IKHTISAR EKSEKUTIF. Tidak tercapainya beberapa sasaran tersebut diatas disebabkan karena beberapa hal, antara lain : PROSE NTASE

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga Tahun 2014 disusun berdasarkan Rencana Strategis 2011 – 2016 dan Rencana Kerja Tahun

2014.

Adapun Capaian Sasaran Dinas Bina Marga tahun 2014 tampak sebagai berikut :

SASARAN Meningkatnya kualitas pengelolaan, kehandalan mutu infrastruktur dan kuantitas infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana jalan serta mendorong berkembangnya industri konstruksi yang kompetitif..

Terwujudnya organisasi dan penatalaksanaan yang efisien, efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan sarana prasarana aparatur

PROSE

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

 Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan dengan tersedianya prasarana jalan secara optimal sehingga meningkatkan produksi ekonomi.  Terpeliharanya jalan/jembatan dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana;  Terwujudnya peningkatan struktur dan kapasitas jalan /jembatan yang mengalami penurunan pelayanan , serta tersedianya lahan untuk pengembangan jaringan  Pengurangan kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, aksesibilitas antar daerah dan wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang sinergis dengan potensi dan kebutuhan pengembangan wilayah;  Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai RTRW melalui pelestarian sumber daya alam , pemanfaatan sumber energi terbaru , konversi , penegakan hokum , pertanahan dan lingkunganserta mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaaan.  Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.  Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.  Meningkatnya disiplin kinerja aparatur.  Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.  Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

374 Kegiatan

368 Kegiatan

98,39 %

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

NTASE

Tidak tercapainya beberapa sasaran tersebut diatas disebabkan karena beberapa hal, antara lain : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga Tahun 2014

1

1. Kondisi tanah di Kabupaten Grobogan yang relative labil (expansif) sehingga kembang susutnya besar dan mudah longsor bila terkena air. 2. Belum optimalnya kondisi dan pembangunan prasarana jalan baru dalam mendukung wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan. 3. Belum terpenuhinya kondisi jalan mantap struktur dan mantap kapasitas. 4. Belum optimalnya fungsi drainase 5. Belum optimalnya fungsi ruang manfaat jalan. 6. Terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak dapat di selesaikan oleh penyedia jasa sehingga dilakukan pemutusan kontrak. 7. Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami gagal kontrak, sehingga pekerjaan tidak dapat di laksanakan. Atas berbagai permasalahan diatas, kami akan berusaha mengatasi dimasa mendatang dengan beberapa cara agar target dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, antara lain dengan : 1. Melakukan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait untuk ikut berpartisipasi dalam pemecahan penanganan jalan dan jembatan. 2. Mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam

pengelolaan jalan dan

jembatan. 3. Tersedianya bank data bina marga yang memadai meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam perencanaan jalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 4. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan secara bertahap / rutin dan berkelanjutan. 5. Membuat dan menyusun Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) untuk setiap program kegiatan, sehingga di harapkan target dan realisasi dapat terwujud lebih maksimal. 6. Peningkatan alokasi dana pemeliharaan sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan secara Nasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga Tahun 2014

2

BAB I PENDAHULUAN A.

KELEMBAGAAN ( SOTK ) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan diuraikan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2008. Adapun Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum c. Bidang Bina Marga Wilayah Timur, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Timur 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Timur d. Bidang Bina Marga Wilayah Tengah, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Tengah 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Tengah 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Tengah e. Bidang Bina Marga Wilayah Barat, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Barat f. Bidang Bina Jalan Desa 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan 2. Seksi Pembinaan Teknis Desa 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Desa g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Purwodadi h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Grobogan i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Wirosari j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Kradenan k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Godong l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Gubug m. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Konstruksi


3

n. Unit Pelaksana Teknis Workshop Kutipan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No. 32 tahun 2008

B.

LINGKUNGAN STRATEGIS 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dilingkungan Dinas Bina Marga per- Desember 2014, terdiri dari : NO

1.

PENDIDIKAN

JUMLAH PEGAWAI

Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan a. SD

4

b. SMP

15

c. SMA

42

d. Sarjana Muda (D I – D III)

3

e. S 1 dan D IV

19

f. S 2

10

Jumlah

93

Adapun berdasarkan Golongan aparatur dilingkungan Dinas Bina Marga Kab. Grobogan adalah sebagai berikut : NO

2.

GOLONGAN

JUMLAH PEGAWAI

Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan a. Golongan I

11

b. Golongan II

28

c. Golongan III

48


4

d. Golongan IV

6

Jumlah

C.

93

SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga Kab. Grobogan terdiri dari : NO

JENIS SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH

1

2

3

1.

a. Tanah

7 bidang

b. Peralatan dan mesin - mobil (roda 4)

9 unit

- motor (roda 2)

39 unit

- peralatan kantor c. Gedung dan Bangunan d. Jalan, irigasi dan jaringan e. Aset Lainnya

D.

109 unit 20 unit 443 unit - unit

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN 1. Kedudukan Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008. Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


5

2. Tugas Pokok Dinas kebijaksanaan

Bina

Marga

teknis

dan

mempunyai

tugas

pelaksanaan

pokok

pembangunan

merumuskan di

bidang

kebinamargaan serta pengawasan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Tugas pokok masing-masing bidang antara lain : 1. Sekretaris Sekretaris mempunyai

tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi

perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

2. Bidang Bina Marga Wilayah Timur Bidang Bina Marga Wilayah Timur mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan program, pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pengawasan, pengelolaan di bidang peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, bahu jalan dan turus jalan yang meliputi perencanaan teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, monitoriang dan evaluasi serta pelaporan pada jalan kabupaten wilayah timur, yang meliputi Wilayah Kecamatan Pulokulon, Tawangharjo, Wirosari, Ngaringan, Kradenan dan Gabus

3. Bidang Wilayah Tengah Bidang Bina Marga Wilayah Tengah mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan program, pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pengawasan, pengelolaan di bidang peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, bahu jalan dan turus jalan yang meliputi perencanaan teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, monitoriang dan evaluasi serta pelaporan pada jalan kabupaten Wilayah Tengah, yang meliputi Wilayah Kecamatan Geyer, Toroh, Purwodadi, Klambu, Brati, dan Grobogan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga Tahun 2014

6

4. Bidang Wilayah Barat Bidang Bina Marga Wilayah Barat mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan program, pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pengawasan, pengelolaan di bidang peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, bahu jalan dan turus jalan yang meliputi perencanaan teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, monitoriang dan evaluasi serta pelaporan pada jalan kabupaten Wilayah Barat, yang meliputi Wilayah

Kecamatan

Tegowanu, Kedungjati, Tanggungharjo, Gubug, Godong, Karangrayung dan Penawangan.

5. Bidang Bina Jalan Desa Bidang Bina Jalan Desa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang Penanganan prasarana jalan desa di seluruh wilayah kabupaten Grobogan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan,

pengendalian

dan

pelaksanaan

peningkatan

dan

pemeliharaan dibidang prasarana jalan yang meliputi jalan, jembatan, saluran air, bahu jalan, turus jalan pada ruas jalan desa di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

7. UPTD Kepala UPTD Dinas Bina Marga Wilayah mempunyai tugas pokok : a. Memimpin pelaksanaan tugas di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Bina Marga Wilayah. b. Menyusun program, melaksanakan sebagian tugas dinas bina marga di wilayah

kerja

serta,

pengelolaan

administrasi,

pengelolaan

penatausahaan

3. Fungsi Fungsi masing-masing bidang : 1. Sekretaris Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Bupati ini, Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga Tahun 2014

7

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat ; d. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan; e. pengelolaan

keuangan,

perjalanan

dinas

dan

pertanggungjawaban

keuangan; f. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya. 2. Bidang Bina Marga Wilayah Timur Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Bupati ini, Bidang Bina Marga Wilayah Timur mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dengan berdasar program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang ; b. Pengolahan bahan perencanaan teknis, hasil monitoring, dan evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala dinas ; c. Pengolahan data hasil pendataan teknis atas kondisi prasaran di bina marga ; d. Pengolahan hasil survey lapangan sebagai bahan perencanaan sebelum disampaikan kepada kepala dinas ; e. Penelitian daftar usulan kegiatan pada setiap tahun anggaran ; f. Penelitian spesifikasi penanganan kegiatan untuk mendapat desain yang sesuai; g. Penelitian

hasil

penyusunan

daftar

analisa

harga

satuan

sebelum

disampaikan kepada kepala dinas ; h. Penelitian rencana anggaran biaya untuk setiap rencana kegiatan teknis ; i.

Penelitian gambar rencana sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;

j.

Penelitian dokumen lelang sebelum mendapatkan pengesahan kepala dinas ;


8

k. Penelitian daftar skala prioritas yang akan dilaksanakan sebagai kegiatan dinas l.

Penyediaan layanan bantuan teknis kepada masyarakat yang membutuhkan ;

m. Pengawasan dan pengendalian teknis dilapangan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mencapai tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran; n. Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan di bidang bina marga wilayah timur; o. Pengelolaan daerah milik jalan kabupaten wilayah timur agar dapat dimanfaatkan secara optimal; p. Pemberian pertimbangan teknis dalam pemanfaatan daerah milik jalan kabupaten wilayah timur dalam penerbitan ijin dan rekomendasi; q. Pengelolaan turus jalan dan penerangan jalan yang ada di daerah milik jalan kabupaten wilayah timur sebagai kesatuan pengelolaan daerah milik jalan; r. Pengelolaan saluran drainase atau pematusan serta pada jalan kabupaten wilayah timur agar dapat meningkatkan kualitas prasarana jalan; s. Pengawasan pemanfaatan prasarana jalan sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas; t. Penyusunan usulan rencana peningkatan dan pemeliharaan di bidang bina marga wilayah timur; u. Penyediaan layanan bantuan teknis di bidang bina marga kepada masyarakat yang membutuhkan; v. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan lebih lanjut. w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga Wilayah Tengah Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Bupati ini, Bidang Bina Marga Wilayah Tengah mempunyai fungsi :


9

a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dengan berdasar program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang ; b. Pengolahan bahan perencanaan teknis, hasil monitoring, dan evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala dinas ; c. Pengolahan data hasil pendataan teknis atas kondisi prasaran di bina marga ; d. Pengolahan hasil survey lapangan sebagai bahan perencanaan sebelum disampaikan kepada kepala dinas ; e. Penelitian daftar usulan kegiatan pada setiap tahun anggaran ; f. Penelitian spesifikasi penanganan kegiatan untuk mendapat desain yang sesuai; g. Penelitian

hasil

penyusunan

daftar

analisa

harga

satuan

sebelum



j.




m. Pengawasan dan pengendalian teknis dilapangan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mencapai tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran; n. Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan di bidang bina marga Wilayah Tengah; o. Pengelolaan daerah milik jalan kabupaten Wilayah Tengah agar dapat dimanfaatkan secara optimal; p. Pemberian pertimbangan teknis dalam pemanfaatan daerah milik jalan kabupaten Wilayah Tengah dalam penerbitan ijin dan rekomendasi; q. Pengelolaan turus jalan dan penerangan jalan yang ada di daerah milik jalan kabupaten Wilayah Tengah sebagai kesatuan pengelolaan daerah milik jalan;


10

r. Pengelolaan saluran drainase atau pematusan serta pada jalan kabupaten Wilayah Tengah agar dapat meningkatkan kualitas prasarana jalan; s. Pengawasan pemanfaatan prasarana jalan sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas; t. Penyusunan usulan rencana peningkatan dan pemeliharaan di bidang bina marga Wilayah Tengah; u. Penyediaan layanan bantuan teknis di bidang bina marga kepada masyarakat yang membutuhkan; v. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan lebih lanjut. w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Bina Marga Wilayah Barat Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Bupati ini, Bidang Bina Marga Wilayah Barat mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dengan berdasar program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang ; b. Pengolahan bahan perencanaan teknis, hasil monitoring, dan evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala dinas ; c. Pengolahan data hasil pendataan teknis atas kondisi prasaran di bina marga ; d. Pengolahan hasil survey lapangan sebagai bahan perencanaan sebelum disampaikan kepada kepala dinas ; e. Penelitian daftar usulan kegiatan pada setiap tahun anggaran ; f. Penelitian spesifikasi penanganan kegiatan untuk mendapat desain yang sesuai; g. Penelitian

hasil

penyusunan

daftar

analisa

harga

satuan

sebelum



j.



11



m. Pengawasan dan pengendalian teknis dilapangan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mencapai tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran; n. Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan di bidang bina marga Wilayah Barat; o. Pengelolaan daerah milik jalan kabupaten Wilayah Barat agar dapat dimanfaatkan secara optimal; p. Pemberian pertimbangan teknis dalam pemanfaatan daerah milik jalan kabupaten Wilayah Barat dalam penerbitan ijin dan rekomendasi; q. Pengelolaan turus jalan dan penerangan jalan yang ada di daerah milik jalan kabupaten Wilayah Barat sebagai kesatuan pengelolaan daerah milik jalan; r. Pengelolaan saluran drainase atau pematusan serta pada jalan kabupaten Wilayah Barat agar dapat meningkatkan kualitas prasarana jalan; s. Pengawasan pemanfaatan prasarana jalan sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas; t. Penyusunan usulan rencana peningkatan dan pemeliharaan di bidang bina marga Wilayah Barat; u. Penyediaan layanan bantuan teknis di bidang bina marga kepada masyarakat yang membutuhkan; v. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan lebih lanjut. w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Bidang Bina Jalan Desa Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Bupati ini, Bidang Bina Marga Jalan Desa mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dengan berdasar program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang ;


12

b. Pengolahan bahan perencanaan teknis, hasil monitoring, dan evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala dinas ; c. Pengolahan data hasil pendataan teknis atas kondisi prasaran jalan desa ; d. Pengolahan hasil survey lapangan sebagai bahan perencanaan sebelum disampaikan kepada kepala dinas ; e. Penelitian daftar usulan kegiatan pada setiap tahun anggaran ; f. Penelitian spesifikasi penanganan kegiatan untuk mendapat desain yang sesuai; g. Penelitian

hasil

penyusunan

daftar

analisa

harga

satuan

sebelum



j.




m. Pengawasan dan pengendalian teknis dilapangan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mencapai tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran; n. Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan di bidang bina jalan desa; o. Pengelolaan

saluran

drainase

atau

pematusan

serta

agar

dapat

meningkatkan kualitas prasarana jalan; p. Penyusunan usulan rencana peningkatan dan pemeliharaan di bidang jalan desa; q. Penyediaan layanan bantuan teknis di bidang bina jalan desa kepada masyarakat yang membutuhkan; r. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan lebih lanjut. s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


13

6. UPTD UPTD Bina Marga mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan prioritas Pemeliharaan bangunan

bangunan kebinamargaan.

4. Kewenangan Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Bina Marga mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Pengaturan, pengelolaan perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana jalan dan jembatan. b. Pengaturan

dan

pengelolaan

bahan

bangunan

dan

kualitas

hasil

pembangunan jalan dan jembatan. c. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jaringan jalan serta simpul-simpulnya serta pengembangannya. d. Penyelenggaraan dan pengawasan atas pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan yang dibangun atas prakarsa daerah sendiri. e. Pengaturan status, kelas dan fungsi jaringan jalan. f.

Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundangundangan dibidangnya.

g. Pembinaan tenaga fungsional dilingkungan Dinas Bina Marga

E.

TUJUAN DAN MANFAAT 1. Dasar a. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme; b. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d. Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi; e. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP; f. Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga Tahun 2014

14

g. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 060/24/1999 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Propoinsi Jawa Tengah; h. Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan; i. Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014; j. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan; k. Instruksi Bupati Grobogan Nomor : 239/3422/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Tujuan dan Manfaat Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga disusun sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Dinas Bina Marga selama satu tahun anggaran 2014. Laporan ini disusun dengan mengacu kepada Keputusan LAN Nomor : 589/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP. Selanjutnya dengan laporan ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Bina Marga tahun 2014 yang baik dan terpercaya. Manfaat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga. b. Mendorong kepada kinerja karyawan/karyawati Dinas Bina Marga yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. c. Sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. d. Meningkatkan kredibilitas penyelenggaraan kinerja Dinas Bina Marga. e. Meningkatkan perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan program dan kegiatan yang aspiratif dan responsif.


15

BAB II RENCANA STRATEGIS A.

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI Rencana Strategis dari Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah didalam menunjang tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pekerjaan Bina Marga tahun 2011– 2016 terurai sebagai berikut :

1. VISI Visi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan adalah : ”Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan yang optimal guna menunjang perekonomian daerah” Dengan terwujudnya sarana dan prasarana infrastuktur jalan dan jembatan, diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan perekonomian rakyat.

2. MISI Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi Dinas Bina Marga sebagai berikut : a. Melaksanakan

pengelolaan

bina

marga

dan

memenuhi

kebutuhan

infrastruktur jalan dan jembatan secara berkualitas. b. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana jalan secara transparan, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. c. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance didukung oleh SDM yang profesional dan sarana prasarana memadai. 3. TUJUAN Tujuan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas pengelolaan, kehandalan mutu infrastruktur dan kuantitas infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.


16

b. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pemeliharaan

dan

pemanfaatan

prasarana

jalan

serta

mendorong

berkembangnya industri konstruksi yang kompetitif. c. Terwujudnya organisasi dan penatalaksanaan yang efisien, efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan sarana prasarana aparatur.

4. SASARAN Adapun sasaran yang diharapkan pada Renstra adalah sebagai berikut : a. Sasaran Tujuan 1 2. Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan dengan tersedianya prasarana jalan secara optimal sehingga meningkatkan produksi ekonomi. 3. Terpeliharanya jalan/jembatan dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana; 4. Terwujudnya peningkatan struktur dan kapasitas jalan /jembatan yang mengalami

penurunan

pelayanan

,

serta

tersedianya

lahan

untuk

pengembangan jaringan; b. Sasaran Tujuan 2 1. Pengurangan kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, aksesibilitas antar daerah dan wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang sinergis dengan potensi dan kebutuhan pengembangan wilayah; 2. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai RTRW melalui pelestarian sumber daya alam , pemanfaatan sumber energi terbaru , konversi , penegakan hukum , pertanahan dan lingkungan serta mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaaan. c. Sasaran Tujuan 3 : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. 3. Meningkatnya disiplin kinerja aparatur. 4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. 5. Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.


17

5. KEBIJAKAN Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan maksimal, maka diperlukan kebijakan yang jelas dan terarah. Adapun kebijakan tersebut adalah : 1. Meningkatkan kondisi jalan / jembatan sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan serta struktur dan kapasitas jalan/jembatan serta penyiapan lahan untuk pengembangan jaringan jalan; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana perdesaan yang mendukung kegiatan perekonomian perdesaan serta meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan dalam memperoleh akses pelayanan dasar; 4. Penyelenggaraan organisasi dan penatalaksanaan yang efisien, efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan sarana prasarana aparatur.

6. PROGRAM KERJA Untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat segera diperoleh manfaat bagi masyarakat umum dan pengguna jaringan Jalan khususnya, maka diperlukan program kerja yang jelas, terarah dan terpadu. Adapun program kerja tersebut adalah : a. Program Peningkatan jalan dan Jembatan b. Program rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan d. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong e. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur i.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

j.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


18

7. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Dari hasil analisa dilingkungan yang ada, maka kita memerlukan beberapa kunci pokok untuk mencapai keberhasilan tersebut, antara lain : a. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan mau berkembang. b. Tersedianya Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang jelas. c. Adanya program kerja / rencana kerja yang jelas. d. Adanya peran serta dari semua unsur masyarakat. Tanpa ada kunci pokok tersebut diatas, maka mustahil semua program yang kita canangkan akan berhasil.

B.

RENCANA KERJA Target kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan Tahun 2014 terurai pada Rencana kerja Tahun 2014, dengan target sasaran sebagai berikut :

SASARAN Meningkatnya kualitas pengelolaan, kehandalan mutu infrastruktur dan kuantitas infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.


PROSE

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

 Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan dengan tersedianya prasarana jalan secara optimal sehingga meningkatkan produksi ekonomi.  Terpeliharanya jalan/jembatan dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana;  Terwujudnya peningkatan struktur dan kapasitas jalan /jembatan yang mengalami penurunan pelayanan , serta tersedianya lahan untuk pengembangan jaringan  Pengurangan kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, aksesibilitas antar daerah dan wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang sinergis dengan potensi dan kebutuhan pengembangan wilayah;  Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai RTRW melalui pelestarian sumber daya alam , pemanfaatan sumber energi terbaru , konversi , penegakan hokum , pertanahan dan lingkunganserta mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaaan.

374 Kegiatan

368 Kegiatan

98,39 %

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100 %


NTASE

19

Terwujudnya organisasi dan penatalaksanaan yang efisien, efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan sarana prasarana aparatur

 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.  Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.  Meningkatnya disiplin kinerja aparatur.  Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.  Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Rincian lebih lanjut terlihat pada formulir RKT terlampir.


20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan menyajikan capaian atas target kinerja setiap sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rincian-rincian kinerja setiap sasaran dari Dinas Bina Marga Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

PROSE NTASE

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan, kehandalan mutu infrastruktur dan kuantitas infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.  Program Peningkatan jalan  Meningkatnya kenyamanan pengguna dan Jembatan jalan dengan tersedianya  Program Pembangunan prasarana jalan secara Saluran Drainase / Gorong optimal sehingga gorong meningkatkan produksi  Program Pembangunan ekonomi. Turap / Talud / Bronjong  Terpeliharanya  Program Rehabilitasi / jalan/jembatan dalam Pemeliharaan Jalan dan kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi Jembatan sesuai dengan tingkat  Program Pembangunan pelayanan dan umur Infrastruktur Perdesaan

374 Kegiatan

368 Kegiatan

98,39 %

rencana;  Terwujudnya peningkatan struktur dan kapasitas jalan /jembatan yang mengalami penurunan pelayanan , serta tersedianya lahan untuk pengembangan jaringan

2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana jalan serta mendorong berkembangnya industri konstruksi yang kompetitif..


21

1.

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

2.

Pengurangan antar daerah, kelompok pendapatan, aksesibilitas antar daerah dan wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang sinergis dengan potensi dan kebutuhan pengembangan wilayah; Peningkatan dan pengendalian tata ruang sesuai RTRW melalui pelestarian sumber daya alam , pemanfaatan sumber energi terbaru , konversi , penegakan hokum , pertanahan dan lingkunganserta mengurangi tingkat kemiskinan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3. Terwujudnya organisasi dan penatalaksanaan yang efisien, efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan sarana prasarana aparatur

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B.

 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.  Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.  Meningkatnya disiplin kinerja aparatur.  Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.  Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA Analisis dan evaluasi kinerja setiap capaian sasaran Dinas Bina Marga sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk menunjang kebutuhan administrasi perkantoran dicapai dengan Pengadaan barang barang untuk administrasi perkantoran Adapun capaian sasaran tahun 2014 tampak sebagai berikut :

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

1. Terwujudnya organisasi dan penatalaksanaan yang

 Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

100

100


PROSEN TASE 100 %

22

efisien, efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan sarana prasarana aparatur.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja dan kenyamanan kegiatan perkantoran. Adapun capaian sasaran tahun 2014 tampak sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

1. Terwujudnya organisasi dan penatalaksanaan yang efisien, efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan sarana prasarana aparatur.

 Terpenuhinya kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100

100

PROSEN TASE 100 %

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini diarahkan untuk pengiriman pelatihan dan pendidikan aparatur guna meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur. Adapun capaian sasaran tahun 2014 tampak sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

1.Terwujudnya organisasi dan penatalaksanaan yang efisien, efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan prasana aparatur.

 Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

100

100

PROSEN TASE 100 %

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini diarahkan untuk Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


23

Adapun capaian sasaran tahun 2014 tampak sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR

1.Terwujudnya organisasi dan penatalaksanaan yang efisien, efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan prasana aparatur.

 Terpenuhinya

peningkatan

sistem pelaporan kinerja dan keuangan

TARGET

REALISASI

100

100

PROSEN TASE 100 %

capaian

5. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Pada tahun 2014, sasaran dari : adanya peningkatan kualitas pengelolaan, kehandalan mutu infrastruktur dan kuantitas infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan antara lain : a. Perencanaan Peningkatan Jalan b. Peningkatan Jalan c. Perencanaan Peningkatan Jembatan d. Peningkatan Jembatan e. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Adapun capaian sasaran pada tahun 2014, tampak sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

Meningkatnya kualitas pengelolaan, kehandalan mutu infrastruktur dan kuantitas infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

 Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan dengan tersedianya prasarana jalan secara optimal sehingga meningkatkan produksi ekonomi.  Terpeliharanya jalan/jembatan dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana;  Terwujudnya peningkatan struktur dan kapasitas jalan /jembatan yang mengalami penurunan pelayanan , serta tersedianya lahan untuk pengembangan jaringan

270 Kegiatan

265 kegiatan

PROSEN TASE 98,66 %

Dengan adanya prosentase pelaksanaan yang hanya 96 % di sebabkan ada 2 kegiatan

yang gagal lelang dan 3 kegiatan yang tidak selesai pelaksanaannya

sehingga di laksanakan pemutusan kontrak.


24

6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pada tahun 2014, sasaran dari : adanya peningkatan kualitas dan stabilitas badan jalan serta bangunan pelengkap infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan Gorong-gorong / Box Cuilvert dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan antara lain : a.

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong / Box Cuilver

b.

Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong / Box Cuilver

c.

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Adapun capaian sasaran pada tahun 2014, tampak sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI



5 Kegiatan

5 Kegiatan

PROSEN TASE 100 %

7. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Pada tahun 2014, sasaran dari : adanya peningkatan kualitas dan stabilitas badan jalan serta bangunan pelengkap infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan antara lain : d.

Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

e.

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

f.

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan


25

Adapun capaian sasaran pada tahun 2014, tampak sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI



83 Kegiatan

83 Kegiatan

PROSEN TASE 100 %

8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pada tahun 2014, sasaran dari : adanya peningkatan kualitas pengelolaan, kehandalan mutu infrastruktur dan kuantitas infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan antara lain : 1. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan 2. Rehabilitasi / pemeliharaan Jembatan Adapun capaian sasaran pada tahun 2014, tampak sebagai berikut : PROS SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

ENTA SE




6 Kegiatan

6 Kegiatan

100 %

9 Kegiatan

9 Kegiatan

100 %

26

Disamping itu juga terdapat beberapa hambatan / kendala antara lain : 

Kondisi tanah di Kabupaten Grobogan yang sangat relative labil (expansif) sehingga bila musim kemarau tanah mengembang / retak, tetapi bila musim hujan tanah cepat menyusut.



Panjang jalan yang rusak sangat panjang sehingga memerlukan biaya pemeliharaan lebih besar.



Sering terjadi oprit jembatan longsor .



Terbatasnya kualitas maupun kuantitas material lokal, sehingga biaya meningkat dan pemeliharaan lebih tinggi.

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pada tahun 2014, sasaran dari : adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam

pembangunan

infrastruktur,

pemeliharaan

dan

pemanfaatan

prasarana jalan serta mendorong berkembangnya industri konstruksi yang kompetitif dengan berbagai kegiatan antara lain : - Pengadaan Alat-alat Laboratorium

PROS SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

ENTA SE


1.

Pengurangan antar daerah, kelompok pendapatan, aksesibilitas antar daerah dan wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang sinergis dengan potensi dan kebutuhan pengembangan wilayah; 2. Peningkatan dan pengendalian tata ruang sesuai RTRW melalui pelestarian sumber daya alam , pemanfaatan sumber energi terbaru , konversi , penegakan hokum , pertanahan dan lingkunganserta mengurangi tingkat kemiskinan.

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100 %

Rendahnya capaian realisai pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan ini disebabkan antara lain :

10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pada tahun 2014, sasaran dari : adanya peningkatan kualitas pengelolaan, kehandalan mutu infrastruktur dan kuantitas infrastruktur bina marga meliputi


27

jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan dua kegiatan antara lain : a. Penunjangan Dana Bantuan Keuangan Desa b. Penunjangan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2013 Adapun capaian sasaran pada tahun 2014, tampak sebagai berikut :

PROS SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

ENTA SE



2 Kegiatan

1 kegiatan

50 %

Rendahnya capaian realisai pada program pembangunan infrastruktur perdesaan ini disebabkan antara lain : 

Kegiatan yang ada adalah Penunjangan Dana bantuan keuangan kepada desa, yang mana pelaksanaan fisik pekerjaan dilaksanakan oleh desa, Dinas Bina Marga hanya sebagai pendamping dan membantu proses perencanaan, verifikasi dan monitoring .



Untuk kegiatan Penunjangan Bantuan keuangan Provinsi tahun 2013, tidak dilakukan pencairan dana, mengingat kegiatan tersebut merupakan kegiatan luncuran dan dilaksanakan oleh desa sedangkan untuk perencanaan sudah dilakukan di tahun 2013.


28

C.

ASPEK KEUANGAN Aspek keuangan Dinas Bina Marga tahun 2014 adalah sebagai berikut : KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

ALOKASI

REALISASI

JUMLAH

JUMLAH

1

2

3

4

137.073.830.890

129.064.615.305

94,16

1.983.673.890

1.550.418.927

78,16

9.008.500.000

8.779.620.103

97,46

320.000.000

262.306.280

81,97

170.000.000

139.245.000

81,91

103.875.657.000

97.589.103.445

93,95

725.000.000

715.146.000

98,64

13.497.000.000

13.196.657.750

97,77

6.955.000.000

6.554.912.900

94,25

175.000.000

39.167.400

22,38

364.000.000

238.037.500

65,39

1.03 . 1.03.02

BELANJA LANGSUNG URUSAN PEKERJAAN UMUM ( 9 PROGRAM, 405 KEGIATAN )

1.03 . 1.03.02 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.02 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03 . 1.03.02 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.03 . 1.03.02 . 06 1.03 . 1.03.02 . 07 1.03 . 1.03.02 . 16 1.03 . 1.03.02 . 17 1.03 . 1.03.02 . 18 1.03 . 1.03.02 . 23 1.03 . 1.03.02 . 30

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan


% 5

29

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2014 Dinas Bina Marga masih memiliki beberapa target kinerja yang belum tercapai. Belum tercapainya sasaran tersebut tentunya perlu diantisipasi dengan melakukan perbaikan-perbaikan dimasa mendatang seperti diuraikan pada BAB III diatas. Disamping itu perlu juga peningkatan SDM, sarana dan prasarana serta partisipasi dari berbagai pihak. Karena dengan adanya peningkatan yang disebutkan diatas maka diharapkan beberapa target kinerja dapat tercapai.


30

IKHTISAR EKSEKUTIF. Tidak tercapainya beberapa sasaran tersebut diatas disebabkan karena beberapa hal, antara lain : PROSE NTASE

Recommend Documents