Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
IMPELEMTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DI DINAS TATA KOTA, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA KOTA SINGKAWANG Oleh: RENO TRINALDO NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan pelaksanaan kebijakan pajak reklame di Kota Singkawang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada berkaitan dengan pencapaian target dan realisasi yang belum maksimal yang mana masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh pegawai Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang yang berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya koordinasi antar dinas terkait mengenai kebijakan pajak reklame ini. Pengawasan yang ditingkatkan sangat diperlukan karena melihat dari banyaknya penyelenggara reklame yang tidak memiliki rekomendasi untuk pajak reklame ini. Pemberian reward kepada implementator juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelaksana dalam menjalankan pajak reklame ini. Kata-kata Kunci :
Implementasi, Kebijakan, Peningkatan pajak daerah.
1 RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
Abstract This thesis is intended to describe the implementation of the advertisement tax policy in Singkawang. The title of this thesis was appointed by the phenomenon and the existing problems related to the achievement of targets and the realization that not maximized where there are deficiencies in the execution of duties by employees of the Department of City Planning, Land and Human Settlements Singkawang that coordinate with the Department of Revenue, Finance and assets Singkawang. This study used a qualitative research method with a descriptive research. Location of the study is the Department of City Planning Land and Settlements Singkawang. The results of this study indicate that there is still a lack of coordination between relevant agencies regarding this advertisement tax policy. Enhanced surveillance is necessary because of the many organizers see billboards that do not have a recommendation for this advertisement tax. Reward to the implementer is also necessary to improve the performance of executing in running this advertisement tax. Keywords: Implementation, Policy, Increased local taxes.
2 RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
Undang – undang Nomor 32
A. PENDAHULUAN 1.
tahun 2004 menganut sistem otonomi
Latar Belakang Penelitian Dalam
rangka
untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi wewenang dan urusan rumah tangga daerah, diperlukan adanya
pembiayaan
pelaksanaan Tentunya
program dalam
guna tersebut.
pembiayaan
pelaksanaan program daerah tersebut diperlukan adanya sumber – sumber untuk pemenuhannya, kemampuan keuangan daerah sangat didalam
pelaksanaan
penting otonomi
daerah. Kota
Singkawang
digolongkan sebagai daerah yang sedang
berkembang
dan
sangat
membutuhkan sumber penghasilan yang lebih untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, apalagi bila melihat kondisi Kota Singkawang yang masih minim dengan tingkat pendapatan daerahnya, ini membuat Pemerintah Kota Singkawang lebih kreatif
untuk
mengoptimalkan
potensi yang ada guna pemenuhan kebutuhannya untuk melaksanakan pembangunan di Kota Singkawang.
daerah
yaitu,
diberikannya
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang – Undang
ini.
Daerah
otonom
dimaksudkan agar daerah tersebut dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan adalah
otonomi
peningkatan
daerah
kesejahteraan
rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi terhadap
dan
penghormatan
budaya
lokal
memperhatikan
dan
potensi
dan
keanekaragaman daerah. Melihat
kondisi
minimnya
pendapatan asli daerah di Kota Singkawang,
maka
untuk
itu
pemerintah Kota Singkawang perlu mengoptimalkan potensi yang ada guna
pemenuhan
Salah
satu
menjadi
potensi
yang
perhatian
penyelenggaraan Oleh
kebutuhannya. perlu adalah
pajak
reklame.
itu
untuk
karena
mengoptimalkannya,
pemerintah 3
RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
Kota
Singkawang
mengeluarkan
suatu kebijakan sebagai realisasinya.
pembiayaan pemerintah dan untuk menunjang pembangunan daerah.
Salah satu potensi yang perlu menjadi
perhatian
adalah
Dalam peraturan
implementasi
daerah
pajak
penyelenggaraan pajak reklame yang
pemerintah
memiiki kontribusi terhadap PAD
memberikan tanggung jawab kepada
sebesar
Dinas Tata Kota, Pertanahan dan
0,8%,
karena
Kota
Singkawang
Singkawang merupakan Kota wisata
Cipta
yang
bagi
penarikan dan pemberi izin kepada
wisatawan yang datang berkunjung
pengguna jasa pajak reklame, dan
ke Kota Singkawang. Oleh karena itu
seterusnya diberikan kepada Dinas
untuk
Pendapatan Pengelolaan Keuangan
memiliki
daya
tarik
mengoptimalkannya,
pemerintah
Kota
Karya
Kota
reklame
sebagai
pelaksana
Singkawang
dan Aset Kota Singkawang. Sistem
mengeluarkan suatu kebijakan yaitu
penarikan pajak reklame di Kota
Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Singkawang saat ini menggunakan
pajak daerah.
system self assessment, yaitu wajib
Izin
Penyelenggaraan
Reklame dapat diterbitkan apabila telah
memenuhi
peyelenggaraan
persyaratan
diberi
kepercayaan
untuk
menghitung sendiri pajak terhutang. Implementasi
peraturan
atau
daerah tersebut di lapangan menemui
membayar pajak reklame terhutang,
berbagai permasalahan yang muncul,
jaminan
jaminan
dimana realisasi penerimaan pajak
bongkar serta mendapat rekomendasi
reklame tidak mencapai target yang
dinas terkait. Berdasarkan penjelasan
telah ditetapkan, bila kita lihat
atas
kenyataannya
dilapangan,
Singkawang Nomor 11 Tahun 2010
banyaknya
penyimpangan
Tentang Pajak Reklame, memiliki
penyimpangan yang terjadi didalam
tujuan sebagai salah satu sumber
pelaksanaan pajak reklame ini seperti
keuangan / PAD dalam rangka untuk
banyaknya papan reklame yang di
lebih memantapkan otonomi daerah,
pasang secara illegal tanpa izin dan
asuransi
Peraturan
reklame
pajak
dan
Daerah
Kota
bahwa –
juga pemasangan papan reklame 4 RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
pada dengan
tempat
yang
ketetapan
tidak Dinas
sesuai terkait,
sehingga merusak tatanan kota di
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1. Secara teoritis, bagi dunia ilmu
Kota Singkawang.
pemerintahan
2.
dijadikan sebagai referensi dan
Fokus Penelitian
yaitu
dapat
Berpedoman dari penjelasan
tempat berpijak bagi peneliti lain
pada latar belakang di atas maka
yang akan meneliti tema yang
fokus masalah yang diangkat dalam
masih berkaitan dengan penelitian
penelitian ini adalah mengenai :
ini dimasa yang akan datang.
“Bagaimana
Implementasi
Pajak
2. Secara praktis, Sebagai input atau
Reklame di Kota Singkawang ?”.
bahan pertimbangan pemerintah
3.
Kota Singkawang supaya dapat
Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan
telah
uraian
peneliti
yang
mengoptimalkan
pelaksanaan
kemukakan
pajak reklame sebagai salah satu
belakang
sumber Pendapatan Asli Daerah
masalah, maka perumusan masalah
dan sebagai bahan pertimbangan
ini adalah “Mengapa implementasi
Dinas Tata Kota, Pertanahan dan
kebijakan pajak reklame di Kota
Cipta Karya dan Pemerintah Kota
Singkawang belum berjalan dengan
Singkawang
efektif ?”.
kontrol sehingga tidak terjadi
4.
penyimpangan dalam pemungutan
sebelumnya
di
latar
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang akan
untuk dapat saling
pajak.
dilakukan oleh peneliti adalah untuk Mendiskripsikan Standar dan sasaran kebijakan/ukuran
dan
tujuan
kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi dan penyaluran
komunikasi
pajak reklame ini. 5.
Manfaat Penelitian
mengenai
B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI 1.
Kerangka teori
a.
Implementasi Kebijakan Publik Van
(2005:102)
Meter juga
Van
Horn
mendefenisikan
5 RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
implementasi
kebijakan
publik
sebagai:
kebijakan
itu
telah
siap
untuk
diimplementasikan”.
“tindakan-tindakan yang dilakukan
Model
organisasi public yang diarahkan
implementasi
untuk mencapai tujuan-tujuan yang
dirumuskan Van Meter dan Van
telah
keputusan-
Horn (dalam Subarsono, 2005:65)
keputusan sebelumnya. Tindakan-
disebut dengan A Model of the Policy
tindakan ini mencakup usaha-usaha
Implementation
untuk
keputusan-
implementasi ini merupakan sebuah
keputusan menjadi tindakan-tindakan
abstraksi atau performansi suatu
operasional
waktu
pengejewantahan
kebijakan
dalam
rangka
pada
secara
sengaja
melanjutkan
usaha-usaha
untuk
meraih
kinerja
mencapai
perubahan-perubahan
implementasi kebijakan yang tinggi
besar dan kecil yang ditetapkan oleh
yang berlangsung dalam hubungan
keputusan-keputusan kebijakan”.
berbagai variabel.
ditetapkandalam
mengubah
tertentu
dalam
maupun
Definisi
kurun
lain
kebijakan
untuk
Model
yang
(1975).
dasarnya
dilakukan
mengenai
pendekatan
ini
Proses
yang
mengandaikan
kebijakan publik pun ditawarkan
bahwa
oleh Anderson (dalam Waluyo, 3:42)
berjalan secara linear dari keputusan
yang mengatakan bahwa kebijakan
politik,
adalah : publik sebagai tindakan
kebijakan
yang mempunyai tujuan tertentu
menjelaskan bahwa kinerja kebijakan
yang diikuti dan dilaksanakan oleh
dipengaruhi oleh beberapa variabel
seorang pelaku atau sekelompok
yang
pelaku
suatu
variabel tersebut yaitu: Standar dan
masalah tertentu”. Islamy (dalam
sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan
Waluyo 99:51) bahwa sekali usulan
kebijakan, sumber daya, karakteristik
kebijakan
telah
diterima
dan
organisasi
disyahkan
oleh
pihak
yang
penyaluran
keputusan
lingkungan
guna
berwenang,
memecahkan
maka
implementasi
pelaksana
saling
kebijakan
dan
publik.
kinerja
Model
berkaitan,
pelaksana,
variable-
disposisi,
komunikasi, ekonomi,
ini
sosial
dan dan
politik. 6 RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
2.
Metode penelitian
Kepala Seksi registrasi dan Perizinan
Berdasarkan tujuannya, jenis
Bangunan,
penelitian yang digunakan dalam
Bangunan
penelitian
reklame, Kepala Bidang Pendapatan
karena
ini
adalah
peneliti
Deskriptif,
bertujuan
untuk
Dinas
Staf /
Bagian
Tata
Koordinator
pajak
Pendapatan
Pengelolaan
Mendiskripsikan Standar dan sasaran
Keuangan dan Aset, dan konsumen
kebijakan/ukuran
atau pengguna jasa reklame/ Kepala
dan
tujuan
kebijakan, sumber daya, karakteristik
Cabang
organisasi pelaksana, disposisi dan
Singkawang..
penyaluran
komunikasi
mengenai
pajak reklame ini.
Telkomsel
Kota
Menurut Bungin (2007:110), metode pengumpulan data kualitatif
Adapun cara yang peneliti
yang paling independen terhadap
gunakan untuk menentukan siapa
semua metode pengumpulan data dan
saja yang akan menjadi informan
teknik analisis data adalah metode
dalam penelitian ini adalah dengan
wawancara,
menggunakan
observasi,
dan
teknik
penelitian
dokumentasi. Dikarenakan penelitian
Sampling.
Menurut
ini meneliti tentang kasus yang
Purposive
terjadi pada tahun 2012, maka teknik
penunjukan
observasi tidak mungkin dilakukan
informan secara sengaja, dimana
oleh peneliti sehingga peneliti hanya
informan
tersebut
menggunakan teknik wawancara dan
mengetahui
tentang
Purposive Bungin
(2010:53)
Sampling
adalah
dianggap apa
yang
dokumentasi.
menjadi objek penelitian. Informan yang
dianggap
sebagai
sumber
bisa
dijadikan
informasi
Adapun Selanjutnya teknik yang
digunakan
dalam
menguji
yang
keabsahan data pada penelitian ini
dibutuhkan, baik informasi berupa
adalah teknik triangulasi. peneliti
dokumen,
menitik beratkan penelitian dengan
arsip-arsip,
maupun
informasi dari hasil wawancara yang
menggunakan
bersumber dari Kepala Dinas Tata
dengan
cara
Kota, Pertanahan dan Cipta Karya,
responden
yang
Kepala
memberikan
Bidang
Tata
Bangunan,
triangulasi
teknik,
mewawancarai dianggap
informasi
dapat lebih 7
RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
mendalam
yang
ditemukan Dengan
di
tidak
dalam
triangulasi
dapat
dari antara pihak Dinas terkait yang
observasi.
mengurusi pajak reklame yaitu Dinas
teknik
juga,
Tata Kota Pertanahan dan Cipta
peneliti dapat mengetahui dengan
Karya
jelas
dari
pemberi rekomendasi pemasangan,
permasalahan yang ada dilapangan,
DPPKA sebagai penampung jumlah
yang
pembayaran
sebab
dan
kemudian
akibat
akan
dianalisa
sebagai
pelaksana
pajak
dan
reklame
dan
dengan teori yang dianggap cocok
Kantor Penanaman Modal sebagai
dengan permasalahan yang diambil
pemberi
oleh peneliti
penyelenggara reklame sudah dapat
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam
rekomendasi
menyebarkan
bahwa
reklamenya
dengan
melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Tata Kota Pertanahan dan
Perwako
Kota
Singkawang nomor 12 Tahun 2009
Cipta Karya dan bukti setoran pajak dari DPPKA.
sudah jelas apa saja tugas pokok dan
Sumberdaya yang dibutuhkan
fungsi dari Dinas Tata Kota dalam
untuk
menjalankan
sebagai
kebijakan ini seperti sumber daya
organisasi birokrasi yang dibentuk
manusia baik dari kuantitas maupun
oleh Pemerintah Kota Singkawang,
kualitasnya. Bila dari segi kualitas,
dan diharapkan dapat mencapai visi
para implementator telah mengetahui
dan misi yang sudah ditetapkan.
apa saja yang menjadi tugas dan
Salah
dalam
kewajibannya didalam pelaksanaan
pencapaian terciptanya keteraturan
kebijakan tersebut, dan mereka juga
dan
mengetahui
tugasnya
satunya
kerapian
adalah
Kota
dalam
hal
pemasangan reklame. Namun, ditemukan
menunjang
dilapangan beberapa
masih
harus
titik
– strategi khusus untuk menghadapi permasalahan lapangan.
ditata
kuantitasnya
baik.
yang
dikerjakannya dan memiliki strategi
pemasangan reklame yang belum dengan
apa
pelaksanaan
Hal
ini
membutuhkan koordinasi yang baik
yang
Sedangkan
terjadi dari
dirasakan
di segi
masih
sangatlah kurang, dimana dalam 8
RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
pelaksanaannya
khususnya
dalam
pelaksanaan pengawasan dibutuhkan
melalui sosial media seperti media massadan internet.
penambahan agar dalam pengawasan yang
dilakukan
dapat
terpantau
dengan baik oleh pihak Dinas terkait. Dalam pelaksanaan kebjakan
Untuk lapangan
pelaksana
seperti
penarikan waktu
para
pajak
khusus
di
koordinator
telah untuk
diberikan sosialisasi
ini, koordinasi mengambil tempat
Peraturan Daerah ini. Sebelum turun
yang paling penting, dimana pihak
ke
Dinas Tata Kota Pertanahan dan
motivasi
Cipta Karya telah jelas tercantum
mengenai
dalam Peraturan Daerah Nomor11
pelaksanaannya di lapangan dapat
Tahun
berjalan
2010
bertanggung
tersebut jawab
yang terhadap
lapangan,
mereka
dan
wawasan
perpajakan
dengan
diberikan
baik,
baru agar
karena
pekerjaan ini berhubungan langsung
pelaksanaan kebijakan pajak reklame
dengan
penyelenggara
ini. Dalam pelakasanaannya Dinas
selaku konsumen.
reklame
Tata Kota Pertanhaan dan Cipta Karya melakukan koordinasi kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset, Kantor Penanaman Modal dan agen penyelenggara reklame agar tidak terjadi fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah – pecah). Komunikasi yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan ini terus dilakukan, untuk memperkenalkan
isi
Peraturan
Daerah kepada agen penyelenggara reklame, pihak Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya telah melakukan sosialisasi dengan terjun langsung
kelapangan
dan
DAFTAR PUSTAKA Buku – Buku Agustino, Leo, 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta. Ahmad Saebani, Beni, 2008. Metode Penelitian. Bandung : CV Pustaka Setia. Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006. Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu : Kencana Prenada Media Grup.
juga 9
RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
Hasan, Erliana, 2005. Komunikasi Pemerintahan. Bandung : PT. Refika Aditama. Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Pasolong, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta. Sugiyono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. ..............., 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Tohardi, A, 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung : Mandar Maju. .................. (Ed), 2014. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN. Waluyo, 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Sumedang : CV Mandar Maju. Skripsi Wahyuni, Sri. 2011. Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Nurdiana, Selvi. 2012. Implementasi Peraturan Daerah No. 15
Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Peraturan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 142 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame Lakip Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2014 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Singkawang. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota
10 RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan vol 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http:jurmafis.untan.ac.id
Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang.
11 RENO TRINALDO, NIM. E42010087 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
