II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perjanjian
Secara umum pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu perjanjian ialah merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Berdasarkan keterangan di atas, setiap orang berhak melakukan kontrak atau perjanjian dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian.
1. Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian Menurut Wirjono Prodjodikoro (1979 : 9) “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan, sedangkan pihak lain berhak untuk menentukan pelaksanaan janji itu”. Menurut Subekti (1984 : 9)
8
memberikan batasan “Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melakukan suatu hal”. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian ialah merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad (1982, hlm. 77-78), ketentuan pasal tersebut kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan, sebagai berikut : a. Hanya menyangkut sepihak saja; b. Kata perbuatan mencakup juga tampa konsensus; c. Pengertian perjanjian terlalu luas; d. Tampa menyebut tujuan. Berdasarkan alasan tersebut, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan darinya untuk melakukan suatu hal dalam bidang harta kekayaan, sehingga dapat diketahui bahwa unsure-unsur perjanjian sebagai berikut : a. Ada pihak-pihak. Para pihak dalam suatu perjanjian disebut subjek perjanjian, subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian ini harus mampu atau wenang melakukan perbuatan yang ditetapkan dalam undang-undang. b. Ada persetujuan antara pihak-pihak. Persetujuan disini bersifat sedang berunding, perundingan itu ada tindakantindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan.
9
c. Ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan larangan oleh undang-undang. Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian dapat melaksanakannya dengan baik tampa melanggar apa yang ditetapkan dalam isi perjanjian sesuai dengan tujuan perjanjian Arisan Motor Plus. d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Dengan adanya persetujuan maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihakpihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. e. Ada bentuk tertentu lisan/tulisan. Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti, bentuk tertentu biasanya berbentuk akta. Perjanjian itu biasanya bisa dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksut dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup, kecuali jika pihak-pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta). f. Ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian karena dari syaratsyarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan perjanjian Arisan Motor Plus.
10
Berdasarkan uraian diatas, unsur-unsur perjanjian diantaranya ialah adanya pihakpihak, adanya persetujuan pihak-pihak, adanya tujuan yang akan dicapai, adanya prestasi yang akan dilaksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan dan ada syarat-syarat tertentu. 2. Pengertian Perjanjian Kredit
Sebelum menerangkan megenai pengertian perjanjian kredit, hal pertama yang akan dibahas mengenai pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani “Creder” yang berarti kepercayaan (trust atau faith), oleh sebab itu dasar dari kredit adalah kepercayaan, dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan, hal tersebut timbul bila telah ada pendekatan antara pemberi dan penerima kredit, untuk menimbulkan kepercayaan maka pemberi kredit
perlu meneliti terlebih dahulu calon peminjam kredit.
(Muchdarsyah Sinungan, 1989:2).
Selanjutnya menurut Muchdarsyah Sinungan (1989:3) kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi tersebut akan dikembalikan lagi pada satu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga.
Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur, meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi. Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit yaitu :
11
a. Kepercayaan Yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dikemudian hari. b. Waktu Yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit ( nilai agio ) adalah lebih tinggi dari pada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit dikemudian hari. c. Degree of risk Yaitu adanya tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di kemudian hari. Makin lama jangka pengembalian waktu kredit berarti makin tinggi pula tingkat resikonya. Karena ada unsur resiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan. d Prestasi Yang diberiakan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.
Secara teori kredit dapat diberikan dalam bentuk uang ataupun barang, tetapi dalam kehidupan ekonomi modern selalu didasarkan pada uang maka kredit dalam bentuk uang ini yang banyak dilakukan. (Djuhaendah Hasan 1996,hlm 148)
Sebelum dilakukannya pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur, hal pertama yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ialah mengadakan perjanjian kredit. Menurut hukum perdata Indonesia Perjanjian Kredit (PK) merupakan salah satu
12
bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apapun juga perjanjian kredit itu diadakan pada hakekatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Namun demikian dalam praktek perbankan modern hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja, melainkan adanya campuran dengn bentuk perjanjian lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.
Selanjutnya menurut Djuhaendah Hasan (1996:135) yang dimaksut dengan perjanjian kredit ialah perjanjian yang antara bank dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur yang sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh pihak bank dari berbagai aspek. Dalam prakteknya bentuk perjanjian kredit antara satu bank dengan yang lainnya tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum untuk
Menurut R. Subekti (1995:52), Perjanjian Kredit atau Sewa-beli sebenarnya adalah suatu macam jual-beli, setidak-tidaknya ia lebih mendekati jual-beli dari pada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari kedua-duanya dan diberikan judul “sewa-menyewa”. Dalam Hire-purchase Act 1965 ia dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewadengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya”. Maksud kedua belah pihak
13
adalah tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang disatu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain pihak.
Berdasarkan penjelasan di atas maka perjanjian kredit ialah perjanjian yang lahir karena adanya unsur kepercaraan antara Keritur dan Debitur, dimana dalam waktu tertentu Debitur akan mengembalikan apa yang diberikan Kreditur kepadanya. Pemberian kredit akan diberikan Kreditur kepada Debitur yang sudah dikenalnya terlebih dahulu. 3. Syarat Sah Perjanjian Didalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat beberapa hal untuk syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain yaitu: a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua subyek yang melakukan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seika-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. b. Kecakapan untuk membuat sesuatu perjanjian Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbalig dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang melakukan suatu perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu sedangkan dari
14
sudut ketertiban hukum, oleh karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, orang tersebut harus orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas dengan harga kekayaannya. c. Suatu hal tertentu Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus memahami suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada pada saat perjanjian itu dibuat, tidak diharuskan oleh undangundang juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. d. Suatu sebab yang halal Dengan sebab ini dimaksudkan tidak lain dari pada isi perjanjian dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang membuat orang melakukan suatu perjanjian yang dimaksud. Bukan itulah yang oleh undang-undang dimaksudkan dengan sebab hal halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada azasnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada azasnya tidak menghiraukan apa yang ada dalam gagasan orang atas apa yang dicita-citakan seseorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orangorang dalam masyarakat.
Berdasarkan penjelasan di atas maka syarat sah perjanjian ialah adanya kata sepakat, sudah cakap hukum, ada suatu hal tertentu, dan sesuatu yang halal.
15
4. Azas Perjanjian Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Menurut Abdulkadir Muhammad (1982, hal.84), asas-asas tersebut, adalah: a. Sistem Terbuka (open system) Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini sering juga disebut “asas kebebasan berkontrak (freedom of making contract). Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. b. Bersifat Pelengkap (optimal) Artinya pihak-pihak membuat perjanjian menghendaki dan memuat ketentuanketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal dalam undangundang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang. c. Bersifat Konsensual Artinya perjanjian itu terjadi itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain prjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. d. Bersifat Obligator (obligatory) Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik
16
(ownership). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan sendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst). Berdasaran penjelasan di atas maka azaz perjanjian ialah system terbuka, bersifat pelengkap, bersifat konsensual dan bersifat obligator.
5.
Pengertian Hak dan Kewajiban
Menurut Abdulkadir Muhammad (1992:10) hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan.
Menurut Soerjono Soekanto (1985: 11), hak dan kewajiban didukung oleh subjek hukum, artinya subyek hukum mempunyai peranan yang harus dilaksanakan dan yang tidak harus dilaksanakan. Peranan yang harus dilaksanakan itu disebut juga tugas atau kewajiban, sedangkan yang tidak harus dilaksanakan disebut wewenang atau hak.
Berdasarkan pengertian diatas maka hak dan kewajiban ialah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu hak adalah sesuatu yang kita dapatkan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan.
6. Pengertian Jaminan
Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 yaitu segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
17
akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Ketentuan yang ada dalam Pasal di atas merupakan pengertian dari jaminan secara umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-undang, artinya disini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan yang sama. Adapun pembayaran atau pelunasan hutang kepada kreditur dilakukan secara berimbang, kecuali apabila ada alasan yang memberikan kedudukan preferen (droit de pre ference) kepada para kreditur tersebut.
Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa kedudukan preferen diberikan kepada para kreditur pemegang gadai dan hipotik atau dalam kata lain kreditu yang mempunyai hak kebendaan, yang mengikat perjanjian jaminan kebendaan terhadap benda tertentu pemilik debitur yang bersifat hak mutlak atas benda yang di ikat. Sehingga apabila debitur melakukan, kreditur mempunyai hak atas benda yang diikat tersebut untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya. Kemudian jaminan terbagi lagi sesuai dengan sifat benda yang di jaminkanapabila benda tersebut benda bergerak maka jaminannya berupa gadai dan apabila benda tersebut tidak bergerak maka jaminannya ialah hak tanggungan, jaminan-jaminan tersebut dapat disebut juga sebagai jaminan khusus.
Berdasarkan dari pasal di atas maka yang di maksud jaminan adalah sarana perlidungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Undang-undang dalam hal ini KUHPerdata telah memberikan sarana perlindungan bagi para kreditur.
18
Secara yuridis materil jaminan (collateral) berarti sesuatu benda atau kesanggupan pihak ketiga yang dapat menjadi pegangan kreditur untuk adanya kepastian hukum pelaksanaan prestasi oleh debitur. Dengan demikian jaminan akan mempunyai fungsi tindakan preventif bagi pelunasan hutang.
Seperti diketahui dalam dunia perbankan dikenal denga istilah jaminan pokok dan jaminan tambahan. Yang dimaksut dengan jaminan pokok ialah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Sesuatu yang berkaitan dengan kredit yang dimohon dapat berarti suatu proyek atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kredit tersebut, sedangkan yang dimaksut dengan benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon biasanya adalah benda yang dibiayai atau yang dibeli dengan kredit. Sedangkan yang dimaksut dengan jaminan tambahan ialah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur, maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. (Djuhaendah Hasan, 1996:202).
Selanjutnya benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah benda dalam perdagangan atau memiliki sifat ekonomis, sedangkan benda diluar perdagangan atau tidak memiliki sifat ekonomis tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Benda dalam perdagangan atau yang bersifat ekonomis itu dapat berupa, benda tanah dan benda bukan tanah baik yang tetap maupun yang bergerak. Tujuannya ialah apabila terjadi ingkar janji atau kredit macet, maka benda tersebut sewaktuwaktu dapat dicairkan. Demikian juga halnya dengan jaminan perorangan,
19
meskipun yang diperjanjikan adalah kesanggupan pihak ketiga untuk melunasi hutang debitur dan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian jaminan, namun pada dasarnya yang dijadikan acuan jaminan itu adalah harta kekayaan pihak ketiga tersebut.
Salah satu harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan ialah hak atas tanah. Disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) ada beberapa jenis hak atas tanah yaitu : a. Hak milik; b. Hak guna-usaha; c. Hak guna-bangunan; d. Hak pakai; e. Hak sewa; f. Hak membuka tanah; g. Hak memungut hasil hutan.
Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti yang disebutkan diatas.
Dari beberapa macamhak atas tanah di atas, terdapat hak-hak yang bukan merupakan pemilikan atas hak atas tanah secara langsung seperti hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Dan dilain pihak terdapat hak-hak atas tanah yang betul-betul dalam arti pemilikan hak atas tanahnya secara langsug atau secara fisik yaitu Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai
20
dan hak sewa. Hak-hak ini diperoleh berdasarkan atas suatu alas hak yang kuat serta mem;punyai nilai ekonomis yang kuat bagi pemiliknya.
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kj, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
Menurut Muhamad Djumhana (2003: 411) dari karakteristiknya Hak Tanggungan mempunyai ciri-ciri yaitu: a. Tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika diperjanjikan lain. Maksudnya ialah hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bbagian darinya. Sehingga walaupun telah dilunasi sebagian dari hutang yang dijamin tidak berarti terbebasnnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan, melainkan hak tanggungan itu membebani seluruh objek hak tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi (Pasal 2 Ayat 1) namun hal tersebut dapat dikesampingkan apabila diperjanjikan lain (Pasal 2 ayat 2). b. Tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (droit de suit) maksudnya walaupun objek hak tanggungan sudah berpindah tangan melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi (Pasal 7).
21
c. Accessoir artinya merupakan ikutan dari perjanjian pokok, maksudnya bahwa perjanjian hak tanggungan tersebut ada apabila telah ada perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian yang menimbulkan hubungan hutang piutang (Pasal 10 ayat 1). d. Asas spesialitas yaitu bahwa unsur-unsur dari hak tanggungan wajib ada untuk sahnya. Akta pemberian Hak Tanggungan, misalnya mengenai subjek, objek, maupun hutang yang dijamin (Pasal 1 ayat 1) dan apabila tidak dicantumkan maka mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. e. Asas publisitas yaitu perbuatan mengenai hak tanggungan ini perlu diketahui pula olehy pihak ketiga, yaitu dengan mendaftarkan pemberian hak tanggungan tersebut (Pasal 13 ayat)
Disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, objek yang dapat dibebani hak tanggungan pada dasarnya dibebankan pada Hak atas tanah yang meliputi: a. Hak Milik b. Hak Guna Usaha c. Hak Guna Bangunan
Selain hak atas tanah tersebut di atas Objek hak tanggungan yang lain, ialah hak pakai atas tanah Negara asalkan telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Hak tanggungan dapat juga dibebankan kepada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya
22
yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. 7.
Wanprestasi
a. Pengertian Wanprestasi Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi adalah segala sesuatu yang diperjanjikan wajib untuk melaksanakan atau mewujudkan segala sesuatu yang diperjanjikan (prestasi) tersebut. Para pihak wajib dan harus melaksanakan sesuai yang diperjanjikan, apabila seseorang mengingkari janji yang telah disanggupinya di dalam perjanjian atau apabila si pemilik utang atau (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi (alpa, lalai atau ingkar janji). b. Bentuk-bentuk Wanprestasi Menurut R. Subekti (1984: 45), dilihat dari bentuknya wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian akan menimbulkan kerugian pada pihak lain, dalam pembahasan ini
23
pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak peserta arisan dan pihak yang mengalami kerugian adalah pihak pengelola arisan. Berdasarkan penjelasan di atas, wanprestasi ialah suatu kealpaan atau tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian. 8. Berakhirnya Perjanjian Berakhirnya suatu perjanjian merupakan aplikasi hubungan antara kedua belah pihak, karena berakhirnya suatu perjanjian berarti putusnya hubungan antara kedua belah pihak tentang suatu perjanjian atau perikatan selanjutnya diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata: a. Karena pembayaran b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan. c. Karena pembaharuan utang. d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi e. Karena percampuran utang. f. Karena pembebasan utangnya g. Karena musnahnya barang yang terutang. h. Karena kebatalan atau pembatasan i. Karena berlakunya suatu syarat-syarat batal yang diatur dalam bab ke satu buku ini. j. Karena lewatnya waktu.
Berdasarkan pengertian di atas, berakhirnya suatu perjanjian ialah apabila telah terpenuhinya semua apa yang menjadi tujuan dari perjanjian, sehingga tidak ada
24
lagi hak dan kewajiban yang timbul, serta terlepasnya hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
B. Arisan
1. Sejarah Arisan
Arisan memiliki sejarah panjang, memperoleh populasi besar di tahun 1970. Pada tahun 1980, arisan dalam perbankan menjadi resmi diakui dengan istilah baru yakni Keuangan Mikro yang merupakan jenis pertukaran moneter swasta. Secara khusus, arisan adalah contoh dari “asosiasi kredit berputar”
Arisan adalah kata yang umum di Indonesia yang mengacu kepada sebuah pertemuan sosial yang unik dimana sekelompok teman-teman dan keluarga bertemu setiap bulan untuk pribadi undian mirip dengan kolam taruhan. Setiap anggota grup mendepositokan jumlah tetap sebesar uang ke pot, lalu pengundian dimulai dan nama yang keluar adalah pemenangnya dan mendapatkan uang yg telah terkumpul. Nama pemenang akan dihapus dari pot sampai setiap anggota telah memenangkan dan kemudian siklus selesai, hal ini disebut lotere tetap karena adil bagi semua peserta yakni memenangkan jumlah yang sama selama siklus lengkap.
2. Pengertian Arisan
Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya
25
dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.
Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan.
Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur "paksa" karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, lelang dan ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.
3. Pengertian Arisan Motor Plus
Arisan motor plus adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian, dalam arisan ini telah terjadi
26
kesepakatan, yakni pemenang memperoleh sepeda motor dengan cara pelelangan, akan tetapi kata pelelangan hanya penamaannya saja prosesnya hampir sama dengan pengundian, dalam pelaksanaannya, peserta mengumpulkan sejumlah uang yang telah disepakati pada hari pengundian. Uang yang terkumpul diserahkan kepengelola dan pemenang diberikan sepeda motor akan tetapi BPKB menjadi jaminan selama kegiatan ini berlangsung. Arisan ini berakhir apabila semua peserta sudah mendapatkan sepeda motor.
C. Gambaran Umum Arisan Motor Plus Arisan Motor Plus ialah sebuah kegiatan perjanjian atau kontrak yang lahir akibat adanya Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa setiap orang bebas berkontrak atau melakukan perjanjian. Arisan motor plus terbentuk pada bulan Januari 2004 dan beranggotakan Bapak Nasirwan sebagai ketua pengelola arisan dibantu dengan Bapak Ansori yang berperan sebagai wakil pengelola. Setiap kelompok arisan terdiri dari 42 orang peserta. Arisan tidak diadakan dengan undian tetapi dengan sistem lelang. Prinsip dasar arisan motor plus ialah : 1. Saling menguntungkan (tolong menolong); 2. Amanah (bijak dan bertanggung jawab); dan 3. Transparan (jujur). Pelaksanaan pelelangan arisan motor diadakan pada tanggal 9 setiap bulannya, pelelangan berlangsung di Jalan Sukardi hamdani Gg. Sabri Said I Nomor 62 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Uang arisan tiap bulannya sebesar Rp 300.000,00 selama 42 bulan, sehingga dalam setiap pertemuan uang yang terkumpul sebesar Rp 12.600.000,00. Selama masa arisan, BPKB peserta yang
27
sudah mendapatkan sepeda motor berada pada pengelola sampai berakhirnya kegiatan arisan motor plus tersebut. Lahirnya arisan motor plus ini didasarkan atas pemikiran pengelola melihat besarnya minat masyarakat akan kebutuhan skunder, yaitu sepeda motor untuk menunjang kegiatan sehari-hari, akan tetapi masyarakat kesulitan untuk memperolehnya, dikarnakan harganya yang tidak murah.
Banyak masyarakat yang menggunakan jasa Lembaga Pembiayaan Bank dan non Bank seperti pemberian kredit oleh Bank atau Pembiayaan Konsumen, akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang merasa kesulitan untuk menggunakan jasa tersebut karena syarat yang begitu banyak dan angsuran yang tergolong besar. Melihat keadaan itu pengelola membentuk Arisan Motor Plus, yang syarat-syaratnya mudah dan angsurannyapun tidak terlalu besar.
D. Kerangka Pikir
Pengelola Arisan Motor Plus
Hak dan Kewajiban
Bentuk wanprestasi dan cara penyelesaian wanprestasi
Berakhirnya Perjanjian Arisan Motor Plus
Peserta Arisan
28
Kerangka pikir adalah alur penyelesaian masalah dari kerangka teori dan konsep. Berdasarkan kerangka teori dan konsep di atas, maka secara singkat dapat diuraikan kerangka pikirnya sebagai berikut: Arisan Motor Plus ialah suatu bentuk dari kesepakatan antara beberapa pihak yaitu pihak pengelola arisan motor dan pihak peserta arisan motor yang didalamnya terdapat perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak sehingga melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak Arisan Motor Plus melibatkan beberapa pihak didalamnya yaitu pengelola arisan motor, wakil pengelola arisan motor, bendahara arisan motor dan peserta arisan motor. Pengelola arisan motor merupakan pihak yang bertanggung jawab atas adanya arisan motor plus, pengelola arisan motor memberikan sepeda motor kepada setiap peserta arisan motor yang memenangkan arisan motor plus. Wakil pengelola dan bendahara arisan motor plus ialah seseorang yang membantu pengelola arisan motor untuk menjalankan kegiatan arisan motor plus. Peserta arisan motor ialah seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak pengelola arisan motor plus yaitui diberikan sepeda motor dan peserta arisan motor membayar uang arisan motor ke pengelola arisan motor selama kegiatan arisan motor plus berlangsung. Setelah mendapatkan sepeda motor, peserta arisan motor hanya diberikan STNKnya saja, sedangkan BPKB menjadi jaminan dan disimpan oleh pihak pengelola arisan motor sampai berakhirnya perjanjian Arsan Motor Plus. Arisan Motor Plus berakhir apabila semua peserta sudah mendapatkan sepeda motor.
29
Kegiatannya diawali dengan membuat perjanjian yaitu perjanjian antar pihak pengelola arisan motor dengan pihak peserta arisan motor. Perjanjian Arisan Motor Plus ini dibuat untuk bukti keikutsertaan Peserta Arisan motor. Pihak yang bertindak sebagai Pengelola arisan motor dalam pembahasan ini adalah Arisan Motor Plus yang berada di Jalan Sukardi Hamdani Gg. Sabri Said No.62 Labuhan Ratu Bandar Lampung, sedangkan, pihak yang bertindak sebagai pihak peserta arisan motor adalah seseorang yang mengikuti kegiatan arisan.
Setelah terjadi kesepakatan maka pihak pengelola memberitahu syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak peserta arisan, kemudian Pihak pengelola mengeluarkan dokumen yang berupa kontrak Arisan Motor Plus itu sendiri dan dokumen-dokumen tambahan antara lain berupa jadwal pembayaran (Schedule of Payment), tanda bukti penerimaan barang (Acceptance of Receipt) dan lain-lain. Setelah dokumen dikeluarkan, maka secara tidak langsung diantara kedua belah pihak memiliki hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di miliki dan dipenuhi, namun dalam suatu perjanjian adakalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang menimbulkan wanprestasi dalam hal ini adalah pihak Peserta Arisan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Pengelola, maka pihak Peserta Arisan bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
