PSRATIIT.'|AN EIUPA'IT ^&CEH BESAR N()M0R gp '['A]IUN ZC,l,z
T$NTAIUG
PmTUtit"ilUK$)EtAKsAN,rlaIITP$NFIFJMAAN,PDNT,}MPATAT{ DAH PIDffiItr,AtrAN N(()IITPHTEIISI BIDAff KASII,PAT}I}I{ ACh}H BF,S,AR
I,EMERINTAH KABUPA'TEI$ ACEH BESAR TAHUN 2AI2
I}UPA.TI /},C$}il B}JSAR,
PERATIIIRAI{ BUPA'ST ACEH BE.$AR
N()M|)R
50
raFIUr{ 2C}12
TS]}.ITAT[G
PEflTTIJUK PEr-AIiSATSAAN PEI$tlR.IftrA.AlI, I'HIIEMPATAT{ r}Att pBt{rr,ArAr{ KOIfiPEfAIBSI EIDA}fr T(AHTTPATS!{ ACEI{ BESAR BIStr{ffi LIIHIT.?,RAF[ iq[A$IRR.AFTISil
DENGAil R.ATTtrA'I AJ,I,A,T* Y,AT{G MAT{A Tft'AAA BUtrATI ACEH BE$iAIt, Menimbang
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Itesehatan; tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan; b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Talrun 2008 tentang Kesehatan Pasal 22 ayat (21, tenfang kornpetensi petrrgas pernberi pelayanan l*esehatan; c.
hahlga trerdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam hun.f a, dan, huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentan.g Petunjuk Pelaksanaan Penerirnann, Penempatan dan Penilaian Komp,3tensi tlidan Kabuperten Aceh Besar';
Mengingat
1.
Undang*Undang llornor
7 (Drt)
Tahu.n 1956
tentang Pernbentukan Daerah Otonorn KabupatenKabupaten I)alam Liugkung;an Wilayah Propinsi Sunratera lJtam. (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 1956 Nomor 58, Tarnbahan L,ernlrarart Negara Nomor fi92h 2. Undang-Urrdang Nomor 28 'l'ahun 1999 tentang PenyelerrgSl:r.raan Negara yang Rersih dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lem,baran Neg;ara. Republitrc Indonesia Tah.un 1999 Nomor 75 T'arnJrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Urrdang-Undang Nornor 44 'lahun 1999 tentang Fenyeleng3araan Keistirnewaan Propinsi l)aerah Istiurewa Aceh (Lembaran Negara Repu'blik lndonesia. 'fahun 1999 Nomor L72 Tambahan Lern.baran l{egnra Rel.mblik Indonesia Nomor 13893}
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (knrbaran Negara Repmblik Irrdonersia. "falrun 2004 l[omor 125, Tambahan Lerrrlraran Negarr*. Repr.rblik Indonesia Nornor 44371
4. Undang-[Jn.drurg hlonror
q
I
)P)' t
ti I
I
ii r'l
2
sebergairrrana teLah diubah ctengan tlndang-tlndang Nornor L2 Tahun 20OB tentang Perneri.ntahan
L)nerah (I-,en:,baran Negeira Republik Indonesia tahun 2008 ltlomor 59, Tambahan Lembaran Negara. ftepublilc Irrd.onesia Nomor a&a4l;
Noruor 11 Tahun 2006 tentang Pemeri.ntahan Aceh (I*mbaran Negara RepubUk Indoneslia Tahun ?006 Nornor 62, Tambahan kmbaran it{egara Republik Indonesia Nomor
\). Urrclarrg-Untlang
a633); et.
36 Tahun 2009 tentang Kesehatarr (l,enrbaran Negara Republik Indonesia Talrun :2009 Nornor' 'L44', Tambahan Lembaran Negtrra F{epublilc Indonesia Nomor 5063); LJnctan.g-Unclang Itiomor
Nomor 32 Tahun L996 'Ienaga tentang Kesehatan (Lembaran Negara Reputllik lndo:ruesia'fahun 1996 Nomor 49,
7. Peratr-rran Feruerinta-h
Tambahan Lembalan llegara Republik Irrdonesia Nornor 36371; 8.
Peratruan Nlenteri Negara Pendayagunaan Aparatur: Negara lYomor 01/PER/M.PAN/L/ 2OO8 tentang .Iabatan Fungsional Birlan dan Angka Kredilrrya;
9.
Pera.fi:ran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegarvaian lVegara Nornor
1i 10/MFINKDS/PB/XII/2C)08 Nomor 25 Tahun 2008 terrtang Petunjuk Pelaksana.an Jabatan. Iitungsiorral llidan dan Angka KreditnSr'a;
10. Perahrran Menteri Kesehatan Nomor L796 IMENKBS/SK lVllll 2OL1 tentang Registrasi Tenaga Kesehaian; 11,.
Qanun Kabupaten Aceh lJesar Nomor 16 Tahun
20otl tentang l(esehatan (l,embaran
Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 16, Tarnbahan l,ernba.ran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nom.or
l
1t5); I
12. Qanun Katrupaten Aceh Resar Nomor 17 Tahun ilOCJ8 tentang Keseha&rn Ibu, Bayi Baru l,ahir dan Balit,a (L,er:rbaran l)aerah lia.bupaten Aceh Besar 'I.'ahurr 2008 Nornor L7, Tarnbahan Lembaran Da.erah l(abupaterr Aceh Besar Nomor 171; MINMUTIJSKA}k
Menetapkan
: PSRAIURAI{ BITPATI A#PIil BI}SAR Tl}ltTA,}IG PEilU!{JUK Fr4LAriSdf'TAAX{ P$lrtRn[AAlt, PENES[PA'I'A,I,{ I}A!T ][IPI{II-AI#d{
I{ABI}PATSS AOPTf,
KO:iIPAfEfi SI BIDAN
BF"S^NT{'
,fv
.1
J
BAB I KET'Eil'H'AN TJ"IT{T'TTT Pasel 1 Dalarn Peraturan Elupati ini 5rang climaksud d.engan: 1.
Kabupaten Aceh Besar acl.alah bagran dari Daerah Provinsi Aceh seLragai suatu Kesatuan ur-asyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republi.k
Indon.esia berdasarkan Undang-Ltndang Dasar Republik Indonesia. Ta-hun 1945 )fang dipimpin oleh seorang Bupati; o Pemerintahan l(abupaten .rdalah penyelenggiara.an unlsan pernerir:rtaham yang dilaksanrrkan oleh fremerintah kabrrpaten clern Dewirn Perwakilan Ralqyat Kabupaten sesuai tiengan fuirgsi dan kewenangan masing-masing;
yang sel.anjutnya. disebut Perner{nta}r I{ahr"r.paten Aceh Eesar adalah unsur penyelenggara pernerinta-han daerah kabupaten y arlg terdiri
3. Pemerinta.h Daerah Kabupaten
atas Bupati dan Perangkilt Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah I(epala Peurerintah Da.eralr Kabupaten Aceh Besar yang dipilih nrelalui snatu proses dernokrati$ yang 'bcrcla.sarhan dilalarhan air€rs langsung, rJnnlrilr, bebas, jujur rahasia, dan aclil; 5. Fasilitas pelayanan kesehatan ad.alah tempat yang digunalcan unhrk merryelenggarakan upaya trlelayanan l<esehatan, baik prornotif, preventit kuratif rmaupun rehabllitatif ya.ng dilalaakan oleh pem'erintah, pemerintah ctaerah, dan/ atau masyaralcat; 6.
harrs dipergrrnakan sebagai petunjuk dalarn menialankan profesi yang meliptrti Standar adalah pedoman yalrg
standar pelayanan., stanclar profesi dan
stendar
,ii
operasional prosedur. 7. Surat Tancla Registrasi, selanjutrrya disingkat $TR adalah bukti tertulis yarig diberikan oleh pemerintah kepada
tenaga kesehatan yang dilegistrasi setelah rnemiliki
serlifikat kornpetensi. 8. Surat l.zin l?raktek Bidein, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah rnerrrenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan Lcr:sehatzur
9. Pelayan,an Kesehatan adalah suatu kegi.atan atau serangkaian kegia.tan pelayiman kesehtrtan yang rneliputi upaya peningkatnn, pr?ncegahan, pengobalan dan rehabilitasi" 10.
Serti{ik;at kompetensi adalatr bukti tertulls yang
dikeluarlcan oleh tim penilai kornpetensi Bidan yang dibentuk dan disahkarr urelalui Keputusan Bu.pati 11. Lliclan adalatr s*eorang perernpuan yang lulus dari pendidikarr bidnn yang telah teregistrasi sesuai l:etentuan peraturan
penrndang-undangan
,f
il,
'i i I
rl
4
12.
Bidan Pegawai Negeri Sipil selanjutrrya disingkat dengan tsidan PNS adala-h Bidarr yang diberi tugas, tanggung jarvab wewenang dan hak ser.ara penuh oleh pejabat yang berwenang unh:k rnelai
L3.
Bidan Fegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat dengan Bidan PTT arlnlah Bidan yang brrkan pegawai negeri, diangkat oleh pejahat yang berwenang unhrk melakukan peker:,janu sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan proftram pernerintah.
14.
Ridan Aceh Re*lar acleilah Bidan yang bekerja
dralarn
wil"ayah Kabupat"en Acr:h Besar. L5. {Srganisasi
Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBD
cabang Acetr Besar 16. Kornpetensi
aclnlah sepe;rang'Jiat acuan tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yarlg dimiliki sebagai syarat unh.rk dianggap marnpu dal.a.m rnelal<sanakan tugas-trrgas tertentu sesuai keweniur64*rnnya. 17. Bidan Praktrk ManrJiri adalah lJidan yang melaksanakan pralrtik bida.n swasta perorangan
Tirn Pr:nilai ad"rlah Tiur penileri yang dibentuk dan ditecapkarr r:leh Bupati Aceh Elesar d.ur berttrgas rnenilai kompetensi Ridan. 19. Surat Izin Kerja Bidatr, selanjutnya disinglcat SII(B adalah bukti terf.ulis y,ang diberikan kepada Bidan yang sudah nremenuhi plersyaralan untuk bekerja cli fasilitas Pelal'ana' kesehatrur 20. Pelayanern llebidanan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral cla::i. pelavanan kesehatan, yang diberikan kepada ibrr
23. Penilaian Kornpertensi
kornpetensi Bidan
adalah proses penilaian terhadap
untuk m.engukur
pengetahuan, keterampilzur c{.an siknp yang dilakukan sesuai standar profesi;
24.Perpaujangan masa bakti bidan adalah pengeurgkatan kemba-li (perpanjan.gan) masa penugasa.n, jika yang bersangkutarn masih :rnemenuhi persyaratan dan alokasi kebutrrhan tenaga Bidan PTT.
r{
5
BAS II Ifi.AKST'I' DAII TUJUAIT
Moksud flasat 2 a. Sebagari pedoman br.gr Penrerirrtah Kabupaten rlalam melaksanakan Penerimaan, Penerrrpatan clan penilaian kompetensi Biclan; b. Meningkatkan kompetensi Kabupaten Aceh Besar.
Bidan yang diterima dan/atau bekerja di t\rJuan Paeal 3
Petunjuk pelaksanaan penerimaan, penempatan dan penilai.an kompetensi Bidan, berhrjuan :
a. meningkalkan dan rnernpertaha,rnkan nrurtu pelayanan kesehatan sesuai stand.ar;
b.
rneningkatkan efektilirtas
mendapatkan pelayanan ke sehatan; c. mempercepat penurunan angka kematian ts{tB
lbr_r,
dan Bayi.
III
I(EBIJAI(A,II DA,N STRA'TEGI
i' t,
*iieh{iakan Pa,rd 4
f f
(1) Kebijakan mengenai. pelakseuraau penerinraan, pener.rpatan dan penilaian kompetensi Bidan dilakukan secara rnenyeluru.h bagi setiap Bidan Pegawai Negeri sipil {PN's), Bidatr Peg;arvai'fidak l'etap (prr), clan Bidan Praktik Mandiri (BPM), baik pegawai yang pindah maupun pegawai titipan. (2) Dinas Keserhatan berkewujiban melal:ukan pembinaan dan peningkatan surnber daya. manusia cl.engan melakukan bimbingan teknis, liendali muttr dan pelatrhan bagi Bidan. (3) Dinas Kesehatan dan instansi terkait ber"kewajiban rnelaksanakan penguatan pro€Farn Ke;sehatarn ibu dan al.ak dalam rangka meningkatkan delajat kesehatan ibu dan analc.
Stnrtegl fiasnl
Si
Strategi dalarn rarrgka pelalcsanaar] penerirnaan, penernpatan dan penilaian kornpetensi Bidan dilalnrkan nrelalui: a. peningkat'rn komitnnen Peureriirtah l(abupaten terhadap pelaksanaan penerinnaan,
b. c. d.
penempaun dan penilaian kompetensi Bidarr;
peningkatan dan penguatan krcmpetensi Biclan; peningkertgrn akses masyaraknt terhadap pelayanan lcesehatan ibu dan anak; dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta rnasyarakat dalam meningkatkan derajat keseha.tnn ibu dan anak
EY
,f
ii
rttl
'.i
i
6
BAI} [\I u,F")ilpRllllmAN, IIEilAMPATAN DAN X'.EI{TL/IrI.AI{ T(OMPHTSNSI BIDAJI Bagian l(esutu Peneriuraarr Fasal 6 Setiap Bidan yang akan diteri.nra. cli Kabupaten Aceh, Besar, harus nremenuhi persyaratan sebagai berikut : a. iiazah rnirri.rnal DIII Kebidanan yang dilreluarkan oleh lembaga penclidikan yang telah terakreditasi yang clibuktikan dengan sertifi.kat akreditasi; b. surat Tanda Registrasi (srRt pidan yerrgr tor.iih berlalm; c. sura.t lteterangan bertla
d. srrat keterangan lulus psikotest clari instansi yang clihrnjuk; e. surat keterangan rnampu rnembaca Al-Qur'arr bagi Bidan yang beragama Islam dari instansi yang ditunjuk; bersedia diternpatkan dimana saja
f. di sel'urtrh wilayah Kabqpaten Aceh Besar; g. surat persetujuan dari s,uanei ba[{r yarrg sud.ah menikah untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentr.ran yang berlakrr; h. Surat Keterrangan Catatarr l(eleolisian (SKClq clari kepolisian setempat; i. Kartu tanda pencari kerja (bagr Non pNS). Ba6irnn Efiedua
Penerupa,tan Fasal 7
(1) Penernpatan dan rnutasi Riclan harrs berdasre.rkan rekomenclasi atas dasar alokasi kebrrtuhan Dinas Kesehatan. (2) Bidan yang +"" bekerja di Katl'"rpaten Aceh Besar harus menandatangani surat perjamjlan/pernyataan cla.ri ninas Keseh.atan Aceh Besar. (3) Bidan J'ang di tenrpatkan rlalanr Wilayah Kabupaten Aceh Besar harus mengikuti semlta peraturan dzur lcetentuarr yang telah ditetapkan. (4) Bidan di Desa wajib menetap cli Desa/Gampong yang dibulaikan rlengam abserr dan Surat Fernyrataan [4elaksanakan Trlgas (SPMT] yarng ait.anr:la tarrgani oleh kepala desa/ KeuchiJc.
Ila6*an Kertigu Penlla'lp n S[,onnpe;teust llld,au Pasuil, $
(1) Ruang lingk:up penilaian kompetensi Biclan meli.puti: a. seluruh Bidan yang lulus baik yang berasal dari institusi pendidikan pemerinta-lr rnaulJun swasta termasuk yang bartr diterima dan sudah bekerja dan/atatr akan nr,embulca praktek di wiiayah Kabupaten Aceh Besar; b. piaern yang lulus sebelt-rm 'Iahun 2Oi3 yang memiliki S1'R (pemutihan); c. bidan ya-ng akan rnengurus STR rtan SIFts buru; d. bidan yarrg akan meinperpar{ang s}TR rlan slpEl yang habis masa
berlakrrnya; dan
e. bidan trrilusan luar negeri yang telah rnelalmkan program adaptasi pada
}P t
v
7
institusi yanfi telerh tlite tapkan.. (2) Bidan sebagaimana dimahsud pacla ayat I . pada fasilihs l<esehatan pernerintah dan mandiri. Paea.l
I
(1) Pelaksanaan penilaian kompetensi dila.li.ukan ol I3idan trerasal dari unsur i<epegawaian Dinas Ii organisasi profesi IBI yang terdiri darri: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretanis; d;-ln d. anggota.
(2) Untuk dapat diangkat srebagai tim prenilai konrpetensi Bidan, harls memenuhi syarat yaitu Riclan yans mcrniliki pengalaman klinik rninimal 5 (lima) tzrhun.
(3)
Tim Feni.lai bersifat independen Bupati Aceh Besar.,
Jrang ditetapkar:. melalui keputrrsan
Faeal
trO
(1) Penilaian kompetensi biclan dilalcsanakan. sesuai dengan tempat tuga.s (2) Materi Pelaksanaan Penilaian lcornpetensi birlan terdiri clari :
a. ujian tertrriis meliputi: I. asuhan pada ibr-i har:ril; 2. asuhan pada ibu nrelahilkan; 3. asuhan pa.da ibr.r nifas; 4. asuhan pada bayi barr. la.hir; dale 5. asulran pada I(E! dan konseling" b. ujian h'aktel,c dan pengisizur laprora:n.
(3) (4)
Waklu penilaian kornpetensi bidan dilakukan paling kurang 2 (dr-ra) kali dalam satu tahun, yzutu bulan Januari dan.Irrni. l.ata cara pelaksanaan penilaian konrpetensi bidan )'arrg dilakukan oleh Tim Penitrai kompetensi EiCan, nrengacu pada pehrrrjuk pelaksernaan yang telah ditetapkan. Passl 11
(1)
(2) (3)
(4)
(li) (6)
Bagi Bidan yan.g dinyatakan lulus penilaian kompetensi
akan mend.apatkan sert-ifi kat penilaian kornpetensi; Sertifikat penilaian kompetensi sebagaimaua r.limaksud pada ayat (1) ditandatangani oleir KepaLa. Dinas Keseha.tan. Sertifikat kompetensi dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses seleksi penerirnaam Bid"an, pengangkatan Bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalarn jabatan fungsional, pertrranjangan masa bakti Bidan Pegavrai Tidak Tertap (PTf) dan pernbirraan Flidan praktik mancliri; It4asa berlaku Sertifikat penilaian kornpetensi selama 5 {tirna) tahun; Bagi flidan yarlg surlah rnemiliki ST'tr? rn.asa berlalm sertifikat sesuai dengan mrlsa beda-ku STR; Bidan harrs memperpanjnng sertifikat penilaian 3 ltiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
k
I BNIT
V
TIS1 FENILITI K.OffiPETENST BIDAN Sagfla,n Keeatu
Pembentrrkan Tino Feullai Pesal 12
Dalam r'*g}.. melinrJ.ungi masyalakart pen.erirna jasa pelayanan kesel:atan dan untruk rneningkatkan rntrtu pr:layanan lcesehatan perlu dibentuk Tim Penilai l(ompetensi Bidan. Pas{rl 13 (U A.nggota Tirn Penilai kompetensi ber:jumlah 9 (sembilan) orang; (2t Anggota Tim Penilai Kompetensi ESidan terdiri atas unsur yang berasal dari: a. Dinas Keseha.tan 3 (tiga) orzu:g; dare b. Perwakilan organ.isasi IBI 6 (enam) orang.
pengusulan angg,ota tim Penilai kornpetensi: a.yang btrrasal dari Dinas Kesehakrn kabupaten diusullcan oleh kepala dinas; clan b.yang bera.sal dari organisasi profesi rliu.sulkan oleh l<etua pengurus organisasi profesi yang bersangkutan. {4) Penetapan dan penga::g;1*afan anggota sertei susllnan keangg;otaan Tirn ditetapkan tlengan Keputusan Bupati (3) Tata cara
Fusal 14 Masa bakti heanggotaan f im Penilai Kcrrnpetensi l3idan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih lagi unturk setiap kali nrrasa jabatan berikutnya.
Fasal L6 (1) Tim Penilai Kompetensi (2)
Bidan dibentuk dan diangkat oleh Brrpari
berdasarkan usul:rn Kepallt Dinas Kesehatern Tim Penilai l(ompetensi Bicleur setragaimana d.imaksud pada ayat (1) dalarn rnelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
Ihsal l€i Tim Penilai K.ompetensi Bidan berkedudukan di ibukota Kabupaten Aceh Besar di Kota. Jantho.
Bagilan Kedua Tugaon E\rngot Dan Wewenang
Ilasal 17 Tim penilai kompetensi Bidan menrpunyai trrgas sebagai berilmt: a. menerima pendaftaran calon peserta penilaian kompetensi Bidan; b. nremeriksa kelengkapan perJyarakur calon peserta penilaian kompetensi Bidan; c. rnenyarnpaikan arahan kepada peserta terrtan.g teknis dan rnateri penilaian; da:n d. melalrrrkan penilaian korrlpetensi hagi Bidan yang akan/atau. bekerja
TT
9
dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Pasa1 18
Tim penilai kompetensi Bida', dalirm nrenjalankan dimaksud dalarn pasal 17, memp.unyai lirngsi: a. melakr-rkan penilaian kornpetensi bagi Eidan; clan b. memberikan penilaian Xrasil penilaian kourpetensi.
.
Faeal
r
t9
Pd*l menjalankan firngsi sebagaimana dimaksud dalam pasal. 1g, Tim Penilai kornpetensi mempunyai wewenang: a. men5rusun pedoman penilaian kompetensi; b. menyiapkan, materi penilaian kompitensi; c. menetapkan penguji; d- melakukan koordinasi clalam pe'ilaian kompetensi; e. melalrukan sosialisasi penilaian kornpetensi; f. memberikan hasil penilaian kompetensi; F. melakukan pencatatan terha.dap bukti lulus penilaian kornpete.nsi; h. melakrrkan penilaian meni a.lankan praktiknya
i.
terh.ad.ap kernarnpuan Bidan'
se
yang
tidak
s:uai k.eterr tr:,,rn; clan
melaktrkan kerjasama clengan stake twldelrterkait dalam rangka penilaian l
..,Ihaul
20
1
Ketentuan I'ebih lanjut rnengenai telcnis peniJaian kompetensi Bidan diatur dengan pedornan yarg dikeluarkan oleh f irn penilai l(omientensri Ridan. B"AB VT
TUGAS I}^AN
T;!,T$MG,ITT{G} JAUIAJS
Fasm.l
Bidan yang bekerja
tanggung jawab:
a. b.
c.
di
21
kabupaten Acetl Besar, mempr,rnyai tugas dan
memberikan pelayanan kesetratan Ibu, analc dan kesehatan reproduksi Perempuan dan keluarga berencana; rnelakukall upaya promotif, prcverrtil ktrratif dan rehabilitatif sesrtai batas kewenangannya; dan rnembantu mernpercepat penurun.an angka kernatian ibu dan bayr. B}T}3 VTI
PT.)}ITBI,DN$IE/IR,AAI$ PRAKTIK BIDA}I
Pasal 22
Bidan da}lm menjalarnt *t prr.t tilc berul,enang untuk memberikan pelayanan yang rneliputi: a. pelaycrnan kesehatan ibu; b. pelay'anan kesehatan zurak; dnn c. pelayanan kesehatan reprocluksi perempuan dan keluarga berencana. Pasa.t f,3
{1)
Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana riimaksud d.alam pasal 22 huruf a
Iv
10
rliberikan peida rnitsa ;rra hamil, kehanrilctn, nlasa persalinan, masa
nifas, masa menyusui dan masa antara" clua kehanrilan. sebagairnana clirrraksud pada ayat (l) meliputi: a. pelayzuran lronseling pada masa pna harrril; b. pelayanan antenatal terintegrasi parJa keharnilan norrnal yang mencalrup standnr 10 T yaitr.r: L. menimban.g ber:at badau dan ulrur tinggr hadan; 2. mengularr tekanan darah; 3. menil,ai stalrrs gizi (urlrur linglcar lengan atas); 4. rriengutrrur tingg,'i fundusl uteri; 5" menentukan presentasi jemin dan denyut jantungjanin; 6. sirrining staturs irnunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetarrus "llo}<soicl bila diperlutrcm; 7. rnemberikan tabiet zat Besi; 8. t:est laborErtoriurn irutin dan Khusus); 9. tatalaksana kasu.s; dam 10. temu wicara (konsellng) ternrasuk perencartaan persalinan dan pencegahan korrrplikasi (P4K) serta I(B pasca persalirran. c. pelayanarr persalinan norrnal; d. pelayanan ibu nifas normal; e. pelayanan ibu menyusui; dan f. pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan
(21 Pelayanan kesehatan ibu
(3)
Bidan d.alarn rnernberikan pelayanan sebagairuana dimaksucl pada ayat {2) benrenang un.tuk:
a: episiotomi; b. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II; c. penanganan kegawatdarura.tan, dilanjutkan dengan rujukan;
d" pemberian tablet Fe pada ibu hamil; e. melakukan kunjungan nifas mini.mal 3 kaii unttrk perawatan ibu
nifas; penrberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas; g. fasilitasi/bimbingan inisiasi men5rusll dini dan promosi air susu ibu eksiusif' h. pemberian utero tonika pada m.anajemen aktif kala 3 dan post partunr; penyulu.han dan konseling; 1. j. binnbingan pada. kelnmpok ibu hamil; h. pernberian surat keterangan kematjan; dan l. pemberian surrat ketera.ngzrn cr-r.ti bersalin.
f.
t11
Pasul 24
(U
l
Pelayananr kesehatan errr'tk sebagairnana dimaksud dalam pasal 22 fuanfi b diberikan pada bayi ba-ru lahir, bayi, anak batita dan anak pra sekolah.
rl
I
(2) Ridan dalam rnemberilcair pelavan.em kesehatan anak
sebagairnama
dimaksucl pada ayat (1) bemrenang untuk: a. melalrukan asuhan bayi b,aru lnhir norrnal termasuk resusitasi, pencegahan hipoterrni, inisiasi menyusu dini, injeksi vita.rnin I! perawatan bayi banr lerl:ir; injeksi vi'tamin k, darr perawatart tali pusat; b. melakukan krrnjungan neonatal urinirnal 3 kali untuk memberikan perawatan bayr banr lahir"pada. fllasa neonatal; c. penaganan. hipoternri pada bayi bar.u lahir dan segera rnerqjuk; d. penanganan kegarvatdaruratan dilarljutkan rujukan; e. pelnberian imunisasi rutjn se$ttai proffrim pemerintah;
n(y
t3
dan biclern di desa serrta rnenetapkan dolrter puskesmas terdekat unttrli; pelaksanaan tugas supervisi terhadap bidan di wilayah tersebut. B-AI} $T PI!}IbTBL&Y/L^AI[
Pasal 32
(1)
Segal.a biaya yang
timbul akibat ditetapkannya Perahuan Bupati ini dibebankan pada Angganm Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.
(2). Biaya pelaksanaan penilai.an kornpetensi dibebankan kepada peserta. ][tAB X KETft}I{TUAJ{ PIIIIU'rUP
.
Pasal 33 i
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkeq. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguncl&ngan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.
Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggalIg Norpmber 20lLM #nzltflhiJJah 1433 H
BESAR,I
ACErr C
Diundangkan di I(ota,Janttro pada tarrggal l3 NovemtreJ 20.12 M * Dzulhijjah l4g3 H
.
SEKRI'I'ARIS DAERAH KKABUPATEN ACEH BESAR,I
e,t47 ZI'L]KIFLI ILHMA,D
BERITA DAERAII I(ABUPATT]N ACEH BESAR TAHIJN 2OL2 NOMOR
'O
'tl!
