IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA Oleh: RIFKI SETIADI NIM. E42011046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas tentang implementasi pembuatan akta kematian, yang bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan implementasi akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap. Skripsi ini berdasarkan adanya fenomena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami akta kematian dikarenakan sosialisasi yang diberikan belum cukup optimal kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat juga kurang untuk mengikuti sosialisasi tersebut guna untuk mencapai target yang ditentukan. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian yakni aparat Disdukcapil, aparat Kecamatan, aparat Desa, Ketua RT selaku implementor dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan akta kematian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yakni banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang akta kematian dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi yang diberikan. Ini terjadi dikarenakan faktor komunikasi, faktor sumber daya dan disposisi sikap pelaksana yang masih kurang dalam pengimplementasian kebijakan akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. jadi rekomendasi peneliti kepada semua petugas yang terkait dalam kebijakan dapat memberikan ide – ide yang lebih kreatif untuk menarik dan mempermudah masyarakat agar lebih cepat untuk mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kematian. Kata-kata Kunci: implementasi, akta kematian, masyarakat..

THE IMPLEMENTATION OF MAKING DEATH CERTIFICATE AT SUNGAI KAKAP SUB-DISTRICT KUBU RAYA REGENCY Abstract This research discusses the Implementation of making death certificate, the target is to get a picture of the implementation of the death certificate in Sungai Kakap Sub-district. this research is obtained by the phenomenon are still many people who do not know and understand the death certificate because socialization is given not quite optimal to the community and community participation is also less socialization to follow in order to achieve the specified targets. This research used a descriptive with qualitative methods. Subjects in this research is Disdukcapil apparatus, Sub-district apparatus, Village apparatus, Chairman of RT as the implementor and the people involved in this death certificate policy implementation. Data collection techniques used are interview and documentation techniques. The conclusion of this research is many people who do not know and understand about the death certificate and also the lack of community participation in socialization given. This happens because the communication factor, the factor of resources and disposition executive attitudes that are still lacking in the implementation of policies in the death certificate at Sungai Kakap Sub-district Kubu Raya Regency. so the researchers recommendation to all officers, involved in the policy may provide a more creative ideas , to attract and facilitate faster in order to take care of the administration of residence. Keywords: Implementation, Death Certificates, Society.

1 RIFKI SETIADI, NIM. E42011046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif

A. PENDAHULUAN

dalam 1.

pencapaian

keberhasilan

implementasi kebijakaan publik yang telah

Latar Belakang Penelitian Menurut data Badan Pusat Statistik

dibuat.

Oleh

sebab

itu

harus

ada

(2014) melalui Sensus Penduduk tahun

penyesuaian terhadap beberapa ketentuan

2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

sebesar 237.641.326 jiwa (data BPS).

2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jumlah dengan angka mencapai 200 juta jiwa

tersebut

menempatkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

Indonesia

maka pada tanggal 24 Desember 2013 telah

sebagai negara terpadat nomor 4 dunia.

ditetapkan Undang Undang Nomor 24

dengan jumlah penduduk yang begitu besar

Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang

maka dapat dikatakan bahwa hal ini

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

berbanding lurus dengan potensi sumber

administrasi

daya manusia yang dapat diperoleh. Namun

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal

sejalan

dengan

pertumbuhan

terus

bertambahnya

44

tentang

penduduk

menimbulkan

bahwa:

kependudukan.

akta

kematian

Dalam

disebutkan

berbagai masalah bagi Indonesia itu sendiri,

1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh

salah satunya kepadatan penduduk ditingkat

ketua rukun tetangga atau nama lainya

pusat maupun daerah oleh sebab itu tidak

di domisili penduduk kepada instansi

sedikit masalah- masalah sosial yang terjadi

pelaksana setempat paling lambat 30

di

implementasi

(tiga puluh ) hari sejak tanggal

kebijakan publik. Implementasi kebijakan

kematian. (UU No 24 tahun 2013 pasal

merupakan tahapan yang sangat penting

44 ayat 1)

dalam keseluruhan struktur kebijakan dan

2) Berdasarkan

dalamnya

implementasi

termasuk

juga

merupakan

suatu

dimaksud

laporan

pada

(1),

Pejabat

kegiatan yang begitu kompleks, melibatkan

Pencatatan

banyak aktor dengan berbagai kepentingan

Register

mereka masing-masing.

menerbitkan kutipan Akta kematian.

Dalam

Akta

mencatat

pada

kematian

dan

rangka

meningkatkan

Administrasi

Kependudukan

dimaksud pada ayat (2) dilakukan

tentu saja harus sesuai dengan standar

berdasarkan keterangan kematian dari

seperti

pihak berwenang.

pelayanan

pelayanan

Kependudukan

yang

Administrasi profesional,

memenuhi standar teknologi informasi,

3) Pencatatan

Sipil

ayat

sebagaimana

kematian

sebagaimana

4) Pengurusan dan penerbitan dokumen pendudukan tidak dipunggut biaya. 2

RIFKI SETIADI, NIM. E42011046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


tersebut adalah disposisi (sikap pelaksana) Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun

2013

kependudukan

tentang juga

administrasi

disebutkan

bahwa

karena sesuai undang-undang No. 24 tahun 2013 bahwa

setiap kematian wajib

dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau

kegunaan akta kematian antara lain:

nama lainya di domisili penduduk kepada

a. Merupakan alat bukti yang paling kuat

instansi pelaksana setempat paling lambat

dalam menentukan kedudukan hukum

30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal kematian.

seseorang.

Dari undang-undang tersebut dapat dilihat

b. Merupakan

akta

otentik

yang

bahwa masyarakat tidak lagi berkewajiban

mempunyai alat pembuktian sempurna

melaporkan kematian melainkan ketua RT

di depan hakim atau pengadilan.

yang

c. Memberikan kepastian hukum yang sebenar-benarnya

tentang

berkewajiban

melaporkan

setiap

peristiwa kematian penduduknya. Oleh

kejadian-

sebab itu dalam hal ini disposisi atau sikap

kejadian mengenai kelahiran, kematian,

pelaksana memiliki peran penting dalam

perkawinan dan pengakuan anak serta

menjalankan penyampaian kebijakan dari

perceraian.

pihak

yang

berwenang

karena

sikap

d. Dari segi praktisnya akta kematian

pelaksana tersebut merupakan faktor dalam

pada khususnya di Catatan Sipil dapat

menyampaikan informasi dan komunikasi

digunakan untuk tanda bukti yang

yang

otentik dalam hal pengurusan warisan,

mengetahui,

klaim asuransi, persyaratan perkawinan

pentingnya pembuatan akta kematian.

janda atau duda dan pensiunan. Menindaklanjuti

masyarakat

memahami,

tentang

Di dalam pelaksanaan implementasi tersebut,

kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah

Raya

Daerah Kabupaten Kubu Raya melalui

tentang

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya

kependudukan dan pencatatan sipil yaitu

No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Peraturan Daerah Kubu Raya No.3 Tahun

Administrasi Kependudukan diduga belum

2011 tentang penyelenggaran administrasi

berjalan optimal seperti yang diharapkan.

kependudukan. Adapun fenomena yang

Menurut

terjadi di Kecamatan Sungai Kakap adalah

pemuktahiran semester 1 tahun 2014 bahwa

masih banyaknya masyarakat yang belum

jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya

mempunyai akta kematian. Adapun salah

adalah 596.430 jiwa. Dengan realisasi tahun

satu

2014

pemerintah membuat

Kabupaten suatu

faktor

yang

hal

mengakibatkan

Kubu

kebijakan

dianggap

perlu

diperhatikan dalam implementasi kebijakan

hasil

pada

data

cakupan

manual

penerbitan

dan

akta

kematian sebesar 584 jiwa atau 14% dari 3



target Nasional yaitu 4.054 jiwa dan jumlah

(dua) sisi yaitu sisi proses dan hasil.

penduduk

Kerena

yang

belum

memiliki

akta

masih

banyaknya

jumlah

kematian sebesar 3.470 jiwa atau 86 %.

masyarakat yang belum membuat akta

Yang terlihat pada table 1 berikut:

kematian di Kecamatan Sungai Kakap

Tabel 1 Daftar Kepemilikan Akta Kematian PerKecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

peneliti

ingin

melihat

hasil

dari

implementasi yang dilakukan tersebut. Dari Sembilan

kecamatan

yang

ada

di

Jumlah yang No Kecamatan Memiliki Akta Kematian 787 452 1 Sungai Raya (19,42 %) (11,1 %) Kuala 229 7 2 Mandor B (5,65 %) (0,17 %) Sungai 596 21 3 Ambawang (14,70 %) (0,51 %) 519 5 4 Terentang (12,80 %) (0,12 %) 163 10 5 Batu Ampar (4,02 %) (0,24 %) 350 14 6 Kubu (8,63 %) (0,34 %) 467 8 7 Rasau Jaya (11,52 %) (0,19 %) Teluk 278 13 8 Pakedai (6,86 %) (0,32 %) Sungai 665 54 9 Kakap (16,40 %) (1,33 %) 4.054 584 Jumlah (100 %) (14 %) Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya 2014

Kabupaten Kubu Raya penulis memilih

2.

Kematian di Kecamatan Sungai Kakap

Jumlah Penduduk Yang Meninggal

Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah

Kecamatan Sungai Kakap sebagai fokus penelitian

dikarenakan

masih

banyak

masyarakat yang telah meninggal tetapi tidak memiliki akta kematian di kecamatan tersebut selain itu masalah ini adalah masalah yang urgent yaitu masalah yang harus segera diselesaikan agar proses administrasi kedepannya berjalan dengan baik.

3.

Rumusan Permasalahan Berdasarkan

dikemukakan merumuskan

di

uraian atas,

masalah

yang

maka

penulis

sebagai

berikut:

Mengapa Implementasi Kebijakan Akta

Kabupaten Kubu Raya tidak efektif?

yang telah diuraikan masalah pada bagian sebelumnya dan agar penulisan ini tidak

4.

Tujuan Penelitian

meluas, maka penulis mengambil fokus

Berdasarkan

permasalahan

dirumuskan,

maka

penelitian pada : Implementasi Kebijakan

telah

Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

penyebab implementasi kebijakan akta

dilihat

kematian di Kecamatan Sungai Kakap

dari

segi

keberhasilan

pengimplementasian dapat dilihat dari 2

tujuan

yang dari

Kabupaten Kubu Raya yang tidak efektif ? 4



Sungai Kakap Kabupaten Kubu 5.

Raya.

Manfaat Penelitian. 1) Manfaat Teoritis

c. Bagi

Program

Studi

Ilmu

Penelitian ini diharapkan berguna

Pemerintahan

untuk pengembangan teori dan

Pemerintah

menambah pengetahuan di bidang

Kalimantan

kebijakan publik terutama yang

Universitas

berkaitan

penelitian ini sebagai salah satu

dengan

implementasi

kebijakan publik..

Provinsi Barat

dan

Tanjungpura,

sumbangan

2) Manfaat Pratis Adapun

Kerjasama

pemikiran

mahasiswa bagi peningkatan

manfaat

praktis

dari

taraf pendidikan di Kalimantan

penelitian ini adalah:

Barat.

a. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Kabupaten

Kubu Raya, hasil penelitian ini diharapkan

dapat

digunakan

sebagai bahan masukan bagi peningkatan

kinerja

instansi

dan penilaian proses sosialisasi yang

B. TEORI DAN METODOLOGI

berhubungan

1. Teori a) Kebijakan publik Menurut James Anderson dalam

dengan

Agustino (2012:7) memberikan pengertian

pembuatan akta kematian di

atas dasar definisi kebijakan publik, yaitu

Kecamatan

serangkaian kegiatan yang mempunyai

Sungai

Kakap

Kabupaten Kubu Raya.

maksud atau tujuan tertentu yang diikuti

b. Bagi pihak masyarakat, hasil dari

penelitian

memberikan

ini

bisa

dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok

aktor

yang

berhubungan

pengetahuan

dengan sesuatu permasalahan atau sesuatu

tentang pentingnya disposisi

hal yang diperhatikan. Sedangkan menurut

(sikap pelaksana) yang harus

Tachjan (2000:15) kebijakan merupakan

dilakukan

oleh

rangkaian keputusan yang mengandung

terkait.

Sehingga

meningkatkan masyarakat

dalam

pihak-pihak dapat

konsekuensi moral yang di dalamnya ada

partisipasi

keterkaitan dan kepentingan rakyat banyak

membuat

dan keterkaiatan terhadap tanah air atau

akta kematian di Kecamatan

tempat dimana yang bersangkutan berada. b) Implementasi Kebijakan Publik 5



Implementasi “implementation”,

berasal

dari

implementasi

kata dapat

membutuhkan

informasi

atau

menyampaikan pengaduan.

dikatakan sebagai pelaksanaan program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. menurut

makna Implementasi

Grindle

Indikator ini digunakan untuk menilai

Winarno

seberapa besar kelompok sasaran yang

2012:149) memberikan pandangan bahwa

sudah dapat dijangkau oleh kebijakan

secara

publik yang diimplementasikan.

umum

(dalam

2) Cakupan

implementasi

adalah

membentuk suatu kaitan yang memudahkan

3) Frekuensi

tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan

Frekuensi merupakan indikator untuk

sebagai

kegiatan

mengukur seberapa sering kelompok

pemerintah. implementasi menurut Van

sasaran dapat memperoleh layanan

Meter

Winarno

yang dijanjikan oleh suatu kebijakan.

implementasi

Semakin tinggi frekuensi layanan maka

dampak

Van

dari

Horn

2012:149)

suatu

(dalam

membatasi

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang

akan

dilakukan

kebijakan tersebut.

oleh

individu-individu

atau

kelompok pemerintah maupun swasta yang

semakin

baik

implementasi

4) Bias (Menyimpang)

diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah

Bias

ditetapkan.

digunakan

untuk

menilai

pelayanan

yang

diberikan

Selanjutnya

dalam

mengukur

merupakan

indikator

apakah oleh

kinerja implementasi kebijakan Purwanto

implementor

dan Sulistyastuti (2012:106-110) ada tujuh

kelompok masyarakat

indikator, antara lain:

menjadi

1) Akses

pelayanan yang diberikan pemerintah

Indikator

akses

mengetahui

digunakan

bahwa

pelayanan

yang

dijangkau

oleh

untuk

program

diberikan kelompok

atau mudah

sasaran.

menyimpang

yang

sasaran

kepada

yang bukan

untuk

menikmati

melalui suatu kebijakan. 5) Ketepatan Layanan (Service Delivery) Indikator ini digunakan untuk menilai apakah

pelayanan

yang

diberikan

Selain itu akses juga mengandung

dalam implementasi suatu program

pengertian

dilakukan tepat waktu atau tidak.

kebijakan

bahwa mudah

implementor oleh

Indikator ini sangat penting untuk

masyarakat yang menjadi kelompok

menilai output suatu program yang

sasaran

memiliki sensitivitas terhadap waktu.

kebijakan

dikontak

apabila

mereka

6) Akuntabilitas 6 RIFKI SETIADI, NIM. E42011046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor

1.

Komunikasi

dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan kepada

keluaran

kelompok

kebijakan

sasaran

dapat

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi

selama

di

lapangan

menunjukkan masih kurangya sosialisasi

dipertanggungjawabkan atau tidak.

yang diberikan oleh pihak implementor

7) Kesesuaian program dengan kebutuhan

dalam hal ini dinas Dis Dukcapil. Selain itu

Indikator

ini

digunakan

untuk

disaat melakukan sosialisasi

partisipasi

mengukur apakah berbagai keluaran

masyarakat kurang sehingga masih banyak

kebijakan yang diterima oleh kelompok

masyarakat

sasaran

memahami pentingnya akta kematian

memang

sesuai

dengan

bemum

mengetahui

dan

kebutuhan mereka atau tidak. 3. Sumber Daya Berdasarkan

hasil

penelitian

terhadap seluruh informan dan dokumentasi

2. Metode Penelitian Penelitian

dengan

judul

selama melakukan penelitian di lapangan

Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta

mengenai Sumber Daya. Dalam melakukan

Kematian di Kecamatan Sungai Kakap

implementasi menunjukan bahwa perlu

Kabupaten Kubu Raya menggunakan jenis

adanya

penelitian

sosialisasi

deskriptif

dan

pendekatan

penambaan agar

pegawai

imlementasi

dalam berjalan

kualitatif. Menurut Tohardi dalam materi

dengan lancar selain

kuliah (2012) penelitian deskriptif yaitu

prasarana juga di perlukan agar imlementasi

penelitian

untuk

kebijakan pembuatan akta kematian ini

sikap,

tercapai sesuai Perda Kubu Raya No.3

yang

mengambarkan

bertujuan

situasi

tertentu,

perilaku, pandangan, fenomena, proses

tahun

yang

kependudukan.

berlangsung

dalam

masyarakat,

2011

itu sarana dan

tentang

administrasi

peneliti berusaha untuk mengumpulkan fakta untuk mengembangkan konsep, model namun tidak bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis

4. Disposisi Berdasarkan

hasil

wawancara,

tetang disposisi (sikap pelaksna) yaitu lamanya laporan aparatur desa ke dinas pencatatan sipil atas warga yang meninggal

C. HASIL

PENELITIAN

PEMBAHASAN

DAN

dunia. Lamanya laporan yang diberikan aparatur desa tentang masyarakat yang 7



meninggal

dunia

membuat

proses

pemerintah masih kurang dan perlu

pembuatannya menjadi terhambat.

adanya pengembangan serta pelatihan

2.

agar sumber daya yang telah ada bisa

Struktur Birokrasi Hasil wawancara dan dokumentasi

yang dilakukan , struktur birokrasi pada

diberdayakan secara maksimal. 3. Disposisi (sikap pelaksana), dalam

kecamatan juga sudah tertata dengan baik

pelaksanaan

dengan

dan

Pelaksana) harus sesuai dengan aturan

kewenangan dalam pelaksanaan program

yang berlaku karena lamanya laporan

yang jelas. Bahkan perangkat desa juga

ketua

diikut

kependududkan yang mana laporan

adanya

sertakan

pembagian

dalam

tugas

sosialisasi

dan

RT

Disposisi

tentang

harus

(sikap

administrasi

penyelenggaraan program ini. Sehingga

tersebut

adanya hierarki yang baik dan masyarakat

bulannya agar dapat diperbaharui

juga dengan mengetahui dengan mudah

dengan

manfaat dari sosiaisasi dilaksankankan ini.

pemerintah

yang

dilaporkan

baru

tiap

sehingga

desa

dapat

memperbaharui data yang lama dan proses administrasi D. SIMPULAN,

SARAN,

DAN

dapat berjalan

dengan lancar tanpa terjadi hambatan. Hal ini tettu saja harus di perhatikan

KETERBATASAN

agar implementasi kebijakan yang dpat tercapai sesuai yang diinginkan.

a) Simpulan 1. Komunikasi,

dalam

melakukan

4. Struktur birokrasi yang ada harus

sosialisasi Pihak pelaksana kebijakan

sesuai dengan kebutuhan dan sasaran

telah berupaya agar informasi yang

yang

diterima kepada masyarakat tentang

pelaksanaan implementasi kebijakan

wajib dan pentingnya melaksanakan

di

kebijakan ini baik secara langsung

Kabupaten Kubu Raya,

maupun melalui selebaran-selebaran

birokrasi

atau poster-poster, maupun melalui

dengan baik

media suara seperti radio. partisipasi

masyarakat

ingin

dicapai.

Kecamatan

dianggap

Dan

Sungai

sudah

dalam

Kakap struktur tertata

Namun dalam

implementasi kebijakan ini masih rendah .

b) Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada

2. Sumber Daya, dalam pelaksanaan

beberapa masukan atau saran kepada pihak

implementasi, sumber daya aparatur

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu 8



Raya agar dapat mencapai target akta

1.

Adanya batasan waktu dimana waktu

kematian seperti yang telah ditentukan,

yang di berikan lembaga yaitu

yakni :

sebanyak 11 hari atau kurang dari 2

1. Perlu adanya pendekatan dan sosialisasi

minggu. Dalam waktu 11 hari tersebut

kembali kepada masyarakat terhadap

penulis melakukan wawancara, dan

pentingnya memiliki akta kematian ini.

dokumentasi sekaligus melakukan

Sehingga

analisis data.

mereka

benar-benar

tahu

tentang manfaat melaksanakan kebijakan

2.

ini.

Kurangnya literature yang dimiliki penulis karena sulitnya mendapatkan

2. Perlu adanya prosedur yang jelas, apaapa

saja

yang

dibutuhkan

buku-buku terutama tentang

sebagai

pemerintahan karena masih pada

kelengkapan dalam pembuatan akta kebijakan

ini,

dipermudah

sehingga

masyarakat

untuk

melakukan

pembuatan akta kematian. 3. Perlu

adanya

E. REFERENSI

penambahan

operator

pelaksana sehingga dapat terlaksana secara optimal. 4. Implementasi kebijakan akta kematain di Kecamatan

Sungai

dilaksanakan Namun,

dengan untuk

Kakap

telah

cukup

baik.

meningkatkan

implementasi kebijakan akta kematian tersebut, sebaiknya semua petugas yang terkait

dalam

kebijakan

dapat

memberikan ide – ide yang lebih kreatif untuk

menarik

dan

mempermudah

masyarakat agar lebih cepat dan mudah untuk

mengurus

lingkungan asrama.

administrasi

kependudukan khususnya akta kematian.

1.

Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Moleong, L.J., 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta : Rosda Prodi IP, Fisip Untan. 2014. Pedoman Penulis Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pontianak : Universitas Untan. Purwanto, E.A., Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

c) Keterbatasan Penelitian Adapun Keterbatasan ini dirasakan

------. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

oleh peneliti yaitu 9 RIFKI SETIADI, NIM. E42011046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Yogyakarta : Pustaka Pelajar Tachjan, H. 2011. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI – Puslit KP2W Lemlit UNPAD. Tohardi, Ahmad. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjungpura Pontianak

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah No. Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pengyelengaraan Administrasi Kependudukan 4.

Wahab, S.A. 2012. Analisis Kebijakan. Jakarta : Bumi Aksara Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media Publishing. ------. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media Publishing.

Undang-Undang:

Rujukan Elektronik:

Tempo, 2014. Penduduk Indonesia Masuk Peringkat 4 Dunia. Pada Tanggal 14 Februari 2014 melalui :

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta : Caps. ------. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : Caps Penerbit.

2.

Skripsi:

Hidayat. 2013. Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Akta Kelahiran Di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Kabupaten Ketapang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak. Joan Ria Sindy. 2014 Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

10 RIFKI SETIADI, NIM. E42011046 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Recommend Documents