4. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

Tradisional Modern yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu Pasar Rasamala dan Pasar Tradisional Terpadu Modern Rejomulyo Tahap I. Selain itu Pemerintah Kota Semarang dalam Anggaran tahun 2013 menganggarkan perbaikan dan renovasi sarana prasarana pasar serta penyempurnaan pembangunan pasar lainnya. Dari hal

tersebut

Pemerintah Kota Semarang

tidak melakukan

penambahan jumlah pasar lagi dikarenakan jumlah pasar yang ada sekarang ini sejumlah 46 Pasar Tradisional dengan jumlah pedagang sebanyak ± 20.000 pedagang dirasakan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Semarang, sehingga Pemerintah Kota Semarang hanya melakukan Peremajaan atas pasar yang ada sekarang ini. Tujuan dari Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yaitu dengan mengembangkan pemasaran produk-produk IKM/UKM dan mengendalikan harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) yang ada dipasaran. Untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok yang ada dipasaran, Pemerintah Kota Semarang rutin melakukan rapat Koordinasi EKUINDA. Dari hasil tersebut Pemerintah Kota Semarang melakukan kegiatan Operasi Pasar untuk memantau dan mengendalikan perubahan harga kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat. Selain itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi

kebutuhan

bahan

pokoknya

akibat

kenaikan

harga,

Pemerintah Kota Semarang melakukan Bazar Pasar Murah dan Pemberian Raskin sehingga masyarakat kurang mampu dapat tercukupi kebutuhan bahan pokoknya. 4. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Tujuan dari Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan peningkatan

efisiensi

perdagangan

Dalam

Negeri

dan

program

pembinaan PKL dan asongan. Adapun Indikator Kinerja untuk Program tersebut adalah sebagai berikut : NO 1

2

INDIKATOR KINERJA Kebijakan penataan sentrasentra PKL 

Jumlah titik lokasi PKL

 

Jumlah PKL Jumlah pemberdayaan PKL

 

Jumlah Retribusi PKL Pembinaan organisasi PKl

Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Target Tahun 2013 1 Kegiatan

Kondisi Awal 31 Desember 2012 4 Kegiatan

Kondisi Akhir 31 Desember 2013 1 Kegiatan

522 Titik

522 Titik

522 Titik

13.444 Orang 3 Kelompok



Rp. 3.186.780.336 16 Kelompok

Rp. 1.864.824.100.00 16 Kelompok

Rp. 1.970.741.545.00 16 Kelompok

225 Stand

210 Stand

225 Stand

Sumber : Dinas Pasar dan Bagian Perekonomian (2013)

457


Pada Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima menitik beratkan pada sektor PKL dan pedagang asongan. Dalam sektor formal dan informal, pasar tradisional dan pedagang kaki lima serta pedagang asongan harus mendapat perhatian khusus dengan melakukan pembinaan PKL dan asongan sebanyak 3 Kelompok. Fungsi dan peran pasar tradisional dan pedagang kaki lima sangat strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan pada sektor perdagangan dan jasa. Dari Hasil identifikasi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan, jumlah pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Semarang sebanyak ± 13.444 orang dengan Jumlah titik sebanyak 522 titik pedagang kaki lima di 149 Kelurahan. Jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan dikarenakan Pemerintah Kota Semarang melakukan pengendalian dan Penertiban terhadap PKL yang ilegal yang dapat menggangu kenyamanan dan ketertiban umum. 6.4

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas

Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Sekretariat Daerah 6.5

JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Pilihan Perdagangan

adalah sebanyak 327 orang terdiri dari Bagian Perekonomian sebanyak 4 orang , Dinas Pasar sebanyak 300 orang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 23 orang. 6.6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Urusan Pilihan

Perdagangan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 65.938.233.450,-, dengan perincian sebagai berikut: 1.

Anggaran Dana Program Penunjang sebesar Rp. 6.152.958.000,-.

2.

Anggaran Dana Program Teknis sebesar Rp. 59.785.375.450,- . Program Penunjang ini berkaitan dengan tugas teknis pada urusan pilihan perdagangan. Adapun Realisasi Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan

pada urusan pilihan perdagangan adalah sebagai berikut : 

Anggaran program penunjang urusan pilihan perdagangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut: 458


NO

KEGIATAN

1

SKPD : Dinas Pasar Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 4

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSENTASE (%)

217.188.000

217.048.000

3.291.390.000

3.226110.999

98.0.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor

177.002.000 204.900.000

176.263.300 200.366.000

99.58. 97.79

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

565.340.000

551.080.200

97.48

6 7

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

80.000.000 155.650.000

69.941.000 143.721.778

87.43 92.34

4.584.531.277

97,72

JUMLAH PROGRAM

4.691.470.000

99.9.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Pasar 1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

269.500.000

258.753.000

96.01

2 3

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

365.000.000 75.000.000

360.330.000 71.982.000

98.72 95,98.

4

311.648.000

291.128.401

93.42

5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

213.750.000

213.472.702

99.87

6

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

30.000.000

29.600.000

98,7

1.264.898.000

1.225.266.103

96,86

JUMLAH PROGRAM

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1

KEGIATAN SKPD : Dinas Pasar Bintek Keuangan JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

40.000.000

40.000.000

100,00

40.000.000

40.000.000

100,00

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Pasar 1 2

64.590.000 51.900.000

64.590.000 49.150.000

100.0. 94,70.

3

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu Bendahara Kegiatan Penunjang Kebendaharaan

15.000.000

15.000.000

100.0.

4

Monitoring Inventaris Barang

25.000.000

25.000.000

100.0.

156.490.000

153.740.000

98,19

JUMLAH PROGRAM

Anggaran program pelaksanaan urusan pilihan perdagangan



1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

1 2

KEGIATAN SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

137.000.000

121.300.400

88,54

60.220.000

56.153.870

93,25

459


ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

73.350.000

62.271.300

84,90

Pengembangan Kemetrologian di Daerah Pengadaan Mobil Operasional Kemetrologian dan Perlengkapannya

167.000.000 297.097.000

158.436.200 294.562.000

94,87 99,15

JUMLAH SKPD

734.667.000

692.723.770

94,29085

75.000.000

62.442.000

83,26

75.000.000

62.442.000

83,26

809.667.000

755.165.770

93,26

NO

KEGIATAN

3

Pemantapan koordinasi penyaluran dan pengendalian bahan bakar

4 5

SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian) 6

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai NO

1

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan Pengembangan kluster produk ekspor JUMLAH PROGRAM

3. Program

Peningkatan

Efisiensi

berikut :


PERSENTASE (%)

169.762.950

139.789.850

82,34

169.762.950

139.789.850

82,34

Perdagangan

Dalam

Negeri

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagaI berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

2

Pemeliharaan dan perbaikan pasar-pasar

3 4

Pembangunan Pasar-pasar Tradisional Operasional keamanan dan ketertiban pasar

5 6 7

30.000.000

30.000.000

100.0.

4.131.100.000

3.743.149.400

90.61

45.609.844.000 351.950.000

39.481.489.218 342.114.000

86.56 97.21.

Penataan pasar-pasar

475.000.000

417.520.000

87.90

Optimalisasi peningkatan PAD Perbaikan listrik di pasar-pasar

100.000.000 347.301.000

100.000.000 339.077.000

100.0. 97.63

8 9

Pembinaan pedagang Penyusunan perencanaan dan kajian pasar-pasar

200.000.000 483.747.000

200.000.000 462.307.000

100.0. 95.6.

10

Penerbitan SKRD

11 12

Fasilitasi Sarpras Pasar Purwoyoso Penyempurnaan Pembangunan Pasar Jrakah

13

Penertiban Administrasi Pendapatan

14

Penomoran Register Pasar Johar JUMLAH SKPD

60.000.000

60.000.000

100.0.

300.000.000 3.500.000.000

243.862.000 2.802.600.000

81.29. 80.07

150.000.000

150.000.000

100.0.

50.000.000

50.000.000

100.0.

55.788.942.000

48.422.118.618

86,80

591.500.000 1.074.500.000

553.694.400 1.013.099.550

93,61 94,29

96.650.000

88.590.000

91,66

SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan 15 16

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

17

Pengembangan sistem dan jaringan informasi perdagangan Desiminasi Kebijakan Standarisasi Bidang Perdagangan

18

JUMLAH SKPD 19

SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian) Rapat Koordinasi Ekonomi Keuangan dan Industri Daerah JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

d.

49.353.500

24.235.300

49,11

1.812.003.500

1.679.619.250

92,69

300.000.000

120.904.174

40.30

300.000.000

120.904.174

40.30

57.265.945.500

49.645.122.042

86,69

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

460


NO

1

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN

REALISASI ANGGARAN(Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian) Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

75.000.000

69.140.000

92.19

JUMLAH SKPD

75.000.000

69.140.000

92.19


Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan/peningkatan pendapatan

165.705.000

161.303.500

97.34

3

Monitoring PKL

125.000.000

125.000.000

100

4 5

Penataan PKL Dugderan Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Sosialisasi Kerjasama Penarikan Retribusi PKL

160.000.000 84.295.000

160.000.000 84.295.000

100 100

70.000.000

67.600.000.00

96.57

Kegiatan Operasional Penertiban PKL Semarang Tengah

225.000.000

218.910.000

97,29

JUMLAH SKPD

830.000.000

749.508.500

90,30

JUMLAH PROGRAM

905.000.000

818.648.500

90,46

6 7

6.7

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 6.8

SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 6.9

PERMASALAHAN Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut : a.

Banyaknya sengketa konsumen dari luar Kota Semarang yang mengakibatkan lamanya penyelesaian sengketa konsumen.

461


b.

Sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa meski telah melibatkan pihak berwajib

c.

Masih adanya pelaku usaha baik produsen maupun penjual yang tidak mematuhi perda peraturan-peraturan yang berlaku, dan kurang

memperhatikan

petunjuk

dan

binaan

dari

petugas

pengawas untuk tidak mengenal barang yang tidak sesuai standart yang ditentukan sehingga konsumen yang kurang teliti akan dirugikan. d.

Masih banyak IKM yang belum memahami produk yang diminta oleh pasar ekspor.

e.

Produk Batik Semarang dan Kerajinan yang dihasilkan IKM belum begitu dikenal luas di Kota lain dikarenakan masih kurangnya promosi produk Batik khas Kota Semarang di luar Kota Semarang

f.

Masih belum mampunya

IKM/UKM untuk melaksanakan promosi

secara mandiri. g.

Penentuan lokasi pameran dan pelaksana/event organizer dapat mempengaruhi prospek pasar atau peluang pasar bagi IKM peserta pameran terutama kuantitas/volume produk terhadap motivasi konsumen atau daya beli.

h.

Hasil pengawasan TDP, SIUP

MB, Waralaba dan pergudangan

ternyata masih ada yang belum berijin dan ada yang ijin sudah habis masa berlakunya. i.

Dalam

pelaksanaan

pembangunan

Pasar

Klitikan

Penggaron

terdapat permasalahan dalam proses pengumuman penetapan lelang sehingga pembangunan pasar mengalami kemunduran jadwal dari yang telah direncanakan. dengan adanya kemunduran jadwal tersebut maka berdampak pula terhadap waktu proses pengerjaan pembangunan yang sangat sempit, sehingga setelah habis masa waktu pengerjaan pembangunan pasar tidak selesai 100%. 6.10

TINDAK LANJUT Rencana tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan program dan

kegiatan pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut : a.

Fasilitasi

Penyelesaian

Permasalahan-Permasalahan

Pengaduan

Konsumen - Dibutuhkan kerja sama yang riil agar bisa mendatangkan pelaku usaha baik secara suka rela maupun secara paksa.

462


- Adanya koordinasi dengan BPSK Kabupaten/Kota lain agar konsumen bisa melaporkan / mengadukan ke BPSK terdekat. b.

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa - Dibuatnya berita acara pengawasan yang ditandatangani oleh pelaku usaha dan petugas pengawas. - Menghimbau kepada pelaku usaha untuk menjual barang-barang yang sesuai standart dan menyortir barang-barang yang dijual, sehingga tidak merugikan konsumen. - Menghimbau kepada konsumen agar kritis dan meneliti barang yang akan dibeli (Konsumen Cerdas)

c.

Pemantapan Koordinasi Penyaluran dan Pengendalian Bahan Bakar - Perlu

adanya

pemantauan/pengawasan

secara

berkala

mengenai distribusi dan harga LPG 3 kg terutama ditingkat pengecer. d.

Pengembangan Kluster Produk Ekspor - Mengadakan Desiminasi.

e.

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk - Diperlukan

peran

serta

Pemerintah

Kota

Semarang

untuk

membantu mempromosikan produk IKM / UKM di Kota Semarang sendiri maupun diluar kota. f.

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan - Perlu dan pentingnya pengamatan ataupun sounding pelaksana dan lokasi kegiatan expo guna keberhasilan akses pasar terhadap produk IKM Kota Semarang.

g.

Kegiatan

Pengembangan

Sistem

dan

Jaringan

Informasi

Perdagangan - Kegiatan Pengawasan sangat perlu rutin dilaksanakan bahwa perlu juga anggaran bertambah untuk memperluas cakupan pengawasan. h.

Penyelesaian Pembangunan Pasar Klitikan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

463


7.

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

7.1.

KONDISI UMUM Proses

pembangunan

sering

kali

dikaitkan

dengan

proses

industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan jalur

kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

satu

dalam arti

tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Oleh karena itu, pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat

ini

pembangunan

Industri

sedang

dihadapkan

pada

persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing yakni terciptanya

iklim

usaha

yang

kondusif,

efisiensi,

kepastian

hukum,

kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan ketersediaan lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031. Pemerintah Kota Semarang harus tetap memperhatikan sektor industri karena perannya yang cukup signifikan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Kontribusi sektor industri, terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 secara rata - rata lebih dari 24, 66% per tahun. 7.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan pada urusan perindustrian diarahkan pada terwujudnya

industri kecil / home industry yang bertumpu pada mekanisme pasar melalui (1) inovasi city branding (2) pembinaan industri kecil /home industry, (3)

fasilitasi

akses

permodalan

industri

kecil/home

industry;

(4)

pengembangan sentra-sentra industri kecil/home industry; (5) peningkatan kemitraan usaha industri kecil/home industry.

464


Pada tahun 2013 program-program yang dilaksanakan pada urusan pilihan perindustrian adalah sebagai berikut : 1.

Program-program

penunjang

urusan

pilihan

perindustrian,

yang

meliputi : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini mengarahkan untuk meningkatkan

kinerja dan

pelayanan administrasi perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program

ini

mengarahkan

untuk

meningkatkan

pelayanan

admistrasi perkantoran c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini mengarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel. 2.

Program-program pelaksanaan urusan pilihan perindustrian, yang meliputi : a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas industri kecil dan menengah. b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program ini diarahkan untuk mengembangkan teknologi industri. c. Program Penataan Struktur Industri Program ini diarahkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan cukai. d. Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial Program ini diarahkan untuk meningkatkan populasi sentra – sentra industri potensial.

7.3.

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

Program Pengembangan Indusri Kecil dan Menengah Tujuan program ini adalah memberdayakan dan mengembangkan

industri kecil dan menengah agar mampu berperan dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, terutama perluasan kesempatan kerja. Capaian kinerja Urusan Perindustrian selama tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain : a.

Meningkatnya jumlah industri yang ada di Kota Semarang, tahun 2012 sebesar 3.559 unit sedangkan tahun 2013 sebesar 3.589 unit terdapat peningkatan sebesar 0,84% atau 30 unit usaha. Bidang usaha industri 465


baru terdiri dari

industri makanan, logam, elektronik, kayu kertas,

karoseri, pupuk, sepeda, lem, sabun, bumbu masak mie kering, alat pertanian. b.

Adanya penambahan jenis industri, yaitu industri besar tahun 2012 sebesar 166 unit sedangkan tahun 2013 sebesar 169 unit sehingga meningkat 1,8 % atau 3 unit, industri sedang tahun 2012 sebesar 689 unit sedangkan tahun 2013 sebesar 697 unit sehingga meningkat sebesar 1,16 % atau 8 unit, industri kecil tahun 2012 sebesar 1619 unit sedangkan tahun 2013 sebesar 1.632 unit sehingga meningkat 0,8% atau 13 unit, dan industri kecil non formal tahun 2012 sebesar 1.090 unit sedangkan tahun 2013 sebesar 1.096 unit sehingga meningkat 0,55%.

c.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja di perusahaan industri, pada tahun 2012 sebesar 2.901 dan pada tahun 2013 sebesar 2.880 dari target tahun 2013 sebesar 2.427 jadi terdapat peningkatan dari target sebesar 18,66% atau 453 tenaga kerja, yang terdiri dari industri besar sebesar 1.310 tenaga kerja, industri sedang sebesar 1.503 tenaga kerja, industri kecil sebesar 67 orang tenaga kerja.

d.

Pembinaan terhadap IKM melalui pelatihan, tahun 2013 sebanyak 163 IKM. Jenis pelatihan adalah sebagai berikut : 1) Pelatihan

ketrampilan

pemberdayaan

kewirausahaan

pada

kewirausahaan

pada

industri kecil dan menengah, 2) Pelatihan

ketrampilan

pemberdayaan

industri kecil dan menengah pengolahan pangan, 3) Pelatihan batik, 4) Pelatihan cenderamata, 5) Pelatihan produk tekstil, 6) Pelatihan sablon. Kegiatan yang telah di lakukan ini dapat menumbuhkan wirausaha baru

serta

meningkatkan

ketrampilan

bagi

industri

kecil

dan

menengah sehingga dapat meningkatkan, daya saing produk dan pendapatan. 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi yang berbasis pada kebutuhan dunia usaha dalam rangka mendukung peningkatan daya saing industri nasional.

466


Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain Peningkatan kualitas dan kuatitas industri berbasis teknologi sebanyak 150 IKM (industri kecil menengah). Peningkatan ini dilakukan melalui : a. Sosialisasi kepada IKM tentang deseminasi berkode yaitu identifikasi suatu produk dan pemindahan informasi secara tepat dan cepat. Pesertanya sosialisasi sebanyak 100 IKM. b. Deseminasi GMP (Good Manufacturing Practices) , Sosialisasi kepada IKM dibidang pengolahan makanan yaitu cara pengolahan makanan yang baik dan sehat. Pesertanya sosialisasi sebanyak 50 IKM. c. Kegiatan penumbuhan wirausaha baru. melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan – pelatihan kepada warga antara lain, yaitu pengolahan makanan dan menjahit. Pesertanya sosialisasi sebanyak 1.200 orang. Kegiatan – kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan efisiensi IKM. 3. Program Penataan Struktur Industri Tujuan program ini adalah mendorong terwujudnya struktur industri yang kokoh dan handal, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan industri dan perdagangan. Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain : Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pengawasan cukai pada tahun 2013 sebanyak 9 kali tahun 2012 sebanyak 5 kali

sehingga terjadi

peningkatan sebesar 80 % . Jenis – jenis kegiatan pembinaan dan pengawasan cukai yang dilakukan meliputi: 1) Kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal, dilaksanakan selama 10 bulan; 2) Kegiatan sosialisasi

di bidang cukai, pesertanya sebanyak 200

orang; 3) Mencetak buku UU cukai sebanyak 300 buku; 4) Mencetak leaflet cukai sebanyak 400 lembar; 5) Mencetak buku profil pabrik rokok sebanyak 160 buku; Pembinaan dan pengawasan cukai dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.

467


4. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial Program pengembangan sentra - sentra industri potensial. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar kelembagaan teknologi industri dan penataan struktur. Hasil kegiatan dalam program pengembangan sentra-sentra industri potensial dapat dilihat dari indikator kinerja penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat. Untuk capaian tahun 2013 antara lain ; 1) Cetak buku data sentra potensial target sebanyak 100 buku 2) Cetak profil pengembangan sentra industri sebanyak 100 buku 3) Cetak peta industri sebanyak 2.000 lembar 4) Cetak leaflet unggulan sebanyak 2.000 lembar Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat tersebut dapat meningkatkan informasi tentang kawasan industri dan sentra – sentra industri yang potensial. 7.4.

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian

dan Perdagangan. 7.5.

JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Pilihan Perindustrian

adalah sebanyak 34 orang 7.6.

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan

dalam urusan pilihan perindustrian pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.218.238.550,- (empat milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan perincian Rp. 735.405.250,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk program penunjang dan Rp. 3.482.833.300,(tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk program yang berkaitan dengan tugas teknis pada urusan pilihan perindustrian. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pilihan perindustrian adalah sebagai berikut: 

Program Penunjang Urusan Pilihan Perindustrian

a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : 468


NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

1

SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan Penyediaan jasa surat menyurat

22.806.000

21.444.000

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

16.632.000

11.597.029

69,73

3 4

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan & penggandaan

47.993.750 33.672.500

47.993.550 33.671.750

100,00 100,00

5

Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

12.318.000

12.317.500

100,00

6 7

Penyediaan makanan & minuman Rapat-rapat kordinasi & konsultasi ke luar daerah

32.999.000 210.000.000

32.499.000 209.413.670

98,48 99,72

368.936.499

98,01

JUMLAH PROGRAM

b.

376.421.250

94,03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan 1 2

Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4

JUMLAH PROGRAM

c.

45.060.000 9.515.000 225.974.000

44.448.000 9.515.000

98,64 100,00

221.741.950

98,13

6.585.000

5.835.000

88,61

287.134.000

281.539.950

98,05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan 1

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

3.350.000

3.350.000

100,00

2 3

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan RKA dan DPA

3.350.000 6.700.000

3.350.000 6.700.000

100,00 100,00

4 5

Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

38.400.000 13.350.000

38.400.000 13.350.000

100,00 100,00

6

Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja)

3.350.000

3.350.000

100,00

7

Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban)

3.350.000

3.300.000

98,51

71.850.000

71.800.000

99,93

JUMLAH PROGRAM



Program Pelaksanaan Urusan Perindustrian

a.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

2

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri JUMLAH PROGRAM

b.

85.000.000

60.717.000

71,43

229.000.000

227.243.050

99,23

314.000.000

287.960.050

91,71

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut :

469


NO

1

KEGIATAN SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri kapasitas pranata & pengukuran JUMLAH PROGRAM

c.

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

2.039.999.900

1.802.877.900

88,38

2.039.999.900

1.802.877.900

88,38

Program Penataan Struktur Industri Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut :

NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)


Pembinaan dan pengawasan cukai JUMLAH PROGRAM

1.000.000.000

913.310.903

91,33

1.000.000.000

913.310.903

91,33

d. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut : NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)


Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat JUMLAH PROGRAM

7.7.

128.833.400

118.787.900

92,20

128.833.400

118.787.900

92,20

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 7.8.

SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

470


7.9.

PERMASALAHAN Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada urusan pilihan perindustrian tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1)

Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan sedangkan kapasitas atau daya tampung pelatihan terbatas;

2)

Rendahnya

strategi

pemasaran,

yang

belum

memadukan

pendekatan kualitas produksi, desain kemasan Produk, kemitraan dengan

perusahaan besar,

dan penguatan kewirausahaan

maupun managemen produk; 3)

Belum optimalnya pembinaan sentra, klaster, industri, dan desa wisata.

4)

Adanya

keterlambatan

proposal

kegiatan

masyarakat

pengajuan pelatihan dan permohonan alat karena

dalam

anggapan

masyarakat proposal baru diajukan setelah mendapat persetujuan anggaran. 5)

Belum terakomodasinya data industri ditingkat kelurahan sehingga kurang dapat dikenal oleh masyarakat.

7.10. TINDAK LANJUT Rencana tindak lanjut terkait dengan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan perindustrian adalah sebagai berikut : 1)

Bekerjasama dengan pemerintah tingkat provinsi dalam programprogram pelatihan yang sesuai dengan permintaan masyarakat;

2)

Pelatihan sesuai program dan potensi

sumber daya yang ada di

wilayah; 3)

Sosialisasi dan pelatihan strategi pemasaran kepada para perajin.

4)

Pendampingan dan pembinaan sentra-sentra usaha produksi.

5)

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat yang mendasarkan pada fakta dan data di lapangan

471

4. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

Recommend Documents