IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PANGKUR NGAWI TAHUN 2013 Sri Wahyuni * Siska Diana Sari ** Abstrak
P
enelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah terhadap Retribusi dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pangkur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi dan Pelayanan Kesehatan. Jenis Penelitian yang digunakana dalah penelitian kualitatif, sumber data berasal dari subyek pada penelitian ini adalah 5 orang pasien di Puskesmas Kecamatan Pangkur, 3 dokter dan 3 orang Pegawai Puskesmas Kecamatan Pangkur serta 10 orang masyarakat Desa Pangkur. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dilengkapi dengan dokumentasi.Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Data hasil penelitian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi dan Pelayanan Kesehatan telah sesuai dengan aturan tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pangkur sudah baik. Ketiga, tidak diketemukan penyimpanganpenyimpangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Kata Kunci : Implementasi, Retribusi, Pelayanan Kesehatan
* Mahasiswa PPKn IKIP PGRI Madiun ** Dosen Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun
8
kewenangan
PENDAHULUAN
yang
selama
ini
Pada tahun 2008 ada 360
dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
pelayanan publik yang disediakan
Untuk itu, pemerintah daerah harus
aparatur
kepada
mampu memberikan pelayanan yang
pemerintah
masyarakat kelahiran
mulai
dari
urusan
lebih berkualitas, efisien, efektif dan
sampai
pada
urusan
bertanggung jawab.
kematian (BPS Kabupaten Ngawi:
Permasalahan di atas tentunya
2008).
Hasil wawancara dengan
menurut
kesiapan
Bapak
Sukamto
manusia
yang
selaku
staf
sumber perlu
daya segera
kependudukan diketahui bahwa pada
diantisipasi secara cermat dan teliti
tahun
oleh pemerintah daerah.Dampak dari
2011
bertambah
2
unit
puskesmas pembantu. Semua jenis
reformasi
pelayanan publik tersebut disediakan
tuntutan
oleh
maupun
menimbulkan kondisi positif dan ada
pemerintah daerah untuk melayani
yang negatif, yang positif digunakan
masyarakat. Salah satu yang menjadi
dan dikembangkan sedangkan yang
poinpenting adalah pelayanan publik
negatif dijadikan sebagai kontrol
yang
untuk
pemerintah
dinilai
memberikan
pusat
sangat
otonomi
gobalisasi,
ada
pencapaian
dan yang
perbaikan.
terhadap
Misalnya tanpa dapat dibendung lagi,
pelayanan
kerjasama multiliberal dan global
kesehatan terhadap masyarakat desa,
secara perlahan akan diperbanyak
terutama pada daerah-daerah yang
dan terus ditingkatkan oleh daerah,
dikategorikan
karena banyak masalah global yang
masyarakat
kepuasan
kurang
pasca
yaitu
sebagai
daerah
berkembang. Dengan
tidak desentralisasi
bisa
lagi
diatasi
atau
ditanggulangi beberapa negara, tetapi
kewenangan yang diberikan kepada
perlu
pemerintah daerah, dalam hal ini
mengikutsertakan pula aktor-aktor
kemampuan
non
untuk
pemerintah
melaksanakan
daerah
pemecahan
negara
bersama
dengan
dan
fasilitas
berbagai 9
kesehatan swasta berkapasitas global
pelanggan, kebutuhan, serta harapan.
dan memiliki profesional yang teruji.
Faktanya, pada tahun 2012 dalam
Terdapat beberapa hal yang
buku
katalog
data
kesehatan
harus dilakukan oleh pemerintah
menyebutkan bahwa Ngawi sesuai
sebagai pemberi kebijakan pelayanan
pendataan yang dilakukan pada tiap-
kesehatan bagi masyarakat yaitu
tiap puskesmas menunjukan Angka
peningkatan manajemen pelayanan
Kematian Ibu (AKI) sebanyak 27,22
kepada masyarakat yang berbasis
per 1000 ibu melahirkan, dalam 5
kemasyarakatan,
tahun terakhir Angka Harapan Hidup
jaminan
memberikan
kesehatan
terpadu
bagi
(AHH) meningkat 1,5 poin dengan
masyarakat desa, dan penyediaan
arti
Sumber
Kabupaten Ngawi betambah 1,5
Daya
Manusia
(SDM)
bahwa
hidup
(Fanar Syukuri Agus, 2010: 130).
tahun.
Dalam hal ini para tenaga medis
disebabkan oleh pendarahan, infeksi
yang dinilai mampu memberikan
dan partus lama (BPS Kabupaten
segala bentuk tindakan yang sesuai
Ngawi: 2012).
kemampuan
mereka,
Angka
penduduk
kematian
ibu
serta
Sedangkan Angka Kematian
menyediakan sarana dan prasarana
Bayi (AKB) tercatat sebanyak 22
yang mampu mendukung terciptanya
dari 3341 kelahiran hidup atau dapat
suatu pelayanan kesehatan yang
dikatakan 2 bayi dari 1000 kelahiran
memadai
desa.
hidup telah meninggal sebelum usia
Sehubungan dengan hal tersebut,
genap 1 bulan, ini sebagian besar
maka
penyebabnya ialah kelahiran yang
bagi
masyarakat
keberhasilan
pembangunan
Kabupaten Ngawi merupakan bagian
dilakukan
integral dari pembangunan daerah
praktek persalinan yang dilakukan
Provinsi
masih dengan cara tradisional (BPS
Jawa
Timur
dan
pembangunan nasional. Pelayanan
kesehatan
peduli
dan
terpusat
dukun
dimana
Kabupaten Ngawi: 2012). yang
bermutu adalah pelayanan kesehatan yang
oleh
pada
Selain pemerintah remaja
itu terhadap
terlihat
belum
perhatian kesehatan nampak. 10
Laporan
kesehatan
hanya
dasarnya
bertujuan
melaporkan jumlah remaja usia 15-
meningkatkan
24 tahun yang mendapat penyuluhan
kesejahteraan
tentang
mengembangkan
penyuluhan
reproduksi
kesehatan
sebanyak
untuk
pelayanan
dan
masyarakat, kehidupan
1321,
demokrasi, keadilan dan pemerataan,
HIV/AIDS 34, serta penyuluhan KB
serta memelihara hubungan yang
45 (BPS Kabupaten Ngawi: 2012).
serasi antara pusat dan daerah dalam
Permasalahan
diatas
rangka menjaga keutuhan Negara
dikategorikan sebagai salah satu
Kesatuan Republik Indonesia (Murti
permasalahan yang rentan terjadi
Bhisma, 2006:70).
dalam proses pelayanan kesehatan di
Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Ngawi. Ini membuktikan
(SPM)
bahwa kurang efektifnya pelayanan
diperhitungkan dapat menilai kinerja
yang di berikan dan kebijakan dari
unit
pemerintah yang dianggap kurang
kualitas pelayanan menjadi terukur
berpengaruh
dan dapat dipertanggung jawabkan.
pelayanan
terhadap kepada
proses masyarakat
(Imbalo S.Pohas, 2007:24). Berkenaan
Hal
bidang
kesehatan
pelayanan kesehatan, sebab
ini
cukup
beralasan
sebab
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
hal
tersebut,
memuat (tiga) pokok yaitu, rincian
Pemerintah Daerah mengembangkan
kewenangan, jenis pelayanan dan
strategi yang dianggap tepat dan
indikator
meningkatkan
penyelesaian dari aktifitas pelayanan
kualitas
pelayanan
publik berdasarkan tafsir daerah masing-masing
terkadang
menimbulkan kebijakan pemerintahan
inkonsistensi penyelenggaraan otonomi
di
pencapaian
atau
kesehatan yang dilakukan. Menurut
Arifin
(2009:56)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan
merupakan
standar
dalam
pelayanan publik untuk menjamin
penjelasan Undang-undang Nomor
minimum pelayanan kesehatan yang
22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa
berhak diperoleh masyarakat dari
pemberian otonomi daerah pada
pemerintah.Gambaran yang sering 11
melekat
pada
organisasi
publik
3. Apakah
ada
penyimpangan-
adalah berbelit-belit, lambat dan
penyimpangan Peraturan Daerah
tidak responsive.
Kabupaten
Hal tersebut dikembangkan sehingga
akan menjadai
sumber
Tahun
Ngawi
2010
pelayanan
Nomor
11
tentang
retribusi
kesehatan
dalam
tuntutan bagi para pejabat publik
implementasinya di Puskesmas
dalam bertindak. Puskesmas (Pusat
Kecamatan Pangkur Kabupaten
Kesehatan Masyarakat) sebagai salah
Ngawi Tahun 2013?
satu institusi fasilitas pemerintahan daerah dan sebagai instansi terdepan
METODE PENELITIAN
dalam
Pendekatan dan Jenis Penelitian
pemberian
kesehatan
pelayanan
non-profit
kepada
Dalam
penelitian
ini
masyarakat dan merupakan ujung
mengguanakan pendekatan deskriptif
tombak
kualitatif, dengan menganalisis data
dalam
sistem
kesehatan
nasional.
sekunder,
observasi,
dokumentasi
dan wawancara mendalam secara Rumusan Masalah
langsung (indepth interview) untuk
1. Bagaimana substansi Peraturan
menggali data – data primer tentang
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor
Implementasi
Perda
11 Tahun 2010 tentang retribusi
Tahun
Kabupaten
pelayanan kesehatan di Puskesmas
Terhadap Retribusi dan Pelayanan
Kecamatan Pangkur Kabupaten
Kesehatan di Puskesmas Kecamatan
Ngawi?
Pangkur
2. Bagaimana
2010
karena
Nomor
Peneliti
implementasi
mengetahui
Kabupaten
dikeluarkan
oleh
Ngawi Nomor 11 Tahun 2010
Kabupaten
Ngawi
tentang
dilaksanakan
Peraturan
kesehatandi
Daerah
retribusi
pelayanan Puskesmas
apakah
di
Perda
11
Ngawi
ingin yang
pemerintah sudah Puskesmas
Kecamatan Pangkur.
Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi? 12
1. Teknik Observasi
Sumber Data Sumber
Data
dalam
penelitian ini adalah meliputi : 1. Sumber
data
penelitian
3. Dokumentasi
primer,
dalam
ini
berupa
pengumpulan
data
2. Wawancara
Teknik Keabsahan Data
hasil
Untuk
memperoleh
wawancara dan hasil observasi
validitas data, dalam penelitian ini
yang berkaitan dengan Pelayanan
digunakan teknik trianggulasi yang
Kesehatan
bertujuan
di
Puskesmas
untuk
melakukan
Kecanatan Pangkur. Wawancara
pengecekan kembali data yang telah
dilakukan
dengan
Kepala
diperoleh sehingga pada saat analisis
Puskesmas
Pangkur,
Pegawai
data dihasilkan data yang valid.
administrasi, Perawat dan Pasien yang
sedang
rawat
inap
di
Puskesmas Pangkur.
ini
digunakan
penelitian teknik
ini
trianggulasi
sumber data, karena dapat dilakukan
2. Sumber data sekunder, dalam penelitian
Pada
yang
dengan
cara
menggali
sumber-
berupa
sumber data yang berbeda jenisnya
dokumen dan arsip tentang profil
yaitu dari informan dalam hal ini
Puskesmas,
diambil dari hasil wawancara dengan
dokumen
tentang
retribusi yang diberlakukan di
Kepala
Puskesmas kecamatan Pangkur
Administrasi, Perawat dan Pasien
dan
Puskesmas
Dokunentasi
Kepala
wawancara
Puskesmas,
Pegawai
administrasi, Perawat dan pasien.
Puskesmas,
Kecamatan
Pegawai
Pangkur,
Kabupaten Ngawi. Selain itu sumber data itu juga dapat diambil dari dokumen serta pengamatan atau
Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan
observasi terhadap objek kajian yang akan
diteliti
yaitu
Retribusi
data yang dipergunakan oleh penulis
Pelayanan kesehatan yang berlaku di
dalam penelitian ini adalah sebagai
Puskesmas
berikut :
Kabupaten Ngawi Tahun 2013.
Kecamatan
Pangkur
13
Maksud Peraturan Daerah ini
Teknik Analisis Data 1. Data Reduction (Reduksi Data)
dibentuk yaitu untuk menjamin mutu
2. Data Display (penyajian data)
dan aksesibilitas, serta kelangsungan
3. Verification(penarikan kesimpulan.
(sustainabilitas) pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di UPT Labkesda
Berdasarkan
proses
ini
peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis selama proses pengumpulan Kemudian data
data
berlangsung.
sesudah
pengumpulan
berakhir,
peneliti
bergerak
diantara tiga komponen analisisnya dengan penarikan kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah. Penarikan kesimpulan terfokus pada satu hal pokok, yaitu Inplementasi Perda
Nomor
11
Tahun
2010
Terhadap Retribusi dan Pelayanan Kesehatan diPuskesmas Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Tahun 2013.
sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat,
pemberi
pelayanan
(provider) dan pengelola
pada
Puskesmas
UPT
dan/atau
di
Labkesda dapat terlindungi dengan baik. Sesuai dalam Bab II Pasal 3 Tujuan
dibentuknya
Peraturan
Daerah ini adalah untuk : 1. Terwujudnya masyarakat Ngawi yang sehat dan produktif 2. Terselenggaranya
pelayanan
kesehatan di Puskesmas atau di UPT Lab kesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan 3. Tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di
PEMBAHASAN
UPT Lab kesda sesuai dengan
A. Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi dan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Pangkur
Kecamatan Kabupaten
Tahun 2013
Ngawi
perkembangan kedokteran, bidang
bidang keperawatan
manajemen
ilmu dan
pelayanan
kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat 4. Meningkatnya
kapasitas
dan
potensi pada Puskesmas atau di 14
UPT Lab kesda (Laboraturim
roduktif dan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Daerah) secara berhasil
yang bermutu, kaitannya dengan
guna dan berdayaguna sesuai
kepastian
dengan
retribusi yang hrus dibayar oleh
perkembangan
ekonomi
masyarakat
sosial di
Kabupaten Ngawi. 5. Terlaksananya kegiatan
dan
kejelasan
pasien. B. Implementasi
program
operasional
dan pada
biaya
Daerah
Peraturan
Kabupaten
Ngawi
Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Puskesmas atau di UPT Labkesda
Retribusi
dan
Pelayanan
sesuai dengan Rencana Strategis
Kesehatan
di
Puskesmas
Dinas Kesehatan dan Rencana
Kecamatan
Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Ngawi
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten
Ngawi.
Salah
Pangkur
satu
indikator
keberhasilan Pelayanan Kesehatan
6. Terwujudnya masyarakat
peran dalam
pelayanan
serta
antara lain dalam bentul terwujudnya
pembiayaan
kepuasan pasien dalam pelayanannya
kesehatan
pada
oleh
Pegawai
Puskesmas atau di UPT Labkesda
Kecamatan
(Laboratorium
Ngawi
Kesehatan
Daerah).
di
Puskesmas
Pangkur
Kabupaten
dengan
segala
ukuran
keberhasilan dan dampak positif
Berdasarkan
pustaka
serta negatifnya, juga tidak lepas dari
Daerah
kerja keras dan pengabdian Pegawai
Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun
Puskesmas. Oleh karena itu baik atau
2010
tidaknya pelayanan kesehatan di
terhadap
kajian
Peraturan
tentang
Retribusi
dan
Pelayanan Kesehatan di atas maka
Puskesmas
Peneliti
bahwa
tergantung pada pelayanan Pegawai
Peraturan Daerah terbitkan untuk
Puskesmas yang melayani pasien
memberikan
sesuai
menganalisis
pelayanan
kesehatan
Kecamatan
Pangkur
dengan Peraturan Daerah
sebaik mungkin untuk muwujudkan
Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun
masyarakat Ngawi yang sehat dan
2010. 15
Menurut Ibu Tatik Winarni
Pasien juga tampak, hal ini sesuai
selaku Pegawai Administrasi sebagai
dengan hasil wawancara dengan 2
berikut retribusi adalah Pembayaran
(dua) pasien yang sedang rawat inap
atas jasa yang diberikan sedangkan
di Puskesmas Kecamatan Pangkur
menurut Bapak Heri Sucipto, selaku
Kabupaten
Perawat sebagai berikut retribusi
menyatakan puas terhadap Pelayanan
adalah pungutan wajib yang telah
Kesehatan
ada ketentuannya.
Pegawai
Adapun cara yang dilakukan Pegawai Pangkur
Puskesmas dalam
Kecamatan melaksanakan
Ngawi
yang
mereka
diberikan
Puskesmas
oleh
Kecamatan
Pangkur dibuktikan dengan tidak adanya
protes
negatif dari
ataupun
keluhan
pihak pasien yang
Pelayanannya yaitu organisasi dan
sedang rawat inap di Puskesmas
tata kerja Pelayanan Kesehatan
Kecamatan
di
Pangkur.Respon
Puskesmas Kecamatan Pangkur yang
Informan mengenai adanya Peraturan
telah tersusun rapi dan terorganisir.
Daerah Kabupaten Ngawi Rumah
Keaktifan bekerja dalam keseharian,
Sakit
disini
Puskesmas
Puskesmas dan beberapa Fasilitas
Kecamatan Pangkur tidak pernah
Kesehatan di wilayah Kecamatan
membolos kerja ini terlihat pada
Pangkur
susunan organisasi dan daftar absensi
mengatakan lumayan baik.
yang
Pegawai
terlampir
pada
bab
IV
Umum
Daerah
beragam,
(RSUD),
ada
Berdasarkan
yang
hasil
berdasarkan hasil wawancara dengan
wawancara
Kabag Kepegawaian Bapak Seno
diperoleh fakta sementara bahwa
didapatkan data bahwa para Pegawai
masyarakat dalam merasa puas atas
Puskesmas
Pangkur
pelayanan
hampir 90% menunjukkan tidak
puskesmas
pernah ijin masuk kerja penilaian
mereka mengatakan sangat baik.
Kecamatan
berdasarkan data 1 tahun terakhir. Selain
itu
yang
yang
dilakukan,
diberkan
kecamatan
oleh
Pangkur
Berdasarkan keterangan yang
keramahan
didapatkan dari informan 2 (dua)
Pegawai dalam Pelayanan terhadap
orang pasien yaitu Ibu Sukiyem dan 16
Bapak
Jatmiko
Pegawai
Peraturan Daerah Daerah sangatlah
Puskesmas di Kecamatan Pangkur
dibutuhkan dan perlu mendapatkan
dan
peningkatan.
sesuai
serta
fakta
membuktikan Pelayanan
di
lapangan
bahwa,
Sistem
Kesehatan
merupakan
Berdasarkan uraian tersebut maka
jelas
bahwa
Pelayanan
Jaminan Kesehatan daerah yang telah
Kesehatan akan berhasil dan lancar
diatur
apabila
dalam
Peraturan
Dearah
Pegawai
Kabupaten Ngawi Nomor 11 tahun
Kecamatan
2010
Ngawi
tentang
Retribusi
dan
Pangkur
sadar
akan
Puskesmas Kabupaten tanggung
Pelayanan Kesehatan melalui adanya
jawabnya, serta mentaati peraturan
Peraturan Daerah menurut pasien dan
yang
Pegawai Puskesmas di Kecamatan
Pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu
Pangkur
Peraturan Daeerah Nomor 11 Tahun
yang ditemui
mengaku
telah
ditetepkan
sangat bersyukur dengan adanya
2010
Progarm
Pelayanan Kesehatan.
semacam
ini,
mereka
menganggap program semacam ini
tentang
oleh
Retribusi
dan
Selanjutnya dalam terdapat
dapat meringankan beban mereka
Jenis
dalam
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
memperoleh
jenis
layana
Pelayanan
kesehatan
kesehatan yang mereka butuhkan.
Peraturan Daerah ini meliputi :
Mereka juga menganggap jenis-jenis
1. Konsultasi medis dan penyuluhan
pelayanan yang diberikan seperti
kesehatan
medical check up dan pemeriksan
2. Pemeriksaan dan pengobatan
terhadap ibu hamil merupakan jenis
3. Penunjang diagnostik
layanan
4. Tindakan medis dan rehabilitasi
kesehatan
dibutuhkan
yang
oleh
sangat
masyarakat
medis
khususya masyarakat yang berada di
5. Pelayanan Obat
Kecamatan
Pangkur
Kabupaten
6. Administrasi
Ngawi, ini
membuktikan bahwa
Dengan
bertujuan
untuk
jenis-jenis layanan kesehatan yang
meningkatkan daya guna dan hasil
ditawarkan
guna
dan
diatur
dalam
penyelenggaraan
Pelayanan 17
Kesehatan di Puskesmas Kecamatan
berada
Pangkur
termasuk
Kepala
Pskesmas
di
Kabupaten Wilayah
Ngawi
Kecamatan
Kecamatan Pangkur Dr Zain Ratna
Pangkur. Dengan adanya program
Priyanto memberikan kepercayaan
semacam
kepada Pegawai Puskesmas Pangkur
masyarakat dapat memperoleh semua
dengan cara Lintas Progran yang
jenis
telah dibuat sedemikian rupa dan
dengan
mengurus segala urusan progamnya
menyeluruh.
masing-masing
dan
jenis
dapat
pelayanan mudah,
dipastikan
kesehatan
dasar
cepat,
dan
menciptakan
adanya suatu kepuasan pasien untuk mendapatkan
ini,
Pelayanan
Kesehatan.
C. Penyimpangan-Penyimpangan yang Terjadi di Puskesmas Kecamatan Pangkur
“Guna
kelancaran
penyelenggaraan
dalam
Berdasarkan hasil wawancara,
pelayanan
observasi
dan
kesehatan, di Puskesmas Kecamatan
dilakukan
oleh
Pangkur Kabupaten Ngawi, Kepala
disimpulkan bahwa dalam Pelayanan
Puskesmas melakukan upaya-upaya
Kesehatan di Puskesmas Pangkur
untuk mengatasi setiap permasalahan
yang diberikan kepada masyarakat
yang
tidak
timbul
dalam
pelaksanaan
penelitian
yang
Peneliti
dapat
ditemukannya
adanya
penyelenggaraan
pelayanan
penyimpangan-penyimpangan
kesehatan
mengikuti
terhada Peraturan Daerah Kabupaten
dengan
prosedur yang telah ditetapkan oleh
Ngawi
Pemerintah Kabupaten Ngawi.
tentang Retribusi dan Pelayanan
Berdasarkan Keterangan yang diperoleh
Kepala
Puskesmas,
Nomor 11 Tahun 2010
Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pangkur.
didapatkan hasil bahwa semuajenis pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 telah di berlaku di seluruh
fasilitas
kesehatan
yang 18
dikeluarkan Pemerintah Daerah
SIMPULAN Berdasarkan
peneitian
Kabupaten Ngawi yang bertujuan
yang telah dikemukakan pada bab
untuk memudahkan setiap warga
sebelumnya, maka Peneliti dapat
masyarakat
menarik kesimpulan dari:
pelayanan
1. Substansi
hasil
Peraturan
Daerah
Kabupaten Ngawi Subtansi
harga
mendapatkan kesehatan
terjangkau
dengan
di
seluruh
fasilitas kesehatan yang ada di
Peraturan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Ngawi.
Kabupaten Ngawi telah sesuai
Sistem
dengan aturan tentang peraturan
Daerah tertuang dalam Peraturan
Perundang-undangan yang baik
Daerah Nomor 11 tahun 2010
hal ini dibuktikan dengan proses
yang menjadi program politik
formulasi yang baikoleh Pemda
dari Bupati danWakil Bupati
Kabupaten Ngawi beserta DPRD
Ngawi
Tingkat II Kabupaten Ngawi.
melalui
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11
Pelayanan
selama
Kesehatan
dua
kampanye
periode Pemilihan
Kepala Daerah. b. Implementasi kebijakan dalam
Tahun 2010 tentang Retribusi da
Peraturan
Pelayanan
Ngawi Nomor 11 Tahun 2010
Kesehatan
di
Puskesmas Kecamatan Pangkur. a. Berdasarkan fakta yang diperoleh terkait
kebijakan
dalam
Daerah
Kabupaten
tentang Retribusi dan Pelayanan Kesehatan faktor
terdapat
partisipasi,
pengaruh lingkungan,
pelayanan kesehatan masyarakat
sumber daya serta disposisi/sikap.
telah
Di
berupaya
semaksimal
dalam
mewujudkan
berpengaruh adalah sumber daya
suatu pelayanan kesehatan yang
yaitu tenaga kesehatan dan sarana
baik, dan menyeluruh terhadap
prasarana pendukung pelayanan
masyarakat. Beberapa kebijakan
kesehatan yang dinilai belum
seperti Sistem Jaminan Kesehatan
terlalu memadai. Selain itu faktor
Daerah
disposisi/sikap pelayan kesehatan
mungkin
(Jamkesda),
yang
mana
yang
paling
19
yang dinilai sebagian masyarakat
kesehatan lainnya dari segi sikap
masih kurang atau jauh dari
dalam melayani pasien.
angka lumayan baik
b. Diharapkan
3. Penyimpangan-penyimpangan yang
terjadi
di
Puskesmas
kepada
Kepala
Puskesmas Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi agar mengatasi
Kecamatan Pangkur Kabupaten
masalah
Ngawi
tenaga kesehatan dan fasilitas Berdasarkan
penelitian
dapat
bahwa
tidak
hasil disimpulkan ditemukan
penyimpangan-penyimpangan yang
terjadi
Kecamatan
di
Puskesmas
Pangkur,
bahwa
terkait
keberadaan
kesehatan yang dianggap masih kurang 2. Bagi
Pegawai
Puskesmas
Kecamatan Pangkur Terkait retribusi
retribusi,
untuk
sesuai
dengan
harus
semua peraturan yang adat telah
peraturan yang ada, agar yang ingin
mengikuti Peraturan Pemerintah
berobat tidak perlu lagi was-was
Kabupaten Ngawi yaitu Peraturan
dalam masalah administrasi dan lebih
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor
terbuka lagi kepada masyarakat yang
11 Tahun 2010 tentang Retribusi
akan melakukan pengobatan .
dan Pelayanan Kesehatan.
3. Bagi
Masyarakat
Kecamatan
Pangkur Diharapkan
SARAN
kepada
Adapun yang menjadi saran dalam
masyarakat Kecamatan Pangkurikut
penelitian ini yaitu sebagai berikut:
berperan aktif dalam pengawasan
1. Bagi
Peraturan
Kepala
Puskesmas
Daerah
Yang
berlaku
Pangkur
demi
Kecamatan Pangkur Kabupaten
dikecamatan
Ngawi
kelancaran Pelayanan Kesehatan di
a. Kepala Puskesmas Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi harus
Puskesmas
Kecamatan
Pangkur
Kabupaten Ngawi.
tetap membina dokter, perawat dan bidan serta aparat pelayan 20
DAFTAR PUSTAKA Djama’an Satori dan Aan Komariah. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hamzah B. Uno. 2006. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara. Khairuddin. 2000. Masyarakat. Liberty.
Pembangunan Yogyakarta:
Mahmud. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia. Papalia, Diane E. Sally Wendkos Olds, Ruth Duskin Feldman. 2009. Human Development Perkembangan Manusia. Jakarta: Salemba Humanika. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 77/HK/2009 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
21
