IDR (74,857 USD) IDR (99,857 USD)

PROPOSAL CSO GRANT SCHEMES NAME OF THE APPLICANT PROJECT TITLE

CONTACT DETAILS (Tel., address, fax)

ICCO REGIONAL OFFICE SOUTH EAST ASIA& PACIFIC MEMBAWA SKEMA KAMPUNG HIJAU KALTIM KE STANDAR INTERNATIONAL UNTUK COMMUNITY FOREST ICCO Regional Office South East Asia& Pacific JL Tukad Batanghari IX no.8 Denpasar BALI 80225 P: 0361 8955 801 F: 0361 8955 805 Regional manager: Kees de Ruiter E: [email protected] Project manager: Yoga Sofyar E: [email protected]

AMOUNT OF GRANT REQUESTED

IDR 906.920.000 (74,857 USD)

AMOUNT OF TOTAL BUDGET

IDR 1.206.920.000 (99,857 USD)

DURATION OF THE PROJECT

1 December 2014 - 31 May 2015

TARGET GROUPS/BENEFICIARIES

1. Dalam mengembangkan program ini yang menjadi sasaran ialah 55 KK di 2 RT yang masuk kedalam formasi perwakilan dalam Kelompok Pengelola Hutan Desa ‘Karst’ Merabu. Mayoritas penduduknya ialah masyarakat keturunan Dayak Sub Suku Lebo dengan 60% memeluk Kristen dan 40% Muslim. 2. Dalam pengembangan program ini, yang menjadi kelompok sasaran ialah 323 KK yang terdapat di Muara Siran, dimana akan dibagi menjadi 3 kelompok penerima manfaatlangsung.

GEOGRAPHICAL FOCUS

1. Ekosistem Karst di Kampung Merabu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 2. Ekosistem Rawa Gambut di Desa Muara Siran Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Part I- BRIEF PROJECT DESCRIPTION (max 1000 words) Proyek ini bertujuan untuk penyelamatan ekosistem karst dan ekosistem rawa gambut di Kalimantan Timur melalui skema program Desa Hijau. Hal ini seiring dengan semangat pencanangan pembangunan provinsi Kalimantan Timur yaitu “pembangunan ekonomi rendah karbon” yang merupakan bagian upaya penurunan gas rumah kaca (GRK) sebesar 26%, serta implementasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Kaltim dan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ (Kaltim). Adapun output dari pengembangan usulan proposal ini ialah: 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kelembagaan ekonomi masyarakat, dalam pengelolaan kawasan hutan dan lahan gambut di tingkat tapak 2. Pengelolaan kawasan di tingkat tapak dalam mendukung daya dukung lingkungan dan kearifan lokalnya 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam nilai tambah sumber penghidupannya Dalam pelaksanaan proyek ini, terdapat 2 desa/kampung yang menerima manfaatnya secara langsung. Penerima manfaat secara langsung dari proyek ini ialah masyarakat masyarakat yang berada di dalam Kampung Merabu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan skema Hutan Desa yang dikelola oleh Kelompok Pegelola Hutan Desa Merabu Kerima’ Puri. Dimana sebanyak 55 KK yang terdapat di 2 RT mendapatkan manfaatnya secara langsung, penerima manfaat lainnya ialah masyarakat seluruh desa, serta wilayah lain yang mengandalkan karst Merabu sebagai tempat cadangan air di mata air Nyadeng dan sepanjang Sungai Lesan. Penerima manfaat secara langsung dari Desa Muara Siran ialah kelompok nelayan, petani ikan, dan perempuan. Dimana manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat desa Muara Siran yang berjumlah 323 Kepala Keluarga (KK). Selain itu manfaatnya juga akan sangat dirasakan kepada desa-desa di ekosistem gambut Mahakam Tengah. Pengelolaan hutan secara lestari adalah cara penurunan dan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Masyarakat lokal atau adat sedari dulu telah aktif melakukan pengelolaan hutan secara lestari, walau pun dalam sekala kecil dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan ekonomi mereka yang sangat bergantung pada keberadaan hutan. Sistem pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat tersebut disebut Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) atau Community Based Forest Management (CBFM). Selaras dengan upaya gerakan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) yaitu mendorong adanya pengakuan dan perluasan wilayah kelola rakyat, pengakuan dan kepastian hak masyarakat local atas wilayah hutannya dan kontribusi wilayah SHK bagi penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), Plan Vivo yang memuat prinsip kelestarian dari pengelolaan jasa ekosistem atau karbon hutan, partisipasi masyarakat dan pencegahan deforestasi-degradasi hutan adalah alat untuk pencapaian tujuan-tujuan dari gerakan SHK, gerakan Masyarakat lokal dan mitigasi perubahan iklim. Kalimantan Timur memiliki hamparan Pegunungan Iran yang membentang hingga ke wilayah Kalimantan barat, Sabah, Brunai. Pada gugusan tengahnya berada di Pegunungan Mangkalihat yang membagi juga 2 wilayah proyek ialah di Berau dan Kutai Kartanegara (Kathy McKinnon, et.all, 2000). 1. Ekosistem Karst di Kampung Merabu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Kampung Merabu yang terletak di 1⁰26′40.18″ N 117⁰17′28.05″ E ketinggian wilayahnya diantara 786 feet.Kondisi geologi di wilayah ini ialah didominasi oleh jenis batuan kapur, batuan sedimen – pasir dan kerikil, batuan sedimen termasuk cadangan minyak dan batubara. Kondisi Tanahnya di dominasi oleh Rendolls (batuan berkapur), Dystropepts,

Tropudults (tanah Masam). Kondisi iklimnya (Oldeman dkk, 1980) curah hujan masuk ke dalam kelas E1 dimana Bulan Basahnya kurang dari 3 bulan dan bulan keringnya kurang dari 2 bulan. Dimana curah hujan pada bulan basah lebih dari 200 mm/bulan, sedangkan pada bulan kering kurang dari 100 mm/bulan. Dengan demikian, vegetasi alami di wilayah Karst ini ialah Hutan Dipterocarpaceae dataran rendah danHutan pegunungan kapur. 2. Ekosistem Rawa Gambut di Desa Muara Siran Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Kampung Muara Siran yang terletak 0⁰05’00.58 N 116⁰35’04.48 ketinggian wilayahnya diantara 16 feet. Kondisi geologi di wilayah ini didominasi oleh endapan alluvium dan gambut, batuan sedimen juga termasuk cadangan minyak dan batubara, batuan vulkanik tua. Kondisi tanahnya Tropaquepts, Dystropepts, Tropohemists (gambut). Kondisi iklimnya (Oldeman dkk, 1980) curah hujan masuk ke dalam kelas C2 dan D1 dimana Bulan Basahnya diantara 3 – 6 bulan dan bulan keringnya diantara 3 hingga kurang dari 2 bulan. Dimana curah hujan pada bulan basah lebih dari 200 mm/bulan, sedangkan pada bulan kering kurang daro 100 mm/bulan. Dengan demikian, vegetasi di wilayah Muara Siran di dominasi oleh hutan rawa gambut dan Hutan rawa air tawar serta Hutan Dipterocarpaceae dataran rendah. Pelibatan banyak pihak dalam mendukung pembangunan yang rendah karbon dan pengurangan emisi dengan mencegah deforestasi dan degradasi lahan melalui Desa Hijau sangat diperlukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusianya maupun kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alamnya. Keberterimaan warga menjadi hal yang dipastikan, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang optimal. Selain itu juga pembangunan rendah karbon untuk mendukung perencanaan pengelolaan dalam kawasan ekosistem karst dan rawa gambut melalui partisipasi masyarakat desa secara langsung. Di akhir program ini diharapkan memperoleh hasil berupa adanya rencana pengelolaan kawasan hutan/gambut oleh warga, yang dikuatkan dengan peraturan desa, serta diakui oleh Pemerintah Kabupaten. Sebagai dampak ikutan, diharapkan akan terjadi keberlanjutan layanan ekologis, termasuk flora-fauna, serta meningkatnya pendapatan keluarga di kampung/desa. Dan unit hutan yang dikelola oleh masyarakat ini akan di daftarkan untuk mendapatkan sertifikat plan vivo (www.planvivofoundation.org) untuk community forest.

Part II- SITUATION ANALYSIS (max 1 page) Pemerintah provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009 mencanangkan “Kaltim Green” dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pada 7 Januari 2010 bersama stakeholder lainnya mendeklarasikan Pembangunan Ekonomi Rendah karbon atau Program Kaltim Hijau (Low Carbon Growth Strategy). Yang dilanjutkan dengan SK Gubernur Kalimantan Timur No.522/K.215/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kaltim. Dengan pencanangan tersebut, maka pemerintah kabupaten juga didorong mengembangkan suatu konsep pembangunan yang rendah karbon melalui desa hijau di wilayah dengan ekosistem khas Kalimantan Timur. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.19/2012 tentang Program Kampung Iklim juga merupakan upaya dalam penurunan gas rumah kaca (GRK) sebesar 26%. Dengan kondisi ini, model pengelolaan hutan dengan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) merupakan salah satu bagian jawaban dalam mewujudkan Hutan Lestari. Oleh karena ini, pengembangan yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan proses sertifikasi Plan Vivo yang merupakan salah satu standar dalam system pengelolaan hutan lestari dengan dihubungkan melalui stock karbon dan nilai tambah ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat secara berkelanjutan melalui kelompok ekologi, kelompok social dan kelompok perempuan dalam memperoleh nilai tambah sumber pendapatan keluarga sebagai penerima manfaat. Perlindungan wilayah hutan yang dilakukan oleh masyarakat baik akses, manfaat maupun tata produksinya. Proses ini juga dapat dikembangkan melalui tahapan sertifikasi lanjutannya pada tahap PDD – validasi maupun sertifikat. Hal ini tentu juga mempertimbangkan status legalitas kawasan dan juga kepastian di komunitasnya akan komoditi yang akan dikembangkan selain dari pencadangan karbon (Stock Carbon). Untuk memulainya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 membentuk Forum Pengelola Karst Sangkulirang Mangkalihat melalui SK Gubernur No 660/K833/2011 yang terdiri dari para pihak yang peduli terhadap karst. Dan pada tahun 2012 diterbitkan peraturan gubernur no 67/2012 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat. Di tingkat tapak, masyarakat kampung Merabu telah memulai melakukan pengelolaan kawasan karst yang berada di wilayah administrasi kampung mereka. Berdasarkan SK penetapan Menteri Kehutanan No 28/MenhutII/2014 tanggal 9 Januari 2014, mereka mendapatkan areal Hutan Desa seluas 8,205 hektar. Untuk pengelolaannya mereka telah membentuk lembaga pengelola hutan desa yang diberi nama Kerima’ Puri dan sudah berbadan hukum. Dengan keadaan ini maka kampung Merabu ini dapat didorong sebagai model kampung pengelola karst dan kampung hijau. Kawasan Gambut Mahakam Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kawasan gambut yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagai kawasan perlindungan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/526/001/A.Ptn/2013 seluas 72 ribu hektar kawasan gambut di luar kawasan hutan yang berada di Kutai Kartanegara. Dengan adanya SK Bupati tersebut, maka juga dilakukan penundaan pemberian izin baru pada kawasan gambut Mahakam Tengah, monitoring dan pengendalian pemanfaatan lahan gambut, serta upaya pengembalian lahan gambut untuk mempertahankan fungsi ekosistem lahan gambut dan keanekaragaman hayati. Di Desa Muara Siran terdapat setidaknya 27.768,3 hektar kawasan gambut dengan ketebalan 1- 8 meter. Arahan dari RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara (2013 – 2033) bahwa ekosistem gambut Mahakam Tengah merupakan kawasan strategis untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup. Untuk itu, Desa Muara SIran telah mempunyai strategi mempertahankan lahan gambut melalui pembuatan Tata Ruang Desa dan Badan Usaha Desa.

Part III- STRATEGY (max 2 pages) Dalam menuju kawasan hutan karst dan gambut yang dikelola dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi ekosistem dan ekonomi, serta sosial-budaya bagi masyarakat dilakukan pentahapan proses pelaksanaan. Tahapan ini dibagi menjadi 5 (lima), yaitu: 1. Tahap persiapan Pada tahapan ini dilakukan identifikasi para pihak di tingkat kampung/desa, kabupaten, provinsi dan nasional, yang menjadi pendorong pencapaian tujuan program. Proses ini juga dilakukan dengan assessment cepat (RRA) pada tingkat desa, sehingga diperoleh gambaran sosial-budaya dan ekonomi, beserta kelembagaan dan kebijakannya, berikut dengan profil dari wilayah desa, wilayah hutan karst/gambut, serta kapasitas yang dimiliki. 2. Tahap perencanaan Pada tahapan ini, dilakukan dua hal yang berjalan linier, yaitu penyusunan rencana jangka menengah dan jangka pendek desa, pengesahan rencana tata ruang wilayah desa, dilanjutkan dengan penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan/gambut desa, beserta pemetaan (inventory) potensi hutan (gambut, non-kayu, kayu) di kawasan hutan/gambut yang akan dikelola dan diusahakan. Penyusunan ini juga diikuti dengan penyusunan rencana bisnis sederhana, untuk mendukung usaha wisata dan pemanfaatan hasil hutan non kayu, serta perikanan. 3. Tahap validasi Tahapan ini dilakukan melalui penghitungan potensi karbon bersama dengan masyarakat. 4. Tahap implementasi Program yang dilakukan meliputi: Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi perempuan, peningkatan kapasitas pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan non-kayu, kayu dan perikanan, dan penyiapan serta penguatan kelembagaan koperasi (atau sejenisnya). 5. Tahap verifikasi Verifikasi dilakukan pasca proyek. Proses verifikasi sederhana dilakukan melalui proses evaluasi partisipatif bersama masyarakat, dengan mengukur perubahan yang terjadi pada masyarakat, sosial-ekonomi, serta biodiversitas dan kualitas ekosistem pada kawasan. Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek ini ialah dengan melibatkan masyarakat langsung dalam melakukan setiap tahapan kegiatan. Selain itu metoda Rapid Rural Assesment yang dimodifikasi KpSHK(modul Pendokumentasian Sistem Hutan Kerakyatan) digunakan di awal program untuk memotret kondisi desa (sosial-budaya, ekonomi, kelembagaan, kebijakan). Proses diskusi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat juga dilakukan dalam memperoleh dukungan untuk mengembangkan Desa Hijau secara lebih optimal. Dalam pengembangan potensi yang ada di masing-masing desa, dikembangkan beberapa strategi yang dilakukan, meliputi: 1. Penguatan Kelembagaan Desa Kelembagaan Desa merupakan salah satu kekuatan yang penting untuk dikuatkan.UU No. 6/2014 tentang Desa telah menempatkan Desa sebagai wilayah otonom yang dapat mengelola kekayaan alam desa dengan beragam dukungan yang harus dikembangkan. Penguatan kelembagaan desa dilakukan dengan penguatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, penguatan Tata Batas Desa, Penataan Ruang Wilayah Desa, serta pengembangan peraturan desa untuk menguatkan hal-hal tersebut. Desa Merabu telah memiliki RPJMDes, hal

yang serupa menjadi penting dilakukan di Desa Muara Siran. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi bagian yang penting untuk dilindungi dengan Peraturan Desa. 2. Penguatan Kelembagaan Pengelola Kawasan Hutan Karst/Gambut dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Potensi hutan dan gambut, merupakan kekayaan alam yang penting dikelola dengan baik di desa-desa tersebut. Kelembagaan pengelola yang sudah dibangun, penting untuk dikuatkan. Kapasitas utama yang harus dimiliki adalah perencanaan program, pengetahuan teknis pengelolaan kawasan, serta kapasitas pengelolaan keuangan. Hal lain yang penting dikembangkan adalah kemampuan untuk promosi dan membangun jaringan di luar wilayah, agar produk yang disiapkan dapat diserap pasar, serta pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi lokal desa seperti hasil hutan non kayu, ekowisata dan perikanan. Secara khusus, keberadaan SK Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang diperoleh Kampung Merabu, perlu dilanjutkan pada proses yang lebih maju, agar memperoleh Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Gubernur, serta dapat mulai operasional sesuai dengan perencanaan yang disusun oleh masyarakat. Kelembagaan pengelola hutan desa di Kampung Merabu yang telah dibentuk juga penting untuk dilakukan peningkatan kapasitas, terutama terkait perencanaan program, pengelolaan keuangan dan pengembangan ekonomi lokal kampung. Kawasan gambut di desa Muara Siran, yang disiapkan untuk dikonservasi, memiliki peluang yang besar dalam mendukung upaya restorasi lahan gambut, serta mendukung upaya REDD+ dan penurunan emisi Indonesia. Aktivitas utama yang dilakukan adalah penyusunan rencana pengelolaan kawasan (hutan desa/kawasan gambut) yang dilakukan secara partisipatif di desa.

Tahapan-tahapan diatas sejalan dengan skema community forest Plan Vivo. Konsorsium CBFM ICCOKPSHK akan meneruskan ke tahap pendaftaran untuk sertifikasi Plan Vivo jika pengelola tingkat kampung melihat sertifikasi community forest international layak dilakukan pada unit hutan ini.

Risk Analysis Ancaman terbesar dari proyek ini adalah ijin perluasan perkebunan di kawasan proyek yang disebutkan diatas. Hal ini dapat dimitigasi dengan melakukan komunikasi intens dengan lembaga lembaga pemerintah,seperti KPHP Berau Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kutai Kartanegara, agar konversi lahan tidak dilakukan.

Part IV- RESULTS FRAMEWORK& WORK PLAN Outcome: Terbentuknya kelembagaan pemerintahan desa dan pengelola kawasan hutan karst/gambut desa yang memiliki dokumen perencanaan, serta meningkatnya usaha ekonomi masyarakat EXPECTED OUTPUTS And baseline, indicators including annual targets Output 1. Tersedianya perencanaan desa dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa yang terlembagakan Baseline: • Desa Merabu • Sudah ada RPJMDes • Belum ada RTRWDesa • Desa Muara SIran • Belum ada RPJMDes • Sudah ada draft RTRWDesa Indicators: • Terbitnya Perdes RPJMDes • Terbitnya Perdes RTRWDes

PLANNED ACTIVITIES List activity results Peningkatan kapasitas pemerintahan desa/ kampung RTRW Desa partisipatif

TIMEFRAME (month) 1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Peraturan Desa tentang RPJM X Desa dan Perdes tentang RTRW Desa

INPUTS

RESPONSIB LE PARTY

Pelatihan tata kelola pemerintahan kampung/ desa

BIOMA

1) Pelatihan pemetaan/ GIS 2) Pemetaan partisipatif 3) FGD Klarifikasi RTRW Desa dengan RTRW Kabupaten

BIOMA, KpSHK

Pendampingan penyusunan perdes

Pemerintah Desa, BIOMA

1) Plot inventory 2) Penyusunan modul informasi kawasan

KpSHK

Target : • Ada 1 dokumen mengenai kondisi existing wilayah di 2 desa dengan konsep Tata Ruang dengan pemerintah kabupaten • Ada 2 peta standar yang dihasilkan dan diakui oleh pihak kabupaten • Ada 2 dokumen RPJMDES dan RTRW Desa yang sudah masuk ke meja Bupati Output 2. 2a. Adanya dokumen usulan Ijin Hak Pengelolaan Hutan Desa di Merabu yang sudah disampaikan kepada Gubernur 2b. Adanya dokumen usulan pengelolaan kawasan gambut desa

Profil potensi kawasansesuai standar yang diakui Standar PlanVivo dan modul informasi kawasan

X

Outcome: Terbentuknya kelembagaan pemerintahan desa dan pengelola kawasan hutan karst/gambut desa yang memiliki dokumen perencanaan, serta meningkatnya usaha ekonomi masyarakat EXPECTED OUTPUTS And baseline, indicators including annual targets yang sudah disampaikan kepada Bupati Baseline: • Desa Merabu • Sudah ada SK Menhut Pencadangan Areal Kerja Hutan Desa • Sudah terbentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa “Kerima’Puri” • Desa Muara SIran • Sudah ada kawasan yang diidentifikasikan dikelola sebagai kawasan pengelolaan gambut desa • Sudah terbentuk BUMDes

PLANNED ACTIVITIES List activity results Penguatan kelembagaan pengelola hutan karst/gambut desa

TIMEFRAME (month) 1

X

2

3

4

X

INPUTS

RESPONSIB LE PARTY

1) Pelatihan Pengelolaan Kawasan Hutan/Gambut 2) Pertemuan penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa/Gambut

BIOMA

Penyusunan business plan

BIOMA

1) Lokalatih pembentukan kelompok eknonomi masyarakat 2) Pelatihan alternative livelihood

KpSHK

Indicators: • Diterimanya dokumen usulan oleh Kantor Gubernur dan Kantor Bupati Target : • 1 Dokumen usulan rencana pengelolaan hutan dari masingmasing desa masuk ke meja Bupati di 2 kabupaten. • PendaftaranSkema planvivo Output 3. Pembentukan kelompok ekonomi

Business Plan Ekowisata

Baseline: • Desa Merabu • Sudah ada Kebun Bibit Rakyat • Sudah dimulai penanaman karet • Desa Muara SIran • Usaha keramba apung sudah berjalan

Penguatan kelompok ekonomi warga

Indicators: • Tersedianya dokumen business plan

X

X

X

X

X

Outcome: Terbentuknya kelembagaan pemerintahan desa dan pengelola kawasan hutan karst/gambut desa yang memiliki dokumen perencanaan, serta meningkatnya usaha ekonomi masyarakat EXPECTED OUTPUTS And baseline, indicators including annual targets

• Adanya industri wood pellet yang berjalan

• Laporan keuangan usaha warga Target : • 1 dokumen business plan ekowisata, 1 usaha wood pellet yang berjalan, 2 usaha ekonomi masyarakat (sekurangnya 1 kelompok perempuan)

PLANNED ACTIVITIES List activity results

TIMEFRAME (month) 1

2

3

4

INPUTS

RESPONSIB LE PARTY

Part V- MANAGEMENT ARRANGEMENTS (max 1 page) Management proyek akan mengikuti management proyek ICCO-KPSHK yang sekarang menangani 16 unit CBFM (community based forest management) di Kalimantan, Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara untuk melakukan standarisasi community forest yang mengikuti skema plan vivo (www.planvivofoundation.org) Sedangkan untuk proyek ini dilaksakan bersama antaraICCO ( Interchurch Coalition for development) Konsorsium Pendukungan Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Yayasan Biosfer-Manusia (BIOMA). ICCO (http://www.iccokia.org/southeastasia/) merupakan sebuah LSM Belanda yang telah bekerja selama 50 tahun dalam bidang pembangunan dimana salah satu programnya adalah fair climate. ICCO Kantor regional di Bali berkerja di enam Negara: Indonesia, PNG, Philippines, Vietnam, Cambodia and Myanmar. Kantor regional ini telah bekerja selama lima tahun dengan rata rata per tahunnya mengelola anggaran sebesar 5,5 juta Euro. Dengan pengalaman dan kapasitas ini, ICCO berkompentensi untuk mengambil peran untuk menjalankan, mengadopsi serta mengembangkan proyek ini dalam program fair climate ICCO. Selain itu ICCO juga MoU dengan Depdagri untuk menjalankan operasi hingga 2017 (dapat diperpanjang). MoU yang merupakan ijin operasi secara sah ini membuat ICCO mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan programnya di Indonesia.ICCO dalam project ini akan mengambil peran sebagai quality control proses plan vivo dan pengembangan carbon market di Eropa.Dalam hal ini akan dikerjakan oleh Yoga Sofyar, S.Hut. KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan www.kpshk.org) adalah sebuah organisasi jaringan yang didirikan pada tahun 1997 atas inisiatif beberapa ornop, organisasi masyarakat adat, kalangan peneliti dan individu yang peduli dengan persoalan sumber-sumber kekayaan alam, khususnya hutan di Indonesia. Sejak berdiri, KpSHK diposisikan sebagai sebuah motor gerakan yang mendukung secara sistematik cara-cara pengelolaan hutan yang dikembangakan secara turun-temurun oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal di dalam dan di sekitar hutan. Visi KpSHK adalah “Terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber kekayaan alam, khususnya hutan”. Peran yang akan dilakkukan KPSHK adalah quality control substansi dari standar planvivo dan juga komponen dari system hutan kerakyatan. Nurhidayat Moenir akan berperan sebagai Manger Spasial dan Sony Yusuf akan berperan sebagai Manager Keuangan. Yayasan BIOMA didirikan pada 20 Juni 1998 dengan visi “Kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan bagi kelangsungan kehidupan biota dan peningkatan keberadaan serta kesejahteraan manusia khususnya masyarakat lokal”. Selama ini Yayasan BIOMA melakukan aktivitas pengembangan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, fasilitasi dan pengembangan masyarakat desa, pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan sekitar hutan, pengelolaan daerah aliran sungai terpadu, resolusi konflik, pemetaan partisipatif dan kebijakan tata ruang, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, serta pertanian organik terpadu. Perannya adalah berkoordinasi dengan KPSHK dan ICCO dalam implemantasi lapangan termasuk komunikasi dengan pemerintah daerah di Sumatra Barat. Apian Noor dan danang Suto Budi akan menjadi Koordinator dan Asisten lapang.

Part VI- MONITORING AND EVALUATION (max 1 page) Tim melakukan diskusi bersama dengan pihak desa dan juga kelompok sasaran tentang keberhasilan kegiatan serta menbuat rencana kegiatan kedepan yang dapat diukur dan dikawal bersama-sama. Outcomes:

Monitoring method

Terbentuknya kelembagaan pemerintahan desa dan pengelola kawasan hutan karst/gambut desa yang memiliki dokumen perencanaan, serta meningkatnya usaha ekonomi masyarakat

• Interview

Target:

Indicator:

Monitoring method

Dua Perdes di masing-masing desa pada bulan keempat

• Terbitnya Perdes RPJMDes • Terbitnya Perdes RTRWDes

• Review lembar evaluasi pre- dan

• Diterimanya dokumen usulan oleh Kantor

• Review dokumen • Review lembar evaluasi pre- dan

Satu dokumen rencana pengelolaan hutan karst/gambut desa di masingmasing desa

Satu dokumen business plan ekowisata, 1 dokumen identifikasi HHBK, 4 usaha ekonomi masyarakat (sekurangnya 2 kelompok perempuan)

Gubernur dan Kantor Bupati • Dokumen dalam bentuk PIN (project idea note) akan di daftarkan di Planvivo foundation.

• Tersedianya dokumen business plan • Tersedianya dokumen hasil identifikasi potensi HHBK

pasca- pelatihan

• Interview peserta pelatihan • Participant observation.

pasca- pelatihan

• Focus group discussion • Interview kelompok sasaran • Review catatan pendampingan • Interview kelompok sasaran

• Adanya industri warga wood pellet • Laporan keuangan usaha warga

Monitoring dilakukan pada akhir bulan ketiga. Monitoring memuat rekomendasi tindak lanjut untuk penguatan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Proses evaluasi dilakukan pada dua minggu menjelang akhir program, dilakukan menggunakan metode focus group discussion. Dokumen hasil evaluasi akan memuat rekomendasi untuk pengembangan program. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan oleh Manager Proyek (ICCO). Monitoring dan evaluasi eksternal akan dilakukan oleh BP REDD+, DDPI Kaltim, BLH Provinsi Kaltim, Pokja TKHL-REDD+ Kutai Kartanegara, Pokja REDD+ Berau dan KPHP Model Berau Barat. Pada akhir proyek,pelaksana program bersama perwakilan masyarakat kedua desa secara khusus membawa dokumen hasil akhir kegiatan untuk diberikan kepada pihak Bupati sebagai bagian dari pelaporan kegiatan di dua desa. Selain itu, pelaksana program juga melakukan diskusi bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat (BP REDD+, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), di akhir program, terkait dengan capaian program pengembangan desa hijau di 2 desa, sehingga diharapkan akan ada tindaklanjut dari proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang telah dilakukan serta dukungan pengembangan ekonomi mikro di 2 desa. Sedangkan di level international Skema Green Village akan di lanjutkan ke dalam proses sertifikasi Plan Vivo dimana bersama 16 unit hutan yang lain akan dikelola oleh sekertariat bersama ICCO – KPSHK.

Part VII- SUMMARY BUDGET

ID

General Category of Expenditures

Unit Cost

Quantity

Total (IDR)

A

PERSONNEL

252,000,000

B

TRANSPORTATION

192,830,000

C

PREMIERS

137,800,000

D

Training/Seminar/Workshop, etc

246,200,000

E

Contracts (Audit)

20,000,000

F

Equipment/Furniture (Specify)

33,000,000

G

Other (Specify)

-

H

Miscellaneous

16,450,000

I

Follow up PlanVivo Process (ICCO)

300,000,000 Total

USD

IDR


74,857

898,280,000

ICCO CONTRIBUTION

25,000

300,000,000


99,857

1,198,280,000

Duly authorized to signon behalf of the applicant: Name

Kees de Ruiter

Position

Regional Manager

Date

17 November 2014

Signature

1,198,280,000

Annex 1: Budget detail 1 USD = 12.000 IDR ID

General Category of Expenditures

Unit Cost

Quantity

Total (IDR)

A

Personnel

A01

Manager Proyek (daily work)

30

2,000,000

60,000,000

A02

Manager Spasial dan Pengelolaan Hutan (daily work)

72

1,000,000

72,000,000

A03

Manager Keuangan

6

8,000,000

48,000,000

A04

Koordinator Desa

6

8,000,000

48,000,000

A05

Cashier

6

4,000,000

24,000,000

Sub Total

252,000,000

B

TRANSPORTATION

B01

Training Tata Kelola Pemerintahan kampung/desa

B0101

Airfare & tax untuk Tata Kelola Kampung di 2 lokasi

B010101

Airfare Samarinda - Berau (1 orang, 1 kali, 2 trip)

2

1,000,000

2,000,000

B010102

Airport tax (1 orang, 1 kali, 2 trip)

2

55,000

110,000

B010103

Local transportation (1 orang, 2 kali, 2 trip)

4

115,000

460,000

B010104

Car Rent (1 mobil, 2 lokasi, 2 trip)

4

1,500,000

6,000,000

B010105

Boat Rent (1 boat 1 lokasi, 2 trip)

2

250,000

500,000

B02

Training Pemetaan & GIS

B0201

Airfare & tax untuk Pemetaan & GIS di 2 lokasi

B020101

Airfare Jakarta - Balikpapan (1 orang, 2 kali, 2 trip)

4

1,000,000

4,000,000

B020102

Airfare Balikpapan - Berau (1 orang, 1 kali, 2 trip)

2

1,000,000

2,000,000

B020103


2

1,000,000

2,000,000

B020104


4

55,000

220,000

B020105


8

55,000

440,000

B020106


8

115,000

920,000

B020107


4

1,500,000

6,000,000

B020108


2

250,000

500,000

B03

Pendampingan pertemuan kampung untuk konsultasi publik & penyusunan Perdes

B0301

Airfare & tax untuk konsultasipublik & penyusunan Perdes

B030101


2

1,000,000

2,000,000

B030102


2

50,000

100,000

B030103


4

115,000

460,000

B030104


4

1,500,000

6,000,000

B030105


2

250,000

500,000

B04

Workshop klarifikasi RTRW Desa dan RTRW Kabupaten

B0401

Airfare & tax untuk Workshop RTRW Desa dan RTRW Kabupaten

B040101


8

1,000,000

8,000,000

B040102


4

1,000,000

4,000,000

B040103


4

1,000,000

4,000,000

B040104


8

55,000

440,000

B040105


8

55,000

440,000

B040106


8

115,000

920,000

B040107


8

1,500,000

12,000,000

B040108


2

250,000

500,000

B05

Inventory Potensi kawasan sesuai standard yang diakui plan vivo

B0501

Airfare & tax untuk Inventory Potensi kawasan

B050101


8

1,000,000

8,000,000

B050102


4

1,000,000

4,000,000

B050103


4

1,000,000

4,000,000

B050104


4

55,000

220,000

B050105


8

55,000

440,000

B050106


8

115,000

920,000

B050107


4

1,500,000

6,000,000

B050108


2

250,000

500,000

B06

Pelatihan pengelolaan kawasan hutan/gambut

B0601

Airfare & tax untuk pelatihan pengelolaan kawasan hutan

B060101


4

1,000,000

4,000,000

B060102


4

50,000

200,000

B060103


4

115,000

460,000

B060104


4

1,500,000

6,000,000

B060105


2

250,000

500,000

B07

Pertemuan penyusunan Rencana kerja Hutan Desa / Gambut

B0701

Airfare & tax untuk pertemuan penyusunan rencana kerja Hutan Desa/gambut

B070101


8

1,000,000

8,000,000

B070102


8

55,000

440,000

B070103


4

115,000

460,000

B070104


4

1,500,000

6,000,000

B070105


2

250,000

500,000

B08

Penyusunan modul Informasi hutan/gambut

B0801

Airfare & tax untuk penyusunan modul informasi gambut

B080101


4

1,000,000

4,000,000

B080102

Airport tax (2orang, 1 kali, 2 trip)

4

50,000

200,000

B080103


4

115,000

460,000

B080104


4

1,500,000

6,000,000

B080105


2

250,000

500,000

B09

Penyusunan business plan Ekowisata

B0901

Airfare & tax untuk penyusunan business plan ekowisata

B090101


4

1,000,000

4,000,000

B090102


4

55,000

220,000

B090103


4

115,000

460,000

B090104


4

1,500,000

6,000,000

B090105


2

250,000

500,000

B10

Pelatihan Alternative Livelihood

B1001

Airfare & tax pelatihan Alternative Livelihood

B100101


6

1,000,000

6,000,000

B100102


6

55,000

330,000

B100103


4

115,000

460,000

B100104


4

1,500,000

6,000,000

B100105


2

250,000

500,000

B11

Training Pembentukan kelompok ekonomi

B1101

Airfare & tax untuk kelompok ekonomi

B110101


8

1,000,000

8,000,000

B110102


2

1,000,000

2,000,000

B110103


4

1,000,000

4,000,000

B110104


8

55,000

440,000

B110105


6

55,000

330,000

B110106


8

115,000

920,000

B110107


4

1,500,000

6,000,000

B110108


2

250,000

500,000

B12

Monitoring dan Evaluasi Internal

B1201

Airfare & tax untuk Monitoring dan Evaluasi

B120101


4

1,000,000

4,000,000

B120102

Airfare Denpasar - Balikpapan (1 orang, 2 kali, 2 trip)

4

1,000,000

4,000,000

B120103


4

1,000,000

4,000,000

B120104


8

55,000

440,000

B120105


8

115,000

920,000

B120106

Car Rent (1 mobil, 2 kali, 2 trip)

4

1,500,000

6,000,000

B120107

Boat Rent (1 boat, 2 kali, 2 trip)

2

250,000

500,000

Sub Total

192,830,000

C

PREMIERS

C01

Pendampingan Masyarakat atau Kelompok Penerima Manfaat

C0101

Fee Pendamping desa (2 desa)

72

5,000,000

360,000,000

C0101

Akomodasi (2 desa)

12

1,000,000

12,000,000

C02

Pemetaan RTRW dan Hutan Karst/Gambut

C0201

Fee GIS Analyst (2 wilayah, 1 kali)

C03

Inventory Plot di 2 tempat

2

7,500,000

15,000,000 -

C0301

Persiapan inventory plot (2 wilayah, 1 kali)

2

3,000,000

6,000,000

C0302

Fee tenaga ahli (2 orang, 1 wilayah)

2

8,000,000

16,000,000

C0303

Konsumsi partisipan (2 wilayah, 7 partisipan, 5 hari)

70

100,000

7,000,000

C04

Penyusunan Modul Informasi Kars dan Gambut

C0401

Fee penulis modul (2 orang, 2 wilayah)

C0402

Pencetakan (100 eksemplar, 2 kali cetak)

C05

Proses Planvivo di 2 tempat

C0501

Fee untuk Desk review PIN Plan Vivo

2

9,000,000

18,000,000

C0502

Fee untuk pendampingan penyusunan Technical Specifications

2

2,400,000

4,800,000

C0503

Fee untuk Persiapan PDD Plan Vivo

2

6,000,000

12,000,000

4

8,000,000

32,000,000

100

150,000

15,000,000 -

Sub Total

137,800,000

D

Training/Seminar/Workshop, etc

D01

Training Tata Kelola Pemerintahan kampung/desa

D0101

Training Tata kelola pemerintahan di Muara Siran

D010101

Transportasi Lokal (10 orang, 2 hari)

20

115,000

2,300,000

D010102

Paket Meeting (10 orang, 2 hari)

20

150,000

3,000,000

D010103

Training Kit (10 orang)

10

25,000

250,000

D010104

Panitia Lokal (3 orang)

3

350,000

1,050,000

D010105

Fee fasilitator (2 hari, 1 orang)

2

1,500,000

3,000,000

D010106

Fee Narasumber (1 hari, 2 orang)

2

1,500,000

3,000,000

D010107

Perdiem (3 orang, 2 hari)

6

350,000

2,100,000

D0102

Training Tata kelola pemerintahan di Merabu

D010201


20

115,000

2,300,000

D010202


20

150,000

3,000,000

D010203


10

25,000

250,000

D010204


3

350,000

1,050,000

D010205

Fee fasilitator (2 hari, 1 orang)

2

1,500,000

3,000,000

D010206

Fee Narasumber (1 hari, 2 orang)

2

1,500,000

3,000,000

D010207


6

350,000

2,100,000

D02

Training Pemetaan & GIS

D0201

Training pemetaan & GIS di Muara Siran

D020101


20

115,000

2,300,000

D020102


20

150,000

3,000,000

D020103


10

25,000

250,000

D020104


3

350,000

1,050,000

D020105

fee fasilitator (2 hari, 1 orang)

2

1,500,000

3,000,000

D020106

fee Narasumber (2 hari, 2 orang)

4

1,500,000

6,000,000

D020107


6

350,000

2,100,000

D0202

Training pemetaan & GIS di Merabu

D020201


20

115,000

2,300,000

D020202


20

150,000

3,000,000

D020203


10

25,000

250,000

D020204


3

350,000

1,050,000

D020205


2

1,500,000

3,000,000

D020206


4

1,500,000

6,000,000

D020207


6

350,000

2,100,000

D03

Workshop klarifikasi RTRW Desa dan RTRW Kabupaten

D0301

Workshop klarifikasi RTRW di Muara Siran

D030101


20

115,000

2,300,000

D030102


20

150,000

3,000,000

D030103


20

25,000

500,000

D030104


3

350,000

1,050,000

D030105


1

1,500,000

1,500,000

D030106


2

1,500,000

3,000,000

D030107


3

350,000

1,050,000

D0302

Workshop klarifikasi RTRW di Merabu

D030201


10

115,000

1,150,000

D030202


10

100,000

1,000,000

D030203


10

25,000

250,000

D030204


3

350,000

1,050,000

D030205


1

1,500,000

1,500,000

D030206


2

1,500,000

3,000,000

D030207


3

350,000

1,050,000

D04

Training Pengelolaan kawasan hutan/gambut

D0401

Training pengelolaan kawasan gambut di Muara Siran

D040101


20

115,000

2,300,000

D040102


20

150,000

3,000,000

D040103


10

25,000

250,000

D040104


3

350,000

1,050,000

D040105


2

1,500,000

3,000,000

D040106


2

1,500,000

3,000,000

D040107


6

350,000

2,100,000

D0402

Training pengelolaan kawasan hutan di Merabu

D040201


20

115,000

2,300,000

D040202


20

100,000

2,000,000

D040203


10

25,000

250,000

D040204


3

350,000

1,050,000

D040205


2

1,500,000

3,000,000

D040206


2

1,500,000

3,000,000

D040207


6

350,000

2,100,000

D05

Pertemuan penyusunan Rencana kerja Hutan Desa / Gambut

D0501

Pertemuan penyusunan rencana kerja gambut di Muara Siran

D050101


20

115,000

2,300,000

D050102


20

150,000

3,000,000

D050103


10

25,000

250,000

D050104


3

350,000

1,050,000

D050105


2

1,500,000

3,000,000

D050106


2

1,500,000

3,000,000

D050107


2

350,000

700,000

D0502

Pertemuan penyusunan rencana kerja hutan di Merabu

D050201


20

115,000

2,300,000

D050202


20

150,000

3,000,000

D050203


10

25,000

250,000

D050204


3

350,000

1,050,000

D050205


2

1,500,000

3,000,000

D050206


2

1,500,000

3,000,000

D050207


6

350,000

2,100,000

D06

Penyusunan modul Informasi hutan/gambut

D0601


10

115,000

1,150,000

D060101


10

150,000

1,500,000

D060102


3

350,000

1,050,000

D060103


10

25,000

250,000

D060104


1

1,500,000

1,500,000

D060105


1

1,500,000

1,500,000

D060106


3

350,000

1,050,000

D07

Penyusunan Bisnis plan ekowisata

D0701

Penyusunan bisnis plan di Muara Siran

D070101


10

115,000

1,150,000

D070102


10

150,000

1,500,000

D070103


10

25,000

250,000

D070104


3

350,000

1,050,000

D070105


1

1,500,000

1,500,000

D070106


1

1,500,000

1,500,000

D070107


3

350,000

1,050,000

D0702

Penyusunan bisnis plan di Merabu

D070201


10

115,000

1,150,000

D070202


10

150,000

1,500,000

D070203


10

25,000

250,000

D070204


3

350,000

1,050,000

D070205


1

1,500,000

1,500,000

D070206


1

1,500,000

1,500,000

D070207


3

350,000

1,050,000

D08

Training Pembentukan kelompok ekonomi

D0801

Training pembentukan kelompok ekonomi di Muara Siran

D080101


60

115,000

6,900,000

D080102


60

150,000

9,000,000

D080103


30

25,000

750,000

D080104


3

350,000

1,050,000

D080105


2

1,500,000

3,000,000

D080106


2

1,500,000

3,000,000

D080107


6

350,000

2,100,000

D0802

Training pembentukan kelompok di Merabu

D080201


20

115,000

2,300,000

D080202


20

150,000

3,000,000

D080203


10

25,000

250,000

D080204


3

350,000

1,050,000

D080205


2

1,500,000

3,000,000

D080206


2

1,500,000

3,000,000

D080207


6

350,000

2,100,000

D09

Training alternative livelihood

D0901

Training pengolahan wood pellet di Muara Siran

D090101


60

115,000

6,900,000

D090102


60

150,000

9,000,000

D090103


30

25,000

750,000

D090104


3

350,000

1,050,000

D090105


2

1,500,000

3,000,000

D090106


2

1,500,000

3,000,000

D090107


2

350,000

700,000

D0902

Training alternative livelihood di Merabu

D090201


20

115,000

2,300,000

D090202


20

150,000

3,000,000

D090203


10

25,000

250,000

D090204


3

350,000

1,050,000

D090205


2

1,500,000

3,000,000

D090206


2

1,500,000

3,000,000

D090207


6

350,000

2,100,000

Sub Total E

Contracts (Audit)

E01

Audit

246,200,000

1

20,000,000

Sub Total

20,000,000 20,000,000

F

Equipment/Furniture (Specify)

F01

Kamera (1 unit, 2 lokasi)

2

4,500,000

9,000,000

F02

GPS (2 unit, 2 lokasi)

4

6,000,000

24,000,000

G

Sub Total

33,000,000

Sub Total

-

Other (Specify)

H

Miscellaneous

H01

Telp, Listrik & Internet

H02

Communication (2 desa)

H03

Stationary

6

1,000,000

6,000,000

12

600,000

7,200,000

1

3,250,000

3,250,000

Sub Total I

Follow up Plan Vivo Process (ICCO)

I01

Pembiayaan untuk tindak lanjut proses PlanVivo

16,450,000

1

300,000,000

300,000,000

Sub Total

300,000,000

Total

1,198,280,000

USD

IDR


74,857

898,280,000

ICCO CONTRIBUTION

25,000

300,000,000


99,857

1,198,280,000

IDR (74,857 USD) IDR (99,857 USD)

Recommend Documents