I Pendahuluan

1.1.

Pendahuluan Secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sedangkan pengertian yang lebih teknis dari sanitasi adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan persampahan (Bappenas, 2003). Dari definisi tersebut ada tiga aspek yang terkait dengan sanitasi adalah pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Air limbah rumah tangga adalah air sisa proses dari kegiatan rumah tangga/berkaitan dengan pengelolaan air limbah rumah tangga, maka limbah yang muncul yang dikelompokkan menjadi dua bagian. Kelompok pertama adalah limbah yang berasal dari metabolisme tubuh manusia berupa urine dan tinja atau yang dikenal dengan sebagai blackwater. Sedangkan kelompok kedua adalah air limbah yang berasal selain dari metabolisme tubuh manusia, misalnya berasal dari sisa pencucian pakaian, air dari dapur, serta sisa air mandi atau yang dikenal dengan sebagai greywater.Aspek lain yang terkait dengan sanitasi adalah sektor persampahan, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).Aspek sanitasi yang lainnya adalah drainase lingkungan yaitu suatu sistem penanganan atau pengaliran air hujan yang turun pada suatu wilayah untuk mencegah timbulnya genangan di pemukiman. Walaupun aspek air bersih/air minum tidak termasuk di dalam aspek yang terkait dengan definisi sanitasi, tetapi air bersih/air minum dianggap sangat mempengaruhi kondisi sanitasi.

Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

I - 1

Sanitasi merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena menyentuh langsung dalam kehidupan sehari-hari. Buruknya kondisi sanitasi suatu wilayah akan berberdampak negatif pada aspek menurunnya daya saing ekonomi suatu wilayah,serta aspek citra suatu Kota. Dampak negatif pada aspek kehidupan masyarakat dapat berupa terjadinya pencemaran sumber air minum bagi masyarakat, timbulnya berbagai macam penyakit, meningkatnya jumlah kejadian diare, hingga menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya perekonomian. Dengan kata lain kondisi sanitasi suatu wilayah akan menjadi indikator kesehatan masyarakat, karena semakin buruk kondisi sanitasi maka angka kesakitan akan meningkat, yang pada akhirnya akan mengganggu secara ekonomis. Lebih lanjut, merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum Nasional, dijelaskan bahwa sektor sanitasi meliputi : • Pelayanan minimum sistem pengelolaan air limbah permukiman dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau terpusat agar tidak mencemari badan air atau sumber air baku • Pelayanan minimum prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah di tempat pengelolaan akhir sampah (TPAS) • Pelayanan minimum prasarana dan sarana drainase untuk mengurangi genangan Tahun 2015 Pemerintah Indonesia memasuki RPJMN periode 2015-2019 yang menetapkan suatu target bidang sanitasi yaitu, 100% akses sanitasi layak di akhir tahun 2019 (universal access). Target tersebut dirinci meliputi: Ø sektor air limbah domestik, yaitu dengan tidak ada yang melakukan buang air besar sembarangan (100% stop BABs) melalui peningkatan akses layanan 15% offsite dan 85% onsite; Ø sektor persampahan mempunyai target pengurangan sampah dari sumbernya 20% fasilitasi reduksi sampah perkotaan dan 80% penanganan persampahan; Ø sedangkan target universal access sektor drainase permukiman yaitu mengurangi area genangan yang mengakibatkan kerugian ekonomi.


I - 2

Dalam rangka mendukung pencapaian target universal access tersebut, Kota Tasikmalaya harus memiliki suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada skala kota, yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kota Tasikmalaya dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan. Untuk menghasilkan strategi sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan yang ada di Kota Tasikmalaya, dengan tujuan agar memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Pengembangan layanan sanitasi kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (3-5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK) itu memang diperlukan, mengingat kota-kota di Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multiyears) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi menyeluruh. Didalam Peraturan Presiden No 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, ditegaskan bahwa, Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk percepatan penyediaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) diselenggarakan berdasarkan program dan kegiatan penyediaan air minum yang tercantum dalam RKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota). Pemerintah Kota Tasikmalaya pada beberapa tahun lalu, melalui Satuan Kerja (Satker) Sanitasi Kota Tasikmalaya sesuai dengan keputusan Walikota Nomor: 050.13/Kep.100Bappeda/2012 telah menyelesaikan penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi, dokumen Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya dan dokumen Memorandum Program Sanitasi (BPS, SSK, MPS) yang berisi gambaran eksisting sanitasi, strategi dan diakhiri dengan rencana, program, kegiatan sanitasi Kota Tasikmalaya waktu tahun 2013 - 2017 Beberapa rencana strategi yang diamanatkan dalam BPS-SSK-MPS 2012 tersebut telah diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.


I - 3

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah merubahsusunan organisaisi Satker Sanitasi sesuai dengan Surat Edaran tersebut, yaitu menjadi Kelompok Kerja (Pokja). Pada tanggal 24 Desember 2013 dikeluarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 050.13/Kep.420-Bappeda/2013 tentang pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Tasikmalaya. Lebih lanjut, dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri No. 650/587/VI/Bangda tanggal 24 Juni 2014, perihal persiapan pelaksanaan program PPSP tahun 2015, Pemerintah Kota Tasikmalaya termasuk kedalam kategori kota yang perlu melakukan pemutakhiran terhadap dokumen SSK tersebut. Beberapa faktor yang melatarbelakangi perlunya dilakukan pemutakhiran SSK yang sudah tersusun beberApa tahun lalu terutama yang menyangkut strategi dan kebijakan, diantaranya : § Dokumen perencanaan yang ada, masa berlakunya mendekati 5 tahun; § Perlunya peningkatan kualitas dokumen dari segi substansi maupun data; § Adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; § Perlu percepatan implementasi untuk pencapaian target Universal Access Pada intinya,penyusunan dokumen SSK tahun 2016 ini tidak merubah secara keseluruhan dokumen perencanaan sanitasi yang ada, melainkan berupa pemutakhiran sesuai dengan kebutuhan perencanaan sanitasi di Kota Tasikmalaya maupun ketentuan yang berlaku secara Nasional. Dokumen SSK tahun 2016 ini, merupakan penggabungan dari ketiga dokumen Buku Putih Sanitasi, dokumen Strategi Sanitasi Kota dan dokumen, Memorandum Program Sanitasi. Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Tasikmalaya tahun 2016-2021 disusun dengan merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah dalam upaya mencapai universal access. Adapun tahapan penyusunan SSK Pemutakhiran dapat digambarkan sebagai berikut : Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

I - 4

Internalisasi dan penyamaan persepsi

Skenario pemb. sanitasi

2

1

3

Pemetaan kondisi dan kemajuan pemb. sanitasi Pemutakhiran BPS

Finalisasi

4

5

Konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi Pemutakhiran SSK

Pemutakhiran MPS

Satu Dokumen Strategi Sanitasi Kota Pemutakhiran

Satu dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pemutakhiran

Gambar 1.1. Tahapan SSK Pemutakhiran

Dokumen SSK Pemutakhiran 2016 juga diperlukan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kotanya. Disisi lain, dokumen SSK inimerupakan salah satu alat untuk melaksanakan urusan wajib, sekaligus menjadi bentuk komitmen dariPemerintah Kota Tasikmalaya terhadap pengelolaan sanitasi terutama terkait dengan pencapaian target RPJMD dari sektorsanitasi. Lebih jauh lagi, Dokumen SSK hasil pemutakhiran 2016 dapat memberi manfaat kepada para pemangku kepentingan sebagai berikut : 1. Mengetahui kondisi sanitasi Kota Tasikmalaya saat ini secara menyeluruh. Kondisi ini dapat menjadi masukan penting bagi penyusunan prioritas pembangunan sanitasi; 2. Sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi Kota Tasikmalaya yang tersaji dengan lebih jelas/sistematis, terintegrasi, menyeluruh, tepat sasaran, dan berkelajutan; 3. Memberikan gambaran kerangka kerja strategi tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kota Tasikmalaya selama 5 tahun yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya (rencana tindak tahunan/annual action plan); Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

I - 5

4. Dokumen SSK 2016 dapat dijadikan bahan acuan bagi pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, swasta) untuk melakukan investasi di bidang sanitasi di Kota Tasikmalaya; 5. Sebagai pedoman untuk mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan di bidang sanitasi di Kota Tasikmalaya, serta bahan masukan terhadap RPJMD yang akan dilakukan pada rentang tahun 2017-2021; 6. Dapat dijadikan bahan advokasi, rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dalam menentukan arah pembangunan sanitasi lima tahun mendatang di Kota Tasikmalaya. Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Tasikmalaya yang dibentuk pada tahun 2013, terdiri dari Dinas/Badan/Kantor yang relevan dengan lima pilar sanitasi (sektor air limbah domestik, persampahan, drainase permukiman, pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, dan air bersih) melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (program PPSP) tahun 2016 untuk menyusun dokumen SSK Pemutakhiran, sehingga dokumen SSK yang tersusun dapat dikatagorikan sebagai dokumen perencanaan pembangunan sanitasi yang mempunyai karakteristik utama sebagai berikut: 1. Disusun oleh, dari dan untuk Kota Tasikmalaya 2. Komprehensif, multisektor dan terintegrasi 3. Berdasarkan data empiris (aktual) 4. Gabungan pendekatan top down dan bottom up Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,mengamanatkan

bahwa

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menegah

Daerah(RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta harus memperhatikan RPJM Nasional. Lebih lanjut, RPJMD harus bersinergi dengan RTRW sebagai dokumen penataan ruang wilayah yang memuat program kewilayahan. Demikian pula halnya dengan dokumen SSK Tasikmalaya, sebagai dokumen perencanaan sanitasi tentunya harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik itu terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

I - 6

(RPJP) Kota Tasikmalaya,maupun terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Tasikmalaya. Adapun keterkaitan dokumen SSK pemutakhiran dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: •

Dokumen RPJP Kota Tasikmalaya digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi kedepan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 2).

•

Dalam pelaksanaan dan penyusunan SSK memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, stuktur dan pola ruang dalam RTRW Kota Tasikmalayadan menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan SSK. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya 20112031 **

•

SSK menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2017 sebagai referensi untuk memperoleh data isu isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus di tangani secara segera dan RPJMD sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan, dan sebaliknya dokumen SSK Pemutakhiran yang disusun tahun 2016 menjadi salah satu bahan masukan bagi RPJMD tahun 20172021

•

SSK Pemutakhiran menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap OPD yang menangani sanitasi sebagai mana tertuang dalam Renstra OPD, dan akan menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam penyesuaian program terhadap rencana strategis (Renstra OPD) yang berlaku sekarang.

Dapat digambarkan, bahwa dokukumen Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya (SSK Pemutakhiran), mempunyai hubungan strategis dengan dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut : Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

I - 7

Gambar 1.2. Keterkaitan SSK Pemutakhiran dengan Dokumen Perencanaan

1.2.

Metodologi Penyusunan Secara umum metode di dalam penyusunan SSK Pemutakhiran ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : a) Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi Kota Tasikmalaya saat ini dengan melakukan pengumpulan data primer (survey EHRA dan Non EHRA) dan data sekunder;Pada tahap ini Pokja mengkaji dan memastikan kondisi sanitasi yang ada pada beberapa tahun lalu sampai saat ini. Khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi skala kota. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung.


I - 8

b) Melakukan input data dan analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif yaitu membandingkan data dengan kondisi sebenarnya.Sedangkan analisia kuantitatif dihasilkan dari data penentuan area dengan resiko tinggi yaitu diperoleh dari studi atau survei EHRA c) Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dimiliki Kota Tasikmlaya;Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada. d) Merumuskan strategi dan kebijakan sanitasi, dengan mengkaji ulang strategi dan kebijakan yang telah dibuat (SSK 2012 dan dokumen perencanaan lainnya) melalui diskusi dan FGD.Merumuskan strategi yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahunan). e) Melakukan penyususunan rencana kegiatan secara rinci dan aplikatif untuk 5 (lima) tahun mendatang 2017-2021 dengan menentukan prioritas arah pembangunan yang terdiri dari lokasi, volume, tahun implementasi, peluang sumber pendanaan serta monitoring dan evaluasi. Data sekunder sektor sanitasi digunakan sebagai dasar untuk membuat pemetaan kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan akan layanan sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi. Tidak hanya sekedar kompilasi, tetapi juga dilakukan proses seleksi dan verifikasi data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi dimasa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. Adapun data primer yang dikumpulkan meliputi :Studi Kelembagaan dan Keuangan; Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Community-based Sanitation Assessment); Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA); Studi Komunikasi dan Pemetaan Media; Kajian Sanitasi Sekolah; Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA). Pendalaman data yang telah diperoleh dengan melakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan:Pertemuan secara berkala anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Tasikmalaya selaku Ketua Bidang Perencanaan; Melakukan tinjauan/verifikasi lapang ke tempat-tempat yang dilayani program sanitasi; Diskusi


I - 9

yang bersifat teknis dan mendalam melalui Focus Group Discussioninternal Pokja maupun dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi. Dokumen SSK ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kota Tasikmalayasetelah adanya penyepakatan topik, dan seluruh proses direkam secara tertulis/ terdokumentasikan dengan baik.

1.3.

Dasar Hukum Penyusunan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya didasarkan pada aturanaturan dan produk hukum yang meliputi : a. Undang undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 6. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 11. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 12. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 13. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


I - 10

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum Nasional 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 14. Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPAM. c. Peraturan Presiden 1. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangun an


I - 11

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; d. Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran 1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman; 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2010 tentang Badan Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri; 5. Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 6. Peraturan Menteri PU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penganganan Sampah Rumah Tangga 7. Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2015; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 11. SE Mendagri 660/4919/SJ tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah; 12. SE Menkes No. HK.03.03/Menkes/184/2015 tentang Pendanaan Untuk Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif di Provinsi dan Kabupaten; 13. Surat Menteri Dalam Negeri No. 650/587/VI/Bangda tanggal 24 Juni 2014, perihal persiapan pelaksanaan program PPSP tahun 2015 Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

I - 12

e. Peraturan Daerah, Keputusan Walikota 1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89); 2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017. 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 136) 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144) 6. Keputusan Walikota Nomor. 050.13/Kep.420-Bappeda/2013 24 Desember 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Tasikmalaya 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya tahun 2016, terdiri dari 6 bab dengan isi sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan Bab 1 terdiri dari latar belakang, metodologi, dasar hukum dan sistematika penulisan Bab 2. Profil Sanitasi Saat Ini Bab 2 terdiri dari Gambaran Umum wilayah, Kemajuan Pelaksanaan SSK, Profil Sanitasi saat ini, Area Beresiko dan Permasalahanan Mendesak Sanitasi Bab 3. Kerangka Pengembangan Sanitasi Bab 3 terdiri dari Visi dan Misi Sanitasi, Pentahapan Pengembangan Sanitasi, Kemampuan Pendanaan Daerah


I - 13

Bab 4. Strategi Pengembangan Sanitasi Bab 4 terdiri dari Strategi pengembangan sanitasi sektor penanganan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase permukiman Bab 5. Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Bab 5 terdiri dari Ringkasan, Kebutuhan Biaya Pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, Kebutuhan Biaya Pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah dan antisipasi funding gap Bab 6. Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Serta Lampiran-lampiran

DIKOREKSI - DITAMBAH – DIKURANG – DINILAI (QA) – DIUPLOAD KE NAWASIS


I - 14

I Pendahuluan

Recommend Documents