II. LANDASAN TEORI A. Penelitian Terdahulu dan Keterbaruan Penelitian

8 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

II.

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu dan Keterbaruan Penelitian 1. Penelitian Terdahulu Darwis dan Nurmanaf (2004) melakukan penelitian mengenai distribusi, tingkat harga, dan penggunaan pupuk di tingkat petani. Hasil penelitian menunjukkan terjadi beberapa penyimpangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Fakta empiris mengindikasikan kelangkaan pupuk terjadi bersumber dari kelangkaan di gudang pabrik. Sedangkan petani tidak memberikan respon secara langsung terkait kebijakan distribusi pupuk. Pembelian pupuk oleh petani dipengaruhi oleh rekomendasi petugas penyuluh dan pendapatan usaha tani yang berkaitan dengan harga jual gabah. Hanya sedikit petani yang mempermasalahkan kenaikan harga sebagai dampak langsung kebijakan subsidi pupuk. Oleh sebab itu, permintaan akan pupuk urea terus bertambah bahkan melebihi anjuran pemupukan berimbang. Dalam penelitian ini hanya melihat bagaimana respon petani terhadap distribusi dan harga pupuk. Maka untuk penelitian selanjutnya, peneliti menambahkan bagaimana pengaruh perubahan harga tersebut terhadap penggunaan pupuk dan pada gilirannya dapat diketahui pengaruhnya terhadap produksi padi. Sedangkan, Rachman (2009) mengkaji kebijakan subsidi pupuk ditinjau dari aspek teknis, manajemen, dan regulasi. Permasalahan subsidi pupuk yang dihadapi bangsa ini dirinci sebanyak enam masalah. Pertama, sistem penetapan alokasi pupuk dan akurasi data petani rentan penyimpangan, khususnya terhadap besaran penyaluran pupuk. Fungsi pengendalian dan pengawasan di tingkat daerah juga dinilai kurang efektif sebagai akibat basis data petani yang kurang akurat. Kedua, implementasi tidak sesuai dengan ketentuan (Moral Hazard). Berdasarkan peraturan yang berlaku, produsen bertanggungjawab terhadap penyaluran pupuk sampai Lini IV dengan HET yang berlaku. Namun penyaluran dari Lini III commit to user ke Lini IV kurang diperhatikan, dan penunjukkan distributor resmi 8

9 digilib.uns.ac.id


seringkali belum memenuhi persyaratan. Ketiga, HET yang berlaku kurang realistik. Distributor terkadang menaikkan harga pupuk secara semena-mena dengan alasan adanya fee pemasaran. Keempat, keterbatasan anggaran belanja pemerintah. Kelima, sistem distribusi tertutup pupuk yang kurang optimal, dan yang terakhir masih lemahnya pengawasan dilapangan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, maka ditawarkan beberapa alternatif perbaikan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek teknis, manajemen, dan regulasi. Aspek teknis dapat diperbaiki dengan cara (i) meningkatkan ketepatan penggunaan pupuk dalam hal tepat jenis, tepat waktu & frekuensi, tepat cara, dan tepat dosis, (ii) meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik melalui penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik ini dapat menekan biaya input produksi yang seringkali menjadi kendala bagi petani. Sedangkan dari aspek manajemen, perbaikan dapat dilakukan melalui (i) peningkatan ketepatan dalam penetapan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, (ii) peningkatan

pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi, dan (iii) peningkatan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi. Aspek yang terakhir yaitu aspek regulasi. Upaya perbaikannya dilakukan dengan cara, (i) memfungsikan RDKK sebagai alat dalam perencanaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, (ii) menetapkan sanksi pidana yang jelas bagi pelanggar ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi, dan (iii) memposisikan kembali penyaluran pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Dalam penelitian Ramli, dkk (2012) yang berjudul The Impact of Fertilizer Subsidy on Malaysia Paddy/Rice Industry Using a System Dynamics Approach, menggunakan metode model dinamika system yang dianalisis

dengan

software

simulasi

komputer.

Hasil

penelitian

menunjukkan bahwa implikasi kebijakan secara keseluruhan menunjukkan commit to userdapat dipertahankan tanpa subsidi bahwa produksi padi di Malaysia tidak


10 digilib.uns.ac.id

pupuk dan petani tidak bersedia untuk membeli pupuk sendiri. Sehingga jika pemerintah memutuskan untuk perlahan-lahan atau secara drastis menghapus subsidi pupuk, maka perhatian harus diberikan untuk mendorong petani agar membeli pupuk mereka sendiri dalam rangka untuk meningkatkan hasil dan memenuhi peningkatan permintaan beras. Penelitian ini mensimulasikan dampak penghapusan subsidi pupuk NPK terhadap produksi padi. Hasil simulasi mengindikasikan penurunan produktivitas dimana terjadi penurunan dari 4.502 ton per hektar menjadi 3.081 ton per hektar. Dalam penelitian ini pupuk yang diteliti hanya pupuk majemuk yaitu NPK. Padahal kebutuhan pupuk terbesar dalam usahatani padi salah satunya adalah pupuk Urea. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya peneliti menambahkan pupuk urea sebagai input yang turut serta mempengaruhi produksi padi. Selanjutnya penelitian di Nigeria oleh Abula dan Mohammed (2013) dengan judul “The Impact of Fertilizer Subsidy on Cassava Production in Nigeria (1986-2010)” bertujuan untuk mengetahui dampak subsidi pupuk terhadap produksi ubi kayu. Berdasarkan investigasi empiris dari penelitian, maka penelitian mengungkapkan bahwa program subsidi pupuk telah memiliki dampak yang signifikan pada output singkong di Nigeria. Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara subsidi pupuk dengan produksi ubi kayu di Nigeria. Variabel penduga yang mempengaruhi produksi ubi kayu yaitu indeks harga pupuk (X1) dan luas areal pertanaman ubi kayu di Nigeria (X2). Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks harga pupuk dan luas areal pertanaman ubi kayu di Nigeria secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produksi ubi kayu. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang berupa indeks harga pupuk dan luas areal pertanaman padi. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, peneliti memilih menggunakan data primer dan variabel yang digunakan meliputi jumlah pupuk, luas lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah bibit, dummy bibit, dan dummy efektivitas harga commit to user pupuk.Bagaimanapun juga jumlah tenaga kerja, jumlah bibit, dll



berpengaruh terhadap jumlah produksi usahatani, dan komoditas padi dipilih oleh peneliti mengingat beras/padi merupakan makanan pokok orang Indonesia. Rujukan lain yang berkaitan dengan kebijakan publik yaitu penelitian Sudiarso (2012) mengenai efektivitas kebijakan program raskin di Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan berupa model interaktif dengan siklus. Data yang digunakan berupa data sekunder dari instansi terkait dan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan bantuan kuesioner. Penelitian ini mengkaji efektivitas program raskin dalam hal ketepatan tujuan program (tepat sasaran, waktu, jumlah, kualitas, administrasi, dan harga). Evaluasi terhadap program raskin dengan enam indikator tersebut menunjukkan bahwa program raskin di Jawa Timur sudah cukup baik yang mencapai 81,9%. Empat indikator yang efektif dalam program raskin ini meliputi tepat sasaran, harga, kualitas, dan administrasi. Artinya penerima raskin benar-benar dari keluarga miskin, raskin dibayarkan sesuai ketentuan tanpa membebani penerima raskin, kualitas beras yang diterima pun tidak dibawah standar, dan pendataan terkait raskin juga berjalan cukup baik. Sedangkan ketepatan waktu relatif berjalan lancar, artinya pendistribusian beras telah berjalan sebagaimana dan disalurkan pada titik-titik tertentu. Tingkat efektivitas terendah terdapat pada jumlah beras yang diterima. Seringkali jumlah beras yang diterima rumah tangga miskin berada dibawah ketentuan antara 10 – 15 kg. Penyebabnya, raskin juga diterima oleh mereka yang tidak semestinya menerima. Raskin juga digunakan sebagai ganti biaya operasional petugas, sehingga jumlah yang dibagikan kepada rumah tangga miskin berkurang. Adanya penelitian ini dapat memberi gambaran kepada peneliti dalam mengevaluasi kebijakan publik.

commit to user

12

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu No.

Judul Penelitian

Metode Analisis Hasil Penelitian Data Valeriana Darwis dan Analisis Deskriptif Hasil penelitian menunjukkan pembelian pupuk A. Rozany Nurmanaf Kualitatif dan Studi oleh petani dipengaruhi rekomendasi petugas (2004) Pustaka penyuluh, dan pendapatan usahatani yang berkaitan dengan harga jual gabah. Oleh sebab itu, permintaan akan pupuk urea cenderung meningkat. Benny Rachman Analisis Deskriptif Hasil penelitian merinci enam masalah utama (2009) Kualitatif dan Studi yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan subsidi Pustaka pupuk. Dalam penelitian ini juga ditawarkan beberapa alternative kebijakan system distribusi pupuk bersubsidi yang meliputi aspek teknis, manajemen, dan regulasi. Nurul Nadia Ramli et System Dynamics Hasil penelitian menunjukkan bahwa produski al. (2009) Approach padi di Malaysia tidak dapat dipertahankan tanpa subsiding pupuk. Penghapusan subsidi pupuk NPK berdampak pada penurunan produksi padi. Pengarang

1.

Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga, dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani

2.

Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Aspek Teknis, Manajemen, dan Regulasi

3.

The Impact of Fertilizer subsidy on Malaysia paddy/Rice Industry Using a System Dynamics Approach The Impact of Fertilizer Abula M. dan Analisis Regresi Subsidy on Cassava Mohammed S. (2013) Production in Nigeria (1986-2010)

4.

5.

Kajian Efektivitas Program Sudiarso (2012) RASKIN di Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi pupuk berdampak signifikan terhadap produksi ubi kayu. Selain itu, subsidi pupuk dapat meningkatkan pendapatan, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan produksi pangan. Model Interaktif Evaluasi program RASKIN di Jawa Timur telah dengan Siklus berjalan dengan baik. Terdapat empat indikator yang efektif dari total enam indikator. Indikator yang efektif tersebut diantaranya tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.



B. Tinjauan Pustaka 1. Analisis Kebijakan Publik Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan private (individu atau lembaga swasta). Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. Pertama, dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah (Hogwood and Gunn, 1988). Kedua, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat luas (publik). Sebagai contoh, kebijakan harga BBM adalah kebijakan publik karena dibuat oleh pemerintah bersifat memaksa dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi penduduk, konsumen maupun pengusaha. Analisis kebijakan adalah teknik untuk mengukur efektivitas organisasi melalui pemeriksaan dan evaluasi dampak suatu program. Analisis kebijakan memiliki tiga keprihatinan dasar. Pertama, perhatian utamanya adalah "penjelasan" dari kebijakan daripada "resep" kebijakan. Kedua, melibatkan pencarian yang ketat untuk mengetahui penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik melalui penggunaan alat penyelidikan sistematis. Ketiga, melibatkan "upaya untuk mengembangkan dan menguji proposisi umum tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik" (Sapru, 2011). Menurut Simatupang (2009), karakteristik dasar analisis kebijakan yaitu pertama, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan "sintesa" informasi yang berarti pemaduan berbagai informasi, termasuk hasil penelitian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang selaras. Kedua, salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan ialah hasil-hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengolahan lanjut hasil-hasil penelitian sehingga siap digunakan dalam pengambilan keputusan dan desain kebijakan publik. Ketiga, output analisis kebijakan ialah rekomendasi opsi keputusan atau user bahwa output kebijakan adalah desain kebijakan publik. commit Hal ini to berarti



berupa nasehat atau petunjuk operasional tentang bahan pengambilan keputusan publik bagi spesifik klien. Oleh karena itu, analisis kebijakan haruslah disajikan secara jelas, singkat, padat, lengkap dan seksama. Keempat, klien analisis kebijakan ialah para pengambil keputusan kebijakan

publik

(pemerintah

dan

DPR)

dan

kelompok

yang

bekepentingan (interest groups) atas kebijakan pemerintah tersebut. Kelima, analisis kebijakan berorientasi klien (client oriented). Hal ini merupakan implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan nasehat keputusan siap-guna bagi klien spesifik. Tanpa berorientasi klien analisis kebijakan tak akan mungkin siap guna. 2. Kebijakan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan

Permentan

No.83.1/PERMENTAN/RC.110/12/2011

tentang Renstra Kementan, skim subsidi pupuk adalah subsidi harga yang penyalurannya dilaksanakan dengan pola tertutup menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi

menurut

sub

sektor

telah

diatur

dalam

Permentan

No.69/Permentan/SR.130/11/2012, begitu pula dengan kebutuhan pupuk bersubidi menurut jenis pupuk dan jumlah pupuk di tiap provinsi. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi telah diatur dalam PERMENDAG No.15 Tahun 2013.Pengadaan dalam hal ini diartikan sebagai penyediaan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari produsen dan/atau impor.Produsen itu sendiri adalah produsen pupuk yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik. PT. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan perusahaan induk dari kelima produsen pupuk bersubsidi tersebut. Sedangkan, penyaluran diartikan sebagai proses penditribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan kelompok tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir. commit to user



Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan tersebut, maka PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV untuk sektor pertanian. Sedangkan produsen bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip enam tepat mulai dari Lini I sampai Lini IV sesuai wilayah tanggungjawabnya. Distributor pun bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV, serta pengecer yang bertanggungjawab menyalurkan pupuk bersubsidi kepada konsumen tingkat akhir yaitu petani.Lini I itu sendiri merupakan lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III merupakan lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen. Sedangkan, Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor. Tugas Produsen, Distributor, maupun Pengecer telah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 ini. Selain itu, persyaratan untuk menjadi Distributor maupun Pengecer juga telah ditetapkan dalam peraturan ini. Pupuk Bersubsidi digolongkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011. Pengawasan yang dilakukan meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Pelaku pengawasan itu sendiri yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, dan juga Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pedoman KP3 dan PPNS yang dikeluarkan oleh Dirjen PSP Kementan (2014), Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) baik provinsi maupun Kabupaten/Kota didefinisikan sebagai wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida commitpupuk to userdan pestisida. Tugas pengawasan antar instansi terkait dibidang



pupuk dan pestisida ini juga dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di daerah. Salah satu kegiatan KP3 dan PPNS adalah melakukan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida secara berkala. Khusus untuk pupuk bersubsidi pembinaan pengawasan lebih diarahkan kepada ketersediaan pupuk, penyaluran pupuk dari Distributor ke Kios Pengecer dan dari Kios Pengecer kepada Kelompok Tani yang sudah tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK Pupuk Bersubsidi diartikan sebagai rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK Pupuk Bersubsidi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Gapoktan maupun penyalur pupuk bersubsidi (Dirjen PSP, 2012). 3. Efektivitas Kebijakan Instrumen kebijakan dikatakan efektif jika dapat memberikan kontribusi untuk mencapai target yang ditetapkan oleh kebijakan. Secara umum pertanyaan untuk efektivitas instrumen kebijakan perlu dibagi menjadi dua sub-pertanyaan. Pertama adalah: apa tujuan pencapaianapakah memperluas target tersebut dapat tercapai?. Pertanyaan kedua adalah efektivitas aktual - apakah instrumen berkontribusi terhadap pencapaian tersebut? (Blok, 2004). Sedangkan Miller (1977) dalam Tangkilisan (2005) mengemukakan bahwa: “Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments” Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai

tujuannya.Efektivitas

ini

harus

dibedakan

dengan

efisiensi.Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. commit to user



Pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.Kedua, tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah,

kerjasama

antara

pemerintah-masyarakat/swasta,

atau

implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out). “Tepat” ketiga adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tigal hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.“Tepat” keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terikat. “Tepat” yang kelima adalah tepat proses, yang terdiri dari tiga proses yaitu policy acceptance, policy adoption, dan strategic readiness (Nugroho, 2001). 4. Efektivitas Subsidi Pupuk Pupuk adalah bahan atau zat

makanan yang diberikan atau

ditambahkan kepada tanaman, dengan maksud agar supaya zat makanan tanaman itu bertambah (Aak, 1992). Syarat pemupukan yang dibutuhkan tanaman agar dapat bertumbuh: a. Kalkulasi pemupukan b. Pupuk yang dipergunakan c. Realisasi pemupukan d. Program pemupukan Menurut Rosmarkam dan Yuwono (2002), Dalam arti luas, Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. commit to user tanah, dan urea disebut pupuk. Pemberian bahan kapur, legin, pembenah



Dalam pengertian yang khusus, pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman. Pupuk dalam arti luas diklasifikasikan sebagai berikut: a. Berdasarkan asalnya 1) Pupuk alam, yakni pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan alam tanpa proses yang berarti. Misalnya, pupuk kompos, pupuk kandang, guano, pupuk hijau dan pupuk batuan P. 2) Pupuk buatan, yakni pupuk yang dibuat oleh pabrik. Misalnya, TSP, Urea, Rustika, dan Nitrophoska. Pupuk ini dibuat oleh pabrik dengan menggunakan sumber daya alam melalui proses fisika dan/atau kimia. b. Berdasarkan senyawanya 1) Pupuk organik, yakni pupuk yang berupa senyawa organik. Kebanyakan pupuk alam tergolong pupuk organik, misalnya pupuk kandang, kompos, dan guano. Pupuk alam yang tidak termasuk pupuk organic adalah rock phosphate, yang umumnya berasal dari batuan sejenis apatit [Ca3(PO4)2]. 2) Pupuk anorganik atau mineral, yakni pupuk dari senyawa anorganik. Hampir semua pupuk buatan tergolong pupuk anorganik. Penggunaan pupuk organik mempunyai kelemahan, diantaranya ialah: (i) diperlukan dalam jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan unsure hara dari suatu pertanaman, (ii) bersifat ruah, baik dalam pengangkutan dan penggunaannya dilapangan, dan (iii) kemungkinan akan menimbulkan kesehatan hara apabila bahan organik yang diberikan belum cukup matang (Sutanto, 2002). Pupuk organik seringkali dinilai tidak efisien oleh petani, sehingga sampai saat ini petani masih bergantung pada pupuk anorganik yang dapat memberikan hasil secara cepat. Subsidi diartikan sebagai pembayaran sebagian harga oleh pemerintah sehingga harga dalam neegri lebih rendah daripada biaya rata-rata commit user internasionalnya. Subsidi harga pembuatan suatu komoditi atau toharga



produksi melindungi konsumen dalam negeri, artinya konsumen dalam negeri dapat membei barang yang harganya lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatannya atau harga internasionalnya. Sedangkan, subsidi harga faktor produksi bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dan dilakukan untuk meningkatkan produksi dalam negeri (Hanafie, 2010). Sebagai suatu program dengan target yang sangat luas, subsidi pupuk menghadapi berbagai masalah dan kendala sehingga menurunkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Paling tidak ada tiga masalah penting dalam program subsidi pupuk, yaitu: 1) penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, 2) kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan 3) bias sasaran/target (Susila, 2010). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencapai enam tepat penyaluran pupuk bersubsidi. Berkaitan dengan hal tersebut maka berikut ini penjelasan masing-masing prinsip penyaluran pupuk bersubsidi: a. Tepat Jumlah Berdasarkan Permentan yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan alokasi anggaran subsidi pupuk. Alokasi pupuk bersubsidi secara nasional tersebut dirinci menurut provinsi, jenis, jumlah, sub-sektor, dan sebaran bulanan, dan selanjutnya dirinci menurut kabupaten/kota (ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat pada awal bulan Maret) dan menurut kecamatan (ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota paling lambat akhir Maret). Saluran distribusi pupuk bersubsidi adalah: Produsen (Lini-I/II) à Distributor (Lini-III)à Penyalur (Lini-IV) à Kelompok Tani/Petani.

commit to user



Tabel 2. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 Menurut Sub Sektor SUB SEKTOR Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Budidaya JUMLAH

UREA 2.976.700 234.891 625.092 123.147 140.170 4.100.000

JENIS PUPUK SP-36 ZA NPK 582.277 641.486 1.628.294 46.850 49.050 240.859 152.743 280.010 460.712 23.420 24.883 44.402 44.711 4.571 25.732 850.000 1.000.000 2.400.000

ORGANIK 687.513 60.959 109.934 19.500 22.094 900.000

Sumber: Dirjen Tanaman Pangan Kementan, 2013 Tabel 3. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 Menurut Jenis Pupuk dan Jumlah Pupuk Provinsi Jawa Tengah No 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Pupuk Urea SP-36 ZA NPK Organik

Jumlah (Ton) 794.000 158.000 200.000 400.000 180.000

Sumber: Dirjen Tanaman Pangan Kementan, 2013 Untuk menjamin agar pupuk bersubsidi tersedia bagi petani pada saat terjadi kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota, maka kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor sebagai berikut: (a) Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pertanian, realokasi antar kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur, dan realokasi antar kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan untuk

memenuhi

kebutuhan

petani,

realokasi

tersebut

dapat

dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat; dan (b) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui commit to user alokasi 1 (satu) tahun (Bappenas, 2011).



b. Tepat Tempat Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Perdagangan

No.15/M-

DAG/PER/4/2013,Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu. Dimana distributor yang ditunjuk tersebut harus memenuhi persyaratan: a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya c. Memenuhi syarat-syarat

umum

untuk melakukan

kegiatan

perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perdagangan d. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya e. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer disetiap kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya f. Rekomendasi

dari

Dinas

Kabupaten/Kota

setempat

yang

membidangi perdagangan untuk penunjukkan distributor baru g. Memiliki permodalan

yang cukup

sesuai ketentuan

yang

disyaratkan oleh Produsen. Sedangkan, Distributor menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawabnya di tingkat Kecamatan/Desa tertentu.Namun, penunjukkan Pengecer harus mendapatkan persetujuan dari Produsen.Nantinya setiap kelompk tani atau petani diharuskan membeli pupuk bersubsidi di pengecer resmi ini.Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi Pengecer: commit to user



a. Bergerak dalam bidang perdagangan umum b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya c. Memenuhi syarat-syarat

umum

untuk melakukan

kegiatan

perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing e. Memiliki permodalan yang cukup c. Tepat Harga Menurut data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian 2013, telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kios Pengecer resmi, ditingkat kecamatan/desa (Penyalur Lini IV) yaitu sebagai berikut: Tabel 4. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kecamatan/Desa Tahun 2013 Jenis Pupuk UREA SP-36 ZA NPK ORGANIK

Harga (Rp/Kg) 1.800,00 2.000,00 1.400,00 2.300,00 500,00

Kemasan (Kg) 50 50 50 50 atau 20 40 atau 20

Sumber: Dirjen Tanaman Pangan Kementan, 2013 Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dilakukan dalam rangka mengendalikan harga pupuk yang beredar dipasaran.Agar petani tidak dipermainkan oleh para penyalur pupuk ini.Oleh sebab itu, pupuk bersubsidi dikategorikan sebagai Barang dalam Pengawasan sesuai dengan Peraturan Presiden No.15 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Perpres No.77 Tahun 2005. Untuk lokasi pengecer di remote area, maka Produsen menjual langsung ke Pengecer dengan ongkos angkut dari gudangan Produsen user ke gudang Pengecer commit menjadito tanggung jawab produsen dan atau



penjualan pupuk ke Pengecer di remote area melalui Distributor andalan dan terpercaya, dengan harga jual produsen ke Distributor diturunkan agar HET di remote area tidak terlampaui. d. Tepat Waktu Setiap produsen harus menyiapan stok pupuk di gudang Lini III Produsen untuk 2 kali ketentuan stok (1 bulan kemudian).Selanjutnya, dilakukan pengiriman pupuk bersubsidi tersebut kepada distributor resmi di masing-masing wilayah.Pelayanan ke Distributor harus bersifat cepat (one day service), hal ini agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi. Ketepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi juga ditentukan oleh ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman RDKK. Menurut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (2014), proses penggadaan dan pengiriman RDKKsesuai kebutuhan dapat dilakukan dengantahapan sebagai berikut: a. RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak(copy) rangkap 5 (lima) dan

dikirim

kepadaPenyalur/Pengecer

resmi

(sebagai

pesananpupuk), Kepala Desa/Lurah, Penyuluh,Ketua Gapoktan dan Ketua kelompok tani. b. RDKK disusun paling lambat awal bulanPebruari c. RDKK dibuat rangkap 5 (lima), untuk:Pengecer pupuk bersubsidi resmi,

KepalaDesa/Lurah, Ketua Gapoktan, Penyuluh danarsip

Poktan d. RDKK dapat digunakan sebagai instrument pesanan pupuk bersubsidi dipenyalur/pengecer resmi di Lini IV. Selanjutnya, dari masing-masing kelompok tani atau Gapoktan, RDKK tersebut diserahkan kepada pihak Kecamatan.Rekapitulasi RDKK Tingkat kecamatandisusun paling lambat bulan Maret.Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten/Kota disusun paling lambat bulan April.Rekapitulasi RDKK Tingkat Provinsi disusunpaling lambat bulan Mei. commit to user



5. Teori Produksi Menurut Dominick Salvatore (2007), fungsi produksi untuk setiap komoditi adalah suatu persamaan, tabel, atau grafik yang menunjukkan jumlah (maksimum) komoditi yang dapat diproduksi per unit waktu bagi setiap kombinasi alternatif, bila menggunakan teknik produksi terbaik yang tersedia. Hal senada juga diungkapkan oleh Samuelson dan Nordhaus (2003), dimana fungsi produksi menentukan output maksimum yang dapat dihasilkan dari sejumlah tertentu input, dalam kondisi keahlian dan pengetahuan teknis tertentu. Fungsi produksi menurut Sukirno (2005) selalu dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut: Q = f (K, L, R, T) Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian kewirausahaan, dan R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis factor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Produktivitas fisik marjinal (marginal physical productivity) suatu input adalah sebagai tambahan kuantitas output yang dihasilkan dengan menambah satu unit input itu, dengan menganggap konstan seluruh input lainnya (Nicholson, 2002). Dengan menggunakan fungsi produksi berlaku juga hukum penambahan hasil yang semakin berkurang: “Hukum penambahan hasil yang semakin berkurang menyatakan bahwa kita akan mendapatkan sedikit tambahan output ketika kita menambahkan satu satuan input sementara input yang lain konstan. Dengan kata lain, produk marjinal dari tiap unit akan turun meskipun jumlah dari input bertambah, sementara seluruh input konstan” Sadono Sukirno (2005) menuliskan persamaan untuk menghitung produksi marjinal yaitu sebagai berikut: ∆TP commitMP to 㸰 user ∆



Sedangkan, besarnya produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Apabila produksi total adalah TP, jumlah tenaga kerja adalah L, maka produksi rata-rata (AP) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: AP 㸰

TP L

Q* Q

TP

0

X1 X

X2

X3

Input X

Gambar 1. Kurva Produksi Total Increasing Returns

Deminishing Negative Returns Returns A

B’ C’ 0

X1

X2

APx Input X

X3 MPx

Gambar 2. Kurva Produksi Rata-Rata dan Produksi Marjinal

Subsidi adalah pemberian pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen. Subsidi digunakan commit to user



untuk mendorong produksi dengan cara menurunkan harga. Besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi bergantung pada besarnya penurunan harga yang berlaku.

Gambar 3. Efek Subsidi terhadap Keseimbangan Pasar Sebelum ada subsidi tingkat keseimbangan berada pada E dan keseimbangan ini menunjukkan harga adalah P dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Subsidi sebesar R akan menggeser kurva penawaran dari S menjadi S’ dan keseimbangan bergeser pula kepada E’. Sekarang harga adalah P’ dan barang yang diperjualbelikan adalah Q’. Dengan cara yang sama, analisis terhadap kurva akan menunjukkan bahwa subsidi sebesar R akan menyebabkan harga turun dari P ke P’ dan jumlah barang yang diperjualbelikan akan meningkat dari Q ke Q’. Sehingga, semakin elastis permintaan maka semakin besar pula bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual, dan semakin elastis permintaan maka semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Sebaliknya, semakin elastis penawaran maka semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual, dan semakin elastis penawaran maka semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. 6. Elastisitas Permintaan dan Penawaran Elastisitas adalah suatu bilangan yang menunjukkan persentase perubahan yang terjadi pada satu variabel sebagai reaksi atas setiap 1 persen kenaikan pada variabel lain (Pindyck dan Rubinfeld, 2007).Pada commit to user umumnya, jika harga suatu barang berubah, maka permintaan akan barang



tersebut juga akan berubah. Untuk mengukur responsi perubahan harga (P) terhadap jumlah permintaan (Q) bisa digunakan konsep “elastisitas permintaan harga” (price elasticity of demand). EQ,P =

攰Ǵrsindksi攰iǴ 攰Ǵrsindksi攰iǴ

kkn k k

㸰

kkn k k 琨

蕨

蕨琨

.

琨

Terdapat tiga faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Pertama, tingkat kemampuan barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Kedua, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Ketiga, jangka waktu dimana permintaan itu dianalisis (Sukirno, 2005). Tabel 5. Terminologi untuk Nilai-nilai EQ,P Nilai EQ,P pada Suatu Titik EQ,P<1 EQ,P = 1 EQ,P>1

Terminologi Kurva pada Titik Ini Inelastis Unitary Elastis Elastis

Untuk kurva yang elastis, sedikit saja perubahan dalam harga, akan menyebabkan perubahan yang besar dalam permintaan. Untuk kurva yang unit elastis, persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Sedang untuk kurva yang inelastis, persentase perubahan dalam jumlah barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga (Nicholson, 1988). Sedangkan, elastisitas penawaran karena harga (price elasticity of supply) adalah persentase perubahan jumlah penawaran karena setiap peningkatan 1 persen dari harga.Elastisitas ini biasanya positif karena harga yang lebih tinggi member insentif kepada para produsen untuk meningkatkan ouput. Elastisitas penawaran dapat juga dihubungkan dengan variabel-variabel lain seperti suku bunga, upah rata-rata, dan harga barang baku serta barang-barang lainnya yang dipakai untuk membuat produk tersebut (Pindyck dan Rubinfeld, 2007). 7. Produksi Padi (Oryza sativa) Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Berdasarkan sistem budidaya, padi dibedakan pada dua tipe, yaitu padi commit to user kering (gogo) dan padi sawah. Padi gogo ditanam di lahan kering (tidak



tergenangi), sedangkan padi sawah ditanam di sawah yang selalu tergenang air. Varietas unggul padi yang saat ini banyak ditanam berasal dari hasil silangan IRRI atau silangan dalam negeri. Varietas hasil silangan IRRI diawali dengan IR, yaitu IR 48, IR 64, IR 65, IR 70, IR 72, dan IR 74. Sedangkan varietas hasil silangan dalam negeri, antara lain Cisadane, Cisanggarung, Cisantana, Cisokan, Citanduy, Citarum, Fatmawati, Sintanur, Winongo, dan Yuwono (Purwono dan Purnamawati, 2007). Produksi dan produktivitas yang timpang antara padi sawah dan padi ladang terjadi akibat perbedaan kesuburan tanah. Kesuburan tanah di lahan padi sawah umunya lebih tinggi, begitu juga aplikasi pemupukan lebih mudah diaplikasikan dibandingkan padi ladang. Petani umumnya memberikan pupuk disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat (Firmansyah dan Harmini, 2012). Pramono et al. dalam Basuki et al. (2005) mengungkapkan terdapat kecenderungan petani lahan sawah irigasi di sentra produksi beras untuk selalu menambah takaran pupuk, terutama Nitrogen guna mengatasi permasalahan pelandaian produksi. Hal ini merupakan tindakan inefisiensi pemupukan. Pemupukan urea dengan panduan bagan warna daun (BWD) mampu meningkatkan efisiensi pemupukan 40%. Tanaman yang kekurangan Urea (zat hara N) tumbuhnya kerdil, anakan sedikit dan daunnya berwarna kuning pucat, terutama daun tua. sebaliknya tanaman yang dipupuk Urea berlebihan, tumbuhnya subur, daun hijau anakan banyak tetapi jumlah malai sedikit, mudah rebah dan pemasakan lambat. Agar tanaman tumbuh sehat dengan hasil dan mutu beras tinggi, maka zat-zat hara tersebut jumlahnya dalam tanah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Apabila salah satu zat hara tersebut jumlahnya dalam tanah tidak cukup, maka hasil dan mutu beras akan menurun. Oleh karena itu pemupukan harus berimbang, dimana jenis dan dosis pupuk harus sesuai dengan kebutuhan tanaman dan jumlah zat hara yang tersedia dalam tanah (tingkat kesuburan tanah) (Pusri, 2014). commit to user



C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah Dalam rangka mencapai sasaran swasembada berkelanjutan maka pemerintah memberikan dukungan utama yang berkaitan dengan subsidi input. Subsidi input tersebut terdiri dari subsidi pupuk, benih, dan kredit modal bagi petani. Subsidi pupuk itu sendiri dimaksudkan sebagai bantuan pemerintah bagi petani untuk menekan biaya produksi, terutama biaya pembelian pupuk. Harapannya dengan adanya subsidi pupuk, petani dapat lebih mudah mengakses pupuk sebagai input untuk produksi taninya. Pengadaan pupuk bersubsidi itu sendiri dilakukan dengan sistem rayonisasi, dimana produsen pupuk bersubsidi terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang Cikampek, PT. Pupuk Kaltim, dan PT. Pupuk Iskandar Muda. Setiap produsen harus bertanggung jawab terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dimasing-masing wilayahnya sesuai dengan ketentuan. Penyaluran pupuk bersubsidi ini dimulai dari Lini I hingga sampai ketangan konsumen akhir yaitu petani. Artinya, proses pendistribusian pupuk bersubsidi berlangsung cukup panjang dan diperlukan pengawasan yang ketat untuk menjamin tersalurkannya pupuk kepada petani.Indikator pupuk tersalurkan dengan baik yaitu berpegang pada prinsip enam tepat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas pengawasan pupuk ini dibebankan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang ada dimasing-masing kabupaten/kota. Pada penelitian akan meneliti mengenai efektivitas kebijakan subsidi pupuk dan pengaruhnya terhadap produktivitas padi di Kabupaten Kendal. Kerangka berpikir yang telah dibuat skema digambarkan sebagai berikut:

commit to user



Tepat Harga Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk

Tepat Jumlah

Pengaruh Subsidi Pupuk terhadap Penggunaan Pupuk Kebijakan Subsidi Pupuk

Harga Urea (P1) Harga NPK (P2) Harga Jual Gabah (P3) Luas Lahan (X1)

Penggunaan Pupuk Urea (Qd)

Pengaruh Penggunaan Pupuk terhadap Produksi Padi

Luas Lahan (X1) Penggunaan Pupuk Urea (X2) Penggunaan Pupuk NPK (X3) Penggunaan TenagaKerja (X4) Penggunaan Benih (X5) Efektivitas Harga Urea (X6) Efektivitas Harga NPK (X7)

Produksi Padi (Y)

Gambar 4. Kerangka Teori Efektivitas kebijakan subsidi pupuk dapat dinilai berdasarkan prinsip tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat jenis. Namun dalam penelitian ini dibatasi hanya empat prinsip yang digunakan yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tempat. Setelah diketahui tingkat ketepatan empat prinsip tersebut, selanjutnya dicari pengaruhnya terhadap penggunaan pupuk dan juga terhadap produksi padi. D. Hipotesis 1. Diduga harga pupuk urea mempunyai tingkat elastisitas kurang dari 1 (inelastis), artinya setiap kenaikan harga pupuk urea cenderung tidak berpengaruh terhadap permintaan jumlah pupuk urea itu sendiri. 2. Diduga variabel bebas yang berupa luas lahan, penggunaan pupuk Urea, penggunaan pupuk NPK, penggunaan tenaga kerja, penggunaan benih, efektivitas harga pupuk Urea, dan efektivitas harga pupuk NPK secara commit to user



bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat yaitu total produksi padi. E. Pembatasan Masalah 1. Analisis

efektivitas

kebijakan

subsidi

pupuk dilakukan

dengan

menggunakan data selama tahun 2013. 2. Efektivitas subsidi pupuk ditentukan oleh prinsip dua tepat yaitu tepat harga dan tepat jumlah. 3. Komoditas yang diteliti adalah padi sawah dengan irigasi teknis. F. Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel 1. Efektivitas subsidi pupuk artinya penyaluran subsidi pupuk telah memenuhi prinsip tepat harga dantepat jumlah. a. Tepat harga artinya tidak terdapat kesenjangan harga pupuk bersubsidi yang dibayarkan petani dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Tepat harga diukur dengan rumus: Efektivitas Harga㸰

푨kǴ

k琨攰

푨kǴ

kȬ

tútn

iǴknúiǴdtn

kd 琨idknt t푨Ȭú

Keterangan: Nilai efektivitas harga > 100% artinya tidak efektif Nilai efektivitas harga ≤ 100% artinya efektif

100%

(Sudana dan Andriati, 2011). IKH㸰

푨k

100%

푨

Dimana: IKH = Indeks Kinerja Ketepatan Harga (%) Ha = Jumlah responden yang membeli pupuk sesuai HET. Rk = Jumlah responden keseluruhan b. Tepat jumlah artinya penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani besarnya sama dengan anjuran pemerintah terkait penggunaan pupuk berimbang. Efektivitas Jumlah㸰

攰k 攰

퍘kn

攰k 攰

t

nk 攰idknt kn

sis ktkn

Keterangan: commit to user Nilai efektivitas jumlah > 100% artinya tidak efektif

Ǵkn

100%



Nilai efektivitas jumlah < 100% artinya tidak efektif Nilai efektivitas jumlah = 100% artinya efektif IKJ㸰

k

100%

Dimana: IKJ = Indeks Kinerja Ketepatan Jumlah (%) Ja = Jumlah responden yang menggunakan pupuk sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang. Rk = Jumlah responden keseluruhan 2. Petani adalah orang yang membudidayakan padi dilahan sawah, termasuk didalamnya petani pemilik penggarap, penyewa, maupun penyakap. 3. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. 4. Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada Konsumen akhir dalam partai kecil. 5. Harga EceranTertinggi disingkat HET adalah harga tertinggi pupuk Urea dan NPK dengan kemasan 50 kg dan atau 20 kg yang dibayar tunai oleh Petani kepada Pengecer resmi di Lini IV. 6. Pupuk bersubsidi yang dimaksud adalah Ureadan NPK dengan komposisi N : P : K = 15 : 15 : 15 dan 20 : 10 : 10. 7. Elastisitas permintaan adalah persentase perubahan permintaan pupuk urea akibat dari persentase perubahan input yang terdiri dari dari harga pupuk urea, harga pupuk NPK, harga jual gabah, dan luas areal tanam padi. 8. Total Permintaan Pupuk Urea (Qd) merupakan

jumlah keseluruhan

pupuk urea yang dibeli oleh petani untuk setiap masa tanam dan dinyatakan dalam kilogram (kg). 9. Harga Pupuk Urea (P1) adalah harga pupuk urea per kilogram yang harus dibayarkan oleh petani dan dinyatakan dalam rupiah (Rp). 10. Harga Pupuk NPK (P2) adalah harga pupuk NPK per kilogram (kg) yang harus dibayarkan oleh petani dan dinyatakan dalam rupiah (Rp). commit to user



11. Harga Jual Gabah (P3) adalah harga gabah per kilogram (kg) yang diterima oleh petani dan dinyatakan dalam rupiah (Rp). 12. Produksi Padi (Y) dihasilkan dari jumlah panen yang dihasilkan pada satu kali masa tanam. 13. Luas Lahan (X1) adalah luasnya areal yang ditanami padi setiap masa tanam dan dinyatakan dalam hektar (Ha). 14. Jumlah Penggunaan Pupuk Urea (X2) adalah jumlah pupuk Urea yang digunakan untuk melakukan usahatani padi setiap musim tanam dan dinyatakan dalam kilogram (kg). 15. Jumlah Penggunaan Pupuk NPK (X3) adalah jumlah pupuk NPK yang digunakan untuk melakukan usahatani padi setiap musim tanam dan dinyatakan dalam kilogram (kg). 16. Jumlah Penggunaan Tenaga Kerja (X4) merupakan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan petani padi untuk melakukan usahatani tersebut, baik tenaga kerja dalam (keluarga) dan tenaga kerja luar, dinyatakan dalam satuan hari kerja orang (HKO) untuk setiap masa tanam. 17. Jumlah Penggunaan Benih (X5) adalah jumlah benih yang digunakan untuk usahatani padi pada setiap musim tanam dan dinyatakan dalam kilogram (kg). 18. Efektivitas harga pupuk Urea (X6) adalah kesesuaian harga pupuk Urea yang dibayarkan petani dengan ketentuan HET dan dinyatakan dalam persen (%). 19. Efektivitas harga pupuk NPK (X7) adalah kesesuaian harga pupuk NPK yang dibayarkan petani dengan ketentuan HET dan dinyatakan dalam persen (%)

commit to user



III.

METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data sehingga kegiatannya tidak lagi hanya mengumpulkan dan menyusun data namun juga menganalisis dan menginterpretasikan arti data tersebut (Surakhmad, 1998). Sementara itu menurut Suryabrata (2004), para ahli mengartikan penelitian deskriptif dalam arti luas, biasanya digunakan istilah penelitian survey. Tujuan dari penelitian survei, yaitu pertama, untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.Kedua, untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.Ketiga, untuk membuat komparasi dan evaluasi. B. Teknik Penentuan Sampel 1. Penentuan Lokasi Penelitian Lokasi

penelitian

Kendal.Kabupaten

terpilih

Kendal

yangmemproporsikan

yaitu

merupakan

penggunaan

berada

di

Kabupaten

salah

satu

kabupaten

tanahnya

untuk

tanah

sawah.Berdasarkan data dari RKPD Kabupaten Kendal (2013) diketahui dari luas wilayah Kabupaten Kendal sebesar 1.002,23 km2, penggunaan tanah untuk sawah pada tahun 2010 sebesar 261,55 km2 atau sebesar 26,10 % dari seluruh luas tanah yang ada. Total penggunaan tanah di Kabupaten Kendal untuk kegiatan pertanian pada tahun 2010 mencapai 760,94 km2 atau sebesar 75,92% dari seluruh luas tanah yang ada. Selain itu, pada tahun 2012 diketahui produktivitas padi di Kabupaten Kendal mencapai 57,21% dan tergolong cukup tinggi, meski dengan luas panen yang menurun dari tahun sebelumnya. Ada kemungkinan tingginya produkivitas padi tersebut karena ditunjang oleh penggunaan pupuk bersubsidi yang efekif. commit to user 34



2. Populasi Menurut Palte dalam Singarimbun dan Effendi (1981), populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dibedakan menjadi populasi sampling dan populasi sasaran. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani padi sawah yang menggunakan pupuk bersubsidi dari pemerintah di Kabupaten Kendal. 3. Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Unsur-unsur yang diambil sebagai sampel disebut unsur sampling. Unsur sampling diambil dengan menggunakan kerangka sampling atau sampling frame (Singarimbun dan Effendi, 1981:108). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah MultistageCluster Random Sampling atau pengambilan sampel gugus bertahap. Seringkali dijumpai populasi yang letaknya tersebar secara geografis, sehingga sulit untuk mendapatkan kerangka sampel. Pemilihan sampel dengan teknik ini dilakukan dengan melewati beberapa tahap.Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah-wilayah yang ada, seperti desa, kecamatan, dan kabupaten. Berikut ini penjelasan lebih rincinya: 1) Populasi tahap pertama, terdiri dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Kemudian, diambil secara acak 3 (tiga) kecamatan dan disebut sebagai sampel pertama. Kecamatan terpilih yaitu KecamatanRowosari, Kecamatan Cepiring, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan. commit to user



Tabel 6. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kendal Tahun 2012 (Hektar) 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kecamatan Plantungan Sukorejo Pageruyung Patean Singorojo Limbangan Boja Kaliwungu Kaliwungu Selatan Brangsong Pegandon Ngampel Gemuh Ringinarum Weleri Rowosari Kangkung Cepiring Patebon Kota Kendal

Luas Sawah 1.196 1.456 1.315 1.431 984 1.187 2.003 845 539 1.389 851 1.215 1.464 1.113 1.181 2.030 1.828 1.288 1.178 1.360

Sumber: Statistik Penggunaan Lahan Kabupaten Kendal, 2012 2) Kemudian sampel pertama tersebut dijadikan sebagai populasi tahap kedua, yang terdiri dari beberapa kecamatan terpilih. Selanjutnya, diambil beberapa desa tiap kecamatan dan disebut sebagai sampel kedua. Desa yang terpilih adalah Desa Sendang Sikucing dari Kecamatan Rowosari, kemudian Desa Korowelangkulon dari Kecamatan Cepiring, dan terkahir Desa Protomulyo dari Kecamatan Kaliwungu Selatan.

commit to user



Tabel 7. Luas Lahan Sawah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rowosari Tahun 2012 (Hektar) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Desa/Kelurahan Tanjunganom Tambaksari Parakan Pojoksari Sendangdawuhan Tanjungsari Wonotenggang Randusari Gempolsewu Karangsari Gebanganom Rowosari Kebonsari Jatipurwo Bulak Sendang Sikucing

Luas Sawah 36,00 52,00 61,00 64,00 71,00 72,00 79,00 85,00 88,00 90,00 99,00 105,00 107,00 124,00 193,00 704,00

Sumber: Rowosari dalam Angka, 2013 Tabel 8. Luas Lahan Sawah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cepiring Tahun 2012 (Hektar) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16.

Desa/Kelurahan Cepiring Karangsuno Gondang Danarsari Podosari Kalirandugede Margorejo Korowelangkulon Pandes Karangayu Botomulyo Kaliayu Juwiring Korowelanganyar Sidomulyo

Sumber: Cepiring dalam Angka, 2013

commit to user

Luas Sawah 46,94 54,20 68,20 69,20 71,00 71,21 79,28 82,31 84,00 94,48 98,90 99,30 110,88 119,25 138,44



Tabel 9. Luas Lahan Sawah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2012 (Hektar) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Desa/Kelurahan Magelung Protomulyo Darupono Jeruk Giling Plantaran Sukomulyo Kedungsuren Sidomakmur

Luas Sawah 0,00 21,00 25,00 31,02 68,00 124,50 130,61 147,32

Sumber: Kaliwungu Selatan dalam Angka, 2013 3) Selanjutnya, sampel kedua disebut sebagai populasi tahap ketiga, yang terdiri dari beberapa desa terpilih. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan kerangka sampel yang berisi nama-nama petani. Sampel yang diambil sebanyak 60 petani. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) data yang dianalisis dengan statisticparametric jumlah sampelnya harus lebih besar atau sama dengan 30 orang sehingga dapat mengikuti distribusi normal. Penentuan jumlah sampel dari masing-masing daerah dilakukan secara proportional yaitu jumlah sampel petani dari masing-masing daerah besarnya mengikuti proporsi jumlah petani yang memenuhi syarat sebagai sampel dari masing-masing daerah terhadap jumlah seluruh petani yang memenuhi syarat sebagai sampel, dengan rumus: Ni 㸰 Tabel 10. Penentuan Jumlah Sampel Responden di Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal No. Desa 1. Sendang Sikucing 2. Korowelangkulon 3. Protomulyo Jumlah

Jumlah Petani 1672 131 19 1822

Sumber: Data Sekunder commit to user

Petani Sampel 55 4 1 60



Keterangan: Ni : Jumlah petani pada tiap daerah sampel Nk: Jumlah petani dari daerah sampel yang memenuhi syarat sebagai petani sampel N : Jumlah seluruh petani dari seluruh daerah sampel yang memenuhi syarat sebagai petani sampel n: Jumlah petani sampel yang diambil C. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan proses yang menggunakan metode ilmiah, sehingga pengumpulan data merupakan salah satu dalam rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara hati-hati. Kebenaran data atau informasi dalam penelitian mutlak diperlukan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi: 1. Data Primer Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data primer diperoleh melalui wawancara, penyampaian/pengiriman Angket/Daftar pertanyaan rekaman percakapaan (menggunakan perekam suara atau audio-visual), atau pengamatan lapang terhadap kegiatan yang sedang dilakukan (Mardikanto dan Irianto, 2010). Wawancara dilakukan kepada respoden dengan mengguankan instrumen penelitian. Wawancara ini ditujukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan efektivitas subsidi pupuk dan pengaruh penggunaan pupuk bersubsidi terhadap produksi padi di Kabupaten Kendal. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait yang ada relevansinya dengan topik penelitian, meliputi salinan catatatn, gambar, foto, rekaman suara, audio-visual, dan lain sebagainya. Data kualitatif dan kuantitatif yang digunakan dijelaskan dalam tabel berikut: commit to user



Tabel 11. Jenis dan Sumber Data yang Diperlukan Data yang Digunakan Data Primer 1 Identifikasi Responden 2 Karakteristik Responden (Umur, dll) 3 Karakteristik Usahatani Responden 4 Respon Responden terhadap Subsidi Pupuk 5 Efektivitas Tepat Harga& Jumlah 6 Efektivitas Tepat Waktu& Tempat Data Sekunder 1 Data Jumlah Produksi Padi a. Provinsi Jawa Tengah b. Kabupaten Kendal c. Kec. Rowosari, Kec. Cepiring, Kec. Kaliwungu Selatan 2 Data Alokasi Pupuk a. Provinsi Jawa Tengah b. Kabupaten Kendal

3

4

Pr

Jenis Data Sk Kn

Kl

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c. Kecamatan Rowosari Data Distributor dan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi di Kab. Kendal Kondisi Umum Daerah

X

X X

Sumber Data Responden Responden Responden Responden Responden Responden

X X

X X

BPS BPS

X

X

BPS

X

X

X

X

X

X

X

X

Kementan Departemen Pertanian Dinas Pertanian Dinas Perdagangan

X

X

X

BPS Kabupaten

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber Keterangan: Pr= Primer Sk = Sekunder

Kn = Kuantitatif Kl = Kualitatif

D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dimana tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang relevan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Observasi Menurut

Semiawan

(2010),

observasi

adalah

bagian

dari

pengumpulan data yamg berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Sedangkan Marshall (1955) berpendapat bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku commit to user tersebut. Observasi diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Salah satu



jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneiti berterus terang kepada sumber data dalam pengumpulan data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam situasi tertentu peneliti juga diperbolehkan tidak berterus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini demi menghindari jika suatu data yang dicari sifatnya rahasia. 2. Wawancara Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Menurut Susan Stainback (1988), dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan dalam observasi. Bentuk wawancara yang dipilih adalah wawancara terstruktur. Artinya, peneliti sudah mengetahui dengan pasti mengenai informasi yang ingin diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah mengumpulkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis beserta pilihan jawabannya. Alat bantu yang digunakan saat wawancara yaitu tape recorder, kamera digital, dan alat bantu lainnya. 3. Pencatatan (Analisis Data Sekunder) Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian, yaitu dengan mencatat data yang telah ada pada instansi atau lembaga terkait dengan penelitian(Singarimbun dan Sofian, 1998). E. Metode Analisis Data Metode analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.Dalam hal ini analisis data yang dilakukan untuk mengukur pengaruh subsidi pupuk terhadap produksi padi.Efektivitas subsidi pupuk di tingkat usahatani ditentukan oleh dua aspek, yaitu pengaruh harga terhadap penggunaan pupuk dan pengaruh penggunaan pupuk terhadap produksi padi.Subsidi pupuk efektif bila intensitas penggunaan pupuk pada usahatani commit to userpetani dan intensitas penggunaan ditentukan oleh harga pupuk di tingkat



pupuk berpengaruh nyata terhadap hasil (produktivitas) usahatani (Deptan, 2007).Oleh sebab itu, dalam analisis pengaruh efektivitas kebijakan subsidi pupuk ini menggunakan dua model regresi. Model regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas disebut sebagai model regresi berganda.Disebut berganda karena banyaknya faktor yang mungkin

mempengaruhi

variabel

tak

bebas(Gujarati,

2007).Bentuk

persamaan regresi linear berganda secara umum, yaitu sebagai berikut: Yt = B1 + B2X2 + B3X3 + e Pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang menggambarkan pengaruh harga terhadap penggunaan pupuk urea. Persamaan regresi tersebut yaitu sebagai berikut: LnQd= b 0 + b1LnP1 + b2LnP2 + b 3LnP3 + b 4LnX1 + ei Dimana: Qd P1 P2 P3 X1 ei

= Total Permintaan Pupuk Urea (Kg) = Harga Urea (Rp/Kg) = Harga NPK (Rp/Kg) = Harga Jual Gabah (Rp) = Luas Lahan (Ha) = Simpangan atau perbedaan antara permintaan pupuk Urea sesungguhnya dengan nilai dugaan untuk harga pupuk dengan jumlah-i Selanjutnya, persamaan regresi linear berganda juga digunakan untuk

melihat pengaruh penggunaan pupuk terhadap produksi padi. Persamaan regresi tersebut yaitu sebagai berikut: LnY= b 0 + b1LnX1 + b2LnX2 + b 3LnX3 + b4LnX4 +b 5LnX5+ b6LnX6 +b7LnX7 + ei Dimana: Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

= Produksi Padi (Kg) = Luas Lahan(Ha) = Penggunaan Pupuk Urea (Kg) = Penggunaan Pupuk NPK (Kg) = Penggunaan Tenaga Kerja (HKO) = Penggunaan Benih(Kg) = Efektivitas HargaPupuk Urea (%) commit user(%) = Efektivitas Harga PupuktoNPK



bi ei

= Dugaan parameter koefisien regresi (intersep) = Simpangan atau perbedaan antara produksi padi sesungguhnya dengan nilai dugaan untuk penggunaan pupuk dengan jumlah-i Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa pengujian. Pengujian

tersebut antara lain: a. Uji Normalitas Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (bell shaped). Uji normalitas pada multivariat sebenarnya sangat kompleks, karena harus dilakukan pada seluruh variabel secara bersama-sama.Namun, uji ini bisa dilakukan pada setiap variabel, dengan logika bahwa jika secara individual masingmasing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara bersamasama (multivariat) variabel-variabel tersebut juga bisa dianggap memenuhi asumsi normalitas.Uji normalitas bisa dilakukan dengan grafik dan melihat besaran Kolmogrov-Smirnov. Kriteria pengujiannya yaitu jika angka signifikansi (SIG) lebih dari 0,05 artinya data berdistribusi normal. Namun jika angka signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Santoso, 2010). b. Uji Serentak (Uji F) Uji F digunakan untuk menguji apakah penggunaan beberapa variabel bebas bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Dimana:

F㸰

෈

/ /

1

ESS : Explained Sum of Square (Jumlah kuadrat regresi) TSS : Total Sum of Square (Jumlah kuadrat total) K : Jumlah variabel N : Jumlah sampel Dengan Hipotesis: Ho : bi = 0

commit to user Hi : minimal salah satu bi≠0

II. LANDASAN TEORI A. Penelitian Terdahulu dan Keterbaruan Penelitian

Recommend Documents