BUPATI ACEH BESAR PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2OO9 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAA}I, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGA}I DAIYASET GAMPONG .
BUPATIACEH BESAR, Menimbang
:
a- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentarry Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertrnggungiawaban penyelenggaraan Pemerintatran Garnpong, Peraturan Mentsri Dalam Negeri Nomor
b. c-
Mengingat
:
1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
37 Tahun 2007 tentarrg Pedoman pengelolaan Keuangan Desa; bahwa dalam rangka pelaksanaan keuangan gampong dikerola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukao dengan tertib administrasi dan disiplin arggaxan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalffud dalam huruf a dan huxuf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dan Aset Gampong
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara; uadang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daorah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l99g Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); undang-undang Nomor 10 Tahun 2oo4 tentang pembentukan Peraturan Perundang'undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4399); Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a2S6); Undang-Undang Nomor 25 Talrun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lM, Tambatrao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahau kedua atas Undang-UndanS Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 5g,Tambahan Lembaran Negara Nomo r 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaru Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lZG, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4a38);
Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Ata.s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah MEnj adi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Lndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, fss!*han LembaranNegaraNomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tarrrbahan Lembaran Negara Nomor 4587); 12. Peratnran Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahuu 2407 @ntang Pedornan fl6rm Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungiawaban Penyelenggara Pem€rintah Gmpong; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong; 14. Peratwan Menteri dalam negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang 9.
15. 16.
Perencanaan pembangunan Garupong; Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Teutang Pemerintahan Gampong;
Qanun Nomor
3 Tahun 2008 Tentang Sustruan Organisasi dan
TataKerjaDinas dan Lembaga Teknis Daerah; 17. Qanun Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAItr BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAII, PENATAUSAHTqT${ DAN PERTAI.IGGLING JA\MABAN KEUANGA}.T DA}I ASET GAMPONG
BAB
I
KETENTUAN T]MT}M
l
Pasal Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan Masyarakat Hukum yarrg diberi keweaangan khusus rurtuk mengatur dan mengurus sendiri unrsan Pemerintahan dan kepeirtingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. 2. Pemerintah Daerah Kabupateu yang selaqiutaya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah u$ur Penyelenggara Pemerintah Daerah IGbupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. 3. Bupati adatah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan Azas Langsuug, Umum, Bebas, Jujur dan
4. 5.
Adil. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilala*an berdasarkan Azas Langsung, f]mrrm, Bebas, Rahasia Jujur.lan Adil. Dewan Perwakilan Ralqyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adatah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening (ss [J6rrm Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. 9. Mukim edalah kesatuan masyarakat hukum yang diberi}an fasilitasi dan supervisi oleh kecamatan yang terdiri afas gabungan (federasi) beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh lneum Mukim atau narpa lain. 10. Gampong atau yang disebut dengan nama larn, selaujutnya disebut gampoog, adatah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setr.mpa! berdasiarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihounati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Hukum Ad.l adalah semrur aturan adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum. 12. Peraturan Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuh adat istiadat yang dirxrdangftan oleh Keuchik setelahmendapatpersetujuan dari tuhapeut gampong. 13. Tuha Peut Gampong atau nama laio adalah badan perwakilan gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong sete,rupat yang terdiri dari unsur ularna tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai / cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, rlerumprrng dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraafr. pemerintatran gampong. penyelenggaraza urusan pemerintahan oleh Pemerintah 14. Pemerintahan Gamfong "dalah Gempong dan Badan Permusyawaratan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat se&empat berdasarkan asal'usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15. Pemerintah Gampong atau yang disebut dengan ftuna lain arlalah Keuchik dan Perangkat $ampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong. 16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan narur lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat. 17. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 18. Alokasi Dana Gampong adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Gampong yang bersumber dari bagran dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutaya disingkat APB Gampong adalah rencana ftguangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan dfsstu;ui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, yang ditetapkan dengan Peraturan Gampong. 20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan" perercanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan" konsultasi, supernisi, monitoring, petrgawasan runum don evaluasi pelaksanaan peoyelenggaraan pemeriutahan Garnpong. 21. Keuangan gamporg adalah semun hak dao kewajiban dalam rangka penyelenggaraan, pemerintatran gampong yang dapat dinilai dengan nang terrnasuk didalarurya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut. Z2.Pengelolaan keuanqan gampong adalah keseluruhan kegiatau yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaarg pelaporan, pertanggung-jawaban don penga\/asan keuangan gampong. 23. Pemega"g kekuasaan pengelolaan keuangan gampong adalah keuchik yang karena jabatannya kewenangan menyelenggaraho keselunrhan pengelolaan kouangan gampong.
7.
24. Pela}sara Teknis Pengelolaan l(suangan Gampong yang seladutnya disebut PTPKG adalah perangkat gffirpotrg yang dihmjuk oleh keuchik rmtuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong. 25. Bendahara adalah perangkat gampong yang dituqiuk oleh Keuchik untuk menerima, meuyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayaxkao dan mempertanggungjawabkan keuangan gampong dalam rangka pelaksanaan APBG. 26. Rencana Pembangunan Jaogta Pendek (tahunan) yang selaqiutnya disebut Reneara Keqia Pembangunan Gampong (RKPG) adalah hasil musyawarah masyarakat gampory tentsng progftlm daakeglatanyang akan dilaksanakan untuk periode I (satu) tahun. 27. Rencana Pmbangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutrya r{isingkat RPJMG adalah dolumen perencanaan Gampong untuk periode 5 Q;ma) tahun.
(1)
@
BAB TI ASAS DAN PRINSIP KEUANGAN GAMPOI{G Pasal2 Asas Pengelolrrrl Ks,rangan Gampong didasari
a
BAB ITI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG APARATUR GAMPONG Bagian Kesatu Keuchik
(1)
@ (3) (4)
Pasal 3 Mengajukan Rancangan Ang$ran Pendapatan Belaqia Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutrya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong; Mewakili Gampongnya di dalarn dan luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa huhrm untuk mewakilinya; Sebagai Kepala Pemerintahau Gampong adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan gampoog dan mewakili Pemerintah gamporg dalam kepemilikan kekayaan gampong yang dipisahkan; Keuchik sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai kewenangan: Menetapkan kebdakan tentang pelaksanaan APBGampong b. Menetapkan kebijakan tentang sampong c. Menetapkan bendahara gamporg melalu SK keuchik d. Menetapkan petugas yang melakukan pemuogutao penerimaan garnpong; dau e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang mifik gampotrg. Memeriksa dan menyetujui keabsahan, kecukupan, kelayakan dokumendokr:men pengadaan barang dan j asa
a
pengelolaan
f.
Bagian Kedua Sekretaris Gampong
Pasal4
I
(1) Selretaris Gampong Berfugas membantu keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2) Sekretaris Gampong Bertindak sebagai koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gaurpong (PTPKG) dan bertanggung jawab kepada keuchik. pengelolaan 1fy Setritarii gampong berkewajiban Menyusun dan melalsanakan kebijakan APBG dan kebijakan pengelolaan kekayaan Gampong (4) Sekretaris Gapong bertugas meuyusun Rancangau Qanrur Gampong tentang APBG, perubaban APBG dan pertanggung jawaban APBG. (5) Selcretaris Gampong bertugas melakukan verifikeEi keabsahsn, ksctrkupan' kelayakan dolumendokumen pelrgadaan baraug dan jasa;
Bagian Ketiga Bendahsra Gampong Pasal5 (l)Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungiawabkan keuangan gampong kepada keuchilc; (2) Membuat laporan bulanan untuk disampaikan kepada keuchik pating lambat tanggal 10 bulanberikuhya; (3) Membuat laporan tahunao untuk disampaikau kepada keuchik paling lambat I bulan setelah berakhirnya tahun aoggaran; 6) Wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dau pajak lainuya serta menyetorkan seluruh pererimruur potongan dan pjak yang dipungutnya ke rekening kas uegara sesuai dengm ketentuan peraaran penrndang-undangan; Bagrqn keempat Tuha Peut
Pasal6 membahaVmerumuskan dan memberikan persetujuan terbadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebehmr ditetapkanmenjadi Anggaran Peadapatan dan Belanja Garnpong (APBG); (2) Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap Pelaksanaan Qanrm Gaarpong, pelalaanaan keputusan dan kebijakan laiunya dari keuchik; (3) Menaurpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan QamFong.
(l) Melaksaoakan firngsi
anggaran, yaitu
BAB TV PENATAUSAIIAAN KEUAI{GAI\I GAMPONG Bagian Kesatu pehksanaan Pasal 7 (1) Keuchik dalam melaksanakan penatausahaan/pengarsipan keuaugan gampong harus menetapkan seoftrng bendahara gampong yang bertugas sebagai pemegang ka.s/kasir dan pencatat pembukuarl Penetapan bendahara gampong dengan Keputusan Keuchik; (2) Keuangan gampong dilahkan dalam satu buku re,kening gampong atas nema gampong, untuk me&lmpung transfer dana, pemasukan dana dan bantuan dana yang diterima oleh gampoog; (3) Keuchik menet4pkan 2 (dua) onrng peaoandatangan pada buku re.kening bank atas nama gampong yaitu Keuchik dan Bendahara Gampong. Bagian Kedua RekeningBank Pasel S Seluruh penerimaaan dan pengeluran gampong diadministrasikan dalam satu rekening gamPong. (2) Pembt kaa" rekening gampong dilahrkan oleh 2 ocug yaitu Keuchik dan Bendatrara Gampong dengan specimen ( Tanda Bukti Tanda Taogan ).
(l)
Bar,lan Ketige Mekanisme Penerimaan Kas
Pasal9 (1) Penarausahaan percrimaen waiib dilaksanakan oleh Bendahara Gampong; (2) Penatausatraan sebagaimana dimaksudpadapoin (1) di atas, menggunakan: a. BukuBank
b. Buku kas umum; c. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaiur d. Buku kas harim pembantu;
dan pengelwran;
(3) Bendahara Gampong wajib mempertanggungjawabkan penerimaan umg yang menjadi tanggungiawabnya melalui laporan pertanggungiawaban penerimaan kepada Keuchik paling lambat tauggal 10 bulan berikutnya;
(4) Laporan pertanggungjawaban penerinaao sebagaimana dimaksud pala ayat (3) di atas, dil"mpiri dengan: a. Bukukas umum
b.
Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan pe'ngeluaran; leinnyayarrg sah.
c. Bukti penerimaan
Bagian Kecmpat Mekanisme Pengeluaran Kas Pasal 10 (1) Permintaan dana untuk keperluan projecUprogram atau keperluan lainnya yang berhubrmgan dengan pengeluaran kas gampong harus menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
(2) Bendahara sebelum melakukan proses pembuatan SPP harus melihat alokasi dana yang tertuang dalam APBG atau Rencana Penggruraan Dana (RPD), kemudian ditindaklanjuti dengan mempersiapkan SPP;
(3) Bendahara membuat Surat Permiutaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh penggrma anggaran/pemohon;
(4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah dibuat harus meagetdhui bendahara dan disetujui keuchik; (5) Bendahara dapat melale*an pembayaran setelah SPP ditaudalangani oleh keuchik; (6) Bendahara harus mencatat jumtah pengeluaran SPP dalam buku kas umum, dan buku perincian objek pengeluaran.
Bagian Kelima Mekanisme Pengelolaan Kss Kecil Pasal 11 (1) Kas kecil adalah sejunalah dana yang disrmpan oleh gampoag dalam safety box (kotak simpanau) yang digmakan uutuk meudanai operasional rutin gampong dan dahm jumlah hansalsi lebih kecil atau sama dengan Rp 3.000.000-; Q) Dura kas kecil ini disimpan dan dikelola oleh bendahara gampong dengan pengawasan langsung dari keuchik; (3) Besamya dana kas kecil adalah Rp. 3.000.000,-- dan ketika saldo dana kas kecil sebesar Rp. 500.000,- bendahara gamporg harus mengisi kembali. (4) Pengeluaran darm kas kecil di bawah jumlah Rp. 300.000,- dapat langsung diselenggarakan oleh bendahara gampong berdasarkan permintaan pergguoa. jur tah di atas Rp 300.000.- harus meudapat persetujuan dari keucbik. (5) Saldo kas kecil dalam kotak simpanan, setiap akhir bulan harus dihitung dan dilaporkan oleh bendahara gamporlg kepada keuchik. Bagian Keenam Standar Pembuktian Keuangal Qampong Pasal 12 (1) Setiap tansaksi keuangan gampong dalaur APBG haius dapat dibuktikan seslriri dengan p€trg€pnaan berdasarkan kode rekening atau alokasi dana yangadadalam APBG.
(2) Bukti yang dipersyaratkan dalam pertanggrrngiawaban pengeluaran keuangan gampong seperti: a. HonoraritrmTim/lPanitiaterdiri dari : SK Timilanitia
b.
c.
lftritansi Tanda Bukti Penerimaan (daffar) Stempel Asli Honorarium Sidang terdiri dari : Kwitansi Dafrar Hadir Notulen/Catatan hasil sidang Tanda Bukti Penerimaan BiayaRapatterdiri dari :
Kwitansi Undangan ( jika dibutuhkan) Daftar Ifudir
d.
Notulen/Catatan hasil Rapat Perjalanan Dinas terdiri dari :
Kwitansi
e.
Undangan (apabila perjalanar dilalsanakan karera ada undangan) Surat Perintah Tugas Surat Perintah Perjalanan Dinas Laporan Perjalanan Dinas (Apabila perjalanafl dinas dilakukan diatas 3 hari). Bantuan uang terdiri dari :
f.
Kwitansi Tanda Bukti Penggunaan Dana StempelAsli BaotuanBarangterdiri dari lquiransi Faktur
BAB V PENGARSIPAI\I KEUAI{GAI\I GA]VIPONG pasal 13 Bendahara/pemegaug kas harus menyimpan menatausahakan seluruh bukti/dokume,t keuangan secarabaik; Bukti hansaksi haxus mencantumkan nomor bukti/kode bukti untuk memudahkan pengarsipan dan penelusuran; atan gampong disimpan dalm reke,ning bank selambatlambatnya 10 hari setelah peoerimaan; Semua uang tersimpan dalam bank, hanya ada uang tunai pada kas kecil; Semua dana melalui banh pengarrbilan uang trarus atas persetujuan keuchik. Keuchik meminta rekomendasi Camat untuk pengambilan dana pada bank dengan melampirkan dolcumen RKPG dan APBG; Tanda terima atau kwitansi harus dibuat rangkap 3 (tiga), pada setiap peneriuuan uaog, ditulis jufirlah uangnya dan tanda terima atau kwitaosi pembayaran harus disimpan diarsipkan; Bukti pengeluaran atau kwitansi harus dibuat rangkap 3 (tiga), pada setiap pengeluaran uang, difulis jrrmlah u"ngnya dan tatda tgri,oa atau kuritansi pembayaran harus disimpandiarsipkan. Penalausahaan pengeluaran wajib dilalokan oleh Beudahara Gampong; (10) Penatausahaan pengeluaran haflrs disesuaikan pada Qanun Gampong tentang APBG atau Qanrm Gampong tentang Perubahan APBG melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); (11) Pengajuan SPP sebagaimana rlimaksud pada ayat (10) diatas, harus disetujui oleh Keuchik melalui Pelaksana Teknis Pe,ngelolaan Keuangan Gampotg (PTPKG);
(1)
g
(3) Semua (4) (5) (6) (7)
(8)
(9)
(12)
Bendahara gampong wajib mempertanggungiawabkan penggunaan uangyatlg meqiadi tanggrmg jawabryamelalui laporan pertanggugiawaban pengeluaran kepada keuchik
paling lambat ilnggal 10 bulanberikuhya;
(13) Dokumen yang digunakan Bendahara Gampong dalam melaksanakan
penatausahaan
penerimaan dan pengeh:aran meliputi:
a-
b.
c.
d.
Buku Bank Buku kas umum; Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan pengeluaran. Buku kas harian pembantu.
BAB YI PELAPORAN DAN PERTA}IGGI]NGJAIVABA}{ Bagian Kesatu Penyajian dan Penyampaian Laporan APBG Pasal 14 keuchik wajib menyampaikan Laporan kewajibannya (1) Dalam melalsanakan tugas dan Kegiatan Pertanggrurgiawaban (LKPD secaxa tertulis pada akhir tatrun anggaftm kepada TuhaPeut selambat-lambatnya 2 (drn) bulan setelah berakhimyatatrun anggaran; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertmggrmgiawaban APBG dengan melampirkan: a. Bulat Batlh digunakan untuk mencatat selunrh tansalsi yang berhubungan dengan bank seperti penerimaan/penyetoran uang ke bank dan penarikan/pengeluaran uang dari bank dan saldo di bank serta seluruh biaya yang terjadi yang berkenaan dengan bank. Setiap penerimaan gampong harus dimasukkanke rekening gampong. b. Buku kas harian pembantu, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas garrrpong dan sebagai laporan pertanggrrnjawaban perygunaru kas kecil. c. Bulat kas umum, digunakan untuk mencatat penerimaan dana (dapat berupa penarikan dana di Bank), mencatat pengeluaran uang tunai untuk pembelian ,lan mencatal Saldonya Buku Kas hanrs ditutup setiap al&ir bulan.
d. Buku kas pembantu perincian obyekpengeluorant, digunakan untuk mencatat seluruh seluruh hansaksi yang berhubrrngan dengan pengeluaran kas yaog dilakukan oleh gampong disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah e. Buht kas pembantu perincian objek penerimaan, diguakan unfulc mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas yang diterima oleh garnpong disertai dengan bukti+ukti penerimaan yang sah Arus Kas, digunakan untuk mencatat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 1 (satu) tahun anggaran. g. Lapoian Realisosi Anggaran (LRA), diguakan untuk meugetahui realisasi penerimaan maupun pengeluaran yang ditargetkan selama 1 (satu) tahun anggarEur. h. Neraco, digunakan untuk mengetahui posisi kekayaaa utang dan modal pada akhir tahun anggaran. Dafiar kekayaan/aset gampong, digunakan untuk mencatat jenis, jrtmlsfu, nilai, lokasi kekayaan/Aset gampong pada akhir tahuo Anggaftro. (3) Lampiran mengenai bentuk LKPJ merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
f.
i,
Bagian Kedua Pertanggungiawaban Kegiatan Pasal 15 (l) Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat (lembaga non-struktural) maupul oleh kepanitiaan tertentu yang dibentuk oleh keuchik lmrus dipertanggungi awabkan (2) Laporan pertaugguagiawaban tersebut harus diserahkan paling lambat 2 rrau;lggu setelah selesai kegiatan;
(organisasi (3) Laporan pertarygungiawaban kegiatan diserahlcan oleh pengggna anggaran '
' *;
,t uki*ul,
[6r[ti*
terte,ntu) kepada keuchik untuk me,ndapatkan pengesahm.
BAB VII PROSEI}UR PENGADAA}I BARANG DAN JASA Bagian Kesatu Prosedur Pasal 16 jasa yang (1)' Penyediaan barang dan jasa pemerintah Gampong adalah peagadaan ?y*-d ' dibiayai dengan apgN/ APBD/ APBG baik yang dilaksanakan setrdhi oleh pengguua barang/ jasa atau pihak lain. (2) Penggu; barang, dan jasa adalah keuchik/ kepala urusan/ pemimpin proyek/ bagran proyel/ pengguna anggaran Gampong lainnya-
Bagirn Kedua Tugas dan kewajibanPokokPenggunaan Barang dan Jasa Pasal 17
(l)
Tugas dan kewajiban pokok pengguna barang dan jasa dalam pengadaan barang/ jasa adalah:
a. Menggrrnakan dolcumen APBG dan RPD sebagai acruln pengadaan barang/ jasa; b. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), apabila gampong belum memiliki RPD;
c. Mengaj,rkpn Penetapan dan pengesahan pengadaan bararrg dan jasa kepada keuchik dan TuhaPeut Gampong;
besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku; e. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjianlkontak dengan pihak penyedia banngl jasa; f. Melaporkan pelaksanaao/penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada keuchik; g. Mengendalikan petaksaruurn perjanjiad kontak; h, Menatausahakan seluruh proses dan dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum diserahkan kepada selretaris gampong; i. Menyerahkan dokurnen pengadaan barang dm jasa kepadaselretaris gamPoug; j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai; (2) Pengguna barang dan jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang dunjasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaxan yang akaq merigakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/ proyek yang dibiayai dari APBG; (3) Pengadaail bmang dan jasa dengan nilai total diatas Rp. 50.000.000,- harus diadministrasikan dengan mekanisme tender sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
d. Menetapkan
(4) Pengadaan barang dan jusa dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000,- fuWt diadministrasikan melalui penunjukan langsung atau mekanisme yang disepakati dalam musyawarah gampong;
(5) Dalarn kondisi tertentu Pengadaan Barang dan jasa dapat dilakukan swakelola yang diatr:r lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; Bagian Ketiga Mekanisme Penandatanganan Kontrak Pasal 18 (1) Para pihak menandaangani konfiak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhituug sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyediaan barang dnn jasai (2) Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.
a- Tanah gamFong; b. Pasar, kios dm losmilik gampong;
c. Pasarhewan;
d. Bangunan gampong; e. Objekrekeasi yurg dimiliki
f.
g. h.
ij. k.
1.
dan diurus oleh gampong; yang Pemar.dian umum dimiliki dan diurus gampong; Hutan adat gampong; Perairan pantai dalam batas tertentu yang diurus gampong; Tempat pemancingan yang diurus gampong; Pelelangan Ikanyang dikelola dan diurus oleh gaurpong dan; Sumber mata air yang dikelola oleh gampong Lain-lain kekayaaa milik gampong.
(2) Atuan Pengelolaan Aset Gampong a- Setiap aset yang diserahkan ke gampong harus ada bukti serah terima secara terhrlis, dan disaksikan oleh saksi-saksi; b. Aset gampong yang berupa waqaf atau hibah yang sudah diserahkan ke gampong dan belum ada bukti seratr terima , maka aset tersebut harus dibuat dalarn bentuk sruat tertulis berdasarkan rapat dan musyawarah gampong unhrk disertifikasi; c. Seluruh bukti-bukti/dokumen aset gampong harus dikelola dan diarsipkan dengan baik; d. Sebagai pertanggungjawaban, setiap ada pergantian jabatan keuchik di gampong, maka pejabat yang lama harus menyerabkan amiparsip dokumen aset gampong kepada pejabat yang baru; e. Aset-aset yang berupa inventaris, mesin, fumiture dan lainnya harus dibuat pengkodean & penomoran sepexti nama ase! jenis ase! tanggal perolehan aset dan lokasi aset;
f.
g.
h.
i,
Perhitungan dlai aset dihitung sesuai dengan harga perolehan (penyerahan/pembelian) Aset gampong menrpakan harta kekayaan yang dimiliki oleh gampong dan harus dibuat dalam beutuk tabel daftar aset kekayaan gampong agar mudah dimengerti dan dipublikasikan untuk masyarakat umun baik melalui media informasi formal dan non formal yang ada di gampong. Kekayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat I & 2 menjadi milik garnpong. Kekayaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat I dibuktikan dengan dokumeu kepemilikan yang sah dan tertulis atas nama gampong. BAB D( KETERBUKAATI DAN INFORMASI GAMPONG Pasal 21
(1) Informasi yang berhubungan dengan keuangan gampong harus di publikasikan secara trasparao kepada masyarakat umum melalui media informasi yang ada di gampong baik secara formal fiurupun non forrral; (2) Idormasi keuangan gampong yang harus dipublikasikan sebagaimana ayat (1) meliputi: a- Dokumen APBG
b. Daftax kekayaan/Aset gamFong c. Neraca
d- Arus Kas e. lnformasi program/projek
yang sedang berjalau
(3) Media tansparansi & informasi ganrpong dapat berbentuk
:
a. Forum pertemuan/rapat gampong b. Papan informasi di kantor keuchik, ansrrnasah dan tempat umnm lainnya
c. Dan bahan penerbitan lain yang dianggap strategis untuk di
ketahui oleh
masyarakatumum.
BABX
i
MEKANISME PENGADUAI{/I(OMPLAIN Pasal 22
(l) '-'
gampong dapat Bagi masyarokat yang kurang mendapatkan informasi.tgntans keuangan
*#rb*t'petaporantfauUn trprA" keuchik atau salah
satu staf kantor keuchik yang
dituqiuk, atau Tuha Peut. melalui (Z) 1anglapan terhadap keluhan akan disampaikan secaftI lisan maupun tulisan papan infromasi.
BAB )O KETENTUAN PEIYUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belgm diatrn dalam Perahuan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih laqiut denganKepuhtsan Bupati. Pasal 24 diundangkan. sejak berlaku mulai Peratuan ini Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peratuan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.
Diktapkan di Jantho PadaTanggal2l Februari 2009 M 27 Shafar 1430 H
p
Diundangkan
di
Jantho
PadaTanggal 22Februai200.9M
28
q
Shafar 1430H
3*"*nl r^..:/kF'
,tr,!(:liETA
r'lliRA
Lampiran f: Peraturen BuPati Nomor : Tanggd :
Perihel
:Pengelolaan
&
,Hffiffi["
Poniotann Formrt Kourngrn Grupong
a. b.
Bendahara Gampong dalam melakukan peocatatan fiansaksi keuangan ke dalam buku dan format-format laporan keuangan yang disediakan; Format-format laporan sebagaioana dimaksud pada poin a digunakan berhubungan dao pengeluaran keuangan gampong seperti :
dengao
(1) Buku Bank Buku ini diguuakan untuk mencatat seluruh hansaksi yaog berhubungao dengan bank uang dari seperti penerimaan/peayetoran uang ke baok dan @ baok dan saldo di bank serta seluruh biaya yang t€rJadi yang berkenaan deogan bank. Setiap penerimaan gampong harus dimasutftan ke rckening gampong.
BUKU BANK GAMPONG..................KECAMATAIT TAIII,}N AI\IGGARAN. Tanggal
Urlian
NoBuliti
2
J
I
Penerimean
Pengelueran
Saldo
Ro. 4
Rr.
Ro.
5
6
.t
.,tanggal
Menyetujui Keuchik,
Benrlabara Gampong,
Cara P*ngisian : I{olom 1 diisi dengm dmgut tanggal penerimaun kas atau pengeluaran buku Kolom 2 diki dengan *aian penerima atau pengeluaran pada buku bank Kolom3 diisi dengan nomor slip penerimooan atau slip pengeluoan bank Kolom 4 diisi dengofiumlahrupish penerlmaot butk Kolom 5 diisi dengan junlah rupiah pengelwran kas Kolom 6 diisi dengan saldo jumlahrupiahyang tersisa
@
buk
Buku Kas Hrrian Pembantu Buku ini digunakan UnCIrk mencatat selunrh tansaksi ya.ag terjadi baik penerimaan kas mauprm peugeluaran kas gampoog dan sebagai laporan pertanggunjawaban peoggunaan kas kecil.
BUKU I(AS HARIAN PEMBANTU GAMPONG |,.. o......,...,..-*;..I(ECAMA'TAN. TAIIT]NANGGARAN No Penerimeen Tanggal Uruisn (Ru) Urut I
,,
3
4
Pengeluaran {Rn )
JumIah (RD.) 5
JUMLAH .,tenggal Mengetahui Keuchik
Bendahara Gampong,
Csra Penslslun:
Womldilsl
deng& nomor utat penerimaan alau pengeluaran kts pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kts pengelaaran Kolom 3 diisi dengwr waian penerimssn kos dau pengeluron kos Kolom 4 diisi denganiumlah rupiah penuimaan kss. Kolom 5 diisi denganianlah mpiahpengeluuan kas. Kolon 6 diisi dengan saldo paerimaon sqelah dihroqi paqeluoan kas
(3) Buku Kas Umum, Buku ini dig1makar urtuk menoatat penerimaan dana (dapat berupa penarikan dana di Bnnk), mencatat pengeluaran uang tunai rlnhrk pembelian dan mencatat Saldonya Buku Kas harus ditutup setiap akhirbulan BUI(U I(AS UMUM GAI}IPONG.,...,......,. .,.,....,.. KECAII{ATAI\I..... r............. TAHUN AI\IGGARAN......No 1
Tgl
I(ode rekening
,,
Uraian
Penerimaan (Rn.)
Pengeluaran
4
5
6
3
(Rn.)
JUMLAH
....... latu/tanggal ltanggal
Jumlahbulan/taoggal ini Jumlah sampai bulan Jumlah semua s/d bulan Sisa kas Padahaxi ini tanegal Oleh kami didapat dalam kas Rp
(............
Terdiri dari : Tuoai Saldo Bank Surat Berharga
Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
.............) Rp.............. Rp...........,..
Rp........... .,tanggal
Menyetujui keuchih
Bendahara Gampong,
CaruPenpisian: 1 diisi dengm notflor trut penerima kos atau pengeluom kas 2 diisi dengan tangal penerimaan kas *aa pengeluaran kas 3 diisi dengm kode rekening pendapator, belofa, penbiayaan yoq 4 diisi dengm ttatan penerimaan kas uau pengeluum kas 5 diisi dengan junlah rupiah penerbnaan kas 6 diisi dengut jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom
ada pada
APBG
(a) Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penedmaan- . Buku ini digunakan untgk mencatat seluuh transaksi yang berhubutrgao dengan f* y*g diterima oleh gampong disertai dengan bukti-bukti penerimaan yang sah
BUKU KAS PEMBAI{TU PERINCIAN OBYEK PENMRIMAAN GI,MPONG...,....... r,......-J(ECAMATAII., r -,..'. ....' TAHT]N ANGGARAN.....t....,.
-r..r
Jumtahbutanioi Jumlah s/d bulan lalu Jumlah s/dbulanini
tanggal..... Mengetatrui Bendahara Gampong,
Keuchih
Cara Pensislan: I diisi dengan nomor arut
Kolom
Kolom2 diisi dengm Nomor BKU (Bttht Kils Umum) Hustts yutg penethnaan Kolom3 diisi dengan Tmgal Penyetorot STS(&nd Tonda Seoron)/Buhi Penerimasn lainnya.
Kolom 4 diki dengan Nomor Buhi SIS (Surat Tanda Setoran)/Buloi penerimao lainnya Kolom 5 diisi dengot jwnlah nqiah setorot STffBubi penerimmn.
(5) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran, Buku iai digunakao untuk mencatat selunrh seluruh tansaksi yang berhubungan dengan peageluaran kas yang dilalokan oleh gampong disertai {engan bukti-bukti pengeluaranyang sah-
BUKU KAS PEMBAIYTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN GAMPONG ................,....,.. KECAMATA TAIIUN ANGGARAN.........I'
I
Jumlahbulan ini Jumlah Vdbulan lalu Jumlah s/dbulanini .,tanggal Mengetahui Keuchik,
Bendahara Gampong,
Caruleneiiian: Kolom I diki dengan nomor urut Kolomz diisi dengut Nomor BKU @*u
Ifus llmum) khrcus yang pengeluaran _ SPP (Swat Permintun Pembayaron)/BuHi Pengelrnran Tanggal Kolom3 diisi dengan Pengeluaran lainnya Kolim 4 diisi dengan Nomor SPP (Sura Pernintaat Pembayarot)/BuHi Pengeluotan
lainnyo Kotom 5 dtisi dengor junlahrupiah Pengehwor SPP/Buki pengehwm lainrye
(O Arus
Ifts
Bulu ini diggnakan untuk rnencatat rekapitulasi penedruan dan pengeluaran selarna I (satu) tahun anggaralL PEMERTNTAIT GAIIPONG ............,........,,......,. LAPORAN ARUS K.dS Untuk Periode yang berakhir ssml)ai dengrn ....,......... ..,.
I.
-..
kas
-...
ARUS K.AS DARI AKTTVITAS OPERASI:
1.
ARUS KAS MAST'K
1-1 1.2 1.3 tt r't
PendopatanAsli Gampong Bagi Hasil Pajoh. Bagi Hasil Retibusi Bagian Darw Perimbangan Keuangon Pusat dan Daerah
Bantuan Keuangan
Pemerintah don
1.5 Provinsi, Kabupatery'Kota, Gampong lainnya
1.6 1.7 3.1
Hibah Sumbangan Pihak Ketiga
PeneriruaanPembiayaan
Jwnlah
2. ARUS I(AS KELUAR
2.1 2.2 3-2
Belanja Langsung
BelanjaTidakLangsung PengeluaranPembicyaan
Iumlah Arus
Kas
Benih furiAfuivilss Operosi-
(1 -
2)
h.rrrlsl,
(7) Laporan Realisasi Anggeran (tRA) Buku fud digunakan untuk mengetahui realisasi pendapatan, belauja mauput pembiyaan yang ditargetkan selarna
I
(satu) tahun anggamn.
LAPORAN REALISASI ANTGGARAN KECAMATAI\T TAIIUN AIIGGARAN........,....,...,. - -. -. -..,
GAMPONG
1.5.3
1.5.3.1
Bantuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Gampong danPerangkat Gamoons
r.5-3.2
Dst..
t.5.4
Bantuan Keuangan
1.5.4.1
Dst..
1.6
Hibsh
1.6.1
Hibah dari pemerintah Hibah dari pemerintah orovinsi Hibahdari pemerintah kabuoatenlkota Hibah dari
Gamoonslainnva:
r.6.2 1.6.3
1.6.4
badan/lembaga/organisas i swasta 1.6.5
Hibah dari kelompok masvaraka0/ Deroransau
1.6.6
Dst..
1.7
Sumbangan Pihak
Ketisr t.7.1 1.7.2
Sumbansaodari..
Dst.. JUMLAH PENDAPATAhT
2
BELAI\UA
2.r
Belania Lanpsrutp Belanja Pesawei/Honorerium Honor tim/panitia
2.1.t 2.1.1.1
2.1.t.2 2.1.2 2.1-2.1 2.1.2.2 2.1.2.3
Belania Baraney'Jasa: Belania perialanan dinas Belani a bahan/material
2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3
Belania Modal Belania Modal Tanah Belania Modal iarinean
2,2
Belanio Tidak Lanssans Belenja PegawailPenghasilan Tetarr
2.2.1
Dst..
Dst..
2.2.1.1
Dst..
222
Belania Subsidi
2.2.2.1
Dst,.,......
2.23
Belrnia llibah
2.2.3.1
Dst..
2.2.4 22.4.1
Belania Bantuan Sosisl: Dst
22,5
Belanja Bantuan Keuansan
2.2.5.1
Dst..
22.6
Belania tak terduea Keadaan darurat Bencaoa alam Dst...
2.2.6.1
2.2.6.2 2.2.6.3
JUMLAH BELANJA PEMBIAYAAIY
3 3.1
Penerfunaan Pembiavaan Sisa LebihPerhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Pencairan Dana Cadanean Hasil penjualan kekayaan Garnpong yang dipisahkan. Penerirnaan Piniaman
3.1.1
3.1-2 3.1.3
3.t.4 3.2
Pengeluarun Pembiavaan
3.2.t
Pembenfukan Dana Cadanearr Penvertaan Modal Pembayaran utang
3.2.2 3.2.3
JUMLA}I PEMBIAYAAN ...... .......,tanggal. Keuchik,
Cara Peneisian:
Kolou
I
Kolon
i
diisi dengan kade anggara4 yang berisikan kade angguan dori masing-masing Pendapatan, Belanj o, Pembiyoan Kolom 2 diisi dengan uraisl yang berisikot uraian pendqruton yang digolongkan kc dolam Pendapatoa uraian Belarjoyang digolonglcanke fulam Belotrja, uraianPembiayaanyang digolonglran b dalam Pembioyaa4 diisi danganAPBG saelahperubahan
twlqisr"ynng
telsh dibelo{akm"
dtisi dengon tuget APBG yang dapat APBGyang dapat diperuhi ditsi dengatr selisih atggaran setefahpPiitot s er t a Y ang t eI ah ilibel ani akan. ayat'ayat Pet' 6 diisi densiOisi aerrgari perincianlpenggolongan yang dikategorikan dalam Kolom
Kolom Kalom
4
**n!*tuga
i
daptlc., Bel anJ a
P embi aY a an.
(8) Neraca Buku ini digunakan untuk mengetahui posisi kekayaan, utang dan modal pada akhir tahun anggaran.
URAIAN ASET ASET LAI\ICAR Kas Uang diKas Uang di Bank
UangMuka Uang muka Kegiatan koyek Uang Muka Perjalanan
Persedi{an
ATK JI]MI.,AS ASET TETAP Tansh Tanatl Tanah
Watsf
Jaringan ( Jalan, Ingaci) lalan Jembatan Banguaan
Air(Irigasi)
Instalasi Gedung dan Brngunan BangunanGedung Peralatan dan Perlengkapan Alat Bengkel
Alat Pertanian dan Petemakan Alat-alat Kantor Alat-alat Pecah Belatr Alat-alatTratak Aset Tetap I"ainnya Buku d8n Perprstakaan Hewan/Ternak Tumbuhan
Akumulasi Pen5rusutar Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Asst Tstap
JUMIIIH
JI]MLAH
A.SET
I<EWAJIBAIY Kewajiben Jaugkr Pendek Hutans Keoada Pihak Ketisa
JI'MLAE EKUITA.S DANA Ekuitas I)sna Latrcar SiLPA Pencairan Dana Cadangan Penj ualan Y-eh,ay aan Gampong yang dipisahkan
Cadansan Piutans
JTTMIJIE
NII,AI SALI'O (Rp)
ModaI Modal Dalam Rekening Modal As€tTetap
JUMI,AS
JT,MI,/UI KEWA",IBAAI' EKUITAS
DAIY
MODAL
(9) Rencana Penggunaan Dana Rencana Penggrrnaan Dana (RPD)
GampongAkcamatannCaUupaten : ................ I'RAIAN
YOLUME DIA.IUKAN
/JEMS NO
BAEAN/ALA'T
LOKASI
/TENAGA KERIA
KEBUTUIIAN
(voLI]ME)
yd ysng
lalu
Saat
ini
Kumuletif
SATUAN
HARGA
BIAYA
SATUAN
(RP)
TOTAL PENGAJIIAIT SAAT INI
Jumtah dalam
huruf:
....rupiah ,-
Dibuatoleh
Teiah diperiksa oleh Bendahara
PenggunaAnggaran
Disetujui oleh Keuchik
L)
(10) Laponn
Penggunaan dana
Laporan penggru:aanDanadiggnakan unhrkpeneyampaian peoggtrnaan danaolehpengguna aoggaran kepada bendahara dan keuchik Laporan Penggunaan Dana
Gampong Kecamatan
: :
NO
Kabupaten
Provinsi
: :
JUMLAE BIAYA LAPORA TIM (RP)
JENIS KEGIATAN
(tPD)
KTIMT]LATIF BIAYA (RP)
Jumlah Saldo Kas pada saat ini .....,,191...,... .......20A9
Telah diperiksa oleh
Dibuatoleh
lsndnhara
Pengguna anggaran
(_) Disehrjui
Kechik
L_) (11) Surat Permintaan Pembayaran (Spp) Surat permintaan pembayaran menrpakat format yang hanrs digugka$ dalam melalflrkan peacairan dana kas gampong.
PEMERINTAII KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATA}I GAMPONG STJRAT PERMINTAAN PEMBAYARAII (SPP) Nomor ! .......... Tahun 200.... Kepada
Yth
Keuchik Gampong
Di Tempat ........Tahun Dengan memperhatikan Qanrm Gampong Nomor tentang APBG, bersama ini karni bendahara gampotrg mengajrrkan Surat Pelmintaan Pembayararr (SPP) berdasarkao Rencarra Penggunaan Drna (RPD) dari pengguua anggarau dengan rincian sebagai berikut:
Yang mengajrrkan, PenggunaAnggaran
(NamaLengkap) Menyetujui, Keuchik Gampong..
Mengetahui, Bendahara Gampong,
(NamaLengkap)
(NamaLengkap)
Carc pengisian SPP (Sura Paminuan Pemtuyaran); l. Kecumatilt diisi dengu nsma Kecanatan di masing-masingwilayah 2, Gampong diisi dengu nona gantpongyang bersonghttan 3. Nomor diisi dengannomor SPP mcnm$ jumlahSPP diheluarkan
4. L 6. 7. & 9. 10. ll. 12.
Pengguna Angguan diisi dengan nama lanryuna snggarsrt Nomor pada Alinea le 2 diisi dengan nomor ganun gonpong mosing-masing gampong. tahun diisi dengm tahun dikcluarlcarttya qalun gan pongymg bersonghttan. Noma Bendohoa Pengelaoon diki dengan namon fundsltqqyang menerbitlcsn SPP Kode Rekcningdiisi dengu kode rekeningyangtudapa dalant APBG Kegiatan diisi dengan nama kegioton sesuai denganyang oda pada RKPG
Plafoa/pagu otggtran diisl denganjumlahpagu anggaronyang disedialwtpada APBG urrtuk legiuan yaug b ers anglaian Sisa anggaran diisi denganjumlahanggaransisasetelahdiombilsesuqi denganSPP Gampong diisi dengan nolna gd,mpong yang bersanghttan diifuti tanggal surat ditwluarkan nona lengkap diist dengan nama lengkap keuchik atau bedddharmyang bersanghttan
(12) Surat Perintah Tugas Surat Perintah adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pejabat bawabannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas kfiusus
KOP NASKAH DINAS
KEUCHIK SURAT PERINTAII TUGAS Nomor ........J........ .. I 20A..... Menimbang:
Dasar
:
1
2
MEMERINTAHKA}.I
Kepada
:
Jabatan
:
Tanggalberangkat
:
kembali
:
Tanggal
Untuk
i
) 3.
Dikeluarkan
di
Padatanggal
:
:
KEUCHII( NAMA TERANG
(13) Surat Perintah Perjahnan Dinas Sruat Perintatt Perjalanan dhas adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujrrkarr kepada pejabat terteutu unhrk melaksaoakan perjalanaan dinas seria pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan
KOP NASKAII DINAS
KEUCIIIK SURAT PEBINTAH BERJAUSTIN gEfAS GiPPD) Nonor : ..-.....J....,....../2lX)...,.. I
) J
4
Pejaba yang benrerang memberi p€rintah Pejabat Pegswai yang dioerintahkan a. PangkatdanGolongan b. Jabatan a- Lamanya pe{alanan dinas
L b. a.
5
b. Tanegalberanglat c. Taneeal harus kembali AIat Anekutan vane diD€rsunalen
6
Pengikut Nama
umur
b. c.
Hubungan Keluarga
I 7 .,
7
Pembebanan Anggaran
I
a Instansi b. MataAnsearan Ketersnsan lain
b............-.............-.
Lihat sebelah
Gampong ............200
Keuchik
IGTERANGAI{ I
Berangkat dari (tempat kedudukan)
Padatanggal
Ke Kepala
Tibadi
:.......--...-..-.-*Padatanggal : ...................-
I
Kepala
Berangkat
dari
:.....-'."--.----..-
( .................... )
( -.---.-...---...--.. )
T
Tiba
di
: ..........-.'-'.-.-'
Berangkat dari
Padatanggal :...'....-...-.----
Padatanggal
Kepaia
Kepala
:.....'...'.-.-.-.'..
( .................... )
( ..-...-..-..-..-.-.- )
ru
Tiba di Padatanggal
Berangkat dari
Kepala
Kepala
Pada',rnggal
( ..-................. )
IV
( ..-................. )
fetatr &peritsa dengan keterangan
Tibadi (tempat kedudukan) Pej abat yang memberikan perintah.
( ....................................)
PERHATIAN
: ..----.....-.'-
Padatanggal : ..........-.'....-..
:
I y*i
t€xsebut
diatas besar dilalsanakan atas paintahnya ssmata-mata unfuk kepentingan dalam waknr yang sesingkx-singkahYa. Pejabat yaog memberikan perintah.
( ....................................)
(sahr) minggu s€telah perjalanan dinas beraldlir, SPPD harus sudah diserahkan kepada apabila kc{ellran tersdut di atas, tidak dipenuhi, mako U"n*gkotun, dengan Bsndahara Gampong ""t"t"n memperhitungkan dari gaji yang bersanglcutan sesuai lemtali deagan semua biaya y*g t"Iu[ O[edfan itra! Oiarik dengan peraturan.
I.selambat-lambahye
(14) Surat Perjanjian KontrakPengadaan Barang dan Jasa yang berisi suatu Surat p;rjarliian adalah rr*kuh dill datam rangka pelaksanaan kontrak mela}ukan uqrt tertentu pihak-pihak dengan antara kzuchik persetujgan melakukan untuk terutama bersama suatu tindakan/ierbultan yang telah disetujui
6fi;;dk"t
penyedia barang dan jasa.
KOP NASI(AH DINAS
KEUCHIK STJRAT PERJANJIAN
Nomor ........J ...........J 20A...-. TENTANG
NAMA SURAT PER^IANJIAN
tanggal
bulan -..'-...----.-.-. tahun dua ribu ini .,......... bertempattinggal di .................... lerni yang bertandatangan dibawah ini Pada haxi
l. Nama Pekerjaan Alamat
:
:
: :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama....',... Selaejutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama
Pekedaan Alanrat
: :
:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama......... Selanjutnya disebut
PIIIAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersetqiu untuk mengikat perjaqiian dengan syarat-syarat sbb
:
BAB
Mrnmmmmnurunmnururunnunmmm Mmmmmmmmmrrururuilrunmmmmmnuruff
runmmmmmm
M pasal (2) mrrururuIurunlnmlllmmmnururunmnururururu ErmrnnuruIrmmmmmnunfilmmmrnmfirm
ulm
M mmmmmmmil
MrnmM
BAB
Bagian pertama
M
Demikianlah surat perjaqiian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahun tersebut di atas dalam rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama lembar pertama berrnaterai cukup dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lembar ke dua bennaterai cukup dipegang oleh PIIIAK KEDUA.
PII{AK II NAMA JABATAN
PIHAK I KEUCHIK
NAMA TERANG
NAMA TERANG SAKSI-SAKSI
NAMAJABATAN
NAMA JABATAN
NAMA TERANG
NAMA TERANG
(15) Buku Daftar kekayaan Aset Gampong
DAFTAR KEKAYAAN ASET GAMPONG Tahun Nama Asset
Kode Asset
Unit
Perolehen
Yolume
Kondisi
Lokasi
Harga
Harga
Sebelum
Sebelum Neraca
Nereca 1.
Tenah Gamponq
2.
Jarinean
Pembelian, Hibah' Tanah Wakaf)
3. Bansunan ( Pembelian. Pembansrtretrr
4. Peralatan ( Pembelian.
5.
Sumber
Hibah)
Hibah)
Ternak( Pembelian, Hibah)
Gampong,..
200......
Mengetahui,
Keuchik
Sekretaris Gampong
Ketera ngan
Photo
(lQ Teklis Penulisan Inventarisasi
Asset Ganrpong
f--*-l
@ IMffi@EM@
BidangBarang (Alat Kantor Rumalt tangga)
Contoh Penulisannya
12.01.01.02.0001
Contoh Penulisan Inventarisasi Meja %B,iro a
12.02.01 .48. 000 1 10002 Coutoh Penulisan Inventarisasi l(ursi ...
..,. . , ..01.01,50.u[.0f
12.02.0 ..34.000110002
Contoh Penulisan Inventarisasi Filling Cabiuet
........... *.01.01.50.1 1.p6
12.01.04.04.0001
..............01,01.50,1 1.06 12.a2.01.01.0001 Contoh Penulisan Inventarisasi Papan Tirlis
.01.01.50.11..06 12.0I".05.08.0001 LAMPIRAN M
QANITN GAMPONG.....................,
KECAMATAN
......,..t.r
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR..............TAHUN........:.... TANGGAL
TT]IIA PEUT ........KECAMATAN KABT]PATEN ACEH BESAR
GAMPONG
Jalan ...........Nomor ....Te1p.......Fak.-Kode Pos....,...-.....
KEPUTUSAN T{'HA PEUT ... KEC. KABUPATEN ACEH BESAR
GAMPONG
NOMOR
:
TENTANG
PERSETUruAN RAhICANGAN QANUNGAMPONGTENTANG PERTANGGI.ING JAWABAN PEI"AKSA}IAAN AIT{GGARAN PENDAPATAN DAI{ BEI,ANJA GAMPONG TAHI.]N A}IGGARAN
Menimbang
: ab.
Bahwa Tuha Peut ..........menyetujui Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungiawaban Pelaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belar{a Gampong........Tahun Anggaran........ yang diajukan oleh Keuchik .........; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Keputusan Tuha Peut tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaqia Gampong Tahun Anggaran 200....
Mengingat:
1.
2.
3.
4, 5.
6.
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tatrun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Linekungan Wilayah Propinsi
Sumatera Utara (t*mUaran Negala Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 58, Tambafuan Lembaran Negara Republik trndonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomot 172, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 952); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); UndangUndang Nomor I Tatrun 2004 tsnt{ulg Perbondaharaan Nogarc (krnbnran Negara Republik trndonosia Tahun 2004 Nomor 5, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor l0 Tahun 20M tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 86); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambafuan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
M2t);
7.
8. 9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tnntarrg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (ftmbatan Negara Republik trndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 463 3); UndangUndang Nomor 12 Tatrun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pqiak Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); Peraturan Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2005 tsntang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah
ll. 12.
Peratuan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sitem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Perafuran Pemerintah
Nomor 58 Tatrun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 20A6 @ntelrrg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor
I
Tatrun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeralr Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2008.
MEMUTUSKAN: Menetapkan i
KESAru: KEDUA
:
Menyetujui Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan datr Belaqia Gampong Tahun Anggaran .........Gampong.......Kecamatan...... Kabupaten Aceh Besar.
Laporan Realisasi/Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Dikhrm
KESATU Tahun Anggaran.................-sebagai berikut
a. b,
Rp...-.-......... Gampong Rp.....,.....,*. Gampong Surplus / @efisit) c. Pembiayaan Gampong l Penerimaan Pembiayaan Rp............... 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp.............., PembiayaanNetto Sisa lebih pembiayaan anggaran
:
Pendapatan
Belanja
Rp..............
Rp......,....... Rp........,.
KETIGA: Uraian laporan realisasi anggruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
a.
Selisih anggaran dengan realisasi pendaparan sejumlah Rp.....,........ Dengan rincian sebagai berikut : Anggaran pendapatan setelah Rp..............,
perubatran 1. 2. Realisasi Ro.............. Selisih lebih / (kurang) |n .. ... ..... .. b.
Selisih anggaran dengtur realisasi beluqia sejumlah Rp.............. Dengirn rincian sebagai berikut : Anggaran belanja setelah
1. perubalran 2. Realisasi Selisih lebih / (kurang) c.
Rp............... B'p............... Rp............-..
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp...................... Dengan rincian sebgai berikut : Surplus / defisit setelah Rp..,............. Rp................ Selisih lebih / Rp..........-.-...
1. perubatran 2. Realisasi (kurane) d.
Selisih arggaran dengan
realisasi
pembiayaan sejumlah Rp.............................dengan rincian sebagai berikut : Aaggaran penerimaan pembiayaan setelah
l.
perubahan 2. Realisasi Selisih lebih / (kurang) e.
Rp............... 8p...*.........., Rp................
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp............................dengan rincian sebagai berikut :
l.
Anggararr pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan 2. Realisasi Selisih lebit/ (kurand f,
Rp.-.--.--..-..---
Ro......,......... Rp...............
Selisih anggaran de,ngan realisasi pmbiayaan netto sejumlah
Rp.............. dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pembiayaan net[o setelah perubahao
2. Realisasi Selisih lebih(kurang) KEEMPAT : Keputusanini mulai berlakupada
Rp................ Rp..,..*........ Rp.........,.....
taoggalditetapkan. Ditetapkan di padatanggal
KETUA TUHAPEUTGAMPONG
BERITA ACARA RAPAT TUHA PEUT GAMPONG...,... KECAIVIATAII .,..........KA8T}PATEN ACEH BESAR Pada hari ini .....-tanggal ,.......... .........bertempat di Kantor Keuchik lBalai Gampong ............Kecamatan Kabupaten Aceh Besar tetah diadakan Rapat Tuha Peut ...........da1am rangka mernbahas : Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Peirdapatan dan Belanja Gampong ( APB Gampong) Tahun Rapat Tuha Peut ..........dihadiri oleh :
Dst Rapat Tuha Peut tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui/tidak menyetujui *) Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungjowaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tersebut untuk ditetapkan menjadi eanun Gampong.
Dalam
Demikian Berita Acara Rapat Tuha Peut ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Tuha Peut Ganrpong.
*). Coret yang tidak perlu
NO
NA]VIA
JABATAN
TAI\IDA TANIGANI 1.
..............
2.......................
3. .............. 4.......................
5.
...............
6. .......,...........-,. 7. ............... 8.......................
9, ........,.,..,....
............. 11............... 10.
TUHA PEUT GAMPONG... KETUA IGTE-RANGAN.: 1. Jumlah Anggota 2. Hadir 3. Tidak Hadir 4. Quorum
O.ang Orang Orang Memexruhi / tidak memenuhi.
