17
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua yang meliputi 3 (tiga) wilayah distrik/kecamatan yaitu : Distrik Kaureh, Distrik Unurum guay, dan Distrik Kemtuk. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai Maret 2010 hingga Mei 2010. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. 3.2. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menekankan pada penggambaran dan penjelasan terhadap fenomena yang ada serta hubungan antar faktor yang berpengaruh (Yin, 1997). Validasi data penelitian menggunakan metode triangulasi yaitu penelusuran data atau infromasi dari tiga sisi, pertama, data primer dari hasil observasi lapangan, hasil wawancara dan survei terhadap informan; kedua, data sekunder berupa dokumen kebijakan, dokumen perijinan pemanfaatan kayu, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan kayu; ketiga, dari analisis data yang dilakukan terhadap data primer dan sekunder. 3.3. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (in depth interview), survei, dan penelusuran dokumen. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007). Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan pertimbangan informan tersebut memahami kondisi pemanfaatan kayu yang terjadi, memiliki kapasitas yang mewakili kelompok stakeholders tertentu dan atau terlibat aktif dalam kegiatan pemanfaatan kayu.
Klasifikasi informan sebagai
berikut : Masyarakat adat, yang terdiri dari pemilik ulayat yang terlibat kegiatan pemanfaatan kayu tanpa perijinan, dan yang pernah terlibat dalam kegiatan IPK-MA. Swasta, yang terdiri dari pedagang perantara, perwakilan pemegang ijin pemanfaatan kayu, pemegang ijin industri pengolahan hasil hutan kayu, dan pemegang ijin penjualan kayu untuk kebutuhan lokal. Pemerintah, Dinas Kehutanan, Bapedalda, dan Bagian Hukum Setda Kab.Jayapura. Kelompok Interest lain, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, perwakilan lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan, dan di bidang pemberdayaan masyarakat adat. Jenis data, cara pengumpulan data, dan analisis data dapat dilihat pada Tabel 4.
18
Tabel 4. Jenis, Cara Pengumpulan, dan Analisis Data No. Jenis Data 1. Kebijakan Perijinan IPHH 2. Pendapat Masyarakat dan pemerintah ttg Kebijakan IPHH 3. Pihak-Pihak yg terlibat dalam kegiatan pemanfaatan kayu tanpa legalitas 4. Bentuk kerjasama antara masyarakat adat & konsumen kayu (Industri/kios kayu) 5. Bentuk Kayu yang di jual, volume kayu, dan harga kayu 6. Pendapatan Masy adat dr keg IPK-MA, IPK, tanpa perijinan
7.
8.
9.
10.
11.
Pengumpulan Data Penelusuran Dokumen Kebijakan Wawancara Mendalam
Analisis Data Analisis Isi Kebijakan (ROCCIPI)
Observasi dan Wawancara Mendalam
Analisis Saluran Pemasaran
Observasi dan Wawancara Mendalam
Observasi dan Wawancara mendalam
Observasi, Wawancara Mendalam dan Penelusuran dokumen yg berhubungan dengan kompensasi kpd Masy adat Pendapatan PEMDA Observasi dan Wawancara dari keg pemanfaatan mendalam kayu tanpa ijin oleh masyarakat Pendapatan PEMDA Wawancara dan penelusuran dari keg pemanfaatan dokumen setoran DR/PSDH kayu sesuai perijinan yg ada (IPK/ IUIPHHK) Pendapat Stakeholder Wawancara Mendalam ttg keg Pemanfaatan Kayu tanpa legalitas oleh Masyarakat adat Kepercayaan Wawancara dan Survei masyarakat terhadap manfaat hutan, aturan tertulis,tidak tertulis, kepatuhan, kerjasama, dan perusahaan Pemahaman Wawancara dan Survei masyarakat terhadap aturan adat yang mengatur hubungan masyarakat dengan hutan
Analisis Pendapatan
Analisis Stakeholder
Analisis Efektifitas Kelembagaan Adat
19
3.4. Analisis Data 3.4.1. Analisis Kebijakan (Content Analysis) Analisis isi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan perijinan pemanfaatan kayu sesuai SK Menhut No. 6886/Kpts-II/2002 dan P.46/2009. Analisis isi kebijakan menggunakan pendekatan terhadap Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology / ROCCIPI (Seidman, et al. 2001). Hasil analisis ini diharapkan memberikan informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam menanggapi kebijakan kehutanan yang ada. 3.4.2. Analisis Saluran Pemasaran Saluran pemasaran kayu di Kabupaten Jayapura diinventarisir melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat pemasaran kayu dari hutan hingga ke konsumen atau industri. Hasil inventarisasi akan menjelaskan berapa banyak lembaga/pihak yang terlibat, bentuk kerjasama yang dibangun, dan pola saluran pemasaran. Dengan analisis saluran pemasaran, dapat diketahui bagaimana produk kayu tanpa ijin yang sah mampu dipasarkan. Hasil analisis dapat diestimasi untuk memperoleh data jumlah dan jenis kayu berijin dan tanpa ijin sah yang diserap oleh industri maupun kebutuhan lokal.. 3.4.3. Analisis Pendapatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Analisis pendapatan masyarakat dilakukan terhadap data hasil wawancara dengan masyarakat yang memperoleh pendapatan dari kegiatan pemanfaatan kayu dengan ijin IPK, IPK-MA, IPHH, maupun tanpa perijinan. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat adat dari kegiatan pemanfaatan kayu. Analisis pendapatan pemerintah dilakukan dengan menganalisis data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari kegiatan pemanfaatan kayu di Kabupaten Jayapura. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerimaan negara yang hilang maupun yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan kayu tanpa perijinan sah.
20
3.4.4. Analisis Para Pihak (Stakeholder Analysis) Analisis stakeholder dilakukan untuk mengetahui tanggapan stakehoder terhadap kegiatan pemanfaatan kayu oleh masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Stakeholder
berasal
dari
pemerintah,
masyarakat
adat,
swasta
(pemegang
IPK,IUIPHHK, kios kayu), wakil rakyat (DPRD),dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan, dan pengembangan masyarakat adat.
Hasil wawancara dengan
stakeholder dan pengamatan dilapangan diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk menganalisis peran stakeholder dalam kegiatan pemanfaatan kayu oleh masyarakat adat di Kabupaten Jayapura (Meyers, 2005). 3.4.5. Analisis Efektifitas Kelembagaan Adat Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kondisi konkrit tentang modal sosial khususnya kepercayaan (trust) dan aturan-aturan adat yang mengatur hubungan hutan dan masyarakat (Suharjito dan Saputro, 2008). Informan dipilih secara purposive dengan pertimbangan mewakili marga/clan besar dalam lokasi penelitian dan pernah atau sedang melakukan kegiatan pemanfaatan kayu. Jumlah informan sebanyak 30 orang dengan perincian tiap distrik lokasi penelitian diwakili oleh 10 informan. Tingkat efektifitas dideskripsikan berdasarkan hasil analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil survei terhadap pendapat informan yang meliputi tingkat kepercayaan dan pemahaman terhadap aturan adat yang mengatur hubungan hutan dengan masyarakat. Data kuantitatif merupakan persentase jawaban informan sesuai hasil survei terhadap tingkat kepercayaan dan pemahaman tentang aturan adat.
Tingkat
kepercayaan informan dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu : percaya, ragu-ragu, dan tidak percaya seperti pada Tabel 5.
21
Tabel 5. Tingkat Kepercayaan Informan
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Distribusi Informan (%) Tidak Ragu-ragu Percaya percaya
Kepercayaan Informan terhadap Manfaat hutan Fungsi aturan tertulis Fungsi aturan tidak tertulis Kepatuhan & kemampuan menjaga batas ulayat Kemampuan kerjasama masyarakat Perusahaan (IPK /HPH)
warga warga
Tingkat pemahaman informan terhadap aturan dikelompokan dalam tiga kategori yaitu tidak paham, cukup paham, dan paham seperti pada Tabel 6. Tabel 6. Tingkat Pemahaman terhadap Aturan Adat Informan
Tingkat Pemahaman (%) Tidak paham Cukup paham Paham
Distrik Kemtuk Distrik Unurumguay Distrik Kaureh Keterangan : Tidak paham : informan tidak mengetahui tentang aturan adat; Cukup paham : informan mengetahui tentang aturan adat namun kurang detail; Paham : informan mengetahui dengan detail tentang aturan adat yg mengatur zona pemanfaatan hutan.
