*'il) MADE SUDARMA' THOMAS.. DEWI

*'il)

oJl.Dorowati No.8

MADE SUDARMA' THOMAS.. DEWI REG

TSTERED.PUBLIC AC COUNITANTS N a. K E P-13 SIKI*. 51200 5

Malang P 0341 326 91 3

F

03jtl 321 929

o

Jl. Kayoon No. 20 Surabaya P 031 532 5753 F 031 547 4285

J

oRuko Golden Boulevard UlNo.9 BSD, Serpong, Tangerang P 021 5316 0705 F 021 5316 0704

No.: AU-l t O1MTDIMLGA/2O14 TAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENEMPAN PROSEDUR YANG DISTPAKATI Ketua, I(OIUIISI PEMILIHAH UMUM PUSAT

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari

lapgran ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Rengeluaran Dana liampanye

("LPPDK") dari Hj. Andi Fatimah, termasuk buku pembantu penerimian dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ('KpU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Calon Anggota DPD sehubungan dengan audit dana

kampanyeseperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukuml dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluarin dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LppDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Kecukupan dari prosedur yang Oisepitati tersebut merupakan tanggung iawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami lidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapa{ata! kewajaran penyaiian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kamitidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

Adi Darmawan Eruanto, CPA Nomor Registrasi Akuntan Publik - AP.0388 Nomor lzin Kantor Akuntan Publik - KEP-435/KM.5/2005 Nomor Rekomendasi - 0876Rek-Pilkada/lAPlA/11201 2

Malang,2l Mei2014

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Hj. Andi Fatimah

No 1 A. 1.

2.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2

5

UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.

Kami telah melakukan serah terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD, serta kami telah mendokumentasikannya dalam bentuk Surat Tanda Terima Laporan dan Dokumen tersebut.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara :

Berdasarkan Data yang kami terima, kami memperiksa aktivitas pengeluaran dana kampanye. Dimana Daftar yang kami terima ini berdasarkan pada RKDK, dikarenakan jumlah transaksi kurang dari 30 transaksi maka kami memperiksa seluruh transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

dan

1) memilih 25% dari jumlah item transaksi, minimum 30 (tigapuluh) transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.

- A4 - 1 -

Tanggal

01-Nov-13 15-Nov-13 15-Nov-13 16-Nov-13 21-Nov-13 15-Des-13 16-Des-13 15-Jan-14 16-Jan-14 29-Jan-14

Keterangan

Penerimaan Bunga Pajak Adm Bank Pengeluaran Bunga Pajak Bunga Adm Bank Pengeluaran

Jumlah (Rp)

20.000.000 8.219 1.644 5.500.000 15.000.000 6.166 5.500 4.248 5.500 4.500.000

Penelusuran Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK

No


1

2 c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: -

TEMUAN 5 15-Feb-14 16-Feb-14 07-Mar-14 15-Mar-14 16-Mar-14 18-Mar-14

Bunga Pajak Penerimaan Bunga Adm Bank Pengeluaran

2.028 5.500 5.000.000 1.369 5.500 5.300.000

Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK Tercatat dala LPPDK

Untuk Calon Anggota DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.

B.

REKENING DANA KAMPANYE

3.

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

Kami menerima RKDK calon anggota DPD dimana berdasarkan data yang kami terima RKDK tersebut telah mencantumkan status bank yaitu Bank BRI.

4.

a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan atas nama Calon Anggota DPD bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

Kami telah memperiksa kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama calon anggota DPD, dimana dalam Laporan Pembukaan Rekening Khusus tersebut terdapat nama pemilik RKDK yang bernama Hj. Andi Fatimah, yang mana nama ini sesuai dengan nama calon anggota DPD.

C.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

5.

a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk Dalam laporan LPPDK pada bagian penerimaan hanya terdapat informasi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana mengenai besaran uang yang terdapat pada RKDK dan uang yang berasal Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon dari Calon Anggota DPD itu sendiri, dimana dalam laporan LPPDK bagian Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan penerimaan ini Calon DPD tidak menerima penerimaan berupa sumbangan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup baik dari perorangan, badan usaha maupun kelompok. Sehingga kami tidak penerimaan dari pihak-pihak berikut : melakukan prosedur penelusuran sumbangan yang berasal dari perorangan, - A4 - 2kelompok maupun badan usaha.

No 1

Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon PROSEDUR Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon YANG DISEPAKATI Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan 2 klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut :

Dalam laporan LPPDK pada bagian penerimaan hanya terdapat informasi mengenai besaran uang yang terdapat pada RKDK dan uang yang berasal dari Calon Anggota DPD itu sendiri, dimana dalam laporan LPPDK bagian TEMUAN penerimaan ini Calon DPD tidak menerima penerimaan berupa sumbangan 5 baik dari perorangan, badan usaha maupun kelompok. Sehingga kami tidak melakukan prosedur penelusuran sumbangan yang berasal dari perorangan, kelompok maupun badan usaha.

1) Calon Anggota DPD 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 3) Sumbangan Pihak Lain a) Perseorangan b) Kelompok c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk utang dan diskon) d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

6.

a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan Kami telah melaksanakan perhitungan kembali berkaitan dengan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan dimana perhitungan matematis kami sesuai dengan jumlah yang telah cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis dilaporakan didalam Laporan DSPDKP. tersebut. - A4 - 3 -

No 1

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari PROSEDUR seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar YANG DISEPAKATI Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan 2 cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

TEMUAN 5

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

7.

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

Perbandingan Nilai yang ada pada DSPDKP dengan LPPDK adalah sebagai berikut:

Keterangan Penyumbang Perorangan

b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. Penyumbang Kelompok

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

Penyumbang Badan Usaha

Jumlah Nihil (DSPDKP) Nihil (LPPDK) Nihil (DSPDKP) Nihil (LPPDK) Nihil (DSPDKP) Nihil (LPPDK)

Hasil Cocok/Sesuai Cocok/Sesuai Cocok/Sesuai

d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut peserta pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

8.

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

9.

Kami telah melakukan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif, dimana tidak terdapat perhitungan yang tidak akurat, atau perhitungan yang ada telah sesuai. Calon anggota DPD tidak menerima sumbangan apapun sehingga nilai dari penjumlahan tersebut adalah nihil.

kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang a) Tentukan Kami tidak melakukan penelusuran terhadap sumber sumbangan, hal ini diperolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara dikarenakan dalam laporan LPPDK dan Daftar Penerimaan sumbangan tidak menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam terdapat transaksi penerimaan berupa sumbangan yang berasal dari Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotocopy perorangan, kelompok maupun badan hukum. identitas penyumbang. - A4 - 4 -

No 1

Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara PROSEDUR YANG DISEPAKATI menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotocopy 2 identitas penyumbang.

Kami tidak melakukan penelusuran terhadap sumber sumbangan, hal ini dikarenakan dalam laporan LPPDK dan Daftar Penerimaan sumbangan tidak TEMUAN terdapat transaksi penerimaan berupa sumbangan yang berasal dari perorangan, kelompok maupun badan5hukum.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

10.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan cara : 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi.

Kami memilih seluruh transaksi penerimaan yang ada pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: Keterangan

Sumbangan Calon

Jumlah (Rp)

5.000.000

Sebatas pada data yang kami terima, Penerimaan yang ada pada LPPDK hanya berisi sumbangan yang berasal dari Calon anggota DPD saja.

3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. - A4 - 5 -

No 1


TEMUAN

2 a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung berupa foto copy KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan foto copy NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung foto copy NPWP kekompok (apabila ada). c) identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan buktibukti pendukung foto copy akta pendirian dan foto copy NPWP. d) Jika terdapat perbedaan laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi 3) nama, alamat dan identitas (fotoccopy KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan. 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) 5) klasifikasi penerimaan - A4 - 6 -

5

No


TEMUAN

1

2

5

f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE - A4 - 7 -

No


TEMUAN

1

2

5

11.

a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lainlain) menurut ketentuan.

Kami telah memperiksa kesesuaian klasifikasi bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran dana kampanye (DAPDK) Calon Anggota DPD, dimana Daftar tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pengklasifikasian pengeluaran dana Kampanye.

b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD laporkan dalam temuan.

12.

a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Kami telah melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan Matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang ada/tercantum pada Daftar Laporan Pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye (DAPDK), dimana hasilnya yaitu sesuai dengan perhitungan yang dilaporkan pada LPPDK.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

13.

a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.

Keterangan

Pengeluaran Operasi Pengeluaran Operasi

Jumlah (Rp)

Penelusuran

24.829.000 DAPDKP 24.679.000 LPPDKP

b) Laporkan pembandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. Terdapat selisih sebesar Rp. 150.000,-, hal ini dikarenakan kurang pencatatan c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan pada DAPDKP calon anggota DPD. melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon - A4 - 8 Anggota DPD.

No 1

14.

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan PROSEDUR YANG DISEPAKATI melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota 2DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

Tentukan keberadaan dan keakurasaian pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara :

pencatatatn

transaksi

a) memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluraan (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK.

TEMUAN 5

Kami memilih seluruh transaksi Pengeluaran yang ada pada Laporan Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah pengeluaran tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: Tanggal

28/10/2013 02/12/2013 02/12/2013 08/12/2013 09/12/2013 10/12/2013 29/12/2013 13/01/2014 20/02/2014 24/02/2014

b) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi

c) apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung laporkan dalam temuan.

Keterangan

Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas)

Jumlah (Rp)

4.800.000 200.000 900.000 150.000 660.000 1.600.000 200.000 1.000.000 945.000 160.000

Bukti Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai

Sebatas pada data yang kami terima tidak terdapat pengeluaran yang digolongkan kedalam pengeluaran Non Kas pada laporan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPD ini.

3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: a) tanggal transaksi b) nilai transaksi c) pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta d) sifat dan deskripsi dari transaksi - A4 - 9 -

No 1

E. 15.


TEMUAN

2 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP

5

Dapatkan surat representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.

Kami telah mengirim surat representasi kepada calon anggota DPD, akan tetapi sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 kami tidak mendapatkan balasan dari calon anggota DPD, selain itu sebatas pada data yang kami terima, kami tidak mendapat informasi mengenai Nomor telepon aktif guna menindaklanjuti surat representasi calon anggota DPD tersebut.

- A4 - 10 -

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Hj. Andi Fatimah NO.

HAL

1 A. 1.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

3

4

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait .

1) Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

2 UMUM CAKUPAN LAPORAN

Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: 1) Model DK-1-DPD 2) Model DK-2-DPD 3) Model DK-3-DPD 4) Model DK-4-DPD 5) Model DK-5-DPD 6) Model DK-6-DPD 7) Model DK-7-DPD 8) Model DK-8-DPD 9) Model DK-9-DPD 10) Model DK-10-DPD 11) Model DK-11-DPD 12) Model DK-12-DPD 13) Copy bukti tagihan/utang 14) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 15) Pembukuan dana kampanye pihak lain

2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

B.

3.

PATUH/ TIDAK PATUH 5

Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Peneriamaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP.

PENERIMAAN PENGELUARAN KAMPANYE PEMILU RKDKP

3) Model DK-10 DPD

PATUH, dimana Calon anggota DPD telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana laporan tersebut diserahkan kepada KPU Pusat pada pada tanggal 26 April 2014, dimana tanggal tersebut tidak melampaui batas akhir yag telah ditentukan oleh KPU berkaitan dengan pengumpulan Laporan Calon DPD. Walaupun begitu terdapat beberapa Model DK yang tidak dikumpulkan oleh Calon DPD, antara lain DK2, DK4, DK6, dan Copy bukti tagihan/utang.

1) Pasal 132 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 17 ayat (2), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

PATUH, dimana Calon DPD telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan.

a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

PATUH, dimana calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening

DAN DANA

Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana - A2 - 1 Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.


HAL

1

2

UNSUR KEPATUHAN Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan Dana 3Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.

PERATURAN TERKAIT Pasal 132 ayat (3) 4ayat dan (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 14 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

4.

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN

Calon Anggota DPD wajib menaati jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 250.000.000 untuk penyumbang perorangan b. Rp 500.000.000 untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non

1) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) undangundang nomor 8 tahun 2012.

5.

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2 setor ke kas negara, lapor ke KPU)

Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :

a) Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

a) b) c)

Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II Pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan awal dana kampanye

dilengkapi dengan : -

berkas tanda terima dari KPU daftar penerima sumbangan dana kampanye periode I dan periode II Model DK-8-DPD (lihat A-1) Model DK-9-DPD (lihat A-1) - A2 - 2 -

PATUH/ TIDAK PATUH, PATUH dimana calon anggota 5 DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.

PATUH, Calon anggota DPD dalam menerima sumbangan dari pihak perorangan maupun kelompok tidak melebihi dari jumlah maksimum yang telah ditentukan. Selain itu 2) Pasal 12, Pasal 45 jika dilihat dari ayat (2) dan Pasal laporan model DK1 46 diketahui bahwa calon anggota DPD Peraturan KPU menerima Nomor 17 Tahun tidak sumbangan baik dari 2013 sebagaimana perorangan maupun diubah dengan dari kelompok dan Peraturan KPU badan usaha. Nomor 1 Tahun 2014

c) Surat KPU No. 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 d) Surat KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013

PATUH, dimana calon anggota DPD telah menyerahkan laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, Pembukaan rekening khusus dana kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU.

dan II, Pembukaan rekening khusus dana kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada AUDIT KEPATUHAN KPU. ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Hj. Andi Fatimah NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

1

2

3

Surat 4KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU No. 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014

6.

a) b) c) *)

C.

7.

a) Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 13 ayat (2), Dilarang menggunakan sumbangan tersebut dan ayat (3) Menyetorkan sumbangan yang Peraturan KPU No. dilarang ke kas Negara *) dan 17 Tahun 2013 Melaporan sumbangan yang sebagaimana dilarang diubah dengan Dilengkapi bukti lapor kepada KPU Peraturan KPU No. dan surat setoran penentuan 1 Tahun 2014 penerimaan negara bukan pajak (SSPNBP)

Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :


PATUH, dimana Calon Anggota DPD tidak menerima sumbangan yang dilarang oleh ketentuan. Selain itu jika dilihat pada laporan model DK1 diketahui bahwa calon anggota DPD tidak menerima sumbangan baik dari perorangan maupun dari kelompok dan badan usaha.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

Calon Anggota DPD wajib lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu meliputi : a)

Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye.

b)

Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak - A2 - 3 pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari

a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (5), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

c) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014

PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye dan rekening khusus telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

awal dana kampanye dan rekening khusus telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.


HAL

1

2

8.

Lingkup waktu pencatatan UNSUR KEPATUHAN penerimaan dan pengeluaran 3 laporan awal dana kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.

Calon Anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

NAMA BANK

a)

b)

NAMA PEMILIK c) RKDKP

Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

PERATURAN TERKAIT Surat 4KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014

a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6), dan pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

b) Pasal 14 ayat (1), dan ayat (3) dan pasal 15 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014


PATUH, dimana tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, dimana RKDKP dibuka pada tanggal 1 November 2013, selain itu RKDKP dibuka pada Bank Pemerintah yaitu Bank BRI atas nama Calon Anggota DPD tersebut.

Atas nama Calon Anggota DPD.

Catatan: 1) Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi calon anggota DPD.

9.

CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:

a) b)

sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari - A2 - 4 penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode

a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

PATUH, dimana Calon anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, mencakup semua persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu dalam laporannya juga telah dilengkapi model DK 8 DPD yang telah diserahkan kepada KPU.

NO.

HAL

1

2

10.

CAKUPAN LAPORAN AWAL

PATUH, dimana Calon anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus AUDIT KEPATUHAN Dana Kampanye, ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE mencakup semua CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN PasalDAERAH 16 ayat (1) persyaratan yang SULAWESI SELATAN - Hj. Andi Fatimah Peraturan KPU No. telah ditetapkan, 17 Tahun 2013 selain itu dalam PATUH/ TIDAK rincian perhitungan penerimaan sebagaimana laporannya juga telah UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH dan pengeluaran yang sudah diubah dengan dilengkapi model DK 3 4 KPU No. 8 DPD yang 5 dilakukan sebelumnya apabila saldo Peraturan telah awal merupakan sisa dari 1 Tahun 2014 diserahkan kepada penerimaan dana dengan KPU. peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode c) Model DK-8- DPD pembukaan rekening khusus dana kampanye . Dilengkapi : 1) DK-8-DPD yang diserahkan kepada KPU. Calon Anggota DPD wajib membuat laporan awal dana kampanye yang dilaporkan mencakup :

a)

Informasi daftar penyumbang

b.

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

c)

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Dilengkapi : 1) DK-9-DPD yang diserahkan kepada KPU

- A2 - 5 -

a) Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 c) Model DK-9-DPD

PATUH, dimana cakupan laporan awal berkaitan dengan informasi daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan jangka waktu yang ada, selain itu juga telah sesuai dengan DK 9 DPD.

L l-r t:

l-f

l-f

l-r

l-r

\d

f f f l: f t-J

L: l-l

t: l-f

f t-I

l.J

iJ

t: IJ t: IJ t: t: t: IJ t: LJ

L: rJ rJ

rr \-a

t: rJ

Ll-t

L: l-I

Lr.{

tt{

L !J i

L-

t4 I

g l-

4 Lta tI

L_ l-I

L: !-I

g I

g I

'ii::

,';: .1,r

l

:): lli

i!'t'. .4:,

l;l::.

.{ri tr'.:,

.'{:

i+i li':

.ir.: trr

t:t ,':'

z (r

z

d

rg ,F 14

z

F

E aa

#

z

o

z

a?l

o o

c; (, o o" o o d an

trl ft r{

t

.E

g sG

rl ea L o t! o lra zdo e6 fl GI

c(tl

T'

dl (t

UI

V

6 .o 6

o o !a g

cU @ cta 6 L d (ll a Frt f G (!

t to

& c (r 4' -Y a, a- @ @ (,(! Y

TE

G, o o €0

J

o (,

ci o o

ci il

c, (, c,

J

3 o a 0

st

F.

€ G'

*r' :6 a

{rt

F'

J

*

= z -z

o

ci 6 () itt

o 6 o

a

= g

n(D E

E.

.e

6 E] ti

y 3 = 6

E

J

J

e,

J

G -g a!

!

= z.

-

& o Eg rgE

-y

ot d,E :96ltt

E3 c-v

E1 o.g

2

i!G G'

E c.

!D J

!T

c as G

!t c

_9

L

(!T

an

L

art

?-rr : 5e$ )E sJt!

.E rE g' c L} r! .d r! o .J e -g (a ([ '(lr E .J a- o z. o !,

d

J

J

L

= 2 2,

{i

ri

a o c. o-

(E o t o c o!l a\l :)o c E !0 E a!, o c-= 6 rE 6 c o Fl (rl IE a 6 6 E 6c. 3 3 e, EL g, 6 f, !o ?t {!t c o- €€= ,o E 3 (ll 6' J c E rE c cE c c o c {3 o c t! c .E (lo6 6 !a (! E dt irt (g o q qr oc (! ! E z c 6! E ag E (g c c g, o E8E o.! -5s r"t c(u

€

(t!

co

a-

o

tz c= 2

c

E

(!

o I' C {, J c .E 6 ., lE e crE E ta coc' v.E 6o 6

o o

o

!4

.c 0, d la

rt

r,l c,

q

rvr

o 6

{c

G' (,

gt cf

o

ay

J

E

6 o ll, (l .o 4 C e

o

E E E Erg

c t!

a!

E

c = q -g 6 o rI

c

g

.Y

o

CL

6

3E ott

:,

E

rrt d Oi 6

(>

o o
Gi CI CI

6 6 !i(I

S, EI tfl aO G EI I

3t F

H e.

-

c, (\t

Fa

3 2 rt = = o

5 *rfra tE o .,7

ta

o

F{

l\l ?t c{

II

o

o C e o! o l! Lo 1g lU !

L

C

H

na

(E

d, .! 2 f o 6 g t, {t {u (r c IE nl ctt oc o-ru E q, c n c_ rD

.L

(,

IJ

t-l

rL rtr rr rr rr rr l: rr l: rtr t rE fr H

b g

l_

rtr rr rr rr

FI OE

nsd EE cL 6t .A

F' L r! 6 q

t! a!

=

GI

it

'E,

a

o

q, {tt 6t

.E a ao

€ B >r o &

;a

E

*'il) MADE SUDARMA' THOMAS.. DEWI

Recommend Documents