BAB II PERJANJIAN SECARA UMUM

BAB II PERJANJIAN SECARA UMUM

A. Pengertian Perjanjian dan Jenis-Jenis Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Untuk membuat suatu perjanjian hendaknya kita lebih dulu memahami arti dari perjanjian tersebut. Apabila dilihat di literatur banyak kita temui beraneka ragam pengertian perjanjian itu, dimana masing-masing dari sarjana memberikan pengertian sendiri-sendiri, hal mana pengertian tersebut dibuat oleh pakar hukum, oleh karena hal inilah kita tidak menemukan keseragaman pengertian perjanjian. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang perjanjian ada baiknya kita terlebih dahulu membahas mengenai perikatan, sebab kita ketahui perjanjian itu tidak terlepas dari perikatan. Dimana disini nampak jelas bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa itu dapat ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Perjanjian adalah sumber yang terpenting yang melahirkan perikatan. Dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang “. Dari ketentuan pasal diatas mengandung arti bahwa suatu perikatan bersumber pada suatu perjanjian selain Undang-Undang. Dan dijelaskan pula di dalam buku ketiga KUHPerdata mengatur tentang Verbetenissenrecht diartikan sebagai perikatan dan overeenkomst diartikan sebagai perjanjian. Namun secara implisit buku ketiga KUHPerdata tidak menjelaskan defenisi perikatan oleh karena itu para ahli memberikan rumusan tentang perikatan ini beraneka ragam. Dari hal ini para ahli memberikan rumusan masing-masing.

Universitas Sumatera Utara

Subekti, 10 memberikan rumusan perikatan sebagai berikut: “ Perikatan adalah hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.” Hofman

11

memberikan pengertian tentang perikatan adalah :

“ Perikatan adalah suatu hubungan antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya (debitur/para kreditur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian itu.“ Wan Sadjaruddin Baros, 12 dalam bukunya Sendi Hukum Perikatan menyatakan: “ Perikatan itu ialah hubungan hukum antara dua orang (pihak) atau lebih dalam harta kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain.” Dari beberapa pendapat para sarjana diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan (verbintenis) terkandung hal-hal sebagai berikut: 13 1. Adanya hubungan hukum 2. Biasanya mengenai kekayaan atau harta benda 3. Antara dua orang / pihak atau lebih 4. Memberikan hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur 5. Meletakkan kewajiban pada pihak yang lain, yaitu debitur 6. Adanya prestasi Setelah kita lebih mengetahui pengertian perikatan maka kita kembali pada pembahasan perjanjian, yang mana diatas telah dijelaskan bahwa perikatan bersumber pada perjanjian, dan selain perjanjian masih ada lagi sumber lain yang menerbitkan perikatan yaitu Undang-Undang. Pendapat beberapa sarjana mengenai pengertian perjanjian yaitu : Hartono Suprapto, 14 memberikan rumusan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang lain itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.” M. Yahya Harahap, 15 memberikan pengertian perjanjian atau verbintennis mengandung suatu pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 10

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT. Internusa. Jakarta 1989, hal 122 Hofman, Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta, 2003, hal 2 12 W.S.Baros, Sendi Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta, 1997, hal 12 13 I.G.Rai Widjaya, Merancang suatu Kontrak, Jakarta, Kesaint Blanc, 2003, hal 21 14 Hartono Suprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung, 1999, hal 12 11


dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hukum pada satu pihak untuk memperoleh potensi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menaikkan prestasi.“ Wiryono Prodjodikoro, 16 mengemukakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.” Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah “ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dalam membuat perjanjian, kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian sama dan sederajat. Pengertian perjanjian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali, tanpa menyebutkan untuk tujuan apa suatu perjanjian dibuat. Hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih, mengikatkan dirinya pada pihak lainnya. Karena itu, suatu perjanjian akan lebih tegas artinya, jika pengertian perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam bidang harta kekayaan. Dalam membuat suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak dan menganut sistem terbuka. Maksud asas tersebut, setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian mengenai apa saja. Peraturan mengenai hukum perjanjian pada umumnya juga bersifat menambah atau pelengkap, dimana pihak-pihak dalam membuat perjanjian, bebas untuk menyimpang dari ketentuan yang ada. Kebebasan itu menurut Undang-Undang dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu perjanjian itu dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu, dan juga bahwa perikatan merupakan persetujuan hukum yang konkrit atau riil, hal itu karena dapat dilihat adanya dua orang atau dua pihak yang mengucapkan atau menulis janji-janji dan kepadanya saling ditandai kesepakatan mereka berjabat tangan atau menandatangani suatu rumusan perjanjian istilah kontrak ditujukan pada perjanjian tertulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa persetujuan atau perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

15 16

M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, 2002, hal 6 Wiryono Prodjodikoro, Op.cit., hal 6


Apabila kita melihat dari sistemnya maka hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka, artinya bahwa macam-macamnya hak atas benda adalah terbatas dan peraturanperaturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian sendiri memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dari kejelasan diatas dapat diartikan bahwa pengertian perjanjian yang diberikan para pakar sesuai dengan sistem hukum perjanjian yaitu sistem terbuka dimana para pihak diberikan kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu namun juga terikat akan perjanjian tersebut asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 17 Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur, yaitu : 18 1.

Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

2.

Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar menawar di antara mereka.

3.

Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

4.

Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya.

5.

Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada.

17

I.G.Rai Widjaya, Op.cit., hal 22 Mohd. Syaufii Syamuddin, Perjanjian-perjanjian dalam hubungan industrial, jakarta, Sarana Bhakti Persada, 2005, hal 5 18


6.

Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana diatur pada Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap

orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan, tidak cakap membuat persetujuan adalah : 1.Orang-orang yang belum dewasa 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 3. Orang-orang yaitu perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Kriteria orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah : Ayat 1 : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Ayat 2 : Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Ayat 3 : Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata tadi dan dari pasal ini dapat diketahui bahwa undang-undang menetapkan batas usia seseorang itu dinyatakan dewasa yaitu 21 tahun, diluar ketentuan ini seseorang tersebut masih dinyatakan belum dewasa, dengan demikian maka ia tersebut tidak dapat atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal perjanjian. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilihat dalam ayat 2 yang antara lain menyatakan, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa. Tegasnya seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun tetapi telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum perdata telah dinyatakan dewasa. Dan apabila mereka bercerai sedang usia mereka masih dibawah 21 tahun maka keadaan ini tidak menyebabkan berubahnya kedudukan mereka, artinya kedudukan dewasa yang


diperbolehkan karena perkawinan itu tetap melekat padanya walaupun perkawinan mereka berakhir. Lain halnya orang yang ditaruh dibawah pengampuan dimana orang tersebut karena keadaan-keadaan tertentu dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya karena dungu, gila atau karena pemboros. Maka untuk melakukan perbuatan hukum mereka dibantu oleh kuratornya. Menurut Pasal 1446 KUHPerdata, orang-orang yang belum dewasa bila melakukan perbuatan hukum, maka akibatnya dapat dibatalkan, oleh anak yang belum cukup umur itu (dalam hal ini dilakukan oleh orang tuanya atau walinya) dapat diminta pada hakim agar perjanjian tersebut dibatalkan, jadi pihak lawan tidak dapat minta pembatalan tersebut, dia telah membuat perjanjian, maka perjanjian itu dapat saja dimintakan pembatalannya kepada hakim oleh pengampunya. Dalam pengertian orangorang dibawah pengampuan itu, juga termasuk kedalamnya orang-orang yang sakit jiwa, pemabuk dan sebagainya. Sehingga mereka tidak cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Dengan demikian otomatis orang-orang ini tidak cakap untuk membuat perjanjian. Jadi dengan demikian dewasa ini seorang istri dapat saja menjadi subjek dalam hukum perjanjian, karena dia juga cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan sempurn, meskipun ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata belum dicabut atau dirubah secara resmi oleh pembuat undang-undang negara kita. Dalam perkembangan selanjutnya oleh ilmu pengetahuan hukum diakui, bahwa bukan hanya manusia saja yang dapat mengadakan perhubungan hukum, tetapi ada suatu badan lain yaitu badan hukum, yang juga dapat bertindak dalam berbagai lapangan hukum. Pasal 1654 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatanperbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada cara tertentu. Berdasarkan ketentuan diatas maka saya menyatakan bahwa badan hukum juga dapat melakukan tindakantindakan hukum seperti halnya perjanjian. Badan hukum sebagai gejala sosial adalah suatu gejala yang nyata dalam pergaulan hukum. Yang menjadi unsur dalam suatu badan hukum ialah harus mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai suatu kekayaan yang sama sekali terpisah


dari kekayaan anggotanya. Badan hukum ini dapat berupa suatu negara, suatu daerah otonom, suatu perkumpulan orang, suatu perusahaan atau yayasan. Objek dalam perjanjian adalah hal yang diwajibkan atau suatu hal yang diwajibkan atau suatu hal yang terhadap mana seseorang mempunyai hak. Dalam suatu perjanjian antara seorang manusia dengan manusia lain atau antara subjek-subjek hukum lain, maka yang menjadi objeknya berupa barang atau benda, terhadap barang atau benda mana orang atau badan hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Misalnya dalam perjanjian jual beli mobil, maka yang menjadi objek perjanjian adalah mobil tersebut, terhadap mobil mana si pemilik dapat mengambil manfaat, seperti menjualnya dan sebagainya. Dengan melihat beberapa ketentuan undang-undang mana yang menjadi objek dari perjanjian itu dapat kita kemukakan sebagai berikut : 1.

Barang-barang yang dapat diperdagangkan Pasal 1332 KUHPerdata menetapkan bahwa, yang dapat menjadikan objek dalam suatu perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan saja.

2.

Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai suatu pokok barang yang paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang itu tidak tertentu asal saja jumlah itu dapat dihitung atau ditentukan kemudian.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1334 KUHPerdata ayat 1 kita jumpai bahwa yang dapat dijadikan objek dari suatu perjanjian bukanlah barang-barang yang sudah ada saja, melainkan mencakup pengertian yang lebih luas. Dimana barang-barang yang baru ada dikemudian hari dapat juga dijadikan objek dalam suatu perjanjian.

2.

Jenis - Jenis Perjanjian Untuk mengetahui dari jenis-jenis perjanjian, disini dalam KUHPerdata,

khususnya dalam buku III (tiga) mengenai perikatan terdapat jenis-jenis perjanjian, dimana perjanjian tersebut lebih dikenal dengan perjanjian bernama. Yang dimaksud dengan perjanjian bernama adalah perjanjian yang oleh undang-undang telah diberikan suatu nama khusus. Perjanjian bernama ini dalam KUHPerdata Pasal 1319 diatur bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan


suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lain. Adapun jenis perjanjian yang dikenal dalam perjanjian bernama tersebut antara lain : 1. Perjanjian Jual Beli Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian jual beli, yaitu mengatakan bahwa suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dan dari ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara dua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, sekalipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dari uraian diatas bahwa jual beli suatu perjanjian konsensual artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat, atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya yang sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsurunsur pokok yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang tidak bergerak. Namun menurut KUHPerdata salah satu prinsip yang penting dari jual beli bahwa perjanjian jual beli itu hanya Obligator saja, hal ini berarti bahwa menurut sistem KUHPerdata jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan kewajibannya pada kedua pihak yaitu memberikan kepada pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak atas barang yang dijual. Apa yang dikemukakannya disini mengenai sifat jual beli nampak jelas dari Pasal 1459, yang menerangkannya bahwa hak milik atas barang-barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan. Jual beli terhadap barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan, sedangkan terhadap objek bendabenda yang tidak bergerak pada umumnya memakai akta jual beli, tujuan dari akta tersebut hanya mensejajarkan jual beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadangkadang memerlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyata. Dan terhadap resiko dimana resiko terhadap barang objek jual beli tidak sama melainkan terdapat dengan sifat keadaan barang yang menjadi objek jual beli. Terhadap objek jual beli yang terdiri dari barang-barang tertentu, resiko atas barang berada pada pihak pembeli terhitung sejak saat terjadinya persetujuan perjanjian, sekalipun


penyerahan barang belum terjadi (Pasal 1460 KUHPerdata), terhadap objek jual beli yang terdiri dari barang-barang yang dijual dengan timbangan bilangan atau ukuran resiko atas barang tetap berada di pihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur atau dihitung (Pasal 1461 KUHPerdata). 2. Perjanjian Tukar Menukar Perjanjian tukar menukar adalah persetujuan dimana kedua belah pihak berjanji untuk saling memberikan benda secara timbal balik. Mengenai perjanjian tukar menukar ini diatur dalam ketentuan Pasal 1541-1546 KUHPerdata. Pada Pasal 1543 KUHPerdata mengatakan bahwa jika seseorang pihak telah menerima barang tukaran dan pihak lain membuktikan bahwa barang yang diserahkan padanya adalah barang orang lain bukan kepunyaannya sendiri, pihak yang telah menerima barang tadi tidak dapat memaksa pihak lain untuk menerima barang tersebut, dan pihak yang menerima barang diwajibkan untuk mengembalikan barang yang sudah sempat diterimanya tadi. Dan Pasal 1544 KUHPerdata menjelaskan seseorang yang telah menerima tukaran barang dan kemudian dicabut dan diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pemilik yang sebenarnya, dan pencabutan untuk pihak yang ketiga dilakukan atas dasar putusan hakim, dalam hal ini pihak yang kena cabut dapat bertindak meminta ganti rugi dari pihak pemberi dan menuntut agar barang yang telah diserahkan kepadanya dikembalikan. Selanjutnya pada prinsipnya aturan dalam tukar menukar hampir sama dengan jual beli, hal ini ketentuan Pasal 1546 KUHPerdata menjelaskan segala sesuatu yang diatur dalam persetujuan tukar menukar dapat diterapkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam persetujuan jual beli. Dan kemudian dalam Pasal 1545 KUHPerdata mengatur persetujuan tukar menukar atas barang tertentu, jika salah satu objek tukar menukar tadi terdiri dari barang tertentu dan sebelum diserahkan kepada pihak lain barang tersebut hilang atau musnah akibat diluar kesalahan, maka persetujuan tukar menukar seperti ini dianggap gugur atau pihak yang telah menyerahkan barang dapat menuntut pengembalian barang yang telah diserahkannya. 3. Perjanjian Sewa Menyewa Pengertian mengenai sewa menyewa terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdata, sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu


tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Pasal 1550 KUHPerdata pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk:

1. Menyerahkan barang yang disewakan 2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud 3. Memberikan kepada penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang-barang yang disewakan selama berlangsung sewa menyewa. Dan kewajiban pihak penyewa adalah : 1. Memakai barang yang disewakan tersebut dengan baik sesuai dengan tujuan yang diberikan menurut perjanjian sewa menyewa tersebut. 2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah diperjanjikan 3. Bertindak sebagai bapak rumah yang baik Dari ketentuan Pasal 1553 KUHPerdata, dalam sewa menyewa itu resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Apabila barang yang disewakan itu musnah karena satu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak maka perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum. Mengenai

berakhirnya

sewa

menyewa

secara

umum,

Undang-Undang

memberikan beberapa ketentuan yaitu sewa menyewa berakhir apabila batas yang ditentukan berakhir, adanya ketentuan khusus yang mengakhirinya. 4. Perjanjian Kerja Dalam perundangan-undangan membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu : a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu b. Perjanjian kerja / perburuhan c. Perjanjian pemborongan kerja Pada perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, dimana pihak menghendaki pihak lainnya melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali diserahkannya pada pihak lain, dan biasanya pihak yang lain itu adalah seorang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan untuk pekerjaan itu ia memasang tarif.


Dan perjanjian kerja atau perburuhan adalah perjanjian antara seorang majikan dengan seorang buruh dimana ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yaitu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh yang lain. Selanjutnya untuk perjanjian pemborongan kerja menurut Pasal 1601 b KUHPerdata perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu yaitu pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain yaitu yang memberi tugas dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Jadi dalam perjanjian pemborongan hanya ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian pemborongan yaitu : Pihak yang kesatu disebut pihak yang memborongkan atau prinsipal dan pihak kedua disebut pemborong atau rekanan, kontraktor. Perjanjian pemborongan diatur dalam Pasal 1604-1617 KUHPerdata dan peraturan-peraturan khusus yang dibuat pemerintah. Jadi dengan adanya perjanjian pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian pemborongan, tetapi ada pihak-pihak lain secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan. Baik pihak-pihak yang terikat, maupun yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan disebut peserta dalam perjanjian pemborongan. Dalam melakukan pekerjaannya yaitu bagaimana caranya pemborong mengerjakan tidaklah penting bagi pihak pertama karena yang dikehendakinya adalah hasil yang akan diserahkan dalam keadaan baik, dalam suatu jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

B.

Asas-asas Perjanjian Beserta Dasar Hukum

Di dalam membuat perjanjian, terdapat sepuluh asas yang harus diperhatikan, sebagai berikut : 1.

Asas kebebasan mengadakan perjanjian Kesepakatan pihak yang mengikatkan diri adalah asas yang menentukan adanya perjanjian, asas esensial dari hukum perjanjian. Asas kebebasan ini bersifat universal. Asas konsensualisme ini mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini menimbulkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan


dipenuhi. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berjanji dan asas kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdata). Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, sebagai bukti perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai ketentuan, mempunyai ketentuan mengikat. Dalam perkembangannya yang terakhir, asas kebebasan berkontrak ini dinilai tidak lagi mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mndapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Sejak itu pengaturan isi perjanjian tidak semata mata diserahkan kepada para pihak, akan tetapi mulai dibatasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, mulai ikut campur. Akibatnya asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu : a. Kepentingan umum b. Perjanjian baku c. Perjanjian dengan Pemerintah. 2.

Asas persesuaian kehendak Dalam persesuaian kehendak, setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang menurut mereka baik, dalam membuat perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

3.

Asas kepercayaan Membuat perjanjian, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak, untuk saling memegang janjinya. Tanpa adanya kepercayaan, perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, karena dengan kepercayaan itulah kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan bagi mereka perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

4.

Asas kekuatan mengikat Di dalam perjanjian terkandung pula suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan


kepatutan serta moral. Dengan demikian asas moral, kepatutan dan kebiasaan mengikat pula para pihak. 5.

Asas persamaan hukum Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan.

6.

Asas keseimbangan Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Di sini kedudukan kreditur yang kuat di imbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7.

Asas kepastian hukum Perjanjian sebagai suatu bentuk hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, sebagai undang-undang bagi para pihak.

8.

Asas moral Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontrapretasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam perbuatan sukarela, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela, mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9.

Asas kepatutan Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

10.

Asas kebiasaan Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut


sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Hal-hal yang menurut kebiasaan senantiasa diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun hal itu tidak dengan tegas dinyatakan (Mariam Darus Badrulzaman, 1987). 19

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebagaimana secara yuridis suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi empat unsur pokok. Adapun keempat unsur pokok tersebut yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orangorangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Dan apabila salah satu syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian yang diadakan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim atas permohonan yang bersangkutan, dengan perkataan lain perjanjian itu masih tetap berlaku sepanjang tidak ada pembatalan dari hukum. Dan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum maksudnya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. 1.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua subjek

yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Apabila kita lihat ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata, dimana kata sepakat itu dikatakan menjadi tidak sah apabila kata sepakat tersebut diberikan karena : 1. Salah pengertian dan kekhilafan 2. Paksaan

19

Mohd. Syaufii Syamsuddin, Op.cit., hal 20


3. Penipuan Ketiga kata sepakat ini tidak sah oleh karena persetujuan diberikan dengan cacat kehendak. Dan perjanjian seperti ini dapat dimohonkan pembatalan di Pengadilan. Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1322 KUHPerdata yaitu : “ Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. “ Paksaan atau dwangsom maksudnya adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa jadi bukannya paksaan badan. Misalkan seorang atau salah satu pihak karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Dalam hal ini Mariam Darus Badrulzaman, 20 menyatakan : “ Yang dimaksud dengan paksaan bukan dalam arti absolut, sebab dalam hal demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi. Yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani dan ancaman (akan membuat rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. “ Sedangkan penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan akal-akalan cerdik (tipu muslihat) untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Mengenai penipuan ini Wiryono Prodjodikoro, 21 memberikan tanggapan bahwa : “satu macam pembohongan saja tidaklah cukup untuk adanya penipuan ini, melainkan harus ada suatu rangkaian pembohongan yang didalamnya hubungan satu dengan yang lainnya merupakan suatu tipu muslihat. “ Dari hal penipuan ini nampak bahwa pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. 2.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Dalam penerapannya orng yang akan membuat suatu perjanjian harus cakap

menurut hukum. Pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya 20

Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku II, Hukum Perikat Dengan Penjelasannya, Alumni Bandung, 2003, hal 101 21 Wiryono Prodjodikoro, Op.cit., hal 14


adalah cakap menurut hukum. Didalam KUHPerdata apabila dikaitkan dengan usia maka yang dikatakan dewasa seseorang yaitu 21 tahun atau sudah kawin dan apabila seseorang yang belum 21 tahun tapi ia sudah kawin. Dan menurut hukum adat sekitar 15 tahun sudah dianggap dewasa dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan usia dewasa adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pada Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu : 1. Orang-orang yang belum dewasa 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan 3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Khusus untuk orang-orang yang belum dewasa, Undang-Undang mengadakan pelunakan terhadap hal tersebut yaitu bagi setiap anak yang belum dewasa dapat dinyatakan dewasa bila kepentingan si anak menghendaki demikian (Pasal 419 KUHPerdata) misalnya hal-hal warisan. Dalam mengadakan suatu perjanjian kecakapan seseorang memang merupakan syarat mutlak untuk syahnya perjanjian, karena seseorang yang terikat oleh perjanjian mempunyai kemampuan untuk menyadari benar akan timbul dengan perbuatannya itu, sehingga hal itu perlu untuk rasa keadilan. Dan memang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat satu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Dan apabila kita lihat dari sudut ketertiban hukum oleh karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaan orang tersebut harus orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Untuk mengadakan suatu perjanjian itu orang yang tidak sehat pikirannya tidak sanggup menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Dan bagi orang yang dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Dimana ia berada dibawah pengawasan pengampuannya, jadi kedudukannya adalah sama dengan anak yang belum dewasa. 3. Suatu Hal Tertentu Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan harus cukup jelas. Syarat ini adalah perlu untuk menetapkan hak-hak dan kewajiban


kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Dengan kata lain barang tersebut belum ada pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian yang tidak menyatakan secara tegas apa yang menjadi objeknya adalah batal demi hukum. Menurut ketentuan Undang-Undang, barang itu tidak perlu disebutkan jumlahnya atau apakah sesudah data ada ditangan debitur, tetapi yang perlu adalah barang itu dapat dihitung atau ditetapkan, misalnya harga sebuah mobil Rp. 100.000,- dari hal itu dengan tidak memakai penjelasan lebih jelas lagi dianggap tidak cukup jelas. 4. Suatu sebab yang halal Dengan sebab bahasa belanda disebut Oorzaak, bahasa latin Causa ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian yang dimaksud. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada azasnya tidak diperdulikan oleh Undang-Undang. Hukum pada azasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum dan Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau Causa suatu perjanjian adalah isi dari pada perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli isi tadi adalah pihak satu menghendaki hak milik orang lain. Sebab yang dimaksudkan oleh Undang-Undang tersebut dalam hal ini bukanlah merupakan hubungan sebab akibat atau causalitas. Penerapan asas kebebasan membuat kontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata harus ditafsirkan dan dipahami secara sistemik yang terintegrasi dengan ketentuan-ketentuan normatif lainnya dalam KUHPerdata, yaitu: 22 1.

Ketentuan imperatif yang menentukan syarat-syarat sahnya suatu kontrak (Pasal 1320)

2.

Ketentuan limitatif yang melarang pembuatan kontrak tanpa sebab atau causa, atau pembuatan kontrak berdasarkan sebab atau causa yang dilarang, sehingga berakibat hukum kontrak itu tidak mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1335)

3.

Ketentuan limitatif yang menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang, atau jika berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337)

22

Muhammad Syaifuddin, Op.cit., hal 90


4.

Ketentuan imperatif yang mengharuskan suatu kontrak dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3)

5.

Ketentuan imperatif yang mengikat kontrak dengan sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1339) dan

6.

Ketentuan enumeratif yang mengatur hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak (Pasal 1347). Kontrak menurut persyaratan dan proses terjadi/terbentuknya dapat dibedakan

menjadi tiga jenis kontrak, yaitu: a.

Kontrak konsensual Kontrak konsensual yaitu kontrak yang dianggap sah jika telah terjadi sepakat antara para pihak yang membuat kontrak. Misalnya, kontrak jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

b.

Kontrak riil Kontrak riil yaitu kontrak yang memerlukan kata sepakat, tetapi barangnyapun harus diserahkan. Misalnya, kontrak penitipan barang menurut Pasal 1741 KUHPerdata dan kontrak pinjam mengganti menurut Pasal 1754 KUHPerdata.

c.

Kontrak formil Kontrak formil yaitu suatu kontrak yang memerlukan kata sepakat, tetapi undangundang mengharuskan kontrak tersebut dibuat dalam bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yaitu Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Contohnya, kontrak jaminan fidusia menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus dalam bentuk akta Notaris. Kontrak menurut hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya terdiri atas

dari dua jenis kontrak, yaitu: a.

Kontrak timbal balik adalah kontrak yang meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat kontrak. Misalnya, dalam kontrak jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barang dan berhak menerima barangnya.

b.

Kontrak sepihak adalah kontrak yang meletakkan kewajiban pada satu pihak saja. Misalnya, dalam kontrak hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata, kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan barang, sedangkan penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan, tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.


Kontrak menurut penamaan dan sifat pengaturan hukumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis kontrak, yaitu: a.

Kontrak bernama adalah kontrak yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdata Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya, kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, kontrak hibah, kontrak tukar menukar, kontrak persekutuan perdata, kontrak untuk melakukan pekerjaan, kontrak tentang perkumpulan, kontrak penitipan barang, kontrak pinjam pakai, kontrak pinjam meminjam, kontrak pemberian kuasa, kontrak penanggungan utang, kontrak bunga tetap atau bunga abadi, kontrak untung-untungan, dan kontrak perdamaian.

b.

Kontrak tidak bernama adalah kontrak yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdata. Jumlah kontrak ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya, kontrak pembiayaan konsumen, kontrak sewa guna usaha, kontrak anjak piutang, kontrak modal ventura, kontrak waralaba, kontrak lisensi hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Dilihat dari aspek pengaturan hukumnya, kontrak tidak bernama dibedakan

menjadi tiga jenis, yaitu: 1.

Kontrak tidak bernama yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan/atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Misalnya kontrak production sharing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan kontrak konstruksi yang diatur dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan lain-lain.

2.

Kontrak tidak bernama yang diatur dalam peraturan pemerintah, misalnya kontrak waralaba yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba.

3.

Kontrak tidak bernama yang belum diatur atau belum ada undang-undangnya di Indonesia, misalnya kontrak rahim.


Kontrak tidak bernama bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kontrak bernama bersifat umum, sehingga di sini asas lex spesialis derogate legi generale berlaku. 23

C. Perjanjian Kerjasama Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan. Sedangkan menurut Subekti perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu yaitu majikan berhak memberikan perintahperintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain yaitu buruh. Perjanjian kerja yang didasarkan pada pengertian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak disebutkan bentuk perjanjiannya tertulis atau lisan, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya

diatur

dalam

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

1997

tentang

Ketenagakerjaan. Bagi perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang tertentu. Jadi dapat dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak pengusaha atau secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Undang-Undang hanya menetapkan bahwa jika perjanjian diadakan secara tertulis, biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus dipikul oleh pengusaha. Apalagi perjanjian yang diadakan secara lisan, perjanjian yang dibuat secara tertulis pun biasanya diadakan dengan singkat, tidak memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan ini juga tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar : 23

Ibid hal 147


1. Kesepakatan kedua belah pihak 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 3. Adanya pekerjaan yang dijanjikan 4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan kedua belah pihak maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat, mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya atau waras. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah Pasal 1320 KUHPerdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan obyek dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Obyek perjanjian harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Unsur-unsur yang ada dalam perjanjian kerja : 24 1.

Adanya unsur pekerjaan Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek

perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin pengusaha dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata Pasal 1603 a yang berbunyi :

24

http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2013/04/angkut-cpo-pengusaha-lebih-suka-gunakan-

kereta-api/


“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya “ Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan ketrampilan atau keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum. 2.

Adanya unsur perintah Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah

pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut merupakan hubungan kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah klien.

3.

Adanya upah Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja),

bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Seperti seorang narapidana yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seorang mahasiswa perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangan di hotel. 4.

Waktu tertentu Perkataan waktu tertentu sebagai unsur yang harus ada dalam perjanjian kerja

adalah bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak berlangsung terusmenerus atau abadi. Jadi bukan waktu tertentu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Waktu tertentu tersebut dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja, dapat pula tidak ditetapkan. Di samping itu, waktu tertentu tersebut, meskipun tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja mungkin pula didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau kebiasaan. Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat


untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjanya adalah pekerja tetap. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis (Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya kontrak kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. Dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya 2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun 3. Pekerjaan yang bersifat musiman 4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjan yang bersifat tetap. Pada Bab 2 point A sudah dijelaskan mengenai pengertian perjanjian dan jenisjenis perjanjian. Perjanjian kerjasama adalah salah satu jenis perjanjian dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada suatu perusahaan. Perjanjian kerjasama berbeda dengan perjanjian kerja bersama. Adapun terhadap perjanjian kerja bersama tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut : 25 “Perjanjian kerja bersama dirundingkan oleh serikat pekerja/buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Perundingan perjanjian kerja bersama harus didasari itikad baik dan kemauan kedua belah pihak. Meskipun perusahaan pada dasarnya memiliki posisi lebih dominan dibandingkan dengan serikat buruh, tetapi perusahaan harus memberikan kesempatan dan ruang kepada serikat pekerja dalam menyampaikna aspirasinya sebab aspirasi dari serikat pekerja mencerminkan aspirasi para buruh yang diwakilinya. Perundingan perjanjian kerja bersama dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 25

http://yusri-azmi.blogspot.com/2011/06/tanggung-jawab-pengangkut-minyak-mentah.html


Lamanya perundingan perjanjian kerja bersama ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan. Pendaftaran dan pengesahan perjanjian kerja bersama yaitu : 26 1.

Pengusaha mendaftarkan perjanjian kerja bersama kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

2.

Tujuan pendaftaran perjanjian kerja bersama dimaksudkan untuk : a.

Alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan diperusahaan

b. Rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan perjanjian kerja bersama. 3.

Pengajuan pendaftaran perjanjian kerja bersama harus melampirkan naskah perjanjian kerja bersama yang dibuat dalam rangkap tiga bermaterai cukup yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja

4.

Pendaftaran perjanjian kerja bersama dilakukan oleh : a.

Kepala dinas tenaga kerja kabupaten/kota

b. Kepala dinas tenaga kerja provinsi c.

Direktur

jenderal

pembinaan

hubungan

industrial

dan

jaminan

sosial

ketenagakerjaan 5.

Dan masih banyak lagi syarat-syarat yang lain Menurut H.R Daeng Naja, dalam bukunya Contract Drafting mnyebutkan bahwa

kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (terutama perjanjian yang mengikat). Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari : 1. Perjanjian 2. Undang-undang Pengertian perjanjian kerjasama pada Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Disamping itu suatu perjanjian dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni pertama para pihak harus sepakat/setuju untuk melaksanakan perjanjian. Misalnya si A menjual mobilnya kepada si B, maka kedua belah pihak (si A dan B) harus sepakat untuk melaksanakan jual beli, yakni si A menyerahkan mobil dan si B menyerahkan pembayaran sejumlah uang sesuai kesepakatan.

26

Ibid


Kedua, para pihak harus cakap. Artinya, para pihak harus sudah dewasa di dalam melakukan perbuatan hukum, yakni berumur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata . Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Ketiga adalah perjanjian tersebut mengatur hal-hal tertentu. Artinya, perjanjian haruslah berisi hal-hal tertentu. Misalnya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah, perjanjian fidusia, perjanjian leasing dan sebagainya. Dan yang keempat adalah isi dari perjanjian haruslah mengatur hal-hal yang diperbolehkan. Artinya, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian yang dilarang diantaranya adalah perjanjian judi, perjanjian hutang piutang dengan bunga yang tidak wajar dan perjanjian makar. Disamping itu perjanjian adalah sesuatu yang istimewa karena diperlakukan layaknya Undang-Undang bagi para pembuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pemaknaan Undang-Undang bukanlah seperti peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pemaknaan tersebut ingin menegaskan bahwa perjanjian adalah sesuatu hal yang sakral bagi kedua belah pihak, karena perjanjian adalah hasil dari kesepakatan kedua belah pihak yang didasari dengan itikad baik. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Subjek atau pihak perjanjian kerjasama, yaitu: a.

Pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain

b.

Pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur

Objek perjanjian kerjasama, yaitu : a.

Menyerahkan sesuatu

b.

Melakukan sesuatu

c.

Tidak melakukan sesuatu

D. Akibat Hukum yang Timbul dari Perjanjian Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap perjanjian yang merupakan peristiwa hukum akan melahirkan akibat hukum yaitu akibat-akibat dalam hal mana diatur dan


ditentukan oleh hukum namun akibat hukum itu haruslah timbul dari perjanjian yang dibuat para pihak. Namun disini dapat kita garis bawahi bahwa suatu perjanjian dari satu pihak hanya mempunyai hak dan kewajiban dan sebaliknya pihak lain hanya mempunyai kewajiban tanpa hak, hal ini terjadi pada perjanjian yang bukan perjanjian timbal balik. Sedangkan akibat hukum itu adalah lahirnya hak dan kewajiban yang berkaitan langsung pada pembuat perjanjian tersebut. Untuk hal ini dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata ditentukan: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 1. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 2. Persetujuan-persetujuan yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dari ketentuan pasal ini menentukan bagaimana akibat hukum yang lazim perjanjian terhadap pembuatnya. Dalam hal ini Mariam Darus Badrulzaman 27 memberikan pendapat : “ Bahwa dengan istilah semua maka pembuat undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata mata perjanjian bernama tapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. “ Dan dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata ini juga berlaku pada perjanjian yang dikenal dalam undang-undang maupun yang tidak dikenal dalam undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban para pihak untuk menaati perjanjian yang sama dengan mentaati undang-undang dimana apabila terjadi pelanggaran terhadap isi dari perjanjian sama nilainya dengan melanggar undang-undang. Pelanggaran terhadap perjanjian yang lazim disebut dengan istilah wanprestasi akan menerima sanksi hukum yang biasanya berupa ganti rugi di dalam ayat 3 dari Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan “pentingnya itikad baik yang bermaksud memperjelas perjanjian harus sesuai dengan keadilan kepatutan berarti itu harus sesuai dengan keadilan dan kepatutan berarti perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.“ 28 Apabila hukum perjanjian terhadap para pihak adalah mempunyai kekuatan hukum atau mengikat dan memaksa para pihak pembuat perjanjian. Inilah yang 27 28

Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit., hal 10 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni Bandung, 2003, hal 99


dimaksud bahwa perjanjian dtemukan adanya suatu azas yakni azas kepastian hukum. Selain itu akibat hukum perjanjian itu adalah tidak diperbolehkannya oleh hukum untuk menarik kembali dibatalkannya secara sepihak saja, kecuali isi perjanjian itu sendiri memperbolehkannya, ini sering dijumpai pada perjanjian kredit suatu Bank. Apabila suatu pihak membatalkan perjanjian haruslah ada izin atau sepakat dari pihak lain pembuat perjanjian. Dari uraian diatas bahwa setiap melakukan perjanjian tentu akan menghadapi atau menimbulkan akibat hukum.


BAB II PERJANJIAN SECARA UMUM

Recommend Documents