IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN KELOMPOK IV

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN KELOMPOK IV

Dasar Hukum • Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

• Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Permendikbud No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan • Permendikbud No. 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 9 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11 UU 23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan KONKUREN yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB yang berkaitan dengan PELAYANAN DASAR dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pemerintah Pilihan.

Pasal 12 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. PENDIDIKAN b. Kesehatan c. Pekerjaan umum dan penataan ruang d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat f. Sosial

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN NO.

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

1

Manajemen Pendidikan

a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi

a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus

2

Kurikulum

Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.

3

Akreditasi

Akreditasi perguruan tinggi, Pendidikan menengah, Pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Lintas daerah provinsi.

--

DAERAH KABUPATEN/KOTA a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Penetapan kurikulum Muatan lokal pendidikan Dasar, pendidikan anak usia Dini, dan pendidikan Nonformal --

Pemindahan pendidik dan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota dalam Daerah kabupaten/kota. 1 (satu) daerah provinsi.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN NO.

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/KOTA

5. Perizinan Pendidikan

a. Penerbitan izin perguruan a.Penerbitan izin pendidikan a. Penerbitan izin tinggi swasta yang menengah yang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh masyarakat. masyarakat. masyarakat. b. Penerbitan izin b.Penerbitan izin pendidikan b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan khusus yang pendidikan anak usia dini pendidikan asing. diselenggarakan oleh dan pendidikan nonformal masyarakat. yang diselenggarakan oleh masyarakat.

6. Bahasa dan Sastra

Pembinaan bahasa dan Sastra indonesia.

Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pembinaan bahasa dan Sastra yang penuturnya dalam daerah Kabupaten/kota.

Pasal 20 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa.

Pasal 20 ayat (2) UU 23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota

Psl 209

• MELAKSANAKAN KEWENANGAN DAERAH • MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

ayat (3)

Psl 210

• Hubungan kerja bersifat koordinatif dan fungsional (dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kab/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang sama)

9

Perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota Psl 211 ayat (1)

Psl 211 ayat (2)

• Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten/kota

• NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBUAT DENGAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN DARI KEMENTERIAN/LPNK YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT

10

Perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota Psl 212 ayat (1)

Psl 212 ayat (2)

Psl 212 ayat (3)

Psl 212 ayat (4)

• PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH • PERATURAN DAERAH TERSEBUT BERLAKU SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENTERI DALAM NEGERI BAGI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DARI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL DARI PEMERINTAH PUSAT BAGI PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA.

•PERSETUJUAN MENTERI ATAU GUB. SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT TSB DIBERIKAN BERDASARKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

•KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN PERINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERKADA

11

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA PP NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Psl 109

ayat (1)

Psl 109 ayat (2)

•PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH MENETAPKAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT

•KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN MENETAPKAN PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN PENDEKATAN FUNGSI PADA SETIAP SUB URUSAN DAN KEWENANGAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH BERKOORDINASI DENGAN MENTERI.

PASAL 22 PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah Provinsi dapat dibentuk CABANG DINAS di kabupaten/kota

Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat MELIPUTI SATU ATAU LEBIH KABUPATEN/KOTA Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam dua klasifikasi, yang terdiri atas: cabang dinas kelas A (beban kerja yang besar) dan kelas B (beban kerja yang kecil)

PASAL 22 PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Pembentukan CABANG DINAS ditetapkan dengan Pergub setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diaturan dengan Peraturan Menteri SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN TERTULIS DARI MENTERI TERKAIT dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

PERMENDIKBUD TERKAIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PP 18/2016 PSL 109

• PERMENDIKBUD TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016)

AYAT (2)

• PERMENDIKBUD TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN UU NO 23/14 KEBUDAYAAN (PERMENDIKBUD NO. 61 TAHUN 2016)

PSL 24

KEBIJAKAN KEMENDIKBUD TERKAIT PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK: 1.MENETAPKAN KEBIJAKAN DALAM PENENTUAN NOMENKLATUR SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT YAITU PENDIDIKAN DIINTEGRASIKAN DENGAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMUDAHKAN KOORDINASI. DI SAMPING ITU, KEBUDAYAAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INSTRUMEN PENDIDIKAN, DAN SEBALIKNYA, PENDIDIKAN JUGA MERUPAKAN INSTRUMEN UNTUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN. 2.MEMPERHATIKAN AZAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PP NO. 18 TAHUN 2016, YAITU: a.URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH;

b.INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI DAERAH; c. EFISIENSI; d.EFEKTIVITAS; e.PEMBAGIAN HABIS TUGAS; f. RENTANG KENDALI; g.TATA KERJA YANG JELAS; DAN h.FLEKSIBILITAS .

KEBIJAKAN KEMENDIKBUD TERKAIT PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 3.

MENAMPUNG ASPIRASI DAERAH YANG MENGINGINKAN AGAR NOMENKLATUR, TUGAS, DAN FUNGSI SKPD BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MEMPUNYAI KESELARASAN DENGAN KEMENDIKBUD SEHINGGA MEMUDAHKAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS

4.

MENINGKATKAN KETERPADUAN CAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

5.

MEMILIH OPSI TUGAS PEMBANTUAN KARENA BEBERAPA KELEBIHAN YAITU : a.

PERTIMBANGAN EFISIENSI (A.L. TIDAK HARUS MEMBENTUK KANTOR BARU)

b.

SDM YANG MENANGANI SUDAH TERSEDIA

c.

MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA, DAN

d.

SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI KEINGINAN KABUPATEN/KOTA UNTUK TETAP DAPAT BERPERAN SERTA DALAM PENANGANAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 5 (lima) Bidang 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 4 (empat) Bidang 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe B 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Tipe A dengan 5 (lima) Bidang 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Tipe A dengan 4 (empat) Bidang 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Tipe B

LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI 1.

Dinas Tipe A dengan 5 (lima) Bidang, terdiri atas 1 sekretariat dan 5 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 Subbagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi 2. Dinas Tipe A dengan 4 (empat) Bidang terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang, secretariat terdiri dari 3 subagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi 3. Dinas Tipe B terdiri atas 1 secretariat dan 3 bidang, sekretariat terdiri dari 2 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi. 4. UPTdinas Daerah Provinsi:  Kelas A terdiri atas 1 subbagian TU dan paling banyak 2 seksi  Kelas B dapat terdiri atas 1 subbagian Tu dan  Susunan UPT tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan

LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA 1.

Dinas Tipe A dengan 5 (lima) Bidang, terdiri atas 1 sekretariat dan 5 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 Subbagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi 2. Dinas Tipe A dengan 4 (empat) Bidang terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang, secretariat terdiri dari 3 subagian dan bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi 3. Dinas Tipe B terdiri atas 1 sekretariat dan 3 bidang, secretariat terdiri dari 2 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi. 4. UPTdinas Daerah Provinsi:  Kelas A terdiri atas 1 subbagian TU dan paling banyak 2 seksi  Kelas B dapat terdiri atas 1 subbagian Tu dan  Susunan UPT tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan

PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TUGAS PEMBANTUAN

KELEBIHAN

CABANG DINAS

• Tidak Menambah Struktur • Pengendalian dan • Efisiensi Anggaran Pengawasan • SDM yang akan menangani sudah Penyelenggaraan Urusan tersedia di Kab/Kota Lebih Terkontrol • Alternatif solusi keinginan kab/kota untuk tetap dapat berperan serta dalam penangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus

PERMENDIKBUD NO. 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TUGAS PEMBANTUAN • Penyelenggaraan Urusan Berpotensi Kurang Maksimal

KEKURANGAN

CABANG DINAS • Menambah Beban Anggaran Keuangan Daerah dan Negara/Tidak Efisien • Menambah Jumlah Instansi dan Memperpanjang Rentang Kendali Penyelenggaraan Urusan • Perlu pengadaan sumber daya

MODEL STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI TIPE A (5 BIDANG) Kepala Dinas

Sekretariat Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Pembinaan SMA

Bidang Pembinaan SMK

Seksi Kurikulum dan Penilaian



Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Seksi PTK SMA dan Pddk Khusus

Seksi Kelemb dan Sarana dan Prasarana



Seksi Sejarah dan Tradisi

Seksi PTK SMK

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter


Satuan Pendidikan

Bidang Pembinaan Pddk Khusus


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Kebudayaan

Seksi Tenaga Kebudayaan

Seksi Kesenian

UPT Dinas*

Catatan: *sesuai kebutuhan 24

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI TIPE A (4 BIDANG) Kepala Dinas


Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus




Bidang Kebudayaan





Seksi PTK SMA dan Pddk Khusus

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana



Seksi PTK SMK

Seksi Kesenian




Satuan Pendidikan


UPT Dinas*

Catatan: *sesuai kebutuhan

25

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI TIPE B Kepala Dinas

Sekretariat Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Subbagian Tata Usaha

Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus

Bidang Kebudayaan


Seksi Kurikulum dan Peserta Didik





Seksi Sejarah, Tradisi, dan Kesenian

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Satuan Pendidikan



UPT Dinas*

Catatan: *sesuai kebutuhan

26

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB/KOTA TIPE A (5 BIDANG) Kepala Dinas Sekretariat Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal



Bidang Kebudayaan


Bidang Pembinaan SD

Bidang Pembinaan SMP




Seksi PTK PAUD dan Pend. Nonformal





Seksi PTK Dikdas




Seksi Kesenian



Satuan Pendidikan


UPT Dinas*

Catatan: *- sesuai kebutuhan 27

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB/KOTA TIPE A (4 BIDANG) Kepala Dinas




Bidang Pembinaan PAUD dan Pend. Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar



Seksi Cagar Budaya dan Museum

Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal




Seksi PTK Dikdas



Bidang Kebudayaan

Seksi Kesenian



Catatan: *- sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan


UPT Dinas*

28

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB/KOTA TIPE B Kepala Dinas

Sekretariat Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan


Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Kebudayaan

Kurikulum dan Peserta Didik





Seksi Sejarah, Tradisi, dan Kesenian




Seksi

Satuan Pendidikan


Catatan: *- sesuai kebutuhan UPT Dinas* 29

TUGAS-TUGAS KOORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH PROVINSI DI BIDANG PAUD, DIKDAS, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 1. PENYUSUNAN SOAL UJIAN SEKOLAH DASAR; 2. PENYIAPAN TUGAS-TUGAS KOORDINASI : a. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA; b. PELAKSANAAN AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH/MADRASAH, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL; DAN

c. PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL. 3.

PELAKSANAAN LOMBA TINGKAT PROVINSI

4.

PERSIAPAN PELAKSANAAN LOMBA TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

TUGAS-TUGAS KOORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH PROVINSI DI BIDANG PAUD, DIKDAS, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 5.

PENGUKURAN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI) DI SEMUA JENJANG PENDIDIKAN (TERMASUK PAUD DAN DIKDAS)

6.

BOS DIKDAS DI PROVINSI

7.

PEMBINAAN DAN KOORDINASI BIDANG PAUD, NONFORMAL, DAN DIKDAS

INVENTARISASI TUGAS PEMBANTUAN DARI PROVINSI KE KAB/KOTA DI BIDANG DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS 1. USUL KENAIKAN PANGKAT PTK DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS 2. USUL PENINGKATAN KOMPETENSI PTK DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS 3. PENDATAAN DIKMEN DAN PENDIDIKAN KHUSUS (SARANA PRASARANA, KETENAGAAN, KESISWAAN) 4. PELAKSANAAN KEGIATAN KESISWAAN/FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN KESISWAAN: a. OSN (OLIMPIADE SAINS NASIONAL) b. O2SN (OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL) c. FLS2N (FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL) d. LKS (LOMBA KOMPETENSI SISWA) e. DEBAT BAHASA f. CERDAS CERMAT g. UKS DAN KESEHATAN REMAJA h. SEPAKBOLA PELAJAR i. PENDIDIKAN KARAKTER: ◦ PRAMUKA ◦ KAWAH KEPEMIMPINAN PELAJAR

TUGAS-TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.

FASILITASI URUSAN PERFILMAN

2.

FASILITASI PEMBINAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

3.

FASILITASI PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA NASIONAL DAN DUNIA

*sesuai kebutuhan

UNIT PELAKSANA TEKNIS ◦ UPT DAPAT DIBENTUK UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL DAN/ATAU TUGAS TEKNIS PENUNJANG DI LINGKUNGAN DINAS ◦ SYARAT PEMBENTUKAN UPT: a.MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT PELAKSANAAN / OPERASIONAL DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB DINAS SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; b.MEMBERIKAN KONTRIBUSI DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;

c.MENUNJANG KEBERHASILAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI DINAS; d.TERSEDIANYA SUMBER DAYA (PEGAWAI, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA); DAN

e.TERSEDIANYA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS SESUAI TUGAS DAN FUNGSI UPT YANG BERSANGKUTAN.

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN A. PROVINSI

B.

1.

BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN (BTIKP)

2.

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK)

KABUPATEN/KOTA: KANTOR DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

BIDANG KEBUDAYAAN A. PROVINSI

B.

1.

MUSEUM

2.

TAMAN BUDAYA

KABUPATEN/KOTA: MUSEUM

ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASI UPT KELAS A (PROVINSI) Kepala UPT


Seksi ………….

Seksi ………..


36

ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASI UPT KELAS B (PROVINSI) Kepala UPT



37

ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASI UPT KELAS A (KABUPATEN/KOTA) Kepala UPT



38

ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASI UPT KELAS B (KABUPATEN/KOTA) Kepala UPT


39

ESELONISASI PERANGKAT DAERAH (PP 18 TAHUN 2016) No.

PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN

PROVINSI

KET. KAB/KOTA

1.

Kepala Dinas

II a/Jabatan pimpinan tinggi pratama

II b/Jabatan pimpinan tinggi pratama

2.

Sekretaris Dinas

III a/Jabatan Administrator


3.

Kepala Bidang


III b/Jabatan Administrator

4.

Kasubbag dan Kepala Seksi pada Dinas

IV a/Jabatan Pengawas

IV a/Jabatan Pengawas(Kasubb ag) IV b/Jabatan Pengawas(Kasi)

5.

Kepala Cabang Dinas Kelas A


-

6.

Kepala Cabang Dinas Kelas B


-

ESELONISASI PERANGKAT DAERAH (PP 18 TAHUN 2016) No.

PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN

PROVINSI

KET. KAB/KOTA

7.

Kasubbag/Kasi pada cabang dinas kelas A


-

8.

Kasubbag pada cabang dinas kelas B

IV b/Jabatan Pengawas

-

9.

Kepala UPT Kelas A



10.

Kepala UPT Kelas B



11.

Kasubbag/Kasi IV a/Jabatan pada UPT Kelas A Pengawas


BAHAN DISKUSI 1. APABILA PEMERINTAH PROVINSI MEMILIH UNTUK MEMBENTUK CABANG DINAS DENGAN WILAYAH KERJA SATU ATAU LEBIH DARI SATU KAB/KOTA, TUGAS-TUGAS APA YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH CABANG DINAS? 2. APABILA PEMERINTAH PROVINSI MEMILIH MENUGASI PEMERINTAH KAB/KOTA DENGAN TUGAS PEMBANTUAN, TUGAS-TUGAS APA YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN? 42

ITEM-ITEM DALAM LAPORAN HASIL SIDANG KELOMPOK A. TEMA B. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Hari dan Tanggal Kegiatan:

2. Tempat Kegiatan

:

3. Penanggung jawab Kelompok : 4. Ketua Kelompok

:

5. Sekretaris Kelompok

:

6. Jumlah peserta diskusi

:

C. HASIL DISKUSI KELOMPOK 1. Sub-sub tema-1; 2. Sub tema-2; 3. Dst… D. KESIMPULAN E. SARAN-SARAN DAN REKOMENDASI

DISAJIKAN DALAM BENTUK POWER POINT

Hasilnya Dicetak Satu Eksemplar untuk Disampaikan Kepada Bapak Sesjen melalui Ketua Panitia Penyelenggara

LEMBAR MASUKAN DISKUSI KELOMPOK Unit Kerja Provinsi/Kab./ Kota *)

Masukan untuk Kelompok *)

: : 1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Data Pendidikan : Berbasis Dapodik

2 Integrasi Data dan Informasi Pusat dan Daerah

3 Pengaliran Arus Data Pusat Ke Daerah melalui Jaringan Utama

4 Implementasi Kewenangan Pengelolaan Data Pendidikan Dasar dan Menengah

NO

KONDISI SAAT INI

PERMASALAHAN

PEMECAHAN MASALAH/ SOLUSI

REKOMENDASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Keterangan: 1. *) = Pilih salah satu item sesuai dengan kondisi yang Saudara inginkan dengan melingkarinya 2. Apabila dirasa masih diperlukan lembar tambahan, Saudara dapat menghubungi Panitia

Jakarta, Maret 2017 Pengusul,

(Nama)

TERIMA KASIH PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN KELOMPOK IV

Recommend Documents