IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS NIPA KECAMATAN NUSA TABUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DWI PUJI HARTATI BURHANUDDIN KIYAI ALDEN LALOMA
ABSTRACT : Center Nusa Nipa Tabukan and what are the factors that hinder the implementation processpolicy.for answer the problem in this study , the data collection was conducted through interviews with 13 informants consisting of : 1 person holder of a health program in PHC Nipa , health center employees Nipa 4 , 5 community health card holders , 3 poor people are not holding a health card . In general , almost all indicators of a health policy implementation programs organized by relevant agencies has been good enough . Referring to the findings in this study , it is necessary to give some suggestions , as follows : Policy JAMKESNAS program should be This study aims to determine how the implementation of a health program in the District Health implemented to the fullest to the public especially disadvantaged communities specifically , so that people can feel satisfaction in the good and excellent service from the staff and can feel the benefits of a health program and health services provided puskesmas.then officers should be enhanced because it is still found some weaknesses , especially in terms of providing health card to the people who have not been targeted and more in priority vehicle for patient referrals . Improving the health card services with emphasis on professionalism , transparency , effectiveness , efficiency , and responsiilitas . Keywords : Policy Implementation in the public health insurance program homeland sub-district health centers tabukan nipa district Sangihe archipelago”.
pelayanan kesehatan mengakibatkan tingkat
PENDAHULUAN Deklarasi
asasi
kesehatan masyarakat Indonesia menjadi
manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
rendah. Kesulitan akses pelayanan ini
(PBB) tahun 1948 dan Undang-Undang
dipengaruhi oleh berbagai faktor ; 1. Seperti
Dasar 1945 pasal 28 H, menetapkan bahwa
tidak adanya kemampuan secara ekonomi
kesehatan adalah hak dasar setiap individu
dikarenakan biaya kesehatan untuk saat ini
dan
memang mahal; 2.
semua
Universal
warga
hak
negara
berhak
Peningkatan biaya
mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk
kesehatan yang disebabkan oleh berbagai
masyarakat
mampu.
faktor seperti perubahan pola penyakit; 3.
Kesehatan merupakan salah satu indikator
Perkembangan tekhnologi kesehatan dan
dalam tingkat kesejahteraan seseorang pada
kedokteran, pola pembiayaan kesehatan
khususnya, dan taraf hidup masyarakat pada
berbasis
umumnya.
4.Tingkat
miskin
Sulitnya
dan
tidak
akses
terhadap
pembayaran kesehatan
out
of
yang
pocket; rendah
berpengaruh
terhadap
rendahnya
pembangunan yang dilakukan bertujuan
produktivitas kerja yang pada akhirnya
untuk
meningkatkan
menjadi beban masyarakat dan pemerintah.
kemakmuran masyarakat. Salah satunya, adalah
badan,
yang
pemeliharaan Kesehatan Masyarakat miskin
memungkinkan setiap orang hidup produktif
(JPK-MM), yang sudah berjalan mulai tahun
secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu,
2005 hingga tahun 2008, dengan SK
pembangunan kesehatan diarahkan untuk
Menkes RI No. 1241/2004 dan SK Menkes
mempertinggi tingkat kesehatan, yang besar
RI No. 56/2004. Program ini, merupakan
artinya bagi pembangunan dan pembinaan
lanjutan dari komitmen pemerintah untuk
sumber daya manusia dan modal bagi
menyantuni pembiayaan kesehatan keluarga
pelaksanaan
pada
miskin. Program pemeliharaan masyarakat
dasarnya adalah pembangunan manusia
miskin (JPK-MM) ini, merupakan bentuk
seutuhnya
seluruh
lain dari kebijakan pemerintah, dalam
masyarakat Indonesia, merupakan tanggung
pemberian kemudahan bagi masyarakat
jawab
pemerintah
miskin dalam memperoleh pengobatan dan
derajat
kesehatan
jiwa
dan
sosial
pembangunan
dan
yang
pembangunan
untuk
meningkatkan
masyarakat
tersebut.
perawatan
program
dan
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari
melalui
kesejahteraan
kesehatan.
Jaminan
Sebelumnya,
Berkenaan dengan hal tersebut berbagai
pemerintah menetapkan program jaringan
upaya telah dilakukan oleh pemerintah
pengaman sosial bidang kesehatan (JPS-BK)
untuk
dan
pada tahun 1998-2001, program dampak
penduduk,
khususnya
pengurangan subsidi energi (PDSPE) tahun
terhadap
pelayanan
2002-2003, program kompensasi bahan
mencapai
menjamin
akses
penduduk
miskin,
Indonesia
sehat
kesehatan yang berkualitas adil dan merata. Pembangunan
kesehatan
bakar minyak (PKPSBBM) tahun 20032004,
program
jaminan
pemeliharaan
dilaksanakan melalui pengembangan dan
kesehatan masyarakat miskin (JPK-MM)
perluasan jaringan pelayanan kesehatan agar
yang
berada sedekat mungkin dengan penduduk
Masyarakat Miskin (ASKESKIN) tahun
yang membutuhkan. Program-program yang
2004-2008, Kemudian Askeskin berubah
dilaksanakan
nama menjadi Jamkesmas dan sekarang
selama
ini
juga
selalu
berupa
berubah
Asuransi
nama
Kesehatan
memberikan perhatian besar pada kesehatan
telah
menjadi
BPJS
masyarakat miskin, karena pada dasarnya
Kesehatan (Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial), semua adalah kebijakan pemerintah
lain kelas kamar perawatan yaitu kelas 3 dan
untuk mensejahterakan masyarakat miskin
obat yang diberikan adalah obat generik.
dan
miskin
Selebihnya itu jika pasien memakai kamar
mengakses pelayanan kesehatan. Tujuan
dan obat lain dengan harga yang lebih
dari program Jamkesmas ini, adalah untuk
tinggi, yang tidak tercantum dalam paket
meningkatkan akses dan mutu pelayanan
program
kesehatan,
pemerintah, maka pasien tersebut dikenakan
memudahkan
miskin
masyarakat
kepada dan
seluruh
mampu
yang
ditetapkan
yang
biaya tambahan atas kelebihan tersebut.
membutuhkan pelayanan kesehatan, agar
Pergantian nama dari ASKESKIN menjadi
tercapai
JAMKESMAS
tingkat
tidak
masyarakat
pengobatan
kesehatan
masyarakat
adalah
keterlibatan
PT.
setinggi-tingginya. Sasaran dari program ini,
ASKES dalam pengelolaanya. Jika dalam
adalah masyarakat miskin dan tidak mampu,
ASKESKIN, PT ASKES bertanggungjawab
yang membutuhkan pelayanan kesehatan di
atas pendataan peserta dan pengelolaanya
Puskesmas dan jaringannya, serta layanan
baik keuangan dan program maka dalam
rujukan medis rumah sakit pemerintah dan
JAMKESMAS,
swasta yang ditunjuk.
bertindak melegalkan peserta program yang
Kebijakan
pemerintah
kaitannya
PT.
namanya tercantum
ASKES
hanya
dalam SK Bupati
dengan pemberian subsidi kesehatan ini
/Walikota
banyak
biaya
mendistribusikan kartu Jamkesmas. Hal ini
pengobatan terhadap masyarakat yang tidak
dilakukan agar tidak ada kesan bahwa
mampu,
program Jamkesmas ini adalah monopoli
memberikan
dengan
keringanan
prosedur
memberikan
pengobatan gratis baik biaya pengobatan,
dengan
membuat
dan
dari PT. Askes.
biaya perawatan dan sebagainya. Bagi
Program Jamkesmas ini tidak hanya
masyarakat yang terdaftar menjadi peserta
diharapkan keberhasilan pelaksanaanya saja,
jamkesmas, segala penyakit ditangani secara
namun juga diharapkan mampu menjangkau
gratis oleh rumah sakit yang ditunjuk
seluruh
pemerintah sebagai pelaksana pelayanan
sehingga program ini bisa dikatakan tepat
kepada pasien yang mengajukan surat
sasaran.
keterangan miskin dengan catatan prosedur
program
pengobatan untuk pasien-pasien tersebut
permasalahan yang muncul, seperti kurang
sudah di tentukan oleh pemerintah, antara
tepatnya pemilihan kriteria target penerima
warga
miskin/
Namun ini
tidak
kenyataannya,
berjalan
ada
mampu,
setelah beberapa
manfaat, di indikasikan terdapat masyarakat
kartu jamkesmas tersebut, sehingga masih
yang tergolong miskin tidak mendapatkan
banyak kecurangan-kecurangan yang dapat
kartu jamkesmas, kemudian masih banyak
merugikan
masyarakat
yang
masyarakat miskin. Kondisi ini bertolak
mengeluh tentang pelayanan yang diberikan
belakang dengan Undang-Undang Nomor 40
oleh pihak Puskesmas dan Rumah Sakit
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
yang sering mempersulit proses pelayanan
Nasional
dan
biaya
pemerintah untuk memberikan perlindungan
pelayanan. Prosedur pelayanan juga masih
bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar
rumit dan berbelit-belit. Petugas rumah sakit
serta orang tidak mampu yang pembiayaan
dan puskesmas seringkali bersikap kurang
kesehatannya di jamin oleh pemerintah.
pengguna
bahkan
masih
jamkesmas
memunggut
baik dalam memberikan pelayanan dan sikap
kekekurangtahuan
masyarakat
terhadap program Jamkesmas, dimana masih
masyarakat
yang
khususnya
mengamanatkan
kepada
METODE PENELITIAN A.
Metode Yang Digunakan Metode
banyak masyarakat yang belum menyadari
yang
digunakan
dalam
sepenuhnya bahwa siapa yang berhak dalam
penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu
kepesertaan Program Jamkesmas ini. Selain
suatu
itu banyak masyarakat miskin pengguna
dimaksudkan
Jamkesmas, belum memahami bagaimana
menganalisis
cara mendapatkan kartu Jamkesmas serta
menggambarkan suatu fenomena tertentu
prosedur
(Singarimbun dan Effendy, 1992). Dalam
penggunaan
kartu
tersebut.
penelitian
untuk secara
atau
mengamati
dan
cermat,
dan
penelitian
program jamkesmas di Kecamatan Nusa
konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak
Tabukan ialah masih ditemukan beberapa
melakukan pengujian hipotesis. Hal ini
kelemahan
proses
sesuai dengan yang dikatakan oleh Arikunto
implementasi program jamkesmas, dimana
(2000), bahwa penelitian deskriptif biasanya
masih banyak masyarakat miskin yang
merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga
belum
dalam langkah penelitiannya tidak perlu
kendala
mendapatkan
dalam
kartu
jamkesmas,
peneliti
ditujukan
Masalah lain dalam implementasi kebijakan
dan
ini
yang
mengembangkan
diakibatkan oleh kelalaian dari pemerintah
merumuskan
hipotesis.Secara
harfia
yang tidak selektif dalam menentukan siapa
penelitian deskriptif adalah penelitian yang
yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan
bermaksud untuk membuat pencandaan
(deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-
C.
kejadian. B.
Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah
kajian
Jenis Penelitian
tentang
implementasi
kebijakan
Jenis penelitian ini yaitu penelitian
program Jaminan Kesehatan masyarakat
kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan
yang dilaksanakan oleh Puskesmas Nipa
penelitian yang bermaksuduntuk memahami
Kecamatan
fenomena tentang apayang dialami oleh
Sangihe. Adapun model atau pendekatan
subyek
yang
penelitian,
persepsi,
misalnya
motivasi,tindakan
perilaku, dan
lain-
kata-kata
denganmemanfaatkan
implementasi
(Implementation
suatu
Problems approach) yang dikemukakan oleh
alamiah
dan
Edward III (1984) dengan mengamati
berbagai
alamiah.Penelitian
mengkaji
pada
bahasa, yang
untuk
Kepulauan
implementasi kebijakan adalah pendekatan masalah
kontekskhusus
Tabukan
digunakan
lain,dandengan cara deskripsi dalam bentuk dan
Nusa
ini
metode
faktor-faktor
yang
mendukung
hanya
menghambat
implementasi
dan
kebijakan
menggambarkan apa adanya tentang suatu
program jamkesmas. Sehubungan dengan
variabel,
maksud tersebut, Edward III merumuskan
gejala,
keadaan,
dan
tidak
empat faktor yang merupakan syarat utama
bermaksud menguji hipotesis. Penelitian kualitatif ini digunakan
keberhasilan proses implementasi, yakni
karena untuk memperoleh data secara
komunikasi, sumber daya, sikap aparat
mendalam
pelaksana, dan struktur birokrasi termasuk
berdasarkan
pengamatan,
dokumentasi,
wawancarasecara mengambil
observasi,
langsung
datayang
ada.Tipe
dan
tata aliran kerja birokrasi. Selain
untuk dari
itu
penelitian
ini
dapat
mengidentifikasikan sekaligus menganalisis
penelitian ini adalah penelitian kualitatif
keberhasilan
deskriptif, Penelitian kualitatif deskriptif ini
khususnya
untuk menggambarkan
atau
masyarakat yang di lakukan oleh Puskesmas
mendeskripsikan mengenai Implementasi
Nipa Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan
Kepulauan Sangihe.
Masyarakat Di Puskesmas Nipa Kecamatan
D.
Nusa Tabukan Kabupaten Sangihe.
atau program
kinerja
program,
jaminan
kesehatan
Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu data primer dan data
sekunder, yang mana Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tanganpertama di lapangan. Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung yang berhubungan dengan penelitian
danmampu
memberikan
informasi, sumberdata ini adalah pegawai
E.
Instrumen dan Pengumpulan Data
Teknik
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (key instrument), sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut: 1) Observasi
:
dilaksanakan
dengan
yang berkaitan lansung dengan kegiatan
melakukan pengamatan secara langsung
jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas
terhadap
Nipa Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten
maksud memperoleh gambaran empiric
Sangihe
pada hasil temuan.
yang
didapat
observasi
melalui
serta
hasil
wawancara
objek
2) Wawancara
:
penelitian,
dilakukan
dengan
terhadap
mendalamterhadap subjek penelitian. Data
informan yang telah ditentukan untuk
Sekunder adalah data yangdiperoleh dari
mendapatkan data dan informasi yang
sumber
sumbersekunder.
lebih jelas dan mendalam tentang
data-data
berbagai hal yang diperlukan, yang
kedua
atau
Datasekunder
berupa
sudahtersedia
dan
dapat
yang
diperoleh
berhubungan
dengan
masalah
penelitidengan cara melihat dan membaca.
penelitian,
Datasekunder dari penelitian ini diperoleh
berbagai pendapat untuk meningkatkan
daripengamatan peneliti di Puskesmas Nipa
kinerja organisasi yang akan datang.
Kecamatan Sangihe
Nusa
yang
mendukung
Tabukan
Kabupaten
berupadokumentasi
dari
datasekunder
(Quotionaire)
merespon
Kuisioner
disusun untuk membantu peneliti dalam
selama
menjaring data yang lolos melalui teknik wawancara dan observasi.
Berdasarkan penjelasan teoritik di maka
untuk
yang
penelitian.
atas,
3) Kuisioner
juga
jumlah
4) Studi
Dokumentasi
:Teknik
ini
informan/sumber
digunakan untuk mendapatkan data
data/responden dalam penelitian ini adalah
sekunder yang berhubungan dengan
sebanyak 13 orang.
objek yang diteliti. F. Teknik Analisis Data Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga data yang terkumpul
dianalisis
secara
kualitatif
dengan
dengan
baik
dan
benar,
serta
sudah
menggunakan kata – kata yang disusun ke
memenuhi kriteria yang efektif dan efisien,
dalam teks yang diperluas. Adapun teknik
rasional sesuai kebutuhan atau keluhan dari
analisis kualitatif yang digunakan ialah
pasien tersebut. Ini dapat memberi petunjuk
analisis model interaktif (dalam Miles dan
bahwa penerapan program jamkesmas di
Hubermann, 1992), dimana dalam model
Puskesmas Nipa Kecamatan Nusa Tabukan
analisis ini terdapat tiga komponen analisis
Kabupaten
yaitu reduksi data, penyajian data, dan
dilakukan
secara
penarikan kesimpulan / verifikasi.
mengelola
pelayanan
1. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan
perhatian
pada
penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan di lapangan. 2. Penyajian
data.
Data
yang
telah
direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif
guna
pemahaman,
mempermudah
penafsiran
data
dan
penarikan kesimpulan. 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.
penelitian
sudah
maka
dalam
tepat, atau
menerapkan
penting yang secara integrative merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu : a) Dimensi Komunikasi : Komunikasi merupakan sarana untuk menjadikan pelaksana kebijakan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Setiap kebijakan yang akan di implementasikan dapat disalurkan kepada orang-orang yang tepat
melalui
dinyatakan
komunikasi
dengan
jelas,
yang
harus
tepat,
dan
konsisten. Komunikasi yang jelas, tepat dan konsisten diharapkan dapat efektif dalam
diterima
informasi
dengan
jelas
yang
dapat
pula
oleh
diperoleh
implementor, target group, dan pihak lain
melalui wawancara, kuisioner, observasi dan
yang berkepentingan, terutama berkaitan
studi
dengan
dokumentasi
yang
Sangihe
implementasi kebijakan ada 4 (empat) hal
menyampaikan
Pembahasan Hasil Penelitian Hasil
Kepulauan
menunjukan
bahwa
maksud,
implementasi kebijakan program jaminan
kebijakan
kesehatan masyarakat di Puskesmas Nipa
diimplementasikan.
Kecamatan
Nusa
Tabukan
tujuan
publik
dan yang
sasaran akan
Kabupaten
Kepulauan Sangihe sudah dilaksanakan
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa informasi yang
dikembangkan
oleh
manajemen
pada
dapat diimplementasikan secara efaktif.
puskesmas Nipa Kecamatan Nusa Tabukan
Untuk
Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terpola
program jamkesmas, maka puskesmas Nipa
dengan
kecamatan
baik
dan
sistematis
sehingga
mengimplementasikan
nusa
tabukan
kebijakan
kabupaten
memudahkan dan mempercepat pelaksanaan
kepulauan sangihe didukung oleh sumber
kebijakan
untuk
daya yang cukup memadai dan berkualitas
substansi
program/kebijakan
mengimplementasikan program
karena para petugas berlatar belakang
jamkesmas. Begitu pula dari informan unsur
pendidikan kesehatan yang tepat dengan
masyarakat
bagian/jabatan fungsional di puskesmas nipa
menyatakan
bahwa
implementasi kebijakan program jamkesmas
kecamatan
sudah dikomunikasikan dan disosialisasikan
kepulauan sangihe. Dari aspek peralatan dan
dengan baik kepada masyarakat. Hanya saja
fasilitas kerja, ternyata puskesmas nipa
saat pemerimaan kartu jamkesmas masih
dapat dikatakan masih kekurangan peralatan
banyak
mengatakan
medis dan fasilitas kerja lainnya untuk
memberian kartu jamkesmas belum tepat
menunjang implementasi kebijakan program
sasaran, karena masih banyak masyarakat
jamkesmas.
miskin
c) Disposisi (Sikap Aparat Pelaksana) :
masyarakat
yang
yang tidak mendapatkan kartu
jamkesmas. Dengan
nusa
tabukan
kabupaten
Salah satu dimensi dari implementasi implementasi
kebijakan yang menentukan keberhasilan
kebijakan program jamkesmas dari dimensi
atau kegagalan implementasi adalah sikap
komunikasi sudah dikomunikasikan dengan
aparat pelaksana kebijakan iti sendiri. Hal
baik oleh pihak Puskesmas Nipa Kabupaten
ini terkait dengan keinginan atau tekat para
Kepulauan Sangihe.
pelaksana
b) Sumber daya
menerapkan substansi kebijakan yang akan
Sumber
demikian,
daya
dalam
konteks
implementasi kebijakan program jamkesmas terdiri dari sumber daya manusia, mulai dari pimpinan sampai pada pegawai pelaksana, peralatan, fasilitas kerja, material financial dan kewenangan. Tanpa sumber daya yang memadai, dapat dipastikan kebijakan tidak
dalam
melaksanakan
dan
diimplementasikan. d) Struktur
Organisasi
Pelaksana
Kebijakan Struktur
organisasi
adalah
sistem
formal dari beberapa hubungan dan tugas dan otoritas untuk mengendalikan orang-
orang
organisasi
dan
tindakan-tindakan
mengkoordinir
mereka
dalam
pelayanan jamkesmas dipuskesmas Nipa Kecamatan
Nusa
Tabukan
Kabupaten
menggunakan sumber daya untuk mencapai
Kepulauan Sangihe pada umumnya sudah
tujuan organisasi (jones, 2003). Robbins
dilaksanakan dengan cukup baik dan benar
(1994)
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
mengemukakan
bahwa
struktur
organisasi adalah “suatu sistem penerapan
Republik
Indonesia
Nomor
tugas-tugas
903/MENKES/PER/V/2011
tentang
yang
akan
diberi,
siapa
melakukan apa dan melapor kepada siapa,
Pedoman
Program
Jaminan
Kesehatan
mekanisme koordinasi formal dan pola
Masyarakat, UU nomor 40 tahun 2004
interaksi yang akan di ikuti”.
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini
Pemerintah sangat sulit mencegah
mempunyai makna bahwa implementasi
pengaruh nilai-nilai dan kepentingan umum
kebijakan program jamkesmas di Puskesmas
yang
diutamakan
Nipa Kabupaten Kepulauan Sangihe pada
pelayanannya dan kepuasaan para pengguna
umumnya telah dilaksanakan dengan baik
program, karena dalam penerapan pelayanan
dan benar.
semestinya
lebih
publik yang dilakukan pemerintah lebih
Namun dari hasil wawancara dan data
bersifat monopoli, maka keinginan untuk
dokumentasi, masih ditemukan beberapa
meningkatkan kualitas pelayanan cenderung
kelemahan dan kendala dalam penerapan
kurang bermutu. Lebih celaka lagi apabila
program jamkesmas, dimana masih banyak
pihak
masyarakat
penyelenggara
Negara
yang
miskin
belum
menerapkan program justru memanfaatkan
mendapatkan
untuk kepentingan lain atau kepentingan
diakibatkan oleh kelalaian dari Pemerintah
pribadi/kelompok
Menghadapi
yang tidak selektif dalam menentukan siapa
persoalan mengenai lebih mengutamakan
yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan
kepuasan
terutama
kartu jamkesmas tersebut, sehingga masih
kepuasan pimpinan organisasi ataukah harus
banyak terdapat kecurangan yang dapat
mengutamakan kepuasan masyarakat luas,
merugikan
semua ini adalah permasalahan yang biasa
masyarakat miskin. Kendala lain yaitu
timbul di area penerapan pelayanan publik.
lamanya pemberian kartu jamkesmas dari
tertentu.
pelanggan
internal,
kartu
yang jamkesmas,
masyarakat,
ini
khususnya
Berdasarkan hasil penelitian yang
kepala desa kepada masyarakat peserta
dilakukan menunjukan bahwa penerapan
jamkesmas sehingga masyarakat banyak
yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kartu jamkesmas.
program jamkesmas berjalan dengan
Berdasarkan hasil penelitian kepada 13 orang informan tentang implementasi program
jaminan
kesehatan
masyarakat di Puskesmas Nipa Kecamatan Nusa
Tabukan Kabupaten Kepulauan
Sangihe,
dapatlah
ditarik
kesimpulan
sebagai berikut : 1) Secara umum, hampir semua indikator dari implementasi kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh puskesmas nipa kecamatan nusa tabukan kabupaten kepulauan sangihe tentang komunikasi
dapat dicapai secara optimal, efisien dan efektif. 2) Untuk mengatasi faktor penghambat seperti
kurangnya
kartu jamkesmas kepada pengguna jamkesmas maka disarankan kepada pemerintah
kota
kepada
instansi/dinas
mengoptimalkan
penghambat
pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan program jamkesmas adalah dari faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman
masyarakat
tentang
kepemilikan kartu jamkesmas. Saran
agar
terkait
serta
sosialisasi
kepada
2001,
Analisis
masyarakat .
Abdul
faktor
sangihe
melakukan koordinasi dan pembinaan
kepada masyarakat setempat terutama
beberapa
pemahaman
masyarakat dan lamanya penyaluran
DAFTAR PUSTAKA
para pemegang kartu jamkesmas.
B.
lebih baik sehingga kinerja pelayanan
sudah disosialisasikan secara optimal
2) Ada
mengoptimalkan
agar proses implementasi kebijakan
Kesimpulan
kebijakan
perlu
sumber daya dari unsur peralatan medis
KESIMPULAN DAN SARAN A.
1) Implementor
Wahab,
S,
Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta. Anderson, J.E, 1979, Cases in Public Policy Making, New York Preager Publisher. Arikunto, S, 2000, Prosedur
Penelitian,
Jakarta, RinekaCipta. Dye, Th. R, 1992, Understanding Public
Mengacu pada hasil temuan dalam
Policy (Seventh Edition), Prentice
penelitian ini, maka dipandang perlu untuk
Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
memberikan beberapa saran, yaitu sebagai
07632.
berikut :
Edwards, G. C. III, 1984, Implementing
Sabatier, Paul and Daniel, Mazmanian,
Public Policy, Washington DC :
1986, Top Down Buttom Up Approach
Congressional Quarterly Press.
to
Grindle, Merilee S, 1980, Politics and Policy Implementation in the Third World,
New
Jersey:
Proceton
University Press. Islamy,
Irfan
Implementation
Research,
in
Journal of Public Policy. Singarimbun, M dan S. Effendi, 1992, Metode Penelitian Survey Cetakan 1, Jakarta :Pustaka LP3ES Indonesia.
M,
1994,
Prinsip-
Van Meter, Donals, and C. E. Van Horn,
PrinsipPerumusanKebijakan Negara,
1975,
BumiAksara, Jakarta
Process : A Conceptual Framework”
Islamy, Irfan M, 2005, KebijakanPublik, Model-UT, Jakarta :Karunika-UT.
Analisis Data Kualitatif, buku sumber Metode
metode
Policy
Implementation
in Administration and Society, Beverly Hill, Sage Publication.
Miles dan Michael Hubernman, 1992,
tentang
The
baru,
terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Peters, B, Guy, 1984, American Public Policy : Process an Performance, New York : Franklin Watts
Wibawa, S, 1994, Kebijakan Publik : Proses danAnalisis, Intermedia, Jakarta. William N. Dunn, 1999, Public Policy Analysis : An Introduction. William. N, Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gajah MadaUniversitas Press. Widodo, Joko, 2011. Analisis Kebijakan
Pressman J. L. dan A. Wildavsky, 1984, Implementation, Berkeley : University
Publik.
Malang:
Bayumedia
Publishing
of California Press. Rahayu, Sri, Lestari, 2012, Bantuan Sosial Di Indonesia Sekarang dan Kedepan :Fokus media.
Policy
Implementation
and
Bureaucracy. Chichago : The Dorsey Press.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan
Ripley, Randall B. dan Grace A. Franklin 1986.
SumberLain :
Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
