T..,I) MADE SUDAR,MA RE
. THOMAS.
rJl.Dorowati No.8 DELryI
GISTER,ED'PUBLIC ACCOUNTANTS No. KEP-13ilKH.5/2005
Halang P 03't1 326 913 F 03'[1 321 929
o Jl. Kayoon No. 20 J
Surabaya P 031 532 5753 F 031 547 428s
o
Ruko Golden Boulevard UlNo.9 BSD, Serpong, Tangerang P 021 5316 0705 F 021 5316 0704
No.: AU-l 1 2/MTD/M1Gruf2014 LAFORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI Ketua, KOIIIISI PEMILIHAIT UMU[' PUSAT Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari Iaporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye {"LPPDK") dari MAHIR TAKAKA, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanyg Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertuiuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan. pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Calon Anggota DPD sehubungan dengan audit dana kampanye sepertiyang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlakuLPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.
Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.
Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.
Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.
Adi Darmauran Ervanto,
CPA
Nomor RegistrasiAkuntan Publik * AP.0388 Nomor lzin Kantor Akuntan Publik - KEP-435/KM.5/2005 Nomor Rekomendasi - 0876Rek-PilkadallAPlA/11201 2
Malang,21 Mei2014
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Mahir Takaka
No 1 A. 1.
2.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
5
UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Kami telah melakukan serah terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD, serta kami telah mendokumentasikannya dalam bentuk Surat Tanda Terima Laporan dan Dokumen tersebut.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara :
Berdasarkan Data yang kami terima, kami memperiksa aktivitas pengeluaran dana kampanye. Dimana Daftar yang kami terima ini berdasarkan pada RKDK, dikarenakan jumlah transaksi kurang dari 30 transaksi maka kami memperiksa seluruh transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
dan
1) memilih 25% dari jumlah item transaksi, minimum 30 (tigapuluh) transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi.
3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
Tanggal
Keterangan
27/12/2013 Saldo Awal
27/12/2013 Adm Bank 31/12/2014 Adm Bank
- A4 - 1 -
Jumlah (Rp)
Penelusuran 260.000 sumbangan berupa barang tidak tercatat pada RKDK akan tetapi tercatat dalam LPPDK 10.000 10.000
apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tercantum dalam LADK & PROSEDUR YANGyang DISEPAKATI RKDK kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut 2 tersebut. dilakukan untuk seluruh transaksi
No 1
TEMUAN 5 31/12/2014 Adm Bank
1.000
b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. 03/01/2014 Pengeluaran
c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
100.000
20/01/2014 Penerimaan
1.300.000 tidak terdapat dalam LPPDk dan LADK tetapi terdapat pada RKDK
23/01/2014 Pengeluaran
1.200.000 tidak terdapat dalam LPPDk dan LADK tetapi terdapat pada RKDK
Catatan:
-
Untuk Calon Anggota DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.
31/01/2014 Penerimaan
31/01/2014 Pengeluaran
10.000 tidak terdapat dalam LPPDk dan LADK tetapi terdapat pada RKDK
31/01/2014 Pengeluaran
2.000 tidak terdapat dalam LPPDk dan LADK tetapi terdapat pada RKDK
25/02/2014 Penerimaan
B.
36 tidak terdapat dalam LPPDk dan LADK tetapi terdapat pada RKDK
REKENING DANA KAMPANYE
- A4 - 2 -
2.000.000 tidak terdapat dalam LPPDk dan LADK tetapi terdapat pada RKDK
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1 3.
2 Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
5 Kami telah memperiksa status bank umum dimana RKDK dibuka oleh calon anggota DPD, dimana status bank umum yang dipakai adalah bank BRI.
4.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan atas nama Calon Anggota DPD bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
Kami telah memperiksa kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama calon anggota DPD, dimana dalam RKDK tersebut terdapat nama pemilik RKDK yang bernama Mahir Takaka, yang mana nama ini sesuai dengan nama calon anggota DPD.
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut : 1) Calon Anggota DPD 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 3) Sumbangan Pihak Lain a) Perseorangan b) Kelompok c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)
Kami telah memperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan Sumbangan Dana Kampanye calon anggota DPD, dimana terdpat sumbangan dari calon anggota DPD dan Sumbangan perseorang, kami juga telah memperiksa Surat pernyataan penyumbang perseorangan dana kampanye, dimana diketahui bahwa besar sumbangan dan nama penyumbang tersebut sesuai. Akan tetapi terdapat 1 sumbangan yang langsung ditransfer kedalam Bank akan tetapi tidak diketahui nama penyumbangnya sehingga tidak dibuatkan Surat pernyataannya.
b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda - A4 - 3 dengan ketentuan atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.
No 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon 2 Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.
TEMUAN 5
c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk utang dan diskon) d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
6.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melaksanakan perhitungan kembali berkaitan dengan keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP, dimana perhitungan matematis kami sesuai dengan jumlah yang telah dilaporakan didalam Laporan DSPDKP.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
7.
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
Perbandingan Nilai yang ada pada DSPDKP dengan LPPDK adalah sebagai berikut: Keterangan Penyumbang Perorangan
b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
- A4 - 4 -
Jumlah 2.000.000 (DSPDKP) Nihil (LPPDK) 300.000 (DSPDKP)
Hasil Belum tercatat dalam LPPDK Belum tercatat dalam LPPDK
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2
TEMUAN 5
Penyumbang Kelompok
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Penyumbang Badan Usaha
Nihil (LPPDK) 5.000.000 (DSPDKP) Nihil (LPPDK) 9.000.000 (DSPDKP) Nihil (LPPDK) NIHIL (DSPDKP) NIHIL (LPPDK) NIHIL (DSPDKP) NIHIL (LPPDK)
Belum tercatat dalam LPPDK Belum tercatat dalam LPPDK Belum tercatat dalam LPPDK Cocok/Sesuai Cocok/Sesuai
d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut peserta pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
8.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
Kami telah melakukan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif, dimana tidak terdapat perhitungan yang tidak akurat, atau perhitungan yang ada telah sesuai.
b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
9.
kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang a) Tentukan diperolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotocopy identitas penyumbang.
Kami tidak dapat menentukan ketepatan nama sumber penyumbang, dikarenakan didalam laporan, kami tidak menerima copy Identitas Penyumbang.
b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
- A4 - 5 -
No 1 10.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan cara : 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK).
TEMUAN 5 Kami memilih seluruh transaksi penerimaan yang ada pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: Keterangan
Sumbangan Perorangan Sumbangan Perorangan Sumbangan Perorangan Sumbangan Perorangan
Jumlah (Rp)
2.000.000 300.000 5.000.000 9.000.000
Jenis
Stiker Transfer Uang tunai Rental 1 mobil
2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut
Berkaitan dengan penyumbang perorangan kami telah memperiksa kesesuaian antara data yang ada pada DSPDK dengan Surat Pernyataan penyumbang, dimana diketahui bahwa hal ini telah sesuai, akan tetapi kami tidak dapat menelusuri lebih lanjut ke Fotocpoy Identitas penumbang dikarenakan kami tidak menerima Fotocopy Identitas penyumbang tersebut. Kami telah menelusuri sumbangan tersebut kedalam RKDK, dimana untuk sumbangan berupa barang tidak tercatat dalam RKDK akan tetapi jika sumbangan tersebut berupa uang hal ini tercatat dalam RKDK.
1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung berupa foto copy KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan foto copy NPWP (apabila ada).
Kami telah mengirimkan konfirmasi berkaitan dengan para penyumbang, akan tetapi kami tidak mendapatkan jawaban dari konfirmasi penyumbang calon anggota DPD tersebut.
b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan Calon anggota DPD menerima sumbangan berupa barang dan jasa yaitu penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung foto copy berupa stiker dan jasa rental mobil dimana total sumbangan tersebut - A4 - 6sebesar NPWP kekompok (apabila ada). 11.000.000, Kami telah meminta representasi dari calon anggota DPD mengenai penggunaan harga wajar untuk menilai penggunaan non kas tersebut. Mengenai keterangan calon anggota DPD, nilai yang dicantumkan dalam LPPDK untuk penggunaan non tunai telah sesuai dengan harga wajar yang berlaku di wilayah tersebut.
No 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung foto copy NPWP kekompok (apabila ada). c) identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan buktibukti pendukung foto copy akta pendirian dan foto copy NPWP. d) Jika terdapat perbedaan laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.
5 Calon anggota DPD menerima sumbangan berupa barang dan jasa yaitu berupa stiker dan jasa rental mobil dimana total sumbangan tersebut sebesar 11.000.000, Kami telah meminta representasi dari calon anggota DPD mengenai penggunaan harga wajar untuk menilai penggunaan non kas tersebut. Mengenai keterangan calon anggota DPD, nilai yang dicantumkan dalam LPPDK untuk penggunaan non tunai telah sesuai dengan harga wajar yang berlaku di wilayah tersebut.
c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi 3) nama, alamat dan identitas (fotoccopy KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan. 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) 5) klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP. - A4 - 7 -
No 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
TEMUAN 5 kerja
untuk
h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
11.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Kami telah memperiksa DAPDK dan LPPDK dimana pengeluaran yang ada Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. pada DAPDK tidak tercatat didalam LPPDK akan tetapi pengeluaran tersebut Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk tercatat pada LADK. pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain- A4 - 8 lain) menurut ketentuan.
No 1
Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk PROSEDUR YANG DISEPAKATI pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk2pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lainlain) menurut ketentuan.
Kami telah memperiksa DAPDK dan LPPDK dimana pengeluaran yang ada pada DAPDK tidak tercatat didalam LPPDK akan tetapi pengeluaran tersebut tercatat pada LADK. TEMUAN 5
b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD laporkan dalam temuan.
12.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
13.
a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. b) Laporkan pembandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
14.
Tentukan keberadaan dan keakurasaian pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara :
pencatatatn
Kami telah melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan Matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang ada/tercantum pada Daftar Laporan Pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye (DAPDK), dimana hasilnya yaitu tidak sesuai dengan perhitungan yang dilaporkan pada LPPDK dikarenakan tidak tercatatnya transaksi pengeluara tersebut tidak tercatat didalamnya, selain itu pengeluaran tersebut tercatat dalam LADK. Jumlah pengeluaran yang ada pada LPPDK dan DAPDK tidak sama dimana didalam DAPDK menyebutkan bahwa pengeluaran dana kampanye dilaporkan 5.816.000, akan tetapi didalam LPPDK terdapat pengeluaran dana kampanye sebesar Nihil. Pengeluaran ini dikarenakan belum tercatat didalam LPPDK akan tetapi setelah kami telusuri kepada Bukti pendukung, keseluruhan pengeluaran tersebut telah memiliki bukti pendukungnya masing-masing.
Kami memilih seluruh transaksi Pengeluaran yang ada pada Laporan Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah pengeluaran tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: - A4 - 9 -
transaksi
No 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 a) memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluraan (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK.
b) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi
c) apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung laporkan dalam temuan.
Kami memilih seluruh transaksi Pengeluaran yang ada pada Laporan Daftar TEMUAN Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah pengeluaran tersebut kurang dari 30 5transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain:
Tanggal
Keterangan
Jumlah (Rp)
Penelusuran 3.000.000 ADA dan sesuai dengan harga pasar 1.100.000 ADA dan sesuai dengan harga pasar 12/03/2014 Baliho 1x2 1.560.000 ADA dan sesuai dengan harga pasar 12/03/2014 Baliho 2x3 156.000 ADA dan sesuai dengan harga pasar Kami telah menjalankan prosedur tersebut dengan memeriksa daftar penggunaan dalam bentuk bukan kas. Dalam LPPDK tercantum penggunaan non kas sebanyak Rp.5.816.000,- berupa Stiker, kartu nama dan baliho. Kami telah meminta representasi dari calon anggota DPD mengenai penggunaan harga wajar untuk menilai penggunaan non kas tersebut. Mengenai keterangan calon anggota DPD, nilai yang dicantumkan dalam LPPDK untuk penggunaan non tunai telah sesuai dengan harga wajar yang berlaku di wilayah tersebut. 12/03/2014 Pembuatan kartu nama 12/03/2014 Stiker
3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: a) tanggal transaksi Berkaitan dengan kesesuaian penggolongan pengeluaran disini kami tidak b) nilai transaksi dapat melakukannya, hal ini dikarenakan didalam laporan DAPDK c) pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta pengeluaran tersebut tidak digolongkan kedalam salah satu jenis apakah d) sifat dan deskripsi dari transaksi operasi, modal, akan tetapi jika dilihat dari laporan LPPDK, pengeluaran 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk tersebut seluruhnya masuk kedalam Pengeluaran Operasi. bukan kas, tentukan kesesuaian pencatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. - A4 - 10 -
No 1
E. 15.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang 2 pasar berdasarkan tabel tersebut, dicatat tidak berdasarkan harga laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP
TEMUAN
Dapatkan surat representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.
Kami telah mengirim surat representasi kepada calon anggota DPD, akan tetapi sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 kami tidak mendapat balasan, selain itu sebatas pada data yang kami terima kami tidak mendapatkan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi guna menindaklanjuti surat representasi calon anggota DPD tersebut.
5
- A4 - 11 -
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Mahir Takaka NO.
HAL
1 A. 1.
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
3
4
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait .
1) Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
2 UMUM CAKUPAN LAPORAN
Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: 1) Model DK-1-DPD 2) Model DK-2-DPD 3) Model DK-3-DPD 4) Model DK-4-DPD 5) Model DK-5-DPD 6) Model DK-6-DPD 7) Model DK-7-DPD 8) Model DK-8-DPD 9) Model DK-9-DPD 10) Model DK-10-DPD 11) Model DK-11-DPD 12) Model DK-12-DPD 13) Copy bukti tagihan/utang 14) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 15) Pembukuan dana kampanye pihak lain
2.
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
B.
3.
PATUH/ TIDAK PATUH 5
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Peneriamaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP.
PENERIMAAN PENGELUARAN KAMPANYE PEMILU RKDKP
3) Model DK-10 DPD
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana laporan tersebut diserahkan kepada KPU Pusat pada pada tanggal 26 April 2014, dimana tanggal tersebut tidak melampaui batas akhir yag telah ditentukan oleh KPU berkaitan dengan pengumpulan Laporan Calon DPD. Walaupun begitu terdapat beberapa Model DK yang tidak dikumpulkan oleh Calon DPD, antara lain DK6, dan Copy bukti tagihan/utang.
1) Pasal 132 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 17 ayat (2), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon DPD telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan.
a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
PATUH, dimana calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana
DAN DANA
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada - A2 - 1 Bank.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Mahir Takaka NO.
HAL
1
2
Calon Anggota DPD wajib melakukan UNSUR KEPATUHAN pencatatan Dana Kampanye berupa 3 uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
Pasal 132 ayat (3) PERATURAN TERKAIT dan ayat (4) 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 14 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
4.
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
Calon Anggota DPD wajib menaati jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 250.000.000 untuk penyumbang perorangan b. Rp 500.000.000 untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non
1) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) undangundang nomor 8 tahun 2012.
5.
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2 setor ke kas negara, lapor ke KPU)
Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
a) Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
a) b) c)
Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II Pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan awal dana kampanye
dilengkapi dengan : -
berkas tanda terima dari KPU daftar penerima sumbangan dana kampanye periode I dan periode II Model DK-8-DPD (lihat A-1) Model DK-9-DPD (lihat A-1)
- A2 - 2 -
PATUH/ TIDAK PATUH, dimana calon anggotaPATUH DPD telah melakukan5 pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
PATUH, Calon anggota DPD dalam menerima sumbangan dari pihak perorangan maupun kelompok tidak melebihi dari jumlah maksimum yang telah 2) Pasal 12, Pasal 45 ditentukan. ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
c) Surat KPU No. 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 d) Surat KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013
PATUH, dimana calon anggota DPD telah menyerahkan laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, Pembukaan rekening khusus dana kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU.
kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU. AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Mahir Takaka NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2
3
6.
a) Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 13 ayat (2), a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut dan ayat (3) b) Menyetorkan sumbangan yang Peraturan KPU No. dilarang ke kas Negara *) dan 17 Tahun 2013 c) Melaporan sumbangan yang sebagaimana dilarang diubah dengan *) Dilengkapi bukti lapor kepada KPU Peraturan KPU No. dan surat setoran penentuan 1 Tahun 2014 penerimaan negara bukan pajak (SSPNBP) LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
C.
7.
PERATURAN TERKAIT Surat KPU No. 4 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU No. 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu meliputi : a)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye.
b)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan paling - A2 - 3 lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (5), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
c) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
PATUH/ TIDAK PATUH 5
PATUH, dimana Anggota DPD menerima sumbangan dilarang ketentuan.
Calon tidak yang oleh
PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye dan rekening khusus telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
NO.
HAL
1
2
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH - Mahir Takaka Lingkup SULAWESI waktu SELATAN pencatatan penerimaan dan pengeluaran PATUH/ TIDAK Surat KPU No. laporan awalKEPATUHAN dana kampanye yang PERATURAN UNSUR TERKAIT PATUH 69/KPU/II/2014 dilaporkan terhitung dari sejak 3 5 tanggal47 Februari pembukaan rekening khusus dana 2014 kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.
8.
Calon Anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
NAMA BANK
a)
b)
NAMA PEMILIK c) RKDKP
Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6), dan pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
b) Pasal 14 ayat (1), dan ayat (3) dan pasal 15 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, dimana RKDKP dibuka pada tanggal 9 Januari 2014, selain itu RKDKP dibuka pada Bank Pemerintah yaitu Bank BRI atas nama Calon Anggota DPD tersebut.
Atas nama Calon Anggota DPD.
Catatan: 1) Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi calon anggota DPD.
9.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:
a) b)
sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang - A2 - 4 diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye .
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, mencakup semua persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu dalam laporannya juga telah dilengkapi model DK 8 DPD yang telah diserahkan kepada KPU.
NO.
HAL
1
2
10.
CAKUPAN LAPORAN AWAL
anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, mencakup semua AUDIT KEPATUHAN Pasal 16 ayat (1) persyaratan yang ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANAKPU KAMPANYE Peraturan No. telah ditetapkan, CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 17 DAERAH Tahun 2013 selain itu dalam SULAWESI SELATAN - Mahir Takaka rincian perhitungan penerimaan sebagaimana laporannya juga telah dan pengeluaran yang sudah diubah dengan dilengkapi model DK TIDAK dilakukan sebelumnya apabila saldo Peraturan KPU No. 8 PATUH/ DPD yang telah UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH awal merupakan sisa dari 1 Tahun 2014 diserahkan kepada 3 dana 4 5 penerimaan dengan KPU. peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode c) Model DK-8- DPD pembukaan rekening khusus dana kampanye . Dilengkapi : 1) DK-8-DPD yang diserahkan kepada KPU. Calon Anggota DPD wajib membuat laporan awal dana kampanye yang dilaporkan mencakup :
a)
Informasi daftar penyumbang
b.
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
c)
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Dilengkapi : 1) DK-9-DPD yang diserahkan kepada KPU
- A2 - 5 -
a) Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 c) Model DK-9-DPD
PATUH, dimana cakupan laporan awal berkaitan dengan informasi daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan jangka waktu yang ada, selain itu juga telah sesuai dengan DK 9 DPD.
L l. L l.
Lr
h-
t E t h
E b E
ta e
ct !1
e E
frl
F]
L-
t hr
a o
E LJ LT
f f hr
E Lrl E ba E
fhr hI
E ht E LI
E !l
L LI
E
F F ET
E E E E
ttr I
tE IE
E E
r rt
ll-l
z F 7E1
fr]
*3
F.
e> H<
?c
zu) &
o O{ a F
o o o z z o
Fl
sa vz
st at1 *.*,
s1
z P{ z u
z a
z gh1
EI
o z rrl P{ z a
z E &
EI z trl A{ z
& o L s
(G
6 !!
{,
al, P
rz
#c f
o &
g o
6
3
o
E
E ltl
ct o + Ch
tYl
G,
lti I
t t. I I
o-
.E
ct
#ll,,
IE .!G iE
=
o
a-
tD.
-
cu
.u {g
U
e
=
,A
{!
ta
6 +. (o
*
.cI c,
E,
o,
E
tu IB
cr
o
c
t
,.y
I
ru
!,
(g
=
e E r,-a -E = E E E o, q,
(I,
v, (rl
ro
c E
(u EL E -v E (t, (u
g
E
g EL ,G g6 (! E o!
(J .!ti
=
G,
d
t
c
{U
E
CL
ll,
s
x*t c
ag
E
EE
E .'c
EL
ffiE
6? cq! J.!
@
sa
TBE .lcl e E s6 (, C = ;rP E & E EI rB .! +, P8, 6t -c .E co. t+ 6 9c lo t! gtg (r, UI c E sg {s : c {, E= 6 o! lE. (5 E E cts a € (u (u E (u ll ,t, :, o as +. t! ct to -t{u c E at o0c iDo alu a{t, &,{g Y=,
t.l}
j
tl' tu o 6 A. 6-
o oi lI TI gI G €t o q0 E E E -g ct! (l: c' 3 o ta rn ttt CL = (n !+ ltt
s
zrE
GI
a
t! r! o,
tt,
!,
E0
c c & 6
t! o (o (g a! a 6 5 c 6 (} c ,'x ta ru ct (E G o :f 3 g c o ct c o, o c r!lE E TE u0 o, q no iE, co0 Io (l r! E .!{E EE tG cI x & (, (u E s .rl c (qg o c g r! tr ao ru {, q0 .E EO (! -9 ro E r,
rt o u.l fft o rrr
E
Erp
o GO
a
r{
t- Io 9, E
ra rn d
r.t a
r{
6a
8 o E
zo b!
c
.E 0,
J (u
6- E
o vt!
c cr ET, tt .(,l rE o! l! (! F
tit Y.
zo <
r
' .r'.' ".1 .:
ll ;
$ i: : ,:j
,,i
;,::i:l r. tt:l
:i!,i Jii r.:.r'l::jl+ ,j . .1, . l,il.:l
,'.i.-:.,ir.,,,.,,-..t,.: l..-.',;lj :1:
r.:i:i:l:rijr_-
irj! ::
i):r!:1::-ii:::,ril
ti'...tt-i,ir.: rl;.:t:.:i:: .t-_i:r:':;
:r:r:1
I il i
I $
! I l I i I
I
L r-at
)-S L L
l-tt
b L l-rt h b b L-
tr I-DJ
L l-rl
tH b h b b b b b b b b b b b L E l-.1
LL.I L__
l-
L.
r g
F
I
url rEl
EI ol >t ci L]-l
6rl
3l q
;(s
E o g ,y IU
(g
c ig
(r,
'ct
to lo.
(u il!
.Y
ic lc lq lc l3 l(o
I.GI
{o :c, lo lo
o
t:
t'.
l.o I
["
c IE IE l.i E lo lq, ls
a!
: {,
co(
a,
a-
N
n0
E g EO
t\ u) d} Fl
rl a al o o
; o
ro
3 (o 7
,zo t0
E
C'
iE c ic iC llE l(t' ci IE iE lo,
t:
()
Id,
lo ts l= -d lo lrn IJ l(lt l< l< lra l(, lv lv
l(o l-cl (E ic ttr Ic l6, ,lE t&, l(u IE l(o tcr t-v. {, lu, IC, 6- lol(U
l(l- [,.
l= lo, tba lc la, aYt
a
-
:
'-.i+:i,.ia.Ei-:1:.4;:=:iri.-i,:
_i::::i::!r::ii::i::j-.
I
a r
:
:'r:'ii:,.-1.i"'iit+-ilt+ii.i,::,. ..r.'tiir-:;i.'..:.
I
I
:':':r.:l::,i,r..:]l:t;l:rl::rrrr:j: l
. ,l ,r.:'..,. : :., r-:.,:iili:ri:,i=:iil-,;: r:::
I
l(o
lti l(o lo. ld, I..y t-
ld,
lo0 t-c tc lbr IrE l6
lF l:)
;
r{ o l\t CL
L
6 q,
-l
gl
vt (s
rg
L
:
