IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO.33 TAHUN 2010 TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI PENELITIAN LOKASI BINAAN MERUYA ILIR, JAKARTA BARAT) Oleh : Rico Dwi Octavianda (14010111140110) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dipnegoro Jl. Prof H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kode Pos 1269 Web : http://www.fisip.undip.ac.id Email:
[email protected]
ABSTRACT
One of the policies made by the local government of DKI Jakarta in terms of arrangements place and Guidance Micro Street Vendors stipulated in Governor Regulation No.33 of 2010. This policy is to support micro businesses a solution vendors in Jakarta by providing infrastructure and facilities for micro enterprises vendors on possible locations and temporary which aims to provide legal certainty for the businesses vendors on the site. The initial concept of these policies arise from local government of DKI Jakarta which considers that in order to develop micro-enterprise vendors as services trade which quite large to absorb labor as well as to prevent a negative impact on utilization of city infrastructures, social facilities and other public facilities. Therefore these policies is expected to reduce rate of growth vendors and provide legal certainty to micro businesses vendors and can develop the business sector with the guidance provided. This study aims to analyze implementation the Governor Regulation No. 33 of 2010 concerning Setting and Guidance of Micro Street Vendors by local government of DKI Jakarta in guided location Meruya Ilir, West Jakarta.and see the factors inhibiting and supporting policies that affect the success of implementation the Governor Regulation No. 33 of 2010. As for analyzes using ndicators proposed by George C Edward III. The type of this research is evaluation research policy implementation using qualitative and quantitative approaches. The location of this research is in the location Guided Meruya Ilir, West Jakarta. Technique of information sampling is using purposive sampling and data collecting technique use interview and document analysis. The result of this research shows that Implementation of Governor Regulation No. 33 Year 2010 concerning arrangements place and Guidance of Micro Street Vendors in location Meruya Ilir can be said have not been good enough. This is because the implementation of Governor Regulation No. 33 Year 2010 wasn’t optimal. Implementation driving factors of Governor
Regulation No. 33 Year 2010 concerning arrangements place and Guidance of Micro Street Vendors in Guided location meruya ilir among others Implementor Communications, Financial Resources and Dispositions. The factors that become an obstacle in this Governor Regulation are Communication implementor of the target group, Human resources, and bureaucratic structure.
The writer recommend are: (1) Increase the number of locations or business area allocated the Guided (2) The location management unit should increase energy human resources in order to achieve a consistent coaching and good supervision function (3) Implementor role should be optimized in their communication and dissemination to the target group these policies.
Key words : Policy Implementation, Street Vendors
A. PENDAHULUAN Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Pembangunan Nasional ini mencangkup seluruh aspek kehidupan bangsa seperti aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional serta khususnya dalam bidang Administrasi Negara. Di Indonesia sendiri dalam melakukan Pembangunan Nasional mempunyai prioritas utama yaitu pada pembangunan di bidang Ekonomi. Hal ini didasarkan pada harapan kemajuan produksi dalam sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja baru di dalam perkotaan khususnya kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dengan kemajuan pembangunan yang sangat cepat tersebut akan menimbulkan arus urbanisasi yang merupakan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan yang agraris ke daerah masyarakat perkotaan yang kegiatannya ada di bidang manajemen, perdagangan, manufaktur, atau kegiatan yang sejenis. Dengan melakukan urbanisasi ini, mereka berharap apa yang mereka peroleh di kota lebih baik daripada di desa. Akan tetapi pada akhirnya, sangat sulit sekali bagi para pelaku urbanisasi ini untuk memperoleh pekerjaan formal yang di inginkan sejak di desa.
Sektor industri yang diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi kota ternyata kurang bisa menyerap tenaga kerja yang semakin hari semakin bertambah. Namun demikian, hal ini tidak menurunkan niat mereka untuk pergi ke kota mencari pekerjaan meskipun akhirnya mereka terpaksa harus terjun ke dalam sektor informal. Dalam kondisi semacam ini, sektor informal khususnya Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) memegang peranan penting. Pertumbuhan ekonomi sektor informal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima ini ternyata banyak menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun bagi masyarakat dimanapun pedagang kaki lima berada. Kehadiran usaha mikro seperti ini merupakan suatu realitas sosial yang sering menimbulkan permasalahan penataan fisik kota serta permasalahan lingkungan, hal ini dikarenakan lokasinya yang menyalahi tata ruang atau menyebabkan kekumuhan, kesemrawutan lalu lintas dan sebagainya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2011 jumlah Pedagang Kaki Lima yang terdata oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 92.751 pedagang. Tabel 1.1 Data persebaran PKL di 5 wilayah DKI Jakarta
No. 1 2 3 4 5
Wilayah
Jumlah PKL
Jakarta Pusat 19.065 Jakarta Utara 13.527 Jakarta Barat 17.212 Jakarta Selatan 24.620 Jakarta Timur 18.327 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. 2011
Salah satu jenis lokasi usaha mikro pedagang kaki lima yang di siapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Lokasi binaan adalah tanah/lahan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi usaha mikro pedagang kaki lima1. Lokasi binaan ini berjumlah 20 lokasi yang tersebar di lima wilayah Kota Adminsitratif DKI Jakarta. Salah satu Lokasi binaan yang paling menonjol adalah Lokasi Binaan Meruya Ilir Kota Administratif Jakarta Barat. Maka berangkat dari latar belakang diatas, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2010 mengenai Pengaturan dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta dengan Studi Penelitian di Lokasi Binaan Meruya Ilir, Jakarta Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 di Lokasi Binaan Meruya Ilir Jakarta Barat dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong serta penghambat yang muncul dalam pengimplementasian Pergub tersebut. Teori-teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa data adalah teori Implementasi Kebijakan, teori usaha mikro pedagang kaki lima dan teori pembinaan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian evaluasi implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian tipe evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program dan mengetahui keefektifan pelaksanaan suatu program serta bertujuan untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan program yang lalu dan untuk memperbaiki pelaksanaan program yang akan dilaksanakan berikutnya 2, dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2010
1
Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Di Provinsi DKI Jakarta 2 Usman Husaini. 2008. Metodologi penelitian sosial. Jakarta: bumi aksara
mengenai Pengaturan dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir Jakarta Barat.
B. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1.Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir. Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat Dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Di Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk mendukung ketertiban kota melalui penataan lingkungan dengan penyediaan prasarana dan sarana UM PKL pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan sifatnya sementara untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi dimaksud serta untuk mengendalikan berkembangnya usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai peruntukan, maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan ini memberikan daya dukung berusaha melalui pemberian legalitas perizinan pemanfaatan sarana tempat usaha yang telah disediakan dan memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja. Salah satu tempat atau lokasi usaha yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk usaha mikro pedagang kaki lima yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat Dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah lokasi binaan Meruya Ilir yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat. Lokasi binaan Meruya Ilir di kelola oleh Unit Pengelola Teknis Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta. Unit Pengelola Teknis Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil dalam mengelola
lokasi binaan Meruya Ilir mempunyai tugas-tugas antara lain memberikan izin penggunaan tempat usaha, memberikan pembinaan, mengelola sarana prasarana lokasi binaan dan melakukan pengawasan serta evaluasi kegiatan usaha mikro pedagang kaki lima. Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada usaha mikro pedagang kaki lima yang berjumlah 246 pedagang memberikan tugas tersebut kepada Penanggung Jawab Lokasi Binaan dibawah pimpinan kepala UPT Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil. Dalam kebijakan ini yang dilaksanakan di lokasi binaan Meruya Ilir terdapat aktor lain yaitu Camat Kembangan Jakarta barat yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap usaha mikro pedagang kaki lima yang melakukan usahanya di luar lokasi binaan Meruya Ilir serta melaksanakan pemantauan 1 (satu) kali sebulan dan hasilnya disampaikan ke Walikota Jakarta Barat. Kebijakan yang di implementasikan oleh Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil di lokasi binaan Meruya Ilir Jakarta Barat belum cukup diketahui oleh kelompok sasaran yaitu usaha mikro pedagang kaki lima di lokasi binaan Meruya Ilir. Tingkat respon kelompok sasaran terhadap pengetahuan mengenai kebijakan ini sangat rendah. Tabel dibawah ini akan menyajikan tanggapan kelompok sasaran terhadap pengetahuan mengenai Kebijakan Pengaturan Tempat Dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta. Tabel 3.2. Tanggapan responden terhadap pengetahuan tentang kebijakan pengaturan tempat dan pembinaan UM PKL No. 1
Jawaban Sangat mengetahui
Frekuensi
Persentase
0
0%
2
Cukup mengetahui
4
3%
3
Kurang mengetahui
110
80,8%
4
Tidak mengetahui
22
16,2%
Jumlah
136
100%
Sumber : Data Primer yang diolah 2015 lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat Dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi binaan Meruya Ilir, maka pembahasan dalam penelitian ini akan menuju pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurutnya ada empat aspek yang mempengaruhi suatu kebijakan, yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. 1. Komunikasi a. Komunikasi Implementor Komunikasi utama dalam implementasi Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 tentang Pengaturan dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir Jakarta Barat dilakukan antara Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Camat Kembangan Jakarta Barat dan Penanggung Jawab Lokasi Binaan Meruya Ilir. Semua implementor melakukan komunikasi dengan diadakannya rapat kordinasi rutin maupun dengan komunikasi secara personal. Kordinasi tersebut dilakukan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengaturan Lokasi Tempat Usaha dan Pembinaan Usaha
Mikro Pedagang Kaki Lima setiap 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur (Pasal 21 ayat 1)3. Guna menciptakan komunikasi yang berkelanjutan Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil juga melakukan kordinasi untuk melaksanakan Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 tentang Pengaturan dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir dimana Kordinasi dilakukan langsung selama sekali dalam satu bulan dengan melibatkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Camat yang bertugas melakukan pemantauan terhadap lokasi binaan Meruya Ilir dan Penanggung Jawab Lokasi Binaan Meruya Ilir. b. Komunikasi dengan kelompok sasaran Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil merupakan pihak yang memiliki peran dan tugas dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir Jakarta Barat. Hal ini menjadi tugas penting Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil dalam mengatur lokasi usaha yang dapat digunakan oleh pelaku Usaha Mikro PKL dan juga melakukan pembinaan serta pengawasan terhadapnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil melakukan sosialisasi langsung kepada para pelaku UM PKL di Lokasi Binaan Meruya ilir dan untuk mempermudah tugas Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil, maka tugas tersebut di limpahkan kepada Penanggung Jawab Lokasi Binaan Meruya Ilir. Komunikasi antara Penanggung Jawab Lokasi Binaan dengan para pelaku UM PKL ditunjukan dengan adanya kunjungan yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Lokasi Binaan ke Lokasi binaan yang
3
Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta
menjadi tanggungannya untuk menyampaikan isi Kebijakan Pengaturan Tempat Dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Yang Tertuang Dalam Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 dan menyampaikan ketentuan-ketentuan berusaha di lokasi binaan serta mengetahui bagaimana kondisi dan kesulitan apa yang dihadapi oleh kelompok sasaran untuk segera dapat diberikan bantuan. Pengecekan sarana dan fasilitas juga sering dilakukan oleh Penanggung Jawab Lokasi untuk segera dilaporkan kepada Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil jika ditemukan sarana dan fasilitas yang harus diperbaiki maupun diperbarui guna menunjang kegiatan usaha mikro PKL di Lokasi Binaan Meruya Ilir. Akan tetapi sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima ini kurang efektif di lokasi binaan Meruya ilir Jakarta barat. Hal ini di tunjukan dengan masih banyaknya para pelaku usaha mikro pedagang kaki lima di lokasi binaan Meruya Ilir yang tidak mengetahui adanya Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil berpendapat bahwa ketidaktahuan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang di implementasikan terhadapnya semata-mata hanya karena faktor pendidikan yang rendah dan kurang aktifnya para pelaku UM PKL terhadap informasi-informasi yang diberikan. Tabel 3.3. Tingkat Pendidikan Pelaku Usaha Mikro PKL di Lokasi Binaan Meruya Ilir Jakarta Barat No. 1 2 3 4 5
Tingkat Pendidikan SD SMP SMA Diploma S1
Frekuensi 33 85 17 0 1
Jumlah Sumber : Data Primer yang diolah 2015
136
2. Sumberdaya a. Sumberdaya Manusia Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil dalam menjalankan Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima harus mempunyai aktor-aktor atau tenaga SDM yang memadai untuk mencapai keberhasilan menjalankan Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima tersebut. Akan tetapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil selaku Implementor menemui kendala yang berarti yaitu yang dikarenakan kurangnya tenaga SDM. Untuk menyelesaikan kendala tersebut di Lokbin Meruya ilir, Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil terbantu oleh pengurus lokasi binaan Meruya ilir. Mereka secara sukarela dan terkordinir oleh Penanggung Jawab lokasi binaan Meruya ilir secara intensif melakukan kordinasi untuk memberikan pengarahan kepada pengurus lokbin Meruya ilir untuk nantinya arahan tersebut bisa diteruskan kepada kelompok sasaran kebijakan ini di lokbin tersebut. Jadi secara tidak langsung pengurus lokbin Meruya ini menjadi kepanjangan tangan dari Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil dan Penanggung Jawab Lokasi binaan meski status pengurus lokbin tersebut secara resmi bukan dibawah naungan Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil. b. Sumberdaya Finansial Pengaturan lokasi binaan dan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro pedagang kaki lima di lokasi binaan tentunya membutuhkan dana untuk biaya pemeliharaan sarana prasarana dan
peningkatan fasilitas di lokasi binaan serta memerlukan biaya operasional untuk pembinaan terhadap para pelaku usaha di lokasi binaan itu sendiri. Sumber dana untuk pembiayaan tersebut berasal dari: 1. APBD Provinsi DKI Jakarta 2. Retribusi Penggunaan Lokasi Binaan 3. Kerjasama Dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dana APBD yang dialokasikan untuk kebijakan pengaturan tempat dan pembinaan usaha mikro pedagang kaki lima di provinsi DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Dana APBD Unit Pengelola Lokasi Binaan Tahun 2012-2014 No.
Tahun
Jumlah Kegiatan
DPA (Rp)
DPA Per tahun (%)
DPA Per urusan (%)
1
2012
7
14.700.000.000
0.07
20.2
2
2013
12
39.639.440.000
0.13
16.05
3
2014
13
26.493.551.380
0.05
7.21
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Untuk Lokasi Binaan Meruya ilir sendiri pada tahun 2013 Unit pengelola Lokasi binaan melakukan rehabilitasi atau revitalisasi terhadap lokasi binaan ini dengan alokasi dana sebesar Rp.3.000.000.000 menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013. Peningkatan sarana prasarana lokasi binaan Meruya ilir dirasakan sangat mendukung kegiatan usaha pedagang di lokasi binaan ini. Hal ini akan diungkapkan dalam tabel dibawah ini mengenai tanggapan pedagang terhadap peningkatan fasilitas lokasi binaan dalam mendukung usaha mereka.
Tabel 3.7 Tanggapan responden mengenai peningkatan sarana prasarana dalam mendukung kegiatan usaha di lokasi binaan meruya ilir No 1 2
Tanggapan Frekuensi Mendukung 136 Tidak Mendukung 0 Jumlah 136 Sumber : data primer yang diolah 2015
Persentase 100% 0% 100%
3. Disposisi Karakteristik dari para pelaksana kebijakan merupakan hal yang sangat penting agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karakteristik atau watak dari para pelaksana kebijakan akan sangat menentukan dan berpengaruh apakah kebijakan dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan tersbut harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Dilihat dari komitmen Unit Pengelola maupun Penanggung Jawab Lokasi Binaan Meruya ilir dalam menjalakan Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima sudah memiliki komitmen yang cukup tinggi, dilihat dari adanya pengawasan maupun pemantuauan yang dilakukan penanggung Jawab lokasi binaan setiap bulannya, kemudian adanya penambahan atau pembangunan dan revitalisasi lokasi binaan Meruya ilir disetiap tahunnya. 4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi dalam Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 tentang Pengaturan dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta sebagai berikut: a. Gubernur Provinsi DKI Jakarta b. Walikota/Bupati Administratif
c. Biro Perekonomian Setda d. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dan Perdagangan e. Inspektur Provinsi f. Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dan Perdagangan g. Camat h. Lurah Dalam penelitian kebijakan pengaturan tepat dan pembinaan UM PKL di Meruya ilir, ditemukan Kendala birokrasi yang dapat menghambat tercapainya keberhasilan kebijakan tersebut. Kendala tersebut adalah terdapatnya tumpang tindih fungsi dan tugas dalam mengatur dan membina serta mengawasi lokasi-lokasi binaan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010. Mengacu pada Peraturan Gubenur No.157 tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil, disana dijelaskan bahwa dibentuknya Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil mempunyai tugas dan fungsi dapat memberikan izin penggunaan tempat usaha (IPTU) kepada UM PKL di Lokasi Binaan, mengelola fasilitas lokasi binaan, melaksanakan pembinaan (Bintek, Penyuluhan teknis dan mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi lokasi binaan) dan melaksanakan pengawasan lokasi binaan. Jika kita mengacu pada Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di lokasi binaan meruya ilir, tugas dan fungsi ini diemban oleh Dinas dan Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta.
3.2.
Faktor Pendorong Faktor Pendorong Implementasi Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat Dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Dalam implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat
dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di lokbin Meruya Ilir ditemukan beberapa faktor yang menjadi Pendorong atau pendukung dalam pelaksanaannya yaitu antara lain, Komunikasi Implementor, Sumber daya Finansial dan Disposisi Agen Pelaksana. Salah satu faktor keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima ini yaitu dengan adanya komunikasi atau koordinasi yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan. Komunikasi yang terjadi diantara aktor-aktor tersebut sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemukannya kendala yang berarti. Sehingga dengan adanya koordinasi yang baik diantara aktor pelaksana dapat memudahkan dalam mencapai keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Faktor pendorong berhasil atau tidaknya suatu kebijakan juga ditentukan oleh sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dalam implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima telah didukung dengan sumber daya finansial yang memadai dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Terlebih lagi kebijakan ini yang dijalankan pada lokasi binaan Meruya Ilir mendapat suntikan dana dari Kementerian Perdagangan Selain itu watak dan karakteristik implementor dalam melakukan implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang
Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir Jakata Barat telah memiliki komitmen yang kuat. Dengan adanya pengawasan, pemantauan serta kunjungan yang dilakukan implementor ke lokasi binaan setiap bulannya, kemudian adanya revitalisasi lokasi binaan Meruya Ilir di setiap tahunnya dapat memudahkan tercapainya keberhasilan melakukan implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010
3.3.
Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat Dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Dengan melihat penjelasan sebelumnya dimana terdapat faktor-faktor yang menjadi
pendorong dalam Implementasi Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat Dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima, namun terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima ini antara lain dapat dilihat dari Komunikasi implementor terhadap kelompok sasaran, Sumberdaya manusia, dan Struktur birokrasi. Komunikasi yang dilakukan implementor terhadap kelompok sasaran masih belum berjalan secara efektif. Berdasarkan temuan dilapangan masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pedagang tentang kebijakan pengaturan lokbin ini dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan yang masih rendah. Dilihat dari sumberdaya manusia yang menjadi salah satu penunjang keberhasilan suatu kebijakan, maka berdasarkan temuan dilapangan bahwa implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima masih kekurangan akan sumberdaya manusia seperti tenaga PNS sehingga dapat mempengaruhi kinerja dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat
dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima tersebut. Sumberdaya manusia yang terdapat di Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil jumlahnya dinilai kurang cukup untuk melakukan kordinasi dengan lokasi-lokasi binaan yang dikelola oleh Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil, sehingga tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kurang maksimal saat dilaksanakan. Faktor terakhir yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima ini yaitu struktur birokrasi yang ada di Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil yang dapat dilihat dari fungsi dan tugas implementor kebijakan ini. Dalam implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang ditelah diundangkan menjelaskan segala tugas kordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan oleh Sudin KUMKP, akan tetapi tugas tersebut juga diemban oleh UP Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil sehingga terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. Hal ini dikarenakan kebijakan ini telah diundangkan dalam Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima pada tahun 2010, sedangkan UP Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil baru dibentuk pada tahun 2011 dengan mengacu pada Pergub No.157 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Dan Kecil. C. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta studi penelitian di Lokasi Binaan Meruya ilir
Jakarta Barat dengan menggunakan teori George C Edward III yaitu antara lain faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir dapat dikatakan belum cukup baik. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi penelitian. Dengan menggunakan teori George C. Edward III sebagai acuan analisis, maka disimpulkan dari empat faktor hanya Komunikasi, Sumberdaya dan Disposisi yang cenderung cukup mendukung pelaksanaan Pergub ini tetapi tidak secara menyeluruh. Masih terdapat kendala atau hambatan yang mempengaruhi hasil implementasi Pergub tersebut di lokasi binaan Meruya Ilir Jakarta Barat sehingga menjadi tidak optimal. 2. Faktor pendorong Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir antara lain adalah Komunikasi Implementor, Sumberdaya Finansial dan Disposisi. Dari segi Komunikasi Implementor, komunikasi utama dilakukan antara Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil, Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan DKI Jakarta, Camat Kembangan Jakarta Barat Serta Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta. Komunikasi yang terjadi diantara aktoraktor tersebut sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemukannya kendala yang berarti. Sementara Sumberdaya Finansial telah didukung dengan sumberdaya finansial yang memadai dari APBD Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta serta Pergub yang dijalankan pada lokasi binaan Meruya Ilir ini juga mendapat suntikan dana dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal ini membuat Pergub tersebut mudah dijalankan pada lokasi binaan Meruya Ilir Jakarta Barat. Faktor lain yang mendorong implementasi Pergub ini adalah disposisi agen pelaksana kebijakan. Implementor dalam melaksanakan pergub ini memiliki komitmen yang kuat. Dengan adanya pengawasan, pemantauan serta kunjungan yang dilakukan implementor ke lokasi binaan setiap bulannya, kemudian adanya revitalisasi lokasi binaan Meruya Ilir di setiap tahunnya dapat memudahkan tercapainya keberhasilan dalam melakukan implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir. 3. Belum optimalnya implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah Komunikasi implementor terhadap kelompok sasaran, Sumberdaya manusia, dan Struktur birokrasi. Dilihat dari faktor komunikasi terhadap kelompok sasaran masih belum berjalan secara efektif. Sosialisasi yang di lakukan Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil selaku implementor dalam Pergub ini di lokasi binaan Meruya Ilir tidak berjalan baik. Banyak kelompok sasaran yang tidak mengetahui Pergub ini, selain karena faktor pendidikan kelompok sasaran yang rendah juga karena kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan. Faktor penghambat selanjutnya adalah Sumberdaya Manusia. Sumberdaya manusia yang terdapat di Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil jumlahnya dinilai kurang cukup untuk melakukan kordinasi dengan lokasi-lokasi binaan yang dikelola oleh Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil, sehingga tugas pembinaan dan pengawasan
yang dilakukan kurang maksimal saat dilaksanakan. Faktor terakhir yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima ini yaitu struktur birokrasi yang dimana terdapat indikasi tumpang tindih fungsi dan tugas antar implementor. Hal ini terjadi karena sebelum Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil di bentuk, lokasi binaan di seluruh DKI Jakarta termasuk Lokasi binaan Meruya Ilir menjadi tanggungan Sudin Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini setelah Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro Kecil dibentuk dan sudah berjalan, Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta belum juga direvisi, sehingga indikasi tumpang tindih fungsi dan tugas ini dapat menghambat keberlangsungan implementasi Peraturan Gubernur No.33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Meruya Ilir Jakarta Barat.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku
A. Mangunhardjana. 1986. PEMBINAAN, Arti dan Metodenya. Kanisius. yogyakarta Alisjahbana, 2006. Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, Surabaya: ITS Cresswel John W., Research design: pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan metode campuran Dr joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Bayumedia, Surabaya, 2006 Evers, Hans Dieters dan Rudiger, Korf, (2002), Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan di Ruang-Ruang Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Miles, B Matthew dan Huberman H michael, 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Ondang P Siagaan.1990. Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi. Gunung Agung. Jakarta Pius Partanto. dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arkola, Surabaya, 2007 R.Bintaro.2000. urbanisasi dan permaslaahan. Graha Indonesia, Jakarta. Ridwan Muhammad. 2004. Manajemen baitul maal wa tamwil (BMT). UII Press:yogyakarta Subarsono, G. A, 2008. “ Analisis Kebijakan Publik”. Yokyakarta: Pustaka Pelajar Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2004. Dinamika usaha kecil dan menengah (UKM):analisis konsentrasi regional UKM di Indonesia 1999-2001 : jurnal ekonomi pembangunan volume 9 nomor 2 desember 2004. Tambunan, Tulus, T.H.2002. Usaha Kecil Dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting.jakarta : PT.Salemba Empat. Usman Husaini. 2008. Metodologi penelitian sosial. Jakarta: bumi aksara Yustika, A. Erani, (2001), Industrialisasi Pinggiran, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sumber Internet : Suyanto, Bagong (2008) ”Migran Dianggap sebagai Beban daripada Potensi”, diakses dalam www. Suarasurabaya.net pada hari Senin 17 September 2014 pada pukul 22.00 WIB
http://www.pantaujakarta.com/index.php/pantau/16353/Rehab-Lokbin-Meruya-Ilir diakses pada tanggal 23 oktober 2014 pukul 12.20 Produk Hukum : Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Di Provinsi DKI Jakarta
