IMPLEMENTASI E-COSTING SPM KESEHATAN PADA PUSKESMAS (STUDI KASUS PADA PUSKESMAS NGRAMBE KABUPATEN NGAWI)
Oleh : Ziya Yanuar Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universits Brawijaya
[email protected] Abstract The aim of this research is to compare the implementation costing a minimum standard of services in the health sector with minimum standard of services costing performed using the E-Costing SPM applications. minimum standard of services costing is important because it is used to assess the adequacy of resources in achieving the target of minimum standard of services. Object of this research is Puskesmas Ngrambe which is located in Ngawi Regency. In this research, writer uses descriptive quantitative writing method. The analysis conducted by processing the primary data including data on all measures of activity, and variable costing components required to reach the target of minimum standard of services. The results of research indicate the amount of the costs required to produce a certain minimum standard of achievement. The use of ECosting SPM can assist the process of planning and decision-making in the implementation of public health services that are integrated with the Work Plan and Budget Department of Health. Keywords
: e-costing, costing, minimum service standard, health center, cost. Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan implementasi costing standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan pada Puskesmas dengan costing SPM yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-costing SPM. Costing SPM merupakan hal yang penting karena digunakan untuk menilai kecukupan sumberdaya dalam mencapai target SPM. Objek Penelitian ini adalah Puskesmas Ngrambe Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan mengolah data primer yakni data mengenai semua langkah kegiatan, variabel dan komponen costing yang diperlukan dalam mencapai target SPM. Hasil penelitian menunjukkan besaran biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian standar pelayanan minimal tertentu. Penggunaan E-costing SPM dapat membantu dalam proses perencanan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan. Kata Kunci
: e-costing, costing, SPM, Puskemas, biaya
PENDAHULUAN Kebijakan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga-nya, sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi). Komitmen ini ditunjukan dengan dikeluarkannya PP nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Khusus untuk penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesehatan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Cakupan pelayanan kesehatan antara lain meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa pada desa/kelurahan, promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat desa siaga aktif. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dalam membina peran serta masyarakat juga memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Puskesmas mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Untuk mencapai misi tersebut, puskesmas perlu menyediakan berbagai macam fasilitas seperti alat-alat kesehatan yang modern, tenaga kesehatan yang kompeten, kamar rawat inap pasien yang higienis, makanan yang bergizi, obat-obatan, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Peningkatan kualitas layanan Puskesmas untuk memenuhi harapan masyarakat dan untuk memenuhi SPM tentunya membutuhkan suatu biaya-biaya tertentu. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada alokasi anggaran Puskesmas, sehingga dapat dikaitkan dengan SPM yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Namun pada kenyataannya seringkali proses penentuan biaya-biaya untuk memenuhi SPM tidak dikaitkan dengan alokasi anggaran.
Berdasarkan data-data awal yang diperoleh penulis, pada tahun 2013 Kabupaten Ngawi telah memasukkan SPM bidang kesehatan dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Walaupun SPM sudah dimasukkan dalam prioritas RKPD, namun masih banyak indikator SPM kesehatan yang belum mencapai target. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi (Pemkab Ngawi) berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mencapai target SPM. Salah satu usaha untuk mewujudkannya adalah dengan mengubah Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Puskesmas itu sendiri. Puskesmas Ngrambe merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Ngawi. Wilayah kerjanya mencakup 5779 Ha dengan jumlah penduduk 42.360 jiwa yang tersebar di 14 desa. Pelayanan Puskesmas Ngrambe mencakup Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). UKM merupakan pelayanan dasar yang tercantum dalam SPM. Kinerja Puskesmas Ngrambe jika diukur dengan indikator SPM cukup baik karena dari 22 indikator, hanya 8 (delapan) indikator yang tercapai. Puskesmas Ngrambe merupakan puskesmas dengan jumlah kunjungan terbesar di Kabupaten Ngawi. Puskesmas Ngrambe juga salah satu dari enam puskesmas di Kabupaten Ngawi yang diusulkan untuk menjadi BLUD pada tahun 2014. Salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan suatu satuan kerja menjadi BLUD adalah pembiayaan yang berdasar atas SPM (atau disebut dengan costing SPM). Selain sebagai persyaratan administratif, SPM costing juga bermanfaat dalam pembuatan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai dasar anggaran pelayanan UKM. Hal-hal tersebut diatas menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap“Implementasi E-costing SPM Keshatan Pada Puskesmas (Studi Kasus Pada Puskesmas Ngrambe Kabupaten Ngawi)”. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana kalkulasi costing SPM di Puskesmas Ngrambe dan Bagaimana kalkulasi costing SPM menggunakan aplikasi E-costing SPM di Puskesmas Ngrambe. LANDASAN TEORI Pembiayaan (Costing) Biaya berkaitan dengan semua tipe organisasi bisnis, nonbisnis, manufaktur, eceran, dan jasa. Umumnya, macam biaya yang terjadi dan cara klasifikasi biaya tergantung pada tipe organisasi. Biaya merupakan faktor kunci dalam keputusan penentuan harga. Karena itu informasi biaya yang akurat sangat
penting. Berikut di kemukakan beberapa pendapat dari para ahli untuk memberikan gambaran mengenai pengertian biaya. Menurut Hansen dan Mowen (2007:38) dalam bukunya, mendefinisikan bahwa: “Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi. Menurut Kholmi (2013:20) biaya atau cost ini dinyatakan “Pengeluaran untuk memperoleh barang atau jasa yang mempunyai manfaat bagi perusahaan lebih dari satu periode operasi dan sebaliknya”. Menurut Suwardjono (2010:45) biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Selanjutnya menurut Horngren, Foster, dan Datar (2012:28):“Cost as resource sacrificed or forgone to achieve a specific objective”. Definisi di atas memberikan pemahaman yang jelas bahwa cost merupakan sejumlah nilai yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa, dimana pengorbanan tersebut diukur dengan berkurangnya harta atau bertambahnya kewajiban pada saat perolehan. Expense didefinisikan sebagai harga pokok yang memberikan manfaat ketika manfaat itu digunakan. Dengan kata lain, cost yang telah memberikan manfaat dicatat sebagai expense dan dicantumkan dalam laporan rugi-laba, sedangkan cost yang akan memberikan manfaat di masa akan datang dicatat sebagai aktiva (asset) dan dicantumkan dalam neraca. Jelaslah bahwa antara cost dan expense memiliki perbedaan yang mendasar ditinjau dari segi manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang. Oleh karena itu manajemen perusahaan harus mengerti dan memahami secara tepat perbedaan antara kedua istilah tersebut, sebab bila mana manajemen tidak mampu membedakannya, maka akan mempengaruhi manajemen dalam membuat perencanaan dan pengendalian. Klasifikasi biaya yang tepat merupakan hakekat bagi manajemen untuk mengumpulkan dan menggunakan informasinya dengan cara selektif mungkin. Menurut Garrison, Noreen dan Brewer (2011:36), biaya diklasifikasikan sebagai Cost secara general , Cost sebagai income measurement, Cost sebagai planning and control, Cost sebagai decision making. Sistem akuntasi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas, yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun, seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, dan aktivitas yang diukur biayanya dan dibebankan. Pembebanan Biaya (Cost Assignment) merupakan sutau proses dalam menelusuri akumulasi biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan objek. biaya dan pengalokasian akumulasi biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan objek biaya. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif, dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan metode
pembebanan biaya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Ketertelusuran (traceability) Hubungan antara biaya dan objek dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Biaya dapat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan objek biaya. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak sebagai objek biaya. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang dengan mudah dan akurat ditelusuri sebagai objek biaya. "Ditelusuri dengan mudah" memiliki arti bahwa biaya dapat dibebankan dengan cara yang layak secara ekonomi, sementara "dilacak dengan akurat" memiliki arti bahwa biaya dapat dibebankan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Jadi, ketelusuran adalah kemampuan untuk membebankan biaya ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Ketelusuran adalah unsur utama dalam pengembangan pembebanan biaya yang akurat. Penelusuran berarti bahwa biaya-biaya dapat dibebankan dengan mudah dan akurat. Penelusuran adalah pembebanan biaya aktual pada obyek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati dari sumber daya yang dikonsumsi oleh obyek biaya. Fungsi Puskesmas Puskemas sebagai penyedia pelayanan mempunyai 3 ( tiga ) fungsi yaitu,
kesehatan
ditingkat
Kecamatan
Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di dilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pusat pemberdayaan masyarakat Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetap, menyelenggarakan dan memantau
pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya social budaya masyarakat setempat. Pusat strata pelayanan kesehatan strata pertama Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 PP RI No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SPM adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008). Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah di bidang kesehatan. Acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi ratarata minimal yang harus dicapai pemerintah kabupaten atau kota sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat. Pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung. Acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat; Pedoman penyusunan program-program tahunan (1 s/d 5 tahun) di bidang kesehatan. Acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang kesehatan. Costing SPM Suatu metode atau cara untuk menghitung jumlah biaya yang diperlukan untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam SPM kesehatan terdapat empat jenis pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemologi dan penanggulangan KLB dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terbagi kedalam 18
indikator capaian SPM bidang kesehatan. Perhitungan jumlah biaya capaian SPM dilakukan dengan memperhitungkan biaya langkah kegiatan, variabel dan komponen untuk masing-masing indikator capaian SPM. Tujuan perhitungan pembiayaan SPM adalah untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsi untuk memenuhi target capaian SPM. Selain itu juga sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangannya dalam mencapai target SPM yang telah ditetapkan. Teknik atau cara perhitungan pembiayaan SPM adalah dengan cara mengidentifikasikan langkah-langkah kegiatan untuk masing-masing indikator, variabel-variabel untuk masing-masing langkah kegiatan dan komponen untuk masing-masing variabel dan kemudian dihitung biaya pelaksanaannya dikalikan dengan unit cost (dalam hal ini adalah standar biaya). Langkah-langkah kegiatan yang dihitung hanya yang berkaitan langsung dengan pencapaian target indikator SPM. Perhitungan pembiayaan SPM ini tidak memasukkan kebutuhan biaya-biaya eks-rutin atau biaya tidak langsung. Misalnya gaji pegawai negeri sipil yang bekerja di Puskesmas. Implementasi Pembiayaan SPM dan Perencanaan Rencana pencapaian SPM yang telah disusun oleh pemerintah daerah, selanjutnya akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Prioritas pembangunan daerah akan berlandaskan pada SPM yang diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat. RPJMD ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana strategis SKPD, KUA dan PPA, sehingga rencana anggaran daerah akan memprioritaskan pembiayaan atas pencapaian SPM. Aplikasi e-costing SPM Aplikasi sistem penganggaran berbasis SPM berupa software yang dibuat oleh Decentralization Support Facility (DSF) Indonesia. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan pembiayaan SPM dan sudah terintegrasi dengan RKA SKPD. Alur kerja dari aplikasi E-costing SPM dibangun berdasarkan petunjuk teknis pembiayaan SPM. E-costing SPM kesehatan dibaut berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 317/MENKES/SK/V/2009. Hasil dari aplikasi ini berupa laporan RKA-SKPD dan beberapa laporan hasil perhitungan pembiayaan SPM (costing SPM, rekapitulasi Costing SPM, Pembebanan Biaya, dll).
METODOLOGI PENELITIAN Dalam pelaksanaan penelitian, yang menjadi lokasi penelitian adalah Puskesmas Ngrambe yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan yang menjadi objeknya adalah proses costing SPM di Puskesmas tersebut. Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan berupa pengamatan (observasi) , Wawancara dan data dari dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan judul, baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun bersumber dari perpustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu menggambarkan perhitungan perencanaan pembiayaan standar pelayanan minimal yang diimplementasikan pada Puskesmas. Hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan perhitungan perencanaan pembiayaan standar pelayanan minimal yang dipaparkan oleh penulis dengan menggunakan aplikasi E-costing SPM. Analisis atau perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing metode perhitungan costing SPM tersebut.
PEMBAHASAN Profil Puskesmas Ngrambe Puskesmas Ngrambe berkedudukan di Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Penetapan Puskesmas Ngrambe sebagai UPTD di dasari atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tupoksi Puskesmas serta Surat Keputusan dari Dinas Kesehatan kabupaten Ngawi Nomor 188.4/0197/404.102/2013 tentang Ijin Operasional Puskesmas. Puskesmas Ngrambe terletak di bawah lereng gunung lawu yang berada di Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur. Visi Puskesmas Ngrambe adalah Terwujudnya masyarakat Ngrambe sehat dan mandiri tahun 2015 dengan di dukung aparatur kesehatan yang profesional dan bertanggung jawab. Misi strategis Puskesmas Ngrambe adalah meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan dengan meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas, dan
meningkatnya profesionalisme tim kerja puskesmas secara bertanggung jawab dan komunikatif kepada masyarakat, serta meningkatnya kemandirian, kekompakan dan kesejahteraan. Implementasi Costing SPM di Puskesmas Ngrambe Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam mencapai standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan, Puskemas Ngrambe melaksanakan perencanaan pembiayaan (costing) untuk mendukung tercapainya target capaian atau sasaran SPM yang telah ditetapkan. Dalam melakukan costing tersebut, Puskesmas Ngrambe merencanakan kegiatan dengan mengacu kepada program-program yang telah dicantumkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Program tersebut secara garis besar dibagi menjadi Upaya Kesehatan dan Manajemen Puskesmas. Upaya Kesehatan terdiri dari Upaya Kesehatan Prioritas dan Upaya Kesehatan Lainnya. Upaya Kesehatan Prioritas merupakan upaya kesehatan promotif dan preventif yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). MDGs adalah komitmen global untuk mengupayakan pencapaian 8 (delapan) tujuan bersama pada tahun 2015 terkait pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerja sama global. Dari 8 tujuan MDGs tersebut, 5 di antaranya terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7, atau lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
MDG 1 MDG 4 MDG 5
MDG 6
MDG 7
Tabel 1 MDGs 1,4,5,6 dan 7 Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk Upaya menurunkan angka kematian balita Upaya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak
Upaya kesehatan lainnya terdiri dari: a.
Pengendalian penyakit menular.
b.
Promosi Kesehatan.
c.
Penyehatan Lingkungan.
d.
Kesehatan Ibu dan Anak serta KB.
e.
Perbaikan Gizi Masyarakat;
f.
Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
g.
Kesehatan Kerja;
h.
Kesehatan Olahraga;
i.
Kesehatan Tradisional;
j.
Kesehatan Sekolah;
k.
Kesehatan Gigi Dan Mulut;
l.
Kesehatan Haji;
m. Kesehatan Indera; n.
Kesehatan Jiwa;
o.
Kesehatan Lanjut Usia;
p.
Perawatan Kesehatan Masyarakat;
q.
Kesehatan Matra; Upaya kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik.
Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan oleh BOK diatas, maka Puskesmas membuat perencanaan yang meliputi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanan Kegiatan (RPK) atau Plan of Action (POA). Dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai RUK. Langkah-langkah penyusunan RUK secara garis besar adalah penyusunan program dan kegiatan, penyusunan komponen kegiatan dan perhitungan pembiayaan kegiatan (costing). Penyusunan program dalam RUK didasarkan atau mengacu pada pencapaian target MDGs. Berdasarkan upaya kesehatan prioritas dan pada upaya kesehatan lainnya, maka Puskesmas Ngrambe telah menyusun program dan kegiatan sebagai berikut:
Tabel 2 Program dan Kegiatan A. Bidang Pemberdayaan Masyarakat B. Program Penyehatan Lingkungan dan Farmakmin C. Program Kesehatan Keluarga 1. Program KIB 2. Program Kesehatan Reproduksi 3. Program Gizi 4. Program Kesehatan Lansia D. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1. Program Imunisasi 2. Program Penanggulangan Penyakit 3. Seksi Matra dan Bencana a. Kesehatan Khusus *Diolah dari RUK Puskesmas Ngrambe 2014
Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap komponenkomponen kegiatan untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan untuk mendukung tercapainya MDGs. Komponen-komponen kegiatan atau juga bisa disebut dengan langkah kegiatan disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pada Puskesmas Ngrambe. Berikut ini langkah kegiatan dari program KIB yang disusun oleh Puskesmas Ngrambe dalam RUK 2014. Tabel 3 Langkah Kegiatan Program Kesehatan Keluarga 1. Program KIB a. DDTK Posyandu / PAUD b. Pelacakan kematian Bayi / Anak Balita c. DDTK APRAS d. Kelas Ibu Balita e. Pertemuan desa P4K Lintas Sektor f. Kemitraan Bidan Dukun g. Supervisi Fasilitatif h. Pertemuan Kelas Ibu Hamil I. Pertemuan program KESGA j. Konsultasi hasil validasi data KB k. Konsultasi hasil validasi data Polindes l. Transport Penyuluhan dan skrining Mammae dan CA Servik m. Kemitraan Bidan Dukun n. Validasi Kohort ibu , anak dan APRAS o. Reviw MTBM / MTBS bagi petugas p. Reviw DDTK bagi petugas q. Kelas Bidan
r. s. t. u. v. w.
Pertemuan Pembinaan Poned dari Ponek Pertemuan guru TK Pertemuan guru UKS Konsultasi Kegiatan Anak ke Dinas Konsultasi Kegatan Ibu Ke Dinas Transport Narasumber keg. kelas Bidan
CA
Setelah dilakukan identifikasi langkah kegiatan untuk masing-masing program maupun sub program dan kegiatan, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan pembiayaan dari masing-masing langkah kegiatan yang telah dibuat. Untuk menghitung pembiayaan dari langkah kegiatan diatas, yang diperlukan adalah data-data tentang volume kegiatan dan standar harga. Berdasarkan perhitungan volume kegiatan dan standar harga, selanjutnya disusun perhitungan pembiayaan program dan kegiatan Puskesmas Ngrambe. Berikut ini contoh perhitungan volume kegiatan dan unit cost (standar harga) untuk masingmasing kegiatan atau langkah kegiatan pada Program KIB:
Program KIB
Tabel 4 Rincian Perhitungan Volume dan Unit Cost Rincian Volume
Satuan
Unit Cost
DDTK Posyandu / PAUD
3 Or X 50 kl X 30.000
150
OH
30,000
Pelacakan kematian Bayi / Anak Balita
1 Or X 10 Kasus X 30.000
10
OH
30,000
DDTK APRAS
3 Or X 36 kl X 30.000
108
OH
30,000
Kelas Ibu Balita
3 Or X 14 Kl X 30.000
42
OH
30,000
Pertemuan desa P4K Lintas Sektor
45 Or X 1 Kl X 20.000
45
Pt
20,000
Kemitraan Bidan Dukun
35 Or X 2 Kl X 20.000
70
Pt
20,000
Supervisi Fasilitatif
2 or X 12 Kl X 30.000
24
OH
30,000
Pertemuan Kelas Ibu Hamil
30 Or X 4 kl X 20.000
120
OH
20,000
Pertemuan program KESGA
37 Or X 1 Kl X 20.000
37
OH
20,000
Konsultasi hasil validasi data KB
1 or X 2 kl X 100.000
2
OH
100,000
Konsultasi hasil validasi data Polindes
1 or X 2 kl X 100.000
2
OH
100,000
Transport Penyuluhan dan skrining CA Mammae dan CA Servik
3 or x 14 desa x 30.000
42
OH
30,000
Kemitraan Bidan Dukun
35 Or X2 X 22,500
70
OH
22,500
Validasi Kohort ibu , anak dan APRAS
30 Or X 2 X 22500
60
OH
22,500
Reviw MTBM / MTBS bagi petugas
40 Or X 1 X 22500
40
OH
22,500
Reviw DDTK bagi petugas
40 Or X 1 X 22500
40
OH
22,500
Kelas Bidan
30 Or X 4 kl X 22500
120
OH
22,500
Pertemuan Pembinaan Poned dari Ponek
40 Or X 1 kl X 22500
40
Pertemuan guru TK
40 Or X 1 X 22500
40
OH
22,500
Pertemuan guru UKS
44 Or X 2 X 22500
88
OH
22,500
Konsultasi Kegiatan Anak ke Dinas
1 Or X 4 Kl X 100.000
4
100,000
Konsultasi Kegatan Ibu Ke Dinas
1 Or X 4 Kl X 100.000
4
100,000
Transport Narasumber dari Ngawi keg. kelas Bidan
3 Or X 4 kali X 100000
12
22,500
OH
100,000
Perkalian antara volume, satuan dan unit cost menghasilkan jumlah pembiayaan untuk masing-masing kegiatan atau sub kegiatan. Jumlah pembiayaan program kesehatan keluarga dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5 Perhitungan Pembiayaan Program Kesehatan Keluarga Program dan Kegiatan Jumlah (Rp) C. Program Kesehatan Keluarga 54.575.000 1. Program KIB 30.325.000 2. Program Kesehatan Reproduksi 8.530.000 3. Program Gizi 8.720.000 4. Program Kesehatan Lansia 7.000.000 *Diolah dari RUK Puskesmas Ngrambe 2014
Aplikasi E-costing SPM dalam Proses Perencanaan Pembiayaan SPM Dalam menggunakan aplikasi E-costing SPM untuk melakukan perencanaan pembiayaan SPM yang pertama harus dilakukan adalah mempersiapkan data-data referensi yang diperlukan untuk melakukan costing atau
disebut juga data master. Data master tersebut adalah data program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), kemudian data jenis belanja (hanya belanja langsung), kemudian data langkah kegiatan, variabel dan komponen. Agar data-data tersebut dapat digunakan dalam proses costing, maka perlu dilakukan proses input ke dalam basis data aplikasi E-costing SPM. Datadata tersebut diinputkan melalui menu referensi dan konfigurasi. Setelah data master terisi semua, maka proses costing atau perhitungan pembiayaan dapat dilakukan. Agar lebih jelas mengenai alur kerja aplikasi E-costing SPM, dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 1 Alur Kerja Aplikasi E-costing SPM
Dalam menu referensi, kita dapat menginput data-data seperti tahun anggaran, program, kegiatan, belanja, langkah kegiatan, variable/sub kegiatan SPM/rincian kegiatan dan komponen costing SPM dan cakupan SPM. Berikut ini data-data yang sudah terinput dalam referensi: a.
Program yang ada dalam RKA
Pada tahun 2014, Dinkes Ngawi merencanakan program-program yang berjumlah 17 program. Program tersebut terdiri dari program teknis Dinkes Ngawi dan Program Pendukung. Program teknis biasanya berisi belanja-belanja langsung yang mendukung terlaksananya fungsi utama Dinkes Ngawi sebagai SKPD bidang kesehatan. Sedangkan Program Pendukung berisi belanja-belanja yang
sifatnya tidak langsung seperti belanja rutin dan operasional Dinkes ngawi. Berikut ini rincian dari program-program Dinkes Ngawi 2014: Tabel 6 Program RKA Dinkes Ngawi 2014 Nama Program
No Program
Tahun Anggaran
1.02.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2014
1.02.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2014
1.02.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2014
1.02.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
2014
1.02.01.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2014
1.02.01.17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
2014
1.02.01.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyara
2014
1.02.01.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2014
1.02.01.21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2014
1.02.01.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Men
2014
1.02.01.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2014
1.02.01.25
Program Pengadaan, Peningkata dan Perbaikan Sarana
2014
1.02.01.33
Pengelolaan Dana BOK
2014
1.02.01.32
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
2014
1.02.01.24
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
2014
1.02.01.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2014
1.02.01.30
Peningkatan Kesehatan Reproduksi
2014
*Diolah dari RKA Dinkes Ngawi 2014
b.
Kegiatan-kegiatan RKA Dinkes Ngawi 2014
Langkah selanjutnya adalah menginput data Kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran atau rincian dari program. Biasanya masing-masing program memiliki lebih dari satu kegiatan. Langkah kegiatan merupakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai target SPM yang telah ditetapkan. Langkah kegiatan disusun atau dibagi berdasarakan indikator kesehatan (IK) SPM. Berikut ini contoh langkah kegiatan dari IK-1 atau Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.
No Kegiatan
Tabel 7 Langkah Kegiatan IK-1 Nama Kegiatan
IK-1.1
Pengadaan Buku KIA
IK-1.3
Pelayanan Antenatal
IK-1.2
Pendataan Ibu Hamil
IK-1.4
Kunjungan Rumah Bumil (drop out)
IK-1.5
Pembuatan Kantong Persalinan
IK-1.6
Pelatihan Kelas Ibu Termasuk KIP/ Konseling
IK-1.7
Pelaksanaan Kelas Ibu
IK-1.8
Pencatatan dan Pelaporan
IK-1.9
Monitoring dan Evaluasi
Dapat dilihat dari tabel diatas, untuk mencapai target IK-1 atau Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 diperlukan langkah-langkah kegiatan seperti pengadaan buku KIA, pendataan ibu hamil dan lain-lain. Langkah kegiatan tersebut bisa berbeda-beda untuk masing-masing daerah karena disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. c.
Variable/Sub Kegiatan SPM
Variabel atau sub kegiatan SPM merupakan rincian dari kegiatan. Masingmasing langkah kegiatan memiliki satu atau beberapa sub kegiatan. Berikut ini contoh sub kegiatan dari kegiatan pelatihan guru UKS (IK-11.4). Tabel 8 Variable/Sub Kegiatan Pelatihan Guru UKS No. Sub Kegiatan Nama Sub Kegiatan IK-11.4.1
Transport Peserta
IK-11.4.2
Uang Harian Peserta
IK-11.4.3
Transport Narasumber Lokal
IK-11.4.4
Transport Narasumber dari Luar Kab/ Kota
IK-11.4.5
Lumpsum/ Honor Narasumber Lokal
IK-11.4.6
Lumpsum/ Honor Narasumber Luar
IK-11.4.7
Akomodasi Pelatihan
Bisa dilihat diatas, untuk melaksanakan kegiatan pelatihan guru UKS diperlukan variabel transport, uang harian, dan honor serta akomodasi pelatihan. Variabel untuk masing-masing kegiatan bisa berbeda jumlahnya, namun secara umum terdiri atas transport, honor dan akomodasi. d.
Komponen Costing SPM Tabel 9 Komponen Costing SPM ID
Nama Data Dasar/Komponen
Satuan
DT-016
Jumlah Tenaga KIA Puskesmas
Orang
DT-086
Jumlah ibu nifas
Orang
DT-083
Jumlah peserta pertemuan/pelatihan/rapat dll
Orang
DT-119
Jumlah sasaran anak sekolah dasar kelas 2 dan 3
Orang
DT-121
Jumlah sasaran murid SD
Orang
DT-155
Jumlah Bulin (Ibu Bersalin)
Orang
DT-122
Jumlah petugas pengambilan vaksin (Puskesmas)
Orang
DT-187
Jumlah tenaga penyuluhan/sosialisasi/KIE (Puskesmas)
Orang
DT-114
Jumlah sasaran ibu hamil dan WUS
Orang
DT-116
Jumlah sasaran WUS
Orang
DT-152
Jumlah anak 6-24 bulan dari gakin yang mendapat M
Orang
DT-150
Jumlah narasumber/pelatih
Orang
DT-043
Jumlah Bufas (Ibu Nifas) target
Orang
DT-096
Jumlah Bufas Drop Out
Orang
DT-181
Jumlah tenaga surveilans (puskesmas, kab./kota)
Orang
DT-215
Jumlah petugas pencatatan & pelaporan per Sarkes
Orang
DT-123
Jumlah objek (bulin, neonatus, pasien, dll) yang d
Orang
DT-183
Jumlah petugas monev (puskesmas, dinkes)
Orang
DT-018
Jumlah Tenaga KIA (Dinkes, Kab/Kota)
Orang
Setelah semua data master referensi terisi, langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan awal untuk costing dengan mengisi data master pada menu konfigurasi. Menu konfigurasi ini terdiri dari data-data urusan pemerintahan, organisasi, profile organisasi, jenis pelayanan, dan indikator (indikator kesehatan/IK). Selain data-data tersebut, ada juga data-data proyeksi (renstra, populasi dan inflasi), namun untuk keperluan costing selama 1 (satu) tahun cukup data-data selain data proyeksi. Untuk urusan pemerintah diisi dengan Urusan Kesehatan, organisasi diisikan Puskesmas Ngrambe, sedangkan profile diisikan nama organisasi dan alamat organisasi. Untuk melakukan perhitungan pembiayaan SPM menggunakan aplikasi Ecosting SPM sangat mudah. Caranya adalah dengan memasukkan semua data-data dari referensi dari mulai program dan kegiatan di RKA, kemudian langkah kegiatan, variabel dan komponen. Kemudian masukkan nilai dari masing-masing komponen, maka secara otomatis aplikasi E-costing SPM akan melakukan perhitungan (dengan catatan semua parameter telah diisi). Berikut ini contoh perhitungan pembiayaan pada kegiatan pendataan ibu hamil dan kunjungan rumah ibu hamil (Drop Out) yang termasuk dalam IK-1 (Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K4). a.
Langkah Kegiatan Pendataan Ibu Hamil
Untuk menghitung biaya pendataan ibu hamil diperlukan variabel formulir untuk mendata ibu hamil dan transport petugas pendataan ibu hamil, namun untuk transport sudah tergabung dengan langkah kegiatan lainnya, maka hanya ada variabel formulir. Berikut ini parameter-parameter yang harus diinput untuk menghitung biaya formulir untuk pendataan ibu hamil.
Tahun Anggaran Program
Tabel 10 Perhitungan Biaya Kegiatan Pendataan Ibu Hamil : 2014 : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kegiatan Indikator Langkah Kegiatan Variabel Satuan Rekening Belanja Komponen
Rumus Biaya
: : : : : : : : : : :
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan IK-1 IK-1.2 IK-1.2.2 Lembar 5212110 A. Jumlah Ibu Hamil : 605 B. 1 Formulir untuk 15 orang : 605/15 = 40,333 C. Biaya pembuatan : Rp1.500,00 B xC Rp60.000
Bila kita lihat tabel diatas terdapat komponen jumlah ibu hamil. Komponen tersebut dipengaruhi oleh target capaian SPM, sehingga variabel pendataan ibu hamil tergantung dari target capaian SPM. Target capaian SPM (IK-1) untuk 2014 adalah 100%, sehingga jumlah ibu hamil target adalah 605. Jika targetnya diubah menjadi 80% maka pembiayaannya akan ikut berubah Tabel 11 Perhitungan Biaya Kegiatan Pendataan Ibu Hamil 80% Capaian Komponen : A. Jumlah Ibu Hamil : 484 (80% X 605) : B. 1 Formulir untuk 15 orang : 484/15 = 32 : C. Biaya pembuatan : Rp1.500,00 Rumus : B xC Biaya : Rp48.400
b. Kunjungan Rumah Ibu Hamil (Drop Out) Untuk menghitung biaya kunjungan ibu hamil diperlukan variabel transport petugas puskemas. Berikut ini parameter-parameter yang harus diinput untuk menghitung transport untuk kunjungan ibu hamil. Tabel 12 Perhitungan Biaya Kunjungan Rumah Ibu Hamil Tahun Anggaran : 2014 Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan Indikator : IK-1 Langkah Kegiatan : IK-1.4 Variabel : IK-1.4.1 Satuan : OK Rekening Belanja : 5221501 54 (9% dari jumlah Komponen : A. Cakupan Kunjungan : ibu hamil) : B. Frekuensi Kunjungan : 4 C. 1 kali trasnport untuk 10 : : 10 ibu hamil D. Transport Petugas : Rp30.000,00 Rumus : (A X B X D)/C Biaya : Rp660.000
Demikian halnya dengan variabel pendataan ibu hamil, kunjungan rumah ibu hamil juga dipengaruhi oleh target capaian SPM. Berikut ini pembiayaan dari variabel kunjungan rumah ibu hamil apabila target capaian SPM untuk IK-1
sebesar 80%. Berikut ini adalah contoh perhitungan apabila target capaiannya 80% Tabel 13 Perhitungan Biaya Kunjungan Rumah Ibu Hamil 80% Capaian Komponen : A. Cakupan Kunjungan : 43 (80% X 54) : B. Frekuensi Kunjungan : 4 C. 1 kali trasnport untuk 10 ibu : : 10 hamil D. Transport Petugas : Rp30.000,00 Rumus : (A X B X D)/C Biaya : Rp518.400
Setelah semua pembiayaan langkah kegiatan guna mencapai IK-1 dihitung, maka kita dapat melihat rekap atau total pembiayaan sebagai berikut: Tabel 14 Rekap Perhitungan Pembiayaan IK-1 Uraian Kegiatan Volume Satuan
Harga
Jumlah
Kunjungan Rumah Bumil (drop out) Transport petugas
22
OK
30.000
660.000
Bahan Pertemuan evaluasi tingkat Puskesmas
66
Paket
10.000
660.000
Bahan Pertemuan PWS-KIA tingkat Puskesmas
66
Paket
10.000
660.000
Pertemuan evaluasi tingkat Puskesmas
66
OK
22.500
1.485.000
Pertemuan perencanaan
66
OK
22.500
1.485.000
Pertemuan PWS-KIA tingkat Puskesmas
66
OK
22.500
1.485.000
Transport Supervisi puskesmas ke polindes
30
OK
30.000
900.000
Akomodasi pelatihan
396
OK
22.500
8.910.000
Bahan pelatihan
120
Paket
75.000
9.000.000
40
Lembar
1.500
Monitoring dan Evaluasi
Pelatihan Kelas Ibu Termasuk KIP/ Konseling
Pendataan Ibu Hamil Formulir Jumlah
60.000 25.305.000
Variabel dan komponen pada masing-masing langkah kegiatan sangat bergantung pada kondisi masing-masing daerah dan beberapa variabel dan komponen juga dipengaruhi oleh target capaian SPM untuk masing-masing indikator kesehatan. Setelah selesai melakukan proses costing SPM menggunakan aplikasi Ecosting SPM, hasilnya dapat dilihat pada laporan hasil costing. Laporan (report) tersebut memiliki beberapa bentuk dan dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan. Jenis laporan costing yang disediakan oleh aplikasi E-costing SPM diantaranya adalah Costing SPM, Rekapitulasi Costing SPM, Total Pembiayaan SPM dan Beban Pembiayaan SPM.
Perbandingan Costing SPM Sebelum dan Setelah Implementasi E-costing SPM Implementasi costing SPM pada Puskesmas Ngrambe pada saat ini mengacu pada petunjuk teknis BOK dalam bentuk RUK. Implementasi costing SPM tersebut memiliki kemudahan dalam penyusunannya, namun belum dikaitkan dengan RKA-SKPD. Penulis mencoba menyusun kembali costing SPM tersebut menggunakan aplikasi E-costing SPM. Dibawah ini dapat dilihat perbandingan hasil costing SPM sebelum dan setelah implementasi E-costing SPM pada program Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana (KIB) yang mengacu pada MDGs-1 (satu) dengan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang merupakan Indikator Kesehatan 1 (IK-1). Implementasi costing SPM yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas Ngrambe adalah berdasarkan pencapaian MDGs. Penyusunan costing tersebut diharapkan menjadi usulan perencanaan anggaran dari puskesmas kepada dinas kesehatan. Kenyataannya dokumen costing tersebut tidak dapat langsung digunakan oleh dinas kesehatan sebagai dokumen perencanaan anggaran, karena penyusunannya tidak dikaitkan dengan program yang ada di dokumen perencanan anggaran dinas kesehatan. Penggunaan E-costing SPM dalam costing SPM memberikan keuntungan karena dapat dikaitkan dengan program dan kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan anggaran dinas kesehatan. Langkahlangkah kegiatan dalam E-costing SPM, selain dikaitkan secara langsung dengan indikator SPM kesehatan juga dikaitkan dengan program dan kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan anggaran dinas kesehatan. Implementasi costing SPM Puskesmas Ngrambe didasarkan pada pencapaian tujuan MDGs, namun pengukuran capaian kinerja output dalam MDGs diukur dengan indikator SPM kesehatan. Hal ini memberikan kesulitan tersendiri bagi Puskesmas Ngrambe, karena tidak terkait langsung dengan indikator SPM kesehatan. Implementasi costing SPM menggunakan E-costing SPM dapat lebih mudah diukur menggunakan indikator SPM kesehatan, karena langkah kegiatan disusun berdasarkan indikator SPM kesehatan. Costing SPM pada aplikasi E-costing SPM fokus pada pencapaian indikator SPM kesehatan, sehingga dapat dikaitkan langsung dengan pencapaian indikator SPM kesehatan. Penyusunan costing SPM, baik menggunakan versi MDGs maupun menggunakan aplikasi E-costing SPM memerlukan analisis langkah kegiatan untuk mencapai target. Perbedaannya jika pada costing versi MDGs dasar penyusunan langkah kegiatan mengacu pada tujuan MDGs, maka pada costing versi E-costing SPM langkah kegiatan disusun mengacu pada indikator SPM kesehatan. Pengukuran kinerja output dari kedua versi tersebut sama-sama
menggunakan indikator SPM kesehatan. Berikut ini disajikan tabel perbandingan langkah kegiatan dan hasil costing sebelum dan setelah implementasi E-costing SPM
Uraian Jumlah Biaya Jumlah Langkah Kegiatan Langkah kegiatan yang terkait Langsung dengan pencapaian indikator kesehatan 1 Laporan
Tabel 15 Perbandingan hasil costing SPM Sebelum Implementasi ESetelah Implementasi E-costing costing SPM SPM Rp30.235.000,00 Rp25.305.000,00 23 4 3 (validasi kohort ibu, pertemuan 4 (Kunjungan Rumah Bumil (drop kelas ibu hamil dan kelas ibu out), Monitoring dan Evaluasi, balita) Pelatihan Kelas Ibu Termasuk KIP/ Konseling, Pendataan Ibu Hamil) Hanya laporan hasil perhitungan Costing SPM, biaya. Rekapitulasi Costing SPM, Total Pembiayaan SPM dan Beban Pembiayaan SPM Form RKA-SKPD
jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target SPM mengalami penurunan setelah menggunakan aplikasi E-costing SPM dari Rp30.235.000 menjadi Rp25.305.000. Hal tersebut terjadi karena pada langkah kegiatan di aplikasi E-costing SPM hanya yang terkait dengan pencapaian indikator kesehatan 1. Laporan yang dihasilkan setelah implementasi E-costing SPM juga lebih beragam, dan yang paling penting adalah laporan yang terintegrasi RKA-SKPD. Laporan tersebut memudahkan Puskesmas dalam pengajuan anggaran yang bersumber dari APBD. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan penulis telah dikemukakan sebelumnya maka ditarik kesimpulan bahwa hasil costing dari implementasi costing SPM di Puskesmas Ngrambe belum dapat dikaitkan langsung dengan pencapaian masing-masing indikator kesehatan dan belum terintegrasi dengan program dan kegiatan RKA Dinkes Kab. Ngawi. Implementasi E-costing SPM di Puskesmas Ngrambe memberikan keunggulan 3 hal terkait kalkulasi perhitungan costing SPM yaitu biaya pencapaian SPM untuk masing-masing indikator kesehatan, biaya pencapaian SPM berdasarkan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinkes Kab. Ngawi dan Biaya pencapaian SPM dapat dikaitkan dengan target capaian SPM. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu hanya dilakukan pada satu puskesmas dan hanya menghitung costing SPM untuk 1 (satu) tahun anggaran. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada seluruh pelaksana SPM kesehatan di suatu kabupaten/kota dan diharapkan untuk menghitung paling tidak biaya SPM untuk 5 (lima) tahun sebagai dasar penyusunan rencana strategis.
Saran yang diusulkan penulis sehubungan dengan perhitungan perencanaan pembiayaan standar pelayanan minimal adalah penggunaan aplikasi e-costing SPM dalam perencanaan pembiayaan SPM untuk mempermudah dan mempercepat proses perencanaan. Selain itu juga harus melakukan identifikasi langkah kegiatan yang benar-benar terkait langsung dengan pencapaian target SPM atau berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian target SPM.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kesehatan RI. 2007. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 932 tahun 2002). Cetakan Kedua. Jakarta. Departemen Kesehatan RI. 2005. Direktorat Jenderal Bina Kesehtan Masyarakat. Pedoman Dasar Penyeliaan Jaminan Mutu Di Puskesmas. Jakarta. Drury, Colin; Management and Cost Accounting Seventh Edition; Cengage Learning; 2008. Garrison, Ray H. Eric, W Nooren dan Peter C. Brewer; Akuntansi Manajerial, Alih Bahasa A. Totok Budisantoso; Buku Satu - Edisi Empatbelas; Salemba Empat;. Jakarta; 2011. Hansen, Don R dan Maryanne M Mowen; Manajemen Biaya: Akuntansi dan Pengendalian, Buku Satu - Edisi Delapan; Salemba Empat; Jakarta; 2007. Hilton, Ronald W; Managerial Accounting Ninth Edition; Mc Graw Hill; 2010. Hongren, Carles T. Madav Rajan dan Srikant M. Datar; Cost Accounting: A Manajerial Emphasis Fourteenth Edition; Prentice Hall; New Jersey; 2012. Kaplan, R., Anthony Atkinson; Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution-Sixth Edition; 2011. Kementerian Kesehatan RI. 2008. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan RI No.741/Menkes/PER/VII/ 2008). Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. 2008. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (Keputusan Menteri Kesehatan RI No.828/Menkes/SK/IX/2008). Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. 2009. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 317/Menkes/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. 2014. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2014. Jakarta
Kholmi, Masiyah; Akuntansi Manajemen-Cetakan Pertama; UMM Press; Malang; 2013. Lubis, Arfan I dan Ida Bagus Agung Dharmanegara; Akuntansi dan Manajemen Rumah Sakit-Edisi Kedua; Graha Ilmu; Jakarta; 2014. Rudianto; Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis; Erlangga; Jakarta; 2013. Samryn, LM; Akuntansi Manajemen: Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Informasi; Kencana Prenadamedia; Jakarta; 2013. Simamora, Henry; Akuntansi Manajemen-Cetakan ketiga; Star Publisher; Jakarta; 2012. Siregar, Baldric dkk; Akuntansi Manajemen; Salemba Empat; Jakarta; 2013. Suwardjono; Teori Akuntansi-Edisi Ketiga; BPFE Yogyakarta; 2010
