III. METODOLOGI PENELITIAN

36

III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1

Landasan Filosofis Pemanfaatan sumber daya perikanan PULL tanpa memperhatikan proses

alam dalam menyediakan sumber daya perikanan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatannya. Pertimbangan yang hanya melihat kebutuhan manusia saja merupakan egoisme sepihak manusia terhadap alam yang memberi kehidupan kepadanya. Oleh karena itu, pada prinsipnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep yang seyogyanya digunakan sebagai dasar filosofis dalam mengisi kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan PULL di Sumatera Selatan. Secara mendasar arti pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan juga merupakan konsep yang mencoba memadukan antara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pembangunan (dalam hal ini pemanfaatan sumber daya perikanan PULL). Oleh karena itu, permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (termasuk sumber daya perikanan PULL) adalah permasalahan yang menyangkut semua anggota masyarakat dan masa depan yang panjang. Namun demikian, pembangunan berkelanjutan tidak berarti tidak ada pembangunan atau pertumbuhan sama sekali. Dalam hal ini, ada beberapa prinsip dasar yang dapat mengarahkan dan membimbing para pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Dalam penelitian ini digunakan kerangka analisis kelembagaan yang didasarkan atas prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, maka prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan dapat terwujud jika didukung oleh pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan dikategorikan baik jika sumber-sumber daya dan masalah-masalah sosial dapat dikelola secara efektif dan efisien, melalui suatu kelembagaan yang menjamin kepentingan semua para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus memiliki ciri-ciri antara lain memiliki perspektif jangka panjang, berlakunya hubungan keterkaitan (interdependency) antar pelaku-pelaku

37

alam, dan buatan manusia. Disamping itu, memenuhi kebutuhan manusia masa kini

tanpa

mengurangi

kemampuan

generasi

masa

depan

memenuhi

kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksudkan berorientasi pada tiga dimensi, yakni keberlanjutan atau pertumbuhan ekonomi (economic growth), keberlanjutan kesejahteraan yang adil dan merata (social progress), dan keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (ecological balance). Lebih tepatnya dalam interaksi ini, lingkungan hidup adalah sebagai pendukung keberlanjutan kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya bermuara kepada kegiatan perekonomian. Dengan demikian, dalam pembangunan harus diperhatikan dua hal penting: pertama, menjaga kelenturan sistem biologi dan fisik terhadap perubahan; dan kedua, menjaga kelenturan dan kapasitas dinamis sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan.

3.2

Kerangka Pemikiran Perubahan politik Nasional, termasuk desentralisasi pada prinsipnya

berpengaruh terhadap kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung”. Perubahan yang terjadi dimulai dengan adanya perubahan sistem pemerintahan di wilayah negara Republik Indonesia, dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan tersebut berpangaruh terhadap akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan PULL di wilayah Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Dengan demikian, terjadi perubahan penguasaan atas sumber daya perikanan PULL yang ada, sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang ada. Hal ini semua merupakan perubahan kelembagaan yang mengakibatkan terjadinya social inequality. Pada tahap selanjutnya social inequality yang terjadi mengakibatkan adanya perubahan pada kelimpahan sumber daya perikanan PULL, yang pada gilirannya juga kembali akan menghasilkan social inequality berupa kemiskinan pada masyarakat nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa social inequality tidak saja merupakan produk, tetapi juga merupakan penghasil suatu

38

permasalahan seperti polusi, konsumsi berlebih, degradasi sumber daya, rusaknya habitat, dan percepatan pertumbuhan penduduk (Bell, 1998). Terkait dengan pengelolaan terhadap sumber daya perikanan PULL dan masyarakat di suatu wilayah tertentu, pola pengelolaan dengan sistem ”lelang lebak lebung” meskipun tujuannya baik, tetapi mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain adalah diizinkannya warga yang bukan nelayan ikut serta dalam pelelangan hak usaha penangkapan ikan (Zain, 1982). Hal ini menyebabkan hak usaha penangkapan ikan pada sumber daya perikanan PULL di Kabupaten Ogan Komering Ilir diperoleh pemilik modal yang tidak berprofesi sebagai nelayan sama sekali (Arifin, 1972; Nasution et al., 1992; Sripo, 2002). Dalam kondisi demikian, nelayan memperoleh hak penangkapan ikan bukan lagi secara langsung dari pemerintah, melainkan membayar sewa kepada pemilik modal. Dampak lebih lanjut adalah objek lelang PULL yang sebagian besar dibeli oleh bukan nelayan secara langsung, maka terjadi sistem penjualan areal penangkapan ikan secara terpisah-pisah oleh pemenang lelang. Dalam hal ini, meskipun harga perairan menjadi semakin tinggi, nelayan tetap akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari usaha penangkapan yang mereka lakukan pada masa satu tahun yang sedang berjalan, sekalipun harus melaksanakan penangkapan terhadap seluruh jenis dan ukuran ikan yang ada di perairan yang mereka kuasai selama satu tahun tersebut. Dengan demikian sewa perairan yang meningkat tersebut dibebankan terhadap sumber daya perikanan PULL atau populasi ikan yang ada pada perairan tersebut. Ini merupakan gambaran dampak kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung”, yang secara langsung ataupun tidak langsung akan menurunkan tingkat pendapatan nelayan. Dengan kata lain, meskipun nilai hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan tinggi, tetapi pendapatan nelayan tetap saja rendah. Bahkan dengan adanya beban “bunga uang” yang berasal dari peningkatan sewa perairan dan biaya operasional penangkapan ikan, maka masyarakat nelayan terjerat dalam kemiskinan. Oleh karena itu, kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung” mengakibatkan semakin sempitnya akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan PULL, terjadinya degradasi kondisi

39

sumber daya perikanan PULL dan kemiskinan masyarakat nelayan, yang secara skematis dikemukakan pada Gambar 1.

Kebijakan Nasional di Bidang Tata Pemerintahan Desa (UU No. 5 Tahun 1979)

Tatanan dan Sistem Pemerintahan pada Tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan (Perda Propinsi, Perda Kabupaten, Perdes)

Kelembagaan Pengelolaan Sumber daya Perikanan “Lelang Lebak Lebung” (Teori Keberlanjutan Kelembagaan Ostrom, 1990: 2008)

Alternatif Kelembagaan Pengelolaan Sumber daya Perikanan Lebak Lebung Yang Adaptif (Welcomme, 1979; 1985; Ilyas et al, 1990; Pomeroy, 1994; Nikijuluw, 1998).

Semakin Sempitnya Akses Masyarakat Nelayan Terhadap Sumber daya Perikanan (Teori Akses, Ribot dan Peluso, 2003)

Degradasi Kondisi Sumber daya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebung (Dahuri, 2003; Charles, 2001).

Kemiskinan Masyarakat Nelayan Perairan Umum Lebak Lebung (Bell, 1998; Beteille, 1977; BPS, 2006; Sumarwan, 1993) Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian Kelembagaan Pengelolaan Sumber daya Perikanan “Lelang Lebak Lebung” dan Kemiskinan Masyarakat Nelayan.

40

Berdasarkan

landasan

filosofis

dan

kerangka

pemikiran

yang

dikemukakan, maka konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pokok bahasan dikemukakan pada Tabel 1. Tabel 1. Konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung” dan kemiskinan masyarakat nelayan. Pokok Bahasan Konsep dan Teori Efektifitas kelembagaan pengelolaan  Keberlanjutan kelembagaan sumber daya perikanan “lelang lebak (Ostrom, 1990; 2008). lebung”. Akses masyarakat nelayan terhadap  Akses (Ribbot dan Peluso, 2003). sumber daya perikanan perairan umum “lebak lebung”. Degradasi kondisi sumber daya  Pengelolaan Sumber daya Perikanan perikanan “lebak lebung” dan Berkelanjutan (Dahuri, 2003; kemiskinan masyarakat nelayan. Charles, 2001).  Social Inequality (Bell, 1998; Beteille, 1977).  Kemiskinan Pangan Rumah Tangga Masyarakat Nelayan (BPS, 2006; Sumarwan, 1993). Alternatif kelembagaan adaptif dalam  Pengelolaan Sumber daya Perikanan mengatur pemanfaatan dan (Welcomme and Henderson, 1976; pengelolaan sumber daya perikanan Welcomme, 1979;1985; Ilyas et al., perairan umum “lebak lebung”. 1990)  Ko-manajemen (Pomeroy, 1994; Nikijuluw, 1998).

3.3 Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan paradigma sosiologi Durkheimian. Masalah sentral dalam analisis sosiologi Durkheimian adalah menjelaskan keteraturan sosial yang mendasar yang berhubungan dengan proses-proses sosial yang meningkatkan integrasi dan solidaritas, dalam perspektif fungsional (Johnson, 1986). Durkheim mengemukakan bahwa analisisnya harus berdasarkan data empiris mengenai masyarakat, bukan data individual. Dengan demikian data yang berasal dari individual harus menjadi suatu kondisi yang menjadi milik masyarakat melalui suatu verifikasi secara jenuh di dalam masyarakat yang diteliti.

41

Dijelaskan pula dalam Johnson (1986) pada bagian lainnya bahwa suatu fakta sosial yang menjadi bahasan dijelaskan menggunakan fakta sosial lainnya. Dalam penelitian ini fakta sosial yang utama diteliti dan digali adalah efektifitas kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung” dengan penjelasan fakta sosial lainnya. Fakta sosial lainnya yang menjadi penjelas efektifitas kelembagaan tersebut adalah akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung. Tambahan pula fakta sosial penjelas lainnya adalah degradasi kondisi sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung dan kondisi kemiskinan masyarakat nelayan yang menangkap ikan di perairan umum lebak lebung tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atau postpositivisme. Pendekatan kualitatif dilakukan pada pokok bahasan yang terkait dengan efektifitas kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan “lelang lebak lebung” dan akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung. Pada pokok bahasan ini studi kualitatif yang dilakukan adalah terkait dengan kelembagan pengelolaan sumber daya perikanan lelang lebak lebung pada 2 (dua) periode pemerintahan. Kemudian juga dilakukan pada kondisi akses masyarakat nelayan yang mewakili 2 (dua) periode kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan lelang lebak lebung. Di lain pihak, pendekatan kuantitatif dilakukan pada pokok bahasan yang terkait dengan degradasi kondisi sumber daya perikanan “lelang lebak lebung” dan kemiskinan masyarakat nelayan. Kondisi sumber daya perikanan yang diteliti mewakili 2 (dua) periode kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan lelang lebak lebung. Sementara survey pendapatan dan pengeluaran rumah tangga masyarakat nelayan di pedesaan perairan umum lebak lebung dilakukan pada 2 (dua) tahun kegiatan usaha penangkapan ikan, yaitu tahun 2008 dan 2009. Kasus yang diteliti adalah kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan lelang lebak lebung di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan perubahannya sejak awal terbentuk hingga saat dilakukannya penelitian ini. Kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan yang dipedomani dalam pemanfaatan sumber daya perikanan PULL ini adalah Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung di wilayah Kabupaten

42

OKI, Sumatera Selatan beserta perubahannya. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini memberikan peluang yang sangat kecil bagi peneliti untuk mengontrol atau mempengaruhi gejala atau peristiwa sosial yang diteliti (Yin, 2004). Secara ringkas masing-masing metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung” dan kemiskinan masyarakat nelayan berdasarkan pokok bahasan yang ditetapkan, dikemukakan pada Tabel 2. Tabel 2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung” dan kemiskinan masyarakat nelayan. Pokok Bahasan Efektifitas kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan “lelang lebak lebung”. Akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan perairan umum “lebak lebung”. Degradasi kondisi sumber daya perikanan “lebak lebung” dan kemiskinan masyarakat nelayan.

Alternatif kelembagaan adaptif dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum “lebak lebung”.

Metode Penelitian  Studi kasus kelembagan pengelolaan sumber daya perikanan lelang lebak lebung pada 2 periode pemerintahan.  Studi kasus kondisi akses masyarakat nelayan yang mewakili 2 periode kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan lelang lebak lebung.  Survey kondisi sumber daya perikanan yang mewakili 2 periode kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan lelang lebak lebung.  Survey pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat nelayan di pedesaan perairan umum lebak lebung.  Sintesa terhadap hasil analisis pada seluruh pokok bahasan dikaitkan dengan konsep dan teori pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan dan pengelolaan pola ko-manajemen (Welcomme and Henderson, 1976; Welcomme, 1979;1985; Ilyas et al., 1990; Pomeroy, 1994; Nikijuluw, 1998).

Penelitian yang dilakukan juga terkait dengan peristiwa atau gejala kontemporer dalam kehidupan yang rill, yaitu terkait dengan kehidupan masyarakat nelayan yang melaksanakan usaha penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam hal ini pendapatan dan

43

kemiskinan konsumsi rumah tangga masyarakat nelayan merupakan gambaran keterkaitannya terhadap fungsi kelembagaan “lelang lebak lebung” yang ada dan berlaku saat ini. Disamping itu, untuk mendapatkan data yang terkait dengan kondisi sumber daya perikanan dan pendapatan serta kemiskinan rumah tangga masyarakat nelayan juga dilakukan studi literatur dan survei.

3.4

Lokasi Penelitian dan Unit Analisis Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),

Propinsi Sumatera Selatan. Lokasi dan unit analisis penelitian dibedakan berdasarkan studi kasus dan survei yang dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Pada studi kasus yang berkaitan dengan pokok bahasan pertama dan kedua, unit analisis adalah kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan “lelang lebak lebung” dilakukan dalam wilayah Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Kelembagaan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2005 dan Perda Kabupaten OKI No.9 Tahun 2008 beserta aturan tambahan yang terkait yang diberlakukan dalam wilayah Kabupaten OKI saat ini. Unit analisis yang digunakan berkaitan dengan studi untuk menganalisis pokok bahasan ketiga adalah rumah tangga dengan tujuan melihat keterkaitan kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan lebak lebung terhadap kondisi sumber daya perikanan PULL, yaitu kondisi sumber daya perikanan di wilayah desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini dilakukan survei untuk pengumpulan data yang terkait dengan kondisi sumber daya perikanan PULL. Kemudian untuk kemiskinan dilakukan pengumpulan data yang terkait dengan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga masyarakat nelayan di desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang. Unit analisis yang berkaitan dengan pokok bahasan keempat adalah wilayah Kabupaten OKI, dengan tujuan melakukan sintesis terhadap analisis yang dihasilkan pada pokok bahasan pertama, kedua dan ketiga kaitannya dengan pengelolaan sumber daya perikanan PULL berkelanjutan dan pengelolaan dengan pengelolaan yang menerapkan pola ko-manajemen.

44

Keterangan:

= Pusat lokasi penelitian.

Gambar 2. Lokasi Penelitian Kelembagaan Pengelolaan Sumber daya Perikanan ”Lelang Lebak Lebung” dan Kemiskinan Nelayan. 3.5 Batas Analisis Ruang lingkup penelitian dapat juga merupakan acuan kerja penelitian. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa ruang lingkup penelitian merupakan salah satu unsur pokok yang perlu dipedomani dalam mengerjakan penelitian yang akan dilaksanakan, bahkan sampai dengan penulisan laporannya (Creswell, 1994). Dengan demikian, akan terdapat petunjuk yang jelas dalam melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan penelitian, termasuk tabulasi dan analisis data. Berdasarkan pertanyaan penelitian dan sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian yang telah dikemukakan, maka ruang lingkup penelitian, yang menjadi batas-batas analisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut; Pertama, terkait dengan kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung” yang terjadi sejak awal keberadaannya pada masa pemerintahan Marga hingga saat ini dan keterkaitannya terhadap akses

45

masyarakat nelayan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan, maka batas analisis dibedakan atas 3 (tiga) periode pemerintahan, yaitu; a. Pengelolaan yang dilakukan pada masa pemerintahan Marga yaitu pengelolaan lelang lebak yang ada sejak keberadaannya pada masa pemerintahan Marga hingga dihapuskannya system pemerintahan tersebut sekitar tahun tahun 1982. b. Pengelolaan yang dilakukan pada masa pemerintahan Kabupaten yaitu pengelolaan lebak lebung yang ada sejak diserahkannya ke pemerintah kabupaten hingga tahun tahun 2008 (menggunakan Perda No. 9 Tahun 2005). c. Pengelolaan yang dilakukan pada masa pemerintahan kabupaten yang dimulai dengan adanya pembagian kewenangan pengelolaan pada pemerintah desa dan masyarakat pada sebagian areal perairan umum lebak lebung yang diberlakukan sejak tahun 2009 (menggunakan Perda No. 9 Tahun 2008).

Kedua, pengaruh kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung” terhadap degradasi kondisi sumber daya perikanan PULL, maka batas analisis dibedakan atas 2 (dua) periode tahun pengamatan yang mewakili 2 (dua) periode pemerintahan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif apakah terjadi degradasi kondisi sumber daya perikanan. Dua periode pemerintahan tersebut, yaitu; a. Pengelolaan yang dilakukan pada masa pemerintahan Marga hingga dihapuskannya sistem pemerintahan tersebut sekitar tahun tahun 1982. b. Pengelolaan yang dilakukan pada masa pemerintahan Kabupaten sejak 1983 hingga tahun 2008. Ketiga, pengaruh kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung” terhadap kemiskinan masyarakat nelayan PULL, maka batas analisis dilakukan dengan membandingkan pendapatan rumah tangga dan persentase pengeluaran pangan terhadap total pendapatan rumah tangga masyarakat nelayan.

46

3.6

Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis

data yang diperlukan. Data sekunder diperoleh melalui lembaga ataupun individu (sebagai representasi lembaga) yang terkait dengan topik penelitian ini, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemerintah Kecamatan Sirah Pulau Padang, Desa Berkat dan Kantor Lembaga Adat yang ada di Kabupaten OKI (Kota Kayu Agung). Secara rinci jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan pada Tabel 3. Tabel 3. Sebaran informan pada penelitian kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan ”lelang lebak lebung” dan kemiskinan masyarakat nelayan. No

Nama Lembaga

1

Kantor Lembaga Adat Marga di Kayu Agung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Petugas dinas di Kab OKI yang mengetahui informasi tentang lelang lebak lebung di masa pemerintahan Marga. Kantor Pemerintah Kabupaten OKI (Kantor Bupati) yang terkait dengan Panitia Pengawas Lelang. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Resort Kecamatan (KCD) Kecamatan Sirah Pulau Padang. Kepala Desa dan perangkat desa, yang terkait dengan pelaksanaan lelang lebak lebung di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang Badan Perwakilan Desa, yang terkait dengan pelaksanaan lelang lebak lebung di Desa Berkat. Mantan Pasirah, Mantan Kerio, Mantan Pembarab, terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan lelang lebak lebung di wilayah Kec. S.P.Padang. Tokoh Masyarakat Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang Pengurus Perkumpulan Tani Nelayan terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan lelang lebak lebung di Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang Jumlah Informan

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Informan (orang) 1 4 2 2 1 4 3 3 2 2 24

Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan, petugas pemerintah daerah di berbagai kantor dinas terkait, mantan Kepala Marga

47

(Pasirah), petugas di kecamatan dan di kantor Kepala Desa. Termasuk pula didalamnya adalah informan yang dianggap mengetahui keberadaan data dan informasi yang terkait dengan kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan “lelang lebak lebung”. Responden nelayan yang ditetapkan secara acak (populasi masyarakat nelayan relatif homogen) adalah 32 orang. Daftar responden nelayan didapatkan berdasarkan sensus parsial yang dilakukan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSE KP) pada tahun 2007. Tabel 4. Topik Data Penelitian Kelembagaan Pengelolaan Sumber daya Perikanan ”Lelang Lebak Lebung” dan Kemiskinan Masyarakat Nelayan. Pokok Bahasan

Topik Data

Efektifitas kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan “lelang lebak lebung”.

 Aturan terkait lelang lebak lebung, termasuk penanggung jawab lelang, panitia pegawas lelang, panitia pelaksana lelang, peserta pelelangan, penawar lelang, pemenang lelang, penetapan objek lelang, pengumuman lelang, pelaksanaan pelelangan, cara pembayaran, harga standar, pajak (retribusi).  Hak dan kewajiban pemenang lelang, pembagian hasil lelang, penyidik, dan sanksi.  Upaya konservasi, sistem pengawasan sumber daya perikanan, dan mekanisme penyelesaian konflik.  Identifikasi keuntungan dari kepentingan masing-masing aktor.  Identifikasi mekanisme masing-masing aktor yang meliputi perolehan, pengendalian, dan pemeliharaan alur dan distribusi keuntungan.  Analisis dominasi dan hubungan kekuasaan yang mendasari mekanisme akses yang melibatkan institusiinstitusi dimana keuntungan diperoleh.  Produksi ikan dan kelangkaan jenis-jenis ikan PULL serta perubahan ukuran individu jenis-jenis ikan ekonomis penting pada 2 periode yang dibedakan.  Perubahan dominasi habitat, perubahan dominasi spesies ikan bernilai ekonomis penting pada 2 periode yang dibedakan.  Pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang dikemukakan berdasarkan kelompok pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan selama satu tahun;  Sintesa terhadap hasil analisis data yang terkait dengan seluruh pokok bahasan dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum secara berkelanjutan dan penerapan pola pengelolaan ko-manajemen.

Akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung.

Degradasi kondisi sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung dan kemiskinan masyarakat nelayan.

Alternatif kelembagaan adaptif pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan PULL.

48

Wawancara dilakukan baik secara terstruktur, maupun tidak terstruktur yang dipandu dengan kuesioner dan topik data sesuai dengan pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pengelompokan data yang dikumpulkan, maka beberapa metode digunakan agar data yang terkumpul didapatkan secara benar. Ringkasan topik data yang diteliti berdasarkan pokok bahasan penelitian, dikemukakan pada Tabel 4. Dalam kaitannya dengan kemiskinan masyarakat nelayan dikumpulkan data pendapatan dan pengeluaran rumah tangga masyarakat nelayan pada tahun 2008 dan 2009 di desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang. Dalam hal ini dilakukan survei terstruktur yang dipandu kuesioner. Kuesioner yang digunakan berisi pertanyaan yang terkait dengan pendapatan usaha penangkapan ikan dan pengeluaran rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. Desa ini dipilih menggunakan kriteria bahwa desa tersebut dapat mewakili ekosistem perairan umum lebak lebung di wilayah Kabupaten OKI, baik ekosistem sungai, lebak lebung dan rawa kesemuanya ada dalam satu wilayah perairan umum lebak lebung Mentate III yang berada di wilayah desa tersebut.

3.7

Metode Analisis Data Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif

merupakan penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data, untuk membangun teori substantif yang berasal dari data yang tersedia (Marshall dan Rossman, 1989). Hal ini sejalan dengan pendapat Patton (1990), yang menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisirnya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Oleh karena itu, pekerjaan menganalisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan, data yang didapat berdasarkan keperluan yang terkait dengan pertanyaan penelitian, dan kemudian diinterpretasikan serta dikemukakan dalam deskripsi analisis. Berkaitan dengan permasalahan validitas internal dalam penelitian kualitatif, maka agar hasil penelitian ini dapat diyakini sebagai sebuah kebenaran, dan dapat dipercaya (sekalipun derajat kebenaran dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan secara pasti), maka peneliti akan menerapkan prinsip

49

pengamatan berulang, mempertimbangkan masukan sumber data dan informasi, sebagaimana dimaksudkan oleh Moleong (2004). Pada tahap akhir, hasil penelitian diverifikasi kepada subjek penelitian dan pihak-pihak terkait dalam pengumpulan data penelitian ini. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan diskusi kelompok terarah (focus group discussion; FGD). Kegiatan FGD dilakukan di aula Kantor Kepala Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Verifikasi data yang dilakukan menghadirkan perwakilan dari berbagai sumber data, termasuk masyarakat nelayan, kepala desa, dan lembaga terkait lainnya. Sebagai informasi tambahan bahwa peneliti pernah tinggal dan bermukim di pemukiman masyarakat nelayan di perairan umum Lubuk Lampam, Kecamatan Pedamaran, Kab. OKI selama kurang lebih satu tahun pada periode tahun 19871988 dan penulis dapat menggunakan bahasa daerah setempat. Khusus untuk desa Berkat sudah diteliti oleh penulis sejak tahun 2006 hingga saat ini, dan berfungsi sebagai laboratorium lapang kantor penulis (Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan). Kemudian sejak tahun 1989 hingga saat ini penulis aktif melaksanakan kegiatan penelitian di bidang sosial budaya dan kelembagaan di wilayah perairan umum lainnya di Indonesia, terutama Propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.

3.8

Batasan Operasional Penelitian Pada batasan operasional penelitian dikemukakan definisi, pengertian

maupun konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa batasan operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut: a) Konsep kelembagaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelembagaan sebagai tata kelola dan organisasi yang merupakan suatu kompleks

atau

sistem

peraturan-peraturan

dan

adat-istiadat

yang

mempertahankan nilai-nilai yang penting. Dalam hal ini, mengatur hubungan teknis dan sosial antar dan intra komunitas nelayan, pemerintah daerah dan

50

swasta (pemilik modal), yang didasarkan suatu aturan main dalam bentuk peraturan “lelang lebak lebung”. b) Perubahan kelembagaan yang dimaksudkan dalam penelitian adalah perubahan dalam kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan PULL yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) periode yaitu; 1. Pengelolaan yang dilakukan pada masa pemerintahan Marga hingga dihapuskannya sistem pemerintahan tersebut sekitar tahun tahun 1982. 2. Pengelolaan yang dilakukan pada masa pemerintahan Kabupaten yaitu sejak tahun 1983 hingga tahun tahun 2008 (menggunakan Perda No. 9 Tahun 2005). 3. Pengelolaan yang dilakukan pada masa pemerintahan kabupaten yang dimulai dengan adanya pembagian kewenangan pengelolaan pada pemerintah desa dan masyarakat pada sebagian areal perairan umum lebak lebung

yang

diberlakukan

sejak

tahun

2009

hingga

sekarang

(menggunakan Perda No. 9 Tahun 2008).

c) Kondisi sumber daya perikanan PULL yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kondisi sumber daya perikanan PULL yang ditunjukkan dengan beberapa variabel yang diamati yaitu perubahan produktivitas perairan per satuan luas, produktivitas ikan hasil tangkapan per upaya yang dilakukan, kelangkaan suatu jenis ikan, perubahan kualitas lingkungan PULL, dan lainlain sesuai dengan ketersediaan data yang tercakup dalam wilayah kabupaten OKI. d) Kemiskinan masyarakat nelayan adalah kondisi yang digambarkan dari pendapatan dan pengeluaran rumah tangga masyarakat nelayan pada tahun 2008 dan 2009. Masyarakat nelayan yang dijadikan contoh kasus adalah masyarakat nelayan di desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab. OKI), Sumatera Selatan.

3.9

Ikhtisar Pada prinsipnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep

yang seyogyanya digunakan sebagai dasar filosofis dalam mengisi kelembagaan

51

pengelolaan sumber daya perikanan PULL di Sumatera Selatan. Permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (termasuk sumber daya perikanan PULL) adalah permasalahan yang menyangkut semua anggota masyarakat dan masa depan yang panjang. Dalam penelitian ini digunakan kerangka analisis kelembagaan yang didasarkan atas prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan. Pemerintahan dikategorikan baik jika sumber-sumber daya dan masalah-masalah sosial dapat dikelola secara efektif dan efisien, melalui suatu kelembagaan yang menjamin kepentingan semua para pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi dengan bidang kajian kelembagaan, sumber daya perikanan perairan umum lebak lebung (PULL) dan masyarakat nelayan. Kasus penelitian ini yaitu kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan lelang lebak lebung di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan perubahannya sejak awal terbentuk hingga saat dilakukannya penelitian ini. Kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan yang dipedomani dalam pemanfaatan sumber daya perikanan PULL ini adalah Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung di wilayah Kabupaten OKI, Sumatera Selatan beserta perubahan dan keterkaitannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis data yang diperlukan. Data sekunder diperoleh melalui lembaga ataupun individu (sebagai representasi lembaga) yang terkait dengan topik penelitian ini, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemerintah Kecamatan Sirah Pulau Padang, Desa Berkat dan Kantor Lembaga Adat yang ada di Kabupaten OKI (Kota Kayu Agung). Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan, petugas pemerintah daerah di berbagai kantor dinas terkait, mantan Kepala Marga (Pasirah), petugas di kecamatan dan di kantor Kepala Desa. Termasuk pula didalamnya adalah informan yang dianggap mengetahui keberadaan data dan informasi yang terkait dengan kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan “lelang lebak lebung”. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur, maupun tidak terstruktur yang akan dipandu dengan

52

kuesioner dan topik data sesuai dengan pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pekerjaan menganalisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan, data yang didapat berdasarkan keperluan yang terkait dengan pertanyaan penelitian, dan kemudian diinterpretasikan serta dikemukakan dalam deskripsi analisis. Berkaitan dengan permasalahan validitas internal dalam penelitian kualitatif, maka agar hasil penelitian ini dapat diyakini sebagai sebuah kebenaran, dan dapat dipercaya (sekalipun derajat kebenaran dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan secara pasti), maka peneliti akan menerapkan prinsip pengamatan berulang, mempertimbangkan masukan sumber data dan informasi. Pada tahap akhir, hasil penelitian diverifikasi kepada subjek penelitian dan pihakpihak terkait dalam pengumpulan data penelitian ini.