IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara)

Aan Zainul Anwar Edi Susilo

Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara)

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara) Aan Zainul Anwar 1) Edi Susilo 2) Universitas Islam Nahdlatul Ulama [email protected] 1) [email protected] 2) Kata kunci: Manajemen Risiko, Likuiditas, BMT, lembaga keuangan mikro syariah

Abstrak Regulasi atau peraturan yang mengatur tentang manajemen risiko dan pengawasan pada lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi (BMT) masih minim serta masih sangat lemah, dan ini berbeda dari perbankan. BMT sebagai lembaga keuangan hanya mengandalkan pengaturan internal. Oleh karena itu penelitian ini tentang penerapan manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara, manajemen risiko likuiditas dan menjadi masukan bagi lembaga-lembaga sejenis di Indonesia serta memberikan masukan untuk regulator. Penelitian ini disimpulkan bahwa manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara dikelola secara tradisional oleh pengalaman sehari-hari dan kebutuhan anggota dalam siklus penarikan tabungan dan pengeluaran pembiayaan. proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian tidak dilakukan secara sistematis dengan standar manajemen risiko yang baik

Keywords: Risk Management, liquidity, BMT, syariah micro finance

Abstract Regulation on risk management in cooperative as one of the legal entity, is still minimal, supervision were very minimal, and this is different from banking. BMT as financial institutions rely solely on self-regulation. Therefore the author motivated to hold a research on the implementation of liquidity risk management in the BMT Aman Utama Jepara. This research aims to determine the application of liquidity risk management in the BMT Aman Utama Jepara, on liquidity risk management and become inputs for similar institutions in Indonesia as well as provide input to the regulator.The results of this research concluded that liquidity risk management in BMT Aman Utama Jepara managed traditionally by daily experiences and the needs of members in a cycle of withdrawal of savings and financing disbursements. Risk management process includes identification, measurement, monitoring and control is not performed systematically by the standards of good risk management

JDEB

Vol. 12 No. 2 Oktober 2015

203



empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh

Pendahuluan Fungsi

utama

sebuah

lembaga

keuangan baik bank maupun lembaga keuangan

mikro

non

bank

adalah

menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk menghasilkan

pendapatan

sehingga

kelangsungan hidupnya bisa terjaga (going concern). Di sisi lain, bank dan lembaga keuangan mikro (micro finance) harus dapat menyediakan dana tunai untuk keperluan pengambilan tabungan dan deposito kepada nasabahnya yang harus tersedia setiap waktu. BMT Aman Utama adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi yang ada di Kota Jepara Jawa Tengah. Lembaga ini telah beroperasi dari tahun 2009 yang lalu. Sampai akhir tahun 2012 ini, BMT Aman Utama telah memiliki asset sebesar Rp. 4.486.692.070,(empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah), dari asset tersebut terdapat simpanan suka rela yang sewaktuwaktu

dapat

diambil

sebesar

Rp.

2.080.419.393,- (dua milyar depalan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan simpanan berjangka wadiah dengan jangka waktu antara satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, dua belas bulan dan tiga

puluh

enam

bulan

sebesar

Rp.

1.744.972.000,- (satu milyar tujuh ratus 204

Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis

puluh dua ribu rupiah). Dari jumlah dana pihak ketiga yang telah berhasil dihimpun tersebut, kas dan bank yang ada di BMT Aman utama untuk menjaga likuiditasnya sebesar Rp. 1.563.721.211,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah). Sesuai dengan Pasal 93 undangundang nomor 17 tahun 2012, ayat: 1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. 2) Dalam

memberikan

Pinjaman,

Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai kemampuan

keyakinan dan

atas

kesanggupan

peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. 3) Dalam

memberikan

Pinjaman,

Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh

cara

yang

tidak

merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan. 4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan

timbulnya

risiko

kerugian terhadap penyimpan. 5) Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. 6) Koperasi

Simpan

Pinjam

yang

menghimpun dana dari Anggota

UNISNU JEPARA



harus menyalurkan kembali dalam

Tinjauan Pustaka

bentukPinjaman kepada Anggota.

Pengertian Risiko

Sedangkan menurut pasal 94 ayat 1

Berbagai risiko yang dihadapi oleh bank

UU no 17 tahun 2012, Koperasi Simpan

menurut Selamet dan Hoscaro (2008)

Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.

diklasifikasikan sebagai berikut:

Ketentuan dalam undang-undang Koperasi

tebaru

yaitu

undang-undang

a. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul

karena

bank

tidak

mampu

nomor 17 tahun 2012, di atas disebutkan

melakukan off setting tertentu dengan

perlunya Koperasi menerapkan prinsip

harga karena kondisi likuiditas pasar

kehati-hatian (prudensial) dalam mengelola

yang

dananya baik yang disalurkan dalam bentuk

gangguan di pasar. Risiko likuiditas

pembiayaan, maupun dalam mengelola

pendanaan dimana risiko yang timbul

likuiditasnya agar anggota mendapatkan

karena bank tidak mampu mencairkan

jaminan

assetnya atau memperoleh pendanaan

keamanan

dipercayakan

dana

kepada

yang

Koperasi

telah untuk

mengelolaanya.

tidak

memadai

atau

terjadi

dari sumber dana lain. b. Risiko pasar adalah risiko yang timbul

Maka dari itu BMT harus dapat

akibat adanya perubahan variabel pasar,

mengelola likuiditasnya yang aman untuk

seperti: suku bunga, nilai tukar, harga

menjaga kepercayaan masyarakat. Regulasi

equity dan harga komoditas sehingga

tentang manajemen risiko likuiditas untuk

nilai portofolio/asset yang dimiliki bank

BMT sampai saat ini belum ada secara

menurun.

spesifik dan detail. Maka BMT dalam mengelola

likuiditasnya

lebih

c. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan (default) dari pihak lain

mengandalkan regulasi yang dibuat dan

(nasabah/debitur)

dijalankannya sendiri (self regulation). Hal

kewajibannya.

dalam

memenuhi

ini akan menjadi kelemahan lembaga seperti

d. Risiko operasional adalah risiko akibat

BMT, bila regulasi yang dibuatnya sendiri

kurangnya sistem informasi atau sistem

ternyata

pengawasan

internal

yang

akan

menghasilkan

kerugian

yang

tidak

tidak

kelangsungan

mampu likuiditasnya

menjamin dengan

manajemen risiko likuiditas yang aman.

diharapkan.

Maka dari itu penulis tergerak untuk

e. Risiko kepatuhan adalah risiko yang

mengadakan penelitian tentang pelaksanaan

timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya

manajemen risiko likuiditas di BMT Aman

atau tidak dilaksanakannya peraturan-

Utama Kabupaten Jepara.

peraturan atau ketentuan-ketentuan yang

JDEB


205



berlaku atau yang telah ditetapkan baik

sebagainya yang berdampak pada kondisi

ketentuan internal maupun eksternal.

ekonomi secara umum; dan risiko yang tidak

f. Risiko hukum adalah risiko yang terkait

sistematis (unsystematic risk) yaitu risiko

dengan bank yang menanggung kerugian

yang unik, yang melekat pada suatu

sebagai akibat adanya tuntutan hukum,

perusahaan atau bisnis tertentu saja.

kelemahan dalam aspek legal atau yuridis.

Kelemahan

ini

Dari

pengertian

tersebut

dapat

diakibatkan

ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko

antara lain oleh ketiadaan peraturan

adalah: rangkaian prosedur dan metodologi

perundang-undangan yang mendukung

yang digunakan untuk mengidentifikasi,

atau kelemahan perikatan seperti tidak

mengukur, memantau, dan mengendalikan

terpenuhinya

risiko yang timbul dari kegiatan usaha

syarat-syarat

syahnya

kontrak dan pengikatan agunan yang

lembaga keuangan mikro.

tidak sempurna.

Risiko Dalam Perspektif Islam

g. Risiko reputasi adalah risiko yang timbul

Menurut

Fathurrahman

(2011),

akibat adanya publikasi negatif yang

dalam perspektif Islam, manajemen risiko

terkait dengan kegiatan usaha bank atau

merupakan usaha untuk menjaga amanah

karena adanya persepsi negatif terhadap

Allah akan harta kekayaan demi untuk

bank.

kemaslahatan manusia. Perspektif Islam

h. Risiko Strategik adalah risiko yang

dalam pengelolaan risiko suatu organsiasi

timbul karena adanya penetapan dan

dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam

pelaksanaan strategi usaha bank yang

mentakwilkan mimpi sang raja pada masa

tidak

itu. Kisah ini termaktub dalam Qur’an

tepat,

pengambilan

keputusan

bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahanperubahan eksternal.

Nugroho

(2008),

membedakan

risiko atas dua kelompok besar yaitu risiko yang sistematis (systematic risk), yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan 206


sebagai berikut: (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk‐ gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus‐kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang‐orang itu, agar mereka mengetahuinya." QS: 12: 46. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa UNISNU JEPARA



yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. QS: 12: 47. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. QS: 12: 48. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." QS: 12: 49. Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalah tafsirkan makna tawakal. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat.

risiko merupakan unsur penting dalam dunia keuangan syariah. Untuk itu, ulama telah menyumbangkan

dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda: "Ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal

dilakukan

selepas

kamu

berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja."

terdapat dua aksioma atau kaidah fiqh yang terkait dengan risiko, yakni al kharaj bi al dhaman dan al ghunmu bi al ghurm.Kedua kaidah ini menekankan adanya risiko dalam realitas keuangan. Kedua kaidah fiqh ini memiliki arti bahwa setiap return yang didapat dari aset, secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari aset tersebut. Artinya, return yang akan didapatkan sebanding dengan risiko kerugian yang melekat dalam aset tersebut. Kaidah ini sangat berbeda dengan konsep keuangan berbasis bunga. Konsep bunga memisahkan antara return dengan tanggung jawab untuk menanggung kerugian. Pemilik modal akan tetap mendapatkan return tanpa harus menanggung risiko. Hal ini dilakukan dengan menentukan return yang fixed (pasti) atas nominal dana yang dipinjamkan. Manajemen

pada

Lembaga

Definisi tentang keuangan mikro

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana melakukan

Risiko

Keuangan Mikro

(HR.Tirmidzi).

Rasul

pemikiran

tentang risiko.Dalam keuangan syariah,

Ketika ditanya kenapa dia membiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab bahwa

beberapa

aktivitas

perhitungan yang sangat

dengan

matang dalam

melakukan risk management. Menurut Khan dan Ahmed (2008),

(micro finance) sangat beragam, seperti

dikutip

oleh

Ismawan

Otero dan

Budiantoro, (2005) menyebut microfinance sebagai singkatan dari microenterprise finance yang secara mudah diartikan “pelayanan keuangan bagi usaha mikro”. Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan

JDEB


207



Mikro

Indonesia

(Gema

PKM)

mendifinisikan sebagai berbagai pelayanan keuangan

(simpanan,

yaitu undang-undang nomor 25 tahun 1992 masih tetap berlaku.

pinjaman,

Dalam perjalanannya, BMT sampai

pembayaran, asuransi, dan sebagainya) yang

tahun 2004, belum ada regulasi khusus yang

diperuntukkan

mikro

mengatur tentang BMT sebagai lembaga

dengan menggunakan system dan proses

keuangan mikro syariah. Baru pada akhir

yang sesuai dan kontekstual. Sedangkan

2004 pemerintah mengeluarkan regulasi

sebuah institusi yang didirikan oleh Bank

yang mengatur tentang juklak kegiatan

Dunia yaitu CGAP (The Consultative Group

usaha koperasi jasa keuangan syariah yaitu

to Assist the Poorest) menyebutkan bahwa

Kepmenegkop UKM nomor 91 tahun 2004.

keuangan mikro sebagai suatu metodologi

Tahun 2007, kementerian negara

kredit yang dilakukan dengan penggantian

koperasi dan UKM mengeluarkan regulasi

kolateral yang efektif untuk modal kerja,

tentang KJKS

serta dilakukan dalam jangka pendek dan

peraturan menteri negara koperasi dan usaha

ditujukan pada pengusaha mikro.

kecil dan menengah Republik Indonesia

Manajemen Risiko Likuiditas

nomor: 06/PER/M.KUKMI/I/2007 tentang

bagi

pengusaha

secara

borongan

Saat ini telah dikeluarkan undang-

petunjuk

teknis

undang baru tentang perkoperasian, yaitu

produktif

koperasi

undang-undang nomor 17 tahun 2012.

(P3KUM)

Namun sayangnya undang-undang tersebut

peraturan menteri negara koperasi dan usaha

sampai saat ini belum diikuti oleh Peraturan

kecil dan menengah Republik Indonesia

Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagai

nomor:

landasan

tentang

pola

program

yaitu

dan

syariah,

pembiayaan usaha

mikro

diikuti

oleh

35.2/PER/M.KUKM/X/2007

pelaksanaannya.

Maka

undang-undang

tersebut

manajemen koperasi jasa keuangan syariah

sampai saat ini belum bisa dijalankan

dan unit jasa keuangan syariah koperasi,

dengan baik oleh para Koperasi yang

kemudian peraturan menteri negara koperasi

merupakan objek pelaksananya. Diperlukan

dan usaha kecil dan menengah Republik

setidaknya 10 Peraturan Pemerintah dan 8

Indonesia

nomor:

Keputusan Menteri untuk melaksanakan

35.3/Per/M.KUKM/X/2007

tentang

undang-undang nomor 17 tahun 2012.

pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa

pelaksanaan

Sebelum dikeluarkannya Peraturan

pedoman

standar

operasional

keuangan syariah dan unit jasa keuangan

Pemerintah dan Peraturan Menteri seperti

syariah

tersebut di atas, maka ketentuan yang

menteri negara koperasi dan usaha kecil dan

melekat pada undang-undang yang lama,

menengah

208


koperasi,

kemudian

Republik

Indonesia

peraturan

nomor:

UNISNU JEPARA



39/Per/M.KUKM/XII/2007 pedoman

pengawasan

tentang koperasi

jasa

penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian

murni

dan

penelitian

keuangan syariah dan unit jasa keuangan

terapan.Sedangkan jika dilihat dari jenis

syariah. Inilah regulasi tentang BMT yang

data yang dikumpulkan, dikenal adanya

oleh kementerian koperasi dan UKM

penelitian

disebut sebagai KJKS dan UJKS (koperasi

kualitatif serta gabungan kuantitatif dan

jasa keuangan syariah dan unit jasa

kualitatif yang dikenal dengan penelitian

keuangan syariah).

gabungan.Jika dilihat dari tujuan, penelitian

Bank Indonesia telah mengeluarkan Consultatif

penelitian

dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu deskriptif, komparatif dan asosiatif.

likuiditas untuk perbankan di Indonesia

Dilihat dari metode pendekatan, dapat

yang isinya adalah pedoman lengkap

dibedakan ke dalam enam jenis penelitian,

perbankan untuk mengelola likuiditasnya

yaitu (1) penelitian survey, (2) eksperimen,

agar bisa berjalan dengan baik sesuai acuan

(3) grounded research, (4) evaluasi, (5)

Basel

penelitian kebijakan dan (6) analisis data

yang

manajemen

dan

risiko

II

Paper

kuantitatif

diberlakukan

secara

internasional. Manajemen risiko likuiditas yang baik harus dikelola sesuai dengan bagan dalam gambar 1 berikut:

sekunder. Pilihan

jenis

penelitan

yang

dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif

analitis.Penelitian

deskriptif

Gambar 1. Manajemen Risiko Likuiditas

Sumber: Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan (Bank Indonesia), 2009

Teknik Analisis Data

analitis diksudkan untuk mengukur dengan

Menurut Singarimbun dalam Efendi

cermat fenomena sosial tertentu, dalam hal

dkk (2012), berdasarkan tujuan, jenis

ini adalah studi kasus atas penerapan

JDEB


209



manajemen risiko likuiditas di lembaga

keseluruhan

data

yang

terkumpul

keuangan mikro syariah.

berdasarkan domain yang telah ditetapkan.

Menurut Spradley (1980) dalam

Pada analisis komponensial, yang

Sugiyono (2010), terdapat tahapan analisis

dicari untuk diorganisasikan dalam domain

data yang dilakukan dalam penelitian

bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi

kualitatif, yaitu analisis domain, analisis

justru yang memiliki perbedaan yang

taksonomi,

kontras. Data ini dicari melalui observasi,

analisis

analisis

tema

(domain

komponensial

kultural.Analisis

domain

dan

dokumentasi

yang

terseleksi, dengan teknik pengumpulan data

memperoleh gambaran yang umum dan

yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah

menyeluruh dari obyek penelitian atau

dimensi yang spesifik dan berbeda pada

situasi sosial untuk ditemukan berbagai

setiap elemen akan dapat ditemukan.

atau

dilakukan

wewancara

untuk

domain

analysis)

dan

kategori

diperoleh

dari

Analisis

tema

budaya

atau

pertanyaan grand dan miniatur. Peneliti

discovering culture themes, merupakan

menetapkan domain tertentu sebagai pijakan

upaya

penelitian

banyak

mengintegrasikan lintas domain yang ada.

domain yang dipilih maka akan semakin

Dengan ditemukannya benang merah dari

banyak waktu yang dipergunakan untuk

hasil analisis domain, taksonomi dan

penelitian.

komponensial tersebut, maka selanjutnya

selanjutnya,

makin

Dalam analisis taksonomi, setelah

mencari

benang

akan dapat tersusun

merah

yang

suatu konstruksi

peneliti menentukan domain penelitian

bangunan situasi sosial/objek penelitian

(analisis domain), sehingga ditemukan

yang sebelumnya masih gelap atau remang-

domain atau kategori dari situasi tertentu,

remang, dan setelah dilakukan penelitian

selanjutnya domain yang dipilih oleh

maka menjadi lebih terang dan jelas.

peneliti

ditetapkan

sebagai

penelitian.Pengumpulan

data

fokus

Dari penjelasan di atas, penelitian

dilakukan

yang dilakukan adalah penelitian analitis

secara terus-menerus melalui pengamatan,

dengan

analisis

taksonomi.

wawancara mendalam dan dokumentasi

taksonomi dilakukan setelah menentukan

sehingga data yang terkumpul menjadi

domain penelitian yaitu manajemen risiko,

banyak.Oleh karena itu pada tahap ini

dari beberapa domain risiko, yaitu:

diperlukan analisis lagi yang disebut analisis

1) Risiko likuiditas

taksonomi.Dengan

2) Risiko pasar

taksonomi

adalah

demikian

analisis

analisis

terhadap

Analisis

3) Risiko kredit (pembiayaan) 4) Risiko operasional

210


UNISNU JEPARA



5) Risiko kepatuhan

pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha,

6) Risiko hukum

tokoh-tokoh masyarakat dan penyuluhan

7) Risiko reputasi

koperasi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan

8) Risiko Strategik

Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara, maka

Dari delapan domain risiko diatas, dipilih

satu

domain

diadakan

secara bersama-sama mendirikan koperasi

penelitian yaitu risiko likuiditas.Jadi analisis

dalam bentuk Koperasi Serba Usaha. Proses

taksonomi yang dilakukan adalah dengan

pendirian berjalan terus khususnya secara

memilih satu domain risiko yaitu risiko

kelembagaan

likuiditas

pengesahan, maka pendirian koperasi ini

untuk

untuk

terkumpul sejumlah anggota yang kemudian

dilakukan

penelitian

diupayakan

dan

harus

dimohonkan

ada

penerapan manajemen risiko likuiditas

dinotariskan

untuk

tersebut di lembaga keuangan syariah yaitu

mendapat pengesahan badan hukum yang

BMT Aman Utama Jepara.

legal kepada Dinas Koperasi, UMKM dan

Hasil Penelitian Profil BMT Aman Utama Jepara

Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara. Pada tanggal 29 Juli 2009 KSU BMT AMAN

Koperasi Serba Usaha BMT AMAN

UTAMA dibuka secara resmi oleh Bapak

UTAMA merupakan koperasi dengan pola

Wakil Bupati Jepara, H. Ahmad Marzuqi,

syari’ah

SE.

di

pendiriannya

Kabupaten dipelopori

Jepara oleh

yang

Gerakan

Pemuda Ansor Cabang Jepara. Berawal dari terbentuknya

di BMT Aman Utama Jepara

Pimpinan

BMT Aman Utama Jepara yang

Cabang GP Ansor Kabupaten Jepara masa

telah berkembang cukup pesat mengelola

khidmah 2008–2012, yang disana muncul

manajemen

semangat pemberdayaan ekonomi ummat.

berikut:

Dalam kepengurusan GP. Ansor tersebut

1.

terdapat Ekonomi

kepengurusan

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Departemen yang

secara

Pemberdayaan

dengan

pola

Pengawasan Oleh Pengurus dan Pengawas

menerus

Di BMT Aman Utama pengawasan

melakukan pemikiran dan diskusi untuk

yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas

mewujudkan

pemberdayaan

dengan mengadakan rapat rutin setiap bulan

ummat, maka sebagai program riil di

miniman dua kali. Dalam rapat tersebut

wacanakan untuk membentuk koperasi

manajer menjelaskan perkembangan terkini

dengan pola syari’ah.

BMT Aman Utama kepada pengurus dan

program

terus

likuiditasnya

Setelah melakukan berbagai tahapan baik pertemuan intern pengurus GP. Ansor, JDEB

pengawas,

selanjutnya

pengurus

dan

pengawas memberikan masukan-masukan Vol. 12 No. 2 Oktober 2015

211



kepada manajer tentang apa yang harus dilakukan.

1. Kas tunai masing-masing kantor pada setiap harinya maksimal Rp.

Bila

dianggap

penting,

maka

pengurus mengeluarkan surat keputusan sebagai pedoman kerja kepada manajer dan

50.000.000,2. Penyimpanan kas tersebut harus di dalam brankas

karyawan dalam bentuk Peraturan khusus

3. Yang berhak membuka brankas

sebagai system pengawasan yang dilakukan

hanya manajer cabang dan teller.

oleh pengursus dalam pengelolaan kas

Manajer cabang pemegang kunci

harian di kantor KSU BMT Aman Utama.

kode, sedangkan teller pemegang

Namun di lapangan prakteknya pengurus

kunci manual.

tidak

pernah

membuka

brankas

dan

4. Setiap pagi menjelang buka, kas

melakukan cash opname sekalipun. Hal ini

tersebut dikeluarkan sebagai kas

menunjukkan bahwa pengawasan oleh

teller dan dihitung oleh teller dengan

pengurus dan pengawas tidak dilakukan

diketahui oleh manajer.

secara aktif atau hanya dilakukan secara

5. Hasil hitung tersebut secara rinci

pasif. Kepercayaan pengurus dan pengawas

sesuai pecahannya dan dibuatkan

kepada manajer sangat tinggi walaupun

berita acara kas yang ditanda tangani

resiko

oleh teller dan manajer.

penyelewengannya

juga

tinggi.

Pemahaman pengurus dan pengawas akan manajemen risiko likuiditas masih rendah

Kas Bank

terutama di tingkat Pengawas, dengan tidak

1. Penyimpanan kas bisa dilakukan di

dilakukannya pengawasan aktif dan on the

Bank atau Koperasi lain dengan

spot control.

rekening atas nama KSU BMT

2.

Kebijakan,

Prosedur

dan

Limit

Risiko Likuiditas BMT Aman Utama BMT

Aman

Utama

dalam

Aman Utama. 2. Pengurus bisa memberikan kuasa kepada

manajer

pusat

untuk

pelaksanaan kebijakan, prosedur dan limit

melakukan transaksi di Bank atau

likuiditasnya berdasarkan Peraturan Khusus

Koperasi yang ditunjuk.

bernomor tentang

003/Persus/BMT-AU/I/2014 Ketentuan

Pengelolaan

Kas.

3. Masing-masing kantor cabang bisa menyimpan kas di Koperasi atau

Peraturan ini berisi:

Bank terdekat dengan persetujuan

Penyediaan Kas:

manajer pusat dengan rekening atas nama KSU BMT Aman Utama Cabang.

212


UNISNU JEPARA



4. Manajer cabang bisa member kuasa kepada

manajer

cabang

untuk

seluruh karyawan dalam pengelolaan kas harian.

melakukan transaksi pada Bank atau Koperasi yang ditunjuk.

Pencairan

pembiayaan

kantor

cabang dibatasi wewenangnya hanya Rp.

5. Masing-masing kantor cabang bisa

10.000.000,- ke bawah. Jumlah yang lebih

menyimpan kas di sesame kantor

besar menjadi wewenang kantor pusat.

cabang untuk keperluan transaksi on

Namun proses awal pengajuan sampai

line dengan persetujuan manajer

pencairan semua dilakukan oleh kantor

pusat.

cabang. Bila ada pencairan diatas Rp.

6. Penarikan kas antar cabang harus diketahui oleh manajer pusat.

10.000.000,-

kantor

cabang

cukup

pemberitahuan ke kantor pusat melalui

Opname Kas

telepon saja. Demikian juga bila ada

1. Setiap tutup kas, maka teller harus

pencairan dengan jumlah yang diluar

melakukan opname kas dengan

wewenang manajer pusat dengan limit final

diketahui oleh manajer.

Rp. 50.000.000,-, kantor pusat cukup

2. Apabila dalam proses opname kas

pemberitahuan via telepon kepada pengurus

ada selisih, maka teller dan manajer

dan pengawas. Proses awal hingga akhir

harus

dilakukan oleh kantor cabang.

segera

mengecek

semua

transaksi yang terjadi pada hari itu sampai akhirnya benar.

3.

Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen

3. Apabila setelah melakukan transaksi

a) Identifikasi risiko

dengan teliti dan seksama masih juga

BMT

Aman

Utama

dalam

belum ditemukan, maka harus segera

melakukan penghimpunan dana mempunyai

dibuatkan berita acara selisih dan

produk yang dapat diambil setiap saat dan

dilaporkan kepada manajer pusat

produk berjangka yang pengambilannya

untuk

dilakukan sesuai perjanjian dan sesuai

mendapatkan

kebijakan

selanjutnya.

karakteristik proudknya.

4. Opname kas harus dibuatkan berita

Pada

dasarnya

produk

acara dengna ditanda tangani teller

penghimpunan dana BMT Aman Utama

dan manajer.

didominasi

Peraturan Khusus ini ditanda tangani

pengambilannya terikat dengan karakteristik

oleh Ketua Pengurus dan Manajer Pusat,

produknya. Dari Rp. 7.348.550.223,- dana

tertanggal 2 Januari 2014, sebagai pedoman

yang

berhasil

oleh

simpanan

dihimpun,

hanya

yang

Rp.

2.604.983.948,- yang merupakan simpanan JDEB


213



dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu,

BMT

Aman

Utama

tidak

sisanya merupakan simpanan berjangka

mempunyai metode pengukuran likuiditas

dengan waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12

yang dipakai setiap harinya. Pengukuran

bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Dari sumber

likuiditas hanya didasarkan pada kebiasaan

dana

harian

ini

BMT

Aman

Utama

telah

anggota

dalam

pengambilan

mengidentifikasi resiko yang relative aman

tabungannya dan pencairan pembiayaan

yaitu dengan produk yang didominasi

yang telah disetujui. Bila terjadi kekurangan

simpanan

dengan

pengambilan

karakteristik

waktu

likuiditas untuk kas, kantor cabang member

ditentukan

sesuai

tahukan

yang

perjanjian.

kepada

kantor

pusat

untuk

menyediakan likuiditasnya dan menunda

Walaupun identifikasi seperti ini

pencairan pembiayaan yang telah disetujui

tidak tertulis dan belum terdapat secara

pencairannya. Alat pengukuran yang lazim

metodologis di kantor BMT Aman Utama.

dipakai

Di sisi penyaluran dana, BMT Aman Utama

berdasarkan proyeksi arus kas, berdasarkan

didominasi

pendek

rasio likuiditas, berdasarkan profil maturitas

dengan jangka waktu rata-rata 1 tahun

dan stress testing, sama sekali tidak dikenal

kurang dengan pola angsuran per bulan.

oleh manajer dan karyawannya dan tidan

Namun ada produk pembiayaan dengn pola

menjadi dasar kebijakan oleh pengurusnya.

pelunasannya per 3 bulan yang terkadang

c)

pembiayaan

mitra/anggota

hanya

jangk

membayar

bagi

di

dunia

perbankan

yaitu

Pemantauan Pemantauan

likuiditas

telah

hasilnya kemudian memperpanjang akad

dilakukan secara harian oleh manajer pusat

pembiayaannya. Hal ini dapat merugikan

ke kantor-kantor cabang dengan cara

BMT Aman Utama.

komunikasi intensif melalui telepon, sms

Terdapat

dengan

dan email. Namun

seperti,

mengantisipasi likuiditas dalam jangka

ramadhan, tahun ajaran baru dan simpanan

panjang tidak dilakukan, bahkan metode

arisan motor milik GP Anshor Kab. Jepara

pengukurannya

yang jatuh temponya 2 tahun sekali dan

indicator yang dikenal di dunia perbankan

sekali penarikan jumlahnya bisa mencapai

belum dikenal oleh pengurus, manajer dan

diatas 2 milyar. Hal ini telah diantisipasi

karyawan BMT Aman Utama. Sehingga bila

dengan simpanan di Bank dan Koperasi lain

dalam jangka panjang terjadi rush ataupun

dengan pola tabungan bulanan untuk

kekurangan likuiditas, belum ada scenario

mengantisipasi jatuh tempo produk tersebut.

untuk mengantisipasinya.

b) Pengukuran

d) Pengendalian

jumlah

214

waktu-waktu

pengambilan

besar


pemantauan untuk

seperti

early

warning

UNISNU JEPARA



Saat ini BMT Aman Utama belum

minimal dua kali dalam satu bulan

ada divisi atau unit pengendalian internal.

antara

Pengendalian

dan

transaksi

dengan

lainnya

langsung

dilakukan dengan mendengarkan

ditangani oleh kantor pusat dengan personal

keterangan dari manajer BMT Aman

1 orang manager dan 1 orang administrasi

Utama tentang perkembangan dan

keuangan (akunting). Di kantor cabang

permasalahan terkini yang terjadi

pengendalian transaksi dan operasional

untuk

lainnya dilakukan oleh manajer cabang. Bila

diperlukan.

operasional

manajer

pengawas

proses

maupun

seluruh

pengurus

diambil

pusat.

keputusan

Rapat

yang

ada permasalahan maka kantor cabang

3. Manajemen risiko likuiditas di BMT

segera memberitahukan kepada kantor

Aman Utama Jepara dikelola secara

pusat, manajer pusat melakukan rapat

tradisional berdasarkan pengalaman

dengan

harian dan siklus kebutuhan anggota

pengurus

untuk

mengambil

keputusan.

dalam pengambilan tabungan dan

Kesimpulan

pencairan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan

manajemen risiko yang meluputi

sebagai berikut:

identifikasi,

1. BMT Aman Utama yang berbadan hukum

Koperasi

adalah

pembiayaan.

Proses

pengukuran,

pemantauan dan pengendalian tidak

entitas

dilakukan

secara

sistematis

dibawah pengawasan Kementerian

berdasarkan alat ukur dan standar

Koperasi. Namun

manajemen risiko yang baik.

regulasi yang

telah dikeluarkan oleh Kementerian

Saran

Koperasi dan UKM belum bisa

Berdasarkan kesimpulan di atas,

dipakai sebagai standar pengelolaan

maka

manajemen risiko di BMT-BMT di

manajemen risiko BMT Aman Utama

seluruh Indonesia. Hal ini karena

adalah:

pada prakteknya BMT beroperasi sebagaimana

perbankan

saran-saran

1. BMT

untuk

Aman

perbaikan

Utama

perlu

dengan

mengembangkan model metodelogi

menghimpun dan menyalurkan dana

manajemen risiko yang tepat untuk

dari

mengidentifikasi,

masyarakat

sebagai

anggota/calon anggotanya. 2. Pengawasan yang dilakukan oleh

mengukur,

memantau dan pengendalikan risiko likuiditas.

pengurus dan pengawas bersifat pasif dengan melakukan rapat rutin JDEB


215



2. Pengawasan dari pengawas dan pengurus perlu dilakukan secara aktif, terstruktur dan sistematis. 3. BMT Aman Utama sudah saatnya membentuk satu unit atau divisi internal audit. Daftar Pustaka Karim, Adiwarman (2004) “ Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Karim, Adiwarman (2010) “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (2009), “Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Perbankan Di Indonesi” Consultative Paper Situs Resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/P erbankan/ Ismawan, B. dan Budiantoro, S (2005).“Keuangan Mikro Sebuah Revolusi Tersembunyi dari Bawah”.Gema PKM Indonesia. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

di Indonesia”, Persada Jakarta.

PT RajaGrafindo

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 39/PER/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Selamet dan Hoscaro (2008), “Manajemen Risiko Bank Syariah”, http://shariaeconomy.blogspot.com/20 08/11/manajemen_risiko_bank_syariah .html. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Khan, dan Ahmed, (2008) “Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah” , penerjemah dan pengantar Ikhwan Abidin Basri, (Bumi Aksara, Jakarta). N.

Idroes (2008),“Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya

216


UNISNU JEPARA

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara)

Recommend Documents