IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI DESA TOLA KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Oleh : CHRISTIAN MANANOMA PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) sebagai salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu, dimana RASKIN ini mempunyai multi fungsi yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG No. 25 Tahun 2003 dan No. PKK12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. B2143/KMK/Dep.II/XI/2007 tertanggal 30 November 2007, salah satu alternatif tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini diwujudkan dalam kebijakan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) yaitu pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap rumah tangga memperoleh 10 Kg hingga 15 Kg selama 10 bulan dengan harga Rp. 1.600,-/Kg netto di titik distribusi dengan ketentuan Rp 4.616 harga beras/sesuai dengan HPP harga pembelian oleh pemerintah, sedangkan Rp 3.016 disubsidi oleh pemerintah/APBN. Namun sejak tahun 2009 sampai sekarang, penetapan jumlah beras per RTS-PM berubah menjadi 15 Kg/rumah tangga/bulan sehingga dalam setahun tiap rumah tangga memperoleh 180 Kg dengan harga yang tetap sama yaitu Rp. 1.600,-/Kg netto di titik distribusi. Frekuensi distribusi yang pada tahun-tahun sebelumnya 12 kali, pada tahun 2006
berkurang menjadi 10 kali, dan pada tahun 2007 sampai sekarang ini kembali menjadi 12 kali per tahun. Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi salah satu daerah Kabupaten pelaksanaan Program Raskin sejak tahun 1998 hingga sekarang, dimana seluruh Kecamatan yang ada menjadi lokasi pelaksanaan RASKIN. Tahun 2013 ini sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe No. 52 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Sasaran Penerima Beras Miskin Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013, ditetapkan bahwa untuk Desa Tola Kecamtan Tabukan Utara rumah tangga penerima RASKIN berjumlah 52 RTS-PM. Survey pendahuluan menunjukkan bahwa pelaksanaan program RASKIN selama ini masih terjadi penyimpangan. Tujuan mulia pemerintah untuk dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin atau kurang mampu ternyata masih terjadi ketimpangan. RASKIN yang seharusnya dijual kepada keluarga-keluarga miskin yang merupakan penduduk desa setempat yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Program RASKIN, ternyata masih ada juga yang jatuh di tangan kelompok masyarakat lain atau keluarga-keluarga yang berasal dari luar Desa Tola. Salah sasaran ini sering kali menimbulkan ketidaktepatan penyaluran RASKIN sebab yang seharusnya kuantitas atau jumlah keluarga miskin yang didata sebagai penerima bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga pada akhirnya RASKIN yang dibagikan akan memberikan dampak kekurangan atau bahkan kelebihan jatah. Apabila dilihat dari kualitas dan mutu beras yang didistribusikan sampai ke tangan RTS-PM masih sangat rendah. Sebab banyak masyarakat (RTS-PM) yang mengeluhkan bahwa beras RASKIN tersebut berkualitas buruk, kotor dan banyak hamanya (berkutu), bersa patah/menir, terdapat benda asing serta berwarna kuning. Tidak heran warga menyatakan beras RSKIN tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Pada proses penyaluran atau pendistribusian RASKIN ke RTS-PM pun tidak luput dari kesalahan sebab yang harusnya per bulan namun dilaksanakan per triwulan. Adanya
penyimpangan-penyimpangan
tersebut
membuat
peneliti
tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Desa Tola Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe”. B. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Desa Tola Kecamatan Tabukan Utara Kebupaten Kepulauan Sangihe?” C. Tujuan dan Manfat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Desa Tola Kecamatn Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu-ilmu sosial terlebih khusus mengenai implementasi kebijakan atau program. 2. Secara praktek, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan informasi yang positif kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam upaya pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) agar dapat terlaksana sesuai dengan regulasinya dan dapat memberikan manfaat yang positif bagi peningkatan kemampuan konsumsi keluarga miskin yang ada di Kabupaten Kepulauan Sngihe khususnya di Desa Tola Kecamatan Tabukan Utara.
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Implemntasi Kebijakan Jenkins (dalam Parsons, 2011: 463) berpendapat bahwa studi implementasi adalah studi perubahan : bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik : bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-miotivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda. Nugroho (2009: 618) yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijkan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih, dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Menurut Edward III (dalam Santosa, 2009: 41) bahwa implementasi kebijakan adalah : “Is the stag eof policymaking between the establishment of a policy”. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2010: 65). mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: “Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”. Penjelasan dari Van Meter dan Van Horn tersebut dipertajam oleh Saefullah (2009: 39) yang menjelaskan bahwa : “…pada tingkatan pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauh mana suatu ekbijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata … Pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lmbaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan”. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2010: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa : “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi
kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijakan
negara,
yaitu
mencakup
baik
usaha-usaha
untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian". Menurut pendapat Ripley dan Franklin (1986: 54) ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu kepatuhan (Compliance) dan Apa yang terjadi (What”s happening?). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk “what’s happening” mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya. Merujuk pada pendapat tersebut Ripley (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 68-70) juga mengemukakan hal yang sama bahwa implementation studies have two major foci ; “compliance” and “what’s happening?”. Perspektif pertama (Complience) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau program). Studi implementasi yang menggunakan perspektif ini juga ingin mengetahui kepatuhan para bawahan dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh para atasan sebagai upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan. Perspektif ini berangkat dari pertanyaan : Apakah implementor mematuhi prosedur yang telah ditetapkan?; Apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun?; Apakah implementer tidak melanggar larangan-larangan yang telah dibuat? Dan seterusnya. Perspektif
kedua (what’s
happening/) memahami
implementasi
secara
lebih
luas.
Keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari kepatuhan implementer dalam mengikuti prosedur namun demikian juga diukur dari keberhasilan mereka dalam merealisasikan tujuantujuan kebijakan. Mengacu kepada pendapat Ripley maka dalam penelitian ini keberhasilan implementsi kebijakan akan dilihat dari perspektif “what’s happening” mempertanyakan bagaimana implementasi program RASKIN itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya. B. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah sebagai sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk
dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan
sosial
beras
murah
dengan
jumlah
maksimal
15
kg
(kilogram)/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1.600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh Provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh Perum Bulog. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program RASKIN diantaranya: 1)
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2)
Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012. 3)
Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
4)
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan
Umum (Perum) BULOG. 5)
Peraturan
Presiden
RI
No.
15
Tahun
2010
tentang
Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan. 6)
Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
7)
Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat. Prinsip pengelolaan Raskin adalah keberpihakan kepada Rumah Tangga
Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Raskin baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin, yang harus tahu, memahami dan mengerti. Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di provinsi adalah gubernur, di kabupaten/kota adalah bupati/walikota, di kecamatan adalah camat dan di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah.
METODOLOGI PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tola Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. B.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, sebab dalam penelitian ini akan digambarkan secara apa adanya mengenai implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN). C. Informan Penelitian Informan berjumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut : Kepala Sub Divre Perum BULOG
:
1 orang
Kepala Desa
:
1 orang
Penerima RASKIN
:
8 orang
D. Sumber dan Jenis Data, Informasi 1. Data primer merupakan data, informasi yang diperoleh langsung dari informan yang mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi mengenai implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Desa Tola Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2. Data sekunder merupakan data, informasi yang diperoleh dari sumber tertulis seperti, literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip, aturan-aturan, laporan-laporan dan lain-lain menyangkut Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) yang masih relevan dan
berkaitan dengan kajian penelitian yang dipakai sebagai tambahan referensi untuk memperkaya temuan peneliti. E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data, Informasi Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Ini sesuai dengan pendapat Suyanto dan Sutinah (2007: 186) dan Moleong (2012: 9) bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen utama. Peneliti berperan sebagai instrumen utama sebab hanya manusia yang bisa berhubungan langsung dengan objek penelitian dan memahami kaitan antara harapan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data, informasi yang digunakan yaitu : 1. Wawancara : Teknik wawancara dilakukan dalam dua bentuk yaitu wawancara mendalam dan wawancara dengan menggunakan peodman wawancara. 2. Observasi (Pengamatan) : Teknik ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan dan fakta sosial yang terjadi mengenai implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Desa Tola Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Saangihe sehingga dapat dicocokkan, dibandingkan, dikaitkan antara hasil wawancara dengan fakta sosial yang ada di lokasi penelitian.. 3. Studi Dokumen : Teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi dalam rangka melengkapi data yang telah ada yang diperoleh melalui laporan, dokumen, aturan suatu lembaga tertentu, maupun literatur dan sumber tertulis lainnya mengenai Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) yang masih berkaitan dengan penelitian. F. Teknik Analisa Data Secara rinci, tahapan dalam menganalisa data yaitu sebagai berikut : 1. Reduksi data; sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Reduksi
merupakan
tahap
analisa
yang menajamkan,
menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 2. Penyajian data; sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini, data dan informasi yang telah direduksi tersebut kemudian disajikan dalam narasi pada setiap aspek yang diteliti yaitu kepatuhan implementor dan proses implementasi kebijakan. 3. Menarik kesimpulan dan verifikasi; penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian
berlangsung. Pada tahap ini, dilakukan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk narasi sehingga diperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.
Rangkuman Hasil Wawancara Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat
dirangkum bahwa pada kenyataannya selama ini implementasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Desa Tola Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada beberapa penyimpangan yang terjadi, antara lain jumlah jatah beras yang diterima masyarakat kurang dari 10 Kg yang disebabkan jumlah rumah tangga yang disepakati oleh Musyawarah Desa untuk menjadi penerima RASKIN lebih tinggi dibanding data rumah tangga yang resmi dikeluarkan oleh BPS hanya karena untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat, sedangkan jumlah alokasi atau pagu beras RASKIN sangat terbatas. Selain itu jadwal pelaksanaan pembagian beras sering kali terlambat dan kualitas beras yang cenderung buruk.
B. Pembahasan Pada bagian ini peneliti hendak membahas mengenai implementasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) sesuai dengan gambaran hasil penelitian yang telah diuraikan, dengan bertitik tolak pada teori implementasi kebijakan yang telah dipilih peneliti yaitu teori yang dikemukakan oleh Ripley (dalam Purwanto dan Suliistyastuti, 2012: 68-70) yang menyatakan bahwa salah satu fokus utama implementasi adalah “what’s happening” yang ingin mempertanyakan bagaimana proses implementasi Program RASKIN itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya. Perspektif ini bermaksud untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Program RASKIN yang diukur dari keberhasilan implementor merealisasikan tujuan-tujuan program yang wujud nyatanya berupa dampak dari program tersebut.
Kelompok sasaran kebijakan Program RASKIN adalah rumah tangga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras bersubsidi, memberikan bantuan pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras, dan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras.
Sebagai salah satu dari sekian banyak program yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam usaha dan upaya pengatasan masalah yang lebih merujuk pada terbatasnya akses terhadap kebutuhan pangan, pemilihan dan penetapan rumah tangga sasaran program RASKIN sudah tepat atau benar-benar cocok menjadi penerima bantuan ini. Namun ada dua rumah tangga yang bukan penduduk desa yang namanya masuk dalam daftar penerima RASKIN untuk Desa Tola. Terjadinya hal tersebut disebabkan karena kesalahan pencatatan pada saat pelaksanaan pendataan berlangsung yang dilakukan oleh petugas BPS, sebab ketika diamati di lokasi penelitian ternyata antara Desa Tola dengan desa tetangga yang merupakan tempat tinggal kedua rumah tangga tersebut hanya dibatasi oleh pagar bambu saja sehingga memungkinkan terjadi kesalahan pencatatan nama rumah tangga tersebut. Meskipun begitu, dua rumah tangga yang berasal dari luar Desa Tola tidak pernah datang untuk mengambil jatah beras mereka. Namun menyangkut rumah tangga peneirma bantuan ini, tidak lepas dari penyelewengan sebab sesuai dengan hasil penelitian, terungkap bahwa hanya 50 rumah tangga yang secara resmi menjadi penerima RASKIN sesuai dengan data dari BPS. Sedangkan rumah tangga penerima yang didasarkan pada hasil Musyawarah Desa lebih banyak jumlahnya yaitu ada 66 rumah tangga. Hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi sebab sudah termasuk penyelewengan dalam pelaksanaan program. Harus tetap diingat bahwa data penerima yang resmi adalah daftar nama yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BPS, meskipun seluruh rumah tangga penerima tambahan (hasil Musdes) tersebut cocok untuk menjadi penerima RASKIN ini. Besarnya selisih antara jumlah rumah tangga penerima bantuan yang resmi dengan jumlah rumah tangga tambahan hasil kesepakatan tersebut tentu berdampak terhadap berkurangnya jumlah jatah beras yang kemudian akan diterima oleh masing-masing rumah tangga yang secara resmi ditetapkan sebagai peserta RASKIN. Kenyataan seperti ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pertama, tidak adanya sosialisais mengenai program RASKIN kepada pemeirntah setempat dan seluruh masyarakat menjadi penyebab utama terjadinya kesalahan tersebut. Hal ini dipandang relevan karena kenyataannya Kades selaku
pemerintah desa hanya meneirma surat pemeberitahuna bahwa Desa Tola menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Program RASKIN sehingga kedua, ketidaktahuan Kades mengenai aturan RASKIN
khususnya
mengenai
pembatasan
jumlah
rumah
tangga
penerima
tambahan; ketiga, masyarakat sebagai sasaran program tidak mengetahui dan memahami ketentuan Program RASKIN sehingga cenderung mengiyakan saja setiap keputusan yang diambil dan ditetapkan pemeirntah desa mengenai penetapan rumah tangga peneirma tambahan tersebut; keempat, Kades mengetahui ketentuan tersebut tetapi merasa terbeban secara moril ketika masih ada rumah tangga miskin yang layak untuk menerima bantuan RASKIN tetapi tidak diakomodir sehingga disepakatilah jumlah rumah tangga penerima tambahan yang lebih banyak dibandingkan jumlah peneirma yang resmi. Akibat dari banykanya jumlah rumah tangga penerima tambahan tersebut, maka jatah beras yang diterima oleh rumah tangga penerima resmi bantuan RASKIN menjadi berkurang yaitu hanya 9 Kg/bulan sehingga untuk sekali pembagian beras tiap rumah tangga mendapat jatah 27 Kg. Ini merupakan ketimpangan sebab jika didasarkan pada aturan maka seharusnya tiap rumah tangga mendapat 15 Kg/bulan sehingga seharusnya dalam tiap kali pembagian beras, masing-masing rumah tangga penerima resmi RASKIN mendapat jatah 45 Kg beras murah ini. Meskipun demikian, hal positif yang muncul adalah dengan dibuat kesepakatan Musdes yang menetapkan jumlah rumah tangga penerima RASKIN tambahan untuk Desa Tola dimana rumah tangga tersebut memang benar-benar cocok menjadi penerima bantuan ini, maka secara tidak langsung membantu memberikan akses masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras) bagi kelangsungan hidup keluarga mereka sehari-hari. Di dalam proses pelaksanaan pendistribusian bantuan RASKIN masih juga terjadi ketidaksesuaian antara aturan dengan kenyataan di lapangan. Seperti yang telah diuraikan dalam hasil penelitian ditemukan bahwa selama ini jadwal pelaksanaan pendistribusia beras dari BULOG sampai ke tangan tiap rumah tangga penerima sering tidak tepat waktu karena hanya sekali dalam kurun waktu tiga bulan. Terjadinya keterlambatan penyaluran RASKIN menyebabkan pengeluhan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat yang menjadi penerima bantuan karena sebagian besar rumah tangga mengharapkan beras murah tersebut rutin dapat dibagikan setiap bulannya agar uang yang mereka peroleh dari hasil mata pencaharian mereka tidak habis begitu saja hanya untuk membeli beras dengan harga jual yang mahal karena dibeli di warung atau di toko. Penghasilan mereka yang minim mengharuskan masing-masing rumah tangga meminimalisir pengeluaran untuk membeli beras (pangan) karena masih harus memenuhi kebutuhan lain
seperti keperluan dapur lainnya atau biaya pendidikan anak jika rumah tangganya masih memiliki anak usia balita/bayi dan usia sekolah, atau biaya kesehatan jika anggota rumah tangga yang bersangkutan sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan. Bantuan RASKIN merupakan bantuan pemerintah bagi keluarga miskin yang dikemas dalam bentuk bantuan beras bersubsidi dalam arti rumah tangga penerima dikenakan biaya atau tarif sekian rupiah untuk tiap kilogram beras. Sesuai dengan ketentuan program, selama ini tarif yang dikenakan untuk tiap kilogram beras adalah senilai Rp. 1.600,- . Di akui oleh seluruh rumah tangga penerima bantuan bahwa penggunaan tarif tersebut sangat meringankan mereka dalam memperoleh beras, apalagi tiap rumah tangga tidak pernah dipungut biaya lain (pungutan liar) yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan penyaluran RASKIN di daerah lain. Namun terlepas dari pemenuhan ketentuan mengenai tariff yang dikenakan dalam tiap pembelian beras RASKIN tersebut, seluruh penerima RASKIN baik yang merupakan penerima resmi yang ditetapkan oleh BPS atau yang ditetapkan sebagai penerima tambahan selalu mengeluhikan kualitas atau mutu dari beras yang mereka terima. Yang cenderung rendah. Hal ini pun diakui oleh pemerintah desa bahwa, selama pelaksanaan Program RASKIN, mutu dari beras yang disalurkan itu selalu saja buruk. Kondisi beras yang diterima dan akhirnya dikonsumsi oleh tiap anggota rumah tangga penerima bantuan ini selalu banyak kotorannya, menir, berwarna kuning atau bahkan pernah juga berkutu sehingga bagi rumah tangga dengan tingkat ekonomi tinggi, beras yang demikian tidak akan dikonsumsi akan tetapi bagi rumah tangga penerima RASKIN beras dengan mutu yang rendah tersebut tetap dikonsumsi meskipun disiasati dengan cara pencucian beras dilakukan minimal lima kali. Rendahnya mutu beras tersebut sungguh sangat memperhatinkan sebab dapat dipahami bahwa ternyata pemerintsah tidak mengawasi dan menetapkan standar mutu beras yang bersubsidi tersebut. Terlepas dari kekurangan-kekurangan dalam implementasi program RASKIN tersebut, tujuan utama program ini sudah dapat tercapai yaitu membuka/menyediakan atau meningkatkan akses dan kesempatan bagi tiap-tiap rumah tangga miskin dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhan beras atau pangan bagi keluarganya. Uraian tersebut memperlihatkan bhwa dalam implementasi suatu kebijkan maupun program dalam hal ini Program RASKIN, dipengaruhi oleh beberapa hal yang kemudian dapat menjadi patokan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu inmplementasi.
Di dalam implementasi Program RASKIN di Desa Tola Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepuluan Sangihe selama ini belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pertama, tidak adanya sosialisasi program terlebih dahulu sebelum program tersebut mulai dijalankan atau diterpakan. Kedua, sikap dari pelaksana program yang tidak memenuhi ketentuan program RASKIN; ketiga, karakteristik individu kelompok sasaran program yang cendeurng pasif; keempat, terlalu panjang dan rumitnya struktur birokrasi yang harus dilalui sehingga memperlamban pelaksanaan program dan kelima kurangnya kontrol dan pengawasan pemeirntah pusat sampai pemerintah daerah.
PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) paten Kepulauan Sangihedi Desa Tola Kecamatan Enemawira Kabu belum berjalan efektif dan efisien ditandai tidak adanya sosialisasi tentang program RASKIN yang mengakibatkan pemerintah dan masyarakat setempat tidak terlalu memahami tentang program RASKIN sehingga terjadi pengurangan jatah beras bagi penerima resmi RASKIN diakibatkan jumlah penerima tambahan yang disepakati dalam musyawarah desa lebih banyak. Pendataan dari BPS tidak akurat mengakibatkan masih ditemukan dua rumah tangga bukan penduduk desa namun terdaftar sebagai pnerima Raskin untuk Desa Tola. Pembagian beras tidak tepat waktu dikarenakan struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit, serta mutu beras yang rendah akbitan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap standar mutu beras yang kemudian di distribusikan hingga ke pelosok Desa. B. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan peneliti yaitu : 1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) terutama di tingkat desa agar pemerintah desa dan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan program sehingga mematuhi ketentuan tersebut. 2. BPS harus lebih memperhatikan keakuratan data untuk meminimalisir kesalahan penentuan penerima bantuan RASKIN.
3. Pemerintah lebih mempercepat penyaluran beras RASKIN dan harus mengontrol standar mutu dari beras yang akan di distribusikan ke pelosok desa.
DAFTAR PUSTAKA Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Pedoman Umum Penyaluran RASKIN Tahun 2012. Jakarta Moleong, L. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Parsons,
Wayne.
2011. Public
Policy
Pengantar,
Teori
dan
Praktik
Analisis
Kebijakan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta. Ripley, Randall B. dan Franklin, Grace A. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy. The Dorsey Press. Chicago. Saefullah, Djaja. 2009. Pemkiran Kontomporer Administrasi Publik. LP3AN Fisip Universitas Padjajaran. Bandung. Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. PT. Refika Aditama. Bandung. Suyanto, B dan Sutinah (ed.). 2007. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Wahab, Solichin Abdul. 2010. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
