IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG 1
1
2
ACHDIJAT SULAEMAN & ASEP SAHRUDIN
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari 2 Alumni FISIP Universitas Al-Ghifari Email:
[email protected] /
[email protected]
Abstrak Salah satu pajak yang telah diserahkan kepada daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun. Pajak BPHTB di Kabupaten Bandung diatur melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bandung. Implementasi kebijakan BPHTB di Kabupaten Bandung telah dijalankan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa dimensi yang belum dijalankan sebagaimana mestinya, yakni dimensi sumber daya dan struktur birokrasi. Hambatan-hambatan yang muncul diantaranya hambatan kualitas sumber daya, minimnya dukungan sarana dan prasaran, sistem perencanaan yang belum matang, serta aspek-aspek lainnya. Usaha yang dilakukan diantaranya dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan DPPK melalui analisis SWOT. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak BPHTB A.
Latar Belakang Penelitian
daerah lain yang lebih menjanjikan.
Pelaksanaan otonomi daerah di
Pemerintah
daerah
harus
beberapa daerah telah diwarnai dengan
berhati-hati dalam mengeluarkan Perda
kecenderungan
untuk
tentang pajak daerah, sehingga pelarian
meningkatkan pendapatan asli daerah
modal ke daerah lain dapat dihindari, dan
dengan cara membuat Perda yang berisi
harus berusaha memberikan berbagai
pembebanan pajak-pajak daerah. Hal ini
kemudahan
telah mengakibatkan timbulnya ekonomi
menarik investor menanamkan modal di
biaya
economy)
daerahnya. Organisasi publik memang
sehingga pengusaha merasa keberatan
berbeda dengan organisasi bisnis karena
untuk
tinggi
Pemda
(high
menanggung
tersebut.
Kebijakan
cost
dan
pelayanan
untuk
berbagai
pajak
organisasi publik memiliki ciri-ciri bahwa
pemda
untuk
organisasi
publik
sepenuhnya
dikuasai
faktor-faktor
menaikkan PAD bisa berakibat kontra
otonomi
produktif karena yang terjadi bukan PAD
eksternal. Selain itu organisasi publik
yang
secara resmi diadakan untuk pelayanan
meningkat,
mendorong memindahkan
akan para
lokasi
tetapi
justru
pengusaha usahanya
tetapi
tidak
masyarakat.
ke
Organisasi publik tidak dimaksudkan
97
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
untuk
berkembang
menjadi
98
besar
dari upaya daerah sendiri yang berasal
sehingga merugikan organisasi publik
dari berbagai sumber, antara lain adalah
lain. Kesehatan organisasi publik diukur
dari
melalui kontribusinya terhadap tujuan
keuntungan perusahaan daerah, dan dari
politik,
hasil
berbagai hasil usaha lainnya yang sah
maksimum dengan sumber daya yang
menurut peraturan. Kemampuan daerah
tersedia, kualitas pelayanan masyarakat
untuk memperoleh PAD rata-rata sangat
yang buruk akan memberi pengaruh
rendah, bahkan untuk menutupi biaya
politik yang negatif/merugikan. (Azhar
rutin pun sangat kekurangan. Untuk
Kasim, 1993: 20).
daerah otonomi Kabupaten dan Kota
kemampuan
mencapai
pajak
daerah,
retribusi,
hasil
Meskipun organisasi publik memiliki
dana yang diperoleh dari PAD hanya
ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi
sekitar 13% dari dana yang dimiliki,
bisnis
sedangkan di daerah otonomi Propinsi
akan
tetapi
paradigma
beru
Administrasi Publik yang dipelopori oleh
sebanyak 30%.
Ted Gabler dan David Osborne dengan
2002).
karyanya telah
"Reinventing
memberikan
Government"
(Deddy Supriadi B. ,
Dana Perimbangan adalah dana
inspirasi
bahwa
yang diperoleh pemerintah Daerah dari
harus
dapat
pemerintah Pusat, baik yang berasal dari
beroperasi layaknya organisasi bisnis,
PBB, Bea Perolehan Hak atas tanah dan
efisien,
menempatkan
Bangunan, Penerimaan Sumber Daya
masyarakat sebagai stakeholder yang
Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana
harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
Alokasi
administrasi
publik
efektif
dan
Khusus. Penerimaan dari PBB
Pembangunan daerah mustahil bisa
dibagi dengan imbangan 10% untuk
dilaksanakan dengan baik tanpa adanya
Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah;
dana yang mencukupi. Dalam pasal 27
penerimaan dari BPHTB dibagi dengan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
imbangan 20% untuk Pusat, dan 80%
telah diatur bahwasanya dalam rangka
untuk Daerah; penerimaan dari Sumber
pembiayaan pelaksanaan desentralisasi,
Daya Alam dibagi dengan imbangan 20%
daerah
bagi pemerintah Pusat dan 80% untuk
akan
mengandalkan
pada
sumber-sumber penerimaan yang terdiri
Daerah (Profil DPPK, 2011).
atas : (1) Pendapatan Asli Daerah – PAD; (2)
Dana
Perimbangan;
(3)
Dana
Satu hasil penelitian yang dilakukan oleh SMERU dan hasilnya diseminarkan
Pinjaman; dan (4) lain-lain Penerimaan
di
yang sah.
menunjukan bahwa dalam UU Nomor 25
Pendapatan Asli
Daerah
merupakan penerimaan yang dihasilkan ISSN: 873 – 3741-1
Bali
Tahun
pada
1999
bulan
tentang
Juni
2002,
Perimbangan
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
Keuangan Pusat –Daerah
99
tidak diatur
jalan lain yaitu meningkatkan penerimaan
perkebunan,
dengan cara kedua . Terlepas dengan
sehingga daerah yang memiliki areal
cara daerah memperoleh PADnya, yang
perkebunan merasa dirugikan karena
menjadi pertanyaan “mampukah daerah
daerah tidak memperoleh pendapatan
menggali dengan bermodalkan sumber
dari sektor tersebut. “ In addition, those
daya manusia yang ada di daerahnya
regions with established industries that
sendiri?”
penerimaan
dari
sektor
make a significant contribution to state
Ada slogan yang cukup terkenal
revenue, such as the tobacco industry in
dalam dunia industri “ Assets make
Kabupaten Kudus, do not receive a share
things possible, people make things
of the profits despite the fact that the
happen” . Artinya kekayaan alam, modal,
natural
the
bahan baku, dan asset-aset lainnya
industries are based lies within their
membuat sesuatu itu mungkin, namun
territory. As a result, these regions feel
hanya melalui tangan-tangan manusialah
that they have been treated unfairly by
membuat semuanya itu terjadi. Indonesia
regional autonomy laws”. Perlu diketahui
boleh mempunyai laut yang luas penuh
yang
undang-undang
dengan ikan, namun tanpa nelayan yang
tersebut hanya mencakup penerimaan
baik, ikan tersebut akan tetap menjadi
dari sektor minyak bumi, gas alam,
ikan yang ramai berenang-renang di
kehutanan, pertambangan umum, dan
dalam lautan. Daerah bisa punya modal
perikanan.
sendiri atau modal asing, atau hasil
resources
diatur
upon
dalam
Sebagian
yang
penarikan pajak dan retribusi, namun
dilakukan daerah untuk bisa mengurangi
tanpa manusia yang akhli dan bermoral
dana yang diperoleh dari pemerintah
dalam mengelola uang tadi, dapat kita
pusat adalah dengan memacu uapaya
bayangkan
memperoleh Pendapatan Asli Daerah
Demikian pula, daerah boleh mempunyai
sebesar mungkin. Metode yang paling
kekayaan alam yang berlimpah, namun
populer sampai dengan saat ini adalah
tanpa ada sumber daya manusia yang
dengan mengesploitasi Sumber Daya
mengolahnya secara benar, kekayaan
Alam daerah yang ada, dan melalui
alam tersebut bukannya menjadi sumber
Pajak
yang
dan
pertama
besar
which
Retribusi
sangat
upaya
Daerah.
mungkin
Cara
dilakukan
apabila di daerah SDA nya memang
bermanfaat,
melainkan
jadinya.
lebih
banyak mudharatnya. Mencermati permasalahan tersebut,
berlimpah, namun bagi daerah yang
maka
miskin akan SDA umumnya mengambil
dilakukan
ISSN: 873 – 3741-1
bagaimana
apa
yang oleh
sekiranya
harus
daerah
dalam
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
menghadapi
otonomi
ini.
Adhitya
100
ingin lebih meyakinkan kepada pembaca
Wardono dan Asep Mulyana dalam
betapa
makalah yang yang disampaikan di
Daerah/Kota/Propinsi
untuk
Frankrut, berjudul “Sumberdaya Padat
memfokuskan
pada
Otak dan Otonomi Daerah” mengutip
peningkatan
buah pikiran seorang ekonom Friedrich
manusia di daerahnya masing-masing.
List
yang
mengemukakan
Pendekatan
Tenaga
konsep Produktif.
pentingnya
Salah
pemerintah
upayanya kualitas
satu
sumber
pajak
yang
daya
telah
diserahkan kepada daerah adalah Bea
Rekomendasinya adalah kemakmuran
Perolehan
suatu
Bangunan atau yang disingkat dengan
daerah
(bangsa)
bukan
disebabkan oleh akumulasi harta dan
BPHTB,
kekayaan,
peraturan
melainkan
dengan
cara
Hak
diatur
atas
dalam
Tanah
dan
ketentuan
perundang-undangan
di
membangun lebih banyak tenaga yang
Indonesia, yaitu dengan UU No. 21
produktif. Dengan pendekatan ini akan
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
terjadi kekuatan swadaya setempat yang
Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
mampu
kemakmuran
telah diubah dengan UU No. 20 Tahun
ekonomi suatu daerah atau bangsa. Hal
2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21
yang
List
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
dengan Tenaga Produktif adalah karya
Atas Tanah dan Bangun. Dalam UU No.
kreatif,
atas
21
dan
diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000
menunjang
dimaksud
inovatif,
oleh
Friedrich
pemahaman
kekuasaan
dan
hokum,
kewajiban
masyarakat,
hak
efektivitas
Tahun
1997
(disebut
dengan
sebagaimana
telah
UU
BPHTB),
pengertian
mengenai
penyelenggaraan pemerintah, ilmu dan
memberikan
kebudayaan, dan sikap terhadap hak
BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak atas
asasi manusia serta mentaati norma
Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
agama. (Wardono dan Mulyana, 2001).
dikenakan atas perolehan hak atas tanah
Berdasarkan apa yang dikemukakan
dan atau bangunan, yang selanjutnya
oleh Fredrich List tersebut di atas maka
disebut pajak. Jadi BPHTB adalah sama
uraian berikutnya berupaya menjelaskan
dengan
sejauh
antara
Tanah dan Bangunan. Yang dimaksud
kemakmuran daerah yang indkatornya
dengan Perolehan Hak atas Tanah dan
adalah kemakmuran ekonomi dengan
Bangunan, UU BPHTB menyebutkan
variabel sumber daya manusia. Dengan
bahwa Perolehan Hak atas Tanah dan
mengetahui hubungan yang terjadi di
atau bangunan adalah perbuatan atau
antara kedua variabel tersebut penulis
peristiwa hukum yang mengakibatkan
mana
ISSN: 873 – 3741-1
hubungan
Pajak Perolehan Hak atas
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
101
diperolehnya hak atas tanah dan atau
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
bangunan oleh orang pribadi atau badan.
BANGUNAN
Adapun Hak atas Tanah dan atau Bangunan
adalah
termasuk
hak
bangunan
di
hak
atas
tanah,
pengelolaan, atasnya,
PADA
PENDAPATAN
DAN
DINAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG.
beserta
sebagaimana
B.
dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
tersebut,
peneliti
merumuskan
Agraria, UU No. 16 Tahun 1985 tentang
permasalahan sebagai berikut:
Rumah Susun, dan ketentuan peraturan
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan
perundang-undangan lainnya. Fenomena
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
tersebut
Bangunan pada Dinas Pendapatan
terjadi
pula
pada
Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
dan
Kabupaten Bandung. Pajak BPHTB di
Kabupaten Bandung?
Kabupaten
Bandung
Keuangan
melalui
2. Hambatan apa saja yang dihadapi
Peraturan Bupati Bandung Nomor 9
dalam Implementasi Kebijakan Bea
tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak
Perolehan Hak Atas Tanah dan
Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten
Bangunan pada Dinas Pendapatan
Bandung.
dan
Berdasarkan (penjajakan),
diatur
Pengelolaan
penelusuran
peneliti
awal
menemukan
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten Bandung? 3. Upaya apa saja yang dilakukan
indikasi permasalahan belum optimalnya
untuk
implementasi kebijakan Peraturan Bupati
Implementasi
Nomor 9 tahun 2011 Tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan
Perolehan
Bangunan pada Dinas Pendapatan
Hak
Atas
Tanah
dan
menanggulangi
Kebijakan
Bangunan Kabupaten Bandung. Belum
dan
optimalnya
Kabupaten Bandung?
tersebut
implementasi
diindikasikan
kebijakan
oleh
pajak
dengan
Pengelolaan
Bea
Keuangan
indikator
masalah rendahnya komunikasi antara petugas
hambatan
wajib
C.
pajak
Kerangka Pemikiran Implementasi merupakan bagian
sehingga menimbulkan keterlambatan
dari
wajib
menyampaikan
kebijakan yang dirumuskan bukanlah
pembayaran pajaknya. Untuk itu peneliti
suatu proses yang sederhan dan mudah.
tertarik meneliti lebih mendalam dengan
Hal tersebut disebabkan karena terdapat
judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA
banyak
pajak
ISSN: 873 – 3741-1
dalam
proses
suatu
paktor
kebijakan.
yang
Suatu
berpengaruh
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
terhadap proses pembuatan kebijakan. Adapun
proses
atau
dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Dengan demikian, yang diperlukan dalam implementasi kebijakan ini adalah tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana sesuai tujuan.
perumusan
kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) adalah “Those action by public or private individuals (orgroups) that are directed at the achievement of objectives set forth in
102
Sedangkan
Maarse
dalam
prior policy decisions (Kebijakan adalah
Sunggono
suatu tindakan yang dilakukan baik oleh
pengertian implementasi kebijakan publik,
individu-individu
atau
yaitu bahwa “Implementasi kebijakan
atau
merupakan suatu upaya untuk mencapai
kelompok-kelompok
pemerintah
(1994:
137)
memberikan
swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan
tujuan-tujuan
saran-saran tertentu dalam urutan waktu
yang
telah
digariskan
tertentu
dalam keputusan kebijakan). Mazmanian
tertentu”.
dan Sabatier dalam Wahab (2008: 65)
menegaskan bahwa kebijakan dapat
memberikan
mengenai
diimplementasikan apabila tujuan-tujuan
kebijakan
kebijakan
pengertian
pendapat implementasi
sebagai berikut:
telah
Maarse
ditetapkan,
ini
dengan
didukung sarana dan waktu yang jelas.
Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan-kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak atau akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Surianingrat dalam Sunggono (1994: 137) memberikan
adalah
implementasi
kebijakan
dikemukakan
oleh
pengertian publik
Sunggono
yang (1994:
Implementasi
Pelaksanaan kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan waktu tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai penggunaan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut
adalah
implementasi
variabel-variabel kebijakan Van
Meter dan Van Horn dalam Prabukusumo dan Pramusinto (1994: 19): a.
137): Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
pengertian
kebijakan sebagai berikut:
proses Berikut
ISSN: 873 – 3741-1
Pendapat
dengan
b.
Standar dan Sasaran Kebijakan Sumber daya
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
c.
d. e. f.
Komunikasi antar Organisasi dan pengukuhan aktivitas Karakteristik birokrasi pelaksana Kondisi sosial, ekonomi dan politik Sikap pelaksana
Para pelaksana kebijakan mungkin telah dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan memiliki sikap serta sumber daya yang cukup untuk melaksanakan sebuah kebijakan, tetapi dalam pelaksanaannya mereka mungkin akan terhambat oleh adanya struktur birokrasi dimana dua karakter utama dari birokrasi adalah standar prosedur pelaksanaan dan pembagian tugas.
Berikut adalah empat faktor yang sangat
menentukan
103
implementasi
kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III dalam Tangkilisan (2003: 12-14): a. Komunikasi Sebagai syarat pertama agar implementasi kebijakan itu efektif, maka kebijakan harus diserahkan kepada orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakannya dengan jelas, tentu saja hal ini memerlukan komunikasi yang tepat dan dilakukan dengan tepat pula oleh pelaksana kebijakan. b. Sumber Daya Kurangnya sumber daya mengakibatkan tidak efektifnya penerapan kebijakan.Sumber daya yang dimaksud disini mencakup orang-orang yang memadai dari segi jumlah dan kemampuan, informasi yang jelas, sarana dan prasarana dan wewenang. c. Disposisi/Sikap. Jika pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, tetapi ketika sikap dan pandangan para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan sebuah kebijakan menjadi lebih rumit. d. Struktur Birokrasi. ISSN: 873 – 3741-1
Teori inilah yang peneliti jadikan alat
ukur
untuk
meneliti
analisis
implementasi kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Bandung. Alasan pemilihan teori ini adalah didasarkan pada
kondisi
dilapangan
yang
mempunyai kesesuaian dengan teori yang
digunakan
peneliti,
sehingga
peneliti beranggapan teori inilah yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. D.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan
dalam
penelitian ini
kualitatif.
adalah metode
Sugiyono
mendefinisikan
(2009:
metode
1)
penelitian
kualitatif adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen)
dimana
peneliti
adalah
instrumen kunci, teknik pengumpulan
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
data
dilakukan
trianggulasi
kebijakan itu efektif, maka kebijakan
(gabungan), analisis data bersifat induktif,
harus diserahkan kepada orang-orang
dan
lebih
yang diserahi tanggung jawab untuk
daripada
melaksanakannya dengan jelas, tentu
generalisasi. Sejalan dengan pendapat
saja hal ini memerlukan komunikasi yang
Moleong (2010: 6), “penelitian kualitatif
tepat dan dilakukan dengan tepat pula
adalah
yang
oleh pelaksana kebijakan. Dalam hal
bermaksud untuk memahami tentang
Implementasi Kebijakan Bea Perolehan
apa yang dialami oleh subjek penelitian,
Hak Atas Tanah dan Bangunan pada
misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
Dinas
tindakan
cara
Keuangan Kabupaten Bandung, peneliti
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
menemukan belum optimalnya dimensi
bahasa, pada suatu konteks khusus yang
komunikasi yang dijalankan oleh para
alamiah
petugas pajak sehingga pembayaran
hasil
secara
104
penelitian
menekankan
kualitatif
makna
penelitian
dan
dan
penelitian
lain-lain
dengan
dengan
memanfaatkan
berbagai metode alamiah.
Pendapatan
dan
Pengelolaan
pajak tersebut senantiasa mengalami keterlambatan.
E.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.
Implementasi
Kebijakan
Bea
Suatu
kebijakan
dirumuskan
yang
tentunya
telah
memiliki
Perolehan Hak Atas Tanah dan
tujuan-tujuan atau target tertentu yang
Bangunan
Dinas
ingin dicapai. Pencapaian target baru
Pengelolaan
akan terealisasi jika kebijakan tersebut
pada
Pendapatan
dan
Keuangan Kabupaten Bandung. Implementasi
kebijakan
dalam
telah diimplementasikan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui apakah tujuan
penelitian ini diukur melalui dimensi
kebijakan
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
tersebut dapat tercapai atau tidak, maka
struktur birokrasi. Untuk membahasnya,
kebijakan
peneliti akan menyajikan pembahasan
diimplementasikan.
masing-masing dimensi tersebut melalui
dapat dikatakan bahwa implementasi
studi pustaka, wawancara dan observasi
kebijakan
lapangan.
sangat penting dalam proses kebijakan.
Hasil
penelitian
dan
pembahasan tersebut peneliti sajikan
yang
telah
dirumuskan
tersebut Dengan
merupakan
harus demikian
tahapan
yang
Implementasi suatu kebijakan tidak
sebagai berikut:
selalu berjalan mulus, banyak faktor yang
1.
dapat mempengaruhi keberhasilan suatu
Dimensi Komunikasi Dimensi
syarat
pertama
ISSN: 873 – 3741-1
komunikasi agar
sebagai
implementasi
implementasi disebabkan
kebijakan. karena
pada
Hal
ini
dasarnya
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
implementasi berada
pada
sehingga faktor
kebijakan
selalu
mengetahui apa yang menjadi maksud,
yang
vakum,
tujuan dan sasaran serta substansi dari
berbagai
macam
kebijakan tersebut. Jika mereka tidak
turut
jelas, maka mereka tidak akan tahu apa
tempat
terdapat
tidak
105
disekelilingnya
yang
mempengaruhi implementasi kebijakan.
yang
Keberhasilan
dilaksanakan agar apa yang menjadi
suatu
kebijakan,
implementasi
membutuhkan
pemahaman
standar
adanya
dan
tujuan
bertanggung
melaksanakannya.
efektif dan efisien. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
(BPHTB)
Kabupaten
Bandung pada 2012 mencapai Rp60
standard dan tujuan kebijakan harus
miliar atau meningkat 100% dibanding
dikomunikasikan dengan jelas agar tidak
tahun sebelumnya Rp30 miliar. Bupati
menimbulkan distorsi implementasi. Jika
Bandung Dadang Naser mengatakan
standart
capaian
tujuan
karena
dan
itu
dan
Oleh
jawab
dipersiapkan
tujuan kebijakan dapat dicapai secara
kebijakan dari masing-masing individu yang
seharusnya
tidak
diketahui
BPHTB
bisa
besar
karena
dengan jelas oleh pihak-pihak yang
pengalihan pengelolaan dari pemerintah
terlibat dalam implementasi kebijakan,
pusat
dapat menimbulkan salah pengertian
(bisnis.com,
yang dapat menghambat implementasi
menargetkan BPHTB pada 2013 naik
kebijakan.
Komunikasi
kebijakan
atau tetap di Rp60 miliar karena pajak
mencakup
dimensi
transmisi
tersebut
(transmission),
transformasi
(transformation) dan kejelasan (clarity). Dimensi menghendaki
transformasi agar
kebijakan
publik
ke
daerah
pada
2012).
Bupati
bermanfaat
anggaran
publik.
merupakan
2011
bagi
Bandung
serapan
Menurutnya,
salah
lalu
satu
pajak sumber
pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah.
dapat ditransformasikan kepada para
Selain pajak, sumber lain bagi
pelaksana, kelompok sasaran dan pihak
PAD antara lain dana perimbangan,
lain yang terkait
pinjaman
dengan kebijakan.
daerah,
hasil
pengelolaan
Dimensi kejelasan menghendaki agar
kekayaan daerah yang dipisahkan, serta
kebijakan yang ditransmisikan kepada
lainnya. Ditanya soal tunggakan pajak
para pelakana, target group dan pihak
sebesar Rp270 miliar di Kabupaten
lain yang berpentingan baik secara
Bandung,
langsung
maupun
tidak
langsung
bekerja sama dengan kejaksaan dan
terhadap
kebijakan
dapat
diterima
kepolisian. Hal itu terjadi dikarenakan
dengan jelas, sehingga diantara mereka
petugas kesulitan melacak pajak yang
ISSN: 873 – 3741-1
katanya,
pihaknya
akan
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
106
ada di desa karena pemiliknya tidak ada
kebijakan,maka
di
Bandung.
akan sulit dicapai. Sumber daya dalam
berdasarkan data tersebut maka dapat
hal ini meliputi: dana, sumber daya
dikatakan bahwa dimensi komunikasi
manusia (staf) dan fasilitas lainnya. Oleh
telah dijalankan dengans semestinya
karena itu agar sumber daya yang ada
dalam implementasi kebijakan BPHTB di
dapat
Kabupaten Bandung.
implentasi kebijakan, maka sumberdaya
wilayah
Kabupaten
harus 2.
Dimensi Sumber Daya Kurangnya
menunjang
dipersiapkan
kebijakan
keberhasilan
sedini
mungkin
sehingga pada saat dibutuhkan sudah
sumber
mengakibatkan
efektivitas
daya
tidak
tersedia sesuai kebutuhan.
efektifnya
penerapan kebijakan.Sumber daya yang
a.
Sumber Daya Manusia
dimaksud disini mencakup orang-orang
Jumlah
sumber daya manusia
yang memadai dari segi jumlah dan
yang ada di Dinas Pendapatan dan
kemampuan,
Pengelolaan Keuangan sebanyak 228
informasi
yang
jelas,
sarana dan prasarana dan wewenang. Sumber
daya
yang
ada
di
orang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1
DPPK
Kabupaten Bandung terdiri dari sumber
Jumlah PNS berdasarkan golongan
daya
formal, sarana dan prasarana yang
No. 1. 2. 3. 4
mendukung penyelenggaraan kegiatan
Sumber: DPPK Kabupaten Bandung, 2012
manusia
berdasarkan
tingkat
pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non
pengelolan keuangan seperti gedung
Golongan IV III II I Jumlah Berdasarkan
Jumlah 7 Orang 90 Orang 123 Orang 8 Orang 228 Orang tabel
tersebut
beserta ruang rapat yang memadai,
dapat diketahui bahwa SDM di DPPK
Fasilitas komputer, meja kursi, peralatan
Kabupaten Bandung bervariasi ditinjau
kantor dan lain-lain.
dari aspek golongan. Meskipun demikian,
Sumber
daya
merupakan
kerjasamanya semua golongan mampu
variable yang sangat penting dalam
membangkitkan
implementasi
merealisasikan
kebijakan.
Meskipun
dengan jelas kepada aparat pelaksana, tetapi jika tidak didukung oleh sumber
memadai ISSN: 873 – 3741-1
untuk
daya
kebijakan
Kabupaten Bandung.
kebijakan sudah dikomunikasikan
tersedianya
semangat
secara
pelaksanaan
untuk BPHTB
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
Tabel 4.2
diselenggarakan
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat
1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8.
Tingkat Pendidikan Sarjana Strata 2 Sarjana Strata 1 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD Jumlah
dapat
diketahui
Jumlah 10
orang
47
orang
17 1 1 134 10 8 228
orang orang orang orang orang orang orang
tabel
tersebut
bahwa
masih
SMA ke bawah. Untuk itu DPPK terus untuk
Jumlah pegawai yang menduduki eselon
dominannya SDM yang berpendidikan
berupaya
mendorong
SDM
mekanjutkan studi ke jenjang yang lebih
No.
Eselon
1. 2. 3. 4. 5.
Eselon II b Eselon III a Eselon III b Eselon IV a Eselon IV b Jumlah Berdasarkan
dapat
diketahui
dominannya
orang orang orang orang orang orang
tabel
tersebut
bahwa
masih
yang
belum
SDM
menduduki eselon. Untuk itu DPPK terus berupaya
untuk
mendorong
meningkatkan
kemampuan
mengikuti
diklat-diklat
SDM dengan yang
Pemda
Kabupaten
Tabel 4.5
Jumlah PNS yang telah mengikuti
Jumlah Kontrak Kerja berdasarkan
Diklat Struktural
1. 2. 3.
1 1 5 24 9 40
Bandung..
Tabel 4.3
No.
Jumlah
Sumber: DPPK Kabupaten Bandung, 2012
diselenggarakan
tinggi.
Tingkat Pendidikan & Latihan Diklatpim III Diklatpim IV Adum Jumlah
Kabupaten
Tabel 4.4
Sumber: DPPK Kabupaten Bandung, 2012
Berdasarkan
Pemda
Bandung..
Pendidikan No.
107
tingkat pendidikan Jumlah 15 6 17 38
orang orang orang orang
No.
Pendidikan
1.
Sarjana
2.
SLTA
3.
SD Jumlah
Sumber: DPPK Kabupaten Bandung, 2012
Jumlah 2 2 1 5
Orang Orang Orang Orang
Sumber : Kepegawaian DPPK, 2012
Berdasarkan dapat
diketahui
tabel
tersebut
bahwa
masih
Berdasarkan
tabel
tersebut
dapat diketahui bahwa masih adanya
dominannya SDM yang belum mengikuti
pegawai
diklat struktural. Untuk itu DPPK terus
Meskipun demikian, pegawai tersebut
berupaya
SDM
turut berkontribusi bagi terselenggaranya
yang
kebijakan
untuk
mengikuti ISSN: 873 – 3741-1
mendorong
diklat-diklat
dengan
BPHTB
status
di
kontrak.
Kabupaten
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
Bandung.
108
kebijakan, maka proses pelaksanaan
Dengan adanya penyerahan
sebuah kebijakan menjadi
lebih rumit.
pajak BPHTB dari pusat ke daerah, maka
Dispositions atau sikap pelaksana juga
pegawai
menjadi
pun
merasakan
kewalahan
faktor
yang
mempengaruhi
dalam mengelola BPHTB tersebut. Hal ini
implementasi
dikarenakan pajak yang tadinya dikelola
dimaksudkan sebagai kecenderungan,
oleh dua KPP, saat ini dikelola satu atap
keinginan
oleh DPPK, dengan demikian pekerjaan
pelaksana
pun tidak optimal dilaksanakan oleh
melaksanakan kebijakan.
pegawai dikarenakan keterbatasan SDM
kebijakan.
atau
Dispositions
kesepakatan
para
(implementor)
Pelaksana
untuk
kebijakan
tidak
serta pekerjaan yang begitu menumpuk.
hanya dituntut kemampuan dan
b.
Sarana dan prasarana pada DPPK
kemauannya secara sungguh-sungguh
Kabupaten Bandung
dalam melaksanakan kebijakan,
DPPK
Kabupaten
Bandung
tetapi
juga
dituntut
untuk
mampu
memiliki gedung kantor berlantai 2 (dua)
membawa kebijakan tersebut kearah
dengan luas sebesar 2554,03.m2 dan 90
yang diinginkan atau diharapkan. Semua
m2, Kendaraan dinas roda 4 sebanyak
itu dapat terwujud jika
12 unit dan roda 2 sebanyak 65. unit,
pelaksana mendukung tujuan kebijakan.
saluran
Sebaliknya sikap pelaksana yang
telepon
sebanyak
14
line,
fasilitas komputer terdiri dari PC 90 unit,
cenderung
menolak
kebijakan,
laptop 74 whiteboard electric 2 unit,
menyebabkan mereka gagal
infocus 2 unit, aplikasi SIPKD wireless
melaksanakan kebijakan.
akan
yang dapat diakses dari seluruh ruangan, Aplikasi Gaji, DPPK memiliki ruang rapat yang refresentatif dengan kapasitas 100
d.
Dimensi Struktur Birokrasi Para
pelaksana
kebijakan
orang, serta peralatan lainnya. 64 (enam
mungkin telah dapat mengetahui apa
puluh empat) jenis barang inventaris aset
yang harus mereka lakukan dan memiliki
tetap.
sikap serta sumber daya yang cukup
c.
untuk melaksanakan sebuah kebijakan,
Dimensi Disposisi Jika
ingin
tetapi dalam pelaksanaannya mereka
melaksanakan sebuah kebijakan maka
mungkin akan terhambat oleh adanya
mereka harus dapat melaksanakan apa
struktur birokrasi dimana dua karakter
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan,
utama dari birokrasi adalah standar
tetapi ketika sikap dan pandangan para
prosedur pelaksanaan dan pembagian
pelaksana berbeda dengan pembuat
tugas. Adapun struktur birokrasi pada
ISSN: 873 – 3741-1
pelaksana
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
Dinas
Pendapatan
Keuangan
dan
Kabupaten
Pengelolaan
adalah
sesuai
109
Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa
struktur
birokrasi
yang
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
terfragmentasi (terpecah-pecah) dapat
Bandung No 20 tahun 2007 tentang
mengakibatkan gagalnya implementasi,
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
karena
Kabupaten Bandung.
membatasi kemampuan para pejabat
fragmentasi
birokrasi
akan
Struktur organisasi DPPK ini
puncak untuk mengkoordinasikan semua
perlu mendapat perhatian lebih, terkait
sumber daya yang relevan dalam suatu
dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah
yuridiksi tertentu yang berakibat lebih
dan Bangunan (BPHTB) telah diserahkan
lanjut adalah
ke kabupaten Bandung menjadi pajak
pemborosan
daerah, selain itu Pajak Bumi dan
Dimensi standart prosedur operasi akan
Bangunan
memudahkan
akan
diserahkan
kepada
ketidakefeisienan dan sumber dan
daya
langka.
menyeragamkan
daerah menjadi pajak daerah pada tahun
tindakan dari pada pelaksana kebijakan
2013.
Sehubungan dengan hal tersebut,
dalam melaksanakan apa yang menjadi
maka
perlu
bidang tugasnya.
dipertimbangkan
untuk
diadakan perubahan perda SOTK, untuk mengakomodir bidang yang mengelola
Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi
BPHTB dan PBB. Meskipun untuk
3.
sumber-sumber
mengimplementasikan
suatu
Kebijakan
Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
pada
kebijakan tersedia secara memadai, dan
Pendapatan
para
Keuangan Kabupaten Bandung
pelaksana
(implementor)
mengetahui dan memahami apa yang
dan
Dinas
Kebutuhan
Pengelolaan
dana
untuk
menjadi standar dan tujuan kebijakan
pembangunan di Kabupaten Bandung
serta
setiap tahun terus meningkat dan masih
memiliki
mengimplementasikannya
kemampuan secara
tingginya
ketergantungan
Pemerintah
masih belum bisa efektif disebabkan
tantangan bagi DPPK selaku SKPD
ketidakefisienan
pemungut
birokrasi.
pendapatan
adalah
dari
sungguh-sungguh, bisa jadi implementasi
struktur
Pusat,
dana
untuk
suatu
terus
Struktur birokrasi (bureaucratic structure)
meningkatkan pendapatan asli daerah
mencakup
dan selaku PPKD terus berupaya untuk
dimensi
fragmentasi
(fragmentation) dan standart prosedur
mengoptimalkan
operasi (standart operating procedure).
perimbangan melalui koordinasi kepada Pemerintah
ISSN: 873 – 3741-1
pendapatan
Pusat
dan
dana
Provinsi.
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
Peningkatan kualitas pelayanan yang
9.
akan dilaksanakan DPPK Kabupaten Bandung
lima
tahun
kedepan,
diidentifikasi terjadi 1.
belum
optimalnya
SDM
yang
dilakukan
untuk
hambatan Kebijakan
Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan
pada
masing-masing Unit kerja DPPK
Bangunan
sesuai dengan kualifikasi pendidikan
Pendapatan
dan kompetensi;
Keuangan Kabupaten Bandung
Belum optimalnya dukungan sarana prasarana,
Belum
baik
dari
segi
pajak
Belum
kualitas
daerah
Walaupun
dan
Dinas
Pengelolaan
terdapat
berbagai
kekurangan, DPPK terus berupaya untuk
merupakan suatu keharusan dan menjadi
dan
perhatian yang besar. Dalam upaya
administrasi
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DPPK Kabupaten Bandung
optimalnya
perencanaan,
operasional
pajak
daerah; Belum
pada
memperbaiki segenap kekuatan yang
optimalnya
pengendalian,
menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang
optimalnya
pengendalian
intern
sistem pengelolaan
dan ancaman pada lingkungan eksternal. Faktor
kekuatan
yang
ada
pada
keuangan daerah;
lingkungan internal sebagai berikut :
Belum optimalnya kualitas laporan
1.
Jumlah SDM cukup memadai;
keuangan;
2.
Sarana dan prasarana yang dimiliki
Belum adanya Jabatan Fungsional Pengelola
Keuangan
(Akuntan,
sekarang ; 3.
Penilai PBB P2, Juru Sita Pajak); 8.
Upaya
Implementasi
dan
perbendaharaan;
7.
4.
kerja
pelayanan
6.
peraturan
perundang-undangan.
menanggulangi
pelayanan
5.
pengelolaan
sebagaimana
yang sesuai standar kebutuhan unit
kuantitas maupun kualitas;
4.
optimalnya
TP/TGR
yang
Belum optimalnya kualitas SDM,
dan
3.
10. Belum
yaitu:
penempatan
2.
Belum optimalnya penerimaan pajak daerah ;
dari
permasalahan-permasalahan
110
Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
Komitmen
dalam
meningkatkan kualitas SDM; 4.
sumber-sumber
Adanya
regulasi
pengelolaan
keuangan daerah; 5.
Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas;
ISSN: 873 – 3741-1
pimpinan
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
6.
Tersedianya
anggaran
pelaksanaan
tugas
untuk
pokok
4.
dan
Adanya reformasi birokrasi disegala bidang,
fungsi.
111
termasuk
pengelolaan
keuangan;
Faktor kelemahan merupakan
5.
Terbukanya kesempatan mengikuti
permasalahan-permasalahan
pada
pendidikan
lingkungan
perlu
untuk meningkatkan kualitas sumber
internal
yang
ditingkatkan sebagai berikut: 1.
2.
3.
dan
informal
daya manusia;
Kualitas SDM belum sepenuhnya
6.
Adanya
perkembangan
sesuai dengan kebutuhan standar
pembangunan, dan pertumbuhan
kerja organisasi;
ekonomi di Kabupaten Bandung.
Masih adanya pegawai yang kurang
Faktor
ancaman
yang
perlu
memiliki tanggung jawab terhadap
ditekan pada lingkungan eksternal yaitu :
tugas pokok dan fungsinya;
1.
Belum
meratanya
pengetahuan/pemahaman terhadap
pengelolaan
Pelanggaran
terhadap
ketentuan
perundang-undangan
aparat
pendapatan
keuangan
daerah; 4.
formal
dan
dibidang pengelolaan
keuangan; 2.
Masih rendahnya kesadaran wajib
Belum optimalnya dukungan sarana
pajak
dan
kewajibannya membayar pajak ;
prasarana,
baik
dari
segi
kuantitas maupun kualitas. Faktor
peluang
3.
yang
perlu
Kabupaten
Bandung
pajak
informasi
dimanfaatkan pada lingkungan eksternal DPPK
Wajib
dalam
memenuhi
tidak
memberikan
pendapatannya
secara
jujur.
adalah
Faktor-faktor tersebut dianalisis
sebagai berikut :
dengan
1.
Adanya potensi pendapatan yang
SWOT
cukup besar di Kabupaten Bandung;
opportunities, threats). Dari hasil analisis
Adanya pengalihan beberapa jenis
SWOT
pajak pusat dan provinsi menjadi
perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pajak daerah, yaitu BPHTB, PBB-P2
pembangunan dalam lima tahun ke
dan Pajak Air Tanah;
depan sebagai berikut:
2.
3.
Pemanfaatan
teknologi
informasi
1.
dalam pengelolaan, pelaporan dan informasi keuangan daerah;
menggunakan (strengths,
disusun
kualitas
strategi
dan
profesionalisme SDM; 2.
Peningkatan aparatur fungsinya;
ISSN: 873 – 3741-1
weaknesses,
kemudian
Peningkatan
pendekatan
kapasitas
sesuai
peran
SDM dan
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
3.
Peningkatan
ketaatan
pada
3.
Biaya yang diperlukan;
dan
4.
Pelaksanaan
strategi
memerlukan
pengembangan
peraturan perundang-undangan; 4.
Peningkatan
kualitas
pelayanan
baru,
dengan pola pendekatan pelayanan Prima; 5.
kesejahteraan
sarana
6.
proses dan
mekanisme
dalam pengelolaan keuangan; 9.
Terjalinnya
komunikasi
dan
7. 8.
dalam
Sensitivitas strategi terhadap sosial,
Berdasarkan tapisan
intern; 11. Meningkatkan pengawasan Melekat; sistem
reward
and
ekonomi
dan
13. Meningkatnya
sosialisasi
yang
pajak
Dari beberapa strategi di atas,
utama dari 13 alternatif rencana strategi
1. Peningkatan 2. Peningkatan aparatur
yang
fungsinya;
tujuan
dan
analisis
upaya sasaran tapisan
berdasarkan 8 (delapan) indikator, yaitu:
1.
waktu pelaksanaan strategi;
2.
Besar
pengaruhnya
dilakukan,
menghasilkan rumusan 7 (tujuh) strategi
kemudian ditetapkan prioritas strategi dalam
telah
analisis
kualitas
dan
profesionalisme SDM;
daerah kepada masyarakat.
ditempuh
hasil
DPPK Tahun 2010-2015 yaitu :
punishment yang berkeadilan.
dalam
mencapai tujuan dan sasaran; ISSN: 873 – 3741-1
melaksanakan
politik
10. Meningkatnya sistem pengendalian
menggunakan
dan
Dampak yang timbul terhadap
aspek
keuangan;
mencapai
prasarana
SKPD lainnya;
perencanaan pembangunan dengan
akan
renovasi
strategi;
dan
sinkronisasi dalam mensinergiskan
12. Penerapan
dan
Akibat yang ditimbulkan apabila salah
Peningkatan Pemahaman bersama tentang
terhadap
peningkatan kualitas SDM;
Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan data dan informasi;
8.
Penyesuaian
penambahan
Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan;
7.
yang
perundang-undangan,
aparatur; 6.
perubahan
konsekuen, dan komitmen;
5.
Peningkatan
112
kapasitas
sesuai
SDM
peran
dan
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan
pola
pendekatan
pelayanan Prima;
4. Peningkatan pengelolaan
kualitas keuangan,
baik
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
pendapatan,
belanja
dan
pendekatan
113
pelayanan
prima
yang
handal (reliability), tanggap (responsif),
pembiayaan;
5. Penerapan sistem reward and
dengan keyakinan (confidence), peduli
punishment yang berkeadilan,
(empaty), dan berwujud (tangible). Untuk
baik
mewujudkan itu semua, perlu ditunjang
bagi
pegawai
DPPK
dengan kapasitas sumber daya manusia
maupun kepada Wajib Pajak;
6. Peningkatan
pemanfaatan
sarana
dan
penjelasan,
Bandung untuk 5 (lima) tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data informasi
dikembangkan keuangan
yang seperti
dengan
sedang pengelolaan
menggunakan
program aplikasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan seluruh SKPD berbasis web (internet) yang digunakan sebagai
sarana
entri
data
dan
menghasilkan informasi keuangan yang dihasilkan dari seluruh SKPD pada saat penyusunan RKA/DPA dan rancangan perda
APBD,
perubahan
rancangan
APBD,
(penatausahaan),
perda
pelaksanaan
akuntansi
dan
pelaporannya yang memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal,
dapat
dipahami,
dibandingkan;
transparan,
dan
dapat dapat
pelayanan
penghargaan
meningkatkan
DPPK,
perlu
F.
dan
dan
hukuman
yang
Simpulan Berdasarkan
kualitas dilakukan
hasil
penelitian
dan pembahasan, peneliti memberikan simpulan sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan BPHTB di Kabupaten Bandung telah dijalankan
sebagaimana
mestinya. Meskipun demikian, masih
terdapat
beberapa
dimensi yang belum dijalankan sebagaimana dimensi
mestinya,
sumber
daya
yakni dan
struktur birokrasi. 2. Hambatan-hambatan
yang
muncul diantaranya hambatan kualitas sumber daya, minimnya dukungan sarana dan prasaran, sistem perencanaan yang belum matang,
serta
aspek-aspek
lainnya. 3. Usaha
dipertangunggjawabkan. Dalam
fungsinya
bahwa
sesuai visi dan misi DPPK Kabupaten
dan
dan
berkeadilan.
prasarana. Dengan
tugas
profesionalitas serta penerapan sistem
teknologi data dan informasi ;
7. Peningkatan
sesuai
yang
dilakukan
diantaranya dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan DPPK melalui analisis SWOT.
ISSN: 873 – 3741-1
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
DAFTAR PUSTAKA
114
Oktober/1995
Amy Y.S. Rahayu, 1977, Fenomena
Karim, Abdul Gaffar, (Amirudin, Mada
Sektor Publik dan Era Service
Sukmajati, Nur Azizah), 2003,
Quality,
Kompleksitas
dalam
Birokrasi
Bisnis
No.
dan 1/Vol.
Otonomi Daerah, Cetakan I,
III/April/1997. Azhar
Kasim
Pustaka Pelajar.
1993,
Pengukuran
Roy,
1989,
Pemerintah
Lembaga
Indonesia
Penerbit
bekerjasama
FEUI
dengan
universitas
Pusat
Ilmu-ilmu
Brotodihardjo, Santoso, 2003, Pengantar Ilmu
Hukum
Keempat,
Pajak,
Refika
Edisi
Aditama,
George
Implementing
C.
1980.
Public
Policy.
Washington:
Congressional
di
(Keuangan Daerah
di
Indonesia), UI Press, Jakarta. Perumusan Negara,
Pantius D Soeling 1997, Pemberdayaan untuk
pelayanan, Birokrasi
Kebijaksanaan Jakarta:
Bina
Aksara 1999,
Pedoman
Penyusunan
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta. LAN.RI Nugroho, Riant. 2008. Public Policy,
Quarterly Press. SDM
Daerah
Pemerintah
Mustopadidjaja,
Bandung. III,
Keuangan
Islamy, M. Irfan. 1988. Prinsip-Prinsip
Sosial UI.
Edwards
Kelly,
Efektifitas dalam Organisasi,
antar
Persoalan
peningkatan dalam
Bisnis
No.
2/Vol
III/Agustus/1997.
Jakarta:
PT.
Elek
Media
Komputindo Supriatna,
Tjahya.
1996.
Sistem
Administrasi Pemerintahan di
Daerah.
Jakarta:
Bina
Aksara Martani
Huseini,
1994
Penyusunan
Strategi
Pelayanan
dalam
suatu
Prima
perspektif
Reengineering, dalam Bisnis dan
Birokrasi.
No.
3/Vol
IV/September 1994.
Sutopo dan Sugiyanto, 2001. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta : LAN.RI Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan,
Edisi
Kedua.
Malang: Bumi Aksara
Penghargaan Abdi Satyabakti dalam
-----------------------------. 2002. Analisis
manajemen pembangunan, Info
Kebijakan Dari Formulasi ke
Pan
Implemetasi
ISSN: 873 – 3741-1
1995
No.
13/IV
/
Kebijakan
Jurnal Ilmiah “POLITEA” FISIP Universitas Al-Ghifari, Volume 10 Nomor 5, Januari 2013
Negara,
Jakarta:
Bumi
Aksara Williams, W. and R. F. Elmore. 1971. Social
Program
Implementation. New York: Academic Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan
Dasar
Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 tahun
2011
Tentang
Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bandung Harian
Umum
Republika
edisi
22
November 2000, 10 Januari 2001, 9 Maret 2001 dan 20 Maret 2001 LAKIP DPPK Kabupaten Bandung, 2012
ISSN: 873 – 3741-1
115
