi hak berkumpul masyarakat minoritas di Indonesia yang seringkali tidak dijamin oleh negara. Maina Kiai menyatakan keprihatinannya tersebut saat membacakan laporannya di hadapan peserta Sidang Dewan HAM PBB sesi ke-26, Senin, 10 Juni 2014. Laporan tersebut terdapat terdapat dalam dokumen publik PBB bernomor A/HRC/26/29, tertanggal 14 April 2014 berjudul: Laporan Pelapor Khusus tentang Hak untuk Berkumpul secara Damai dan Hak untuk Berserikat, Maina Kiai, laporan terkait kasus-kasus di Indonesia, terangkum pada Halaman 13, poin 4, nomor 41, dibawah sub-judul: Praktik-Praktik yang mengancam atau menghalangi pemenuhan hak kebebasan untuk berkumpul secara damai, diamana dalam laporan itu, tertulis: “In Indonesia, for example, religious minority groups such as Ahmadis (the Ahmadiyah), Baha’is, Christians and Shias face physical attacks from militant Islamic groups with little intervention from the Government. Despite of the Supreme Court ruling upholding the right of the Taman Yasmin Indonesian Christian Church congregation to put up their church building, in Bogor, West Java, local authorities sealed the building in 2010 and, since then, have prevented church members from gaining access to their church // Di Indonesia, sebagai contoh, kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah, Bahai, Kristen, Syiah menghadapi serangan fisik dari kelompok militan Islam dengan keterlibatan penanganan yang minimal dari pemerintah. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang mengukuhkan hak Jemaat GKI Taman Yasmin untuk mendirikan bangunan gereja mereka di Bogor, Jawa Barat, pemerintah daerah menyegel bangunan pada tahun 2010 dan, sejak saat itu, menghalangi jemaat memasuki gereja mereka” Dengan adanya laporan tematik 2014 ini, sekali lagi, Indonesia masuk dalam catatan buruk HAM dunia terkait dengan hak-hak untuk berkumpul secara damai termasuk untuk kepentingan peribadatan agama. Dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, catatan buruk terkait hak-hak warga negara, khususnya mereka yang dianggap minoritas di Indonesia, tidak juga membaik dan terus menjadi sorotan dunia, berbanding terbalik dengan klaim sepihak yang kerap disampaikan pemerintah ke berbagai pihak bahwa kondisi Indonesia dalam konteks ini “semuanya baik-baik saja”. Insiden yang berulang, atau terus abainya pemerintah pusat dalam menghadapi pembangkangan hukum yang dilakukan aparat-aparatnya di tingkat daerah karena

22


menghadapi tekanan kelompok radikal anti-keberagaman, atau bahkan pernyataan berulang petinggi negara di tingkat pusat yang memberikan semacam pembenaran terhadap aksi-aksi main hakim sendiri yang dilakukan kelompok kecil radikal antikeberagaman, adalah bukti nyata bahwa situasi ini di Indonesia tidaklah baik-baik saja. Nyatalah, ada sebuah pengingkaran negara yang sistematis, untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi, untuk terus meminggirkan sekelompok warga negara, dengan cap minoritas yang sebenarnya tidak dianut oleh Konstitusi Indonesia, dengan membiarkan sentimen kebencian menyebar, menyasar pada mereka yang dianggap berbeda dan dipersalahkan karena perbedaan mereka itu. 1.

Pembentukan dan penguatan Panitia RANHAM Penyusunan RANHAM ini merupakan bentuk integrasi pertama yang justru dilakukan segera setelah transisi politik bergulir. Rencana aksi yang secara langsung berada di bawah kontrol eksekutif (Presiden) ini dikembangkan secara terpisah dengan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan lebih komprehensif di bawah Bapennas. Dokumen ini menjabarkan mengenai prioritas institusionalisasi ham yang ditetapkan selama lima tahun, baik mencakup langkah-langkah pembentukan hukum (ratifikasi atau harmonisasi undangundang), promosi HAM maupun implementasi dan penegakan HAM. Sampai saat ini, meskipun dianggap tidak sepenuhnya efektif mendorong institusionalisasi HAM, Rencana Aksi nasional Ham terus menjadi kebijakan yang secara reguler di hasilkan mengikuti siklus perencanaan pembangunan menengah lima tahunan. Dengan demikian, RanHam dapat di lihat sebagai satu bentuk perencanaan mini pembangunan yang lebih detail mengenai hak asasi manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari rencana umum pembangunan. Ranham memiliki beberapa kelemahan mendasar yang mencakup efektifitas implementator (Panitia Ranham), minimnya koordinasi intra departmen pemerintah terkait, kurangnya alokasi anggaran dimasing-masing departemen terkait, maupun minimnya kualitas perencanaan dimana hak asasi lebih dilihat sebagai isu normatif. Kemudian, Seperti tahun-tahun sebelumnya, pembentukan dan penguatan panitia Ranham masih dilakukan hampir disemua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia dengan kegiatan utama pengukuhan dan sosialisasi panitia Ranham tingkat wilayah. Meskipun pada kenyataannya upaya yang dilakukan masih belum maksimal. Sebagai mana sumber dari pemberitaan dimedia, ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan agenda RANHAM. Seperti di kabupaten Sambas, kabupaten karangasem, kepulauan Selayar, dst.

23


Sebagaimana Disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Sambas, ada tujuh program utama mereka yang akan dilaksanakan. Pertama, pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; kedua, persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; ketiga, harmonisasi rancangan dan evaluasi perundanganundangan; keempat, pendidikan HAM; kelima, penerapan norma dan standar HAM; keenam, pelayanan komunikasi masyarakat; dan ketujuh, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM tahun 2011 – 2014. Kemudian, menurut Bupati Kepulauan Selayar pada pengukuhan Panitia Ranham bahwa hal yang perlu dipastikan dalam upaya ini adalah panitia Ranham yang merupakan aparat pemerintahan harus memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas, mendorong masyarakat dan aparat berbudaya HAM, serta peraturan daerah selaras dengan hukum dan HAM. 2.

Pengesahan instrumen-instrumen HAM Di tahun 2014, upaya Negara mengesahkan instrumen-instrumen HAM masih mandeg di meja para birokrat. Hanya riak-riak dari luar pemerintahan yang terus mengevaluasi kinerja Negara dalam hal pengesahan instrumen HAM ini. Sebuah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah menjadi agenda legislasi sejak 2004, tetapi menghadapi penundaan terus menerus karena minimnya kemauan politik para anggota DPR RI untuk memastikan pengesahannya. Lebih lanjut, Amnesty International prihatin tentang ketentuan ketentuan dalam RUU tersebut yang tidak sesuai dengan standar-standar dan hukum internasional. Kegagalan untuk mengesahkan RUU ini telah diangkat terus menerus oleh Badan-Badan Pengawas PBB atas instrumen HAM internasional setelah menilai rekam jejak HAM Indonesia. Ini termasuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan di tahun 2012 dan baru-baru ini oleh Komite PBB atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Mei 2014. Kemudian, muncul keprihatin akan penundaan di Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pekerja Rumah Tangga ILO (Organisasi Buruh Internasional) No. 189, sebuah traktat tonggak peletak standar-standar internasional bagi perlindungan hak-hak PRT. Konvensi ini diadopsi pada 16 Juni 2011 dan berlaku pada September 2013. Tiga tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato pada saat diadopsinya traktat ini dalam Konferensi Buruh Internasional di Jenewa, membuat komitmen publik mendukung instrumen ini dan mendesak delegasi-delegasi lainnya di konferensi itu untuk melakukan hal yang sama. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga di tahun ini telah menyatakan komitmennya untuk meratifikasi instrumen tersebut.

24


Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR meminta sejumlah masukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait Prolegnas 2014, Selasa (10/12). Ada sejumlah masukan yang diberikan Komnas HAM, antara lain usulan sejumlah RUU agar dimasukan dalam Prolegnas. Menurut Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, bahwa terdapat RUU yang diusulkan dalam kumulatif terbuka sesuai program RanHAM 2011-2014. Salah satu RUU tersebut adalah rancangan regulasi tentang Penyandang Disabilitas. Menurutnya, Komnas HAM telah mengemukakan secara lisan pada pertemuan dengan Baleg 29 November 2012. Komnas HAM mengusulkan agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas 2013. Sayangnya, harapan Komnas HAM kandas lantaran RUU Disabilitas tak masuk dalam Prolegnas 2013. Oleh karena itu, Komnas HAM mengusulkan agar RUU Penyandang Disabilitas masuk dalam Prolegnas 2014. RUU lainnya adalah tentang Pengesahan Optional Protocol to The United Convention Againts Torture(OPCAT). Menurutnya, Indonesia telah mengesahkan konvensi menentang penyiksaan 1984 pada 28 September 1998. Hak bebas dari penyiksaan sudah dinyatakan sebagai HAM yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tertuang dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UUD 1945. Meski sudah diundangkan,praktik penyiksaan masih saja terjadi. Ironisnya, peraturan perundangan belum mengatur penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam konvensi menentang penyiksaan 1985 dan dalam UU HAM sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, kata Sandra, untuk melindungi orang yang dirampas kebebasannya di tempat penahanan dari praktik penyiksaan kejam dan tidak manusiawi perlu dilakukan upaya preventif. Komisioner Komnas HAM lainnya, Roichatul Aswidah, menambahkan RUU Pengesahan Statuta Roma juga perlu masuk dalam Prolegnas 2014. Menurutnya, Statuta Roma merupakan instrumen internasional yang melindungi sejumlah HAM. Statuta Roma juga instrumen hukum pidana internasional untuk mencegah penindasan dan kejahatan serius. Maka Komnas HAM sesuai dengan tujuan, fungsi dan wewenangnya dalam penegakan dan pelaksanaan HAM mendorong disahkannya Statuta Roma dalam waktu yang tidak terlampau lama. Roichatul melanjutkan, Komnas HAM mengusulkan RUU Pengesahan Konvensi Pengungsi. Soalnya, Indonesia kerap dijadikan wilayah yang dilewati para pencari suaka ke negara tujuan. Hal itu disebabkan kondisi geografis Indonesia yang strategis berada di antara benua Asia dan Australia dan Samudera Hindia dan Pasifik. Menurutnya, jumlah pencari suaka terbilang banyak dan kerap mengalami peningkatan.

25


Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi Indonesia. Akibatnya, kata Roichatul, pemerintah Indonesia tak dapat menentukan sendiri status pengungsi dan pencari suaka. Pasalnya, Indonesia bukanlah negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Pengungsi maupun Protokol 1967. Sayangnya sampai saat ini belum ada kebijakan dan mekanisme nasional dalam penanganan pencari suaka di Indonesia. Selain itu, persoalan penempatan para pencari suaka dan pengungsi di negara penerima. Tak kalah penting, persoalan sosial, ekonomi dan budaya. Untuk itu, ratifikasi Konvensi Perlindungan Pengungsi 1951 beserta protokol oleh pemerintah Indonesia sangat penting bagi jaminan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM pencari suaka. Wakil Ketua Baleg Achmad Dimyati Natakusuma mengamini usulan Komnas HAM. Menurutnya, kajian Komnas HAM terkait HAM cukup menarik untuk ditindaklanjuti. Hanya saja, usulan Komnas HAM sejatinya akan dibahas oleh Panja penyusun Prolegnas 2014. Masukan Komnas HAM dianggap bagus, mereka meminta Komnas HAM terus melakukan kajian dan pendalaman untuk melakukan analisa. Anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari juga mengamini permintaan Komnas HAM. Khusus RUU Penyandang Disabilitas perlu dimasukan dalam Prolegnas. Cuma memang persoalannya pada pelaksanaan. Menurutnya, implementasi pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas tak maksimal. 3.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan nilai-nilai HAM Masalah pembangunan sistem hukum nasional, meski ada kemajuan, namun masih banyak aspek yang memerlukan pembaruan. Dibutuhkan evaluasi serta diagnosa mendalam dan komprehensif untuk menemukan akar dari masalah, serta solusi penanganan, yang selanjutnya terumuskan dalam program kerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keseluruhan rencana kerja kementerian akan mampu menggapai salah satu visi dalam Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, yakni penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Termasuk dalam penyusunan kebijakan, juga dimaksudkan untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Penilaian terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya memperlihatkan situasi antara lain: Pertama, dalam perancangan berbagai perundang-undangan nampak belum sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi, sebagaimana dimandatkan UUD 1945, serta berbagai instrumen internasional HAM yang telah disahkan oleh Indonesia. Salah satu indikatornya terlihat dari banyaknya

26


undang-undang yang kemudian berujung dengan pengujian di Mahkamah Konstitusi, dengan masalah hak asasi manusia sebagai latarnya. Kedua,gagalnya pembentukan sejumlah instrumen peraturan perundangundangan dalam rangka penguatan sistem perlindungan HAM, sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Salah satu faktor yang memicu kegagalan ini ialah tidak rampungnya penyusunan naskah akademik dan RUU sebagai syarat pengajuan RUU ke DPR. Selain juga kendala koordinasi antar-lembaga di dalam pemerintah. Ketiga, masih banyaknya peraturan diskriminatif yang merupakan produk kebijakan warisan masa lalu. Dibutuhkan kerja cepat dan responsif untuk segera mencabut atau mengamandemen berbagai peraturan tersebut, sehingga tidak ada lagi praktik diskriminasi kepada warga negara. Beberapa organisasi masyrakat sipil berpendapat agar terjadi Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan jaminan konstitusi dan standar hak asasi manusia. Antara lain dengan melakukan revisi atau mencabut undang-undang atau segala peraturan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi dan standar HAM.

4. Pendidikan HAM Seperti tahun-tahun yang lalu, Pendidikan pengetahuan tentang HAM dilakukan oleh institusi pemerintahan, komisi negara dan civilsociety. Diantaranya yang dilakukan oleh kalangan masyarakat seperti pelatihan Sehama (Kontras), Kursus HAM (Elsam), PKPA (PBHI), Kalabahu (LBH Jakarta). Sementara kalangan pemerintah dan komisi negara melakukan pendidkan melalui sosialisasikan sistem pendidikan berbasis HAM. Sosialisasi yang di tujukan kepada semua jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat ini bertujuan agar sistem pembelajaran yang di laksanakan di berbagai jenjang pendidikan mengandung nuansa HAM. 5. Penerapan Norma dan Standar HAM Persoalan penerapan dan standar HAM masih menjadi persoalan, terutama dikalangan aparatur negara, sipil, polisi maupun militer terutama di daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Drs. F Haru Tamtomo, bahwa perlunya memastikan aparat pemerintahan harus memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugasnya, mendorong masyarakat dan aparat berbudaya HAM, serta peraturan daerah selaras dengan hukum dan HAM.

27


6. Laporan HAM kepada PBB Pada tanggal 1-26 Juli 2013, Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia mengadakan pertemuan di Jenewa dalam sesi ke-108, untuk me-review masalah pelanggaran HAM di Ukraina, Tajikistan, Indonesia, Findlandia, Albania dan Czech Republic. Dalam review ini, pembahasan untuk Indonesia adalah mengenai hukuman mati, pelanggaran terhadap kebebasan beragama khususnya terhadap Syiah dan Ahmadiyah, pelanggaran HAM di Papua, serta kasus penculikan tahun 1997-1998. Adapun review tersebut didasarkan pada laporan yang diajukan oleh International Commission of Jurists (ICJ). Sebuah organisasi yang beranggotakan 60 hakim dan pengacara dari berbagai negara, untuk melakukan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Isi laporan tersebut dapat anda lihat di official website United Nation Human Rights. Dengan isi laporan di antaranya: “(4) Final Report Komnas HAM 2006 mengenai Penghilangan Paksa 13 aktivis yang diidentifikasikan bernama: Sonny, Yani Afri, Ismail, Abdun Nasser, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Wiji Thukul, Suyat, Herman Hendrawan, Bimo Petrus Anugerah, Ucok Munandar Siahaan, Yadin Muhidin dan Hendra Hambali. Dalam laporan ini, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan pengadilan ad hoc. Pada September 2009, DPR mengeluarkan rekomendasi untuk rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban (5)

Tidak ada follow up dari pemerintah hingga Maret 2013. Pada pertemuan keluarga korban, Dewan Pertimbangan Presiden yang diwakili oleh Albert Hasibuan menyatakan bahwa pengadilan ad hoc akan diselenggarakan sebelum pemerintahan SBY berakhir. Namun, statemen ini dibantah beberapa hari kemudian oleh Djoko Suyanto, Menko Polhumkam RI, yang menyatakan bahwa Albert Hasibuan telah ‘salah mengartikan’ Presiden. Menurut Djoko Suyanto, Presiden menginstruksikan untuk mengatasi persoalan ini secara “komprehensif dan menyeluruh”, tidak terbatas hanya kasus 1998. Menurut Djoko Suyanto pengadilan ad hoc merupakan tanggung jawab Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

(6)

Kejaksaan Agung telah menanggapi Final Report Komnas HAM 2006 sebagai laporan yang cacat dan tidak detail, karena tidak memuat nama secara spesifik yang diperlukan. Dengan demikian Kejaksaan Agung menyatakan, bahwa pengadilan Ad Hoc tidak mungkin digelar dalam waktu dekat.

(7)

ICJ Percaya, bahwa penundaan penyelenggaraan pengadilan ad hoc disebabkan karena kasus ini melibatkan pejabat berpengaruh, diantaranya adalah Prabowo Subianto dan Wiranto. Keduanya disebutkan akan mengajukan diri sebagai calon presiden dalam pemilu 2014.”

Atas review tersebut, Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia merekomendasikan: Pemerintah Indonesia segera menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk menyelenggarakan investigasi yang independen dan efektif terhadap penghilangan paksa 13 aktivis. Serta menyelenggarakan pengadilan yang adil sesuai dengan standard internasional.

28


Akan hal tersebut, Pemerintah Indonesia diminta untuk memberikan laporan perkembangan implementasi rekomendasi tersebut kepada PBB dalam waktu 1 tahun. Sementara itu, Pelapor khusus PBB tentang kebebasan berkumpul dan berorganisasi, Maina Kiai, menyampaikan keprihatinannya atas situasi hak berkumpul masyarakat minoritas di Indonesia yang seringkali tidak dijamin oleh negara. Maina Kiai menyatakan keprihatinannya tersebut saat membacakan laporannya di hadapan peserta Sidang Dewan HAM PBB sesi ke-26, Senin, 10 Juni 2014. Ia kemudian menyinggung tentang diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas agama di Indonesia dalam menyuarakan hak mereka untuk berkumpul. “Di Indonesia, sebagai contoh, kelompok minoritas agama, seperti Ahmadiyah, Bahai, Kristen dan Syiah, menghadapi serangan fisik dari kelompok militan Islam yang sedikit sekali mendapatkan perhatian pemerintah”, kata Maina. Pelapor khusus PBB ini juga mengungkap keprihatinannya tentang lemahnya penegakan hukum untuk melindungi hak setiap orang untuk berkumpul bagi kelompok agama minoritas. “Walaupun putusan Mahkamah Agung telah memberikan hak kepada GKI Taman Yasmin untuk membangun rumah ibadah di Bogor, Jawa Barat, pemerintah lokal menyegel bangunan tersebut pada tahun 2010. Sejak saat itu, para jemaat gereja dilarang untuk mendapatkan akses terhadap gereja mereka sendiri," tulis Maina dalam laporannya. 7. Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Anggota DPR Komisi III, Syaifuddin Sudin, mengkritisi kinerja dari kementerian dan Ham, wewenang dan tugas seorang menteri, Amir Syarifuddin, bahwa lemahnya pengawasan orang asing cukup banyak kasus dari 2009 sampai Oktober 2014. Tercatat 2013, ada 3802 orang asing dideportasi karena ilegal. Dan juga tahun 2014 meningkan 7950 orang yang harus dideportasi dari indonesia. Hal lain yang dikritisi oleh Bambang soesatyo terkait dengan pansel pimpinan KPK, dimana ia meminta kementerian hukum dan ham bahwa pimpinan KPK tidak diperlukan karena jabatan kemenkumham sebagai ketua Pansel akan berakhir pada Oktober 2014 mendatang. Dan ia menyarankan Pansel tidak memfinalkan seleksi calon sampai dilantiknya figur Menkumham yang baru sampai pelantikan Presiden Jokowi dan wapres JK. Dan Amir Syarifuddin, sebagai Menteri Hukum dan HAM sekaligus Ketua Pansel, menanggapi bahwa ia memahami bahwa masa tugas dia akan berakhir pada 2009-2014, dan ia juga sudah menyurati Presiden SBY agar tidak pergantian kepemimpian KPK yang berakhir pada desember 2014 tidak perlu di lakukan dengan alasan dengan 4 sekalipun KPK tetep berjalan 8.

Kinerja Komnas HAM

29


Dalam seminar nasional Melawan Lupa: ‘Agenda HAM dalam Pemilu 2014 dan Launching Penelitian Evaluasi Peran Komnas HAM di Masa Reformasi’ di Lantai 6 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), Rabu (23/4/2014), Istri mendiang Munir, Suciwati, beranggapan jika keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia belum optimal peranananya. Lembaga independen di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini masih menjadi simbol tanpa mampu mengatasi masalah yang terjadi. Komnas HAM selama ini masih tumpul, bahkan lembaga ini juga cenderung membiarkan pelaku pelanggaran HAM, seperti pelaku pembunuhan Munir yang sampai hari ini belum juga diungkap. Pernyataan Suciwati ini juga dikuatkan oleh hasil penelitian dari Tim Imparsial yang meneliti sepak terjang Komnas HAM selama masa Reformasi. LSM yang bergerak bidang HAM ini memberi tujuh rekomendasi penguatan Komnas HAM pada Pemerintah, yakni memperbaiki kerangka regulasi yang mengatur eksistensi Komnas HAM, memperbaiki seleksi anggota Komnas HAM, memperbaiki sistem internal Komnas HAM, menaikkan anggaran Komnas HAM, reformasi birokrasi, penguatan Komda HAM dan peningkatan pengetahuan Komnas HAM. “Kami mengatakan kalau kinerja Komnas HAM saat ini belum optimal,” kata Suwandaru, salah satu peneliti dari LSM HAM. Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA), Ngesti D Prasetyo menambahkan, perlindungan dan penegakan HAM merupakan syarat fundamental dari demokrasi. “Momentum Pemilihan Presiden ini diharapkan menjadi saat yang tepat untuk mengoptimalkan kembali peranan Komnas HAM di Indonesia,” tegasnya. Menurutnya, secara hukum posisi Komnas HAM sudah cukup kuat sejak lahirnya UU tentang HAM, namun lembaga tersebut masih sering menjadi sorotan masyarakat. Komnas HAM dianggap tidak independen karena proses seleksi komisioner sarat dengan kepentingan politik. Sementara itu, Komisi Nasional dan Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) diriview oleh Sub-Komite International Coordinating Committee (ICC) of National Human Rights Institution pada 18 Maret 2014 di Jenewa, Swiss. Riview tersebut sesuai dengan permintaan masyarakat sipil Indonesia akibat carut marutnya Komnas HAM semisal masa kepemimpinan yang hanya satu tahun dan pergantian pimpinan yang mendadak. Dalam pengaduannya ke Jenewa, ada tiga hal yang menjadi inti pengaduan Masyarakat Sipil Indonesia yang berpijak pada ancaman efektifitas dan independensi Komnas HAM. Pertama, konflik internal yang mengancam kinerja Komnas HAM dan ini berpotensi pada berkurangnya penikmatan hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan Komnas HAM. Kedua, pergantian kepemimpinan yang dilakukan setahun sekali

30


merusak dan berpotensi menjadikan Komnas HAM tidak efektif kerja dan independensi Komnas HAM. Ketiga, momen pergantian kepemimpinan yang membuka konflik internal terbuka, terindikasi mengancam independensi Komnas HAM. Menurut Choirul Anam, Aktivis HRWG, bahwa Jika terbukti tidak efektif dan independen maka Komnas HAM akan didowngrade (diturunkan gradasinya, red) akreditasinya atau akan diberi perhatian khusus. Ia melanjutkan, Komnas HAM harus berani dan bertanggung jawab mengikuti review tersebut. Jika seandainya hasil riview akreditasi Komnas HAM diturunkan, itu harus lah dimaknai sebagai langkah yang salah yang ditempuh selama ini, maka harus dikembalikan seperti sedia kala. 9. Kinerja Komnas Perempuan Dalam 16 tahun perjalanannya Komnas Perempuan, Institusi ini memilki catatan langkah maju dan juga sejumlah langkah mundur, tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Catatan Komnas Perempuan, 35 Perempuan Indonesia masih harus alami kekerasan seksual setiap harinya, 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan dicatat Komnas Perempuan maret 2014, 365 kebijakan diskriminatif atas nama moralitas dan agama disaat otonomi daerah kita rayakan. Angka kematian ibu melahirkan kerap dianggap sebatas isu kesehatan, masih berlangsungnya perkawinan anak; menguatnya kekerasan seksual baik di ruang privat ataupun publik maupun situasi konflik dan post konflik dimana hanya 3 dari 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemu kenali oleh Komnas Perempuan dan belum memiliki payung hukum; pemiskinan perempuan dan semakin menjauhkan akses kehidupan bagi perempuanperempuan rentan dan marginal; tindak intoleransi yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan berkurangnya rasa aman perempuan; kekerasan terhadap perempuan dalam konteks budaya yang minim eksplorasi dengan pendekatan HAM perempuan dan sulitnya intervensi dalam konteks pluralisme hukum, hingga penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terus tertunda, persolan Papua yang jadi PR besar bangsa, sistem perlindungan tahanan dan serupa tahanan yang juga perlu jadi perhatian. Langkah maju 16 tahun ini, hingga 2014 Komnas Perempuan mencatat, Indonesia memiliki UU PKDRT untuk hentikan kekerasan dalam rumah tangga, UU PTPPO untuk hentikan perdagangan orang, dan UU Administrasi Kependudukan untuk lindungi penduduk yang rentan diskriminasi. Selain itu Indonesia juga tunjukkan komitmen internasional untuk perbaikan nasional melalui ratifikasi sejumlah konvensi kunci, seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; lahir kebijakan pentingnya tindakan khusus sementara atau affirmative action; lahirnya lembaga layanan P2TP2A, dan kebijakan

31


lainnya. Amandemen UUD 1945 yang memasukkan pasal-pasal hak asasi sebagai penegasan komitmen negara bangsa untuk memapankan peradaban HAM di Indonesia adalah capaian mahal hasil reformasi yang harus dirawat bersama. Pertambahan usia dan segudang catatan reformasi terus oleh Komnas Perempuan. Terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019, diharapkan oleh institusi ini bisa memastikan terwujudnya komitmen negara yang bersih dari tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak asasi perempuan serta memberi perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan dan rentan. Komnas Perempuan akan memantau dan terus menggali ranah rentan dan kelompokkelompok yang belum tersentuh perlindungan negara, serta mengawalnya untuk mendapatkan perlindungan dari negara maupun komunitas. Menghormati usianya yang ke 16 tahun ini Komnas Perempuan mengambil tema “16 Tahun Komnas Perempuan: Perkokoh Pengetahuan, Kelembagaan dan Dukungan Bersama Hapuskan Kekerasan terhadap Perempuan untuk Bangsa Indonesia”. Rangkaian acara 2 hari adalah refleksi jejak juang Komnas Perempuan dalam konteks gerakan dan peluncuran sejumlah buku antara lain Rekam Juang 16 Tahun Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan, buku dokumentasi tentang Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Papua, hasil pemantauan tahanan dan serupa tahanan, kekerasan berbasis budaya, kompilasi kertas kebijakan untuk perlindungan perempuan. 10. Kinerja Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan bahwa 2013 telah menjadi tahun Darurat Kekerasan terhadap Anak. Berdasarkan data KPAI, dalam tiga tahun terakhir, pelanggaran terhadap hak anak terus meningkat. Terlebih terhadap pelanggaran seksual. KPAI juga mencatat mencatat, dalam kurun Januari hingga Oktober 2013, terdapat 2.792 kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah tersebut, 1.424 di antaranya adalah kasus kekerasan, termasuk 730 kasus merupakan kekerasan seksual. Sementara itu, Komisi VII DPR akan segera mengesahkan RUU Perlindungan Anak jelang memasuki masa akhir tugas anggota Dewan periode 2009-2014. RUU Perlindungan anak yang merevisi UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak lebih menjamin secara maksimal perlindungan dan masa depan anak. "RUU Perlindungan Anak akan segera disahkan dan merupakan kado indah yang dipersembahkan Komisi VIII buat anak Indonesia," kata Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah dalam forum legislasi "RUU Perlindungan Anak" bersama anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hj. Maria Ulfah Anshor di Gedung DPR, Selasa (16/9).

32


Revisi UU 23/2002 tersebut merupakan inisiatif DPR dan menjadi prioritas dan kepentingan sangat luas yaitu masa depan anak Indonesia. Namun revisi itu belum bisa diterima Baleg untuk dijadikan prolegnas karena bersamaan banyak sekali RUU yang masuk.

VARIABEL 5

Rasa Aman Warga dan Perlindungan Warga Negara 1.

Konflik sosial Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran tindak pidana selama Pemilu 2014 berlangsung. Dari koordinasi yang dilakukan, ada lima provinsi di Indonesia yang dinilai memiliki potensi konflik sosial yang tinggi. Lima wilayah yang rawan konflik itu adalah Aceh, Lampung, Papua, Papua Barat dan Sumatera Selatan. Sementara itu, sampai saat ini konflik sosial yang masih massif dan sulit dituntaskan adalah soal konflik agraria. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah yang cenderung masih berpihak pada pemodal. Semenjak MP3EI, salah satu kebijakan presiden SBY, dianggap sebagai penyebab utama makin bertambahnya konflik agraria. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi usai menggelar sidang kelima uji materi pasal 16 dan 26 UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang dimohonkan oleh Sejumlah aktivis. Dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemohon yaitu Ifdhal Kasim dan Letjen (purn) Agus Widjoyo, Senin 25 Agustus 2014. Mantan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Ifdhal Kasim mengatakan pada pasal 16 UU Penanganan Konflik Sosial tentang kewenangan menetapkan status konflik selain presiden bisa didelegasikan kepada gubernur dan bupati/walikota tidak menguntungkan bagi perlindungan HAM. Pasalnya, penetapan status konflik oleh gubernur, bupati dan walikota memungkinkan adanya dampak pembatasan HAM. Ia menuturkan dalam menetapkan keadaan konflik maka Bupati dan walikota harus mendiskusikan dengan DPRD. Artinya terdapat dimensi politik yang cukup kental dalam penetapan daerah konflik itu. Selain itu, ketentuan penetapan daerah konflik atau keadaan darurat merupakan ketentuan dualisme yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

33


Pasalnya, keadaan darurat sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang didalamnya mengatur kerusuhan sosial dengan kewenangan presiden. Ketentuan penetapan konflik juga diatur dalam dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Ifdhal menyarankan agar kewenangan gubernur, bupati, dan walikota dalam menetapkan status daerah konflik harus dicabut dan dikembalikan kepada presiden. Terpisah, saksi ahli pemohon lainnya, mantan Kepala Staf Teritorial TNI , Letjen TNI (Purn) Agus Widjoyo mengatakan pemerintah daerah tidak bisa menjangkau TNI dan Polri untuk mengerahkan pengamanan di daerah yang sedang mengalami konflik sosial tanpa perintah presiden. “Yang bisa memerintahkan TNI dan Polri ke daerah adalah presiden karena TNI dan Polri sifatnya menerima perintah langsung dari pusat,” ungkapnya. Meski begitu, dalam menetapkan status darurat, presiden tidak begitu saja langsung menetapkan. Presiden harus melihat dan mendengar laporan dari kepala daerah yang bersangkutan. Agus menambahkan dalam UU Keadaan Bahaya sudah diatur dengan jelas, mekanisme penanganan situasi keadaan bahaya termasuk konflik di daerah. Bentuknya, bisa dengan status keadaan tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Masing-masing status keadaan darurat mempunyai kewenangan hukum yang berbeda. 2. Pemberantasan terorisme Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada tahun 2011 ada 10 kasus, 2012 terdapat 14 kasus, dan 2013 tercatat 12 kasus. Pada tahun-tahun itu, sebanyak 84, 89, dan 87 orang yang dianggap teroris ditangkap. Sebaran daerah yang dijamah teroris meluas dari Aceh, Sumatera Utara, Riaum Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogkarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. Menurut badan itu masih ada sekitar 100 hingga 200 orang potensial menjadi teroris. Beberapa kasus penyergapan teroris di tahun 2014: a. Di awal tahun 2014, penyergapan terhadap 6 orang terduga teroris Oleh Densusu 88 di di Jalan AMD, Kelurahan Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Teroris tersebut tewas di tempat. b. Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap dua terduga teroris, Isnaini Ramdhoni (30) dan Abdul Majid (35), di sebuah SPBU di Jalan Raya Kedung Cuek, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, c. Penyergapan terduga dua teroris di Desa Gunung Padalembara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng. Teroris tersebut meninggal ditempat. Peristiwa tersebut memakan korban dari pihak kepolisian. Tercatat tiga (3) anggota kepolisian setempat tewas.

34


d. e.

Dua terduga teroris ditangkap di Perumahan Bumi Harapan Permai, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah seorang terduga teroris yang diketahui bernama Rianto ditangkap oleh tim Densus 88 Mabes Polri di Tawangmangu, Jawa Tengah.

Sementara itu, penggerebekan dan penyergapan Densus 88 terhadap tertuga teroris dengan melakukan tembak ditempat dianggap oleh Komnas HAM dan beberapa aktivis HAM sebagai tindakan pelanggaran HAM. Khususnya di peristiwa baku tembak terduga teroris di Ciputat. Di sisi lain, Kapolri, Sutarman mengeluhkan kurangnya anggaran menjadi salah satu masalah dalam pemberantasan terorisme. Ia menyatakan bahwa Idealnya anggaran operasional kita Rp100 triliun. Namun, isntitusinya hanya mendapat anggaran 44 triliun (2014). 3. Kondisi keamanan Berikut ini, beberapa contoh kasus situasi keamanan di Indonesia tahun 2014: A. Bentrokan antar pendukung calon Presiden 1. Bentrokan antar-pendukung capres dan cawapres pecah di Ambarawa, Jawa Tengah 2. Bentrok antar pendukung Capres di Bandung 3. Bentrok antar pendukung Capres di Bantul 4. terjadi 2 aksi perusakan oleh massa di Jalan HOS Cokroaminoto dan simpang empat Ngabean, Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah kendaraan bermotor baik mobil dan motor rusak. Ada mobil pula yang tertembak. 5. Bentrok antar pendukung Capres di Sleman. Satu (1) di bacok. B. Bentrokan antar warga 1. Bentrokan yang terjadi antara Suku Dani dengan warga pendatang di Timika, Kabupaten Mimika, Papua terus berlanjut. Sebanyak, tujuh orang dilaporkan tewas akibat bentrokan tersebut. 2. Bentrok antar warga Desa Karagan dengan Desa Banyu Urip di Luwu Utara, Sulawesi Selatan kembali pecah. Akibatnya, sembilan rumah hangus dibakar warga. 3. Bentrokan antarwarga dua kampung di Lampung Selatan, Kecamatan Tanjungbintang, Desa Way Galih meletus sebagai buntut penganiayaan warga hingga luka. 4. Bentrokan antar warga di jambo dalam, Bireun, Nanggroe Aceh Darussalam. 5. Bentrokan antara warga Desa Iha dan Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Bentrokan ini menyebabkan 6 orang tewas dan sekitar 40 warga mengalami luka-luka.

35


6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13.

14.

15.

16.

Bentrokan antar Warga Dua desa, Tanjung Pauh Mudik dan Kumun Debai, kerinci, kembali terjadi. Empat rumah warga Tanjung Pauh Mudik dilaporkan ludes dibakar massa, dan satu warga Kumun tewas dalam ‘’perang’’ antar dua desa yang bertetangga tersebut. Bentrokan antar warga di Palopo Sulsel. Bentrok antarwarga kembali pecah di Maluku. Kali ini terjadi antar dua desa bertetangga di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Enam (6) orang tewas. Bentrokan antar kelompok warga di Jalan Kelapa Tiga, Kecamatan Rappocini, Makassar kembali pecah. Bentrok susulan yang dikhawatirkan warga kembali pecah di Kecamatan Bone-Bone, Luwu UtarA. Akibatnya dua rumah warga hangus dibakar massa. Bentrok antar warga kembali tejadi di Palu, Sulawesi Tengah. Akibatnya seorang warga terkena panah. Bentrokan antar warga terjadi di Unit 21 Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga yang disebutkan bernama Marius (46), tewas setelah mendapat luka serius di bagian kepada diduga akibat senjata tajam. Berawal dari minuman beralkohol, bentrok antar warga pecah di Kota Sorong, Papua Barat, akibatnya beberapa warga luka-luka, satu anggota TNI terkena panah dan Kapolres Sorong terkena lemparan batu. Bentrokan antarwarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali pecah. Kali ini bentrokan terjadi antara dua desa yakni Wulandoni dan Pantai Harapan di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata Kerusuhan di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang menyebabkan lima rumah terbakar, disebabkan kasus pencurian kendaraan bermotor yang berakhir kepada kesalahpahaman warga. Bentrok antar warga di manggarai, NTT.

C. Pelemparan Bom Molotov 1. Pelemparan bom molotov di rumah jurnalis Radar Jogja, Frietqy Suryawan alias Demang. 2. Pelemparan bom molotov di Pos polisi lalulintas (polantas) di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. Pelemparan bom molotov di pos polantas Tello yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Makasar, Sulawesi Selatan. 4. Pelemparan bom molotov ke atap kantor Detik Biro Bandung, di Jalan Lombok No 33, Kota Bandung. 5. Pelemparan bom molotov di kantor lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI). Kantor yang berlokasi di Warung Jati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan.

36


6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14.

Pelemparan bom molotov ke rumah wartawan Radar Jogja di Magelang Pelemparan bom molovov ke rumah anggota Koordinator Relawan Keluarga untuk Pemenangan Jokowi JK wilayah Jogyakarta. Teror bom molotov terhadap Salon Diah di kawasan Blok A1, Mal Fantasi, Balikpapan. Pelemparan bom molotov oleh orang yang tidak dikenal pada Kantor Asosiasi Angkutan Batubara (ASABA) Provinsi Jambi yang berlokasi di kompleks Villa Gading, Mayang, Kecamatan Kotabaru. Orang tidak dikenal melempar bom molotov ke rumah dinas Kepala Kecamatan (Camat) Gamping di Dusun Mejing Kidul RT 04/RW 08 Ambarketawang, Gamping, Kabupaten Sleman. Pelemparan bom molotov di kantor Haluan Kepri di Jl Yos Sudarso, Batam. Pelemparan bom molotov ke kantor Trans Corp dan redaksi media online Detik Biro Bandung, Jalan Lombok, Kota Bandung. Di Jalan Pelita Raya 4, rumah milik Daeng Bau, (63) terjadi pelemparan bom molotov sebanyak 2 kali yang di lakukan oleh sek 6 org dgn berjalan kaki. pelemparan bom molotov yang menimpa karaoke Zensho di Solo.

D. Penembakan 1. Faisal (40), Seorang politisi Partai Nasional Aceh, PNA, tewas ditembak oleh kelompok bersenjata tidak dikenal pada Minggu (02/03) malam di Aceh Selatan. 2. Penembakan empat anggota TNI di Batam terjadi, ketika mereka melihat operasi penggerebekan penimbunan bahan bakar minyak. Dua anggota TNI ditembak di lokasi kejadian dan dua lainnya di markas Brimob. 3. Penembakan mobil Amien Rais oleh orang tak dikenal Di Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Penembakan yang dilakukan terhadap Huzer, seorang tukang ojek di Banyuasin. 5. Penembakan mobil Kijang LGX berwarna hitam BK 1216 HQ berstiker Partai Aceh (PA) di Bireun. 6. Penembakan terhadap Tengku Barmawi di Aceh Selatan. 7. Penembakan bus Transjakarta kembali terjadi di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, tepatnya di Halte Transjakarta Pancoran Barat. 8. Penembak posko Partai NasDem di Matangkuli, Aceh Utara. 9. Penembakan di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Bireuen, tiga warga Jeunieb tewas. 10. Seorang warga Kupang kritis setelah ditembak temannya menggunakan senjata api rakitan di Surabaya.

37


E. Rusuh suporter bola 1. Satu korban tewas kerusuhan suporter sepak bola di Stadion Manahan Solo, yakni Joko Riyanto (35) warga Ngaliyan Pelem Simo Boyolali saat di Rumah Sakit Panti Waluyo Solo. 2. Bus yang mengangkut pemain Arema dilempari batu oleh oknum suporter ketika melakukan perjalanan menuju kembali ke hotel. Bahkan sang pelatih, Suharno, menderita luka ringan di bagian kepala. Setelah bertanding di stadion singaperbangsa, Karawang. 3. Situasi Stadion Manahan Solo tak kondusif sehingga akhirnya diputuskan pertandingan dihentikan, skor Persis Solo Vs Martapura FC 1-1. situasi Stadion Manhan Solo mendadak rusuh. Suporter Persis Solo menyerang wasit. F. Penyerangan, pembakaran & pengrusakan proverti 1. Sekelompok warga di Manokwari membakar asrama mahasiswa dan sebuah rumah warga, serta melakukan perusakan terhadap belasan rumah lainnya yang terletak di Lurah Amban, dan komplek Amban Permai. Pembakaran dan perusakan tersebut dipicu kecelakaan lalu lintas, yang menewaskan salah satu warga, dari kelompok tertentu. 2. Penembakan caleg, pembakaran mobil tim sukses, pengrusakan sekretariat partai, dan yang terakhir penyerangan kantor Partai Aceh di Takengon, Aceh Tengah. 3. Pengrusakan, pembakaran, dan penyerangan terjadi di Oso Wilangun Surabaya melibatkan rombongan pendekar berpakaian hitam-hitam. 4. Pembakaran 3 unit gudang (bangsal) pengeringan tembakau serta 1 unit traktor milik PTPN 2 Kebun Klambir V, Kec. Hamparan Perak, Sumut. 5. pengrusakan properti kampus, dan membangkar spanduk yang berisi tentang SK Rektor di UNAS. 6. Rumah saksi mandat Prabowo-Hatta di Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Papua, yakni Novela Nawipa, dikabarkan dirusak sejumlah orang usai memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa pemilihan umum presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). 7. Terjadi penyerangan dan pengrusakan oleh sejumlah mahasiswa terhadap gedung kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Sastra (Bestra) Universitas Negeri Makasar. 1 unit motor terbakar. G. Bentrokan sesama aparat Dalam setahun terakhir, sejak19 Oktober 2013 hingga 21 September 2014 sudah terjadi enam kali bentrokan antara TNI dan Polri. Akibatnya, 8 anggota TNI luka yang 4 di antaranya tertembak dan 5 polisi luka. Untungnya, tidak ada yang tewas dalam bentrokan ini. Adapun beberapa kasus sebagai berikut:

38


1. 2.

Bentrokan antara TNI-Polri di Batam. Bentrok antara anggota TNI dari Yonif Linud 305 dan personel Brimob Den B Cikole Jawa Barat yang saat itu tengah bertugas mengamankan unjuk rasa buruh di Karawang.

H. Bentrokan antara ormas 1. Bentrok antar organisasi massa (ormas) di Karawang, Jawa Barat antara Ormas Sorak dengan Gerakan Masyarakat Bawah (GMBI). Akibat kejadian itu, satu orang kritis, enam unit sepeda motor dan satu buah mobil milik salah satu ormas ludes terbakar. 2. Peristiwa bentrokan antara Organisasi Pemuda dan Organisasi Masyarakat (Ormas) kembali terjadi. Akibatnya dua orang anggota Organisasi Pemuda terluka karena sabetan benda tajam dari kelompok Ormas di Gang Poma Karet Pedurenan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. 3. Rencana bentrokan antar-Ormas, ratusan personel Kepolisian Polresta Bogor Kota lakukan pengamanan di depan Terminal Bubulak, Bogor Barat. puluhan Ormas Barisan Benteng Raya Padjajaran (BBRP) mendatangi Terminal Bubulak, dengan membawa senjata tajam, seperti parang, balok, dan gear. 4. Bentrokan antar anggota yang diduga ormas terjadi di JL.Kalibata utara I, Jakarta Selatan. 5. Bentrokan yang terjadi antarormas Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasika (PP) di Jalan Raya Cinangka, Bojongsari, Depok, Jawa Barat (Jabat), diduga dipicu rasa dendam. 6. Tawuran antar Ormas di kemayoran, jakarta pusat. 4. Perlindungan TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selama periode 1 Januari sampai 11 Desember 2013 menerima sebanyak 4.180 pengaduan kasus dan permasalahan dari TKI dan keluarga TKI. Dari jumlah tersebut terdapat 43 item kasus atau masalah TKI yang telah dipilah, dan 10 item kasus di antaranya yang jumlahnya terbanyak – seperti TKI ingin dipulangkan, gaji tak dibayar, putus hubungan komunikasi, meninggal dunia di negara tujuan, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, sakit atau rawat inap, PHK sepihak, tidak berdokumen, tindak kekerasan dari majikan, dan gagal berangkat. Sedangkan 33 item kasus lainnya, jumlah pengaduannya tertinggi 86 pengadu dan terendah 1 pengadu. Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengklaim dari tahun ke tahun kasus TKI bermasalah mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut data BNP2TKI, kata dia, pada 2011 ada sekitar 60 ribu kasus TKI bermasalah. Angka ini mengalami penurunan

39


pada 2012 yang mencapai 40 ribu kasus. Sedangkan sampai November 2013, ada sekitar 18 ribu kasus TKI bermasalah yang diadukan dan ditangani pihak BNP2TKI. Angka ini kemungkinan akan bertambah menjadi sekitar 20 ribu pada akhir 2013. Sementara itu, Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri agar lebih maksimal sesuai dengan UU Nomor 39/2004 adalah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3/2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tertanggal 2 Januari 2013. Selanjutnya, dalam kampanye Pemilihan Presiden wakt lalu, konsep perlindungan tenaga kerja Indonesia calon presiden Joko Widodo dinilai lebih komprehensif dan realistis dibandingkan calon presiden pesaingnya, Prabowo Subianto. Calon presiden Prabowo Subianto memandang masalah ini menggunakan analisis klasik berdasarkan faktor pendorong, yakni kemiskinan, dan menggunakan pendekatan makro ekonomi untuk menyelesaikannya. Sementara calon presiden Jokowi lebih melihat fenomena migrasi sebagai realitas yang harus dijawab dengan kebijakan spesifik mengenai tata kelola migrasi dan dukungan politik luar negeri yang berorientasi pada perlindungan warga negara. Dalam kampanye lalu pula kasus wilfrida juga masuk dalam bahan debat capres. 5. Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia merilis data yang cukup mencengangkan soal jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang bermasalah di luar negeri. Kementerian itu mencatat, sejak 2009 setidaknya ada 88.000 kasus WNI bermalasah di luar negeri. hingga saat ini sudah ada 101.000 pengaduan dari masyarakat terkait warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Perlindungan WNI di Luar Negeri yang utama dalam hal ini adalah sektor TKI. Plt. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Krishna Djelani, menjabarkan sebagian besar kasus WNI di luar negeri terkait dengan kasus TKI. Pada 2011, misalnya, dari 38.880 kasus WNI di luar negeri, 20.921 kasus diantaranya berkaitan dengan TKI. Pada 2012, terdapat ada 11.232 kasus TKI dari total 19.218 kasus WNI di luar negeri. Begitu juga pada 2013, terdapat 20.135 kasus TKI dari total 22.167 kasus yang dilaporkan WNI ke KBRI. Sementara, hingga akhir Oktober 2014, terdapat 12.730 kasus TKI dari 13.825 kasus WNI secara keseluruhan. Isu WNI di luar negeri menyorot perhatian dunia belakangan ini setelah munculnya dua kasus kejahatan besar. Perempuan transgender asal Lampung, Mayang Prasetyo, tewas dimulatisi kekasihnya sendiri di Brisbane Australia. Sementara dua WNI lainnya, Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih, dibunuh secara keji oleh bankir asal

40


Inggris Rurik Jutting di distrik Wan Chai, Hong Kong. Ketiga jenazah sudah dipulangkan ke Indonesia dan dikirim ke keluarga masing-masing.

VARIABEL 5

Penghapusan Hukum Mati

1. Vonis Mati Pengadilan Indonesia dalam tahun 2013, beberapa kali menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa terutama terhadap kasus kasus narkoba dan pembunuhan sadis. Dibawah ini beberapa kasus yang di vonis mati.21 Adapun yang divonis mati, Mahkamah Agung (MA) memvonis mati Herman Jumat Masan, mantan pastor asal Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 11 Februari 2014 karena terbukti melakukan pembunuhan berencana lebih dari 10 tahun lalu. Namun ancaman hukuman mati melalui hasil penyidikan polisi dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di pengadilan masih terlihat, seperti contoh kasus Fikri (26), tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Nana Diana Sari (22) di kejaksaan klungkung Bali. 2. Eksekusi Mati Mengutip data Kejaksaan Agung, sampai saat ini terdapat 132 orang dipidana mati yang menunggu eksekusi di dalam negeri.22 Pada tahun 2014 ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan 1 kali eksekusi dan 1 penetapan tanggal eksekusi : Pertama Eksekusi mati muhammad Abdul Hafidz (44), warga negara Pakistan yang menjadi terpidana kasus narkoba oleh pengadilan di indonesia pada 17 November 2013 dan 21

Dari berbagai sumber http://www.tempo.co/read/news/2014/03/31/173566643/Ada-‐132-‐Terpidana-‐Mati-‐Tunggu-‐ Eksekusi

22

41


Kedua Terpidana mati Sugianto alias Sugik (40) dipastikan akan dieksekusi pertengahan 2014. Keputusan ini diambil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, setelah Sugik tak kunjung mengajukan grasi. 3. Regulasi Negara Hukuman mati di indonesia mulai ramai di perdebatkan. Banyak masyarakat serta para pakar atau praktisi hukum beranggapan bahwa, hukuman mati di indonesia bertentangan dengan landasan undang-undang dasar 1945 dan hak asasi manusia. Di dalam undang-undang dasar 1945 dalam pasal 28A mengatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya, Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-undang Narkotika dan Teroriosme yang apabila bersalah melakukan tindak kejahatan tersebut maka harus mendapatkan vonis mati sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Memang pada dasarnya hanyalah seorang hakim yang berhak memutuskan suatu perkara, dan itupun di jamin dalam konstitusi negara indonesia. Basuni Masyarif JAM Pidum (Jaksa Agung Muda Pidana Umum) mengusulkan agar menghapus hukuman mati di indonesia. "Kita sekarang memang tidak menginginkan pidana mati. Karena itu sebaiknya tidak perlu ada putusan lagi dari pengadilan” pernyataan beliau yang dimuat di media.23

VARIABEL 7

Penghapusan Diskiriminasi Perempuan, Ras, dan Etnis 1. Diskriminasi Perempuan Dari catatan Komnas Perempuan saat ini ada 342 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. 265 diantaranya mengatasnamakan agama dan moralitas, dengan rincian 124 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi, 27 kebijakan tentang pemisahan ruang publik laki-laki dan perempuan dan 35 kebijakan terkait pembatasan jam keluar malam.24 Beberapa peristiwa diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di tahun 2014:

23

http://www.edisinews.com/berita-‐kejagung-‐minta-‐tak-‐ada-‐lagi-‐vonis-‐mati-‐terdakwa.html http://www.voaindonesia.com/content/komite-‐aksi-‐perempuan-‐indonesia-‐desak-‐pemerintah-‐ hapus-‐perda-‐diskriminatif/1797071.html

24

42


1. Puluhan orang pegiat hak-hak perempuan dari berbagai organisasi yang mengatasnamakan Komite Aksi Perempuan melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan diskriminatif berupa Peraturan Daerah (Perda) terhadap perempuan di depan Istana Merdeka Jakarta Senin 25 November 2013. 2. Pemerintah Provinsi Daerah Aceh akan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Aceh (Rancangan Qanun/Raqan) tentang Pidana dan tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di bulan september 2014. Dalam raqan Jinayat perkosaan lebih diatur dengan pendekatan akhlak/moral dibandingkan dengan persoalan kejahatan seksual dimana ada relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Akibat pendekatan tersebut, perempuan korban perkosaan dibebankan untuk pembuktian sementara pelaku bermodalkan sumpah dapat dengan gampang melepaskan diri dari tanggung jawabnya atas tindak pidana tersebut. Pengaturan serupa ini tentunya sangat merugikan perempuan korban sebab mempersempit akses pada keadilan. 3. penugasan lurah Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari pernyataan yang sempat dimunculkan penolakan terhadap lurah Susan dikarenakan lurah Susan meyakini agama yang berbeda dengan mayoritas warga Lenteng Agung serta berbagai stigma yang dilekatkan pada dirinya karena dirinya adalah seorang perempuan.

2. Diskriminasi Ras dan Etnis Menjelang waktu Kampanye, di masa kampanye dan dan sesudah Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2014. Banyak muncul isu-isu yang berbau SARA. Ini tak bisa jauh dari birokrat, politisi, dan masyarakat indonesia yang masih saja memakai isu terhadap diskriminasi Ras dan etnis untuk meraih perhatian masyarakat dan meraup suara konstituen. Terkait Kampanye hitam Obor Rakyat yang berbau SARA terhadap Jokowi, penyidik Bareskrim Polri mengejar pembuktian keterlibatan Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, Pemred dan penulis tabloid Obor Rakyat, dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah serta penyebaran kebencian terhadap ras. Kasus ini dilaporkan oleh Advokat tim sukses Jokowi-JK, Taufik Basari, dengan laporan polisi No: LP/619/VI/2014/Bareskrim tanggal 16 Juni 2014, diduga melanggar empat pasal pidana karena memuat unsur penghinaan dan SARA. Di samping itu ada pula aksi penolakan oleh Front Pembela Islam, Gerakan Pembela Umat Rasulullah, dan Laskar Pembela Islam terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Alasan utama para pengunjuk rasa menolak Ahok adalah latar belakang agamanya. Ahok yang beretnis Tionghoa dinilai akan melakukan diskriminasi terhadap umat Islam. Sementara itu, soal kasus diskriminasi terhadap Lurah Susan dibawa dalam bahasan debat capres-cawapres. Adapun kasus Lurah susan mencuat, ketika penugasan lurah

43


Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari pernyataan yang sempat dimunculkan penolakan terhadap lurah Susan dikarenakan lurah Susan meyakini agama yang berbeda dengan mayoritas warga Lenteng Agung serta berbagai stigma yang dilekatkan pada dirinya karena dirinya adalah seorang perempuan. Kemudian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memanggil politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, terkait dugaan diskriminasi ras terhadap pengamat politik Boni Hargens pada 6 Januari 2014. Dalam acara debat politik di TV One, Ruhut menyebut Boni sebagai golongan kulit hitam yang harus dilawan. Keduanya berdebat dalam diskusi mengenai kasus korupsi proyek Hambalang. Boni yang tersinggung melaporkan Ruhut ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Komnas HAM.

VARIABEL 8

Hak atas Ekonomi, Sosial, Budaya 1. Kesehatan Sejak diterbitkannya UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, dapat dimaknai sebagai upaya positif bentuk tangung jawab pemerintah dan DPR untuk membenahi pelayanan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini senafas dengan amanat konstitusi pasal 20, pasal 28H ayat 1, dan pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Bulan september 2014, Pemerintah berhasil membentukan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kespro). Capaian ini patut dimaknai sebagai upaya positif bagi pemajuan hak atas kesehatan di Indonesia. Namun, pemerintah masih terkesan lamban dalam menerjemahkan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yang sudah jauh diputuskan sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah [PP] sebagai aturan operasionalnya. Dengan adanya aturan pelaksana ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian upaya pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi bagi perempuan saat ini di tengah angka kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi. Juga, menegaskan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan dalam upayanya untuk pulih. Tak hanya itu, ditahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturn menteri terkait kesehatan, yakni; PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Permenkes No. 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah,

44


Permenkes No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Permenkes No. 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Permenkes No. 27 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Group (INACBGs), Permenkes No. 58 tahun 2014 tentang Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, dan Peraturan Badan Pelayanan Jaminan Sosial No 1 tahun 2014. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan merealisasikan programprogram prioritas kementeriannya adalah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat lewat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada bulan november tahun 2014. Adapun pencapaian pemenuhan hak kesehatan oleh negara, dapat kita lihat dari data yang dilansir oleh laporan pencapaian MDGs di Indonesia, yakni: Pertama, terkait kesehatan ibu. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih telah berhasil ditingkatkan dari 40,70 persen (tahun 1992) menjadi 83,10 persen (tahun 2012), namun di sisi lain angka kematian ibu baru dapat ditekan dari 390 (tahun 1991) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 2012). Sementara itu angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun dengan cara modern meningkat dari 47,10 persen (tahun 1991) menjadi 57,90 persen (tahun 2012). Namun, menurut Komnas Perempuan diambil dari data yang dilansir oleh Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) masih dianggap sangat tinggi. SDKI mencatat AKI tahun 2007 sebesar 228/100.000 kelahiran, meningkat menjadi 359/100.000 pada 2012. Kematian bayi (usia 0-11 bulan) sebesar 34/100 ribu kelahiran. Sedangkan catatan WHO menunjukkan AKI Indonesia mencapai 450/100.000 kelahiran. Wilayah yang paling rentan dengan kematian ibu adalah wilayah Indonesia Timur. Di Papua AKI per 100.000 kelahiran mencapai 620 kasus, Papua Barat (573), Maluku Utara (387) dan Sulawesi Tengah (379). UNICEF memperkirakan bahwa sekitar 10.000 wanita di Indonesia meninggal setiap tahun karena masalah dalam kehamilan dan persalinan dan 150.000 anak meninggal sebelum usia lima tahun. Besaran angka itu menobatkan Indonesia sebagai negara dengan AKI tertinggi se-Asia Tenggara sekaligus menjelaskan kualitas pembangunan manusia Indonesia (IPM/HDI). Kedua, terkait Angka Kematian Anak. Upaya untuk menurunkan angka kematian anak sudah sejalan dengan sasaran MDGs. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka kematian balita dari 97 (tahun 1991) menjadi 40 per seribu kelahiran hidup (tahun 2012); penurunan angka kematian bayi dari 68 menjadi 32 per seribu kelahiran; dan neonatal dari 32 menjadi 19 per seribu kelahiran. Sedangkan proporsi anak usia 1

45


tahun yang diimunisasi campak meningkat dari 44,50 persen (tahun 1991) menjadi 74,20 persen (tahun 2013). Ketiga, terkait penyebaran HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya. Upaya mengendalikan penyebaran, menurunkan jumlah kasus baru dan mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS masih memerlukan upaya keras, inovatif, dan kreatif untuk mencapainya. Prevalensi HIV dan AIDS masih cukup tinggi yaitu 0,43 persen pada tahun 2012. Selain itu, akses terhadap ARV sudah mencapai 84,67 persen (tahun 2013) dari penduduk terinfeksi HIV dan AIDs lanjut. Angka kejadian malaria menurun pesat dari 4,68 (tahun 1990) menjadi 1,69 per 1.000 penduduk pada tahun 2012. Sementara itu, angka kejadian Tuberkulosis sudah berhasil mencapai target MDGs 2015 pada tahun 2012 yaitu dari 343 (1990) menjadi 187 kasus per 100.000 penduduk/tahun. 2. Pendidikan Bukti Indonesia berkomitmen memberikan hak atas pendidikan bagi warga negara sesungguhnya diatur dalam konstitusi kita UUD 1945, adalah 20 % dari anggaran APBN harus dialokasikan ke dunia pendidikan. Alokasi 20 % adalah selain dari gaji pendidikan dan biaya kedinasan pendidikan sesuai dengan UU No 20/2003, pasal 49 ayat 1. Akan tetapi dalam praktek ternyata tidak demikian, distribusi anggaran belum merata dan belum memenuhi sasaran sampai 20 %. Data Kemendgari, menunjukkan ada sekitar lima provinsi yang anggaran pendidikannya sudah 20 persen. Kelima provinsi itu adalah DKI Jakarta sebesar 22,51 persen, Lampung 21,76 persen, Riau 20,21 persen, Kalimantan Tengah 20 persen, dan Jawa Tengah 21,14 persen. Sedangkan alokasi rendah antara lain ada pada Provinsi Maluku Utara yang hanya 4,7 persen. Jawa Timur sendiri, juga belum mampu mencapai 20 persen anggaran pendidikan karena hanya mencapai 12 persen.25 Untuk pencapaian pendidikan dasar untuk warga negara indonesia, menurut laporan dari MDGs di Indonesia, bahwa upaya pencapaian pendidikan dasar untuk semua telah sejalan dengan sasaran MDGs, hal ini ditunjukkan dengan sudah diterapkannya pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia. Pada tahun 2012, angka partisipasi murni SD telah mencapai 95,71 persen; proporsi murid kelas I yang berhasil mencapai kelas VI adalah 96,43 persen pada tahun 2012; dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki sudah mencapai 99,08 persen pada tahun 2012. Sementara itu, Pemerintahan Jokowi JK membuat kebijakan dalam perubahan nomenklatur kementerian itu membongkar Kemendikbud dan Kemenristek menjadi 25

http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/29-‐mensiasati-‐anggaran-‐pendidikan-‐20-‐persen

46


Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Adapun pengesahan oleh DPR pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT), sampai sekarang masih mendapat protes keras dari masyarakat terutama mahasiswa dan praktisi pendidikan lainnya. UU PT ini dianggap masih memilki substansi yang sama pada UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dibatalkan oleh MK, masih tidak bisa lepas dari kooptasi kepentingan lembaga keuangan internasional, masih memilah perguruan tinggi dalam ‘Badan Hukum’ dan Menyajikan Otonomi, masih mencerminkan pelepasan tanggung jawab negara dalam hal pembiayaan perguruan tinggi, dan tidak memberikan kepastian hukum.26 Terkait regulasi, pemerintah indonesia di tahun 2014 telah mengeluarkan beberapa produk hukum, yakni; Peraturan Pemerintah No 4 tahu 2014 tentang Penylenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Lapangan kerja Pemenuhan lapangan pekerjaan masih menjadi Pekerjaan Rumah Pemerintah kita ke depan. Pasalnya, setiap tahun di Indonesia muncul 2 juta angkatan kerja baru. ratarata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir hanya berkisar 5-6 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut hanya menyerap 800.000 angkatan kerja baru. Sisanya, sebanyak 1,2 juta orang harus menganggur atau bekerja di sektor informal dengan upah minim dan kualitas hidup rendah.27 Bahkan pada era Pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh lonjakan harga komoditas, terutama harga mineral tambang yang terjadi di pasar global. Sementara itu, di sektor manufaktur padat karya yang semestinya dapat menyerap tenaga kerja, justru tak pernah lagi tumbuh dalam pangsa manufaktur global sejak 1995. Selama pemerintahan SBY nyaris tak ada gebraan kebijakan ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan. Adapun data dari laporan MDGs di Indonesia tahun 2013 yang masih menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi sebagai berikut

26

http://www.penaaksi.com/2013/02/menolak-‐uu-‐pendidikan-‐tinggi-‐yang-‐tidak.html http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543c8c845e0da/harapan-‐21-‐juta-‐lapangan-‐kerja-‐di-‐ era-‐jokowi-‐jk

27

47


4. Kebebasan ekspresi budaya Indonesia merupakan negara yang multikultural, sehingga negara seharusnya menjamin hak atas kebebasan ekspresi budaya untuk menjaga integrasi bangsa dan negara. Akan tetapi sampai saat ini tetap saja ada upaya pengabaian oleh negera terhadap kebebasan ekspresi budaya di daerah-daerah pelosok di indonesia. Di Papua, pembungkaman kebebasan ekspresi terus meningkat, dalam penangkapannya ada 3 pola berdasarkan tahun terjadinya, dan proses hukum selalu diskriminatif terhadap masyarakat sipil. Pada tahun 2004 ke bawah penangkapan hanya terjadi kepada orang yang membawa bendera Bintang Kejora dan menaikannya. Banyak kasus, salah satunya itu kasus Baik, orang bawa bendera ditangkap. Tahun 2008 pola berubah. Masyarakat papua yang melakukan aksi-aksi protes atas UndangUndang Otonomi Khusus (Otsus) Papua ditangkap. Sekarang, ada banyak penemuan amunisi dan lain-lain di mana-mana lalu ditangkap. Sayangnya, distribusi informasi terkait kejadian ini sangat berbeda antara apa yang terjadi di tanah Papua dengan apa yang diungkapkan oleh Pemerintah di Jakarta.

48


Terkait regulasi dan ketentuan yang mengatur, DPR sedang dalam upaya pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (“RUU PTEBT”). Namun sampai saat ini UU tersebut tidak kunjung disahkan. 5. Pemajuan masyarakat adat Negara dianggap masih abai dalam melindungi hak terhadap Masyarakat adat. Pasalnya tahun 2013 saja tercatat ± 200 kasus masyarakat adat. Kasus ini dipicu akibat klaim negara terhadap kawasan atau wilayah adat masyarakat adat sebagai kawasan hutan negara, perampasan tanah dan wilayah adat oleh perusahaan, pengrusakan dan pengusiran oleh aparat negara terhadap masyarakat di atas tanah leluhurnya, dan kian massifnya kriminalisasi oleh institusi kehutanan maupun institusi negara lainnya kepada masyarakat dengan berbagai macam alasan dan tuduhan. Hal tersebut karena kurang terbuka dan lambannya pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) berpotensi besar menyebabkan terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam terutama kepada masyarakat adat. RUU PPHMA baru ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR pada pertengahan tahun 2013 yang diikuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU PPHMA. Di sisi lain, Presiden menunjuk Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU PPHMA. Pemerintahan Jokowi JK diwaktu kampanye masa Pilpres 2014 telah mencanangkan dalam visi dan misi politiknya untuk berkomitmen dalam melindungi dan memajuan hak masyarakat adat. Misi terdekat yang pasangan ini janjikan adalah menyelesaikan persolanan legislasi soal pemajuan hak-hak masyarakat adat. 6. Ketersediaan Pangan Krisis pangan menjadi persoalan di negeri yang tak berkesudahan. Padahal negara kita adalah negara agraris yang subur makmur, akan tetapi karena pengelolaan negara yang tak bertanggungjawab akhirnya sektor pangan bagi rakyat indonesia tak lagi berdaulat. Masih terlihat banyak produk pangan pokok kita yang harus mengimpor ke negara lain. Meski klaim pemerintah selalu mengatakan ketersedian npangan pangan dalam kondisi baik, namun bertolakbelakang dengan kebutuhan masyarakat. Jeritan masyarakat dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok disikapi pemerintah dengan operasi pasar yang seringkali tidak tepat sasaran. Negara makin tidak bertanggungjawab dengan meloloskan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hingga hari ini UU tersebut tetap di tolak oleh banyak organisasi masyarakat sipil. Upaya Judicial Review tetap dilakukan oleh mereka.

49


Sementara itu, harapan kedepan kita tinggal menunggu janji politik Pemerintahan Jokowi JK yang di waktu kampanye lalu memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya. Sementara itu tingkat kekurangan Gizi pada balita di indonesia tahun 2013 masih tinggi ini sesuai data yang dikeluarkan oleh MDGs di Indonesia

Sumber BPS, Susenas berbagai tahun peberbitandan Kemenkes, Riskesdas, 2007, 2010, dan 2013

7. Perumahan Terus massifnya peristiwa penggusuran paksa atas rumah warga sipil di indonesia menunjukkan bahwa negara masih abai dalam melindungi hak atas perumahan warga negaranya. Di jakarta, Sepanjang periode kepemimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 – 2012, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa setiap bulan ada kurang lebih 3200 warga yang menjadi korban penggusuran paksa. Angka tersebut bisa jadi merupakan angka penggusuran paksa tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan kota Jakarta. Ironisnya, tren ini dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya yang tergambar melalui perencanaan anggaran pada tahun 2014: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran hingga 6 Triliun Rupiah untuk melakukan penggusuran paksa pada 127 titik di ibukota.28

28

http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/category/advokasi-‐kebijakan/hak-‐atas-‐perumahan-‐ advokasi-‐kebijakan/

50


Sementara itu, pemerintah terus melakukan upaya pembenahan diri dengan mengadakan kegiatan Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2014 ini dihadiri oleh stakeholders yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementeria Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan beberapa perwakilan dari pemerintah provinsi. 8. Penghidupan yang layak Harapan atas penghidupan yang layak di Indonesia sangat terlihat jauh dari kenyataan. Kesenjangan sosial ekonomi antara kaya dan miskin sangat mencolok. Indikator ini terlihat dari data yang dilansir oleh Kepala BPS, Suryamin mengatakan terjadi kenaikan angka kemiskinan menjadi 0,48 juta orang bila dibandingkan Maret ke September 2013. Pada Maret sebanyak 28,07 juta orang dan September 28,55 juta orang. Ia menambahkan persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase. Karena ada dimensi lain, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sementara MDGs di Indonesia melaporkan Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Provinsi tahun 1990 dan 2013 sebagai berikut:

Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun penerbitan. Keterangan: Beberapa provinsi tidak tersedia data tahun 1990, salah satunya karena provinsi pemekaran

9. Jaminan sosial Sesuai amanat UU SJSN Tahun 2004 dan dipertegas dengan UU No 24/2011 tentang BPJS, pada 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan (BPJS Kes) sudah beroperasi. Badan ini akan bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, seumur hidup, dan seluruh penyakit.

51


Namun, karena para penyelenggara pemerintahan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, peraturan baru dibentuk, UU BPJS Kesehatan No 4 tahun 2014, yang sudah berlaku pada tanggal 1 November 2014. Peneliti Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (UI), Prof Hasbullah Thabrany, peraturan yang baru ini bukan bersifat jaminan sosial, tapi lebih mirip dengan peraturan kepesertaan asuransi komersial. Konsep dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), adalah pemenuhan hak rakyat, bukan penjualan asuransi kepada rakyat. Peraturan baru ini banyak dipertanyakan masyakarat dan elemen lain karena munculnya aturan ini tidaklah transparan dan belum disosialisakan. Harapan ke depan kita berikan pada pemerintahan Jokowi JK, dimana dalam waktu dekat akan merealisasikan program-program prioritas kementeriannya adalah Kartu Indonesia Sehat lewat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada bulan november tahun 2014. 10. Perlindungan bagi penyandang cacat Meski Indoneia secara resmi meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas lewat UU No. 19 tahun 2011, namun pengakuan terhadap hak-hak kelompok difabelitas belum dilakukan secara baik. Penyandang disabilitas yang sekitar 36-an juta di Indonesia hingga kini masih mengalami diskriminasi di berbagai bidang. -‐ Sector pekerjaan, belum memberi ruang yang luas bagi penyandang disabilitas. Aturan kuota 1 persen lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas seperti diamanatkan UU No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat pun belum sepenuhnya terimplementasi. Faktanya penyandang disabilitas hanya bisa menjadi tukang pijat dan pengemis. -‐ Sector pendidikan, pelaksanaan Ujian Nasional bagi pelajar difabel di seluruh Indonesai tidak disediakan huruf Braille oleh pelaksana ujian nasional. -‐ Sektor pelayanan public, masih terbatasnya sarana dan fasilitas bagi penyandang cacat. Seperti pelayanan dalam bidang transpotasi. 11. Perlindungan anak Kasus-kasus kekerasan dalam berbagai bentuk terhadap anak masih saja di level yang masif. Sampai sekarang negara belum maksimal menyelesaikan persoalan ini. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di kawasan Jabodetabek pada 2010 mencapai 2.046 kasus. Laporan kekerasan pada anak tahun 2011 naik menjadi 2.462 kasus. Pada 2012 naik lagi menjadi 2.626 kasus dan pada 2013 melonjak menjadi 3.339 kasus. Bahkan KPAI menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga April 2014.[]

52


SETARA Institute for Democracy and Peace Jl. Danau Gelinggang No.62 Block C-III, Bendungan Hilir, Jakarta, 10210 Telp : 021 – 70255123 Fax : 021 – 5731462 Email : [email protected], [email protected] www. Setara-institute.org

53

Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia

Recommend Documents