BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Menjalankan roda pemerintahannya di Negara Republik Indonesia, pemerintah memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Fungsi-fungsi tersebut antara lain yaitu. a. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan. b. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang publik, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan jalan dan telephone. c. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Untuk menjalankan semua fungsi-fungsi tersebut pastilah pemerintah memerlukan dana yang sangat besar, dimana belanja Negara tersebut didanai dari pendapatan Negara (Public Revenue). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia saat ini. Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi penerimaan Negara dan bertujuan untuk pembangunan nasional serta kemakmuran masyarakat. Menurut UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009, Pajak 1
adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi terebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara lansung dapt ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Meningkatnya penerimaan Negara dari sektor pajak terjadi secara terusmenerus, dimana hal ini terjadi akibat dari kebijakan dan pembaharuan peraturanperaturan yang dibuat pemerintah. Dimana hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan di sektor pajak yang salah satu adalah perubahan PTKP. Pada dasarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP). PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Saat ini pemerintah melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran PTKP. Per 1 Juli 2015, batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik dari Rp 24,3 juta per tahun menjadi Rp 36 juta per tahun, atau Rp 3 juta per bulan. Di mana naik 48% dari sebelumnya Rp 24,3 juta setahun atau sekitar Rp 2 juta per bulan.
2
Peningkatan PTKP diperoleh setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Dampak kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam jangka pendek mungkin akan menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 karena akan mengurangi jumlah Pajak Penghasilan terutang yang dibayarkan. Merupakan suatu hal yang menarik untuk kita lihat pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terkait dengan jumlah Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang masuk ke kas negara. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan peneltian yang difokuskan kepada perubahan PTKP yang dikemas dengan judul “Analisis Perubahan Kenaikan PTKP pada Perhitungan PPh Pasal 21 PT. ABC DI PT. Manasa Sistematika Indonesia”.
3
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah. 1) Bagaimanakah Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. ABC di PT. MSI ? 2) Apakah terdapat perubahan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. ABC akibat adanya penyesuaian PTKP tahun 2015 di PT. MSI ? 3) Apa saja dampak perubahan kenaikkan PTKP pada pehitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT. ABC di PT. MSI ?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui bagaimana Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. ABC yang dilakukan PT.MSI. 2) Mengetahui perubahan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. ABC akibat adanya penyesuaian PTKP tahun 2015 di PT. MSI. 3) Mengetahui dampak perubahan kenaikan PTKP pada Perhitungan PPh Pasal 21 PT. ABC di PT. MSI.
4
1.4 Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi: 1) Penulis Penelitian ini merupakan peluang bagi penulis untuk dapat menerapkan materi studi yang diterima selama mengenyam pendidikan di Progam Studi Diploma III Perpajakan Universitas Udayana. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan pemahaman penulis dalam menganalisis suatu masalah lain yang mungkin timbul di kemudian hari. 2) Untuk Direktorat Jenderal Pajak Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bisa dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan kebijakan perpajakan.
5
