QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 18 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI JALAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakaI jasa angkutan perlu adanya ketentuan yang mengatur penyelenggaraan angkutan orang dan barang di jalan dengan kenderaan dalam Kabupaten Aceh Besar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Qanun.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 2
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR DAN BUPATI ACEH BESAR MEMUTUSKAN Menetapkan
: QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI JALAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar; 3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang Anggotanya di pilih melalui Pemilihan Umum;
3
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar; 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 8. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang di wilayah Kabupaten Aceh Besar; 9. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika; 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika; 11. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum; 12. Angkutan adalah Pemindahan Orang dan atau Barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kenderaan; 13. Kenderaan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kenderaan bermotor dan kenderaan tidak bermotor; 14. Kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kenderaan itu; 15. Kenderaan Umum adalah setiap kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 16. Mobil Penumpang adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi’ 17. Mobil Bus adalah setiap Kenderaan Bermotor dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; 18. Mobil Barang adalah setiap Kenderaan Bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kenderaan khusus; 19. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi agrometer; 20. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekankan jakan; 21. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat; 22. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya; 4
23. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus; 24. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kenderaan umum dijalan; 25. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang, mengadakan pengecekan pemenuhan persyaratan teknis dan lain jalan serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kenderaan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi; 26. Trayek adalah lintasan kenderaan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan angkutan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal; 27. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar; 28. Kartu Pengawasan adalah kartu yang merupakan turunan dari keputusan izin trayek dan senantiasa harus berada pada setiap kenderaan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang dioperasikan; 29. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kenderaan bermotor menyimpang dari izin trayek jam perjalanan yang telah dimiliki untuk satu kali perjalanan; 30. Kartu Daftar Usaha Angkutan adalah turunan dari izin usaha angkutan barang yang diberikan kepada setiap kenderaan yang dimiliki atau atau dikuasai perusahaan angkutan barang dan senantiasa harus berada pada setiap kenderaan; 31. Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang adalah kartu yang merupakan turunan/ salinan dari daftar induk perusahaan angkutan barang dan senantiasa harus berada pada setiap kenderaan angkutan barang yang dioperasikan; 32. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya; 33. Angkutan Penumpang Umum adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 34. Angkutan Khusus adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut barang-barang khusus; 35. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
5
36. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah; 37. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; 38. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 39. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah; 40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; 41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya di singkat SKRDKB, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan Pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar; 42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah di tetapkan; 43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat dengan SKRDLB, adalah suatu Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi Administrasi berupa Bunga dan/ atau Denda; 45. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh wajib Retribusi 46. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan Barang, Fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang dan/atau Badan; 47. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang di jalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan; 48. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang di berikan untuk membuka dan/atau menggunakan tempat atau ruangan tempat usaha Perdagangan dan Jasa;
6
49. Pungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan subjek atau Retribusi atau yang terutang sampai kegiatan penagihan atau Retribusi kepada wajib Retribusi; 50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,mengolah Data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Retribusi Daerah; 51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 52. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk menilai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
BAB II PENYELENGGRAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDERAAN UMUM Pasal 2 Pengangkutan orang dengan kenderaan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang; Pasal 3 Pengangkutan orang dengan kenderaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilayani dengan : a. Trayek tetap dan teratur; b. Tidak tetap Trayek. Pasal 4 a.
Untuk pelayanan angkutan orang dengan kenderaan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan dalam jaringan trayek;
b.
Jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu jaringan trayek pedesaan seluruhnya berada dalam satu wilayah Kabupaten Aceh Besar;
c.
Pelayanan angkutan pedesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Mempunyai jadwal tetap dan/ atau tidak berjadwal; b. Pelayanan lambat;
7
c. Dilayani oleh mobil bus umum dan/ atau mobil penumpang umum; d. Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe C, pada awal pemberangkatan dan terminal tujuan; e. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
BAB III PERSYARATAN Pasal 5 (1)
Setiap kenderaan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur harus memenuhi persyaratan : a. Nama perusahaan dan nomor urut kenderaan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang; b. Kode trayek dan papan trayek yang menurut asal dan tujuan dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kenderaan; c. Jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kenderaan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN PEDESAAN”; d. Setiap pengusaha angkutan orang yang menggunakan mobil penumpang umum harus menggunakan kenderaan jenis mobil bis atau mikrolet; e. Setiap perusahaan angkutan orang diharuskan mempunyai ciri-ciri khas warna tersendiri bagi kenderaan yang dibawah naungan perusahaannya.
(2)
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati. BAB IV IZIN USAHA ANGKUTAN Pasal 6
Pengusahaan angkutan orang dengan kenderaan umum dapat dilakukan oleh : a. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daera; b. Badan usaha milik swasta nasional; c. Koperasi; d. Perorangan warga negara Indonesia.
8
Pasal 7 (1)
Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib memiliki izin usaha angkutan;
(2)
Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan : a. Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur; b. Angkutan orang tidak dalam trayek.
(3)
Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan : a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan; c. Memiliki surat keterangan domosili perusahaan; d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SKITU); e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kenderaan bermotor; f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kenderaan (Pool Kenderaan). Pasal 8
(1)
Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), diajukan kepada Bupati;
(2)
Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari Kantor Perhubungan;
(3)
Izin usaha angkutan berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahunnya;
(4)
Izin usaha angkutan diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 9
(1)
Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan, diberikan oleh pejabat pemberi izin selambatlambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
9
(2)
Penolakan atau permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan. Pasal 10
Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) : a. Memiliki dan / atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kenderaan sesuai dengan peruntukan, yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan; b. Memiliki dan / atau menguasai tempat penyimpanan kenderaan (Pool Kenderaan); c. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan; d. Melaporkan kegiatan usaha setiap bulan kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan; e. Mentaati ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; f. Melaporkan perusahaan.
apabila
terjadi
perubahan
kepemilikan
perusahaan
atau
domisili
Pasal 11 Bentuk permohonan izin usaha angkutan, bentuk izin usaha angkutan, pembekuan izin usaha angkutan, pencabutan izin usaha angkutan, formulir laporan usaha angkutan dan penolakan izin usaha angkutan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. BAB V IZIN TRAYEK Pasal 12 (1)
Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek;
(2)
Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan oleh Bupati wilayah Kabupaten Aceh Besar
untuk trayek
dalam
Pasal 13 (1)
Jenis-jenis permohonan izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari : a. Permohonan izin usaha trayek baru; b. Perubahan perubahan izin trayek dan/ perpanjangan masa berlakuknya. 10
(2)
Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal : a. Pembaharuan masa berlaku izin; b. Perubahan jumlah kenderaan; c. Pengalihan kepemilikan perusahaan; d. Penambahan frekwensi; e. Perusahaan trayek f. Penggantian kenderaan Pasal 14
(1)
Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 harus dilengkapi pertimbangan teknis dari kantor perhubungan;
(2)
Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Pendapat terhadap permohonan dimaksud; b. Data faktor muatan (Load Faktor) ditrayek yang bersangkutan; c. Rencana penunjukan terminal, pengaturan waktu pemberangkatan dan kedatangan, sepanjang permohonan tersebut masih memungkinkan. Pasal 15
(1)
Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diterima oleh pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohona diterima secara lengkap;
(2)
Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja;
(3)
Izin trayek diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pasal 16
Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk : a. Mengoperasikan kenderaan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan; b. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan; c. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek, dalam hal ini kepada kantor perhubungan, apabila akan mengalihkan trayek; 11
d. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan kepada kantor perhubungan; e. Melayani trayek sesuai izin yang diberikan, dengan cara : 1. Mengoperasikan kenderaan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan; 2. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kenderaan yang dioperasikan; 3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang; 4. Mengusahakan awak kenderaan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan; BAB VI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN TRAYEK Pasal 17 (1)
Untuk memperoleh izin trayek sebagaiman dimaksud dalam pasal 12, pemohon wajib memenuhi : a. Persyaratan administrasi;
(2)
b. Persyaratan teknis Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi : a. Memiliki surat izin usaha angkutan dan surat izin tempat usaha; b. Memiliki atau menguasai kenderaan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kenderaan bermotor dan buku uji atau foto copynya; c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan (Pool) kenderaan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau perusahaan; d. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kenderaan bermotor sehingga dapat merawat kenderaannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan; e. Membayar retribusi pada kantor perhubungan; f. Memiliki akte pendirian/ perusahaan; g. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan atau foto copynya; h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); i. Memiliki Tanda Keanggotaan ORGANDA yang masih berlaku. 12
Pasal 18 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 didasarkan atas : a. Survey faktor muatan pada trayek-trayek dimaksud; b. Laporan ealisasi angkutan dari perusahaan yang melayani trayek dimaksud.
Pasal 19 (1) Perusahaan yang telah mendapat keputusan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib memiliki kartu pengawasan bagi setiap kenderaan yang dioperasikan; (2) Untuk memperoleh kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon harus melengkapi persyaratan : a. Permohonan tertulis dari perusahaan angkutan; b. Fotocopy buku uji dan tanda nomor kenderaan yang masih berlaku; c. Fotocopy kartu pengawasan sebelumnya; d. Membayar retribusi pada kantor Perhubungan.
Pasal 20 (1)
Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, merupakan turunan dari keputusan izin trayek bagi kenderaan yang bersangkutan;
(2)
Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh Kepala Kantor Perhubungan;
(3)
Kartu pengawasan berlaku untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun;
(4)
Permohonan perpanjangan kartu pengawasan diajukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya dan keterlambatan memperpanjang masa berlaku kartu pengawasan dikenakan retribusi : a. Sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah habis masa berlakunya dikenakan retribusi 1 (satu) kali jumlah retribusi terhutan; b. 15 (lima belas) hari sampai 1 (satu) bulan setelah habis masa berlakunya dikenakan retribusi 2 (dua) kali jumlah retribusi terhutang; c. Diatas 1 (satu) bulan setelah habis masa berlakunya dikenakan retribusi 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
13
Pasal 21 (1)
Izin Insidentil adalah Izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang berdomisili di Kabupaten Aceh Besar dan telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kenderaan bermotor menyimpang dari trayek yang dimiliki;
(2)
Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diberikan untuk kepentingan : a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti liburan sekolah, lebaran, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu; b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain; c. Pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya.
(3)
Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang. Pasal 22
(1)
Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ditanda tangani oleh Kepala Kantor untuk trayek pedesaan dan trayek antar kota dalam provinsi;
(2)
Untuk memperoleh izin insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan wajib memenuhi persyaratan : a. Memiliki surat tanda nomor kenderaan dan buku uji yang masih berlaku; b. Memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku; c. Membayar retribusi pada kantor perhubungan; d. Tanda bukti pelunasan iuran wajib/ dana pertanggungan kecelakaan. Pasal 23
Bentuk permohonan izin trayek, formulir pertimbangan izin trayek dari daerah, bentuk keputusan izin trayek, bentuk katru pengawasan, formulir penolakan izin, pencabutan dan pembekuan izin trayek serta formulir pelaporan kegiatan usaha, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
BAB VII IZIN OPERASI ANGKUTAN Pasal 24 (1)
Pengangkutan orang dengan kenderaan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, wajib memilikim izin operasi; 14
(2)
Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh : a. Direktur jenderal perhubungan darat untuk : 1) Angkutan taksi yang melayani lebih dari satu daerah provinsi; 2) Angkutan dengan cara sewa dan angkutan pariwisata. b. Gubernur/ Kepala Daerah Provinsi bagi angkutan taksi yang melayani lebih dari satu daerah kota/ daerah kabupaten dalam satu provinsi; c. Walikota bagi angkutan taksi yang melayani wilayah kota.
(3)
Permohonan izin operasi diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
BAB VIII PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG Pasal 25 (1) (2)
Pengangkutan barang dengan kenderaan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang; Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari : a. Angkutan barang umum b. Angkutan barang khusus dan barang berbahaya. Pasal 26
(1) Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kenderaan umum jenis mobil barang; (2) Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah mobil Pick Up, Mobil Boks/ Laad Bak, Mobil Truck, Tronton, Mobil Truck Gandengan, Mobil Truck Tempelan dan sejenisnya. Pasal 27 (1) Pelayanan angkutan barang khusus, bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Dilayani dengan kenderaan bermotor jenis mobil barang khusus sesuai dengan peruntukannya; b. Memiliki perlengkapan yang diperlukan untuk keamanan dan keselamatan dalam pengangkutan;
15
c. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan atau melalui lintasan yang telah ditentukan; d. Tersedianya tempat fasilitas perlengkapan mumuat dan/ atau bongkar barang. (2) Mobil angkutan barang khusus, bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kenderaan bermotor yang dirancang untuk penggunaan dan/ atau untuk mengangkut muatan khusus, baik benda cair, benda curah maupun barang-barang berbahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum; (3) Tata cara penyelenggaraan, pengaturan lalu lintas dan persyaratan angkutan barang khusus atau barang berbahaya yang kegiatan operasionalya dalam Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 28 Pengusaha angkutan barang dengan kenderaan umum dapat dilakukan oleh : c. Baan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; d. Badan usaha milik swasta nasional; e. Koperasi; f. Perorangan warga negara Indonesia. Pasal 26 (1) Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan; b. Tersedianya tempat memuat dan membongkar barang; c. Dilayani dengan kenderaan bermotor jenis mobil barang yang selanjutnya dalam peraturan daerah ini disebut mobil barang. (2) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf c, wajib memenuhi : a. Nama perusahaan dan kanan;
harus
jelas,
melekat
pada
badan
kenderaan
disamping
kiri
b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada Dash Board; c. Untuk menaikkan dan / atau menurunkan barang harus dilakukan pada tempat-tempat yang tidak menganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 16
Pasal 30 (1) Untuk menyelenggarakan usah angkutan barang wajib memiliki izin usaha angkutan; (2) Bagi perusahaan angkutan barang yang telah memiliki izin usaha angkutan yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, wajib mendaftarkan jumlah armada yang dimiliki/ diakuasai kepada kantor perhubungan; (3) Setiap kenderaan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan Kartu Daftar Angkutan dan Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang yang harus berada pada kenderaan yang dioperasikan. Pasal 31 (1) Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan barang perlu dilakukan pola manajemen lalu lintas angkutan barang; (2) Tata cara pengaturan pola manajemen lalu lintas angkutan barang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 32 (1) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kenderaan tidak bermotor harus mempunyai izin; (2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh kantor perhubungan; (3) Setiap kenderaan tidak bermotor yang dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan kenderaannya pada kantor perhubungan; (4) Tata cara pemberian izin dan pendaftaran diatur lebih lanjut oleh kantor perhubungan;
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 33 Pembinaan dan pengawasan Qanun ini dilaksanakan oleh kantor perhubungan.
BAB XI PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN Pasal 34 Bupati berwenang untuk membekukan/ mencabut izin usaha angkutan, izin trayek dan izin operasi kenderaan bermotor umum bagi perusahaan yang telah memiliki izin, apabila : 17
a. Tidak memamtuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Memberikan keterangan yang tidak benar terhadap perusahaan yang dimiliki dan/ atay dikuasainya; c. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pemegang izin belum dan/ atau tidak dapat membuktikan kemampuan/ kesanggupan untuk menyelenggarakan izin yang diberikan; d. Apabila umum.
dalam
kegiatan
operasional
ternyata
mengganggu
kelancaran
lalu
lintas
BAB XII RETRIBUSI Pasal 35 Untuk memperoleh izin usaha angkutan, izin trayek, kartu pengawaan, izin insidentil dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,12 dan 21 dikenakan retribusi sebagaimana tercantum dalam Qanun ini. BAB XIII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI’’ Pasal 36 Dengan nama retribusi izin trayek dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek/ izin operasi kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daera dan pemerian izin usaha angkutan barang kepada yang menyediakan pelayanan angkutan barang yang berdomisili di dalam wilayah daerah.
Pasal 37 Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek/ operasi untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah dan pemberian izin usaha angkutan barang kepada yang menyediakan pelayanan angkutan barang yang berdomisili di dalam wilayah daerah.
Pasal 38 Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin trayek/ operasi dan izin usaha angkutan.
18
BAB XIV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 39 Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB XVI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 40 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah : a. Jumlah unit kenderaan; b. Jenis kenderaan.
BAB XVII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 41 (1)
Pprinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek/ izin operasi dan izin usaha angkutan;
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
BAB XVII STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 42 (1)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut;
(2)
Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut: 19
Retribusi Izin Trayek Izin Trayek
Jenis Angkutan Kapasitas Tempat Duduk s/d 8 orang Mobil Penumpang Mobil Bis Umum/ 9 s/d 15 orang 16 s/d 25 orang Tidak Umum Lebih dari 26 orang
Kartu Pengawasan
Mobil Penumpang/ umum Mobil Bis Umum/ Tidak Umum
s/d 8 orang
Rp. 10.000,-
9 s/d 15 orang 16 s/d 25 orang Lebih dari 26 orang
Rp. 10.000,Rp. 15.000,Rp. 20.000,-
Mobil Penumpang/ umum Mobil Penumpang
s/d 8 orang
Rp. 15.000,-
9 s/d 15 orang 16 s/d 25 orang Lebih dari 26 orang
Rp. 15.000,Rp. 20.000,Rp. 25.000,-
Mobil Barang Umum/ Tidak Umum Angkutan Khusus
JB I s/d 3.000 kg JB I 3.000 s/d 8.000 kg JB I 8.000 kg Keatas
Rp. 20.000,Rp. 25.000,Rp. 30.000,-
Kartu Pengawasan
Izin Insidentil Izin Insidentil
Izin Usaha Angkutan Barang
Tarif Per Unit Rp. 15.000,Rp. 20.000,Rp. 25.000,Rp. 30.000,-
BAB XIX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 43 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin Trayek/ izin operasi diberikan.
BAB XX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 44 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.
20
Pasal 45 Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XXI SURAT PENDAFTARAN Pasal 46 (1)
Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
(2)
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
(3)
Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XXII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 47 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT; (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XXIII TAT CARA PEMUNGUTAN Pasal 48 (1)
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT; 21
(3)
Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Besar.
BAB XXIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 49 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XXV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 50 (1)
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan STRD;
(3)
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XXVI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 51 (1)
Pengeluaran Surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Pembayaran;
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang’
(3)
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
22
BAB XXVII KEBERATAN Pasal 52 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang dituju atas SKRD dokumen lain yang dipersamakan; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Dalam hal wajib retribusi merupakan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi keadaan diluar kekuasaannya; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan; (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 53 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atas sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
BAB XXVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 54 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala daerah; (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; 23
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui batas dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan,permohonan pengembalan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan binga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
Pasal 55 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi; b. Masa Retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran; d. Alasan yang singkat dan jelas (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat; (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala daerah;
Pasal 56 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi; (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;
24
BAB XXIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 57 (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur; (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangkan pengangkutan khusus korban bencana alam dan kerusuhan. BAB XXX KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 58 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung; BAB XXXI KETENTUAN PIDANA Pasal 59 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,(Lima juta rupia); (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merupakan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang; (3) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran; BAB XXXII PENYIDIKAN Pasal 60 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang angkutan orang dan barang dijalan, dibidang pajak daerah dan retribusi daerah; 25
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang angkutan orang dan barang dijalan, diib idang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang angkutan orang dan barang dijalan, dan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang angkutan orang dan barang dijalan, dan dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang angkutan orang dan barang dijalan dan dibidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang angkutan dan barang dijalan dan dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang angkutan orang dan barang dijalan, dan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang angkutan orang dan barang dijalan dan dibidang Rtribusi Daerah menurut Hkum yang dapat dipertanggung jawabkan;
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
26
BAB XXXIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61 (1) Setiap perusahaan angkutan umum dengan kendaraan bermotor yang telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini; (2) Bagi Perusahaan angkutan barang yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, izin usahanya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin; (3) Kepada Petugas pemungut Retribusi Daerah diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari Realisasi Penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah dan Pembagiannya ditetapkan oleh Bupati. BAB XXXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 62 Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Pasal 63 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 64 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar. DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO PADA TANGGAL :
2008 M 1429 H
BUPATI ACEH BESAR
BUKHARI DAUD DIUNDANGKAN DI : KOTA JANTHO PADA TANGGAL :
2008 M 1429 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
ZULKIFLI AHMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2008 NOMOR: 18 27
