BA B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kolaka a. Masa Kerajaan Mekongga
W
ilayah Kolaka zaman dahulu merupakan wilayah Kerajaan Mekongga
yang penduduk
aslinya bersuku
bangsa Tolaki
(artinya orang berani). Pada zaman dahulu jazirah Sulawesi Tenggara dikenal dengan nama “Tanah Alau”, yang artinya tanah di sebelah timur, karena orang di Sulawesi Selatan selalu melihat bahwa matahari selalu terbit di sebelah timur tempat mereka. Nama asli daerah Kolaka adalah “Wonua Sorume” artinya negeri anggrek sebab di daerah ini banyak anggrek berwarna kuning emas dan mengkilat, anggrek tersebut biasanya dibuat tikar, tempat rokok dan lain-lain yang harganya mahal. Pada zaman dahulu hanya raja-raja dan bangsawan saja yang boleh memakai benda-beda yang terbuat dari anggrek ini. Pada abad 14 dua orang dari keluarga Sawerigading menuju Sulawesi Tenggara (Tanah Alau). Kedua saudara tersebut yaitu Larumbalangi (laki-laki) dan Wekoila (puteri). Wekoila merupakan nama julukan, terdiri atas We menyatakan wanita, dan Koila adalah sejenis siput di laut yang putih bersih. Wekoila ini adalah seorang puteri yang cantik, kulitnya putih bersih seperti koila. Nama sebenarnya dari Wekoila adalah Tenrirawe (We Tenrirawe). Larumbalangi membentuk kerajaan Mekongga yang bertempat tinggal di Wundulako, Ulu Balandete. Adapun Wekoila terus ke daerah Kendari dan membentuk Kerajaan Konawe.
2
Susunan pemerintahan Kerajaan Mekongga, yaitu : (1) Pemerintah Pusat Kerajaan, terdiri atas (a) Mokole atau Bokeo adalah raja, (b) Kapita, adalah tangan besi Mokole, (c) Pabitara, adalah penyambung lidah, (d) Sapati, adalah urusan umum dan rumah tangga kerajaan serta kesejahteraan rakyat; (2) Penguasa Wilayah atau Pu Tobu, menguasai beberapa daerah dan tugasnya adalah mengatur Osara (adat) di wilayah hukumnya; (3) Penguasa Daerah, tiap daerah dikepalai oleh Tonomotuo, yang dibantu oleh (a) Pabitara, bertugas mengawasi dan menyelesaikan perkara, (b) Tolea, bertugas menangani pernikahan/perceraian dan (c) Posudo, sebagai pembantu umum. b. Masa Penjajahan Belanda Kedatangan Belanda ke daerah ini pada tahun 1906, susunan pemerintahan dirubah menjadi terdiri atas Bokeo dan Kapita. Wilayah Kolaka dijadikan tujuh distrik, setiap distrik dikepalai oleh seorang Anakia yang bergelar Mokole. Jadi kedudukan Mokole yang tadinya meliputi seluruh Kerajaan Mekongga, maka dengan ini turun menjadi tingkatan Kepala Distrik. Tonomutuo ditiadakan dan diganti dengan Kepala Kampung, dibantu seorang yang bergelar Sarea. Ketujuh distrik tersebut yaitu: Distrik Kolaka (ibu negerinya Kolaka), Distrik Mambulo (ibu negerinya Rate-Rate), Distrik Singgere (ibu negerinya Tinondo), Distrik Tawanga (ibu negerinya Tawanga), Distrik Lapai (ibu negerinya Tongauna), Distrik Konaweha (ibu negerinya Watumendonga), dan Distrik Kondeeha (ibu negerinya Mala-Mala). Seiring dengan perjalanan waktu, akibat politik Belanda, maka kekuasaan pemerintahan di Daerah Mekongga yang sebelumnya berada penuh di tangan Raja Mekongga, yaitu Bokeo (Mokole) beralih ke tangan Controleur dan Sulewetang. Pada tahun 1933 Belanda mengadakan perubahan lagi susunan pemerintahan distrik, yaitu: (1) Bokeo, (2) Kapita, dan (3) Sapati. Akan
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
3
tetapi tujuh distrik yang dibentuk Belanda dijadikan tiga distrik saja, yaitu: (1) Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka), (2) Distrik Sulewatu (ibukotanya Mowewe), dan (3) Distrik Patampanua (Ibukotanya MalaMala). Selanjutnya Distrik Kolaka dibagi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan, masing-masing dikepalai oleh Sapati dan Bokeo. Distrik Solewatu dikepalai oleh Kapita, Distrik Patampanua dikepalai oleh Mokole Patampanua. Dengan sendirinya Bokeo, Kapita dan Sapati menjadi Kepala Distrik dan Sulewatang yang berkuasa. Setiap distrik terdiri dari tiga Order Distrik dengan gelaran Kepala Distrik Bawahan. c. Masa Penjajahan Jepang Pada zaman penjajahan Jepang susunan pemerintahan tidak berubah, akan tetapi sebutan untuk jabatan pemerintahan diubah kedalam bahasa Jepang. Selanjutnya pada zaman Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, perubahan juga tidak ada, Sulewetang waktu itu Andi Kasim diangkat menjadi Kepala Pemerintah Negeri Republik Indonesia di Daerah Kolaka. Setelah itu terjadi pertempuran yang hebat antara rakyat (PKR) dengan NICA, NICA menduduki Kota Kolaka pada tanggal 7 Februari 1946. Selanjutnya NICA membentuk pemerintahan dengan susunan sebagai berikut : (1) Bokeo, (2) Kapita, (3) Pabitara, dan (4) Sapati. Adat kampung mulai dikembalikan seperti semula, tetapi tidak berkembang dengan pesat. Pada zaman Negara Indonesia Timur daerah ini menjadi Neo Swapraja.
Keuangan Swapraja Kendari dan Kolaka disatukan
menjadi Kas Konawe. Oleh sebab itu Distrik Patampanua memisahkan diri dari Kolaka dan tetap pada status afdeeling Luwu pada tahun 1947 sampai keluarnya UU No. 29/1959. Dengan demikian Daerah Kolaka hanya terdiri dari dua distrik, yaitu Distrik Kolaka (ibukotanya Kolaka) dan Distrik Solewatu (Ibukotanya Mowewe).
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
4
d. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia Pada tanggal 30 April 1950 Pemuda Republik Indonesia (PRI) Kolaka (yang dibentuk pada tanggal 17 September 1945) mengadakan rapat dan salah satu keputusannya adalah bahwa semua Negara bagian yang ada di seluruh Indonesia segera melebur dan masuk ke Republik Indonesia. Selanjutnya beberapa organisasi politik yang ada di Kolaka membuat pernyataan, menuntut agar Daerah Kolaka yang berstatus Kewedanan menjadi kabupaten (Kabupaten Kolaka).
Perjuangan ini berlangsung
sejak tahun 1950, namun terwujud pada tahun 1960. Perjuangan pertama menuntut agar Kabupaten Sulawesi Tenggara dipecah dua, menjadi : (1) Kabupaten Buton/Muna, dan (2) Kabupaten Kendari/Kolaka. Dengan adanya perkembangan baru, yaitu lahirnya ide dari Pemerintah Provinsi Sulawesi untuk menjadikan setiap kewedanan menjadi kabupaten, maka Kolaka menuntut menjadi kabupaten sendiri dan terwujud pada tahun 1960, berdasarkan UU No. 29/1959. Berdasarkan Undang-Undang tersebut istilah distrik ditiadakan dan Daerah Kolaka dibagi atas tiga kecamatan, yaitu : Kecamatan Kolaka (ibukota Wundulako), Kecamatan Tirawuta (ibukota Rate-Rate) dan Kecamatan Batu Putih (ibukota Wawo). Dengan diundangkannya UU No. 29/1959 maka Daerah Sulawesi Tenggara seperti dimaksud oleh PP. No. 34 tahun 1952 jo PP. No. 2 tahun 1953, Lembaran Negara 1952 No. 48 jo 1953 No. 2, Daerah Sulawesi Tenggara dibagi menjadi empat Daerah Tingkat II (Dati II) , yaitu Dati II Kendari, Dati II Kolaka, Dati II Buton dan Dati II Muna. Daerah Tingkat II Kolaka meliputi Orderafdeeling Kolaka dimaksud dalam Bab. No. 14377 ad. VI Sub 5 (termasuk Wilayah Patampanua), juga UU No. 29/1959 membubarkan daerah-daerah Swaparaja, termasuk Swaparaja Mekongga. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka yang pertama adalah Yakob Silondae yang dilantik pada tanggal 29 Februari 1960.
Setelah itu
Kabupaten Kolaka dipimpin oleh Mayor. Purn. Lappase, Letkol. M. Noer, RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
5
Drs. H. S. Manomang, Ir. H. Andi Pangerang Umar, Drs. H. Adel Berty, M.Si dan saat ini Bupati Kolaka dijabat oleh Drs. H. Buhari Matta, M.Si. sejak tahun 2002. e. Masa Otonomi Daerah Perkembangan selanjutnya menggambarkan irama pembangunan Kolaka yang terus berkobar. Sampai dengan tahun 2000 jumlah kecamatan sebanyak 11 dan 2 wilayah kerja Pembantu Bupati, yaitu masing-masing Pembantu Wilayah Kolaka bagian Selatan dan Timur berkedudukan di Anaiwoi, dan Pembantu Bupati wilayah Kolaka bagian Utara berkedudukan di Mala-Mala. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 terbentuk 9 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Latambaga, Samaturu, Ranteangin, Kodeoha, Ngapa, Baula, Tanggetada, Uluiwoi dan Lambandia. Pada tahun 2003, wilayah Kolaka bagian utara menjadi Kabupaten tersendiri berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 2003, dan jumlah kecamatan Kabupaten Kolaka setelah pemekaran menjadi 14 kecamatan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tanggal 7 April 2007 terbentuk 3 Kecamatan Tinondo, Poli-polia dan Lalolae. Sedangkan pada tanggal 18 Agustus 2007 diterbitkan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 dibentuk lagi Kecamatan Loea, Polinggona dan Toari sehingga pada saat ini terdapat 20 kecamatan, 45 kelurahan dan 131 desa. Penambahan Kecamatan tersebut merupakan hasil dari pemekaran wilayah, khususnya dalam era otonomi daerah.
1.1.2. Pengertian RPJP Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka merupakan rencana pembangunan daerah yang diterjemahkan dari RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
6
Panjang Daerah tersebut disusun untuk kurun waktu 20 tahun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, dimana di dalamnya mengandung visi, misi dan arah pembangunan daerah. Kedudukan RPJP Daerah adalah dalam rangka menjembatani antara arah pembangunan nasional dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara
jangka panjang yang masih bersifat makro dan
rencana pembangunan daerah kabupaten dan kota yang bersifat lebih teknis. RPJP Daerah Kabupaten Kolaka disusun untuk memberikan arah pembangunan wilayah Kabupaten Kolaka yang terdiri atas beberapa kecamatan yang mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda ke dalam sebuah rencana jangka panjang terintegrasi dalam wilayah Kabupaten Kolaka. 1.1.3. Proses Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Kolaka Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 dilakukan untuk memberikan arah pembangunan yang dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.
Sehingga dalam penyusunannya
perlu melalui proses yang sistematis dan dilakukan secara cermat agar RPJP
Daerah
yang
dihasilkan
dapat
diimplementasikan
dalam
pembangunan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai berikut:
Penyiapan Rancangan RPJP Daerah, kegiatan ini diawali dengan mengidentifikasi beberapa peraturan dan perundang-undangan serta dokumen perencanaan pembangunan yang ada, mulai dari tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pada tingkat daerah Kabupaten
Kolaka.
Melalui
penelaahan
beberapa
dokumen
perencanaan tersebut, diperoleh gambaran awal tentang visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
Selanjutnya dilakukan pengumpulan
data, analisis data serta penyusunan Rancangan RPJP Daerah Kabupaten Kolaka.
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
7
Musyawarah Perencanaan Pambangunan (Musrembang) Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan dalam rangka membahas Rancangan RPJP Daerah Kabupaten Kolaka sekaligus memperoleh masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap Rancangan RPJP Daerah Kabupaten Kolaka.
Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah Kabupaten Kolaka. Seluruh masukan dan komitmen dalam hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJP Daerah Kabupaten Kolaka, sehingga manjadi Rancangan (Draft) Akhir RPJP Daerah Kabupaten Kolaka.
Konsultasi Publik, dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
publik
dalam
proses
penyusunan
RPJP
Daerah.
Konsultasi publik melibatkan semua pihak yang terkait dan berkepentingan untuk pelaksanan pembangunan di Kabupaten Kolaka.
Penetapan Paraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Kolaka, dibahas dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka.
1.2. Maksud dan Tujuan RPJP Daerah Kabupaten Kolaka sebagai dokumen perencanaan pambangunan di Kabupaten Kolaka untuk jangka waktu 20 tahun mendatang, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kolaka (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat.
pengelolaan
pembangunan
dan
pelayanan
kepada
Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang
demokratis, toleran, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
8
tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. 1.3. Landasan Hukum RPJP Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 disusun berdasarkan mekanisme normatif yang diterbitkan pemerintah, isu strategis daerah serta berbagai masukan dari stakeholder. Pedoman normatif yang menjadi dasar penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Kolaka adalah terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
9
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 32
Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 8. Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953, Lembaran Negara 1952 No. 48 jo 1953 No. 2, Daerah Sulawesi Tenggara dibagi menjadi empat Daerah Tingkat II (Dati II) , yaitu Dati II Kendari, Dati II Kolaka, Dati II Buton dan Dati II Muna; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
10
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2005
tentang
Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
11
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK/0/0/2006 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah; 25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/2020/SJ tentang Pedoman Penyusunan RPJM Daerah dan RPJP Daerah; 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007; 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007;
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
12
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019; 29. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara; 30. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka. 1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam skala daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sesuai dengan amanat UU No. 25/2004, maka arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJP dan RPJM Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, RPJM dirinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bagi setiap perangkat daerah, RPJM Daerah dirinci menjadi Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).
Dokumen
Perencanaan
RPJM Nasional
Daerah
Diacu
Diperhatikan RPJP Daerah
Pedoman
Hubungan Antar Dokumen
RKP
RPJM Daerah
Dijabarkan
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
DPA SKPD
Bahan
Bahan
Diacu
Pedoman Renstra SKPD
RKP Daerah
Pedoman
Renja SKPD
Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
13
RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Adapun RPJM adalah rencana
pembangunan Daerah lima tahun, RPJM merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta RKPD merupakan pedoman penyusunan RAPBD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Renja-SKPD disusun dengan
berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mangacu kepada RKP. 1.5. Sistematika Penulisan Secara rinci pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJP dan RPJM) termuat dalam Surat Edaran Nomor SE 050/2020/SJ. Sistmatika Rencana Pembangunan Jangka Panjang : BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Balakang 1.2. Maksud dan Tujuan
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
14
1.3. Landasan Penyusunan RPJP Daerah 1.4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Sistematika Penulisan BAB II.
KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM 2.1. Kondisi dan Analisis 2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.1.2. Demografi 2.1.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam 2.1.4. Sosial, Budaya dan Politik 2.1.5. Sarana dan Prasarana 2.1.6. Pemerintahan 2.2. Prediksi Kondisi Umum Kabupaten Kolaka
BAB III. VISI MISI PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi Pembangunan Daerah 3.2. Misi Pembangunan Daerah BAB IV. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PRIORITAS DAERAH 4.1. Arah Pembangunan Daerah 4.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah 4.3. Sasaran Pembangunan Lima Tahunan BAB V.
PENUTUP
Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005 - 2025, berpedoman pada aturan normatif yang sistematikanya terdiri atas 5 Bab. Setiap Bab mempunyai muatan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Muatan dari setiap Bab RPJP Daerah akan dijelaskan sebagai berikut.
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
15
BAB I. PENDAHULUAN, pada Bab I muatan yang disajikan meliputi penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RPJP Daerah, pengertian dan kedudukan RPJP Daerah, maksud dan tujuan penyusunan RPJP Daerah dan landasan hukum penyusunan RPJP Daerah. BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH. Pada Bab II muatan yang disajikan meliputi penjelasan tentang Geomorfologi dan Lingkungan Hidup, Demografi, Ekonomi dan Sumberdaya Alam, Sosial Budaya dan Politik, Sarana dan Prasarana Wilayah, Pemerintahan, dan Prediksi Kondisi Umum Daerah. BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH. Pada Bab III disajikan visi dan misi. Visi Kabupaten Kolaka mengacu pada visi nasional dan visi Provinsi Sulawesi Tenggara yang diformulasi untuk dapat dioperasionalkan sesuai dengan hirarki pemerintahan berserta kewenangan yang melekat pada fungsi-fungsi pemerintahan. Visi daerah yang disusun merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam waktu tertentu. Pencapaian visi daerah diterjemahkan ke dalam tahapan-tahapan yang mempunyai rentang waktu lima tahun. Misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah. BAB IV. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PRIORITAS DAERAH. Arah kebijakan dan sasaran prioritas daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah yang formulasinya mencerminkan kepentingan daerah pada masa sekarang dan masa mendatang. BAB V. PENUTUP. Muatan Bab V sebagai penutup mengandung harapan-harapan dan asumsi-asumsi agar RPJP Daerah dapat dijadikan pedoman dan sekaligus sebagai acuan bagi setiap komponen dan pemangku
kepentingan
pembangunan
daerah
sehingga
terwujud
integrasi, sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan.
RPJPD Kabupaten Kolaka, 2005 - 2025
