281
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BIDAN PRAKTIK DI WILAYAH PUSKESMAS BANGKALAN IMPLEMENTATION OF NATIONAL HEALTH INSURANCE POLICY ON MIDWIVES PRACTICE IN BANGKALAN HEALTH CENTERS REGION Gyakuni Firsty Niko, Djazuly Chalidyanto Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya E-mail:
[email protected]
ABSTRACT There was changed of policy from Delivery Assurance known as Jampersal into the National Health Insurance (JKN) and there are dissatisfaction from midwives to Jampersal program. This study was conducted to describe the implementation of JKN policy. This study was conducted with cross-sectional design and a quantitative approach. Respondents were obtained from a total population of midwives who practice in the region of Puskesmas Bangkalan. The semi-open questionnaire that have closed choices along with the reasons distributed to 23 practicing midwives in the region of Puskesmas Bangkalan, then analyzed by cross tabulation and coefficient contingency. Based on this study, it is known that the relation between the BPJS transmission, the health centers transmission, and resource with the disposition of JKN aspect and the disposition of JKN implementation each have a medium relation. The conclusion that can be drawn, there are still need a lot of improvements of the National Health Insurance implementation policy so it could work well. Should be performed to maximize the socialization and reexamination procedures of JKN implementation. Keywords: implementation, midwives, national health insurance, policy PENDAHULUAN Dengan
kurang adanya
Presiden
klaim dan kurangnya sosialisasi. Dari angket yang
(Perpres) nomor 12 tahun 2013 dan Peraturan
disebarkan kepada 17 bidan praktik, diketahui
Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 71 tahun
bahwa 15 orang bidan praktik (94%) beranggapan
2013 per
tanggal
Persalinan
resmi
Kesehatan
Nasional
1
Peraturan
tepat, ketidaksesuaian imbalan, kesulitan
Januari
digantikan
Jaminan
program Jampersal tidak tepat sasaran, 14 orang
oleh
Jaminan
bidan
mencakup
praktik
(88%)
merasa
terdapat
seluruh
ketidaksesuaian imbalan atas jasa, 14 orang bidan
penduduk Indonesia termasuk penduduk asing yang
praktik (88%) merasa kesulitan dalam klaim, dan 9
telah bekerja minimal 6 bulan di Indonesia dan telah
orang bidan praktik (58,8%) merasa kurangnya
membayar
sosialisasi mengenai Jampersal terhadap sasaran
iuran
yang
2014
(Kementerian
Kesehatan
RI, 2013).
program.
Jampersal telah dijalankan sejak tahun
Seluruh
(100%)
bidan
merasakan
ketidakpuasan terhadap program Jampersal.
2011 hingga tahun 2013. Dalam implementasi
Ketidakpuasan
bidan
program
kebijakan tersebut ditemukan ketidakpuasan dari
Jampersal
pihak
bidan
terhadap program tersebut sebagai hasil dari
(Kementerian Kesehatan RI, 2013). Berdasarkan
membandingkan kinerja atau hasil program dengan
hasil angket yang peneliti lakukan pada bidan di
harapan bidan. Program merupakan salah satu
wilayah kerja Puskesmas Bangkalan disimpulkan 4
bentuk
penyebab ketidakpuasan
adanya
pelaksana
kebijakan
yakni
yakni
sasaran
menggambarkan
terhadap
dari
implementasi
perubahan
perasaan
kebijakan.
kebijakan
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
negatif
Dengan
menjadi
JKN
282
dan adanya ketidakpuasan bidan terhadap program
Berdasarkan
uraian
tersebut
dapat
Jampersal sebagai keluaran dari implementasi
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah
kebijakan sebelumnya.
suatu proses yang dinamis yang melibatkan upaya
Dalam keluhan
dari
penelitian bidan
berkompetensi
oleh
Rukmini
dikarenakan
namun
(2013),
mampu
disebabkan
dan
peraturan
pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku pelaksanaan kebijakan
kebijakan,
melakukan
dimana
aktifitas
pelaksana
atau
kegiatan
menjadi tidak berwenang juga menjadi sumber
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu
ketidakpuasan bidan (Rukmini, et al., 2013). Saat
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran
sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran
kebijakan itu sendiri (Pardede, 2013).
dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan
Menurut pendapat Edward implementasi
persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang
dapat
sangat
menjadi
penyebab
tidak
berhasilnya
irnplementasi kebijakan (Rohman, et al., 2011).
kebijakan
Jaminan
keberhasilan
implementasi
adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
menentukan
struktur birokrasi (Agustino, 2012).
Kesehatan
Komunikasi
merupakan
faktor
yang
Nasional pada Bidan Praktik di wilayah kerja
sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan
Puskesmas Bangkalan. Manfaat dari penelitian ini
penyampaian
yakni sebagai salah satu evaluasi terhadap program
peraturan,
kesehatan yang dilaksanakan terutama program
tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila
PUSTAKA
mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui
informasi,
dan
lain-lain
ide,
keterampilan,
menggunakan
sarana
Meter dan Horn (1975), mendefinisikan
apa yang harus mereka lakukan (Subarsono, 2005).
implementasi kebijakan sebagai tindakan yang
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam
dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik
mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yakni
secara
transmisi,
individu
maupun
kelompok
yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang
dirumuskan
didalam
kebijakan
kejelasan,
dan
konsisten
(Agustino, 2012). Perintah
implementasi
mungkin
(Wibawa, 1994). Implementasi kebijakan dapat
diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten,
dipandang sebagai suatu proses melaksanakan
namun jika pelaksana kekurangan sumber-sumber
keputusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk
yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka
Undang-
implementasi
Undang,
Keputusan Peradilan,
Peraturan Perintah
Pemerintah, Eksekutif
Instruksi Presiden (Koryati, et al., 2004).
atau
cenderung
(Subarsono,2005).
Sumber
tidak daya
berjalan
sebagaimana
telah disebutkan meliputi sumber daya manusia
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
283
(sdm),
sumber
fasilitas,
dan
daya anggaran, sumber daya
bulan
sumber
ini adalah
daya
informasi
dan
kewenangan (Widodo, 2013).
Juni
2014.
Populasi
seluruh
dalam
bidan
penelitian
praktik
yang
melakukan praktik baik yang bekerja pada fasilitas
Disposisi atau sikap dari implementor
kesehatan milik pemerintah maupun tidak di wilayah
adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan
kerja Puskesmas Bangkalan. Sampel yang diteliti
terhadap
adalah bidan yang melakukan praktik mandiri di
studi
implementasi
(Winarno, 2002).
yang
wilayah kerja Puskesmas Bangkalan. Besar sampel
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh
yang diambil adalah sebesar populasi bidan (total
yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
populasi) yang melakukan praktik selain di fasilitas
Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan
kesehatan
suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana
diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan data
kebijakan
mengetahui
bidan
dilakukan
dan
melaksanakan
Struktur
kebijakan
apa
mempunyai suatu
birokrasi
yang
seharusnya
keinginan
kebijakan,
untuk
kemungkinan
yakni
serta
23
responden.
gambaran
Data
umum
primer
puskesmas
didapatkan secara sekunder. Seluruh data yang telah
dikumpulkan
dianalisis
berdasarkan
terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam
implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber
struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks
daya, disposisi dan struktur birokrasi.
menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika
dilakukan hubungan analisis dengan menggunakan
struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan
koefisien kontingensi.
yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan
HASIL DAN PEMBAHASAN Keberhasilan
menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai
implementasi
pelaksana
Nasional
sebuah
kebijakan
harus
dapat
yang
deskriptif
kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau
sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan
variabel
secara
komunikasi
kebijakan
diukur
terkait
dengan
Jaminan tiga
dalam
Lalu
dalam Kesehatan
indikator,
yakni:
mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara
transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dari hasil
politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan
penelitian didapatkan bahwa transmisi informasi
baik. Menurut Edward, ada dua karakteristik utama
dari BPJS kepada bidan praktik sebagian besar
dalam birokrasi yakni prosedur kerja baku standar
yakni 13 orang bidan (56,5%) sudah baik. Bidan
atau standar operating procedures (SOPs) dan
yang
fragmentasi (Agustino, 2012).
merupakan
METODE
sosialisasi
Penelitian
ini
merupakan
penelitian
mendapatkan bidan
transmisi yang
langsung
mendapatkan
dari
surat
tidak BPJS edaran
yang
buruk
mendapatkan dan
tidak
mengenai
observasional dengan rancangan crosssectional.
penyelenggaraan BPJS. Sehingga bidan tersebut
Waktu pengambilan data dilaksanakan selama
hanya mendengar dari teman sejawat yang menjadi
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
284
perwakilan kegiatan sosialisasi langsung dari BPJS.
ditunjuk untuk mewakili sosialisasi tersebut.
Berdasarkan undang-undang nomor 24
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa
tahun 2013, BPJS memiliki kewenangan untuk
kejelasan informasi yang bidan praktik dapatkan
melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam
mengenai Jaminan Kesehatan sebagian besar
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
bidan yakni 12 orang (52,2%) merasa sudah jelas.
dan memiliki tugas untuk memberikan informasi
Beberapa
mengenai Jaminan Kesehatan kepada peserta dan
dikarenakan
masyarakat. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang
langsung dan belum adanya edaran/petunjuk teknis
berpeluang menyelenggarakan program Jaminan
yang didapatkan, sebagian yang lainnya merasa
Kesehatan dan sebagai tenaga kesehatan yang
kurang
menjadi
kerjasama,
sumber
informasi
kesehatan
bagi
bidan
merasakan
tidak
jelas
ketidakjelasan
mendapatkan
terhadap
prosedur
penyelesaian
sosialisasi
pelaksanaan
terhadap
kendala
masyarakat selayaknya mendapatkan informasi
contohnya ketertundaan pembayaran imbalan jasa,
mengenai Jaminan Kesehatan secara langsung
pembayaran penggantian pelayanan yang diberikan
melalui sosialisasi oleh petugas BPJS. Sehingga
contohnya:
bidan
kompensasi pelayanan non kapitasi, sistem dan
dapat
turut
serta
menyelenggarakan menyebarluaskan
secara
dan informasi
aktif
membantu
mengenai
Jaminan
Kesehatan.
perujukan,
pemotongan
pelaksanaan
dan
besar
pemantauan,
pelaksanaan utilization review serta pelaporan khusus peserta Jaminan Kesehatan.
Puskesmas program
fasilitas
adanya
Jaminan
sebagai Kesehatan
penyelenggara dan
memiliki
Dimensi kebijakan
yang
kejelasan
menghendaki
ditransmisikan
kepada
agar para
kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan
pelaksana, target grup, dan pihak lain yang
praktik bidan dalam membentuk jejaring pelayanan
berkepentingan langsung maupun tidak langsung
kesehatan,
memberikan
terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas
informasi kepada tenaga kesehatan terutama bidan
sehingga di antara mereka mengetahui apa yang
praktik yang berada di wilayah kerja puskesmas
menjadi
tersebut. Namun pada kenyataannya dari hasil
substansi dari kebijakan publik tersebut. Perintah
penelitian didapatkan bahwa transmisi informasi
yang
dari Puskesmas kepada bidan praktik sebagian
komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk
besar yakni 12 orang bidan (52,2%) sudah baik.
diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah
Hampir
yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat
memiliki
separuh
tugas
dari
untuk
bidan
praktik
tidak
maksud,
diberikan
tujuan,
dalam
mendapatkan sosialisasi langsung dari puskesmas
menimbulkan
atau bahkan surat edaran dari puskesmas, para
lapangan (Widodo, 2013).
bidan mendapatkan informasi dari bidan yang
kebingungan
dan
sasaran
pelaksanaan
bagi
serta
suatu
pelaksana
di
Sebagian besar yakni 18 orang bidan
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
285
(78,3%) merasa informasi yang diberikan mengenai
bekerja sama dengan BPJS terdiri atas Surat Ijin
JKN
Praktik (SIP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
sudah
konsisten.
Perubahan
yang
dirasakan oleh bidan diantaranya adalah syarat-
perjanjian
syarat klaim yang berubah, informasi biaya yang
puskesmas
kurang jelas, dan sistem perujukan. Melihat dari
pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang
pernyataan
terkait
informasi
yang
berubah,
hal
ini
kerjasama
dengan
pembinanya,
dengan
Jaminan
dan
Kesehatan
surat
Nasional.
Kepemilikan
prosedur Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku
diadakannya kerjasama dengan BPJS menurut
per 1 Januari 2014. Berdasarkan ketiga variabel
Permenkes nomor 71 tahun
komunikasi di atas, terdapat
keterkaitan
antara
2013, sehingga tanpa NPWP bidan tersebut tidak
transmisi,
konsistensi
dalam
dapat
membentuk
suatu komunikasi yang baik. Namun
merupakan
atau
disebabkan karena ketidakjelasan bidan terhadap
kejelasan, dan
NPWP
dokter
menyelenggarakan
Jaminan
Kesehatan.
syarat
pelayanan
Permenkes
mutlak
program
Nomor
1464
pada kenyataannya, transmisi yang tidak merata
tahun 2010 pasal 18 menerangkan mengenai tugas
menyebabkan
yang
bidan, pada ayat 2 berbunyi bahwa bidan dalam
diterima sehingga menimbulkan kesalahpahaman
menjalankan praktik/kerja senantiasa meningkatkan
persepsi
mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti
ketidakjelasan
bahwa
terjadi
informasi
ketidakkonsistenan
informasi.
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Dalam mengukur terpenuhinya sumber daya
yang
dibutuhkan
dalam
implementasi
melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan peraturan tersebut,
kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional terdapat
bidan
empat indikator, yakni: sumber daya manusia,
dalam masa kerjanya sebagai pemberi pelayanan
sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, dan
kesehatan.
sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber
diharuskan
Edward
daya yang utama adalah manusia yang kompeten
menyatakan
dan
disarankan
memadai
untuk
melaksanakan
kebijakan
mengikuti
dalam
bahwa untuk
pelatihan/seminar
Agustino
salah
satu
(2012)
teknik
mengatasi
yang
masalah
Jaminan Kesehatan Nasional yakni kepemilikan
kecenderungan para pelaksana adalah dengan
SIB, NPWP, dan mengikuti pelatihan selama 5
memanipulasi insentif. Dengan cara menambah
tahun terakhir. Dari hasil penelitian didapatkan
keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan
bahwa sebagian besar bidan 20 orang (87,0%)
menjadi faktor pendorong yang membuat para
sudah
pelaksana
memadai
untuk
menjalankan
kebijakan
kebijakan
melaksanakan
perintah
Jaminan Kesehatan Nasional sebagai pemberi
dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya
pelayanan.
memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau
Persyaratan bagi praktik bidan untuk dapat
organisasi (Agustino, 2012).
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
286
Sebagian besar yakni 19 orang bidan (87,0%)
merasa
kebijakan
anggaran
Jaminan
yang
Kesehatan
diterapkan
Nasional
saat ini. Tidak terpenuhinya persyaratan minimal tersebut dapat menyebabkan kurangnya kualitas
tidak
dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
memenuhi harapan bidan praktik sebagai pelaksana
peserta program Jaminan Kesehatan Nasional
kebijakan. Menurut bidan, kompensasi tarif yang
(JKN).
diberikan oleh BPJS lebih rendah dibandingkan
Dalam
penyelenggaraan
pelayanan
tarif pelayanan yang biasa diberlakukan oleh bidan
kesehatan
dalam
praktik tersebut, adanya kenaikan harga obat dan
Kesehatan,
informasi
bahan
sesuai
pelaporan perkembangan hasil pemeriksaan dan
dengan tarif yang diterapkan oleh BPJS, terjadi
diagnosis dibutuhkan untuk dapat memutuskan
keterlambatan waktu pencairan dana imbalan jasa
treatment apa yang selanjutnya harus diberikan dan
yang sejak Januari belum cair, dan belum ada
keputusan untuk melakukan perujukan. Begitu pula
kompensasi bagi pelayanan non kapitasi sehingga
dengan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan
bidan
sebagai
habis
pakai
menarik
sehingga
pembayaran
tidak
dari
pasien.
laporan
program dari
Jaminan
pencatatan
produktifitas
dan
dan
syarat
Berdasarkan hal diatas, ketidaksesuaian harapan
pengklaiman dana. Pada Permenkes nomor 71
bidan
tahun 2013 disebutkan bahwa fasilitas kesehatan
terhadap
kompensasi
tarif
dan
waktu
pencairan dana imbalan jasa dapat menurunkan
wajib membuat laporan kegiatan
partisipasi bidan praktik dalam program Jaminan
kesehatan
Kesehatan. Keterlambatan waktu pencairan dana
bulan kepada BPJS Kesehatan. Dari hasil penelitian
imbalan
pelayanan
didapatkan bahwa sebagian besar yakni 16 orang
kesehatan. Disebabkan oleh pembiayaan untuk
bidan (69,6%) tidak memenuhi kebutuhan sumber
pelayanan kesehatan bulan selanjutnya seperti
daya
pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan
Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagian besar
tidak dapat terpenuhi dengan baik.
memberikan laporan rutin mengenai pelayanan
jasa
dapat
menghambat
Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan
dalam
menyebabkan
pelaksanaan
gagalnya
kebijakan,
pelaksanaan kebijakan
(Widodo, 2013). Dari hasil penelitian didapatkan
yang
informasi
pelayanan
diberikan secara berkala setiap
dalam
pelaksanaan
kebijakan
yang dilakukan kepada bidan koordinator wilayah atau kepada puskesmas induk, namun kecil
bidan
tidak
sebagian
melaporkan secara rutin
pelayanan yang dilakukannya.
bahwa kelengkapan 75% fasilitas hanya dipenuhi
Sampai
beberapa
untuk
Nasional (JKN) belum mencakup seluruh rakyat
melakukan huknah sudah tidak diperlukan karena
Indonesia, hanya mencakup bagi masyarakat yang
sudah tidak sesuai dengan evidence base yang ada
mendaftarkan
semprit
gliserin
diri
Jaminan
yakni
Juni
seperti
kepesertaan
dilakukan
oleh 13 orang (56,5%). Menurut tanggapan bidan, alat
2014,
penelitian
menjadi
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
peserta
Kesehatan
Jaminan
287
Kesehatan Nasional (JKN). Pada sebagian besar
sebagai
bidan, tidak ada pelaporan khusus mengenai
mandiri. Berdasarkan uraian di atas, kebutuhan
pelayanan yang diberikan untuk peserta Jaminan
informasi dalam program Jaminan Kesehatan masih
Kesehatan.
belum dapat terpenuhi, di luar pelayanan non-
Pelaporan
menggabungkan
dilakukan
dengan
pelayanan peserta
dan
non
bukti
kewenangan
melakukan
praktik
kapitasi bidan memiliki kewenangan yang lebih luas
peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan
dan
tidak
untuk
kompensasi pelayanan kesehatan yang dilakukan
mencatat dan melaporkan pelayanan kesehatan
ini menyebabkan bidan tidak melayani pelayanan
peserta Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS.
kesehatan
disediakan
form
secara
khusus
Selain pelayanan kesehatan dalam daftar
kurang
terakomodir
di
luar
sumber
kapitasi, bidan memiliki kewenangan melakukan
melakukan kerjasama
pelayanan
Kesehatan
yang lebih
luas sesuai
dengan Permenkes nomor 1464 tahun 2010. Berdasarkan
hasil
penelitian
sebagian
pelayanan
pemberian
non-kapitasi
menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional, dan
pelayanan kebidanan dan neonatal dengan tarif non
kesehatan
dalam
daya
kewenangan
Nasional
dalam sudah
untuk
program
Jaminan
dipenuhi
secara
keseluruhan.
besar
Menurut Van Mater dan Van Horn dalam
yakni
Widodo (2013), arah disposisi para pelaksana
14 orang bidan (60,9%) tidak melayani pelayanan
(implementors)
kesehatan di luar non kapitasi menggunakan
kebijakan merupakan hal yang crucial. Intensitas
Jaminan
disposisi
Kesehatan
Nasional.
Dikarenakan
terhadap
para
standar
pelaksana
dan
(implementor)
tujuan
dapat
ketidakjelasan pembayaran pelayanan kesehatan
mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan.
selain non-kapitasi pada penyelenggaraan program
Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini,
Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja
akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi
Puskesmas
kebijakan.
Bangkalan.
Sehingga
bidan
menerapkan penarikan biaya langsung kepada pasien
untuk
mengkompensasi
pelayanan
kesehatan yang diberikan. Permenkes
nomor
Aspek dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
terdiri
atas
tujuan,
sasaran,
fasilitas
penyelenggara pelayanan, kerjasama, pelayanan 2013
kesehatan dalam JKN, sistem pembayaran, kendali
menerangkan bahwa bidan yang dapat melakukan
mutu dan kendali biaya, serta pelaporan dan
kerjasama
Utilization Review (Survei Kepuasan). Dari hasil
penyelenggaraan
71
tahun
program
Jaminan
Kesehatan Nasional diharuskan memiliki Surat Izin
penelitian
didapatkan
Praktik Bidan (SIPB) sebagai bukti kewenangan
yakni 18 orang bidan (78,3%) setuju dengan aspek
melakukan praktik bidan. Dari hasil penelitian
dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan
diketahui bahwa seluruh bidan memiliki SIPB
Nasional.
Bidan
bahwa
merasa
tidak
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
sebagian
setuju
besar
dengan
288
ketentuan fasilitas penyelenggara pelayanan JKN
utilization review dan audit medis, pembinaan etika
dikarenakan merasa kesulitan melakukan perujukan
dan
ke tingkat lebih lanjut karena pengaruh jarak tempat
penggunaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis
rujukan yang saat ini berlaku pembagian lingkup
habis pakai) dan kendali mutu dan biaya oleh BPJS
wilayah rujukan. Pada saat askes atau jamkesmas
(pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan,
berlaku,
dapat
pemenuhan
standar
proses
pelayanan,
dan
melayani jaminan sosial tersebut sehingga tidak
pemantauan
luaran
kesehatan
peserta)
serta
perlu melakukan rujukan ke rumah sakit negeri yang
ketentuan pelaporan dan utilization review dalam
jaraknya lebih jauh. Selain itu, sebagian bidan
JKN,
merasa kurang mengetahui dengan jelas fasilitas
ketidakjelasan proses pelaksanaan pengendalian
mana saja yang dapat dilakukan kerjasama dalam
mutu dan biaya serta utilization review tersebut.
rumah
sakit
swasta
terdekat
melakukan pelayanan kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan.
disiplin
serta
bidan
pemantauan
merasa
tidak
dan
evaluasi
setuju
karena
Sebagian besar yakni 18 orang bidan (78,3%) bersikap netral terhadap penyelenggaraan
Pada aspek ketentuan kerjasama dalam
kebijakan
Jaminan
Kesehatan
JKN, bidan merasa tidak setuju dikarenakan pada
Bidan merasa
perjanjian
puskesmas/klinik
memperhatikan kesejahteraan petugas kesehatan
induk jejaring sulit diterapkan dan ketidakjelasan
dan menolak berpartisipasi dalam penyelenggaraan
besaran kapitasi yang dapat diterima seorang bidan
program JKN karena merasa pelayanan rujukan
praktik dalam penyelenggaraan program Jaminan
dengan menggunakan JKN tidak memuaskan.
kerjasama
Kesehatan
dengan
Pada
JKN
kurang
Sebagian besar yakni 14 orang bidan
pelayanan kesehatan bagi peserta, bidan merasa
(60,9%) merasakan standar operasional prosedur
tidak
melakukan
pada bidan praktik di wilayah kerja Puskesmas
perujukan karena ketentuan yang memberatkan
Bangkalan dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan
semaksimal
Kesehatan Nasional tidak berjalan. Belum ada
dikarenakan
mungkin
aspek
program
ketentuan
setuju
Nasional.
bahwa
Nasionall.
kesulitan
untuk
ditangani
pada
pelayanan tingkat pertama dan obat-obatan yang
perjanjian
kerjasama
antara
termasuk dalam daftar obat program Jaminan
jejaring dengan bidan praktik, bidan menerima
Kesehatan dianggap kurang lengkap. Pada aspek
pelayanan non-kapitasi pada tempat praktiknya lalu
sistem pembayaran dalam JKN, bidan merasa tidak
dilakukan permintaan penggantian imbalan jasa ke
setuju dikarenakan kompensasi yang rendah dan
puskesmas tanpa melakukan perjanjian kerjasama.
pencairan dana yang terlambat hingga penelitian
Pengajuan
dilakukan bulan Juni belum ada pencairan dana
puskesmas sudah dilakukan namun pencairan dana
sejak Januari. Dalam aspek kendali mutu dan biaya
imbalan jasa
oleh fasilitas kesehatan (pengaturan kewenangan,
dilakukan
penggantian
sejak
(Juni)
imbalan
Januari
belum
puskesmas
ada
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
jasa
induk
kepada
hingga penelitian pencairan
dana.
289
Beberapa bidan tidak memiliki standar prosedur
Kesehatan Nasional tidak merata. Selain tanggung
pelayanan kebidanan dan neonatal secara tertulis
jawab
namun melakukan sesuai dengan standar asuhan
dan neonatal dalam pelaksanaan JKN, bidan
kebidanan pada Kepmenkes nomor 938 tahun
melakukan
2007.
pendataan kepemilikan kartu Jaminan Sosial. Fragmentasi adalah upaya penyebaran
sebagai
pemberi
tugas
pelayanan
lainnya
seperti
kebidanan
melakukan
Hubungan antara Transmisi dari BPJS dan
tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-
Puskesmas
dengan
aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja
Penyelenggaraan JKN
Disposisi
Aspek
dan
(Agustino, 2012). Dari hasil penelitian didapatkan
Dari hasil penelitian didapatkan tabulasi
bahwa sebagian besar yakni 15 orang bidan
silang antara transmisi dari BPJS dan Puskesmas
(65,2%) merasakan penyebaran tanggung jawab
dengan disposisi responden terhadap aspek dan
pada bidan praktik di wilayah kerja Puskesmas
penyelenggaraan JKN seperti yang tertera pada
Bangkalan dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan
Tabel 1.
Tabel 1 Transmisi dari BPJS dan Puskesmas dengan Disposisi Aspek dan Penyelenggaraan JKN pada Bidan Praktik di Wilayah Kerja Puskesmas Bangkalan
1 (92,3%) Transmisi Buruk
Disposisi Aspek Setuju Tidak Setuju 1 12 (0%) 6 4 (60%) (40%)
11 (8,3%) Transmisi Buruk
C=0,371 1 1 (91,7%) (0%) 7 4 (63,6%) (36,4%)
Variabel ) Transmisi dari BPJS C=0,362 k Transmisi dari Puskesmas C=0,321
Disposisi Penyelenggaraan Menerima Netral Menolak 0 (7,7%) (7,7%) 3 (30%) 11 3 (17,4%)
6 (60%)
1 (10%)
0 (91,7%)
(8,3%)
7 (78,3%)
1 (4,3%)
C=0,332
Lewat komunikasi dengan pemangku kepentingan
mendapatkan transmisi baik maupun buruk dari
lebih awal dan lebih sering, dapat dipastikan bahwa
BPJS dan Puskesmas bersikap netral dengan
mereka paham secara keseluruhan apa yang
adanya penyelenggaraan program JKN. Namun
dilakukan dan mengerti keuntungan kebijakan yang
terdapat bidan yang menolak atas penyelenggaraan
diberlakukan. Ini berarti mereka dapat memberi
program JKN dan bidan tersebut mendapatkan
dukungan aktif ketika diperlukan (Ayuningtyas,
transmisi yang buruk dari BPJS dan Puskesmas.
2014). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa
Melihat kecenderungan bidan yang setuju
sebagian besar bidan yang mendapatkan transmisi
terhadap aspek dalam JKN namun bersikap netral
baik maupun buruk dari BPJS dan Puskesmas
terhadap penyelenggaraan program JKN dapat
setuju dengan aspek ketentuan yang terdapat
disimpulkan bahwa sebagian besar bidan tidak
dalam kebijakan JKN. Sebagian besar bidan yang
mengerti
secara
mendalam
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
keuntungan
dari
290
program JKN. Sebagai tenaga kesehatan dengan
BPJS dan Puskesmas mengenai program JKN.
tercakupnya semua aspek dalam meningkatkan
Hubungan antara Kejelasan dan Konsistensi
kesehatan masyarakat seharusnya bidan tidak
Informasi
hanya bersikap netral namun mendukung program
Penyelenggaraan JKN
JKN. Pada kenyataannya bidan bersikap netral, hal
Dari hasil penelitian didapatkan tabulasi silang
ini dapat disebabkan oleh tidak tersampaikannya
antara
keuntungan bagi khalayak ramai dari program JKN
dengan disposisi responden terhadap aspek dan
tersebut. Terlihat dari pengakuan bidan bahwa tidak
penyelenggaraan JKN seperti yang tertera pada
semua bidan mendapatkan sosialisasi langsung dari
Tabel 2.
dengan
kejelasan
Disposisi
dan
Aspek
konsistensi
dan
informasi
Tabel 2 Kejelasan dan Konsistensi Informasi dengan Disposisi Aspek dan Penyelenggaraan JKN pada Bidan Praktik di Wilayah Kerja Puskesmas Bangkalan Variabel Kejelasan s
12 (8,3%) 6 (17,4%)
s C=0,482 Konsistensi n
14 (16,7%) Tidak Konsisten
Disposisi Aspek Setuju Tidak Setuju 0 1 (91,7%) (0%) 5 3 (78,3%) (4,3%) C=0,332 4 3 (83,3%) (0%) 4 1 (80%) (20%)
C=0,022
Disposisi Penyelenggaraan Menerima Netral Menolak 11 0 (100%) (0%) 7
1 (54,5%)
(45,5%)
15
0 (77,8%)
(22,2%)
1 (20%)
3 (60%)
1 (20%)
C=0,381
Peraturan
Presiden
tentang
JKN
tidak
rinci
konsisten informasi mengaku setuju dengan aspek
mengatur manfaat dan tata laksana pelayanan
ketentuan dalam JKN dan bersikap netral terhadap
kesehatan. Banyak informasi detil harus diatur lebih
penyelenggaraan
JKN.
lanjut dalam berbagai Peraturan Menteri, serta
penyelenggaraan
program
Peraturan BPJS Kesehatan dan Peraturan Direksi
informasi yang tidak jelas dan tidak konsisten.
Bidan
yang
JKN
menolak
mendapatkan
BPJS Kesehatan. Tidaklah mengherankan bila
Ketidakpahaman bidan mengenai prosedur
peserta JKN dan fasilitas kesehatan masih bingung.
pelaksanaan kerjasama, penyelesaian terhadap
Mempelajari
kendala
sendiri
ketentuan-ketentuan
JKN
(contohnya
ketertundaan
pembayaran
Selain
imbalan jasa), pembayaran penggantian pelayanan
hambatan akses pada peraturan, masih banyak
yang diberikan (pemotongan dan besar kompensasi
peraturan pelaksanaan JKN yang belum diterbitkan
pelayanan
(JamsosIndonesia.com, 2014).
perujukan, pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan
dalam
waktu
singkat
tidaklah
mudah.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian
besar
bidan
baik
yang
mendapat
kejelasan, ketidakjelasan, konsisten, dan tidak
non
kapitasi),
sistem
dan
fasilitas
utilization review serta pelaporan khusus peserta Jaminan Kesehatan menimbulkan keraguan bidan untuk
mendukung
secara
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
penuh
terhadap
291
penyelenggaraan program JKN.
silang
antara
sumber
daya
dengan
disposisi
Hubungan antara Sumber Daya dan Disposisi Penyelenggaraan JKN
responden terhadap aspek dan penyelenggaraan JKN seperti yang tertera pada Tabel 3.
Dari hasil penelitian didapatkan tabulasi Tabel 3 Sumber Daya dengan Disposisi Penyelenggaraan JKN pada Bidan Praktik di Wilayah Kerja Puskesmas Bangkalan Variabel Sumber Daya Manusia
Disposisi Penyelenggaraan Menerima Netral 4 15 (20%) (75%) 0 3 (0%) (100%) C=0,200 0 4 (0%) (100%) 4 14 (21,1%) (73,7%) C=0,235 1 11 (7,7%) (84,6%) 3 7 (30%) (70%) C=0,315 4 7 (33,3%) (58,3%) 0 11 (0%) (100%) C=0,451
Memadai Tidak Memadai
Sumber Daya Anggaran
Memenuhi Tidak Memenuhi
Sumber Daya Fasilitas
Lengkap Tidak Lengkap
Sumber Daya Informasi dan Kewenanangan
Memenuhi Tidak Memenuhi
kebijakan
1 (7,7%) 0 (0%) 1 (8,3%) 0 (0%)
anggaran
besar bidan yang memadai maupun tidak memadai
Kesehatan Nasional tidak memenuhi harapan. Melihat
diterapkan
0 (0%) 1 (5,2%)
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian
sebagai SDM, terpenuhi maupun tidak terpenuhi
yang
Menolak 1 (5%) 0 (0%)
Jaminan
penolakan bidan terhadap
harapan terhadap anggaran, memenuhi maupun
penyelenggaraan program JKN dengan seluruh
tidak
sumber
memenuhi
kelengkapan
sarana,
dan
daya
terpenuhi
namun
karena
memenuhi maupun tidak memenuhi kebutuhan
ketidaksesuaian harapan terhadap anggaran atau
informasi dan kewenangan bersikap netral terhadap
dalam hal ini insentif yang diberikan sebagai
penyelenggaraan
yang
imbalan dari pelayanan, insentif memiliki peran
menolak menyelenggarakan program JKN sudah
yang kuat dalam menentukan dukungan terhadap
memadai sebagai SDM penyelenggara, memenuhi
penyelenggaraan program JKN. Hal ini sesuai
kelengkapan sumber daya fasillitas, dan memenuhi
dengan teori dari Edward bahwa insentif merupakan
kebutuhan kewenangan,
program
sumber namun
JKN.
Bidan
daya
informasi
dan
faktor pendorong yang membuat para pelaksana
merasa
anggaran
yang
kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.
diberikan tidak sesuai harapan. Perbedaan terbesar
(Agustino, 2012)
dalam sumber daya terdapat dalam sumber daya
SIMPULAN
anggaran dimana 19 orang bidan (87,0%) merasa
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
292
kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional pada bidan praktik di wilayah Puskesmas Bangkalan belum berjalan
dengan
memaksimalkan
berpeluang
Perlu
sosialisasi
program Jaminan terutama
baik.
kepada ikut
dilakukan mengenai
Kesehatan
Nasional
(JKN)
tenaga
kesehatan
yang
berpartisipasi
dalam
penyelenggaraannya, penyusunan dan penyebaran informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan JKN secara jelas dan terperinci, pengkajian ulang dan perbaikan dalam sumber daya anggaran baik dalam besar tarif, lama waktu pencairan dana imbalan jasa, dan perjanjian kerjasama yang baik agar di luar pelayanan non- kapitasi bidan tetap
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/PER/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Subarsono, A. G., 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tangkilisan, H. N. S., 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset. Wahab, S. A., 2004. Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. 2nd penyunt. Jakarta: Bumi Aksara. Wibawa, S., 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Widodo, J., 2013. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Winarno, B., 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pressindo Publishing.
mendapatkan imbalan secara jelas kisaran tarifnya dengan puskesmas/klinik jejaring. DAFTAR PUSTAKA Agustino, L., 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Ayuningtyas, D., 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Islamy, M. I., 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. JamsosIndonesia.com, 2014. Memahami Manfaat JKN dan Prosedur Pelayanan, s.l.: s.n. Jones, C. O., 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Rajawali. Kementerian Kesehatan RI, 2013. Laporan Akhir Penelitian Riset Evaluatif Implementasi Jaminan Persalinan, Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Koryati, N. D., Hidayat, W. & Tangkilisan, H. N. S., 2004. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: YPAPI. Kotler, P., 2003. Marketing Management. 11th penyunt. New Jersey: Prentice Hall. Pardede, C. M., 2013. Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Medan: Universitas Sumatera Utara. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 4 Oktober-Desember 2014
